filename stringlengths 16 16 | title stringlengths 22 107 | text stringlengths 132 2.1k | softlabel stringlengths 15 740 |
|---|---|---|---|
2021-067-14.json | Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing | Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing | Kedua, pemerintah harus berhenti jadikan laut bancakan politik. “Apalagi kita sadar kebutuhan politik 2024, sistem bobrok politik kita juga harus diubah, alat tangkap sejak zaman Soeharto sudah dipermasalahkan, sekarang juga, ini adalah kemunduran,” katanya. ****Foto utama: Ilustrasi nelayan tradisional. Foto : Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.3046155869960785, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.3046155869960785, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.003076920285820961, 0.3046150207519531] |
2016-029-04.json | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | [CLS] “Sudah dua malam torang nda besok harus kosong lokasi jadi ba paksa karja dalam lobang daripada pulang kosong, makang nyanda bisa apalagi pulang. Begitu sudah nasib penambang, diusir terus,” jelas Ari mencurahkan isi hati siang itu. Tubuh dan tangannya masih berbalut tanah berlumpur.Sebagai pekerja tambang rakyat, Ari dan rekan-rekannya di mata Pemerintah tidak memiliki legalitas. Mereka disebut PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin). Ari mendengar besok mereka harus keluar dari Dongi-Dongi, kawasan yang ditetapkan masuk dalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).Dia bersama 21 orang rombongannya sudah dua minggu berada di lokasi. Meski mengaku bekerja siang malam, dia khawatir penghasilan menggali emas tak akan sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Setidaknya ‘tidak kembali modal’ menurut istilah mereka.Bekerja sebagai pekerja tambang emas, memang jauh dari kesan glamour. Pekerjaan ini lebih mirip berjudi nasib. Tak saja penambang, banyak pula pemodal yang rugi.Baca juga: Potret Kehidupan Warga Dongi-Dongi“Memang ada sedikit tapi tidak nutup modal, belum baku bagi dengan bek (backing), belum modal, makan, bayar kijang (kuli panggul), belum lagi mobil bawa ke Poboya, bayar lagi portal tiga titik, giling di Poboya bayar lagi, habis dijalan,” ucapnya lirih.Meski banyak yang pulang tanpa hasil, menurut Ari masih banyak calon penambang yang sekarang tunggu giliran di Kota Palu. Mereka menanti waktu sampai dirasa aman beroperasi kembali. “Katanya, tambang akan kembali buka usai operasi penertiban.”Seturut Ari, sudah jadi aturan dalam operasi PETI, para pengaman operasi atau backing akan mendapat 20 persen dari hasil olahan emas. Jika tidak, jangan harap para pekerja tambang rakyat dapat membawa keluar batu emas (rep) yang sudah didapat. Sedang 80 persen digunakan untuk menutup modal dan hutang biaya operasional. Sisanya, jika ada, baru dibagi rata pada sesama anggota yang berjumlah 21 orang. | [9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 0.009684030897915363, 0.9587205648422241, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 0.009684030897915363, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 9.781853441381827e-05, 0.009684030897915363, 0.009684030897915363] |
2016-029-04.json | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Tidak dipungkiri, emas memang menjadi daya tarik. Iming-iming keuntungan yang bakal diraup, menghadirkan ribuan bahkan belasan ribu orang seperti Ari. Mereka berdatangan untuk beradu nasib ke lokasi ini.Jauh berada di lokasi galian, penggalian jauh dari kesan profesional. Di lokasi ini jarak antar lubang yang satu dengan yang lainnya sangat dekat, ratusan lubang bertengger susun menyusun dengan kedalaman yang berbeda. Galian terdalam dibagian paling atas lokasi mencapai 25 meter. Lubang galian juga banyak ditemukan diarea bawah, dalamnya antara 3-6 meter. Bahkan sampai kebalik pepohonan besar yang dalamnya dapat mencapai 6-9 meter.***Hari itu Kamis, 1 September 2016, hari operasi penertiban PETI Dongi-Dongi berlangsung. Tak lagi tampak hiruk-pikuk para penambang yang biasanya ramai di lokasi.Terlihat, sepuluh orang Polisi Kehutanan TNLL membersihkan area yang sudah kosong.“Bersih-bersih kumpul sampah plastik, pakaian dan barang lainnya milik para penambang yang tersisa,” ungkap Herman salah seorang dari mereka, menjelaskan tujuan mereka.Tidak saja sampah, area pertambangan itu kotor. Banyak sisa kotoran manusia berceceran dimana-mana. Sangat tidak higienis.Baca juga: Buntut Penertiban Tambang, Warga Dongi-Dongi Kena Hujan PeluruHerman lalu menunjuk dua sungai kecil dan sumber mata air hampir kering. Awalnya air sungai itu mengalir deras, sekarang sudah tidak ada. Mata airnya juga jadi sangat kecil. Tidak lagi terdengar suara burung yang dulu banyak di lokasi itu. Entah ada dimana mereka sekarang berada.Luas area pertambangan itu mencapai 15 hektar. Tampak pohon-pohon yang telah ditebang. Menurut Herman jumlahnya seribuan pohon. Belum termasuk pohon-pohon ukuran sedang seperti batang beringin hutan dan cempaka yang batangnya digunakan menopang lubang galian. Berbagai jenis anggrek juga turut hancur. | [0.009684029966592789, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 0.9587204456329346, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 9.781852713786066e-05, 0.009684048593044281, 9.781852713786066e-05, 0.009684048593044281, 0.009684029966592789] |
2016-029-04.json | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | “Itu bekas penambang yang lama [sebelum penertiban I] kalau yang sekarang tidak [potong pohon lagi], mereka bawa kayu dari luar,” ujarnya.Dalam 2016, operasi penertiban kali ini adalah kali kedua dilakukan oleh aparat. Menurutnya, hanya dalam tiga minggu operasi tambang berlangsung, dampaknya teramat parah.As’ad, petugas lain menjelaskan dampak pertambangan emas. Dirinya mengaku khawatir penggunan raksa (merkuri, Hg) yang mencemari tanah dan perairan termasuk aliran sungai.Raksa digunakan oleh para penambang untuk mengecek apakah suatu mineral mengandung emas atau tidak, tuturnya. “Awalnya setetes demi setetes, lama-lama ribuan tetes juga kalau dibiarkan, jadilah pencemaran kimia berbahaya. Mereka [penambang PETI] mana pernah berpikir kalau air itu juga dikonsumsi masyarakat di bagian bawah.”Konflik sosial yang terjadi antara penambang Dongi-Dongi dengan aparat kepolisian terjadi di akhir Maret 2016 berakhir dengan pembubaran paksa dan mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka. Sejak itu polisi bersama Balai Besar TNLL melakukan penjagaan ketat di area Dongi-Dongi, wilayah Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.Situasi itu berlangsung hingga empat bulan. Pada akhir Juli 2016, karena keterbatasan penganggaran yang dilakukan lewat KLHK, pengawalan dan penjagaan kawasan berakhir.Per Agustus 2016, saat pasukan penjagaan ditarik, ribuan orang seketika memasuki lokasi.“Waktu itu kira-kira satu jam sejak kita tinggalkan lokasi, gunung sudah kayak kunang-kunang lampunya, kelihatan dari tanjakan, luar biasa dorang (mereka) pe nekat,” kata salah satu aparat lanjut menceritakan. Menurutnya yang masuk pada bulan Agustus mencapai 5 ribu orang, tiga kali lipat dari rata-rata sebelumnya.Mereka konon datang tidak saja dari Sulteng, tetapi dari berbagai provinsi lain. | [0.009501876309514046, 0.009501876309514046, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 0.009501876309514046, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 0.9406853914260864, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 9.597857570042834e-05, 0.009501876309514046, 9.597857570042834e-05, 0.009501876309514046, 0.009501876309514046] |
2016-029-04.json | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Sejak wilayah Dongi-Dongi dikabarkan mengandung emas dalam jumlah tinggi. Ribuan orang masuk wilayah ini mengadu nasib. Juga didorong berbagai isu yang menyeruak bahwa mereka dizinkan mengolah lokasi sebelum perusahaan bakal masuk di lokasi ini.Untuk menghindarkan konflik terjadi kali kedua. Saat ini aparat dan Pemkab Poso melakukan upaya persuasif. Himbauan dan peringatan untuk mengosongkan lokasi tambang dipancang di mana-mana. Termasuk di depan jalan raya Dongi-Dongi. Hasilnya 29 Agustus 2016, dua hari menjelang batas akhir lokasi sudah kosong. Sehingga pada saat 900 aparat penegak hukum gabungan beroperasi tanggal 1 September 2016 tidak terjadi lagi situasi panas.“Pasca penertiban, penataan akan dilakukan di bekas areal pertambangan tanpa izin, 17 ribu bibit pohon akan disediakan oleh Dishut Provinsi nantinya,” jelas Sudayatna, Kepala Balai TN Lore Lindu.Lubang-lubang bekas galian itu rencananya nanti akan ditimbun oleh excavator, yang rusak akan ditata dan setelahnya ditanami pohon palapi, pohon lokal bernilai ekonomis tinggi.“Secepatnya ditangani, kalau lama, nanti masuk lagi penambang, rusak lagi,” tuturnya. Dia menyebutkan kawasan akan dijaga sedikitnya 120 personil TNI Polri selama masa penataan.***Warung itu tampak sepi. Tak nampak lagi adanya aktivitas. Keadaan tampak berbeda beberapa bulan yang lalu. Warung itu milik pendatang dari Sigi dan Palu. Di saat jayanya warung itu buka 24 jam.“Di situ dulu 1 piring kalau pakai ayam atau daging Rp25-30 Ribu, kalau mie siram Rp10 ribu pakai telur, dan itu tidak berhenti, mati berdiri itu penjual,” kata Jon, seorang warga lokal sambil tertawa. Menurutnya harga itu terlampau tinggi dalam kondisi normal orang lokal. | [0.009501894935965538, 0.009501894935965538, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.9406853914260864, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.009501822292804718, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.009501858614385128, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.009501858614385128, 0.009501858614385128] |
2016-029-04.json | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Om jon warga asli setempat dari suku Da’a. Dia mengaku tidak ikut menambang. Tetapi dia turut merasakan rezeki tambang. Dia menyediakan jasa ojek. Sesekali dia dan anaknya nyambi sebagai pembuat tanggul penahan longsor di area penggalian. Dia mengaku di saat tambang ramai, dengan mengojek penghasilannya dapat mencapai Rp3 juta per hari.Ribuan penambang yang menyerbu masuk kewilayah Dongi-Dongi membuat putaran ekonomi di areal tersebut meningkat pesat, dengan harga yang melambung tinggi. Bahkan seorang kuli panggul orang lokal mendapat jatah Rp250 ribu untuk sekali angkut karung pasir berukuran 25 kilogram.“Juga rumah-rumah disana disewakan. Pemiliknya tinggal dikebun, Semalam Rp500 ribu,” ujar Jon sembari menunjuk deretan rumah-rumah sederhana milik warga yang berada di sekitar pintu masuk lokasi.Dia pun mengaku baru kali ini memperoleh uang dengan cara cepat.Pesta sudah selesai, tambang sudah ditutup. Jon tidak ambil pusing. Dia berencana untuk kembali ke kebun menjadi petani. Menurutnya kerja-kerja ini cuma sampingan. Semacam selingan dan rezeki tambahan pendapatan buatnya.Untuk kali ini masalah di Dongi-Dongi mungkin tampak sudah selesai. Namun belum jelasnya tapal batas membuat areal yang dianggap berpotensi emas ini bakal seterusnya diserbu oleh ribuan penambang yang ingin masuk kembali di daerah ini.Namun klaim ini buru-buru dibantah keras Balai TNLL. Sudayatna dengan tegas menyatakan bahwa benar tapal batas belum ada, tetapi wilayah tambang masuk dalam kawasan mengacu pada titik koordinat peta kawasan diluar enclave TNLL.Di depan masyarakat Dongi-Dongi pada tanggal 3 September 2016, Wagub Sulteng Soedarto meminta agar jangan mudah masyarakat terprovokasi dan tidak percaya dengan berbagai isu yang beredar.Menurutnya tidak benar berita yang menyatakan lokasi Dongi-Dongi akan dieksploitasi pasca penambang PETI digusur “Sama sekali nggak benar berita itu, jangan mudah percaya,” jelasnya. | [9.688991121947765e-05, 0.00959209818392992, 0.00959209818392992, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 0.949617326259613, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 0.009592080488801003, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 9.688991121947765e-05, 0.009592080488801003, 0.009592080488801003] |
2016-029-04.json | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Balada Emas Dongi-Dongi, Antara Tambang Rakyat dan Kawasan Konservasi | Dia pun lalu meminta seluruh lapisan masyarakat Sulteng untuk menaati hukum dan jangan melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk mendukung kegiatan ilegal yang dilakukan para penambang dari luar provinsi.Ari, kelompoknya dan ribuan penambang sudah pergi jauh dari Dongi-Dongi saat Wagub berucap. Mereka sudah pulang meninggalkan Dongi-Dongi dengan cerita getir. Mungkin dalam asanya, mereka berharap suatu saat akan dapat kembali lagi kesini untuk beradu untung dengan sang nasib. [SEP] | [9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 0.9774609208106995, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 9.973080886993557e-05, 0.0098733464255929, 0.0098733464255929] |
2014-043-20.json | Wah, Lahan Hutan Lindung Meranti Diperjualbelikan | Wah, Lahan Hutan Lindung Meranti Diperjualbelikan | [CLS] Masyarakat melaporkan dugaan jual beli lahan hutan lindung di Desa Meranti, Kecamatan Pintu Pohan. Setelah ditelusuri, dari pemantauan area oleh Dinas Kehutanan Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara (Sumut), memperlihatkan kawasan itu benar masuk hutan lindung.Parlindungan Manurung, kepala Bidang Penatagunaan Hutan, Dinas Kehutanan Tobasa, Rabu (11/6/14) mengatakan, beberapa bulan lalu mendapatkan laporan jual beli lahan hutan lindung Meranti, oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Meski sudah berulangkali pengarahan dan pemaparan, namun jual beli lahan terus terjadi.Dinas Kehutanan dan Polres serta Pemerintah Tobasa, mengecek titik koordinat di Desa Meranti. Hasilnya, benar, areal itu masuk kawasan hutan lindung.Menurut Manurung, kawasan itu hutan lindung sesuai SK 44 tahun 2005 Menteri Kehutanan. Karena sudah ada transaksi jual beli lahan, maka hasil perhitungan titik koordinat ini diserahkan ke kepolisian guna penyidikan lebih lanjut.AKBP Edi Faryadi, Kapolres Tobasa, menyatakan, masih pengumpulan bukti dan keterangan, terkait dugaan jual beli lahan masuk kawasan itu.Polres sudah gelar perkara kasus ini. Dari bukti yang ditemukan, katanya, kuat dugaan terjadi penjualan lahan hutan Meranti. “Nanti dikabari. Masih penyidikan. Tidak boleh ada penjualan lahan hutan lindung. Ini harga mati.”Berdasarkan laporan masyarakat adat Desa Meranti, ditemukan sekitar ada 116 surat akta jual beli kawasan hutan Meranti, dibuat PPAT Ibu Kota Balige.Data diterima Mongabay, akta jual beli terdiri dari akta nomor 194-346 tertanggal 22 November 2006. Setidaknya ada 242.132 meter persegi kawasan hutan lindung sudah diperjualbelikan.Sebelumnya, BPN menegaskan, tidak akan mengeluarkan sertifikat lahan di kawasan hutan. Suhaily Syam, Sekretaris Utama BPN meminta seluruh BPN di Indonesia jangan berspekulasi sampai melanggar aturan hukum. | [0.15993565320968628, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.15993565320968628, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.15993504226207733, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.15993504226207733, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.15993565320968628, 0.1599353551864624, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043, 0.0016155062476173043] |
2014-043-20.json | Wah, Lahan Hutan Lindung Meranti Diperjualbelikan | Wah, Lahan Hutan Lindung Meranti Diperjualbelikan | “Saat ini, banyak pegawai BPN dipenjara karena bersentuhan dengan kawasan hutan,” katanya, saat memberikan sertifikasi 3.010 sertifikat, kepada masyarakat di kabupaten dan kota Sumut, di lahan budidaya, Mei 2014.Khusus lokasi kawasan hutan, tidak akan mengeluarkan sertifikat. Jika terjadi, katanya, sama saja menjerat diri sendiri karena melanggar hukum. [SEP] | [0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378] |
2013-009-14.json | Hutan Jadi Sawit, Orangutan Panen Tikung Petani Madu Kapuas Hulu | Hutan Jadi Sawit, Orangutan Panen Tikung Petani Madu Kapuas Hulu | [CLS] Petani madu di Desa Ujungpandang dan Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), resah. Setiap menjelang panen madu tiba, orangutan di sekitar desa mulai turun dari perbukitan, dan masuk ke danau. Mereka merusak tikung atau tempat lebah bersarang buatan petani.Perilaku orangutan ini diduga kuat karena habitat Pongo pygmaeus-pygmaeus itu sudah tergerus perkebunan sawit. Citraland satelit menunjukkan, perkebunan sawit skala besar yang sudah beroperasi di sekitar Kecamatan Bunut Hilir adalah PT Bumi Tani Jaya dan PT Borneo Estate Sejahtera.Saat ini, petani bersiap memanen madu. Namun gangguan orangutan membuat panen terancam gagal. “Kami hanya perlu perhatian pemerintah bagaimana mengatasi persoalan ini agar petani tak melulu dirugikan,” kata Mas’ud, Kepala Dusun Kubu, Desa Ujungpandang, ketika dikonfirmasi dari Pontianak, Rabu (30/10/13).Dia mengatakan, orangutan tahu musim panen madu jatuh pada Desember hingga Januari setiap tahun. Si Pongo itu turun dari bukit dan masuk ke Danau Miuban, tempat para petani memasang tikung. Fenomena ini sudah terjadi sejak lima tahun terakhir, pasca-perkebunan sawit masuk ke wilayah itu.Danau Miuban merupakan hamparan luas tempat petani madu Desa Ujungpandang dan Kapuas Raya memasang tikung. “Memang, kami tidak mendata jumlah kerusakan tikung. Yang pasti, dari enam pemilik tikung, pasti ada yang dimakan orangutan setiap hari,” kata Mas’ud.Menurut dia, dalam banyak hal orangutan sangat pandai. Satwa ini tahu kapan waktu pas turun dari perbukitan dan masuk ke kawasan danau mencari madu. Bahkan, orangutan tahu madu berkualitas. Si Pongo hanya makan inti madu. Keadaan ini menyebabkan kerugian besar bagi petani. | [0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494] |
2013-009-14.json | Hutan Jadi Sawit, Orangutan Panen Tikung Petani Madu Kapuas Hulu | Hutan Jadi Sawit, Orangutan Panen Tikung Petani Madu Kapuas Hulu | Sisi lain, warga masih sangat awam soal penanganan orangutan. “Di sini warga belum sepenuhnya paham soal hukum, kecuali hukum rimba. Jadi mereka tak pernah pikir panjang. Maunya orangutan itu dimusnahkan karena dianggap hama. Kami sudah coba mengusir dengan meriam karbit dan pengasapan. Tapi tak mempan.”Mas’ud berharap, orangutan itu tidak lagi mengganggu tikung petani. Upaya ini sudah diutarakan Mas’ud dalam ajang pertemuan tahunan antara Dinas Kehutanan Kapuas Hulu dengan petani madu di Putussibau. “Masalah dengan orangutan ini sudah saya sampaikan tapi tak ditanggapi serius.”Guna menekan laju kematian orangutan seperti terjadi dua tahun terakhir di Wajok dan Peniraman, Kabupaten Pontianak, Siti Chadidjah Kaniawati Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar, segera mengambil langkah taktis. Dia menurunkan tim dari Seksi Konservasi Wilayah II Sintang. “Saya sudah koordinasikan dengan Kepala Seksi Sintang dan staf setempat agar persoalan ini diatasi secepat mungkin. Setidaknya tim segera cek lokasi kejadian konflik dan melakukan tindakan semestinya.” [SEP] | [0.23404252529144287, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494] |
2021-035-04.json | Daun Nyangku, Pengganti Plastik Pembungkus Daging Kurban | Daun Nyangku, Pengganti Plastik Pembungkus Daging Kurban | [CLS] Pagi-pagi buta, anak-anak MTs Pakis di Dusun Pesawahan, Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) sudah mulai persiapan. Dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, mereka salat Idul Adha berjamaah. Mereka adalah anak-anak sekolah alternatif di MTs Pakis, Dusun Pesawahan yang lokasinya cukup terpencil. Di sekitar sekolah, tidak banyak rumah penduduk karena langsung berbatasan dengan hutan.Seperti tahun-tahun sebelumnya, di MTs setempat juga ikut serta berkurban dengan memotong dua ekor kambing. Berbagai persiapan telah dilakukan. Salah satunya adalah mencari daun nyangku. Tanaman nyangku bahasa latinnya Molinera capitulata, dikenal juga dengan nama rumput palem. Spesies tersebut merupakan tanaman berbunga. Tanaman nyangku banyak ditemukan di Indonesia dan merupakan tanaman asli Asia timur dan selatan, Indonesia dan Australia utara. Tanaman ini banyak ditemukan di tempat beriklim tropis dan lebih hangat, bahkan sebagian dijadikan tanaman hias.Mereka mencari tanaman nyangku untuk diambil daunnya. Daun itulah yang dijadikan pembungkus daging kurban untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak MTs dan warga sekitar yang umumnya kurang mampu.“Sebetulnya, kami telah mempraktikkan pembagian daging kambing yang dibungkus sejak empat tahun silam. Latar belakangnya sederhana, daun nyangku tersedia cukup banyak di alam, termasuk di hutan sekitar MTs Pakis. Karena itulah, kami memanfaatkan daun nyangku untuk pembungkus daging kurban,” jelas Isrodin, Kepala MTs Pakis saat berbincang dengan Mongabay Indonesia pada Selasa (20/7).baca : Banyak Manfaat, Saatnya Gunakan Kembali Daun Sebagai Pembungkus Daging Kurban | [0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046150505542755, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047] |
2021-035-04.json | Daun Nyangku, Pengganti Plastik Pembungkus Daging Kurban | Daun Nyangku, Pengganti Plastik Pembungkus Daging Kurban | Sebenarnya, banyak masyarakat di sekitar Gunung Slamet yang memanfaatkan daun nyangku sebagai pengganti bungkus plastik. Bahkan, daun nyangku menjadi salah satu pembungkus khas nasi dengan beragam lauk yang dikenal dengan nasi nyangku. “Iya memang ada di daerah Banyumas yang menjual nasi nyangku. Nama itu berasal dari daun yang digunakan sebagai pembungkus nasi rames,” ujarnya.Menurut Isrodin, dia bersama dengan anak-anak MTs, sejak sehari sebelumnya, sudah menyiapkan daun nyangku. “Di sekitar hutan di Dusun Pesawahan tersedia cukup banyak daun nyangku. Kami mencari sehari sebelumnya, karena kadar air nyangku cukup tinggi. Sehingga pada saat digunakan hari ini (Selasa) sudah agar berkurang kadar airnya,” kata Isrodin.Dijelaskannya, untuk membungkus daging kurban sangat gampang. Hanya dibutuhkan dua lembar daung nyangku. Kemudian di bagian atasnya ditali, juga menggunakan daun nyangku. Daun yang kuat sangat aman, apalagi tidak gampang sobek seperti daun pisang.“Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk membungkus daging kambing yang telah dibagi-bagi. Kareena daun nyangku cukup panjang, maka untuk membawanya juga tinggal dijinjing saja. Sangat mudah dan yang pasti murah, karena tidak membeli,” ujarnya.Menurutnya, dengan memotong dua ekor kambing, ada 55 paket daging yang dibungkus dengan daun nyangku dan dibagikan kepada warga. Kebutuhan daun nyangku tidak lebih dari 150 lembar dan itu sangat tersedia di alam. “Memanfaatkan daun nyangku tidak merusak alam, justru sebaliknya malah menjaga lingkungan,” tegasnya.baca juga : Kurangi Plastik, Wadah Daging Kurban Pakai Besek Kearifan LingkunganBagi Isrodin, memanfaatkan daun nyangku untuk pembungkus daging kurban tidak sekadar menghemat, tetapi sebetulnya merupakan upaya untuk menjaga kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. | [0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.4361232817173004, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.4361232817173004, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215] |
2021-035-04.json | Daun Nyangku, Pengganti Plastik Pembungkus Daging Kurban | Daun Nyangku, Pengganti Plastik Pembungkus Daging Kurban | “Dengan menggunakan daun nyangku sebagai bungkus daging kurban, maka kami tidak lagi butuh plastik. Dan ternyata dengan daun nyangku, maka daging tidak terkontaminasi plastik. Sebab, daging dibungkus dengan daun. Inilah mengapa, kami sudah mempertahankan tradisi pembungkus daging dengan daun nyangku sejak empat tahun silam,”ungkapnya.Dikatakannya, dengan tidak menggunakan plastik, maka apa yang dilakukan mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. “Kami ingin memberikan contoh, bahwa untuk membungkus daging kurban, tidak harus dengan plastik. Kalau dengan daun nyangku bisa, kenapa tidak. Jelas-jelas lebih alami dan tidak mencemari lingkungan. Kalau memakai plastik, tentu lingkungan bakal kian tercemar karena ada penambahan sampah plastik. Sebab, plastik yang digunakan untuk bungkus daging dipastikan langsung dibuang,”ujar dia.Pihaknya akan terus mempertahankan kearifan lokal ini, sekaligus juga mengedukasi kepada anak-anak MTs Pakis agar tetap mempedulikan lingkungan. Di dalam benak mereka akan semakin tertanam, bahawa konsumsi plastik harus terus dikurangi. “Jangan sampai apa-apa menggunakan plastik. Kalau bisa diganti dengan bahan yang ada di alam, maka jangan memakai plastik untuk pembungkus,” katanya.Dia berharap ke depannya, masyarakat di Banyumas akan mengikuti jejak agar tidak menggunakan plastik sebagai pembungkus daging kurban. “Sebetulnya sangat bisa, apalagi masyarakat sekitar hutan pasti akan mau untuk mencarikan daun nyangku. Kalau harganya saya kira tetap terjangkau. Ini yang harus dikomunikasikan ke depannya. Jika semakin banyak yang mengikuti jejak kami, maka sampah plastik akan sangat bisa dikurangi,”tambahnya.baca juga : Balase, Anyaman Daun Kelapa Pengganti Kantong Plastik | [0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.4361232817173004, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.4361232817173004, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215, 0.0044052875600755215] |
2021-035-04.json | Daun Nyangku, Pengganti Plastik Pembungkus Daging Kurban | Daun Nyangku, Pengganti Plastik Pembungkus Daging Kurban | Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor SE.2/PSLB3/PS/PLB.0/7/2021 tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanpa Sampah Plastik kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Setiap kepala daerah diminta mengajak warganya dapat menggunakan kemasan ramah lingkungan.KLHK mengimbau kepada seluruh daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyerukan kampanye tanpa plastik pada Idul Adha 2021. Plastik dapat diganti dengan anyaman bambu, besek daun kelapa, besek daun pandan, daun jati, atau daun pisang dapat dipakai untuk pengganti plastik. Sebab, dari perkiraan yang dikeluarkan oleh KLHK, tas plastik yang digunakan untuk pembungkus daging dapat mencapai 100 juta buah.Itulah yang telah direspons oleh anak-anak MTs Pakis di Dusun Pesawahan. Sehingga hal itu juga mendapat apresiasi dari DLH Banyumas. “Saya sangat mengapresiasi dan setuju dengan kearifan lokal masing-masing desa. Salah satunya adalah Dusun Pesawahan yang memanfaatkan daun nyangku untuk pembungkus daging kurban. Kami juga akan terus mendorong daerah-daerah lainnya untuk dapat meninggalkan plastik sebagai pembungkus daging kurban,”jelas Kepala DLH Banyumas Junaedi.Menurutnya, ada juga yang menggunakan besek dari anyaman bambu, sehingga akan sangat mengurangi sampah plastik. “Namun demikian, memang harus disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Baik itu yang menggunakan daun nyangku atau besek. Saya sangat apresiasi kepada MTs Pakis yang telah mempelopori pemanfaatan daun nyangku untuk pembungkus daging kurban,”ujarnya.DLH Banyumas berjanji ke depannya, plastik harus terus dikurangi atau bahkan tidak digunakan, salah satunya untuk pembungkus daging kurban. [SEP] | [0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.15993495285511017, 0.0016155051998794079, 0.15993525087833405, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079] |
2015-061-03.json | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | [CLS] Kebijakan setop sementara (moratorium) izin hutan dan lahan gambut, 13 Mei ini berakhir. Pemerintah sudah memastikan perpanjangan. Kalangan organisasi masyarakat meminta perpanjangan dengan penguatan karena dalam dua periode belum menampakkan perbaikan tata kelola hutan. Hal ini diperkuat hasil kajian terbaru dari Kemitraan bersama Walhi, yang membeberkan ‘titik-titik lemah’ kebijakan ini.Temuan analisis memperlihatkan, sejak kebijakan moratorium sesungguhnya areal dilindungi terus turun dari waktu ke waktu. Hasil kajian di Riau, Jambi, Sumsel dan Kalteng, ini menunjukkan, areal moratorium gambut berkurang hingga 968.891 hektar.Dari analisis PIPIB, khutan alam primer dan lahan gambut yang masuk moratorium sebenarnya sangat kecil. Sebab, sebagian besar areal moratorium justru di wilayah tidak terancam penerbitan izin baru seperti di hutan lindung dan kawasan konservasi. Di Kalteng, pada PIPIB revisi V, dari 3.781.090 hektar areal moratorium, 2.976.894 hektar (79%) hutan lindung dan kawasan konservasi.Terungkap juga beda tafsir katagori lahan gambut antara pemerintah daerah dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kondisi ini, katanya, mengakibatkan areal yang seharusnya moratorium justru keluar pada revisi PIPIB, seperti di Indragiri Hilir (Riau) dan Pulang Pisau (Kalteng).Temuan lain, pengurusan izin hutan kelola rakyat, baik hutan desa maupun hutan kemasyarakatan terhambat karena areal kerja masuk wilayah moratorium. Ini ditemukan di Teluk Meranti, Pelalawan, Riau dan di Musi Banyuasin, Sumsel. | [0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.12147239595651627, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276] |
2015-061-03.json | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | I Nengah Surati Jaya, tim penganalisis mengatakan, kajian khusus PIPIB ini juga memperlihatkan, kawasan harus dilindungi karena gambut dan hutan alam selain di kawasan lindung/konservasi juga di hutan produksi konversi (HPK). “Ini luasan rentan untuk alami perubahan. Kalau dari komposisi, HPK dan non HPK, dari empat provinsi yang dikaji, HPK Kalteng cukup besar,” katanya di Jakarta.Kajian ini, katanya, dengan empat provinsi itu sudah mewakili karena memiliki hutan primer dan gambut relatif luas. Total gambut keempat wilayah ini, 70% dari luas nasional, yang didominasi gambut sedang dan dalam. “Sesungguhnya, memang sangat tak layak dikonversi menjadi peruntukan lain karena ekosistem rentan.”Lalu apa yang terjadi dalam peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) I-VII? Nengah mengatakan, dari analisis terlihat penurunan besar pada empat provinsi ini selama tiga tahun revisi PIPIB.Pengurangan luas lahan itu, katanya, di Kalteng sekitar 45%, Riau berkurang 20% , Sumsel (11%) dan Jambi (30%). “Itu selama kurang lebih tiga tahun karena revisi setiap enam bulan,” katanya.Kalau dilihat lebih detil lagi, katanya, pada tiap provinsi itu perubahan terbesar di lahan bergambut. Dari data terlihat, gambut Jambi turun 60.000 hektar, Sumsel (27.000 ribu), Riau (351.000), dan Kalteng (474.000). Jadi, katanya, ada sekitar 914.000 hektar lahan gambut keluar dari moratorium. “Jadi, luasan hutan moratorium menurun dan terbesar di gambut,” ucap Nengah.Temuan lain menunjukkan, perubahan (pelepasan) dari kawasan moratorium itu mengelompok yang menunjukkan ada tekanan tertentu di lahan itu.Tak selarasHasbi Berliani dari Kemitraan mengatakan, moratorium tak berjalan selaras pesan dalam inpres. Moratorium, katanya, bertujuan mewujudkan keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta kurangi emisi gas rumah kaca. | [0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046150505542755, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047] |
2015-061-03.json | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | Namun, selama kebijakan jeda izin, terindentifikasi pelepasan kawasan hutan APL untuk pemenuhan permintaan adaministrasi daerah seluas 7,7 juta hektar di 20 provinsi. Izin HTI, katanya, jauh lebih tinggi, dari tiga tahun sebelumnya, mencapai 1.131.165 juta hektar dan pelepasan kawasan hutan parsial untuk perkebunan seluas 1.136.956 hektar.“Juga pinjam pakai kawasan hutan 2,2 juta hektar, jauh lebih tinggi tiga tahun lalu. Selama moratorium tak mampu menahan laju perizinan karena wilayah di luar moratorium sangat tinggi.”Untuk itu, katanya, terkait penguatan dan perlidungan hutan maupun lahan gambut lewat moratorium ini, tim kajian memberikan beberapa rekomendasi.Pertama, melanjutkan kebijakan moratorium untuk mempertahankan fungsi hutan dan memberikan waktu pemulihan. Juga memberikan waktu cukup bagi upaya-upaya perbaikan menuju tata kelola hutan dan lahan lebih baik, dengan periode waktu lebih dua tahun.Kedua, kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut ke depan harus bebasis capaian dengan indikator perbaikan tata kelola hutan lebih terukur. Dia mencontohkan, penyelesaian tata batas kawasan hutan, sinkronisasi peraturan, review perizinan, penyelesaian konflik tenurial, penurunan kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum.Ketiga, perlu memperkuat basis hukum kebijakan penundaan pemberian izin baru dan perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, tak hanya lewat inpres, paling tidak Peraturan Presiden.Keempat, perlu memperluas wilayah cakupan moratorium dengan memasukkan hutan alam primer dan lahan gambut tersisa serta kawasan terancam seperti karts, mangrove, dan pulau-pulau kecil. “Kawasan konservasi tidak perlu masuk moratorium karena sudah dilindungi berdasarkan UU. “Kelima, mengecualikan wilayah-wilayah potensial pemberdayaan masyarakat atau perhutanan sosial dalam kebijakan moratorium.Target tak jelas | [0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.15993554890155792, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.15993554890155792, 0.15993554890155792, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.15993554890155792, 0.15993493795394897, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.15993523597717285, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086, 0.001615505083464086] |
2015-061-03.json | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, tak ada satu dokumen bicara soal target-target pemerintah, terkait penggunaan dan pemanfaatan lahan. “Apakah ini mau diteruskan, ataukah mau tingkatkan prioritas? Tanah ditempatkan sebagai barang bebas, bisa dimanfaatkan siapa saja.”Belum lagi rezim perizinan. Organisasi masyarakat sipil, katanya, sudah mendorong perombakan rezim perizinan. “Saat ini, atas nama komoditas, pengusaha land banking. Kami duga, moratorium jadi satu soal, karena sebenarnya sudah ada land banking perusahaan besar cukup pengaruh secara politik maupun ekonomi di negeri ini.” Belum lagi, kata Abetnego, pembangunan ekonomi terkonsentrasi pada penguasaan lahan skala besar.Arief Juwono Deputi di Kementerian Lingkungan dan Kehutanan menyatakan moratorium itu berbicara satu kebijakan publik: sudah ada niat, ada kebijakan dan implementasi. “Kalo perlu ada penegakan hukum…tentu tiap rangkaian ada titik lemah dan titik kuat…”Arief akan menyampaikan, kajian ini kepada Menteri Siti Nurbaya. Masukan-masukan dalam kajian ini, katanya, akan menjadi pertimbangan pemerintah. “Tentu ini harus dipelajari cermat di mana titik persoalan utama.Ingin kita kembalikan, apa sih moratorium itu? Yakni, capai tata kelola hutan yang benar.”Modus di lapanganArie Rompas, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, menceritakan, kawasan-kawasan hutan masuk perlindungan moratorium izin tebang hutan dan lahan gambut di Kalteng, tetapi ‘sukses’ keluar dengan berbagai modus.“Ada (hutan) dibakar dulu, dirusak dulu, baru dibuka. Karena perubahan-perubahan karena ada kepentingan itu maka dikeluarkan dari moratorium,” katanya.Dari situ, memperlihatkan, tahapan pemberian izin dilanggar dulu, baru legitimasi lewat pengeluaran dari moratorium izin. | [0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.1380753070116043, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226] |
2015-061-03.json | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | Kajian Perlihatkan Titik-titik Lemah Moratorium, Pesan: Perpanjangan dengan Penguatan | Modus lain, katanya, IUP di kawasan moratorium tetapi tanggal izin dimajukan ke masa sebelum ada kebijakan itu. Tujuannya, kala mengajukan peninjauan kawasan hutan itu bisa keluar dari wilayah yang dilindungi moratorium.Dengan berbagai modus pengeluaran izin ini, terlihat subtansi moratorium untuk tak mengeluarkan izin baru tak efektif.“Kecenderungan izin massif ada keterkaitan kuat dengan pilkada. Izin dikeluarkan dulu. Setelah menang, lalu keluar izin baru. Banyak dilakukan incumben dan bupati baru. Panjar duluan dan menagih ketika terpilih…,” ujar dia.Dari 11 kasus kawasan moratorium yang dipantau Walhi Kalteng, katanya, tampak tak ada sanksi tegas walau terjadi pelanggaran. “Bupati langgar juga tak apa. Wilayah-wilayah terancam, justru mempercepat penghancuran kalau tak masuk moratorium. Padahal itu berfungsi ekosistem dan sosial.”Kondisi tak jauh beda di Sumatera Selatan. Tampak pelanggaran di wilayah moratorium terjadi begitu saja. Di kawasan-kawasan moratorium malah ada izin sawit. Illegal logging juga terus jalan. Kalau tak ada penegakan hukum tak akan memberikan efek baik,” kata Hadi Djatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel.Belum lagi, kawasan yang masuk moratorium ternyata didominasi hutan konservasi—yang tanpa kebijakan jeda izinpun sudah terlindungi aturan. [SEP] | [0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.19001950323581696, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405] |
2019-052-15.json | Pertanian Berkelanjutan: Untuk Keamanan Pangan atau Untuk Ketahanan Petani? | Pertanian Berkelanjutan: Untuk Keamanan Pangan atau Untuk Ketahanan Petani? | [CLS] Pertanian berkelanjutan merupakan konsep yang digunakan oleh lembaga pangan dunia-FAO (Food and Agriculture Organization), untuk menghubungkan antara masalah ketahanan pangan dengan wacana perubahan iklim. Pertanian berkelanjutan dipandang FAO sebagai upaya mitigasi penting yang dapat menurunkan emisi karbon.Berdasarkan penelitian FAO, maka sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang menyumbangkan emisi karena dapat meningkatkan temperatur udara antara 1 hingga 2 derajat celcius. Pengurangan emisi pun telah menjadi kesepakatan global, seperti disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim yang termaktub dalam Paris Agreement.Untuk mengakomodir hal tersebut, perubahan sistem pertanian dan sistem pangan perlu memuat perubahan yang bersifat ekonomis dan teknis. Faktor perubahan teknis salah satunya, adalah mencakup ketersediaan benih yang tahan terhadap kekeringan maupun tahan banjir. Selain itu, pertanian modern menggunakan mesin dapat menjadi salah satu bentuk meningkatkan produktivitas pertanian.Namun, secara teknis terdapat permasalahan yaitu: “Adakah varietas tanaman pangan yang resisten terhadap hama?” Faktanya, keberadaan hama mendorong penggunaan pestisida besar-besaran; bahkan zat aktif yang terkandung dalam pestisida cukup berbahaya bagi lingkungan hidup.Wacana praktek pertanian berkelanjutan memang ideal, namun faktanya belum mampu memecahkan permasalahan terkait penyediaan varietas tahan hama dan mekanisme mengatasi hama dengan menggunakan pestisida.Prinsip pengelolaan hama terpadu (Integrated Pest Management) pada kenyataannya semakin jauh dari ideal. Hal tersebut karena revolusi hijau telah mengubah prinsip petani untuk tidak lagi ‘peduli’ ekosistem karena lebih terfokus pada pengejaran produksi. | [0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.19001926481723785, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.19001926481723785, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.1900189071893692, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.19001926481723785, 0.19001926481723785, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685, 0.0019193836487829685] |
2019-052-15.json | Pertanian Berkelanjutan: Untuk Keamanan Pangan atau Untuk Ketahanan Petani? | Pertanian Berkelanjutan: Untuk Keamanan Pangan atau Untuk Ketahanan Petani? | Selain itu, praktek pertanian berkelanjutan “seakan-akan” melupakan aktor yang seharusnya menjadi faktor pendukung utama, yaitu “petani yang berketahanan”. Argumen ini tentunya relevan jika diperhadapkan dengan konsep pertanian berkelanjutan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Kondisi Kerentanan Petani di IndonesiaSebelum menuju pembahasan petani yang memiliki ketahanan. Maka, kerentanan terhadap petani perlu saya urai. Umumnya petani di Indonesia digolongkan petani skala kecil yang memiliki luas lahan sekitar 0,25 hektar hingga 1 hektar.Selain kepemilikan lahan yang sempit, umumnya petani belum mendapatkan modal penyuluhan pertanian yang memadai terkait pertanian berkelanjutan. Dengan minimnya petani yang mengenyam pendidikan tinggi, mereka tidak memiliki kebiasaan untuk membaca atau membuat catatan pengamatan di petak lahannya.Selain itu, fenomena perubahan alam yang berpengaruh terhadap cuaca hingga keberadaan hama yang dihadapi petani merupakan hal yang harus dihadapi petani. Di tengah kerentanan itu, tak heran petani mudah terperangkap untuk menggunakan pestisida kimia pabrik.Penggunaan pestisida lalu menjadi solusi instan yang kerap ditawarkan oleh perusahaan pestisida yang menggandeng petugas penyuluhan.Perusahaan pestisida seringkali menyusup dalam bentuk penyuluhan berkedok promosi. Selain itu, perusahaan pestisida seringkali memberikan hadiah kepada petani berupa perjalanan wisata gratis apabila membeli produk pestisida yang telah ditentukan oleh perusahaan pestisida.Yang terkini, perusahaan pestisida menawarkan skema asuransi pertanian yang tidak lebih mengikat petani untuk membeli produk pestisida. Skema asuransi ditawarkan perusahaan pestisida yang jeli melihat bagaimana petani skala kecil kerapkali berhutang untuk memenuhi modal pertanian. | [0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.23404258489608765, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.23404258489608765, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.23404258489608765, 0.23404258489608765, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814, 0.0023640673607587814] |
2019-052-15.json | Pertanian Berkelanjutan: Untuk Keamanan Pangan atau Untuk Ketahanan Petani? | Pertanian Berkelanjutan: Untuk Keamanan Pangan atau Untuk Ketahanan Petani? | Satu hal yang pasti, penggunaan pestisida akan menambah biaya pengeluaran petani untuk mengelola per petak lahan yang diurusnya. Mengejar keuntungan ekonomis lahan (minimal “break even point”) dengan demikian akan menjadi target yang ingin dicapai petani.Dengan demikian sektor pertanian akan dipacu untuk mengejar produktivitas. Akibatnya selain kondisi finansial pembiayaan yang rentan, kelestarian ekosistem lahan tidak lagi menjadi prioritas bagi petani.Petani skala kecil akan lebih mempertimbangkan rasionalitas agar fokus panen melimpah. Untuk mencapai panen yang melimpah, petani ‘rela’ berhutang untuk membeli pestisida dan pupuk yang berharga mahal.Prinsip pengelolaan hama terpadu lalu tidak lagi menjadi pilihan. Karena tuntutan korbanan biaya, petani lebih suka menggunakan pestisida sebagai penanggulangan hama lewat cara instan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.Hasil observasi dan wawancara mendalam yang penulis lakukna dengan petani di Pantura Jabar, menemukan bahwa petani telah mengetahui tentang praktik pertanian berkelanjutan.Namun kendala struktural dan sosial membuat mereka belum menemukan jalan lain mengamankan tanaman padi mereka dari serangan hama, karena ketergantungan pada penggunaan pestisida.Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir pun mereka diperhadapkan dengan harga beli gabah yang rendah. Sehingga walaupun hasil melimpah, namun hal itu belum menutup hutang modal bertani untuk pembelian pestisida dan pupuk kimia. Negara harus hadirMenurut pendapat penulis, di sini diperlukan kehadiran negara. Petani lahan skala kecil teramat rentan dan tidak dapat keluar dari jeratan yang melilit mereka. Mereka pun bakal tidak mampu mencapai jargon yang disampaikan dalam konsep pertanian berkelanjutan. | [0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046150505542755, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047] |
2019-052-15.json | Pertanian Berkelanjutan: Untuk Keamanan Pangan atau Untuk Ketahanan Petani? | Pertanian Berkelanjutan: Untuk Keamanan Pangan atau Untuk Ketahanan Petani? | Negara perlu turun tangan untuk memberikan penyuluhan kepada petani dan melepaskan ketergantungan petani terhadap pesitisida. Diperlukan penyuluhan terhadap bahan aktif yang ada di dalam pestisida, termasuk yang berpengaruh buruk pada ekosistem sawah. Hal penting adalah tidak membiarkan petani untuk menghadapi kerentanan tanpa ada pendampingan.Di beberapa negara, pemerintah setempat telah melarang penggunaan zat aktif yang terkandung dalam insektisida seperti, neonicotinoids, carbofuran, abamectin maupun fipronil. Di sebagian tempat di Indonesia, insektisida tersebut masih mudah ditemui dan digunakan petani dalam menghalau hama.Apabila konsep keamanan pangan begitu penting digaungkan dalam pertanian berkelanjutan, maka konsep ketahanan petani pun menjadi penting untuk mengangkat harkat hidup petani kecil. * Ica Wulansari, penulis adalah peneliti lepas isu sosial dan ekologi. Dalam dua tahun terakhir ini tengah mendalami isu ketahanan petani menghadapi perubahan iklim. [SEP] | [0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046150505542755, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047] |
2018-042-19.json | Seekor Penyu Terjaring Nelayan Sikka, Bagaimana Nasibnya? | Seekor Penyu Terjaring Nelayan Sikka, Bagaimana Nasibnya? | [CLS] Seekor penyu hijau (Chelonia mydas) berukuran panjang sekitar satu meter dan lebar sekitar 70 sentimeter ditemukan terjaring pukat nelayan desa Sikka kecamatan Lela kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, di perairan laut Sawu, Jumat (29/6/2018) dini hari sekitar pukul 01.00 WITA.Penyu tersebut pun dibawa ke pesisir pantai dan diikat di pepohonan. Setelah mengumpulkan para nelayan desa Sikka serta bersama warga masyarakat dan anak-anak sekolah di desa tersebut, penyu tersebut pun di lepas kembali ke laut sambil mengabadikan aksi itu tersebut lewat foto dan video.“Saya malam itu lepas jaring di laut Sawu depan desa Sikka dan sekitar pukul 01.00 WITA, seekor penyu terjaring sehingga saya membawa ke darat dan mengikatnya. Keesokan harinya baru saya ajak nelayan lain untuk melepasnya,” tutur Rikardus Inosensius, kepada Mongabay-Indonesia, Jumat (29/6).baca : Penyu Belimbing Ini Terjaring Nelayan, Mau Diselamatkan, Malah Hilang. Kok Bisa? Atas kesadarannya sendiri, Rikardus melepaskan penyu tersebut meskipun ada masyarakat yang ingin membelinya untuk dikonsumsi. Dirinya beralasan, hewan laut ini dilindungi sehingga tidak mau menjualnya ataupun dikonsumsi.Waktu ditangkap penyu hijau berusia tua tersebut tidak terluka. Menurutnya, dulunya penyu sering tersangkut di jaring nelayan dan dijual atau untuk dikonsumsi sebab kesadaran masyarakat belum ada. Nelayan hanya berpikir untuk mendapatkan uang saja meski jumlahnya tidak seberapa.“Jaring saya juga sedang rusak dan saya sedang menjahitnya sendiri sehingga kalau bisa pemerintah membantu para nelayan yang memiliki kesadaran untuk melepas kembali ikan dan hewan laut yang dilindungi,” pintanya. Berdayakan Nelayan | [0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.4361233115196228, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.4361233115196228, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809] |
2018-042-19.json | Seekor Penyu Terjaring Nelayan Sikka, Bagaimana Nasibnya? | Seekor Penyu Terjaring Nelayan Sikka, Bagaimana Nasibnya? | Paskalis Maopa Karwayu, warga Sikka lainnya menjelaskan, sebelum penyu tersebut dilepas, dirinya mengajak serta para nelayan dan anak-anak sekolah agar bisa memberikan edukasi kepada mereka bahwa hewan laut tersebut dilindungi dan tidak boleh dikonsumsi ataupun dijual.“Waktu melepasnya saya membuatkan videonya menggunakan telepon genggam dan meng-upload-nya di facebook untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat lainnya agar mencintai hewan dan satwa yang dilindungi dan terancam punah,” tuturnya.baca : Penyu Hijau, Si Hewan Purba Penjelajah Paskalis mengatakan, daerah pesisir pantai di desa Sikka, Watutedang hingga Lela dan lainnya di pantai selatan, merupakan daerah tempat bertelur penyu dan masyarakat sering sekali menemukan penyu bertelur dan mengambil telurnya untuk dijual atau dikonsumsi.BKSDA dan dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Sikka diminta agar harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para nelayan untuk tidak menangkap dan mengkonsumsi ikan dan hewan lain yang dilindungi“Dinas Kelautan dan Perikanan kami harapkan untuk membantu para nelayan berupa sarana dan pra sarana alat tangkap agar para nelayan juga lebih peduli dan menjaga kelestarian ekosistem laut dan hewan laut yang dilindungi. Bila kelompok nelayan di ajak bekerja sama melestarikan penyu dengan mengembangbiakkannya maka nelayan bisa mendapatkan pemasukan tambahan,” sebutnya.Selain sosialisasi, himbau Paskalis, perlu juga dibuatkan papan informasi berisi larangan menangkap, memperjualbelikan dan mengkonsumsi hewan laut yang dilindungi. Juga dicantumkan pula sanski hukuman kurungan penjara dan denda yang harus dibayarkan agar masyarkaat nelayan paham dan takut melanggarnya.baca : Inilah Penyelamatan Penyu Hijau di Tengah Bentang Laut Sulu Sulawesi Habitat Penyu | [0.15993556380271912, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993556380271912, 0.15993496775627136, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993556380271912, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993556380271912, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993526577949524, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515] |
2018-042-19.json | Seekor Penyu Terjaring Nelayan Sikka, Bagaimana Nasibnya? | Seekor Penyu Terjaring Nelayan Sikka, Bagaimana Nasibnya? | Vinsensius Parera seorang penyelam yang sering mengantar wisatawan menyelam di pantai selatan Sikka kepada Mongabay-Indonesia mengatakan, sebagai penyelam dirinya sering menyelam dan meneliti terumbu karang khususnya di sepanjang pantai selatan di laut Sawu.Di sepanjang perairan ini, Vinsensius selalu menemukan penyu sisik hijau dan penyu hijau serta penyu belimbing. Beberapa tahun lalu juga nelayan menemukan penyu belimbing termasuk yang ditemukan di Doreng bulan Mei kemarin yang mungkin telah dijual dan dikonsumsi masyarakat.“Para wisatawan asing yang diving di pantai selatan sangat menyukai sebab selain banyak penyu juga sering ditemukan ikan hiu dan napoleon di kedalaman 5 sampai 8 meter. Wisatawan Jepang dan Pernacis paling suka melihat hiu. Bahkan saat menyelam kita sering bermain-main dengan hiu dan penyu,” bebernya.Memang sering ada pengeboman di pantai selatan, ungkap Vinsen, tetapi tidak terlalu merusak terumbu karang. Selama melakukan penyelaman di sepanjang pantai selatan, terumbu karang juga banyak sekali dijumpai dan hanya sedikit sekali yang rusak akibat aksi pengeboman ikan oleh nelayan dari luar kabupaten Sikka.Tahun 2001, Vinsen bekerja sama dengan kelompok nelayan di Ndete, kecamatan Magepanda, membuat penangkaran penyu dan rutin melepas tukik ke laut lepas. Pelepasan tukik atau anak penyu tersebut pun menjadi paket wisata dan banyak wisatawan asing yang tertarik dan memberikan sumbangan dana.“Namun usaha tersebut akhirnya tersendat karena bantuan dana dari pemerintah daerah tidak ada. Penyu tersebut kan butuh makan dan harus ada orang yang merawatnya secara rutin dan butuh digaji,” jelasnya.Usaha ini pun sebut Vinsen, akhirnya tidak bertahan lama padahal saat itu juga digabung dengan pengembangbiakkan mangrove dan telah banyak pelajar yang studi banding di tempat tersebut. Untuk itu pemerintah harus intervensi dana untuk membantu kelompok-kelompok nelayan dan pencinta lingkungan. | [0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.23404252529144287, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494] |
2018-042-19.json | Seekor Penyu Terjaring Nelayan Sikka, Bagaimana Nasibnya? | Seekor Penyu Terjaring Nelayan Sikka, Bagaimana Nasibnya? | baca : Masyarakat Kampung Malaumkarta: Dulu Konsumsi dan Buru, Sekarang Sayangi Penyu Agustinus Djami Koreh, kepala seksi konservasi wilayah IV Balai Besar KSDA NTT saat ditemui Mongabay-Indonesia di kantornya mengaku sangat berterima kasih atas pemahaman nelayan di desa Sikka yang rela melepas kembali penyu sisik hijau yang terjaring pukat nelayan.BKSDA kata Agustinus, sangat bersyukur ternyata para nelayan sudah memiliki pemahaman tentang hewan laut yang dilindungi sehingga mereka tidak mengkonsumsi penyu namun melepaskannya kembali ke laut. Pihaknya pun mengetahuinya dari media sosial.“Dengan melepaskannya kembai ke laut dan membuat video dan membagikannya ke medis sosial membuat banyak masyarakat memahami bahwa menangkap hewan laut yang dilindungi dilarang dan bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya,” ungkapnya.Agustinus berjanji akan menjadwalkan kembali untuk melakukan sosialisasi kepada para nelayan di pesisir pantai selatan terkait hewaan laut dan satwa yang dilindungi. Bagi kelompok nelayan yang serius untuk mengembangbiakkan penyu untuk dilepas kembali ke laut, pihaknya siap melakukan pendampingan dan mengalokasikan dananya. [SEP] | [0.0019193837651982903, 0.19001927971839905, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.19001927971839905, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.1900189220905304, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.19001927971839905, 0.19001927971839905, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903] |
2017-044-14.json | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | [CLS] Pada 2017 ini, Turtle Conservation and Education Center (TCEC) Serangan, Denpasar, Bali melakukan relokasi 93 sarang dengan jumlah telur 9306 butir. Sarang peneluran penyu ini berasal dari sejumlah kabupaten seperti Badung, Kota Denpasar, Gianyar, dan Klungkung.Made Sukanta, Direktur TCEC Serangan menyebut ada sejumlah faktor yg menyebabkan kepunahan penyu laut bisa terjadi. Perdagangan ilegal, rusaknya habitat peneluran akibat aktivitas manusia seperti kegiatan wisata, pembangunan di daerah pesisir, juga abrasi pantai. Berikutnya dari aktivitas perikanan seperti penggunaan trawl, limbah minyak kapal dan jaring nelayan serta penggunaan mata pancing yang tidak sesuai.“Kami berusaha untuk meminimalisir faktor pertama dan kedua dengan program penyelamatan penyu hasil sitaan kepolisian dan dengan program relokasi sarang penyu ke tempat yang lebih aman dan terkontrol,” jelas pria ini. Jika telur-telur tersebut dibiarkan di pantai, maka keselamatan hidup dari telur penyu terancam. Ancamannya bisa dari hewan liar, kenaikan muka air laut yg menyebabkan telur penyu menjadi gagal menetas, dan masih maraknya pencurian terhadap telur penyu. Program relokasi sarang penyu alami ini ke sarang semi-alami.Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Suko Wardono mengatakan pihaknya mulai melakukan pembinaan secara intensif kepada kelompok masyarakat pelestari dan pelaku konservasi penyu di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 526 Tahun 2016 tentang pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh dan/atau produk turunannya. | [0.10843375325202942, 0.10843375325202942, 0.0010952908778563142, 0.10843375325202942, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.10843375325202942, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.10843375325202942, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.10843375325202942, 0.10843375325202942, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.10843375325202942, 0.10843375325202942, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142, 0.0010952908778563142] |
2017-044-14.json | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | Tiga isu utama implementasi pengelolaan konservasi penyu, mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pengurangan perdagangan ilegal dan pengurangan konsumsi ilegal, proteksi habitat peneluran penyu, dan stabilnya populasi 6 spesies penyu yang ada di Indonesia.Hal ini didiskusikan dalam sebuah kunjungan kerja oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi di TCEC Serangan, Balipada Jumat (16/06/2017).Dalam siaran pers BPSPL Denpasar disebutkan diskusi ini memperkuat pengelolaan konservasi penyu oleh KKP ini dipandu Dr. drh. Windia Adnyana, peneliti penyu dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan Suko Wardono.“Implementasi RAN Penyu membutuhkan dukungan dan mandat yang jelas oleh Undang-Undang, dimana saat ini ketidakjelasan tersebut membutuhkan penyempurnaan pengelolaan sehingga akan berdampak positif bagi penyu dan masyarakat,” ujar Brahmantya. Ketidakjelasan dukungan peraturan perundang-undangan yang ada dapat merugikan upaya pelaksanaan strategi, sebagai contoh masih maraknya perdagangan ilegal dan konsumsi ilegal penyu di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.Brahmantya menambahkan pengelolaan habitat dan proteksi habitat penyu juga membawa manfaat bagi pariwisata di Bali. “Inisiatif kelompok masyarakat pelestari penyu dalam melaksanakan konservasi penyu harus terus didampingi oleh Pemerintah. TCEC misalnya sebagai salah satu lokasi edukasi, banyak wisatawan membantu dan melihat langsung perawatan penyu maupun tukik,” katanya.Hal senada disampaikan Viva Yoga Mauladi. “Inisiatif kelompok masyarakat dalam pengelolaan konservasi penyu harus mendapat pendampingan karena pengelolaan penyu harus mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan”, tambah Viva. | [0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.12147239595651627, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276] |
2017-044-14.json | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | Selama berada di TCEC Serangan mereka melihat kolam perawatan penyu-penyu yang sakit atau sedang diselamatkan. Penyu-penyu ini menjadi barang bukti sitaan perdagangan atau pemanfaatan ilegal. Selain itu ada juga penyu untuk tujuan penelitian dan pemanfaatan ritual keagamaan.Brahmantya dan Viva Yoga juga melakukan pelepasliaran 2 ekor penyu hijau dalam kondisi sehat di Pura Campuhan Windhu Segara, Pantai Padang Galak, Denpasar. Penyu-penyu tersebut telah menjalani masa perawatan oleh tim kedokteran hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.Made Sukanta, Direktur TCEC Serangan menjelaskan kedua penyu tersebut sudah menjalani perawatan. Keduanya ditemukan oleh Kepolisian Polda Bali dalam operasi penangkapan jaringan perdagangan ilegal.Perdagangan penyu di Bali yang banyak terekspos adalah yang verbal seperti pengangkutan dan pengolahannya. Sementara ada banyak usaha-usaha wisata dengan klaim konservasi menjadi objek wisata yang perlu diverifikasi agar warga mendapat pengetahuan yang benar bagaimana prinsip konservasi dijalankan. Sosialisasi UU KelautanUsai acara di Serangan dan Padanggalak, tim KKP dan DPR ini melanjutkan kegiatan ke tempat lain untuk sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan di Gedung Pasca Sarjana, Universitas Udayana Bali. BPSPL Denpasar mencatat, sosialisasi UU Kelautan menuai banyak masukan dan tanggapan dari komponen yang hadir.Viva Yoga memaparkan kebijakan maritim Indonesia. Negara Maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walau negara tersebut mungkin tidak punya laut tetapi mempunyai teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. | [0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924] |
2017-044-14.json | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | Kepentingan negara-negara luar kawasan atas wilayah perairan asia tenggara menjadi perhatian. Kepentingan utama bagi negara-negara luar kawasan terutama Cina (Tiongkok), Jepang, dan Amerika Serikat, adalah kepastian akses dan atau ketersediaan sumberdaya.Kesimpulannya adalah untuk menuju poros maritim, terlebih dahulu Indonesia harus berupaya dan memperkuat statusnya ke arah negara maritim. Untuk itu Indonesia harus mampu memanfaatkan semua unsur kelautan di sekelilingnya untuk kepentingan nasionalDukungan DPR menurutnya terlihat di pengalokasian anggaran. Ada peningkatan yang cukup tajam dilihat dari tahun 2007 sebesar Rp3,3 Triliun, ke tahun 2015 sebesar Rp10 Triliun dan terakhir tahun 2016 sebesar Rp11 Triliun.“Pertanyaannya adalah apakah peningkatan anggaran berimbas terhadap produksi perikanan di Indonesia dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat?” kata Viva.Berdasarkan UU 23/2014, kewenangan kini bergulir ke daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.Hal ini menarik kewenangan kabupaten/kota ke provinsi dan proporsi dana ke daerah akan terkonsentrasi pada DAK dan transfer ke daerah.Menyikapi sejumlah regulasi yang memantik perdebatan seperti Permen KP No. 56/2014 tentang Moratorium Perizinan Penangkapan Ikan; No. 57/2014 tentang Pelarangan Transhipment; No. 1/2015 tentang larangan menangkap kepiting, lobster dan rajungan ukuran tertentu; No. 2/2015 tentang larangan penggunaan jaring pukat tarik dan pukat hela, Viva menyampaikan sejumlah catatan.Pertama, setiap daerah memiliki kekhasan, misalnya Jawa Tengah yang banyak nelayan Pantura menangkap ikan dengan cantrang, payang, dogol dan alat tangkap lain yang masuk dalam pelarangan Permen KP No. 2/2015. | [0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.1599353700876236, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937] |
2017-044-14.json | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu | Pelarangan menyebabkan keresahan di kalangan nelayan, karena menyebabkan nelayan menganggur, menurunnya pendapatan, dan menyumbangkan peningkatan angka kriminalitas. Menurutnya pemerintah harus memberikan ruang bagi daerah, terutama provinsi, untuk menentukan kebijakan dalam merespons kebijakan pusat.Sejumlah pembahasan dalam UU tentang Kelautan ini misalnya dalam pasal 49 disebutkan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).DIskusi lain misalnya menyoroti belum adanya mandat kewenangan pengelolaan spesies ikan (perairan) dan pentingnya mempercepat proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Perda ini akan memberikan dasar bagi perijinan lokasi dan perijinan pengelolaan bagi seluruh aktivitas di perairan laut yang menetap.Ada juga permohonan bantuan Pokmaswas Yasa Segara Bengiat Nusa Dua Badung dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan seperti terumbu karang dan sarang peneluran alami penyu di wilayah Nusa Dua. [SEP] | [0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993556380271912, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993556380271912, 0.15993556380271912, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993556380271912, 0.15993496775627136, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993526577949524, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515] |
2018-010-07.json | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | [CLS] Jalan berkelok dan sangat terjal harus dilalui sekitar 30 menit berkendara sampai tiba di sebuah bukit tertinggi, di ujung timur Pulau Bali. Nama dusun dan bukitnya Gulinten, tapi kadung populer dinamakan Gunung Sega. Karena menjadi lokasi stasiun transmisi TVRI Gunung Sega sejak 2005.Mesin motor panas saat berhasil tiba dan parkir di halaman stasiun pemancar TVRI. Seorang perempuan muda sedang bersiaga tiap jam memantau langit, berbekal teropong binocular dan kamera. Beberapa kali ia pindah posisi, di halaman depan, halaman belakang, sampai titik bukit lainnya.Santi Tyas, mahasiswa jurusan Biologi FMIPA Universitas Udayana ini sangat bersemangat melakukan penelitian untuk skripsinya, menghitung jumlah dan jenis burung raptor yang bermigrasi. Ditemui pada Rabu (31/10/2018), Santi mengatakan sudah memantau tiap hari sejak 4 Oktober hingga 30 November ini. Periode bermigrasinya ribuan raptor dari daerah dingin ke hangat.Bukit Sega yang berada di seberang bebukitan Pura Lempuyang, Karangasem, Bali ini dinilai salah satu tempat pemantauan terbaik. Para raptor yang terbang mengarah ke Pulau Lombok, bahkan bisa terbang sepinggang para pengamat burung jika berada di titik bukit tertentu.baca : Indonesia Adalah Jalur Penting Migrasi Burung, Anda Mengetahui? Pada Oktober sampai November adalah puncak migrasi raptor-raptor ini. Tak sulit menemukan mereka sedang terbang dengan sayap terbentang di langit. Terutama pagi sampai tengah hari. Jelang sore, jumlah yang melintas makin sedikit, bisa dihitung jari.Selain raptor yang bermigrasi, juga terlihat sejumlah burung elang seperti ular bido yang tinggal di kawasan ini, mereka disebut residen. Suaranya tajam membelah bebukitan. Beberapa kali terbang berputar mengamati wilayah kekuasaanya. Sangat mendebarkan mengamati pemangsa ini dari jarak lebih dekat, namun tetap harus dibantu teropong. Mata dimanja dengan kekuatan rentang sayap dan kecepatan terbangnya. | [0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.30461564660072327, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.30461564660072327, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.3046150803565979] |
2018-010-07.json | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | Santi memulai pemantauan dari jam 8 pagi sampai 5 sore dengan mencatat jumlah, arah, dan pola terbang, apa sendiri, bergerombol, atau bareng sesama jenisnya. Tiap hari jumlahnya fluktuatif, pernah dalam sehari sampai ribuan ekor.Salah seorang staf transmisi TVRI, Dono Waluyo juga menjadi pengamat dan fotografer burung. Ia sudah terbiasa menghitung rombongan ribuan raptor di langit. Menggunakan sistem kotak, hanya untuk mereka yang terlatih dan berpengalaman sebagai birdwatcher.Saat musim dingin di bumi belahan Utara, rombongan raptor ini mencari tempat hangat ke negara-negara di garis khatulistiwa. Arus balik diperkirakan Maret-Mei, juga melewati bebukitan di Bali Timur ini. “Titik favorit di bukit itu, burung muncul dari bawah naik ke atas ke arah Lombok,” tunjuk Santi.baca juga : Burung Bermigrasi, Apa yang Dicari? Mochamad Saifudin, adalah salah satu pengamat burung setia yang menghelat event pemantauan pada 14 Oktober lalu di Gunung Sega. Dengan fasih ia bercerita tentang migrasi burung pemangsa di Bali.Peta jalur burung pemangsa misal dari Rusia, Jepang, Cina, memiliki rute mayor dan minor. Salah satu lintasan mayor adalah Dusun Gulinten, Abang, Karangasem ini. “Rutin lewat tiap tahun selain daerah dan negara lain seperti Lombok, Flores, dan lainnya di Indonesia,” kata Udin, panggilan akrabnya.Sebelum sampai Bali, burung pemangsa ini masuk dari Baluran, Ijen, Alas Purwo (Jatim) ke Bali Barat (TNBB). Kemudian lewat pesisir utara Bali sampai Singaraja, dan terakhir Gunung Sega di Karangasem.Dari pengalamannya, dipetakan ada tiga jalur utama migrasi. Bali Utara, Tengah, dan Selatan. Jika lewat Bali Tengah, mereka terbang di atas gunung Batukaru dan 3 danau (Buyan, Tamblingan, dan Beratan). | [0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287] |
2018-010-07.json | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | “Gunung Sega seperti mulut botol, titik kumpul sebelum ke Pulau Lombok,” sebutnya kenapa jumlah yang dipantau bisa sangat banyak di kawasan ini. Burung itu masuk Lombok lewat Malimbu, Gunung Tunak, pesisir Utara. Pengamatan dilakukan tiap tahun, bahkan bisa dua kali saat perkiraan datang dan pergi, arus datang dan balik.Dalam satu hari bisa melintas 500-1000 ekor tapi bisa juga saat yang sama tahun berikutnya satu pun tak melintas. Tiga jenis raptor dominan yakni Sikep-madu Asia (Pernis ptilorhyncus/Oriental Honey-buzzard), Elang-alap Cina (Accipiter soloensis/Chinese Sparrowhawk), Elang-alap Jepang (Accipiter gularis/Japanese Sparrowhawk).baca : Menghitung Burung Pemangsa Migrasi, Bagaimana Caranya? Saifusin berkisah, lokasi pengamatan Gunung Sega diketahui dari seorang peneliti asing bernama Fransisco yang melakukan penelitian jalur migrasi di Bali. Saat itu yang teramati jumlahnya fantastik 3000-5000 ekor selama musim migrasi.Karena penasaran, ia janjian dengan pengamat burung itu. Sejak menekuni pengamatan burung pada 2009, ia mengaku belum pernah bisa melihat burung di udara dalam jarak dekat. “Ternyata benar, elang sejajar pinggang, pernah 7-10 meter jarak terdekat,” serunya. Ada yang bertengger di atas kepalanya seperti Alap-alap Cina namun saat itu belum ada kamera hanya bengong.Sejak 2012, Saifudin dan pengamat lain baru mulai rutin ke Sega. Festival pengamatan pertama yakni Bali Bird of Prey Migration Watch Festival dihelat bersama Sewaka Elang, awal November puncak migrasi. “Hal yang langka, Elang Jawa terbang bersama burung-burung migrasi lain,” ingatnya. Raptor residen itu kerap siaga ketika akan ada melintas. Karena sifatnya teritorial, jika ada individu lain masuk, coba mengusir tapi kalah jumlah dengan Elang alap Cina yang lebih banyak lewat. | [0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.7674420475959778] |
2018-010-07.json | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | Cerita-cerita Saifudin inilah yang membawa berkunjung ke Gunung Sega. Bukit yang memang indah dengan hamparan sawah dan pemukiman penduduk di lereng dan kakinya, megahnya bukit Lempuyang, dan panorama Gunung Agung.Menurut Udin, lokasi ini berpotensi sebagai ekowisata birdwatching, fotografi, ekowisata berbasis migrasi burung pemangsa, dan sarana pendidikan.baca : Migrasi Burung Pemangsa dan Kelestarian Hutan Indonesia Populasi raptor terbanyak diperkirakan melalui jalur migrasi pintu masuk utama Bali Barat. Namun, cuaca dan posisi yang terlalu jauh dari kawanan burung ini menyulitkan pemantauan. Sementara di Gunung Sega, titiknya tinggi. Para raptor memanfaatkan thermal untuk naik dan hembusan angin untuk membantu terbang melewati selat Lombok. Sementara arus balik lebih sulit memantau, burung migrasi ini bisa dijumpai di Bali Barat seperti Pulau Menjangan.Udin berharap area migrasi ini dilestarikan sebagai daerah penyangga. Selain ekowisata juga diharap mendorong edukasi perlindungan pemangsa tak boleh diperjualbelikan, ditangkap, juga untuk rekreasi.Frank Williams Museum Patung Burung Unud bekerja sama dengan Minpro Rothschildi FKH Unud, Bird Study Club Curik Bali Prodi Biologi FMIPA Unud, KPB Kokokan dan SAB Wildlife Photographer Community menyelenggarakan Festival Pengamatan Migrasi Burung Pemangsa pada Oktober 2018.Pada festival ini, terdapat 2 kegiatan yang dilakukan yaitu on site migration watch yang dilaksanakan di Gunung Sega pada 14 Oktober 2018 serta seminar ‘Sang Garuda di Pulau Dewata” 27 Oktober 2018 di kampus Unud.On site migration watch di Gunung Sega diikuti oleh 60 peserta dari civitas akademik Unud dan berbagai unsur masyarakat umum. Peserta mengamati 3 jenis burung pemangsa yang terbang melintas di atas Gunung Sega dari arah Gunung Agung yaitu Chinese Sparrowhawk, Oriental Honey Buzzard, dan Japanese Sparrowhawk. Dari jam 8.00-14.00, tercatat 2.064 individu yang terbang melintas. | [0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287] |
2018-010-07.json | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | Menikmati Raptor Bermigrasi di Gunung Sega Bali | menarik dibaca : Kiprah Birdwatcher, Tak Hanya Mengamati Burung, Tapi Juga Konservasi. Seperti Apakah? Ketua Unit Museum Patung Burung Unud Luh Putu Eswaryanti Kusuma Yuni mengatakan Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa merupakan salah satu wilayah transit dan tujuan bagi berbagai burung migran.Burung pemangsa melalui Indonesia, termasuk Pulau Bali, dari dua jalur koridor yaitu Eastern Inland Corridor/East Asian Continental Flyway dan Pasific Corridor/East Asian Oceanic Flyway. Gunung Sega Karangasem merupakan tempat yang strategis untuk mengamati migrasi burung pemangsa karena merupakan bottleneck dari jalur migrasi tersebut. [SEP] | [0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.007751935161650181, 0.7674420475959778] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | [CLS] Di Jakarta, Bupati Merauke, Bupati Boven Digoel, warga calon penerima plasma dan Korindo adakan pertemuan. Di Merauke, warga protes dan tolak sawit. Warga di Merauke, tambah berang kala ada pertemuan dengan perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat, seolah-olah semua warga menerima kehadiran perusahaan sawit. Pagi itu, di bilangan Jakarta Pusat, berlangsung pertemuan ‘para pihak’ antara Bupati Merauke, Bupati Boven Digoel, perwakilan warga kedua daerah calon petani plasma, Hamdani, anggota Komisi IV DPR RI dan perwakilan perusahaan sawit, PT Korindo Grup.Dalam pertemuan itu bahasan banyak menyangkut komitmen memberikan 20% konsesi Korindo kepada masyarakat sebagai petani plasma, tetapi terhambat komitmen moratorium hutan perusahaan. Mereka menuding, hambatan perusahaan buka lahan—termasuk plasma—karena tekanan lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat sipil.“Kami tak mau ada intimidasi dari LSM. Pengelolaan koperasi harus dibuka,” kata Richard Nosal Kuola, tokoh masyarakat Digoel Atas, dalam pertemuan 24 Juli 2017 itu.Baca juga: Investigasi Ungkap Korindo Babat Hutan Papua dan Malut jadi Sawit, Beragam Masalah Ini MunculDia meminta perusahaan segera membuka lahan-lahan plasma. Dia menyangka, penyetopan pembukaan lahan perusahaan karena ulah lembaga swadaya masyarakat.Serupa dikatakan Imanuel Gebze, warga dalam konsesi PT Dongin Prabawa, Merauke mengatakan, koperasi buka sejak 2016. Kini, mereka menanti pembukaan kebun plasma. “Kami tolong minta dibuka.”Frederikus Gebze, Bupati Merauke, usai pertemuan di Jakarta mengatakan, pemerintah daerah terbuka bagi investor. Dengan investor, katanya, mereka dapat manfaat dan kesejahteraan. Dia kesal dengan lembaga nonpemerintah (non government organization/NGO) yang merilis laporan deforestasi dalam konsesi Korindo. | [0.0013947017723694444, 0.13807542622089386, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807542622089386, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807515799999237, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807542622089386, 0.13807542622089386, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807515799999237, 0.0013947017723694444, 0.13807515799999237] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | “Milik hak warga. Hak dusun, 20% biar kelola tetapi tak bisa dilakukan karena penyampaian dari NGO yang seakan-akan ada deforestasi. Seakan-akan membahayakan. Perusahaan mau membuka (lahan) tapi tak bisa,” katanya.Dia mendesak pembukaan lahan plasma dan moratorium perusahaan setop. “Hentikan omelan bicara atas nama hutan. Lebih baik masyarakat diberdayakan kelola alam. Suatu saat kan bisa tanam kembali dan lain-lain. Prinsip kami berikan dan tunggu kebijakan dari Korindo,” ucap Gebze.Sebagai bupati, dia sudah tandatangani pembentukan koperasi sejak 2016. Sudah ada empat dan setiap koperasi, pemerintah Merauke memberikan stimulan Rp300 juta.“Apalagi yang jadi persoalan. Koperasi sudah diberi oleh pemda. Lahan tinggal dberikan ke masyarakat agar kelola.”Gebze berangan, koperasi akan menjadi pemasok beragam keperluan hidup perusahaan, termasuk jadi penyedia tenaga kerja.Menyadari banyak ‘sumbatan’ investasi, pada pertemuan ini juga mendeklarasikan forum investasi Merauke dan Boven Digoel.“Kami bentuk forum investasi di wilayah Merauke agar segala sesuatu yang sangkut perkembangan dan info keberlangsungan investasi dapat didiskusikan semua orang, termasuk LSM dan seluruh stakeholder berkepentingan,” katanya.Dengan forum investasi itu, harapannya, kalau ada hambatan, atau masalah seputar investasi di kedua wilayah, bisa diskusikan bersama-sama.Ungkapan Benediktus Tambonop, Bupati Boven Digoel, tak jauh beda dari Bupati Merauke. Papua , katanya, merupakan daerah luas sekali, sekitar tiga kali Pulau Jawa.Dengan kekayaan besar, katanya, daerah tak mampu mengelola sendiri. “Kami sangat butuhkan investasi. Kalau ada bupati di Papua yang tak mau investasi itu sangat aneh. Kami perlu investasi. Investasi positif, saling menguntungkan antara investor dan masyarakat. Itu yang kita butuhkan,” katanya. | [0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843347012996674, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843347012996674, 0.10843347012996674, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Selama ini, katanya, investasi masuk mendatangkan pasar bagi masyarakat. Sebagian besar, kebutuhan perusahaan diperoleh dari masyarakat sebagai penyedia beras, telur dan lain-lain.Dia bilang, terima investor salah satu cara orang Papua ingin berubah. Dulu, katanya, Orang Papua, pakai koteka dibilang ketinggalan zaman. Sekarang mau maju dengan memberikan sebagian lahan buat investasi, tak boleh.“Kami mau berubah terus apa masalahnya buat LSM atau NGO? Kami tak jual tanah orang lain. Kami tak berikan dusun orang lain.”Dalam menarik investasi, katanya, pemerintah tak pakai pola lama, keputusan dari pemerintah. “Sudah berubah. Investor masuk harus setuju warga dulu baru pemerintah tanda tangan. Saya pikir itu tugas pemerintah buat lindungi masyarakat,” katanya.Dia bilang, tak anti LSM tetapi kalau menyampaikan suatu hal mesti ada tawaran solusi. “Mari datang ke tempat kami… kalau ada solusi masyarakat kami pikir tak ada masalah. Mereka diperintah jaga hutan. Kalau hanya bicara-bicara saya pikir hentikan saja karena tak selesaikan masalah masyarakat kami. Yang benar itu beri solusi…,” ucap Tambonop.Pastor Felix Amias dari anggota Missionariorum Sacratissimi Cordis (MSC) juga hadir dalam pertemuan itu. Dia bilang, kalau ada masalah, terpenting cari solusi. Dia bilang, NGO perlu ada sebagai alat kontrol tetapi tak bisa sebagai penentu keputusan. “Kalau masyarakat sudah sepakat, perusahaan sudah ada izin resmi, jalan saja.”Dia cerita pengalaman di kampungnya kala investor akan masuk. “Saya bertanya kepada mereka, kamu mau tempat ini dibangun atau tidak?Felix melihat, kala itu memang ada ketakutan warga akan hilang hutan tempat hidup dan budaya mereka. “Misal, kalau tebang hutan buat perkebunan harus atur hutan yang ditinggalkan agar masyarakat bisa tetap hidup. Bisa ambil kayu bakar dan lain-lain juga budaya. Perlu ada kesepakatan. Ini tawaran solusi ketakutan itu,” katanya. | [0.0012269943254068494, 0.12147240340709686, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.12147240340709686, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.12147240340709686, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.12147240340709686, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.12147240340709686, 0.12147240340709686, 0.0012269943254068494, 0.0012269943254068494, 0.12147240340709686, 0.0012269943254068494, 0.12147240340709686] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Felix bilang, kalau ada kritikan harus melihat sisi positif dan negatif. “Kalau negatif lebih banyak itu harus dikoreksi. Namanya pembangunan pasti ada dikorbankan. Tak ada pembangunan tanpa pengorbanan. Tapi kurangi korbannya. Kerugian sekecil mungkin.” Surat wargaSebelum pertemuan di Jakarta, beberapa masyarakat adat di Kabupaten Merauke, membuat pernyataan sikap mendukung perusahaan sawit. Ada yang tulis tangan pakai kertas dari buku bermerek “Mirage” maupun kertas HVS. Ada juga pakai ketikan.Mereka merupakan masyarakat di lingkaran perusahaan PT Dongin Prabhawa, anak perusahaan Korindo ini minta lahan masyarakat (plasma) bisa dibuka dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam negeri maupun luar negeri tak protes kepada perusahaan sawit.Ada dari masyarakat Kampung Nekias, Distrik Ngguti, tertanggal 2 Juli 2017. Mereka yang bertanda tangan adalah Sekretaris Kampung; Simon Walinaulik, Perwakilan Adat; Demianus Blamen, Dewan Majelis Gereja; Matheus Walinaulik, dan Wakil Ketua Koperasi Iska Bekai; Abraham Yolmen.Dalam surat itu, mereka menyatakan, pembangunan kebun bagi masyarakat kewajiban perusahaan hingga diharapkan pemerintah mengambil langkah agar perusahaan segera merealisasikan pembangunan plasma.“Kami ingin segera memiliki kebun sawit untuk kesejahteraan kami ke depan.”Selain itu, mereka menolak campur tangan dari pihak luar yang mengatasnamakan organisasi sosial yang bertujuan menggagalkan pembangunan kebun masyarakat. Mereka menganggap itu menghalangi peningkatan martabat dan kesejahteraan warga pemilik hak ulayat.“Kami yang memiliki hutan, bukan orang atau pihak lain.”Masyarakat juga sudah memiliki koperasi serba usaha yang diberi nama “Iska Bekai” lengkap dengan perizinan dari pemerintah daerah. Mereka berharap, pemerintah dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk membuka hutan demi pembangunan kebun sawit masyarakat. | [0.001394702005200088, 0.13807545602321625, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.13807545602321625, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.13807518780231476, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.13807518780231476, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.13807545602321625, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.001394702005200088, 0.13807518780231476, 0.001394702005200088, 0.13807518780231476] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Pemerintah dan perusahaan diminta tak mendengar organisasi masyarakat yang bersifat menghasut dengan alasan menyelamatkan lingkungan.“Kami yang harus diselamatkan dari kehidupan pola lama menjadi manusia baru,” tulis warga.Dari Kampung Yalhak, pernyataan ditandatangani sektretaris kampung: Sefnat Mahuze, tokoh adat: Yulianus Yaimahe, tokoh agama: Charles Yaimahe, sekretaris II koperasi Iska Bekai: Melianus Kaize.“Kami tidak sepaham dengan masuknya LSM atau NGO yang menekan perusahaan PT Dongin Prabhawa, hingga berakibat terhentinya pembukaan lahan termasuk pembangunan kebun masyarakat. Kami sebagai pemilik hak ulayat yang harus diperhatikan.”Mereka berharap, pemerintah kabupaten Merauke membantu menyelesaikan permasalahan tekanan LSM kepada perusahaan ini, dengan memfasilitasi pembukaan hutan untuk perusahaan dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga.Dalam surat itu, sembilan marga yang tergabung dalam areal PT Dongin Prabhawa menulis, mereka sudah pernah studi banding ke Sumatera Barat dan ingin mengubah hidup seperti saudara-saudara di luar Papua.“Saya Ketua Marga Gebze Dinaulik sangat mengharapkan supaya jangan ganggu kami. Kami mau maju,” tulis Simon Kumbu Dinaulik. Pertemuan aneh John Gobai, dari Koalisi Peduli Korban Investasi di Tanah Papua angkat bicara. Dia mengatakan tindakan pemerintah daerah dengan menggelar pertemuan di Jakarta merupakan hal aneh dan bertentangan dengan UU Nomor 21/2001, tentang Otonomi Khusus Papua.“Bagi saya ini aneh dan pola lama. Yang benar itu bicara di kampung. Biar mau ribut kah, mau berdebat atau bermusyawarah, tetap dilakukan di kampung. Jangan kooptasi hak masyarakat adat,” katanya.Tanah itu, katanya, memang milik Marga Gebze, Kaize, Mahuze, dan seterusnya, termasuk Bupati Frederikus Gebze. | [0.0012269921135157347, 0.12147264182567596, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.12147264182567596, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.12147217988967896, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.12147264182567596, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.12147264182567596, 0.12147217988967896, 0.0012269921135157347, 0.0012269921135157347, 0.12147217988967896, 0.0012269921135157347, 0.12147217988967896] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Namun dia mengingatkan, jabatan bupati hanya lima tahun, sementara masyarakat hidup berpuluh-puluh tahun. Sebaiknya, tetap juga mendengarkan suara yang protes sawit.Soal pernyataan sikap masyarakat adat dan surat kepada LSM agar tak mengganggu perusahaan membuka lahan plasma di ulayat mereka, katanya, biasa terjadi di berbagai tempat.Dia balik bertanya,”Apakah orang Papua bisa mengelola sawit atau justru menguntungkan petani sawit asal non Papua?”Gobai bilang, dimana-mana investasi pasti ada pro dan kontra. “Itu memang tercipta dan diciptakan. Bupati harusnya jadi mediator aktif untuk semua masyarakat, bukan malah berat sebelah,” katanya.Bagi dia, orang yang menerima sawit adalah yang masih merasakan manisnya investor. “Yang merasakan pahit belum sekarang, yang menderita mendapatkan pahit itu justru anak dan cucu mereka.” ***Korindo lewat sayap perusahaan, PT Tunas Sawaerma (TSE) bikin komitmen moratorium, seperti terpantau dari website Musim Mas, salah satu pembeli sawit Korindo.Dalam website itu, menyebutkan, pada 10 November 2016, TSE, memperpanjang kajian moratorium dan mempublikasikan pemberhentian pengembangan lahan melibatkan PT Tunas Sawaerma, PT Berkat Cipta Abadi dan PT Dongin Prabhawa.Awal mulai, TSE bikin kebijakan moratorium pengembangan lahan baru pada 9 Agustus 2016. Pada Oktober 2016, TSE mempublikasikan kebijakan keberlanjutan baru. Kebijakan ini mencakup kegiatan operasional di Indonesia yang langsung dikelola TSE.Pada 1 September 2016, tiga organisasi merilis laporan berjudul, Burning Paradise: Palm Oil in The Land of the Tree Kangaroo. Ketiga organisasi ini, adalah Migthy, organisasi kampanye lingkungan global dan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung (SKP-KAMe), merupakan kelompok kemanusiaan di Merauke, Papua. Juga Yayasan Pusaka, adalah organisasi nirlaba di Indonesia, dengan fokus riset dan advokasi hak-hak masyarakat adat. | [0.12147274613380432, 0.12147274613380432, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731, 0.12147228419780731, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Riset mereka sejak 2013 hingga Juni 2016, dengan menelusuri fakta-fakta Korindo ini lewat citra satelit, video dan foto-foto dari lapangan langsung atau lewat drone (pesawat tanpa awak).Dari sana, terlihat bagaimana kawasan yang dulu berhutan, kini tinggal lapangan luas. Sebagian lahan, sudah ditanami sawit, bagian lain masih hamparan kosong.Dari video, terlihat alat-alat berat bekerja membersihkan lahan. Kayu-kayu bagus dikumpulkan. Stacking dibuat, berupa jalur berisi tumpukan kayu-kayu kecil.Setelah tahu fakta-fakta ini, pembeli Korindo, seperti Wilmar dan Musim Mas, menyetop sementara pasokan sawit perusahaan sampai ada perbaikan. Korindo pun mengumumkan moratorium.Pada pertemuan di Jakarta 24 Juli itu, dari Korindo, tak ada menjelaskan perkembangan tata kelola lahan konsesi pada masa moratorium.Perwakilan Korindo, Lee Jong Myeong, Managing Director PT Tunas Sawaerma, hanya cerita soal pengalaman di Papua. Dia seakan ingin meyakinkan kalau dia mengerti Papua.Lee bilang, sudah ke Papua, sejak 1992. Awal masuk Papua, keamanan tak terjamin. “OPM (Organisasi Papua Merdeka-red) itu terlalu banyak di tengah-tengah perusahaan. Putera daerah tak tenang, apalagi pendatang. Apalagi orang asing,” katanya.Pada 2001, ada 15 orang kena sandera, salah satu dia. “Selama 21 hari tertahan di hutan bersama OPM tapi kami tetap bertahan.”Dia merasa berpengalaman di Papua. “Jadi kami banyak makan asam garam di Papua. Saya berani bicara,” katanya tanpa merespon warga yang ingin lahan plasma segera dibuka.Lee bilang, punya usaha di Papua, bukan satu dua tahun tetapi sudah 35 tahun jadi harus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.“Itu yang kita upayakan selama ini,” katanya, seraya panjang lebar menjelaskan soal bantuan pendidikan dan kesehatan yang sudah perusahaan berikan kepada warga Papua. | [0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.1900189369916916, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Lalu dia mempersilakan datang ke Papua, kalau ingin tahu informasi dengan benar. “Kita akan senang hati dan terbuka.”Usia pertemuan, kala Mongabay bertanya soal perkembangan moratorium hutan pun, dia tak mau berkomentar.Malah yang cukup panjang lebar menceritakan upaya perusahaan dalam masa moratorium adalah Nyoto Santoso, Kepala Departemen Konservasi, Fakultas Kehutanan, IPB. Dia juga menyalahkan organisasi masyarakat sipil yang mengeluarkan riset dan menuding mereka mengada-ngada untuk cari masalah perusahaan.Nyoto menceritakan, Korindo penjual minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke perusahaan-perusahaan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) seperti Musim Mas. Meskipun Korindo bukan anggota RSPO, tetapi produk sawit yang perusahaan beli harus sesuai syarat RSPO.RSPO wajibkan kalau mau jadi anggota harus ada penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) dan kawasan bernilai karbon tinggi (high carbon stock/HCS).Laporan Mighty, katanya, menyoroti Korindo pada banyak hal, seperti kebakaran lahan, dan deforestasi. “Isu pertama (kebakaran) itu tak terbukti,” katanya kepada Mongabay, usai pertemuan.Isu kedua, pemahaman deforestasi, katanya, jadi bumerang karena areal yang dibangun awalnya hak pengusahaan hutan (HPH) juga milik Korindo. Setelah kayu ditebang, pemerintah berikan izin kebun.“Dalam pandangan NGO itu masih hutan.”Dia bilang kalau cek ke lapangan kayu besar tak ada lagi. “Kalau main di karbon kan rendah.” Namun, dia akui juga masih ada wilayah berkayu tinggi. “Disitulah yang terjadi tuduhan deforestasi.”Bagi dia, hal seperti itu seharusnya tak masuk sebutan deforestasi. “Mengapa? Karena untuk hukum di Indonesia, semua legal dan clear. Cuma dari persepsi internasional kan seperti itu. Hingga buyer tak mau beli CPO,” katanya. | [0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073, 0.13807526230812073, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807553052902222, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Dia bilang, telah mendatangi organisasi-organisasi non pemerintah yang terlibat dalam penelitian guna menggali masalah Korindo. “Karbon tinggi, kita lakukan. FPIC (free prior and informed consent-red) juga kita lakukan. Semua setuju, malah minta plasma percepat.”Kini, aturan pemerintah bilang masyarakat harus mendapatkan plasma 20% dari konsesi. “Oke, kita beri plasma, tapi tak bisa buka. Masyarakat menuntut kepada NGO agar segera dibuka.”Dia beralasan, karena organisasi masyarakat sipil mendesak Korindo lakukan moratorium hingga perusahaan tak bisa buka lahan, termasuk buat plasma.“Ini potret kita hadapi seperti ini. Korindo tak bisa jual. Kita diancam agar tak laku dijual di dunia. Ini lebih jahat dibanding teroris. Ini upaya satu pihak tekan pihak lain. Satu pihak jerumuskan pihak lain. Harusnya nasional satu pihak, satu suara,” katanya dalam pertemuan. Dia juga mengklaim masyarakat sebagai pemilik daerah dan pemda setuju. “Tata ruang sudah oke. Clear semua,” katanya, seraya bilang, moratorium sampai Oktober tahun ini.Sisi lain, kata Nyoto, pemerintah mestinya berdiri di depan nyatakan, perusahaan tak ada masalah. “Kalau moratorium gini, berkuasa mana, LSM dengan pemerintah? Akhirnya, lebih berkuasa LSM kan? Ini yang perlu kita luruskan,” katanya, sambil katakan NGO luar negeri tak semua memahami hukum Indonesia.Dia menuding, pemerintah tak paham dan lalai mengawal kebijakan mereka sendiri. Kalau tak boleh buat kebun, katanya, jangan berikan izin sawit dan tak melepas kawasan hutan.“Mestinya kan begitu. Saya berulangkali bilang ke pemerintah harus konsisten dalam bikin kebijakan itu. Ini gak konsisten. Ini ada yang dimoratorium, diem saja.” Sesat pikir moratoriumPastor Anselmus Amo, Direktur SKP KAMe-Merauke, menanggapi. Katanya, terjadi sesat pikir tentang moratorium. | [9.420669812243432e-05, 0.009326459839940071, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 0.009326459839940071, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 0.009326424449682236, 0.009326459839940071, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 0.009326459839940071, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 0.009326424449682236, 0.9233156442642212, 9.420669812243432e-05, 9.420669812243432e-05, 0.009326459839940071, 9.420669812243432e-05, 0.009326459839940071] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | “Moratorium, tak diberikan oleh NGO. Ini statemen yang menyesatkan, yang disampaikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya, dalam rilis media, Rabu (9/8/17).Menurut Pastor Amo, ada gugatan oleh NGO terhadap aktivitas perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar lahan, yang dilarang oleh aturan pemerintah. “Sayang sekali bila pemerintah daerah agak ‘tutup mata’ dengan hal ini.”Ketidakpedulian pemerintah daerah, katanya, sudah tersistematis, jadi walaupun bupati bicara hal baik bagi warga, belum tentu berjalan baik oleh pelaksana teknis.“NGO menggugat perusahaan karena ada pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Bila perusahaan memperhatikan HAM dan lingkungan, tak mungkin ada gugatan NGO.”Senada Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch. Dia mengatakan, jangan menyesatkan pola pikir masyarakat dengan alasan moratorium.Kebun plasma, katanya, harus diberikan perusahaan kepada masyarakat sesuai UU Perkebunan No 39/2014. Jadi, katanya, tak ada alasan bagi perusahaan tak membangun kebun plasma. Apalagi Korindo Grup sejak lama di Merauke dan Boven Digoel.“Seharusnya sekarang sudah ada kebun plasma untuk masyarakat. Pertanyaannya, selama ini kemana saja dan kenapa tak bangun kebun plasma untuk masyarakat? Jadi, jangan gunakan moratorium sebagai alasan untuk tak membangun kebun plasma.” ***Siang itu, Melkor Wayoken, laki-laki 53 tahun Kepala Kampung Nakias juga pemilik ulayat Dusun Maam, terlihat berkaca-kaca.Sesekali dia membolak balik sebuah koran lokal di Jayapura dan membaca komentar beberapa perwakilan masyarakat yang menolak LSM yang dituding menyulitkan Dongin Prabawa, beroperasi di Distrik Ngguti, Dusun Maam.Warga yang bicara di koran itu adalah Sekretaris Kampung Nakias, Simon Walinaulik, Abraham Yolmen, Demianus Blamen dan Yohanes Samkakai. | [0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843347012996674, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843347012996674, 0.10843347012996674, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Menurut Wayoken, apa yang mereka laporkan sama sekali tidak benar. Wayoken hampir menangis saat Mongabay wawancara. Dia langsung mengecek informasi di koran.Dia heran mereka bisa mewakili penduduk Nakias. Dia sendiri adalah Kepala Kampung Nakias. “Mereka tak berhak mewakili masyarakat,” kata pria yang juga Kepala Adat Kampung Nakias ini.Semestinya, dia mendapat informasi segala persoalan menyangkut Dusun Maam, termasuk pertemuan di Jakarta.Dia jengkel, kala undangan, melalui pesan singkatpun tak dia terima, sebagai aparat pemerintah paling bawah, tiba-tiba ada orang Kampung Nakias dan Kampung Tagaepe, muncul mengatasnamakan warga.“Pertemuan itu dalam rangka apa? Utusan dari siapa? Benarkah mewakili pemilik adat atau tidak?”Wayoken mengatakan, kebun berada dalam wilayah masyarakat Maam, milik Kampung Nakias, Tagaepe, Salamepe, Banabepe. Pemilik sah dusun itu Ny. Elisabeth Ndiwaen dan Mariana Walinaulik, tetapi mereka tak ikut dalam pertemuan itu.Sebagai pemerintah Kampung Nakias, dia kesal ada yang mengaku wakil warga mengatakan, Dusun Maam, dan beberapa kampung sekitar sudah sejahtera.“Kata itu tepatnya untuk perusahaan sendiri, karyawan yang ada dalam perusahaan ini yang menikmati kesejahteraan.”Dia beberkan, warga hidup dalam keterbatasan, termasuk Pemerintah Kampung Nakias juga. Sekolah SD YPK di Nakias, dalam kondisi miris. Rumput hampir setinggi ruang kelas. Perusahaan tak pernah melirik sekolah di Kampung Nakias.“Yang sejahtera hanya karyawan di Maam, menyekolahkan anak SD, bus selalu siap mengantar jemput. Anak karyawan saja. Anak-anak Kampung Nakias tak ada sekolah di Nakias, Tagaepe, Salamepe atau Boepe. Tidak pernah diperhatikan perusahaan juga,” katanya.Wayoken kritis terhadap kehadiran sawit di kampung mereka. Dalam rapat pembentukan koperasi dia juga menyampaikan kepada pengurus—semua orang Papua–, bahwa, perusahaan tak memperhatikan orang di Maam. | [0.13807548582553864, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.13807548582553864, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.13807523250579834, 0.13807523250579834, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.13807548582553864, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.0013947023544460535, 0.13807523250579834, 0.0013947023544460535, 0.13807523250579834] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Wayoken mengibaratkan, warga di Maam seperti ayam bertelur di padi, tetapi mati kelaparan. “Mereka berenang tapi mati kahausan,” katanya dan berharap, kepala daerah memperhatikan warga bukan kepentingan pribadi.Warga Maam, katanya, sudah menolak perusahaan ini puluhan kali tetapi mereka bercokol. Kalau warga protes, katanya, mereka panggil aparat keamanan.”Kami orang Marind punya aturan. Dusun Maam adalah tempat sakral orang Marind, tempat mencari makan semua orang Marind.”Serupa ungkapan Elisabet Ndiwaen, perempuan asal Kampung Nakias. Dia tak setuju PT. Dongin Prabhawa masuk tanpa kesepakatan.“Saya sebagai pemilik hak ulayat apapun tetap pertahankan hak dan berbicara kebenaran,” katanya.Dulu, katanya, dia penentang Bupati Merauke Romanus Mbaraka, kala menjabat karena memperbolehkan perusahaan masuk. Dongin Prabhawa, katanya, masuk ilegal karena melecehkan hak Marga Dinaulik.“Sampai pembagian uang di Kampung Tagaepe, belum tahu hingga sekarang siapa yang menerima. Kami, Marga Dinaulik tak pernah ambil uang itu. Tak tahu perwakilan dari mana. Jadi yang terima uang atas nama Marga Dinaulik ini kami tidak tahu.”Dia terus menentang sawit masuk demi anak cucu. “Bukan saya punya anak cucu saja tetapi semua orang Marind.”Koperasi terbentuk pada 2009, dia tetap menolak. Koperasi tersendat karena perusahaan mau memperluas kebun di Maam dengan alasan masuk wilayah hak guna usaha (HGU).Dinaulik menentang perluasan lahan Maam dengan cara meminta hutan lagi. Dia tak setuju pembongkaran hutan dengan alasan dalam HGU sudah mencantumkan lahan koperasi.“Saya pasti lawan perusahaan sampai titik darah penghabisan kalau pembangunan demi koperasi mau bongkar hutan lagi. Hutan sudah habis. Cukup sudah perusahaan menipu.”Dia tak mau hutan terbongkar lagi. Walau kebiasaan disana, perempuan tak punya hak berbicara tentang tanah tetapi warisan leluhur milik Dinaulik. | [0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843347012996674, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843347012996674, 0.10843347012996674, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | “Semua warga Marind punya hak juga, termasuk cucu Marga Dinaulik. Cukup sudah hutan dibongkar demi kemauan perusahaan.”“Kami perempuan tetap bersuara, untuk pertahankan hak kami karena ahli waris dari leluhur kami,” katanya sambil meminta bupati, sebagai anak adat orang Marind agar menyelesaikan masalah ini.Soal LSM atau NGO masuk ke sana, katanya, malah mereka yang mengundang datang karena khawatir hutan bakal habis.“Kami yang mengundang mereka, karena kami merasa sandaran kami sudah tidak ada lagi. Siapapun orangnya, tidak boleh batasi LSM Karen mereka (bekerja) untuk masyarakat. Bila perusahaan atau pemerintah tak mampu selesaikan merekalah yang kita datangkan.”Mariana Dinaulik, tokoh perempuan asal Kampung Nakias, pemilik Dusun Maam mengatakan, bosan menghadapi Dongin Prabhawa dan Pemda Merauke.Dia berharap, presiden turun ke Merauke menyelesaikan masalah ini. “Jangan hanya LSM tetapi presiden.”Pada Hari Masyarakat Adat Internasional, 9 Agustus 2017, komunitas adat dan organisasi masyarakat sipil, termasuk media di Papua, bikin pernyataan bersama antara lain, soal Korindo.Mereka dari masyarakat adat Kampung Nakias, Tagaepe, Ihalik, Wambon Tekamerop, SKP KAMe, Sawit Watch, Yayasan Pusaka, Papuan Voices, Belantara Papua, SKPKC Fransiskan Papua, Garda Papua, Suara Papua, Tabloid Jubi, Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP), Forum Independen Mahasiswa Papua, PMKRI Cabang Merauke.Melkor Wayoken datang juga. Dia kesal, ada oknum aparat Kampung Nakias menyamar jadi kepala kampung dan menandatangani surat pernyataan lalu pakai cap pemerintah Kampung Nakias. | [0.12147274613380432, 0.12147274613380432, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731, 0.12147228419780731, 0.0012269931612536311, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731, 0.0012269931612536311, 0.12147228419780731] |
2017-034-02.json | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua | Pernyataan itu, katanya, dibuat tanpa sepengetahuan dia sebagai kepala kampung. “Lalu dorang pergi dengan rombongan Bupati Merauke dan Bupati Boven Digoel buat pertemuan di Jakarta. Saya jelas tidak terima, kalau memang dorang tahu saya ada di sini kenapa dorang tidak panggil saya sebagai pemerintah kampung yang punya wilayah di mana perusahaan bekerja?” katanya dalam rilis.“Saya ini dipilih oleh masyarakat Kampung Nakias. Dorang tahu saya berada di Merauke tetapi dorang tidak panggil saya.” [SEP] | [0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.19001895189285278, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.19001932442188263, 0.19001932442188263, 0.0019193841144442558, 0.0019193841144442558, 0.19001932442188263, 0.0019193841144442558, 0.19001932442188263] |
2021-003-02.json | Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya | Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya | [CLS] Air laut jernih membiru bergelombang tenang. Deretan pohon kelapa yang tumbuh di hamparan pasir putih yang bersih dari sampah, dengan latar langit biru berawan tipis.Kapal-kapal dan perahu berlayar tenang. Lumba-lumba meloncat riang. Pulau-pulau kecil nampak asri dengan hijaunya mangrove dan tumbuhan besar lainnya. Ikan-ikan berenang riang di berbagai sudut. Di seberang sana, gunung nampak eksotik, kokoh, menjulang.Begitu rangkuman imajinasi laut masa kini dan masa depan yang tergambar dalam puluhan lukisan sejumlah siswa SD se-Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Puluhan lukisan itu dipajang pada acara workshop ekosistem laut yang digelar Komunitas Bhura’an di balai desa setempat, Senin (29/11/2021).Zainal Abidin Hanafi, salah satu penggagas komunitas itu mengatakan, Komunitas Bhura’an merupakan wadah bagi pemuda setempat untuk bekerjasama dan pemberdayaan isu lingkungan setempat. Seperti edukasi lingkungan sejak dini kepada pra siswa melalui lomba melukis dan workshop ekosistem laut kepada masyarakat.“Kami sadar, tidak baik saling menyalahkan soal lingkungan. Termasuk persoalan sampah yang sampai saat ini belum juga teratasi. Kita perlu saling menyadarkan untuk peduli terhadap lingkungan dan butuh gerak nyata. Dari lomba lukis kemarin, kami bisa tahu, imajinasi mereka soal laut itu bagus. Tapi nyatanya, laut kita hari ini tercemar,” ujarnya.baca : Miris, Berikut Penampakan Sampah di Pesisir Selatan Madura Meski belum banyak berkarya karena baru terbentuk, Kelompok Bhura’an mengajak masyarakat peduli lingkungan termasuk soal sampah melalui kegiatan itu.“Bhurâ’ân diinisiasi pemuda, tetapi tidak bisa bergerak sendiri. Butuh dukungan masyarakat menjaga lingkungan Bandaran ini. Juga para guru, diharapkan turut memberikan edukasi lingkungan melalui ruang-ruang kelas,” ujarnya. | [0.0016155082266777754, 0.15993523597717285, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.15993523597717285, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.15993523597717285, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.15993523597717285, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.1599358469247818, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.15993554890155792, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754, 0.0016155082266777754] |
2021-003-02.json | Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya | Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya | Yusuf, salah satu perangkat desa Bandaran mengatakan, nelayan dan masyarakat Bandaran resah dengan kondisi laut yang semakin kotor. Dampaknya ikan makin sedikit dan sulit didapat, sehingga nelayan harus melaut lebih jauh.Dia bilang, Bhurâ’ân merupakan momen panen ikan selama 2 sampai 5 bulan bagi nelayan setempat, termasuk saat musim hujan. Tapi Bhurâ’ân saat ini jauh berbeda, musim panen ikan hanya satu minggu.“Kenapa ini terjadi? Apakah karena laut area pesisir kita sudah kotor? Semoga kedepan kita dapat bersama-sama merubah keadaan ini,” ujarnya.Yusuf mewakili pemerintah Desa Bandaran dan masyarakat mendukung dan berterima kasih dengan inisiasi kegiatan komunitas Bhurâ’ân yang positif itu.Sedangkan Endang Tri Wahyurini, Dosen Prodi Perikanan Universitas Islam Madura (UIM) sekaligus pembicara dalam acara itu mengatakan menjadi masyarakat pesisir merupakan anugerah Tuhan karena mudah menikmati kekayaan laut dan bisa jadi mata pencaharian.“Sebagian beranggapan, masyarakat pesisir diklaim sebagai kantong kemiskinan. Justru potensi alamnya yang luar biasa dengan kekayaan ikannya untuk ditangkap, dijual segar dan diolah untuk mendapatkan uang,” katanya.Endang mengatakan saat musim panen ikan, nelayan bisa menjual ikan segar. Tetapi sebaiknya ikan bisa diolah agar harga jual lebih mahal dan menjadi strategi saat menghadapi musim paceklik ikan saat nelayan tidak berani melaut karena cuaca buruk.“Saat musim paceklik ini, perempuan nelayan berjualan camilan hasil olahan sendiri untuk tetap bisa menyangga ekonomi keluarga. Ke depan, ibu-ibu bisa memanfaatkan musim itu dengan cara mengolah hasil laut dalam bentuk apapun. Seperti diolah menjadi nugget, krupuk, sosis, dan olahan lainnya,” jelasnya.baca juga : Potret Perempuan Nelayan di Pesisir Jumiang Pamekasan | [0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807542622089386, 0.13807542622089386, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807515799999237, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807542622089386, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807542622089386, 0.0013947017723694444, 0.13807515799999237, 0.0013947017723694444, 0.13807515799999237, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444] |
2021-003-02.json | Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya | Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya | Ketua Kelompok Peduli Mangrove Madura (KPMM) itu menjelaskan, ada tiga ekosistem utama di laut yang penting untuk dijaga yaitu mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.Secara fisik, mangrove bisa mengendalikan abrasi pantai, mengurangi tiupan angin kencang dan terjangan gelombang laut, mempercepat laju sedimentasi, mengendalikan intrusi air laut, dan menyerap dan mengurangi polutanSecara ekonomi, hutan mangrove bisa dimanfaatkan kayunya dan hasil hutan bukan kayu, seperti madu, bahan obat-obatan, minuman, makanan, tanin. Bahkan menjadi lahan untuk kegiatan produksi pangan dan ekowisata.“Secara biologis, mangrove bisa jadi tempat mencari makan, tempat pemijahan, dan tempat berbiak ragam jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya. Juga tempat bersarang berbagai satwa liar, terutama burung, dan sumber plasma nutfah,” ungkapnya.Sedang terumbu karang, berfungsi untuk menangkap sedimen, kawasan tempat mencari makan, dan menghasilkan nutrien. “Terumbu karang bisa jadi habitat berbagai biota laut, tempat pemijahan, peneluran dan pembesaran anak-anak ikan, sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan, mencegah abrasi pantai, membantu mengurangi pemanasan global karena menyerap bisa karbondioksida, yang diubah sebagai bahan baku terumbu dengan reaksi kimia, dan ini perlu dilestarikan,” jelasnya.Menurutnya, terumbu karang bisa rusak karena cara tangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan racun sianida, menggunakan pukat harimau atau pukat hela, Ghost Fishing atau alat tangkap yang rusak, setrum atau electric fishing, pencemaran limbah dan sampah, pengambilan dan penambangan terumbu karang.Sedangkan padang lamun, katanya, bisa menjadi perlindungan pantai terhadap gelombang dan arus, menjadi habitat dan kawasan tempat mencari makan dan berkembang biak, bisa memanfaatkan nutrien secara efisien.baca juga : Aksi Endang Wahyurini Selamatkan Mangrove Madura | [0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.13807517290115356, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.13807544112205505, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.13807544112205505, 0.13807517290115356, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.13807544112205505, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.13807517290115356, 0.0013947018887847662, 0.13807517290115356, 0.0013947018887847662] |
2021-003-02.json | Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya | Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya | Sementara Farhan Hakim pegiat pengolahan sampah plastik bilang, berbagai jenis sampah menjadi permasalahan di laut. “Bukan hal baru bicara plastik mengotori laut kita. Makanya ada daerah yang melarang penggunaan plastik untuk meminimalisir sampah plastik,” jelasnya.Dia sarankan, ketika belanja untuk membawa tas belanja tidak sekali pakai. Dia merasa miris melihat suatu daerah yang belum mengelola sampah dengan baik, termasuk di daerah pesisir. Sungai-sungai di daerah perkotaan pun jadi kotor karena sampah dibuang sembarangan bahkan dijadikan tempat pembuangan air sisa mandi dan lainnya.“Jujur, saya merasa miris melihat pesisir Madura hari ini. Karena hampir semuanya airnya kecoklatan seperti kopi susu. Salah satu sebabnya karena kotor dari sampah dan limbah rumah tangga, tambak, bahkan industri,” ujar pegiat lingkungan yang memanfaatkan bahan bekas menjadi baju dan aksesoris lainnya tersebut.Persoalan laut seperti ini tidak bisa dibiarkan. Tidak ada solusi terbaik selain bersama-sama menjaga laut dengan cara mulai dari hulu, yakni dari setiap individu.“Kalau tidak dimulai dari hulunya, maka lukisan laut bersih seperti yang digambar siswa-siswi yang dipajang ini, ya hanya sebatas gambar dan imajinasi saja. Mereka ini generasi untuk beberapa tahun ke depan. Bisa jadi, kalau kita selaku generasi hari ini cuek akan kerusakan lingkungan, maka mereka tidak akan bisa menikmati kekayaan laut yang cukup potensial di masa depan,” tegasnya. [SEP] | [9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.009501858614385128, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.009501894935965538, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.009501894935965538, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.9406853914260864, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.009501858614385128, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.009501858614385128, 9.59784010774456e-05, 9.59784010774456e-05, 0.009501858614385128] |
2016-055-06.json | Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan | Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan | [CLS] Kiai Nur Aziz, sehari-hari menggarap lahan pertanian di Desa Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah. Senin (2/5/16), sepucuk surat dia terima dari Polres Kendal, Jateng. Ini surat panggilan kepada Azis untuk pemeriksaan polisi. Ternyata, dia ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Rovi Tri Kuncoro, ADM Perum Perhutani, KPH Kendal. Dia dituding menyuruh, mengorganisir atau menggerakkan dan pemufakatan pembalakan liar (menggunakan kawasan hutan tak sah). Lagi-lagi warga terjerat UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Aziz tak sendiri. Dua warga Surokonto Wetan juga tersangka, yakni Mudjiyono, dan Sutrisno Rusmin.Sebenarnya, masyarakat Desa Surokonto Wetan, sudah menggarap lahan perkebunan sejak 1952. Kriminalisasi bermula, kala pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Rembang, merencanakan penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen. Lahan di Rembang, berada di kawasan hutan, lalu tukar guling lahan di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kendal seluas 125,53 hektar.Berdasarkan data LBH Semarang, berita acara pada 21 Juni 2013 menyebutkan, tukar menukar kawasan hutan antara Kementerian Kehutanan dengan Semen Indonesia, lokasi plant site di Rembang, Jateng. Ada keputusan Menteri Kehutanan 25 September 2013 tentang penunjukan hutan produksi tetap (HPT) dari lahan pengganti—kaitan tukar menukar kawasan hutan Semen Indonesia—di Desa Surokonto Wetan, Kendal.Panitia tata batas (PTB) Kendal mengesahkan dan menyetujui trayek batas hutan produksi dari lahan penganti kepada Semen Indonesia 30 Oktober 2013. Kemudian, pengukuran dan pemasangan tanda batas oleh Biro Perencanaan Perhutani Jateng.PTB Kendal mengesahkan hasil dan peta tata batas HPT Kendal dari lahan pengganti Semen Indonesia November 2013 seluas 127,821 hektar. SK Menhutpun dibuat 17 April 2014. | [0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.10843373835086823, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924] |
2016-055-06.json | Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan | Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan | Setelah menjadi HPT, 26 petani dilaporkan ke Polres Kendal dengan tuduhan merusak hutan. “Lahan itu dikelola dan ditanami tanaman musiman oleh warga sejak 1972, dengan pembagian hasil dengan PT Sumurpitu,” kata Aziz.Sejak 1956, ada pengelolaan lahan NV. Seketjer Wringinsari, pada 1972 dilanjutkan PT. Sumurpitu Wringinsari. Sumurpitu memiliki hak guna usaha (HGU) sejak 1972-1998, diperpanjang dari 1998-2022 di lahan 127 hektar itu. Perusahaan tak mengurus lahan konsisten. Lahan tak produktif. Warga Surokonto berinisatif merawat dan menanami lahan.“Tanpa sepengetahuan warga, Sumurpitu pada 2012 menjual lahan kepada Semen Indonesia,” kata Aziz.Pada 2013, lahan jadi pengganti kepada Perhutani yang terkena garapan pabrik semen di Rembang. Terbitlah Keputusan Menhut pada 2014, soal penetapan sebagian kawasan hutan produksi pada hutan Kalibodri 127, 821 hektar di Kendal. Dengan dua regulasi tukar-menukar lahan ini, tanah negara yang dibeli Semen Indonesia dari Sumurpitu berpindah kepemilikan ke Perhutani KPH Kendal.Warga baru tahu ada SK Menhut pada Januari 2015. Perhutani mengadakan sosialiasi kepemilikan tanah dan rekruitmen warga bila ada yang mau menjadi pekerja lapangan mereka.Seluruh lahan menjadi karet dan jati. warga Desa Surokonto akan kehilangan mata pencaharian yakni bertani dan berladang. “Bila pencaharian hilang, lantas siapa mau tanggung jawab?”Upaya demi upaya melalui jalur silaturahmi ke berbagai pejabat dan instansi terkait sudah dilakukan. Tanpa dinyana-nyana, langkah sang kyai bersama warga, justru dianggap tindakan melawan hukum dengan dasar tuduhan tak bisa dibenarkan, berbeda antara tudingan dan realitas lapangan.Warga tak pernah merusak hutan. “Yang dilakukan warga hanya mengatur ulang program pembagian lahan garapan yang sudah tak diolah Sumurpitu. Pengaturan-ulang ini tindak lanjut program Kantor Desa Surokonto dikawal Kecamatan Pageruyung dan Satpol PP setempat.” | [0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.12147238105535507, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276] |
2016-055-06.json | Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan | Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan | Tuduhan kepada Aziz, Mudjiyono, dan Sutrisno Rusmin, tak berdasar. “Kami hanya ingin memperjuangkan hak-hak warga.”Muhnur Satyahaprabu dari Walhi Nasional mengatakan, tindakan Polres Kendal jelas kriminalisasi petani. Tukar guling kawasan hutan untuk pertambangan dan pendirian pabrik Semen Indonesia, katanya, seharusnya tak menjadi konflik jika status lahan jelas (clear and clean/CnC). Dengan konflik ini, katanya, membuktikan status tanah belum selesai. Dalam proses juga tak melibatkan masyarakat terdampak. “Ini makin memperpanjang konflik sektor perkebunan yang merugikan petani,” katanya.Pada 2016, data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), menyebutkan, setidaknya ada 127 konflik sektor perkebunan, disusul 70 konflik sektor infrastruktur. Selain itu, masih puluhan konflik besar melibatkan sektor pertanian.“Salah satu daerah konflik Perhutani di Jateng dari 2014 hingga kini seperti di Desa Surokonto. Sudah. Seharusnya Perhutani dievaluasi sebagai BUMN, jika perlu dibubarkan.”Dihubungi terpisah, Adm Perhutani KPH Kendal, Sunarto mengatakan, melaporkan Nur Aziz cs karena berbagai upaya diacuhkan. “Kami tak masalah lahan digarap warga, nanti mekanisme kita rumuskan bersama, yang sama-sama saling menguntungkan,” katanya.Dia meminta warga menggugat keputusan penetapan kawasan hutan untuk tukar guling lahan ini. “Jika warga menang, otomatis lahan kami kembalikan ke petani,” kata Sunarto.Dia mengatakan, yang mereka lakukan sudah tepat. “Sebagai pelaksana lapangan, kami melakukannya berdasarkan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika warga meminta kami mencabut surat, sudah tentu bukan keputusan dan wewenang kami.” [SEP] | [0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.10843373835086823, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.0010952907614409924, 0.10843373835086823, 0.0010952907614409924] |
2016-040-10.json | Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi | Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi | [CLS] Polres Ternate dengan dukungan dari Polda Maluku Utara melalui Satreskrimnya melakukan penyergapan terhadap penyelundupan 106 ekor satwa yang terdiri atas 45 ekor burung kakatua putih, 32 ekor burung nuri bayan hijau, 25 ekor burun nuri bayan merah, dan 4 ekor kesturi ternate.Kapolda Maluku Utara, Brigjen. Pol. Zulkarnain Adinegara menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polres Ternate mengungkap penyelundupan satwa dilindungi berdasarkan pengembangan informasi adanya upaya pemindahan hewan langka khususnya kakak tua dan nuri (hijau dan merah) melalui kapal laut.“Dilihat secara fisik susah, dan modusnya melalui orang di darat dan kemudian anggota naik ke kapal untuk mengecek barang bukti’ ungkap Zulkarnain.Pelaku berinisial Zm, AJ, dan RS bakal dijerat dengan pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 dan atau Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf m Undang-udang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.Kasus kemudian dikembangkan melalui security kapal yang mendapatkan imbalan Rp. 100.000/ekor burungnya. Modusnya dengan menggunakan katinting (perahu kecil) yang merapat di kapal kemudian ditarik burungnya ke lantai 8 dan burungnya dimasukkan dalam paralon serta disimpang di dekat cerobong asap yang ternyata sudah disiapkan pula sangkar-sangkar burungnya. Burung-burung tersebut akan dibawa ke Tanjung Pinang.Otak pelakunya masih dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sementara pelaku lapangan sudah diamankan pihak Kepolisian setempat. Satwa selundupan itu berasal dari Rongaronga/Halmahera Selatan.Sebelumnya sebulan yang lalu juga diamankan 240 ekor satwa yang ditangkap oleh Polair Halmahera Selatan (Gebe). Selain itu ada pelaku berkebangsaan Filipina yang menyelundupkan satwa dan saat ini kapal dan burung disita, namun pelaku berhasil melarikan diri. | [0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494] |
2016-040-10.json | Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi | Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi | Jika dilihat dari jalurnya, maka cukup panjang perjalanan dari Ternate-Ambon-Namlea-Baubau-Makassar-Surabaya-Semarang-Jakarta-Tanjung Pinang (Kepri) yang sedianya akan dibawa ke Malaysia karena sudah ada penampung disana.Pihak Polres bekerjasama dengan BKSDA terkait tindak lanjut barang bukti. BKSDA kemudian memanggil pihak Karantina Hewan untuk pengecekan kesehatan satwa dan pengeobatan satwanya.Selain di Maluku Utara, terjadi pula kasus di Sulawesi Utara yang memperdagangkan satwa dilindungi. Salah satu orang yang lama jadi target oleh bagian Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berhasil ditangkap. Beberapa kali target bias lolos digrebek karena sangat lihai menyembunykkan burung langka/dilindungi.Tersangka RM atau popular dipanggil D sebagai supplier di Manado yang biasanya mengambil burung dari Papua, Sulut, Maluku, dan NTT. RM berperan sebagai salah satu pengumpul burung besar dan bisa menyediakan berbagai burung sesuai permintaan.Saat ditangkap, diamankan dari pelaku berupa, nuri talaud (2 ekor), nuri bayan (5 ekor), nuri merah (30 ekor), kring-kring buru (10 ekor). Menurut Kepala Seksi Gakkum Wilayah Manado, William Tengker menyampaikan bahwa barang bukti saat ini dititipkan di PPS Tasikoki, sementara pelaku dititipkan di Polda dan disidik oleh PPNS Gakkum KLHK.Integrasi para pihak dan pemantauan perairan Keberhasilan penanganan penyelundupan/perdagangan satwa dilindungi berkat dukungan pihak Kepolisian, BKSDA, Gakkum KLHK dan masyarakat. Artinya upaya penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak.Irma dari Legal Advisor WCU yang melakukan pendampingan perkara mengharapkan agar proses hukum bisa sampai mengejar dan menangkap pelaku utamanya yang diduga berada di Batam dan Malaysia. | [0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378] |
2016-040-10.json | Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi | Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi | Sementara itu, untuk satwa yang berhasil disita jika ada rekomendasi kesehatan satwa yang memungkinkan untuk dilepasliarkan maka diharapkan agar satwa-satwa tersebut segera di lepasliarkan ke alam. “WCU akan terus bekerjasama dengan Polda Maluku Utara dan Polda Sulut dalam kegiatan patroli laut di wilayah rawan penyelundupan,” tambah Irma.Kapal barang maupun kapal penumpang yang melalui jalur laut dari dan ke wilayah Timur Indonesia patut untuk menjadi perhatian serius. Pelaku sering menggunakan kapal laut untuk memperdagangkan satwa bisa diputus rantai pasokannya karena ketatnya pengamanan laut untuk memberantas praktek kejahatan terhadap satwa dilindungi di Indonesia.Oleh karena itu diperlukan pula pendekatan dan kerjasama dengan PELNI untuk ikut peduli dengan upaya pemberantasan perdagangan dan penyelundupan satwa liar dilindungi.Mendesak Revisi UU No.5/1990 Setiap tahun KLHK menyampaikan penyelundupan ataupun perdagangan ilegal satwa liar dan dilindungi mencapai 70 kasus. Fakta mencengangkan dan memprihatinkan karena tingginya kasus.Oleh karena itu, berbagai lembaga yang peduli dengan satwa dilindungi mendesak untuk percepatan revisi UU No. 5/1990 oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat karena kejahatan terhadap satwa dilindungi sudah sedemikian serius.Draft revisi UU tersebut dari Pemerintah sudah berada ditangan DPR RI untuk dibahas dalam prolegnas. Namun demikian sejauh mana draft rancangan undang-undang tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang belum ada yang mengetahui.Masihkan kita optimis bahwa perdangangan atau penyelundupan satwa dapat diberantas menggunakan payung hukum undang-undang yang baru? Menjadi PR besar untuk semua, terlebih anggota dewan yang membawahi sektor kehutanan sebagai bagian tugas utama dalam pembuatan legislasi di tingkat pusat. [SEP] | [0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226] |
2014-011-06.json | Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta | Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta | [CLS] Hewan-hewan kabeh pada tumpes…Urep-urepan kabeh podo tumpes…Sawangen koe wit-witen podo cantes…Sawangen koe wetu-wetu podo cures…Kulo mung petani ….Itulah lagu ciptaan para ibu dari Rembang, soal kekhawatiran eksploitasi tambang karst yang mengancam lingkungan dan kehidupan mereka. Mereka bernyanyi bersahut-sahutan. Ke Jakarta, warga mendatangi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Mahkamah Agung, KPK, Mabes Polri sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.***Siang itu, jam menunjukkan pukul 14.00. Suasana depan gedung KPK, Kamis (20/11/19), riuh oleh wartawan yang menanti tersangka kasus alihfungsi hutan, Gubernur Riau, Annas Maamun, yang sedang diperiksa. Sisi lain, ibu-ibu dari Rembang, penolak pabrik semen duduk bersila di depan pintu masuk. Mereka menggunakan kebaya dan kain panjang (sampir). Kepala bercaping hijau. Rambut digulung, dan berkonde berwarna merah putih.Suasana begitu kontras. Kala KPK tengah memeriksa tersangka alihfungsi lahan, bagian lain, ibu-ibu gigih aksi mempertahankan kelestarian lingkungan.Gunarti, perempuan yang aksi sesekali berorasi. “Lagu ini kami ciptakan sendiri berisi keresahan. Hewan-hewan, tumbuhan, batu semua akan ludes jika pabrik itu tetap didirikan. Belajar dari kejadian, kalau ada pabrik pasti kerusakan terjadi. Kita tak ingin aksi kasar. Dengan ini mudah-mudahan bisa didengar,” katanya.Selama di Jakarta, mereka tidur di kantor YLBHI. Beralaskan tikar, berhimpit-himpitan. Namun, mereka tak mengeluh.“Tak apa-apa tidur di lantai. Justru merasa matur nuwun ada yang nampung di Jakarta. Ada saudara dari Walhi, Kontras, YLBHI, Desantara, dan lain-lain. Tanpa mereka mungkin kami tak tahu jalan ke KPK, KLH dan lain-lain.” | [0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226] |
2014-011-06.json | Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta | Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta | Menurut dia, tak ada tanggapan pemerintah daerah hingga ke Jakarta. “Kalau nanti pemprov, pemkab, Semen Indonesia, tak ada respon juga, mungkin warga bertindak lebih tegas. Di sana lingkungan mereka, jadi harus dijaga.” Kini, warga menggugat Gubernur Jateng ke PTPN.“Kami berharap Pak Jokowi sebagai presiden dipilih rakyat punya kebijakan pro rakyat. Pengen alat berat, aparat, semua ditarik dari lokasi. Bentuk intimidasi banyak. Ada yang didatangi ke rumah ditodong senjata laras panjang. Seminggu lalu di tenda juga begitu. Warga hanya ingin membela bumi pertiwi.”Menurut mereka, penolakan di Rembang ini simbol sikap serupa untuk di Pati, Gerobokan, Blora dan keseluruhan Jateng. “Jangan sampai ada pabrik semen. Jateng itu lumbung pangan nusantara. Pangan itu soko negoro. Potensi Jateng semua mau diambil. Padahal kita sudah tinggal melestarikan. Jangan dirusak.”Kala sebagian aksi di KPK, yang lain mendatangi Mabes Polri. Mereka meminta Polri bertindak netral sekaligus menindak anggota yang diskriminatif dan mengintimidasi warga.Beberapa dari mereka juga mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mereka meminta, hakim PTUN yang menyidangkan perkara diganti. Seharusnya, hakim memiliki sertifikasi lingkungan hidup yang menjadi ketua majelis. Harapannya, badan pengawasan bisa memberikan teguran agar ada penggantian.“Masyarakat dan ibu-ibu menolak pabrik semen karena merusak alam. Kami sangat cinta alam, sama ibu pertiwi. Jangan sampai rusak. Kami perempuan, kalau ada pabrik semen, air akan habis. Perempuan kalau kehabisan air gak bisa mikir. Gak bisa beli air seperti di kota,” kata Sutinah.Dia mengatakan, warga punya ternak, kebun dan sawah yang memerlukan banyak air. Seandainya, ada pabrik semen sumber air bisa hilang.Joko Priyanto, petani Rembang mengatakan, menolak pabrik semen karena dia petani. Jika ada pertambangan, otomatis debit air berkurang. | [0.13807529211044312, 0.13807529211044312, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.13807529211044312, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.13807529211044312, 0.13807529211044312, 0.13807529211044312, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.0013947003753855824, 0.13807529211044312, 0.0013947003753855824] |
2014-011-06.json | Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta | Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta | “Saya juga memelihara beberapa kambing. Tetangga pelihara sapi. Kalau pegunungan ditambang, bagaimana nasib kami? Ternak kami? Sekarang terjadi konflik sosial. Kami yang dulu punya kebiasaan gotong royong, sudah tidak. Baru mau dibangun pabrik, sudah ada konflik.”Menurut dia, penolakan warga bukan tanpa alasan. Pabrik dan lokasi tambang berada di cekungan air Watuputih. Kawasan ini berfungsi sebagai cadangan air. Ini sesuai penelitian Dinas Pertambangan Jateng, Maret 1998.Kepala Divisi Operasional LBH Semarang, Zainal Arifin mendesak pembatalan izin-izin lingkungan pada perusahaan tambang ini. “Ini penting karena izin lingkungan kartu as bagi izin perusahaan itu. Di Jateng, izin lingkungan seperti tanpa ada proses jelas.”Dia mencontohkan, dokumen Amdal seharusnya melibatkan warga pro dan kontra. “Warga yang dimintai pendapat hanya yang pro.”Menurut dia, proses ini jelas cacat prosedural. “Ini sedang gugat di PTUN Semarang,” kata Zainal.Sobirin, aktivis Desantara menambahkan, selama ini tidak ada transparansi. Kala sosialisasi, warga tidak terlibat. Hanya pemerintahan desa hingga informasi tidak sampai ke warga.“Warga pemetaan, mereka menyocokkan dengan dokumen Amdal. Banyak mata air tidak masuk. Kami menyebut ini sebagai penggelapan data. Penting dikritisi. Dalam tahap persiapan sudah tidak transparan, apalagi kalau beroperasi?”Dia juga menyoroti intimidasi warga. SI bersamaTNI membuat portal mengisolir tenda yang dibuat para ibu. Seharusnya, TNI/Polri netral.Sesaat setelah keluar dari gedung KPK, Muhnur Satyahaprabu dari Walhi Nasional menyampaikan hasil pertemuan. “Kami bertemu bagian pengawasan KPK. Mereka berjanji mengawasi. Mereka koordinator evaluasi izin yang tidak sesuai perundang-undangan dan merugikan negara.”KPK, kata Munhur, akan evaluasi dan merekomendasikan kepada kepala daerah untuk mencabut izin, termasuk tambang Rembang. | [0.1380753368139267, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.1380753368139267, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.1380753368139267, 0.1380753368139267, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.1380753368139267, 0.1380753368139267, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.1380753368139267, 0.001394700724631548] |
2014-011-06.json | Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta | Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta | Munhur khawatir, karena pembangunan pabrik semen berlanjut padahal izin lingkungan sedang bersengketa. Pembangunan ini, menimbulkan ancaman kepada warga dengan pelibatan aparat keamanan, TNI/Polri bersenjata lengkap. “Negara toledor, tidak berhati-hati dalam menerbitkan izin tambang. Kami meminta dihentikan.”Pada Rabu (19/11/14), aksi serupa di Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Di Komnas Perempuan, mereka mengadukan represif aparat kepada ibu-ibu yang tinggal di delapan tenda perlawanan. Hingga kini, mereka bertahan di tenda sejak Juni lalu. Secara bergantian, 150 perempuan bertahan di sana.Komnas Perempuan meminta warga mengirimkan data Amdal dan dokumen lain hingga bisa memberikan rekomendasi. Komnas akan menyurati bupati dan gubernur terkait hak perempuan atas lingkungan yang baik.Di Komnas HAM, komisioner Muhammad Nurkhoiron berjanji menindaklanjuti aduan warga. Komnas HAM telah mengirim rekomendasi kepada Gubernur Jateng dan Bupati Rembang untuk menghentikan pembangunan pabrik. Komnas HAM akan memanggil gubernur, bupati dan Semen Indonesia.“Ada rekomendasi Komnas HAM, tetapi pembangunan pabrik semen tetap jalan,” kata Gunarti. (Bagian 1) [SEP] | [0.1900191605091095, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.1900191605091095, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.1900191605091095, 0.1900191605091095, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.0019193862099200487, 0.19001951813697815, 0.0019193862099200487] |
2020-017-18.json | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | [CLS] Ikan Sidat (Anguilla spp.) adalah salah satu komoditas yang disukai banyak negara di dunia. Pemanfaataannya dari tahun ke tahun selalu berkembang dengan cepat, dan diambil langsung dari alam dengan cara ditangkap. Indonesia tercatat menjadi salah satu produsen ikan bercita rasa lezat itu.Untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan Sidat di masa mendatang, Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pengelolaan perikanan Sidat dengan cara yang sistematis dan dilakukan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan di Tanah Air.Setidaknya, itu yang sudah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini dengan mematangkan kajian dan pembentukan tim untuk membuat payung hukum untuk rancangan Keputusan Menteria Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat (RPP Sidat).Peneliti pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Dwi Atminarso saat kegiatan uji petik RPP Sidat yang digelar pekan lalu di Jakarta, mengatakan bahwa penurunan populasi perikanan darat di dunia disebabkan oleh berbagai faktor.Beberapa faktor yang dimaksud itu, adalah karena peningkatan jumlah penduduk, degradasi habitat, perubahan hidrologi, penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing), pencemaran air, tekananan invasive species, dan faktor perubahan iklim.Faktor-faktor yang disebutkan di atas, ikut memengaruhi penurunan populasi perikanan darat, termasuk Sidat. Agar penurunan tidak semakin cepat, maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang bisa membantu ikan berenang dengan aman dan nyaman.baca : Mencegah Ikan Sidat Punah di Perairan Indonesia Salah satu infrastruktur yang penting untuk dibangun dalam pengelolaan perikanan Sidat, adalah tangga ikan (fishway). Dalam penelitian yang dilakukan Dwi Atminarso, dijelaskan bagaimana tahapan untuk mendesain fishway dengan tepat dan berhasil. | [0.0009017101256176829, 0.08926961570978165, 0.0009017101256176829, 0.08926961570978165, 0.08926961570978165, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.08926961570978165, 0.0009017101256176829, 0.08926961570978165, 0.08926961570978165, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.08926961570978165, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.08926961570978165, 0.08926961570978165, 0.08926961570978165, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.0009017101256176829, 0.08926961570978165] |
2020-017-18.json | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | “Dari 3.530 dam dan bendung yang dibangun di Indonesia, hanya terdapat empat bendung yang sudah difasilitasi dengan tangga ikan,” jelas dia.Menurut Dwi, pembangunan infrastuktur air terhadap perikanan darat akan membawa dampak yang baik, karena itu akan mengurangi tingkat konektivitas hulu dan hilir. Kemudian, juga akan mengurangi sedimentasi di sekitar bendung, dan penurunan kualitas air karena penggunaan pestisida.Selain itu, infrastruktur air juga akan mengubah habitat air dari mengalir menjadi tergenang, dan membuat ikan seperti tersedot ke turbin atau pelimpah air (spillway). Cara tersebut mirip seperti dilakukan Australia dan kebanyakan negara maju lain di dunia.“Tangga ikan merupakan bangunan yang wajib disediakan bersamaan dengan pembangunan bendung atau bendungan,” ungkap dia.baca juga : Ikan Sidat, Primadona Kuliner Jepang dari Indonesia Desain TepatMengingat manfaat yang banyak untuk pengelolaan perikanan Sidat, Dwi menjelaskan bagaimana harus menentukan desain bangunan tangga ikan yang tepat agar bisa menjadi area yang nyaman bagi ikan saat melaksanakan migrasi.Cara yang tepat, adalah dengan melaksanakan desain percobaan (experimental design) tangga ikan lebih dulu di laboratorium, percobaan melaksanakan pelestarian Sidat (insitu) di bendungan, penelitian kemampuan renang ikan, dan fase awal (stadia) ikan yang bermigrasi.“Serta pelibatan orang teknik pengairan dan orang perikanan untuk bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan kemampuan renang ikan lokal,” tutur dia.Terpisah, Kepala BRPPUPP Arif Wibowo menyebutkan bahwa BRPPUPP sudah melaksanakan riset tentang Sidat sejak 2014 atau semenjak dibentuknya Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD)/ South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). | [0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993556380271912, 0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993495285511017, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993525087833405] |
2020-017-18.json | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | Dengan fakta tersebut, BRPPUPP memainkan peran penting dalam pembahasan rencana pengelolaan perikanan Sidat yang dilakukan KKP. Terlebih, karena lembaga yang dipimpinnya mendapatkan dana khusus untuk riset Sidat setiap tahun yang dilakukan IFRDMD/SEAFDEC.Di luar itu, Arif Wibowo mengatakan bahwa lembaganya bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk melaksanakan inisiasi kerja sama antara sektor perikanan darat dengan sektor irigasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII.“Kerja sama ini untuk menginisiasi tentang pentingnya memahami konektivitas sungai dan migrasi ikan,” jelas dia.Dengan tujuan seperti itu, BRPPUPP memiliki keyakinan bahwa pengelolaan perikanan Sidat harus melibatkan pembangunan infrastruktur air di Indonesia. Terutama, untuk membangun tangga ikan yang diyakini menjadi solusi teknik terbaik yang tersedia sejauh ini.“Itu sebagai salah satu alat untuk mengurangi dampak bangunan melintang sungai terhadap migrasi ikan,” tambah dia.perlu dibaca : Sinyal Pemanfaatan Berlebih pada Komoditas Sidat, Kerapu, dan Kakap Diketahui, kegiatan uji petik RPP Sidat yang digelar Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) KKP, adalah kegiatan dari seri konsultasi publik yang merupakan bagian dari proses untuk menetapkan dokumen dari naskah akademik menjadi peraturan hukum.Agar bisa ditetapkan dengan mengakomodir semua masukan, konsultasi publik dilaksanakan dengan mengundang para pakar, dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perikanan Sidat. Termasuk, instansi terkait, nelayan, dan juga pengusaha di Indonesia. Terancam PunahSebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan bahwa penyusunan dokumen RPP Sidat adalah bagian dari pelaksanaan amanat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). | [0.08926962316036224, 0.08926962316036224, 0.0009017102420330048, 0.08926962316036224, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.08926962316036224, 0.08926962316036224, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.08926962316036224, 0.08926962316036224, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.08926962316036224, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.08926962316036224, 0.08926962316036224, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.0009017102420330048, 0.08926962316036224] |
2020-017-18.json | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | Menurut dia, perlunya RPP disusun, karena Sidat termasuk dalam kategori ikan katadromus, yaitu jenis ikan yang biasa memijah di laut, namun kemudian bermigrasi ke air tawar sebagai juvenile (anakan ikan) dan tumbuh berkembang menjadi dewasa.“Sebelum bermigrasi kembali ke laut untuk memijah,” jelas dia.Dengan karakteristik seperti itu, Zaini menjelaskan bahwa siklus kehidupan Sidat ada di dua perairan, yakni perairan laut dan perairan darat. Fakta tersebut menjadikan Sidat sebagai ikan yang rentan dan berpotensi untuk punah jika tidak dikelola dengan baik.Fakta lainnya, Sidat juga selama ini menjadi salah satu komoditas perikanan yang mengalami peningkatan permintaan pasar dengan sangat tinggi dari tahun ke tahun. Permintaan tinggi membuat kondisi stok Sidat di seluruh dunia cenderung terus mengalami penurunan.“Itu berdampak pada stok Sidat yang ada di Indonesia. Itu kenapa dokumen RPP Sidat dibuat,” sebut dia.Dengan kata lain, Zaini mengatakan bahwa Sidat di perairan Indonesia saat ini sedang mengalami gejala penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing). Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat Sidat Indonesia mengalami nasib yang sama seperti di Eropa.baca juga : Ancaman Eksploitasi Laut, 20 Jenis Ikan Terancam Punah di Indonesia Jadi Prioritas Konservasi Di benua biru tersebut, Sidat sudah masuk dalam daftar Appendix II konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam (CITES). Kode tersebut menjelaskan bahwa Sidat di Eropa adalah dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan, kecuali sudah dibudidayakan.Tanpa dilakukan pengelolaan yang baik, Zaini meyakini bahwa kondisi Sidat di Indonesia mengekor di Eropa dan di masa mendatang akan menjadi kenangan saja karena mengalami kepunahan. Agar itu tidak sampai terjadi, maka pengelolaan perikanan Sidat harus segera diwujudkan. | [0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807542622089386, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807542622089386, 0.13807515799999237, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807542622089386, 0.13807542622089386, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807515799999237, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.0013947017723694444, 0.13807515799999237] |
2020-017-18.json | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan | Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda menjelaskan, terdapat tujuh strategi pengelolan dalam RPP Sidat. Ketujuhnya adalah adalah sumber daya perikanan Sidat, lingkungan sumber daya Sidat, teknologi penangkapan Sidat, sosial, ekonomi, tata kelola, dan pemangku kepentingan.Setelah RPP ditetapkan, nantinya diharapkan bisa menjadi acuan operasionalisasi lembaga pengelola perikanan yang ada di 11 wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Diharapkan itu menjadi kebijakan yang tepat dan optimal pemanfaatannya untuk sumber daya ikan, sosial ekonomi dan lingkungan.“Serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan,” pungkasnya. [SEP] | [0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287] |
2017-022-07.json | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | [CLS] Emas, kata ini seolah menggambarkan keuntungan dan keberuntungan yang akan didapat oleh penggalinya. Namun tanpa sadar, pertambangan emas telah membawa kerusakan baik untuk lingkungan maupun kesehatan penambang. Tanpa sadar, pertambangan emas menjadi awal mula dari sebuah bencana.Merkuri (raksa, Hg), adalah logam berat yang umum digunakan untuk pemurnian emas. Masalahnya, banyak penambang yang tidak tahu atau mengabaikan bahaya merkuri. Logam cair ini diperlakukan hanya sebagai unsur logam biasa. Akibatnya fatal. Ketika merkuri sudah terserap kedalam tubuh, efeknya bisa menjadi turun-temurun.Sesungguhnya tragedi Minamata, Jepang membuka mata dunia tentang bahaya pencemaran merkuri ke lingkungan. Dampak buruk cemaran merkuri masih mengintai sejauh ini. Bukan lagi hanya cerita, namun ancaman penyakit akibat dampak merkuri (minamata) pun telah mengintai wilayah-wilayah di Indonesia.Baca juga: Akhirnya, Indonesia Ratifikasi Konvensi MinamataDentang jarum jam di rumah Juhanda (32) nyaris tak terdengar. Hanya deru mesin gelundungan (penghancur mineral) terdengar dari rumah tetangga. Mesin tu berputar hampir 24 jam. Putarannya seolah menunjukkan laju roda kehidupan masyarakat Desa Cisitu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten.Bagi sebagian masyarakat setempat, menambang sudah jadi mata pencaharian. Setidaknya, dalam 10 tahun terakhir ini, pekerjaan rawan resiko ini diminati oleh masyarakat. “Ngelubang” atau masuk lubang untuk mencari emas, dianggap sebagai pekerjaan bagi kaum lelaki di desa ini.Padahal sebelumnya, desa indah dengan punggung-punggung pegunungan, berpopulasi penduduk 7.841 jiwa ini, mayoritas adalah pekerja tani, yang akrab dengan sawah, huma dan cangkul. Desa ini berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Halimun Salak (TNHS). | [0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.0016155093908309937, 0.1599353700876236, 0.1599353700876236] |
2017-022-07.json | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | Empat tahun sudah, Juhanda tidak mampu lagi beraktifitas kerja fisik. Dia hanya bisa berada di rumah. Dia didera penyakit kepala yang berkepanjangan. Seluruh tubuhnya kehilangan daya. Tangan dan kakinya kaku serta sulit berjalan. Berbicara pun kurang fasih mengeja kata.“Setelah sakit parah waktu itu, kondisi saya (sekarang) seperti ini. Tidak banyak yang dapat dilakukan,” Kata Juhanda terbata–bata saat ditemui Mongabay Indonesia (12/09).Entah, begitu kata dia. Juhanda mengaku kurang paham apa penyakitnya. Sepengetahuannya, dia tidak memiliki riwayat sakit. Semua berjalan normal, bekerja seperti biasa.Keterbatasan biaya memaksa dia mengubur rasa penasarannya menyoal penyakit yang diderita. Terlebih akses dan jarak lumayan jauh baginya untuk menjangkau rumah sakit, yang berjarak sekitar 30 km dari desanya.Ditengah keterbatasan, Juhanda masih mengerahkan sisa tenaga untuk bekerja. Dia mengerjakan apapun semampunya. “Tidak banyak, cuma membuat sapu. Bila ada pesenan, akan saya buatkan. Lumayan untuk makan dan beli obat warung,” ucapnya.Baca juga: Pemerintah Targetkan Penambang Emas Kecil Bebas Merkuri 2018, Mungkinkah?Di rumah ukuran 4 x 4 meter, Juhanda ditemani Ibunya, Utaminah (70). Dari 7 anak Utaminah, hanya Juhanda yang sakit parah. Kadang, untuk makan dan mandi pun memerlukan bantuan ibunya. Malangnya, semenjak sakit, istrinya malah pergi meninggalkan dirinya.Nasib serupa juga dialami Ocih (65) warga sekitar. Hampir 10 tahun, dia menderita penyakit parkinson atau degenerasi sel saraf pada otak bagian tengah.Wanita berusia lanjut itu, sepanjang hari mengalami tremor atau gemetaran pada tubuh rentanya. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Hanya sesekali tersenyum simpul menahan pegal.Keadaannya terus melemah. Bahkan untuk makan, mandi dan tidur pun sudah tidak mampu dikerjakan sendiri. Beruntung, anak bungsunya setia melayani. | [0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.23404252529144287] |
2017-022-07.json | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | “Gejala awalnya saya tidak tahu. Sebelum itu ibu masih bisa jalan. Namun, setahun ini sudah tidak bisa apa–apa,” jelas Selvi Oktaviani (19), anak bungsu Ocih.Di RT 2 RW 2, Camelia Karisa anak berusia 7 tahun juga mengalami ganguan kesehatan. Bocah itu mengidap keterbelakangan mental. Menurut Nur Aini (27) ibunya, saat dilahirkan Camelia sehat seperti bayi normal umumnya. Perkembangan dan pertumbuhannya terbilang baik.Namun, buah hatinya mendadak kejang–kejang ketika menginjak umur 3 tahun. Sejak itu, putri semata wayangnya mengalami keterbelakangan metal. “Dia sering memukul kepala dan menangis tiap malam. Seperti merasakan pusing. Upaya pengobatan, sudah ke dokter hingga pengobatan tradisional. Namun, pernah terhenti akibat biaya dan jarak juga,” ujar Nia. Desa GelundungHampir seluruh rumah tangga di Cisitu memiliki unit gelundung (penghancur batu) sendiri. Pada aktifitasnya, masyarakat akrab menggunakan bahan kimia logam berat dalam memecah batu dan tanah agar emas terpisah dari mineral lainnya.Seperti halnya yang dilakukan Aam Daris (45), seorang penambang emas. Sudah 10 tahun ini, dia keluar-masuk lubang tambang. Dalam sekali menambang, bisa menembus lubang yang dalamnya 100–300 meter.Dia mengaku, paling maksimal membawa pulang 2 beban (5 kilogram) batuan tambang ke rumah. Perhitungannya, dari total 100 beban yang dikumpulkan dalam tiga hari, hasil harus dibagi dengan pemilik lubang, dan dibagi rata dengan jumlah penambang.Baca juga: Serahkan Ratifikasi Konvensi Minamata ke PBB, Bagaimana Upaya Indonesia Tekan Peredaran Merkuri?Selanjutnya, karung beban diproses menggunakan gelundung. Agar biji emas terpisah dari material batu dan tanah, ditambahkan bahan kimia jenis merkuri dan sianida (CN). Dua cairan tersebut ditakar, lalu dimasukan ke mesin bersama material tambang dan diputar selama 8–12 jam. | [0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.1900189369916916, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024, 0.19001929461956024] |
2017-022-07.json | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | “Sekali proses, sebenarnya tidak tentu ada (emas). Dapat 1–2 gram emas saja sudah tergolong beruntung,” ujar Aam. Dia menyebut, satu ons merkuri dibeli dengan harga Rp 150 ribu, katanya bahan itu mudah didapat di toko-toko emas.Saat ditanya, Aam tidak tahu bahaya dan efek samping dari merkuri. Yang dia tahu, merkuri dipakai dalam proses mengolah bahan tambang. Padahal sisa-sisa tanah dari gelundung kerap dibuang sembarangan, bahkan di area yang dekat dengan sumber air. Hasil AnalisaMedicus Grup, lembaga nirlaba di bidang kesehatan, telah melakukan pemantauan di Cisitu sejak 2014 lalu. Hasil analis yang dilakukan, menunjukan lingkungan Desa Cisitu telah tercemar merkuri cukup parah. Akibat buangan dari proses pengolahan tambang yang langsung ke air dan terkontaminasi ke daerah sekitarnya.Sekitar 110 orang yang diperiksa secara acak, ditemukan 27 orang dicurigai terkena indikasi penyakit berhubungan dengan keracunan merkuri. Sebelas orang dinyatakan positif terpapar berat merkuri, termasuk 6 yang masih berusia anak–anak.“Orang yang terkena keracunan merkuri ini, dalam jangka panjang belum ada penanganannya secara khusus,” jelas Founder Medicus, Dokter Josep William.Baca juga: Fokus Liputan: Mereka Bertaruh Nyawa Demi Batu CinnabarWilliam yang juga berprofesi sebagai dokter umum mengatakan, secara klinis gejala merkuri tak terasa seketika, perlu waktu antara 5-10 tahun. Gejala khusus tidak ada, karena keracunan merkuri ini sangat luas penyakitnya, dapat menjangkit sistem saraf, kanker dan gangguan kesehatan. Penyakit ini dapat muncul sebagai penyakit kulit, paru-paru, kelainan ginjal, kelainan pembuluh darah, hingga beragam penyakit hormonal lainnya.Merkuri mengancam kesehatan karena termasuk polutan yang parsisten (bertahan di lingkungan) dan bisa terbawa sangat jauh begitu terlepas pada air atau udara. | [0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.0012269942089915276, 0.12147239595651627, 0.12147239595651627] |
2017-022-07.json | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) | Di lokasi-lokasi Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) ditemukan kadar merkuri jauh melebihi baku mutu. Baik yang terdapat di perairan, tanah, udara hingga rantai makanan. Namun, data resmi yang dikeluarkan belum ada.“Di Cisitu, dalam dua tahun terakhir ada kasus kematian akibat keracunan merkuri. Besar kemungkinan resikonya akan meningkat. Tapi tergantung kadar yang bisa ditolerir oleh tubuh terhadap paparan merkuri, ” kata William.Di sisi lain, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh NGO pemerhati dampak tambang emas, BaliFokus mengidentifikasi bahwa sektor PESK merupakan sumber utama emisi merkuri. Dengan sumbangan sekitar 57,5% ke alam. Adapun peredaran merkuri di Indonesia dalam tahun 2016 mencapai 1,300 ton.Meskipun pemerintah telah membuat regulasi dan percepatan ratifikasi konvensi Minamata, namun upaya menghapus merkuri di tingkat lapangan tidaklah mudah. Logam berat ini, tidak hanya digunakan di sektor pertambangan emas rakyat, tetapi digunakan dalam berbagai keperluan lain.Tanpa adanya kebijakan yang tepat, pelarangan kegiatan akan berdampak sosial yang meluas. Puluhan ribu orang di Indonesia sudah terlanjur tergantung nasib kepada usaha pertambangan PESK. Namun, jika didiamkan lingkungan di sekitar pertambangan akan rusak dan tercemar logam berat.Warga lintas generasi akan terpapar keracunan merkuri. Air sungai akan tercemar, merkuri terbawa ke ke hilir dan berdampak pada biota sungai dan laut. Penyakit minamata, bukan hanya sekedar cerita, tetapi akan merebak di Indonesia. Siapkah kita?Video (diproduksi oleh Indonesia Nature Film Society/INFIS bekerjasama dengan Mongabay Indonesia). [SEP] | [0.001394700724631548, 0.1380753368139267, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.1380753368139267, 0.1380753368139267, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.1380753368139267, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.001394700724631548, 0.1380753368139267, 0.001394700724631548, 0.1380753368139267, 0.1380753368139267] |
2015-009-13.json | Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden | Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden | [CLS] Guna memperbaiki tata kelola gambut di Indonesia, pemerintah akan membentuk Badan Restorasi Gambut, yang langsung berada di bawah Presiden. Payung aturan badan ini masih dalam pembahasan.“Sekarang sudah di Sesneg dan Seskab (sekretariat negara dan sekretariat kabinet). Tinggal pembahasan resmi. Saya ingin secepatnya badan ini terbentuk. Tapi ada atau tidak, kita tetap menjaga,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di sela peringatan Hari Menanam Pohon di Tahura Sultan Adam Banjarbaru Kalimantan Selatan, Rabu (25/11/15).Dia mengatakan, sudah membahas soal ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Sekarang dikaji lagi dasar hukum tapi kecenderungan Perpres,” katanya.Badan ini, berada di bawah Presiden dan akan bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat adhoc dan melibatkan seluruh stakeholder.Pembentukan badan ini, katanya, menunjukkan kebijakan politik dalam merestorasi lahan gambut. Selama ini, upaya restorasi gambut kurang maksimal. Adapun pekerjaan terbesar badan ini, katanya, konstruksi untuk mengendalikan kanal-kanal, pengaturan air kanal. “Mana yang ditutup, mana tidak. Pengaturan tata air ini butuh kontrol konstruksi.”Untuk pendanaan, katanya, kemungkinan memanfaatkan dana Norwegia, World Bank dan sumber lain. “Mereka (Norwegia) ada komitmen tetapi kita belum dibahas detail. World Bank juga ingin tahu seperti apa bentuk Badan Restorasi Gambut ini. Mereka mau hibah. Kita sudah tunjukkan dasar scientific-nya.”Bantuan dari World Bank tahap pertama bantuan teknis, lalu pemetaan kesatuan hidrologi gambut—meskipun KLHK ada peta tetapi harus dirapikan.Saat ini, kata Siti, KLHK menyusun detail perencanaan sebagai persiapan kerangka kontrol gambut terkait restorasi. Aspek pengawasan tiap daerah berbeda disesuaikan kontur wilayah. Untuk itu, model akan berbeda antara lahan gambut di hutan, konsesi, maupun konservasi. | [0.009592096321284771, 0.009592096321284771, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 0.009592059999704361, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 0.009592096321284771, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 0.009592096321284771, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 0.9496171474456787, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05, 9.688951831776649e-05] |
2015-009-13.json | Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden | Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden | “Sekarang sudah di Sesneg dan Seskab. Tinggal pembahasan resmi. Saya sih ingin secepatnya badan ini terbentuk. Tapi ada atau tak ada itu pun kita tetap menjaga,” katanya.Direktur Eksekutif Wetlands Internasional Indonesia Nyoman Suryadiputra mengatakan, Badan Restorasi Gambut bagus untuk mengoordinasikan semua upaya pemulihan lahan gambut.“Tapi harus jelas siapa yang mesti memulihkan. Biaya pemulihan jangan dibebankan ke pemerintah kalau lahan yang dipulihkan konsesi swasta,” katanya.Dia menyarankan, tugas badan ini lebih pada mengkoordinasikan berbagai hal terkait pengelolaan gambut, termasuk review, sinkronisasi dan revisi berbagai kebijakan terkait gambut yang kontradiktif dengan upaya pengelolaan berkelanjutan.Nyoman mencontohkan, Permentan Nomor 14 tahun 2009 soal budidaya sawit di lahan gambut, Permentan nomorN11 tahun 2015 tentang sistem sertifikasi ISPO.“Untuk badan restorasi gambut, mungkin mirip seperti BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh pasca tsunami. Lebih banyak mengoordinasikan kegiatan di lapangan.” [SEP] | [0.0013947018887847662, 0.13807544112205505, 0.13807544112205505, 0.13807517290115356, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.13807517290115356, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.13807544112205505, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.13807517290115356, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662, 0.13807517290115356, 0.0013947018887847662, 0.0013947018887847662] |
2023-010-18.json | Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya? | Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya? | [CLS] Pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Abdul Latief Sinjai bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel dan Flora Fauna Internasional (FFI) Sulsel menyampaikan ekspose hasil survey identifikasi spesies mereka di lanskap Gunung Bawakaraeng-Lompobattang. Risalah hasilnya disampaikan di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Sulsel pada Selasa (17/1/2023).Kegiatan pemantauan satwa endemik ini dilakukan dengan menggunakan metode 12 kamera intai yang dilakukan selama bulan Oktober-November 2022 yang lalu. Pemasangan kamera intai dilakukan sepanjang jarak 2.500 meter.Jalur pemasangan kamera intai ini dilakukan di hutan primer khas dataran tinggi pada ketinggian 1.500-1.750 mdpl. Pada jalur pemasangan kamera intai terdapat sungai yang sangat terjal pada sisi kanan.“Terdapat juga beberapa titik kubangan. Selain itu, jalur pemasangan kamera intai merupakan jalur yang biasa digunakan oleh warga, namun selama pengamatan dan pemasangan kamera tidak dijumpai aktivitas masyarakat,” jelas Fardi Ali Syahdar, Manager Project FFI Sulsel yang juga merupakan ketua tim riset lapangan.Hasilnya, dijumpai sebanyak empat jenis satwa liar endemik Sulawesi yang berhasil teridentifikasi dari keberadaan tapak kaki, kotoran dan tanda bekas makannya. Yaitu anoa gunung (Bubalus quarlesi), babi kutil sulawesi (Sus celebensis), kera hitam sulawesi (Macaca maura) dan musang sulawesi (Macrogalidia muschenbroekii). Baca juga: Dianggap Punah, Jejak Anoa Ditemukan di Tahura Abdul Latief Sinjai “Juga terdapat 2 jenis burung dan 7 jenis mamalia. Delapan diantaranya dapat teridentifikasi hingga tingkat spesies dan 1 jenis teridentifikasi hanya pada tingkat famili yaitu Muridae. Untuk pembahasan selanjutnya hanya digunakan 7 jenis satwa,” jelas Fardi. | [0.0019193838816136122, 0.1900189369916916, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024, 0.19001929461956024, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.0019193838816136122, 0.19001929461956024] |
2023-010-18.json | Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya? | Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya? | Dari tujuh jenis satwa yang teridentifikasi semuanya masuk dalam Red List IUCN dengan berbagai kategori yaitu Endangered/EN (yaitu Bubalus quarlesi dan Macaca maura), Vulnerable/VU (Macrogalidia musschenbroekii), Near Threatened/NT (Sus celebensis) dan Least Concerned/LC (Macropygia albicapilla, Cacomantis sepulcralis, Paruromys dominator dan Prosciurillus murinus).Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan software R-Studio, peneliti mengetahui adanya pola aktivitas harian satwa liar yang berbeda-beda, baik itu aktivitas ketika mencari pakan, mencari sumber air maupun aktivitas lain yang berhubungan dengan upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.Misalnya pola aktivitas harian anoa gunung terbagi dalam dua fase yaitu aktif pada pagi hari pukul 6-9 pagi, pada siang hari pukul 10-15 sore terjadi pengurangan aktivitas, dan pada sore hari pukul 15-18 sore anoa gunung kembali melanjutkan aktivitasnya.“Pada malam hari anoa juga melakukan aktivitas pada pukul 7-12 malam dengan kepadatan aktivitas cenderung lebih sedikit jika dibandingkan pada pukul 12 malam sampai jam 6 pagi. Di waktu ini ada pola aktivitas yang dengan kepadatan sangat tinggi dibandingkan waktu-waktu lain.”Hasil riset ini pun menjadi data tambahan untuk distribusi temuan spesies Bubalus quarlesi dan Macrogalidia muschenbroekii.“Berdasarkan data IUCN, maka sebaran Bubalus quarlesi dan Macrogalidia muschenbroekii belum pernah dilaporkan ada di lokasi temuan tim survei gabungan sebelumnya,” terang Fardi. Terkait hasil temuan ini, Muhammad Idham Aliem, fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BBKSDA Sulsel menyatakan perlunya dilakukan perencanaan untuk survei lebih lanjut mengenai potensi keanekaragaman hayati pada bentang alam Gunung Bawakaraeng-Lompobattang. Khususnya untuk spesies yang terancam seperti anoa gunung dan musang sulawesi. | [0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.1900189220905304, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.19001927971839905, 0.19001927971839905, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.19001927971839905, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.0019193837651982903, 0.19001927971839905] |
2023-010-18.json | Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya? | Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya? | “Selain itu harus dilakukan penyusunan strategi rencana aksi konservasi atau SRAK, khususnya untuk spesies penting anoa dan inisiasi indikatif area lindung baru melalui status perlindungan tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya. [SEP] | [0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.4361233115196228, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.004405288025736809, 0.4361233115196228] |
2015-086-04.json | Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli | Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli | [CLS] Para saksi ahli dalam sidang gugatan uji materil UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) makin menegaskan, UU itu melanggar hak masyarakat adat yang sudah dilindungi konstitusi. Seharusnya, pemerintah wajib melindungi mereka.Kurnia Warman, Dosen Hukum Agraria Universitas Andalas Padang mengatakan, UU P3H inkonstitusional karena melanggar hak masyarakat adat. “Jika negara membentuk pemerintahan sebagai bagian NKRI, keberadaan masyarakat adat harus menjadi pertimbangan serius. Jangan sampai pemerintah daerah justru mengancam kesatuan-kesatuan dan hak-hak masyarakat adat,” katanya, Kamis (15/1/15).Dia mengatakan, terkait status hutan adat, MK mengeluarkan putusan 35 tahun 2012 menegaskan hutan adat bukan hutan negara. Hal ini jelas mengakui hutan adat sebagai entitas tersendiri dikelola masyarakat hukum adat. “MK telah memulihkan hak masyarakat adat atas hutan.”Dengan begitu, setiap UU negara wajib mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat karena dilindungi konstitusi. Jika tidak, UU itu dapat dikualifikasi karena bertentangan UUD 1945.Penguasaan negara, katanya, tidak boleh merugikan rakyat, apalagi sampai menimbulkan kriminalisasi. “Sejarah membuktikan, selama hutan masih dikelola masyarakat adat, tidak mengalami kerusakan. Justru kerusakan massif sejak negara mengambil alih penguasaan hutan dari masyarakat adat.”Dia mencontohkan, di hutan lindung yang kini Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Tanpa harus mengklaim hutan adat sebagai hutan negara, pada 1926, Pemerintah Belanda berkolaborasi dengan masyarakat melindungi hutan. Kesepakatan tertuang dalam produk hukum bernama Solok Regeling.“Solok Regeling ini pedoman pengelolaan hutan simpanan dan hutan nagari di nagari-nagari di Sumbar. Mengatur bagaimana penerapan bunga kayu bagi setiap orang yang mengambil hasil hutan.” | [0.13807547092437744, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.13807547092437744, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.13807521760463715, 0.13807521760463715, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.13807547092437744, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.13807521760463715, 0.13807521760463715, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317, 0.0013947022380307317] |
2015-086-04.json | Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli | Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli | Kondisi ini, menunjukkan masyarakat adat tidak menentang perlindungan hutan, malah mendukung. Kolaborasi antara Belanda dan masyarakat adat berhasil menjaga hutan tanpa ada ketegangan kedua pihak. “Permaslahan baru muncul setelah pemerintah nasional mengambil alih TNKS. Kemudian perluasan tanpa melibatkan masyarakat adat di sekitar. Ini justru menimbulkan konflik dan meningkatkan laju kerusakan hutan. Ini membuktikan upaya perlindungan hutan tanpa melibatkan masyarakat itu gagal.”Begitu juga penyeragaman bentuk dan nama pemerintahan terendah menjadi pemerintahan desa bertentangan dengan pesan asli Pasal 18 B ayat 2 UUD’45. Pembentukan pemerintahan desa harus mempertimbangkan kesatuan masyarakat adat seperti nagari di Sumbar, marga di Sumsel, mukim di Aceh dan lain-lain.“Penyelenggaraan pemerintah negara dalam berbagai bidang urusan seperti pertanahan, kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain-lain tidak boleh menghapus hak ulayat atas tanah dan kekayaan alam mereka.”Tak jauh beda dengan Eddy O.S. Hiariej, guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada. Dia mengatakan, ketentuan pidana UU P3H tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan. UU itu juga mengingkari fungsi melindungi hukum pidana.Dia memberikan catatan kritis pada beberapa pasal. Dalam Pasal 1 angka 3 tertulis perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, atau yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”Bagaimana jika masyarakat adat sudah hidup turun menurun dalam kawasan hutan? Pasal ini bisa mereka dikriminalisasikan.” | [0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073, 0.13807526230812073, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807553052902222, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.001394702703692019, 0.13807526230812073, 0.001394702703692019] |
2015-086-04.json | Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli | Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli | Lalu Pasal 84 ayat 2 menyebutkan, orang perseorangan karena kelalaian membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang bisa dipidana penjara delapan bulan dan paling lama dua tahun. Serta denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp1 miliar.“Konstruksi pasal jelas tidak memberikan jaminan penghidupan layak. Bagaimana jika orang perseorangan menebang pohon untuk kepentingan sendiri? Ini bisa dijerat pasal itu?”Begitu juga Pasal 92 ayat 1 mensyaratkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Padahal syarat kesengajaan, mengetahui dan menghendaki.”Sedangkan dalam pasal itu terdapat kalimat patut diduga. Ini berarti tidak lagi mensyaratkan kesengajaan melainkan kealpaan. Terdapat pertentangan bentuk kesalahan hingga membahayakan kepastian hukum.” [SEP] | [0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993556380271912, 0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993556380271912, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993495285511017, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.15993525087833405, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079, 0.0016155051998794079] |
2018-011-14.json | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | [CLS] Banjir bandang dan longsor dengan kayu-kayu gelondongan hanyut, salah satu indikasi kawasan hulu rusak. Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, jadi lokasi langganan banjir sejak 2006. Saling tuding penyebab kerusakan hutan, apakah masyarakat atau perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri (HTI)—penyedia kayu bahan bakar pengovenan tembakau. Yang pasti, perlu ada jalan keluar, bagaimana hutan-hutan di hulu terjaga dan mencari model pengeringan tembakau ramah alam. ***Bangunan kayu ini berukuran sekitar1,5 X 2,5 meter. Itulah kini tempat Kartini, warga Dusun Menanga Reak, Desa Dara Kunci, Sambelia, Lombok Timur, menghabiskan malam hari sejak gempa mengguncang Lombok 29 Juli, silam.Rumah dari batako tak roboh karena gempa pertama, tetapi terus dihantui rasa ketakutan. Hingga empat kali gempa besar mengguncang Lombok, 19 Agustus malam, tembok bangunan rumah yang baru dua tahun itu ambruk. Bagian tembok sisi lain terlihat miring, tak langsung ambruk karena tertahan tiang kayu. Barang-barang berharga sudah dia keluarkan, khawatir terkubur reruntuhan rumah.Baca juga: Ketika Tembakau Picu Kerusakan Lingkungan di Lombok (Bagian 1)Duka dampak bencana gempa masih dirasakan Kartini dan keluarga. Belum usai masalah gempa, warga Dusun Menanga Reak, dibayangi kecemasan musim hujan.Menanga Reak, dusun di Desa Dara Kunci ini sebenarnya dekat laut. Ia salah satu dusun cukup parah terdampak banjir Sambelia pada 2013. “Rumah rusak ini dulu rusak juga karena banjir, baru diperbaiki,’’ katanya.Kecemasan Kartini, bukan tanpa alasan. Tahun lalu, banjir besar kembali menjerjang Sambelia, kali ini di Desa Belanting, bertetangga Dara Kunci. Luapan air sungai menggenangi puluhan rumah warga, menghanyutkan harta benda sampai ternak.Baca juga: Ketika Perusahaan Pemasok Tembakau Berkonflik Lahan dengan Warga Lombok (Bagian 2) | [0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.19001950323581696, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405] |
2018-011-14.json | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Seorang perwira kepolisian, pengajar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting ditemukan tewas keesokan hari di sungai. Mobilnya terseret air bercampur lumpur saat mencoba menyeberangi sungai. Air bah tiba-tiba datang.Setiap ada banjir di desa-desa lain di Sambelia, Kartini merasa suatu saat banjir serupa kembali menghantam kampungnya.Tinggal di bagian hilir, jauh dari kawasan hutan, Kartini dan 933 keluarga di Desa Dara Kunci adalah saksi mata keganasan banjir badang 2006. Nyaris berbagai infrastruktur jembatan putus. Rumah dekat aliran sungai hanyut. Kayu gelondongan banyak hanyut. Dari sana warga korban banjir menuding dampak penebangan di bagian hulu.Baca juga: Mengerikan, Demi Tembakau Anak-anak Ini Terpapar Nikotin dan RacunSetelah banjir bandang 2006, bencana ini seakan jadi langganan rutin setiap tahun di Sambelia. Tak seperti banjir 2006, tetapi selalu menyisakan “oleh-oleh,” minimal jembatan desa putus, beberapa rumah hanyut, dan menggenangi rumah-rumah warga. Banjir 2013, memutus salah satu jalan penghubung dusun di Desa Dara Kunci.Tahun 2015, tak sampai banjir besar. Pada 2017, banjir bercampur lumput membuat warga kembali cemas. Banjir 2006, juga bercampur lumpur.Faisal, Kepala Desa Dara Kunci tambah pusing dengan gempa yang merusak lebih setengah rumah warga. Desa yang dekat pusat gempa 19 Agustus lalu ini membuat 625 rumah warga rusak berat.Selain rehabilitasi gempa, Faisal juga memikirkan kelanjutan proyek pembuatan tanggul di sungai yang melintas di Dusun Batu Sela dan Menanga Reak. Pada banjir 2017, luapan air sungai masuk ke rumah warga.Tak separah pada banjir-banjir sebelumnya, tetapi jadi sinyal bahwa kejadian serupa bisa terjadi, dalam skala lebih besar. “Tanggul itu untuk mencegah luapan air masuk kampung.”Menanga Reak dan Batu Sela, adalah dua dusun paling parah kerusakannya karena banjir Sambelia. Setiap musim hujan tiba, warga di dua dusun ini penuh kecemasan. | [0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.23404252529144287, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494, 0.002364066895097494] |
2018-011-14.json | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Apalagi, setelah gempa mengguncang Lombok, beberapa bukit alami keretakan. Kalau nanti curah hujan lebat, mereka khawatir banjir akan bercampur lumpur. Lumpur itulah yang banyak membuat kerusakan.Faisal bilang, tak perlu mencari teori untuk mengetahui penyebab banjir. Yang pasti, katanya, bagian hulu (hutan) gundul. Tak peduli apakah masyarakat atau perusahaan yang memiliki izin penebangan, bagi Faisal, mereka harus bertanggungjawab terhadap bencana banjir di Sambelia.“Yang menebang di daerah atas, tetapi kami di bawah yang kena banjir bandang,’’ katanya.Sebagian Dara Kunci, memang berbatasan dengan kawasan hutan, termasuk sebagian warga juga terlibat konflik dengan PT Sadhana Arifnusa. Lahan yang dikuasai perusahaan pembeli daun tembakau kering itu membentang dari ujung utara hingga ujung selatan Sambelia. Hampir semua desa di Sambelia, masuk peta hutan tanaman industri perusahaan ini.Dampak banjir tak sekadar kerusakan material, juga psikologis masyarakat terganggu.Baca juga: Kala Petani Temanggung Beralih Tanam dari Tembakau ke Kopi dan Sayur (Bagian 1)Warga ketakutan ketika hujan lebat turun. Mereka mencemaskan air bah dari hulu yang bermuara di pesisir di kampung.“Jalan rusak karena banjir dulu sampai sekarang belum semua diperbaiki,’’ kata Faisal.Satu-satunya cara agar banjir tak lagi jadi bencana tahunan di Sambelia, adalah menghutankan kembali daerah hulu. Lahan kuasa masyarakat dan perusahaan harus kembali ke fungsi semula sebagai hutan. “Kami lelah juga dengan banjir,’’ katanya. ***HM Amin, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2013-2018 yang mengakhiri jabatan pada 17 September 2018 pernah melemparkan wacana ke publik agar hutan Sambelia ditanami beringin. Niat politikus Golkar yang bergabung ke Nasdem ini bukan bermaksud politis jadikan Sambelia sebagai hutan beringin–pohon yang identik dengan Golkar. | [0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043, 0.1380753070116043, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.001394700608216226, 0.1380753070116043] |
2018-011-14.json | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Kala itu, kata Amin, hanya beringinlah pohon yang memungkinan Sambelia cepat pulih dari lahan kritis. Beringin cepat tumbuh dan pohon tak bisa dimanfaatkan. Pohon itu akan menyimpan air dan menghijaukan kembali Sambelia.Ide yang sulit terealisasi di lapangan. Sebagian besar hutan produksi di Sambelia, terbebani izin perusahaan, yang sejak awal memerlukan kayu. Bahkan, kalau perusahaan menanam kayu, mereka tak akan membiarkan terlalu lama, harus ditebang cepat untuk kebutuhan bahan bakar.Baca juga: Tembakau Temanggung, Andalan Daerah Tetapi sebagian Tanam di Hutan LindungDari 1.794 hektar hutan di Lombok Timur, merupakan konsesi Sadhana, perusahaan pembeli daun tembakau kering ini memiliki izin hutan tanaman industri cadangan energi (HTICE). Berdasarkan rekomendasi Gubernur NTB tertanggal 9 Juni 2009 tentang IUPHHK-HTI Sadhana seluas 4.028 hektar, tersebar di Lombok Timur 1.794 hektar, Lombok Tengah 829 hektar, dan Lombok Utara 1.407 hektar.Perusahaan ingin memastikan produksi tembakau petani terus berlanjut dengan menyediakan bahan bakar pengovenan. Yazid Sururi, pegiat lingkungan sekaligus peneliti kehutanan bilang, hasil pengamatan dan pemetaan di Sambelia, baik hutan kelolaan masyarakat (hutan kemasyarakatan) maupun perusahaan, tak jauh berbeda, sama-sama kritis. Wilayah HKm, katanya, tak semua terjaga baik, juga perusahaan, tak menjalankan kewajiban menanami konsesi mereka.Dulu, lahan itu cukup hijau dengan gerakan rehabilitasi lahan (gerhan) maupun pohon tanaman petani, belakangan perusahaan membersihkan lahan dengan menebang semua. Yang terjadi, katanya, lahan makin kritis.“Perusahaan juga menebang dengan metode clear cutting (sistem tebang habis),’’ katanya.Dengan metode ini, perusahaan membabat habis dan menanami komoditas kayu keperluan mereka. Sistem tebang habis inilah, katanya, yang membuat lahan makin kritis, belum lagi laju penanaman tak secepat penebangan. | [0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.12147238105535507, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276] |
2018-011-14.json | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Saat curah hujan tinggi, tanah yang tak lagi ada pepohonan mudah tergerus, jadi lumpur. Limpahan air dan lumpur ini menerjang Sambelia, merusak rumah, jembatan, dan fasilitas umum lain. Selain itu, banjir juga membawa potongan kayu dari hutan. Ia hanyut bersama air.Pria yang memetakan tutupan hutan di Sambelia pada 1995-2015 ini mengatakan, dari peta satelit tampak jelas area tutupan lahan berkurang. Lahan non kayu terus bertambah. Di peta citra satelit yang diolah Yazid juga tampak salah satu pulau kecil (gili) dengan hutan mangrove berkurang cukup luas.Dia bilang, perlu penelitian lebih lanjut guna mengetahui dampak kerusakan hutan di hulu, banjir, dan kesehatan hutan mangrove di beberapa daerah di Sambelia.Menurut Yazid, kalau melihat intensitas banjir di Sambelia, kondisi sudah darurat. Untuk itu, perlu upaya segera menghijaukan hutan yang gundul, baik di hutan lindung maupun hutan produksi di konsesi perusahaan maupun masyarakat.Pemerintah, katanya, harus menekankan agar lahan-lahan itu segera ditanami pepohonan kuat menahan erosi.Untuk jangka panjang, Yazid mengusulkan, ubah status HTI jadi kawasan konservasi. Begitu juga status hutan produksi di bagian lain, kembali jadi kawasan konservasi. “Itu tawaran jangka panjang.” Selama ini, katanya, tuduhan kerusakan hutan sering tersemat kepada petani. Mereka membuka lahan, mengganti dengan tanaman semusim. Memang, katanya, ada petani menanami lahan di ketinggian dengan tanaman semusim seperti kacang panjang, jagung, dan padi. Selain itu, mereka juga menanam tanaman keras seperti pohon serikaya dan jambu mete. Pohon buah itu bantuan dari pemerintah.Warga juga bergantung pada pohon buah itu, katanya, karena tanaman semusim hanya bisa pada musim hujan. Kala kemarau, justru musim panen buah-buahan dan bermanfaat bagi petani.“Selama ini lahan HKm terus yang dituduh gundul, dan sebagai pemicu banjir,’’ katanya. | [0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.13807542622089386, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.13807542622089386, 0.0013946963008493185, 0.13807542622089386, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.13807542622089386, 0.13807490468025208, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.13807542622089386, 0.0013946963008493185, 0.13807515799999237, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185, 0.0013946963008493185] |
2018-011-14.json | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Padahal, di lahan-lahan kelola itu, katanya, petani menjaga pohon buah karena sumber penghasilan mereka. Sayur hanya keperluan sehari-hari. Kondisi itu, katanya, berubah ketika perusahaan masuk. Pepohonan dan tanaman dibersihkan.Andra Ashadi, Serikat Tani Nasional (STN) Lombok Timur bilang, justru perusahaan penyebab kerusakan hutan Sambelia. Kala lahan masih kelolaan petani, mereka tak mengganggu tanaman dari proyek gerhan seperti sonokeling. Begitu perusahaan masuk, semua ditebang termasuk pepohonan warga. Kayu-kayu itu, katanya, untuk pengovenan tembakau.“Justru perusahaan yang membuat lahan di Sambelia makin kritis. Coba tunjukkan mana tempat rimbun yang pohon ditanam perusahaan?”Andra menunjukkan kepada saya foto-foto dokumentasi STN Lombok Timur selama mengadvokasi petani di Sambelia. Dia memperlihatkan, aktivitas masyarakat. Di dalam beberapa foto terlihat masyarakat mengangkut kayu gelondongan untuk membangun masjid. Kalau lihat volume, tak banyak.Foto lain memperlihatkan, lahan HTICE. Di lahan itu terlihat kayu yang sudah ditebang dan dipotong kecil. Kayu-kayu itu tertumpuk rapi. Di belakang tumpukan kayu itu terlihat kondisi lahan nan tandus.Dari perusahaan, dalam tulisan di Mongabay, sebelumnya, Kuswanto Setia Budi, Station Manager PT Sadhana Arifnusa mengatakan, konsesi Sadhana sudah ditanami, baik di Lombok Tengah maupun Lombok Timur. Di Desa Sambelia, Lombok Timur, dalam proses.Di Lombok Tengah, lebih maju. Pohon perusahaan sudah panen. Perusahaan mengakui, ada persoalan dengan petani. Beberapa petani belum bisa kompromi dengan skema perusahaan.Saat ini, katanya, perusahaan berproses menyelesaikan konflik dengan petani.Lahan di Lombok Utara, katanya, sampai kini masih menunggu petunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemungkinan kemitraan penuh dengan tanaman perkebunan. | [0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.13807541131973267, 0.0013947015395388007, 0.13807541131973267, 0.0013947015395388007, 0.13807514309883118, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.13807541131973267, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.13807541131973267, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.13807514309883118, 0.13807514309883118, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007, 0.0013947015395388007] |
2018-011-14.json | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Di Sambelia, para petani menolak kemitraan perusahaan . Menurut mereka, kemitraan itu merugikan. Para petani memilih mempertahankan lahan garapan.Di Sambelia, katanya, perusahaan melakukan pembersihan dengan clear cutting. Lahan kritis dalam proses penanaman. “Semua masih baru hingga proses belajar.”Kala perusahaan masuk, katanya, kawasan juga kritis, warga masuk. Dia klaim, ada perusahaan justru bagian menghutankan kembali lahan gundul.Bagaimana dengan kebijakan perusahaan menyediakan bahan bakar kayu bagi petani tembakau mitra?Kuswanto mengklaim, sejak semula perusahaan menegaskan hutan sebagai penyangga. Tanaman utama adalah turi. Ia ditanam di lahan warga masing-masing, baik di pematang sawah, ladang dan kebun.Dalam tiga tahun, turi bisa panen dan jadi bahan bakar kayu mandiri, tanpa perlu mencari keluar.Meskipun begitu, meyakinkan petani menanam dan memanfaatkan turi tak mudah. Petani berasumsi, kayu yang baik untuk pembakaran seperti kayu asam. Akhirnya, petani berburu kayu, selain turi.“Inilah yang memicu maraknya penebangan pohon keras. Bahkan petani mitra perusahaan pun sulit diyakinkan dengan bahan bakar turi, kualitas pengovenan bagus.” Perlu ada solusi Markum, dosen Kehutanan Universitas Mataram bilang, perusahaan seharusnya bisa menyisihkan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) untuk riset bahan bakar alternatif.Metode pembakaran, katanya, memang menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Asap pembakaran mengganggu kualitas udara terutama oven tembakau berada di perkampungan yang bisa menganggu pernafasan warga sekitar. Apalagi kalau di kampung itu banyak oven.Setidaknya, kata Markum, perusahaan perlu riset mencari formula meminimalisir dampak pembakaran. Dari berbagai bahan bakar alternatif selain minyak tanah, perusahaan perlu riset mencari bahan bakar ramah lingkungan. | [0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.12147238105535507, 0.12147238105535507, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276, 0.0012269942089915276] |
2018-011-14.json | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Menurut Markum, kayu dari Pulau Lombok dan Sumbawa tidak ramah lingkungan. Bahkan, kerugian dari pembakaran menggunakan kayu itu tak sebanding dengan dampak ekonomi dari bisnis tembakau di Lombok.Dulu, katanya, warga pernah coba cangkang sawit. Di NTB tak ada perkebunan sawit tetapi didatangkan dari Kalimantan dan Sumatera.“Cangkang sawit yang pernah dipakai, menurut petani, api yang tak sebagus kayu. Di sinilah peran perusahaan melakukan kajian dan percobaan untuk menemukan model tungku yang kira-kira bisa memaksimalkan panas pembakaran cangkang sawit,” katanya, seraya bilang perlu riset untuk mencari kriteria cangkang sawit terbaik untuk pengovenan.Ahmad Rifai, DPP Serikat Tani Nasional (STN) mengatakan, pemerintah juga tak boleh berpangku tangan melihat kerusakan lingkungan karena penggunaan kayu berlebihan.Pemerintah, katanya, juga tak boleh membiarkan petani berjuang sendiri mencari bahan bakar untuk pengovenan tembakau. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, katanya, yang didapat pemerintah harus kembali ke petani dalam bentuk penyediaan bahan bakar alternatif.“Jangan habis dibagi-bagi ke daerah dan untuk program yang tak jelas bagi petani,’’katanya.Rifai mendesak, pemerintah dan perusahaan segera mencarikan alternatif pengeringan tembakau dengan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah dan perusahaan, katanya, tak boleh pelit mengeluarkan dana meriset teknologi yang memungkinkan pengeringan tembakau tanpa harus pakai pembakaran seperti sekarang.“Apakah itu mengggunakan energi panas matahari, listrik, atau teknologi lain.”Dia bilang, teknologi ini akan mahal, tak akan terjangkau petani. Untuk itulah, perlu ada upaya pengeringan tembakau tak melulu oleh petani, juga oleh perusahaan atau penyediaan fasilitas oleh pemerintah.Teknologi pengeringan ramah lingkungan itu, katanya, bisa mengurangi beban pemerintah dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dampak penebangan pohon masif setiap musim tembakau. | [0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.09792284667491913, 0.0009891161462292075, 0.09792284667491913, 0.09792284667491913, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.09792284667491913, 0.09792284667491913, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.09792284667491913, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.09792284667491913, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.09792284667491913, 0.09792284667491913, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075, 0.09792284667491913, 0.0009891161462292075, 0.0009891161462292075] |
2018-011-14.json | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) | Di Jawa, kata Rifai, pengeringan tembakau tak seperti di Lombok. Dia juga tak mengerti alasan perusahaan yang beroperasi di Lombok, memaksa petani harus mengeringkan tembakau dengan metode pembakaran.Menurut dia, perlu evaluasi sistem pengeringan dengan memasang gelantang (tembakau diikat pada sebuah tongkat, kemudian digantung seperti jemuran baju di dalam oven).“Apakah memungkinkan ada cara lain lebih menghembat bahan bakar tapi hasil lebih bagus? Setidaknya, bisa mengurangi bahan bakar yang harus disiapkan setiap musim tembakau. Jangan cuma mau enak beli yang sudah jadi saja,.”Jadi, bagaimana nasib lingkungan, hutan dan keselamatan warga di Lombok, ke depan? (Selesai) Keterangan foto utama: Tumpukan kayu sudah dipotong dan siap dijual ke petani tembakau di lahan konsesi HTI-CE PT Sadhana Arifnusa. STN menuding perusahaan juga menebang pohon hasil proyek reboisasi dan gerhan yang ditanam petani dan pemerintah. Foto: STN Lotim/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.1900191307067871, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.19001950323581696, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405, 0.001919385977089405] |
2022-040-08.json | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | [CLS] Aktivitas penangkapan ikan dengan cara ilegal, tak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan (IUUF) masih sulit untuk dihentikan sampai sekarang. Kegiatan tidak bertanggung jawab itu terus ada di berbagai wilayah perairan Indonesia, utamanya yang menjadi wilayah perbatasan antar negara.Salah satu perairan yang menjadi lokasi kegiatan IUUF, adalah laut Arafura yang secara administrasi masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718. Laut tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi penangkapan ikan yang potensinya masih besar.Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini sempat menjabarkan bahwa potensi sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI 718 mencapai 2.637.565 ton.Angka tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Akan tetapi, jumlah tersebut tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik, karena pada 2018 hanya sanggup maksimal 236 ribu ton saja yang berhasil dimanfaatkan.Masih belum optimalnya pemanfaatan SDI di wilayah perairan tersebut, terjadi karena perubahan kebijakan secara nasional terkait pengelolaan wilayah penangkapan di seluruh Indonesia. Perubahan itu berimbas langsung ke WPP-NRI 718 yang secara administrasi masuk wilayah Provinsi Papua dan Maluku tersebut.baca : Pengawasan Ekstra Ketat untuk Laut Arafura Dampak tersebut, menjadi fatal karena ada oknum tidak bertanggung jawab yang kemudian memanfaatkannya untuk kegiatan IUUF. Salah satu persoalannya, karena sampai sekarang tata kelola perikanan skala kecil belum terbangun dengan baik.Menurut Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, kondisi tersebut menempatkan Indonesia sedang menghadapi persoalan serius di laut Arafura. Salah satu persoalan yang dihadapi, adalah masih minimnya pendataan hasil tangkapan perikanan skala kecil. | [0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378] |
2022-040-08.json | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Terutama, hasil tangkapan pada kapal perikanan yang ukurannya di bawah 10 GT (gros ton),” ungkap Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan, belum lama ini di Jakarta.Permasalahan tersebut mengakibatkan persentase penangkapan ikan di laut Arafura yang tidak dilaporkan mencapai 29,39 persen. Kemunculan angka tersebut menegaskan bahwa ada pengelolaan perikanan yang tidak transparan di perairan tersebut.Dalam penilaian dia, aktivitas perikanan skala kecil sering diremehkan oleh banyak kalangan di dalam negeri. Padahal, kegiatan tersebut mempunyai kontribusi sosial dan ekonomi cukup signifikan, terutama dalam ketahanan pangan dan upaya pengentasan kemiskinan.Mengingat permasalahan seperti itu masih terus berlangsung dan belum ada jalan keluarnya, Pemerintah Indonesia dinilai perlu untuk segera melaksanakan perbaikan tata kelola perikanan skala kecil, terutama yang ada di WPPNRI 718.Bukan saja karena keterkaitan dengan kegiatan unreported, tapi juga tingginya tingkat kerentanan mereka,” jelas dia.baca juga : Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur Suhufan menerangkan, perlunya dilakukan perbaikan tata kelola, karena selama ini perikanan skala kecil selalu masuk dalam stigma sebagai kelompok masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.Dengan dilakukan perbaikan tata kelola, perikanan skala kecil diharapkan bisa mendapatkan dampak positif yang sangat luas. Bukan saja pada sektor perikanan, dampak positif juga diharapkan terjadi pada sektor ekonomi secara umum, dan sosial lainnya yang berkaitan dengan mereka.“Misalnya, infrastruktur pedesaan, teknologi informasi, kesehatan, dan pendidikan,” urai dia.Tentang angka persentase kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan oleh kelompok perikanan skala kecil, menurut dia itu adalah angka hasil kajian yang dilakukan DFW Indonesia di WPPNRI 718. | [0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.23404255509376526, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378, 0.0023640671279281378] |
2022-040-08.json | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Kajian dilakukan dengan menghitung nilai kerugian IUUF, terutama kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Untuk menghitungnya, dilakukan survei di dua daerah, yaitu Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.“Itu angka cukup signifikan,” tegas dia.Dalam melaksanakan survei, tim kajian fokus pada kelompok perikanan skala kecil yang menggunakan perahu ataupun kapal perikanan dengan ukuran di bawah 10 GT. Mereka yang masuk kelompok tersebut, dijadikan objek survei untuk mengumpulkan data-data.baca juga : Menjaga Laut Arafura dan Timor Tetap Lestari dan Berkelanjutan Suhufan menambahkan, tingginya angka hasil tangkapan yang tidak dilaporkan oleh perikanan skala kecil, menjadi penanda bahwa ada beragam masalah yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Indonesia di level skala kecil.Padahal, masalah yang muncul sekarang merupakan tambahan masalah yang sudah ada sebelumnya. Akumulasi tersebut, merupakan hasil tangkapan nelayan yang tidak tercatat karena dijual pada pasar lokal, dibuang, digunakan untuk umpan, atau untuk konsumsi pribadi.Terus berjalannya kegiatan penangkapan ikan tanpa melakukan pelaporan hasilnya, menjelaskan bahwa kelompok perikanan skala kecil memiliki karakteristik yang khusus, dan itu berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, dan kelembagaan perikanan pada tingkat lokal.“Kondisi itu menyebabkan terbatasnya pendataan atau pengungkapan informasi dari aktivitas perikanan skala kecil,” tutur dia.Sebab lain kenapa praktik tidak dilaporkan hasil tangkapan ikan, adalah karena WPPNRI 718 terlalu banyak memiliki pelabuhan tangkahan atau pelabuhan alternatif. Setidaknya, ada 13 pelabuhan tangkahan yang saat ini beroperasi.Selain faktor pelabuhan alternatif, faktor lain yang memicu adanya hasil tangkapan dari perikanan skala kecil yang tidak dilaporkan, adalah karena titik labuh antara kedua kabupaten yang menjadi tujuan survei. | [0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.30461564660072327, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.30461564660072327, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.3046150803565979, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483, 0.0030769207514822483] |
2022-040-08.json | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | “Ketiadaan tenaga pencatat atau pengawas perikanan yang bertugas secara rutin, jadi juga penyebabnya,” sebut dia.perlu dibaca : Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur Akurasi LaporanPeneliti DFW Indonesia Subhan Usman mengatakan terus berlangsungnya aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan di WPPNRI 718, adalah salah satunya karena terdapat aktivitas perdagangan gelembung (jeroan) ikan Gulama yang keluar dari Merauke dan tidak dilaporkan kepada otoritas perikanan setempat.Selain Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke, hasil tangkapan dan perdagangan juga tidak dilaporkan ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Ketiadaan laporan tersebut membuat angka dan data yang dicatat oleh otoritas menjadi tidak akurat. Apalagi, nilai dan volume dari perdagangan gelembung ikan di Merauke juga sangat besar. Untuk setiap kilogramnya, gelembung Gulama yang sudah kering dihargai Rp20 juta.“Angka tersebut mendominasi total hasil tangkapan yang disurvei kita, dan itu mencapai 47 persen,” jelas dia.Fakta lain yang berhasil diungkap, adalah bahwa hampir seluruh kapal perikanan yang tonasenya di bawah 10 GT di Merauke tidak melaporkan hasil tangkapan ikan. Mereka yang mau melaporkan, adalah perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran besar di atas 10 GT.Selain fakta di atas, DFW Indonesia juga menemukan fakta lain bahwa separuh kapal perikanan berukuran di bawah 10 GT yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru juga diketahui tidak melaporkan hasil tangkapannya kepada otoritas perikanan setempat.Pelaporan juga hanya dilakukan oleh perusahaan perikanan pembeli ikan,” ujar Subhan Usman.baca juga : Apakah Efektif Pola Baru Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut Indonesia? | [0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843347012996674, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.10843347012996674, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.0010952880838885903, 0.10843388736248016, 0.10843347012996674, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903, 0.0010952880838885903] |
2022-040-08.json | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Kemudian, fakta lainnya yang berhasil ditemukan tim adalah bahwa tidak ada data jumlah kapal perikanan yang pasti di WPPNRI 718. Fakta tersebut bersanding dengan fakta lain bahwa kapal yang terdaftar resmi masih rendah di WPPNRI 718.Jumlah kapal atau perahu perikanan di bawah 10 GT yang terdaftar sangat rendah,” tambah dia.Diketahui, saat ini kapal perikanan di bawah 7 GT yang terdaftar resmi di Kabupaten Merauke jumlahnya hanya mencapai 60 kapal saja, dan di Kabupaten Kepulauan Aru jumlahnya hanya mencapai 165 kapal.Padahal, menurut Subhan Usman, jumlah kapal perikanan yang ukurannya di bawah 7 GT dan saat ini beroperasi di WPPNRI 718 secara keseluruhan diperkirakan mencapai 1.000 unit kapal. Namun, angka tersebut tidak terdeteksi dengan baik, karena masih banyak yang tidak mau melaporkan.Persentase yang tinggi untuk hasil tangkapan yang tidak dilaporkan oleh perikanan skala kecil, menjadi gambaran betapa kompleksnya permasalahan yang ada di WPPNRI 718. Secara umum, dengan potensi yang masih besar, perairan WPPNRI 718 juga akan menjadi lokasi incaran untuk melaksanakan IUUF.Tetapi, kegiatan tidak bertanggung jawab tersebut akan terus ditekan agar semakin sedikit berjalan di perairan Indonesia. Tugas tersebut kini tengah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia melalui KKP yang sedang fokus menyiapkan penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur.Kebijakan yang sudah digaungkan sejak akhir 2021 itu, sampai sekarang belum diterapkan karena masih ada beberapa tahapan yang sedang dilaksanakan finalisasi. Dengan segala metode yang diklaim KKP bagus, kebijakan tersebut dijanjikan akan bisa meredam segala bentuk kegiatan IUUF. | [0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046156167984009, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.3046150505542755, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047, 0.0030769205186516047] |
2022-040-08.json | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Berdasarkan rencana, kebijakan akan diimplementasikan pertama kali di wilayah Timur Indonesia meliputi WPPNRI 718 (meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur), 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).baca juga : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut Penegakan HukumDirektur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Adin Nurawaluddin pada kesempatan sebelumnya menjelaskan, untuk mengawal program penangkapan ikan terukur, akan didorong penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum lain.“Itu diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Itu bukan hanya ranah KKP saja,” ungkap dia.Salah satu penguatan pengawasan adalah tidak memberikan ruang bagi praktik IUUF, yang dibuktikan dengan penangkapan 73 kapal pelaku IUUF, baik berbendera Indonesia maupun kapal berbendera asing dari Malaysia, dan Filipina sepanjang 2022.Dia menegaskan, untuk urusan IUUF, Indonesia sudah mengadopsi ketentuan dalam the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Adopsi aturan tersebut akan terus dijalankan untuk mencegah IUUF terus berkembang.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyebutkan bahwa kebijakan penangkapan terukur akan dikawal ketat melalui pengawasan berbasis teknologi. Tujuannya, untuk memastikan praktik kecurangan dan penangkapan berlebih (overfishing) tidak terjadi.Ada teknologi satelit, dan kapal pengawas di setiap zona dan terkoneksi dengan pesawat pemantau (air surveillance), sehingga tidak ada praktik penangkapan ikan yang melebihi kuota,” ucap dia. | [0.1900193691253662, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.1900193691253662, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.19001901149749756, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.19001901149749756, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.1900193691253662, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865, 0.001919384696520865] |
2022-040-08.json | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura | Terkait dengan pemantauan berbasis satelit yang saat ini sedang dalam proses pengembangan, dia menyebutkan teknologi tersebut akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi praktik penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, juga mampu mendeteksi sampah yang dibuang ke laut.Dia berharap, teknologi pemantauan berbasis teknologi tersebut bisa dioperasikan pada 2022 bersamaan dengan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Agar itu bisa diwujudkan, proses percobaan terus dilakukan dari sekarang.Selain melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, upaya untuk meredam aktivitas IUUF juga dilakukan melalui kolaborasi internasional dengan negara G20 dan negara Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU).Negara yang tergabung dalam dua kelompok di atas, secara bersama sudah berjanji untuk menerapkan standar perikanan yang bertanggung jawab dalam upaya untuk mencegah praktik IUUF. Dengan cara tersebut, diharapkan upaya pemberantasan IUUF di dunia bisa terus berlanjut.Perwakilan Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA-2) Handoko Adi Susanto menjelaskan, kerja sama regional dan internasional sangat dibutuhkan untuk dapat memenangkan perang melawan IUUF. ATSEA-2 sendiri ikut terlibat dalam kegiatan kolaborasi internasional melawan IUUF.Sebagai bagian dari komitmen pemberantasan IUUF, program ATSEA-2 fokus pada upaya melindungi keanekaragaman dan meningkatkan kualitas hidup melalui konservasi dan pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan.Saat ini, ada dua pendekatan yang bisa diterapkan bagi pelaku IUUF. Pertama, cara yang dilakukan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dengan penerapan sanksi administratif. | [0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993556380271912, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993556380271912, 0.15993496775627136, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993556380271912, 0.15993556380271912, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.15993526577949524, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515, 0.0016155054327100515] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.