Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Dalam waktu tertentu, Tini bersama ibunya menggarap sepetak tanah tegalan peninggalan keluarga, di tepi sungai. Di lahan sempit itu, Tini menanam jagung, cabai, dan padi yang khusus buat keperluan adat. Pada 2022, dia tidak garap kebun itu karena banjir.“Kalau tidak tanam padi biasa sakit orang [pamali]. Kadang anak yang sakit, cucu. Nanti kalau sudah tanam baru sembuh. Biar sedikit asal tanam,” katanya.Di Kabuyu, beras bukan untuk dijual dan hasil kebun dari lahan yang terbatas tak menjamin dapur Tini terus mengepul.Dia harus ikut kerja serabutan. Di Kabuyu, pilihan kerja bagi Tini tak banyak—jika itu ada.Tini ikut tetangga membasmi gulma yang tumbuh lebat di kebun Mamuang yang sedang peremajaan. Hampir saban pagi, dia ke kebun. Menyemprot ‘racun gulma’ dan membabat gulma, hingga matahari tepat di atas dan ‘menyengat’ tubuhnya.Tini diupah puluhan ribu sekali kerja.Di waktu lain, dia ikut borongan buruh harian, memanen sawit di kebun milik orang atau perusahaan. Jika sedang libur sekolah, Tini mengajak putra sulungnya. Jenis pekerjaan ini diringkas dengan istilah “makan gaji.”Sebagai tambahan uang, Tini berburu brondolan sawit. Memasuki setiap kebun yang habis panen. Memungut brondolan di balik rumput atau pelepah sawit. Buah demi buah. Putra sulungnya kadang-kadang ikut.Di Kabuyu, brondolan sawit menjadi primadona. Mencarinya tak butuh energi banyak. Perkilogram, dihargai Rp1.750.Biasanya Tini bisa mengumpulkan brondolan sampai tiga karung, per karung sekitar 40 kg. “Tambah-tambah uang untuk makan sama beli jajan anak-anak,” katanya.Brondolan adalah buah sawit, lebih kecil dari buah salak dan berwarna merah kecoklatan. Buah itu terkadang rontok dari tandan sawit.Di kebun-kebun yang sedang peremajaan, brondolan bertebaran seperti jatuh dari langit. “Biasanya kita masuk sembunyi-sembunyi. Kalau kita [orang dari perusahaan] dilihat pasti dimarahi,” katanya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Pilihan lain adalah tandan buah sawit, yang jauh lebih menghasilkan.Tetapi ‘memanen’ kebun perusahaan tanpa izin selalu punya risiko dalam banyak hal.Saya bertemu dengan Andi, bukan nama sebenarnya, remaja Kabuyu berusia 17 tahun. Sekitar tiga tahun lalu, Andi bersama sepupunya hendak ‘mengutil’ buah sawit di kebun Mamuang.Dia perlu duit.Mereka tiba di kebun dalam sergapan gelap. Andi lalu masuk menyusuri kebun, selagi sepupunya menjaga dari tepi jalan, tempat dia memarkir motor. Belum juga lama, nahas, mereka dipergok petugas perusahaan. Sepupunya kabur bersama motor, meninggalkan Andi di dalam kebun, terjebak gelap dan dua petugas.“Saya ditanya, dibawa ke pos.” Di pos, Andi diduga dipukuli. “Mukaku bengkak. Mataku tidak bisa terbuka. Besok pagi baru saya dilepas, pas dijemput sama ibu.”Saat itu, Andi berumur 14 tahun. “Mereka tahu kalau saya anak-anak, karena umur saya ditanya,” katanya.Dalam keterangan tertulis, perusahaan memastikan peristiwa yang diceritakan Andi tidak pernah terjadi.“…Mamuang … telah menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kegiatannya,” kata Husni.“Jika ada yang menuduh perusahaan melakukan pelanggaran HAM, tuduhan terhadap Mamuang sangat tidak berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.” ***Tini menjual brondolan itu ke pengepul yang berada di kampung. Dari sinilah, brondolan itu bercampur dengan sawit-sawit lainnya, kemudian dipasok ke pabrik sawit milik AAL, bikin minyak mentah.Mamuang tidak memiliki pabrik. Hasil panen akan dikirim ke pabrik milik anak usaha lain yang berdekatan, antara lain PT Pasangkayu, PT Letawa, atau PT Lestari Tani Teladan.Minyak sawit itu kemudian dibeli perusahaan lain. Berkelindan dalam rantai pasok lintas batas, berakhir dan bercampur menjadi produk-produk rumah tangga, juga anak-anak. Berjejer di etalase toko dan pasar dengan berbagai merek: susu formula, sereal, kudapan coklat, sampo, sabun, minyak goreng, hingga jajanan anak berharga murah.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Pada Oktober 2022, Nestlé, raksasa perusahaan produsen makanan dan minuman asal Swiss, berencana tak lagi memasukkan tiga anak usaha AAL, yang beroperasi di Sulawesi Barat dan Tengah, dalam daftar pemasok tidak langsung mereka.Kebijakan itu menyusul surat dari 55 organisasi yang melayangkan tuduhan terhadap tiga anak usaha AAL itu telah “melanggar HAM,” berupa “perampasan wilayah kelola rakyat, kriminalisasi, perkebunan ilegal, dan perusakan lingkungan hidup.”Surat ini ditujukan kepada Forest Positive Coalition, bagian Costumer Goods Forum (GFC), sebuah konsorsium merek konsumen ternama dunia, di mana Nestlé menjadi anggota.Dalam situsnya, Nestlé telah mencantumkan Mamuang, sebagai “perusahaan rantai pasok hulu yang tidak lagi bekerja sama dengan kami.”Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, perusahaan perusak lingkungan yang berpraktik tanpa izin ditindak tegas. Perusahaan juga wajib melakukan pemulihan hutan yang mereka rusak.“Indonesia mengorbankan lingkungan dan hak rakyat atas pola konsumsi.” Liputan ini bagian dari program beasiswa bagi jurnalis yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak 2022. ****** **** [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-024-19.json	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya \| [CLS] Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, serta The Aspinall Foundation, melepasliarkan tujuh individu lutung jawa (Trancypithecus auratus) ke hutan lindung RPH Sumbermanjing Kulon, Malang, Jawa Timur, Jum’at (30/9/2016).Lutung jawa ini dibagi dalam dua kelompok tatanan keluarga, yaitu kelompok lutung jawa jantan bernama Gimo (7,5 tahun) dengan betina bernama Luna (4,5 tahun) dan Ulfa (15,5 tahun). Sedangkan kelompok lain terdiri dari pejantan bernama Eman (3,5 tahun), serta betina bernama Desi (3 tahun), Cici (2,5 tahun), dan Mimi (2 tahun).Kepala Resor RPH Sumbermanjing Kulon, Suroso mengatakan, lutung yang dilepasliarkan ini merupakan satwa sitaan BKSDA dan yang diserahkan masyarakat. “Setelah direhabilitasi di Javan Langur Center dan mampu beradaptasi, mereka dilepasliarkan ke hutan lagi.”Suroso berharap, pelepasliaran ini akan menambah individu lutung jawa di alam liar, terutama dari perkembangbiakan baru di alam liar. “Satwa yang dilindungi dan terancam punah ini, jumlahnya berkurang akibat perburuan.”Sebelum dilepasliarkan, lutung jawa ini telah menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan di Javan Langur Center, Batu, seperti pemeriksaan fisik, TBC, parasit, dan kultur bakteri. Menurut Project Manager Javan Langur Center (JLC), The Aspinall Foundation Indonesia Program, Iwan Kurniawan, pelepasan ini telah melalui sejumlah tahap dan pemeriksaan kesehatan. Tujuannya, memastikan kesiapan satwa tersebut hidup di alam liar. “Jadi sudah melalui tahapan pemeriksaan dan sosialisasi. Secara medis juga baik.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-024-19.json	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya \| Dipilihnya hutan lindung RPH Sumbermanjing Kulon yang berada di wilayah Perhutani KPH Malang, karena merupakan hutan hujan tropis dataran rendah dengan jenis dan beragam vegetasi. Di hutan itu, ada sekitar 104 jenis tumbuhan yang 85 persennya merupakan pakan lutung jawa. “Kita prioritaskan di sini sambil menjaga ekosistem hutan tropis tersisa di Malang selatan. Lebih kurang 1.000 hektare luasnya,” ujar Iwan di Malang.Selain di Malang Selatan, pelepasliaran lutung jawa juga dilakukan di hutan lindung Coban Talun dan Tahura R. Soerjo, Batu. Upaya konservasi hutan yang menjadi habitat lutung jawa, dilakukan The Aspinall Foundation Indonesia Program sekaligus memantau perkembangannya di alam liar. Sepanjang 2016, sudah 15 lutung jawa yang dilepasliarkan ke alam serta 45 individu yang dilepaskan The Aspinall Foundation bersama BKSDA Jawa Timur sejak 2012.Iwan mengatakan, dari pelepasliaran di 2015 dan 2016 di Malang selatan sebelumnya, sudah ada dua individu hasil perkembangbiakan di alam. Sementara di hutan lindung Coban Talun, terdeteksi tiga individu baru. “Artinya, perkembangbiakan di alam sudah ada, dengan catatan tidak diganggu perburuan dan perambahan.”Rehabilitasi Lutung jawa merupakan jenis monyet pemakan daun yang banyak terdapat di Pulau Jawa. Sifatnya arboreal karena beraktivitas di atas pepohonan. Secara khusus, lutung jawa di Jawa Timur memiliki perbedaan dengan lutung jawa di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hanya di Jawa Timur ada lutung jawa berwarna oranye, selain berwarna hitam. Ini yang menjadi daya tarik, sehingga banyak diburu dan dicari orang sebagai binatang peliharaan.Lutung jawa memegang peran penting di alam, terutama sebagai satwa yang membantu peremajaan tanaman atau pohon di hutan, seperti halnya peran burung yang menebar benih. “Satwa ini suka makan bagian tanaman muda, sehingga cepat tumbuh tunas,” tukas Iwan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2016-024-19.json	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya \| Sejak 1999, lutung jawa dimasukkan sebagai satwa yang dilindungi negara, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 733/Kpts-11/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa sebagai Satwa Dilindungi. Diperkuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lutung jawa pun masuk CITES Apendix II.“Di Jawa Timur, lutung jawa tersebar di berbagai tempat. Khusus lutung jawa oranye banyak ditemukan di di semenanjung Blambangan atau Banyuwangi, Gunung Raung, gunung Argopuro, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Tahura R. Soerjo, serta Gunung Kelud.”Iwan menuturkan, pelepasliaran lutung jawa ke alam butuh waktu tidak sebentar dan proses tidak mudah. Kebanyakan, lutung jawa yang dirawat di Javan Langur Center, Batu, kondisi fisik dan kesehatannya berbeda. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk menentukan langkah penanganan. “Ada yang secara fisik kusam dan bau, atau berpenyakit tertentu. Kalau kondisinya tidak bagus direcovery hingga sembuh.”Di JLC, lutung menjalani pemeriksaan sebelum dilepasliarkan. Seperti pemeriksaan kesehatan tiga tahap. Yaitu, pemeriksaan saat baru datang, tiga bulan saat karantina, serta pengecekan sebelum dilepasliarkan.Selain itu, ada juga sosialisasi dan penggabungan untuk membentuk kelompok keluarga. Tujuannya, agar lutung jawa mampu bertahan hidup dan berkembangbiak di alam. Pada masa sosialisasi ini dikenalkan pakan alami, pengayaan kandang dengan memberi percabangan seperti pepohonan tempat hidup aslinya, serta penggabungan dengan individu lain.“Proses penggabungan pun tidak mudah, kadang tidak cocok. Butuh waktu enam bulan hingga setahun, yang tentunya bergantung pada karakteristik masing-masing individu.”	[0.0, 1.0, 0.0]
2016-024-19.json	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya \| Menurut Iwan, secara sifat, lutung jawa suka hidup berkelompok, ada satu jantan dengan beberapa betina. “Berbeda dengan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang dalam satu kelompok ada jantan alfa, beta, dan gamma, yang kalau rajanya tidur, jantan lain bisa kawin dengan betina lain.”Berdasarkan pantauan The Aspinall Foundation 2010, populasi lutung jawa di Jawa Timur sekitar 2.700 individu. Upaya mengembalikan lutung jawa ke alam liar hasil perburuan maupun perdagangan terus dilakukan. “Rata-rata, lutung jawa yang diperdagangkan di Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, hingga Jakarta, adalah lutung dari Jawa Timur,” tegas Iwan. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| [CLS] “Baru lagi kita bicarakan, dah ada 65 (kejadian kebakaran-red),” kata Alan, pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru. Dia terburu-buru menghabiskan makanan, ditambah satu tusuk telur puyuh. Alan bergegas ke kantornya, hanya ratusan meter dari tempat sarapan.Stafnya bergegas ambil barisan begitu Alan turun dari sepeda motor. Alan langsung beri aba-aba dan beritahu ada titik api di belakang Pergudangan Platinum Jalan Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.“Delapanenam (mengerti-red) komandan,” kata jajarannya serentak. Alan adalah Komandan Regu Tangguh.Kamil dan Wahyu, anggota Regu Tangguh, berangkat paling awal bersepeda motor memastikan lokasi.Enjer, Zulfan, Rozi termasuk Alan, nyusul dengan mobil pemadam kebakaran. Sepanjang jalan sirine berbunyi. Alan beberapa kali menghubungi Anton, orang yang mengirim informasi kebakaran lahan.Setelah sampai depan Pergudangan Platinum, tak ada tanda-tanda kebakaran. Alan kembali menghubungi Anton. Rupanya, salah informasi. Kebakaran dekat Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru atau persis di samping waduk penampung banjir. Mobil pemadam kebakaran balik arah lebih kurang satu kilometer ke belakang.Kamil dan Wahyu, paling awal tiba. Mesin pompa langsung diturunkan menyedot air dari dalam parit tepi jalan. Satu persatu selang air dibentang dan disambung sampai ke titik api. Zulfan dan Rozi bagian nyemprot gambut yang masih berasap. Enjer jaga mesin pompa, Kamil dan Wahyu jaga Y Connection atau panel pembuka dan penutup sambungan air.Lokasi ini sudah 14 hari terbakar, sedikit lagi sampai di belakang rumah Heri, yang numpang di lahan orang sekaligus buka kedai harian dan cucian kendaraan. Hari pertama api muncul, sekitar Minggu siang, istri Heri sempat kaget dan lari panggil petugas pemadam karena angin bawa api ke belakang rumah. Beruntung tim pemadam BPBD cepat pindah ke titik itu.	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Meski sudah berminggu-minggu, asap tetap keluar dari bekas gambut dan sisa-sisa kayu yang hangus, hujan belum turun ditambah cuaca panas dan angin kencang. “Sampai jadi bubur gambut ni kita siram, besok kalau tak hujan berasap lagi di sini,” kata Zulfan, sambil menyemprot air ke gambut yang berasap.Lebih kurang satu jam kemudian, personil Bhabinkamtibmas Polsek Payung Sekaki datang menghampiri. Dia beritahu di seberang jalan atau depan pintu gerbang terminal arah barat juga ada api kecil mulai menjalar. Mendengar kabar itu, setelah semua asap benar-benar hilang, tim bergegas menuju lokasi. Mesin pompa dimatikan, sambungan selang dilepas dan langsung digulung. Jaraknya tak jauh, hanya selemparan batu dari depan rumah Heri. Alan tak ikut tim ke lokasi ini karena harus mengurus keperluan anggota di kantor.Kali ini air yang digunakan langsung dari tangki mobil sembari menyedot air dari parit tepi jalan.Tak jauh dari titik kebakaran ini, Jumat 9 Agustus lalu, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, bersama jajaran polda, mengumumkan 30 tersangka kasus karhutla yang mereka tangani sejak Februari 2019. Lima orang juga dihadirkan di lokasi bekas terbakar.Kapolda Riau juga mengumumkan PT Sumber Sawit Sejahtera sebagai tersangka. Polda juga memastikan akan ada satu perusahaan lagi akan jadi tersangka.Tak lama mereka di sini. Setelah api berhasil dijinakkan, selang air kembali ditarik dan digulung. Kamil sempat baring di tepi parit dan Rozi mengajak saya cerita.Dia bilang, masyarakat kurang membantu. Tim pernah kehausan dan minta air tapi tak diberi. “Kami tarik dan gulung lagi selang. Untung polisi datang dan bagi air ke anggota. Akhirnya, siram lagi,” kata Enjer.Cerita Enjer ada benarnya. Seharian mengikuti BPBD Pekanbaru ke titik api, tak ada masyarakat yang ikut bantu padamkan.Heri dan istrinya, mengaku takut dan tak ada peralatan. “Tak mungkin pakai ember,” kata Heri.	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Baru saja masuk Jalan HR Subrantas, Alan kembali memberitahu ada kebakaran di Jalan Pesantren, di RT 03 RW 09, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya.Alan bilang, api sudah mendekati rumah warga.Beberapa meter dari Puskesmas, Alan tiba dengan sepeda motor dan langsung bergabung dalam mobil pemadaman. Wahyu dan Zulfan, turun gantian bawa sepeda motor. Alan minta tim Damkar Pekanbaru padamkan ke Delima. Ke Jalan Pesantren, sudah menunggu Pelda Yudha Komandan Tim 5 Kodim 0301 Pekanbaru dan sejumlah personil polisi.Di sini, lahan terbakar adalah kebun sawit yang diselimuti semak. Di sebelahnya kebun jambu dan lahan pembibitan sawit. Kebakaran terjadi sejak satu minggu sebelumnya.Tak ada warga membantu padamkan api. Penghuni rumah yang dekat dari lokasi kebakaran menyebut, api mulai muncul malam hari ketika dia bermalam di rumah mertuanya yang beberapa ratus dari titik api. Tentara dan polisi menemukan parang dan cangkul saat nyemprot air.Sembari pemadaman, sebagian tim juga mencari tahu pemilik lahan pada penghuni rumah. Tiga satpam perusahaan datang.Kata mereka, lahan itu milik perusahaan tempat mereka bekerja dan tengah bersengketa dengan masyarakat yang merambah dengan membangun rumah serta menanam di situ.Api dapat dipadamkan tak sampai setengah jam. Waktu menunjukkan pukul 3.00 sore. Regu Tangguh sedianya hendak kembali ke kantor karena tak ada lagi informasi titik api. Baru beberapa meter, panggilan dari Tim Damkar Pekanbaru, masuk ke telepon genggam Alan. Kali ini 65 di RT 02 RW 16 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai.BPBD Pekanbaru punya tiga regu yang bergerilya padamkan api sampai ke perbatasan yang masih dapat dijangkau. Selain Regu Tangguh, ada Tanggap dan Tangkas. Pemadaman dan patroli 24 jam. Tiap regu dapat jatah 12 jam tiap hari. Terkadang, juga nambah jam bila satu regu tak dapat mengatasi banyak titik api.	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Luas kebakaran di Pekanbaru, mulai Januari sampai 19 Agustus 2019, mencapai 112,38 hektar. Kecamatan Rumbai, paling luas, 44, 06 hektar. Diikuti Tenayan Raya 23,71 hektar, Payung Sekaki 19, 68 hektar , Tampan 11,22 hektar, Rumbai Pesisir 3,53 hektar, Bukit Raya 1,91 hektar, Marpoyan Damai 1,19 hektar dan Lima Puluh 0,5 hektar. Sedangkan di perbatasan Pekanbaru dan Kampar, karhutla sudah 6,586 hektar. Polresta Pekanbaru sudah menetapkan tiga tersangka. Kebakaran di SultraKarhutla juga terjadi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sedikitya ada empat hektar hutan terbakar berdasarkan data Dan Ops Manggala Agni.Kebakaran di Konsel terjadi di dua titik, yakni, Desa Matandahi, dan Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinangge.Komandan Operasi Manggala Agni Daerah Operasi Tinanggea, Yanuar Fanca Kusuma, mengatakan, api di dua titik berhasil dipadamkan. Meskipun begitu, tak menutup kemungkinan muncul tiik api lagi.“Hari ini kami pemantauan kembali menggunakan drone,” katanya, awal Agustus. Sengaja dibakar?Manggala Agni membeberkan data kebakaran hutan di Sultra sejak Januari-Agustus 2019 ini, seluas 97 hektar. Dia memprediksi karhutla masih terjadi karena kemarau masih berlangsung.Dari lahan terbakar, katanya, hasil pemeriksaan, rata-rata karena kesengajaan oknum. “Kami menduga, kebakaran lahan di Sultra karena faktor kesengajaan untuk pembukaan lahan perusahaan. Kalau faktor alami di Sultra itu enggak ada. Kalau kita duga ya, memang sengaja dibakar,” katanya.Yanuar meminta, pemerintah daerah lebih giat sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penegak hukum, katanya, juga harus gigih menindak tegas dan menyelidiki penyebab kebakaran.“Kita memang harus bersinergi semua. Apalagi ini baru saja ada instruksi presiden. Di Sulawesi, cuma Sultra yang dipanggil. Artinya, ini warning buat kita.”	[0.5, 0.5, 0.0]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Yanuar mengatakan, sering kali memadamkan api di wilayah izinhak guna usaha. Terakhir, tim patroli mengecek karhutla di perkebunan milik PT. Kilau Indah Cemerlang.“Ini sering kami temukan. Dalam wilayah KIC ini vegetasi savana dan semak tepi hutan.”Gubernur Sultra, Ali Mazi, memimpin langsung upacara pencegahan karhutla di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Jumat (16/8/19). Ali menekankan, penting menjaga hutan dan lahan.“Kami akan evaluasi dan koordinasi pencegahan. Kami belum bisa memastikan apakah disengaja tau tidak. Kami akan evaluasi dan mengecek semua. Kami undang semua seperti Manggala Agni dan penegak hukum. Kami cek apakah ada kesengajaan,” katanya.Di Kolaka Timur, kata Ali, ada gambut dan kebakaran serta masuk areal perusahaan perkebunan. Pencegahan karhutla, seperti apa? Karhutla tahun ini, tak hanya terjadi di Indonesia, juga di berbagai negara lain. Di Amerika Serikat, Australia, Spanyol, Rusia dan Kanada, juga terjadi kebakaran hutan dan pemukiman. Kabut asap juga terjadi Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Malaysia dan Indonesia.Eva Famurianty, Kepala Seksi Peringatan dan Deteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, mengatakan, dibandingkan 2015 titik api 2019 turun, kalau dibanding 2018 naik.“Luasan indikatif karhutla 2019 diperkirakan 135.747 hektar,” katanya, baru-baru ini.Data ini didapat dari citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran titik api (hotspot), dan laporan hasil cek lapangan serta laporan pemadaman Manggala Agni.Berdasarkan satelit Terra Aqua Modis, terjadi penurunan titik api pada 2019, dibanding 2015 sebanyak 66,93% (4.189). Ada kenaikan pada 2019 dibanding 2018 sebanyak 54,71% (732).Berdasarkan satelit NOAA (ASMC) penurunan titik api 2019 dibanding 2015 tercatat 81,65% (4.337), dibandingkan 2018 ada 10,46% (102 titik api).	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Dalam rapaat terbatas awal Agustus lalu di Istana Presiden, Presiden Joko Widodo mengingatkan, kembali kerugian karena karhutla empat tahun lalu mencapai Rp221 triliun.“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.Eva bilang, atensi presiden soal aturan main karhutla tetap sama pada 2015. “Terkait pangdam, kapolda, danrem, dandim dan kapolres, yang tak bisa mengatasi masalah karhutla akan dicopot,” katanya.Hal itu, mengingat betapa besar kerugian ekonomi karena karhutla.Presiden menekankan, prioritas pencegahan melalui patroli dan deteksi dini, penataaan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan buat embung untuk tahan kemarau. Selain pemadaman, Jokowi juga meminta penegakan hukum terus ditingkatkan.Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan karhutla? Eva mengatakan, pemerintah memperbanyak aksi pencegahan di tingkat tapak dengan sinergi semua pihak.Selain pemadaman di darat dan udara, juga pengurangan risiko karhutla melalui pemanfaatan bahan bakaran, sosialisasi dan kampanye untuk penyadartahuan pencegahan karhutla. Juga, pelatihan dan pembentukan brigade pengendalian karhutla di tingkat tapak, penguatan teknik pencegahan karhutla, patrol rutin dan terpadu. Ada juga informasi peringatan dini dan deteksi dini, penanganan pasca kebakaran hutan lahan serta dukungan pemerintah pusat untuk daerah. Deteksi diniSistem monitoring titik api KLHK, dari citra satelit MODIS, SNPP dan NOAA yang disediakan Lapan dan NASA. Sistem peringkat bahaya kebakaran dan data prediksi cuaca disediakan BMKG.Hasil monitoring periode 1 Januari-23 Juli 2019, memperlihatkan muncul asap mulai 14 Februari di Bengkalis dan Kepulauan Meranti (Riau). Asap meluas dengan muncul asap di Indragiri Hilir, Dumai, Siak, Rokan Hilir dan Pelalawan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Pada Maret 2019, asap terdeteksi di Riau meliputi Kep. Meranti, Dumai, Pelalawan, Bengkalis, dan Siak. Di Kalimantan Barat, asap terdeteksi di Kubu Raya dan Sambas.Pada April asap terdeteksi di Natuna, Kepulauan Riau. Pada Mei, asap kembali terdeteksi di Sambas, Kubu Raya dan Melawi. Begitu juga pada Juli asap juga terdeteksi di Kubu Raya, Melawi, Bengkalis, Palangkaraya dan Pulang Pisau.“Monitoring hotspot dapat melalui web sipongi KLHK, Lapan, BMKG dan BNPB. Ini juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi android,” kata Eva, sembari menambahkan informasi juga disampaikan melalui SMS kerjasama dengan Kemenkominfo.Selain itu, juga ada sistem informasi muka air tanah gambut (Simatag) untuk monitor keberhasilan pemulihan fungsi ekosistem gambut melalui pengumpulan database pemantauan tinggi muka air tanah dan curah hujan di areal konsesi mapun lahan masyarakat.Database ini mengelola data pemantauan dari 9.603 titik pengamatan tinggi muka iar tanah yang tersebar di seluruh Indonesia dan perbarui kontinu melalui aplikasi pada gadget. Data ini berguna untuk pemulihan ekosistem gambut, pembinaan dan perbaikan tata kelola air di ekosistem gambut, dan pemantauan kemajuan pelaksanaan pemulihan eksosistem gambut. Juga, pengawasan, penegakan hukum dan perhitungan penurunan gas rumah kaca di lahan gambut.Upaya deteksi dini dengan kamera CCT thermal, katanya, juga dilaksanakan KLHK di beberapa wilayah rawan kebakaran.“KLHK juga melengkapi Manggala Agni dengan drone untuk mendukung monitoring dan pemantauan lokasi rawan kebakaran.”Di gambut, pemantauan kerawanan dengan sistem pemantauan gambut, meliputi tinggi muka air, kelembaban, curah hujan, yang ditempatkan di lokasi rawan padan provinsi prioritas.Data bisa per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Pengaktifan satgas penanggulangan bencana, katanya, juga sudah jalan. Pengerahan satgas gabungan diinisiasi BNPB dengan pengerahan 1.500 personil gabungan TNI, Polri, BPBD dan masyarakat.“Ini sudah di Sumsel, Riau, Kalbar dan Kalsel. Disusul Kalteng dan Jambi.”Untuk pencegahan karhutla, kata Eva, dibuat tim patroli terpadu terdiri dari lima atau enam orang dari unsur masyarakat, TNI, Polri, dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat. Tugasnya, monitor kawasan, sosialisasi, pencarian informasi, dan pemetaan masalah, cek lapangan, dan pemadaman dini jika kebakaran.Laporan harian, melalui aplikasi Whatsapp dan tertulis bertingkat dari desa, daops, balai dan pusat.Untuk upaya pemadaman saat ini setidaknya ada 23.144 personil di Sumatera dan Kalimantan. Awal Agustus ini, personil Manggala Agni di berbagai daops telah memadamkan api di Kampar, Kota Dumai, Tanjung Jabung Timur, Sambas, Mempawah, Pulang Pisau, dan Tanah Bambu.Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, mengatakan, pencegahan kebakaran hutan perlu dalam arti sesungguhnya. Definisi pencegahan, katanya, perlu ditegaskan sebagai tindakan preventif hingga kebakaran tak sampai terjadi.“Bukan mencegah kebakaran jadi lebih luas,” katanya.Mengingat kecenderungan karhutla terus terjadi di Kalimantan Barat, katanya, upaya pengendalian harus serius dan benar-benar jalan sistematis serta terencana.“Perhatian terus menerus dan serius pemerintah daerah suatu keharusan.” Pengelolaan gambut tanpa bakarSalah satu cara menghindari kebakaran di lahan gambut, jangan kelola gambut dengan cara membakar. Akhmad Tamanruddin , petani dari Kalampangan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menanam di lahan gambut tanpa bakar. Lahan Taman, sapaan akrabnya, terlihat tinggi, tertata rapi, dengan tanaman beragam di lahan seluas dua hektar.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Dalam rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan, Taman, adalah binaan dari Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru, Kalteng, berhasil mengembangkan lahan dengan membuat media tanam (mineral dressing). Ia terdiri dari tanah subur, dolomit, dan kotoran ternak, dan pakai pupuk organik.Dia sebutkan tahapan kelola gambut tanpa bakar, yakni, lahan sudah bersih dari akar pakis (kalakai) dibuat guludan (baluran) dengan lebar maksimal sedepa. Tujuannya, agar guludan bersih di kedua sisi.“Lalu, buat lubang tanam dengan jarak menyesuaikan kebutuhan tanaman, misal cabai 40 x 40 cm,” katanya. Kemudian, dalam lubang tanam diberi media tanam yang sebelumnya sudah disiapkan, satu genggam per lubang tanam.Perawatan guludan dengan mengembalikan tanah guludan yang sempat terbawa air hingga berada pada bawah guludan, kembali ke atas.Marinus Kristiadi Harun, peneliti Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Banjarbaru, mengatakan, kelola lahan gambut dengan pendekatan wanatani (agroforestry) seperti Taman. Dia memanfaatkan tanaman keras seperti jelutung rawa dan tanaman pertanian, seperti cabai, jagung dan ubi kayu.“Lahan gambut Pak Taman secara teori termasuk kubah gambut tetapi sudah jadi lahan pertanian. Untuk itu, katanya, sistem wanatani bisa jadi salah satu budidaya yang ramah lingkungan. Sistem ini, katanya, mampu menjembatani fungsi produksi dan fungsi perlindungan (konservasi) di lahan gambut. Dia bilang, sesuai prinsip kelestarian, sesuatu bisa lestari berkelanjutan bila ada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi,” katanya.Balitbang, katanya, juga mengembangkan beberapa sistem pertanian tanpa bakar, seperti pembuatan bahan organik lahan dengan gulma lahan dan semak belukar. Bahan organik itu, katanya, dapat diolah jadi barang bernilai ekonomi.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Dia contohkan, produk dengan media tanam, pupuk hayati, kompos blok, dan pelet energi. Pupuk ini, katanya, telah dikembangkan di Tumbang Nusa dan pelet di Sebangau Mulya, Kalimantan Tengah.Ada juga lewat pendekatan agrosilvofishery, seperti dilakukan Roudhatul Jannah. Sistem ini, mengawinkan tanaman dengan budidaya perikanan. Dalam kolam ikan, Roudhatul beternak gabus, sepat dan gurami. Ikan tak hanya untuk konsumsi namun limbah sebagai pupuk. Air kolam yang tercampur limbah ikan disalurkan menuju bak sebagai pupuk organik tanaman yang disiapkan pada guludan. Dia menanam seperti seledri, selada, dan segau, tanaman khas Kalteng. Keterangan foto utama: Anggota polisi dan manggala agni melakukan pemadaman api di wilayah Konawe dan Kolaka Timur. Foto: Manggala Agni [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2020-045-01.json	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi \| [CLS] Dua pekan lalu, publik Indonesia dikagetkan dengan munculnya pemberitaan tentang penjualan pulau Malamber di Provinsi Sulawesi Barat. Transaksi bisnis tersebut diduga kuat dilakukan secara ilegal, karena transaksi yang dilakukan tidak memiliki kejelasan dan tidak ada sinkronisasi antara penjual dengan pembeli.Bagi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), jual beli pulau yang kembali muncul sekarang, bisa mengindikasikan bahwa mega transaksi bisnis itu sedang sangat diminati oleh para pemburu pulau. Terutama, pulau yang letaknya berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya ada calon Ibu Kota Negara baru, Kabupaten Penajam Paser Utara.Dinamisator JATAM Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengatakan, aksi jual beli pulau di sekitar Kaltim diduga akan semakin kuat menjelang rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara. Aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari momen tersebut.“Hal tersebut dimanfaatkan oleh segelintir pejabal lokal untuk mendulang keuntungan atau memperkuat posisi politik dia di masa datang,” ungkap dia pekan lalu di Jakarta.Dugaan itu diungkapkan Pradarma, karena pulau Malamber yang mendadak ramai dibicarakan beberapa pekan terakhir, adalah salah satu pulau yang letaknya strategis dan berdekatan dengan lokasi ibu kota yang baru di Kaltim. Pulau Malamber sendiri masuk dalam gugusan Kepualuan Bala-Balakang atau Balabalakang.Sebagai pulau strategis, Malamber bersama gugusan pulau lainnya di Balabalakng diyakini akan menjadi pulau diperhitungkan karena ada dalam jalur penting untuk rute logistik di wilayah Timur Indonesia dan Indonesia Tengah. Selain itu, juga akan menjadi pulau transit yang bisa dikunjungi oleh wisatawan dan diplomat Indonesia saat akan masuk ke atau keluar dari Ibu Kota baru.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-045-01.json	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi \| Dengan kata lain, Pradarma ingin mengatakan bahwa saat ini wilayah Kaltim dan sekitarnya sudah menjadi salah satu wilayah yang banyak diincar untuk dijadikan investasi. Imbasnya, pulau-pulau yang ada di sekitar Kaltim juga menjadi buruan banyak investor ataupun para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya.Contoh paling mudah dari dugaan terjadinya aksi privatisasi lahan, adalah dengan banyaknya papan penanda yang ditancapkan di wilayah pesisir Teluk Balikpapan. Papan-papan tersebut bertuliskan kepemilikan lahan kepada seseorang atau kelompok.baca : Abrasi Ancam Pulau Ambo, Bagaimana Keseriusan Pemerintah? Politik dan BisnisPradarma menjelaskan, di sepanjang pantai Balikpapan saja, terdapat wilayah kavling yang kepemilikannya diberikan kepada beberapa perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Selain itu, di lokasi yang sama, areal yang sudah dimiliki swasta itu juga ada pemberitahuan perizinan penimbunan kawasan pesisir untuk proyek pembangunan jalan raya pesisir (coastal road) sepanjang 8.500 meter.“Padahal, pembangunan tersebut menghilangkan sempadan pantai dan merampas ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir,” jelas dia.Praktik seperti itu, diduga kuat karena ada kaitannya dengan kepentingan politik untuk kekuasan di Kaltim dan bahkan ke luar Kaltim. Oleh itu, praktik jual beli pulau yang ada di sekitar Kaltim menjadi indikasi kuat adanya kepentingan politik.Dugaan itu muncul, karena pembelian pulau Malember di Kepualuan Balabalakang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. Nama tersebut juga diketahui menjadi figur penting pada alokasi utama Ibu Kota Negara yang baru di Penajam Paser Utara.Abdul Gafur diketahui menjadi bagian dari dinasti politik yang baru di Kaltim. Ia dan keluarganya memiliki tentakel kekuasan politik dan bisnis sekaligus di berbagai kabupaten/kota, hingga meluas ke Sulawesi Barat.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-045-01.json	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi \| Selain di Kaltim, nama Abdul Gafur juga mulai dikenal luas di Sulbar melalui kekuasaan bisnis dan politik. Termasuk, dugaan pembelian pulau Malamber yang sudah menjadi sorotan publik secara nasional. Bukan saja karena Kepulauan Balabalakang merupakan kawasan konservasi perairan, tapi juga karena pembelian pulau tidak dibenarkan di Indonesia.Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menjelaskan, praktik penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia, baik kepada asing ataupun non asing, dinyatakan melanggaran konstitusi Republik Indonesia.Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”Dengan demikian, Susan menyebut kalau penjualan pulau kecil seperti di Balabalakang adalah bertentangan dengan konstituri RI, di mana pulau tidak bisa dimiliki secara perseorangan. Di dalam falsafah konstitusi RI yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, tidak dikenal konsep kepemilikan pribadi.Menurut dia, Kepemilikan pulau kecil secara pribadi di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU 27/2007. Dalam UU ini juga ditetapkan bahwa batas pasang atas pulau dan batas pasang bawah pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan.“Lebih jauh diatur pula bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari,” ucap dia.Untuk itu, Susan mendesak berbagai pihak yang terlibat di dalam praktik penjualan pulau malamber untuk segera diusut dan dihukum secara tegas karena telah melanggar konstitusi Republik Indonesia. Dia berharap semua yang terlibat tidak kebal hukum, baik itu penjual maupun pembeli pulau Malamber. Konservasi Perairan	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2020-045-01.json	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi \| Selain melanggar konstitusi RI, publik Indonesia menyorot tajam penjualan pulau Malamber kepada pemilik perseorangan, karena pulau tersebut menjadi bagian dari Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Bala-Balakang.Status tersebut tercatat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2037.Secara administrasi, pulau Malamber berada di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Namun secara geografis, pulau ini berada di Selat Makassar di lepas pantai timur Kalimantan, tepatnya di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.Pulau Malamber menjadi bagian dari gugusan pulau Balabalakang yang terdiri dari 16 pulau dan luasnya tercatat mencapai 1,47 kilometer persegi (km2). Mayoritas penduduk yang menghuni gugusan pulau tersebut adalah suku Bajau, yaitu suku yang dikenal hidup di kawasan perairan.Pulau Malamber sendiri terbagi menjadi dua, yakni Malamber Besar dan Malamber Kecil. Malamber Besar menjadi satu dari 10 pulau yang berpenhuni di Bala-Balakang, dan Malamber Kecil menjadi bagian dari enam pulau yang tidak berpenguni pada gugusan pulau Bala-Balakang.Selat-selat yang ada di sekitar Bala-Balakang diketahui dangkal dan biasa menjadi lokasi penangkapan ikan yang utama bagi warga yang mendiami pulau-pulau tersebut. Sumber daya perikanan yang melimpah tersebut, menjadi andalan warga untuk bisa mendapatkan penghasilkan setiap hari.Tetapi, karena keindahan alam dan sumber daya perikanan yang melimpah, akhirnya tak sedikit pihak yang menginginkan untuk bisa memiliki pulau-pulau yang ada di Bala-Balakang. Salah satu buktinya, adalah penjualan pulau Malamber yang sampai sekarang masih dipersoalkan oleh banyak pihak.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2020-045-01.json	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi \| Di Malamber, saat ini masih ada empat kepala keluarga (KK) yang menghuni kawasan pulau bersengketa tersebut. Jumlah tersebut diketahui menyusut dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 12 KK. Berkurangnya jumlah KK, disebut penduduk lokal karena faktor abrasi pantai yang terus meluas dari waktu ke waktu.Laman surat kabar lokal di Makassar, Sulawesi Selatan, Harian Fajar menulis tentang polemik yang terjadi Malamber tersebut. Dalam laporannya, harian Fajar menuliskan bahwa tak hanya jumlah penduduk yang berkurang, abrasi juga memicu terjadinya penyempitan pulau dari waktu ke waktu.Jika saat ini luas Malamber besar mencapai sekitar delapan hektare, maka merujuk pada data yang dirilis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada 2014, luas pulau Malamber Besar mencapai 11,88 hakter. Penyempitan yang diakibatkan ancaman abrasi itu diduga kuat menjadi alasan penduduk untuk meninggalkan pulau secara perlahan.Diketahui, persoalan pulau Malamber muncul setelah seorang warga asal Desa Sumare, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Rajab, diketahui menjual tanah kepada seseorang yang diduga kuat adalah Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. Luas tanah yang dijual adalah dua hektare.Mengutip lama kompas.com, Rajab menjual tanahnya dengan harga Rp2 miliar dan diberikan pembayaran uang muka sebesar Rp200 juta. Transaksi yang berlangsung pada Februari 2020 lalu hingga kini masih menjadi sengketa, karena uang sisa belum dibayarkan dan pulau dikabarkan sudah dijual seluruhnya kepada Abdul Gafur.Di sisi lain, warga yang menempati pulau Malamber menolak dengan klaim kepemilikan Rajab atas tanah di pulau tersebut. Rajab disebut juga tidak pernah tinggal di Malamber Besar atau Kecil, meskipun dia mengaku kalau buyutnya adalah orang yang pertama menempati Malamber. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-055-18.json	Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D	Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D \| [CLS] Tahun lalu, Google menghadirkan fitur edukasi tiga dimensi [3D] melalui Augmented Reality [AR] yang mampu menampilkan aneka hewan tiga dimensi melalui kamera smartphone disertai suara aslinya. Fitur tersebut, bisa dimainkan lewat pencarian Google Search.Fitur ini semakin populer di tengah merebaknya pandemi COVID-19, saat orang mengurangi bepergian. Apalagi berwisata ke kebun binatang.Beberapa hari lalu, Google telah menambahkan lebih banyak satwa yang bisa dihadirkan secara tiga dimensi di rumah kita, atau dimanapun kita berada.Baca: Pernah Dikira Hoaks, Satwa-satwa Ini Adalah Makhluk Nyata Bagaimana cara menghadirkannya?Mudah saja, kita hanya perlu mencarinya di kolom Google Search, sebagaimana panduan yang dikutip dari AndroidOver.com.Ketik “Harimau” dan Google Search akan secara otomatis menerjemahkannya ke dalam Bahasa Inggris. Scroll sedikit ke bawah dan kita akan melihat gambar harimau 3D yang bergerak-gerak.Lalu klik di View in 3D, and kita akan dibimbing oleh kamera untuk menemukan harimau virtual di rumah kita. Setelah ketemu, kita akan menemukan harimau dalam bentuk 3D yang bergerak.Baca juga: Dapatkah Satwa Memprediksi Terjadinya Gempa? Kita juga bisa zoom in kamera kita, atau kita dekatkan kamera kita. Nanti, kita akan melihat gambar 3D secara detil. Jangan lupa, aktifkan volumenya, karena setiap binatang akan mengeluarkan suara aslinya.Selain itu, Google juga menambahkan informasi dan fakta-fakta mengenai harimau. Sebut saja habitatnya, status konservasi di alam liar, kecepatan larinya, dan lain-lain. Saat ini adalah 30 lebih satwa liar yang bisa ditampilkan dalam Google 3D, diantaranya:• Buaya• Ikan Pemancing• Ular Sanca Bola• Beruang Coklat• Kucing• Cheetah• Rusa• Berbagai spesies anjing• Bebek• Elang• Penguin Emperor• Panda• Kambing• Landak• Kuda• Macan Tutul• Singa• Macaw• Cumi-cumi• Rakun• Hiu• Kuda Poni Shetland• Ular• Harimau• Kura-kura• Serigala	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-055-18.json	Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D	Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D \| Saat ini, belum semua smartphone bisa menggunakan fitur luar biasa tersebut. Untuk smartphone jenis Android, pastikan sudah ter-update dengan Android 7, dan punya kemampuan AR. Sementara untuk iPhone, perlu iOS 11 atau di atasnya, dan iPhone 7 ke atas.Fitur ini juga bisa merekam binatang-binatang tersebut yang sedang berdiri atau duduk di atas tempat tidur, meja makan, taman rumah, dan lainnya.Selamat mencoba. [SEP]	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2017-013-04.json	Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana	Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana \| [CLS] Daerah Aliran Sungai (DAS) Poboya, merupakan jantung sumber air bagi warga di wilayah Kecamatan Mantikulore, Palu Timur dan sekitarnya. Sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan, debit dan kualitas airnya makin hari semakin menurun karena pertambangan emas juga perubahan bentang lahan. Alih-alih didominasi pepohonan, di sepanjang aliran sungai yang tersisa hanyalah padang rumput, kaktus dan beberapa tanaman perdu.Di musim kemarau, sungai Poboya terlihat kering. Di tapak sungai yang lebarnya kurang lebih 40 meter hanya terlihat bebatuan sedang dan kecil. Aliran air lebarnya hanya 1-1,5 meter saja. Di sebelah barat tampak lokasi pertambangan emas, tepat di bawah jembatan penghubung kelurahan Poboya dan Lasoani.Berdasarkan data BPDAS Palu–Poso Sulawesi Tengah lahan kritis pada DAS Poboya 1.338,14 hektar (18,31%) dari total luas DAS 7.306,40 Hektar. Saat ini, lahan yang berpotensi kritis 2.645,97 hektar (36,21%), agak kritis seluas 919,859 hektar (12,59%) dan sangat kritis seluas 595,575 hektar (8,15%).“Prinsip air, apalagi di catchment area atau daerah hulu, perakaran tumbuhan mengikat air saat hujan, disimpan. Pada musim kemarau baru didistribusikan. Kalau sudah tidak ada hutan maka tidak ada tempat penyimpanan air,” jelas pakar hidrologi Profesor I Wayan Sutapa kepada Mongabay Indonesia. Dia menyebut air yang tak tersimpan menjadi limpasan (run off) yang berakibat banjir di hilir.Jika run off tidak terjadi atau berkurang, lanjut Sutapa, maka antara musim kemarau dan musim hujan tidak jauh perbedaan debit air yang dihasilkan.“Sekarang tidak ada air, kalau musim hujan luar biasa airnya besar, karena begitu, tidak ada lagi penyimpanan air, tidak ada lagi tumbuhan. Perlu ada upaya kuat untuk ditanami kembali, dihijaukan kembali.” Berdampak Pada Suplai Air PDAM Kota Palu	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-013-04.json	Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana	Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana \| “Memang setiap tahun ada penurunan debit air,” jelas Kepala Bagian Teknis PDAM Kota Palu, Alfian. Menurutnya, hal ini diakibatkan oleh rusaknya hulu Poboya. Dari kawasan pegunungan Poboya mengalir tiga DAS, yaitu Poboya, Vatutela dan Kawatuna.“Yang tersedia dari sumber Poboya sebenarnya cukup besar, diatas 400 liter/detik yang bisa kami kelola hanya 120 liter/detik. Itupun air permukaan,” jelas Alfian. DAS Poboya sendiri merupakan sumber air unggulan karena merupakan sumber air terbesar, dibanding sumber air lain seperti Vatutela dan Kawatuna.Dari data Profil Perusahaan Air Minum Kota Palu, potensi pada Sungai Poboya untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah kota Palu yang memiliki lebar basah dihulu 4 meter dengan kemiringan 0.0404, dan berketinggian +567 mdpl, memiliki debit air 411 liter/detik.“Untuk di Kawatuna, 10 tahun lalu saat kami ukur debitnya 280 liter/detik, namun, beberapa waktu lalu saat kami melakukan pengukuran bersama dengan teman-teman konsultan hanya berkisar 260 – 240 liter/detik, bahkan pernah hanya hingga 180 liter/detik. Sedangkan, penurunan debit air yang paling terlihat jelas di DAS Vatutela,” ujarnya. Akibatnya Rusaknya Kawasan PenyanggaPegunungan Poboya sendiri berstatus sebagai Cagar Alam dan sebagian masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya Paneki. Menurut Nahardi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, situasi Poboya saat ini kritis.“Lahan yang terdegradasi akibat pertambangan tanpa izin didalam kawasan Tahura mencapai 77 hektar,” jelas Nahardi. “Dampak penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti Mercury (Hg) dan Cyanide (Cn), itu [sumber dampak lingkungan] yang utama, walaupun laporan terakhir tidak ada lagi merkuri, tapi sianida masih digunakan,” tambahnya.Baca juga: Tahura Poboya Paneki Terusik Tambang Emas. Bagaimana Ini?	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-013-04.json	Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana	Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana \| Selain itu, sekitar 70% dari 7.128 hektar lahan di dalam kawasan Tahura Poboya Paneki kondisinya sangat kritis, padahal Tahura merupakan kawasan lindung konservasi dan juga kawasan tangkapan air.“Penyebabnya selain untuk tambang, lahan digunakan untuk penggembalaan ternak oleh warga sehingga terjadi deforestasi. Yang lagi marak, juga penebangan pohon untuk kayu bakar, baik untuk dikonsumsi sendiri atau diperjualbelikan. Kami menemukan spot-spot pembakaran,” ungkap Bambang Kepala UPTD Tahura Poboya Paneki. Degradasi lahan jelasnya terjadi sejak tahun 2006.Terkait usaha pertambangan yang masuk dalam kawasan, sebenarnya sudah ada aturan yang melarang aktifitas pertambangan didalam kawasan Tahura. Bambang menyebut, awalnya aktifitas penambangan dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, hingga berkembang besar seperti saat ini.Selain masalah pertambangan yang belum jelas kapan berhentinya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Poboya Paneki diperhadapkan sulitnya upaya merehabilitasi dan mereboisasi kawasan yang terlanjur rusak.“Kami tanam, belum sempurna tumbuh sudah diserbu ternak warga. Dalam 1 hari sampai 3 kali masuk dan jumlah tidak main-main, sampai 150 ekor kambing. Bagaimana mau tumbuh bagus?” tanya Bambang. “Hasil hutan silakan diambil, tapi jangan merusak.”Sebagai alternatif jika krisis air suatu saat terjadi di DAS Poboya, saat ini sedang dikaji aliran air yang berasal dari Pasigala (Palu-Sigi-Donggala), yang debitnya masing cukup besar dan diharap dapat memenuhi kebutuhan air warga.“Tapi tetap saja, mudah-mudahan tidak sampai kritis begitu,” jelas Narhadi berharap. Dia menyebut, setiap perubahan, kecil ataupun besar pasti berpengaruh termasuk pada area penyangga.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-013-04.json	Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana	Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana \| “Memang tidak mudah untuk melakukan rehabilitasi pada kawasan Tahura yang rusak akibat pertambangan apalagi dengan kondisi fisik biologi tanah yang cukup kering untuk menghutankan kembali. Sangat tidak mudah, tapi upaya-upaya itu harus terus dilakukan,” papar Nahardi.Kerusakan hutan, masalah deforestasi dan degradasi memang jika dibiarkan akan membawa bencana. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2013-032-12.json	Foto: Saatnya Mandi Bagi Para Gajah….	Foto: Saatnya Mandi Bagi Para Gajah…. \| [CLS] Setiap hari gajah – gajah Sumatera (elephas maximus sumatranus) penghuni Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terletak di provinsi Riau ini dimandikan oleh mahoutnya. Saat ini di TNTN terdapat 7 ekor gajah yang dirawat dan dilatih oleh 10 orang mahout. TNTN yang memiliki luas 38.576 hektar merupakan daerah konservasi gajah Sumatera. Data WWF menyebutkan populasi gajah dalam kawasan TNTN diperkirakan berjumlah 150 – 200 ekor.Populasi gajah di kawasan ini semakin menurun drastis dengan meningkatnya konflik antara gajah dan manusia. Salah satu upaya mitigasi konflik gajah dan manusia ini adalah dengan membentuk flying squad. Flying squad adalah tim patroli dengan menggunakan gajah yang dibentuk oleh WWF dan Balai TNTN. Tugas utama flying squad adalah melakukan patroli di batas kawasan TNTN dan menghalau gajah liar yang akan keluar dari dalam kawasan dan menggiring gajah liar tersebut kembali ke dalam kawasan.Dengan cepatnya penurunan populasi gajah Sumatera IUCN (International Union for Conservation of Nature) menaikkan status gajah sumatera dari genting menjadi kritis (critically endangered). Saat ini jumlah gajah Sumatera di alam diperkirakan antara 2.400 hingga 2.800 ekor saja, yang mana turun 50 persen dari populasi sebelumnya yaitu 3.000 hingga 5.000 individu pada tahun 2007.Riau adalah kawasan yang memiliki tingkat kematian gajah tertinggi jika dibandingkan dengan kawasan lainnya di Sumatera. Pada tahun 2000 diperkirakan populasi gajah sumatera di Riau berjumlah 550 hingga 600 ekor namun pada tahun 2007 populasi gajah sumatera menurun drastis menjadi hanya sekitar 300 hingga 330 ekor saja. Hilangnya habitat akibat alihfungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan adalah masalah utama penyebab utama menurunnya populasi gajah sumatera. [SEP]	[0.5, 0.5, 0.0]
2014-052-14.json	Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka	Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka \| [CLS] Kepolisian Resort (Polres) Aceh Barat menangkap 11 orang yang diduga pelaku pembunuhan gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di hutan berjarak enam kilometer dari Desa Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Aceh awal April 2014. Gajah jantan yang diperkirakan berumur 12 tahun itu dibunuh dengan sadis dan gading hilang.Ke-11 orang itu berasal dari, lima warga Desa Ceumara, satu dari Desa Babah Lueng Kecamatan Pantai Cermin, tiga warga Desa Seumantok, dan dua warga Desa Teupin Panah, Kecamatan Kawai XVI.AKBP Faisal Rivai, Kapolres Aceh Barat, dihubungi Rabu (16/4/14) mengatakan, dari penyelidikan ke-11 tersangka mengaku selama setahun telah membunuh tiga gajah, dua di hutan Pante Ceuremen, dan satu di Kaway XVI. “Alasan mereka karena terancam dengan gajah yang sering melintas di kebun. Apalagi sudah ada warga meninggal diserang tahun lalu,” kata Faisal.Para tersangka berasal dari beberapa desa di Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pante Ceuremen. Menurut dia, mereka tim pemburu gajah yang kenal satu sama lain. Umur para tersangka berkisar antara 45-50 tahun ke atas. Polisi menangkap mereka sejak Sabtu lalu.Di sekitar tempat tinggal tersangka ada 8-10 ekor gajah sering melintas. Mereka menargetkan bisa membunuh satu gajah lebih besar dan gading lebih panjang. Namun, yang terjerat gajah muda.Dari pengakuan tersangka gading sebesar 1,5 kilogram itu dijual kepada penadah Rp2,5 juta. “Saat ini polisi memburu penadah warga Aceh Selatan. Kemungkinan gading sudah dibawa keluar Aceh.”Selain menahan tersangka, polisi menyita alat-alat tradisional yang dipakai membunuh gajah seperti batu, tali, besi, dan lain-lain.Genman Suhefti Hasibuan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengatakan, pembunuhan gajah ini terindikasi ada hubungan dengan perburuan gading.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-052-14.json	Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka	Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka \| Untuk mengantisipasi pembunuhan gajah, BKSDA Aceh mengintesifkan pertemuan dengan masyarakat desa yang kerap berkonflik dengan gajah. BKSDA telah diminta menjadi saksi ahli dalam kasus pembunuhan gajah di Polres Aceh Barat.Selama 2012, tercatat 27 gajah mati sebagian besar karena dibunuh dengan diracun dan dijerat di berbagai kabupaten di Aceh. Dari semua kasus itu baru satu pembunuhan gajah bernama Papa Genk di Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya pada Juli 2013 diproses hingga ke pengadilan. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-067-19.json	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan \| [CLS] Kajian yang keluar dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Asosiasi Petani Sawit Indonesia, mendorong sawit jadi tanaman hutan, mereka pun bikin naskah akademik soal itu. Kajian ini pun mendapatkan respon berbagai kalangan termasuk dari pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tegas menyatakan, sawit bukan tanaman hutan. Penetapan sawit bukan tanaman hutan berdasarkan pada berbagai peraturan pemerintah, analisis historis dan kajian akademik berlapis.Agus Justianto, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) KLHK mengatakan, dari berbagai peraturan, nilai historis, kajian akademik, wacana umum dan praktik, sawit jelas bukan termasuk tanaman hutan. “Pemerintah belum ada rencana merevisi berbagai peraturan itu,” katanya dalam rilis kepada media di Jakarta, 7 Februari 2022.Dalam Peraturan Menteri LHK P.23/2021 juga, katanya, sawit tak masuk tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).Saat ini, katanya, pemerintah fokus menyelesaikan berbagai persoalan sejak beberapa dekade lalu hingga mengakibatkan ekspansif masif sawit dalam kawasan hutan yang tak prosedural dan tidak sah.Praktik kebun sawit ekspansif, monokultur, dan non prosedural di kawasan hutan, kata Agus, menimbulkan beragam masalah hukum, ekologis, hidrologis dan sosial yang harus diselesaikan.Apalagi, katanya, hutan berfungsi ekologis tidak tergantikan. “Kebun sawit mendapatkan ruang tumbuh sendiri, saat ini belum jadi pilihan untuk memasukkan sawit sebagai jenis tanaman hutan ataupun untuk kegiatan rehabilitasi,” kata Agus.Untuk kasus sawit tidak sah atau keterlanjuran dalam kawasan hutan, katanya, penyelesaian dengan memenuhi unsur-unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Jadi, penegakan hukum dapat memberikan dampak terbaik bagi masyarakat serta hutan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2022-067-19.json	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan \| Salah satunya melalui regulasi jangka benah sebagai upaya memulihkan fungsi kebun sawit rakyat monokultur menjadi kebun sawit campur dengan teknik agroforestri tertentu disertai komitmen kelembagaan dengan para pihak.Kebijakan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu Permen LHK Nomor 8 dan 9/2021 memuat regulasi jangka benah, yaitu menanam tanaman pohon kehutanan di sela sawit.Adapun jenis tanaman tanaman kehutanan untuk hutan lindung dan hutan konservasi, katanya, harus berupa pohon penghasil hasil hutan bukan kayu(HHBK) dan pula berupa pohon berkayu dan tak boleh ditebang. Seri sawit dalam kawasan hutan: Gelap Pajak di Kebun Sawit Dalam peraturan ini berlaku larangan menanam sawit baru dan setelah selesai satu daur. Jadi, lahan itu wajib kembali diserahkan kepada negara. Untuk kebun sawit dalam kawasan hutan produksi, kata Agus, boleh satu daur selama 25 tahun.Untuk sawit yang berada di hutan lindung atau konservasi hanya bisa satu daur selama 15 tahun sejak masa tanam. “Akan dibongkar kemudian ditanami pohon setelah jangka benah berakhir.”Dalam masa kangka benah ini, katanya, wajib sesuai tata kelola perhutanan sosial, penanaman melalui teknik agroforestri disesuaikan dengan kondisi biofisik dan sosial.“Menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya, tanpa peremajaan tanaman sawit selama masa jangka benah.”Dia bilang, pendekatan ini diambil sebagai jalan tengah termasuk untuk kelestarian hutan.Mereka yang menyusun naskah akademik ini seakan mau potong kompas dalam menyelesaikan masalah kebun sawit di kawasan hutan. Berbagai implikasi pun mereka sebutkan ‘kalau sawit jadi tanaman hutan’ termasuk bakal ada kenaikan hutan dratis 16 juta hektar lebih—karena kebun sawit di Indonesia seluas itu.Koalisi Eyes on the Forest pun mengapresiasi Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas penolakan ide sawit jadi tanaman hutan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2022-067-19.json	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan \| Nursamsu dari WWF-Indonesia—bagian Koalisi EoF– mengatakan, penolakan pemerintah atas wacana sawit jadi tanaman hutan ini merupakan upaya positif memperbaiki tata kelola sumber daya alam oleh pemerintah, termasuk pemulihan hutan dan lingkungan hidup di wilayah-wilayah rentan bencana. “Kita sambut baik,” katanya dalam rilis media 8 Februari lalu.Made Ali, Koordinator Jikalahari, dari Koalisi EoF, mengatakan, di Riau, manuver sawit jadi tanaman hutan adalah mainan cukong dan mafia sawit yang selama ini mengambil keuntungan dengan melanggar hukum.Mereka juga termasuk korporasi sawit yang menerima sawit ilegal dari cukong,” katanya.Laporan bersama Kementerian Pertanian, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 menyimpulkan, bahwa 20% (3,5 juta hektar) dari total tutupan kebun sawit nasional (16,8 juta hektar) pada 2016 berada di dalam kawasan hutan.Investigasi EoF pada 2019 menemukan, tandan buah segar (TBS) yang tanam ilegal dari 43 perkebunan sawit ilegal, dibeli 15 pabrik sawit mencakup grup-grup sawit besar. Sebagian pabrik itu juga menjual minyak sawit mentah (CPO) tercemar kepada enam kilang milik nama-nama besar.Tak hanya itu. Analisis EoF nyatakan, 39% dari total kebun sawit Riau pada 2020, ditanami di luar kawasan hutan namun tak memiliki hak guna usaha (HGU). Jadi, kata Made, diperkirakan antara 47% dan 86% kebun sawit Riau kemungkinan ilegal.“Kepentingan petani sawit harus diutamakan di tengah-tengah ambisi perusahaan besar sawit mendominasi tata kelola perkebunan sawit,” kata Boy Even Sembiring dari Walhi Riau juga bagian Koalisi EoF ini. Seri sawit di kawasan hutan: Jejak Sawit Gelap di Pasar Global	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-067-19.json	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan \| Pada Desember lalu, Eyes on the Forest (EoF), terdiri dari berbagai organisasi nonprofit yang mengadvokasi hutan Indonesia, melayangkan petisi yang menolak sawit menjadi tanaman hutan. Praktik perkebunan sawit selama ini dikenal sebagai pendorong deforestasi.Eyes on the Forest juga bikin petisi online di Change.org pada Desember lalu bertajuk “Pak Jokowi, Jangan Jadikan Sawit sebagai Tanaman Hutan.”Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan, sangat tidat tepat jadikan sawit sebagai tanaman hutan. Mengapa? Pertama, sawit itu tanaman monokultur, sementara hutan alam seharusnya beragam tanaman.Kedua, sawit tak bisa menggantikan fungsi hutan untuk menyimpan air dan mengatur tata kelola air daerah aliran sungai (DAS). “Sawit sama sekali tidak menghasilkan kasa ekosistem yang sama dengan hutan. Malah sawit membutuhkan banyak sekali air jadi malah bikin tanah kering,” katanya.Ketiga, alasan jadi tanaman hutan untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih perizinan malah absurd.Arie Rompas, dari Greenpeace Indonesia pun mengatakan, ‘perjuangan’ dari mereka yang mau jadikan sawit sebagai tanaman hutan ini modus untuk memutihkan kesalahan- kesalahan yang sudah dilakukan dalam kawasan hutan dan meningkatkan ekspansi kebun sawit di kawasan hutan.“Kepentingannya lebih pada kepentingan korporasi yang menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam industri sawit,” katanya kepada Mongabay, baru-baru ini.Berbagai masalah tata kelola sawit di Indonesia belum selesai. Upaya jadikan sawit sebagai tanaman hutan ini kisah lama yang dibangkitkan kembali.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-067-19.json	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan \| Pada 2011, ada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) yang mengakomodasi sawit sebagai bagian dari tanaman hutan. Ia masuk dalam Permenhut Nomor 62/Menhut/II/2011 mengenai pedoman pembangunan hutan tanaman berbagai jenis pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri. Aturan yang rilis 25 Agustus 2011 dan diundangkan 6 September 2011 ini kemudian dicabut, setelah mendapat kecaman dari berbagai kalangan.Kalau tanaman sawit jadi tanaman hutan, katanya, menunjukkan ketidakberpihakan terhadap komitmen iklim dan menambah masalah baru karena akan meningkatkan perambahan kawasan hutan.Dari riset Greenpeace, ada 3,12 juta hektar masih menjadi masalah. Meskipun sudah diputihkan melalui omnibus law namun dampak sosial dan lingkungan masih belum terselesaikan.“Melegitimasi sawit jadi tanaman hutan secara konsep redundansi (menghilangkan) komitmen untuk memperbaiki tata kelola sawit,” katanya.Pemerintah memang harus menolak usulan ini, karena taruhan terhadap lingkungan sangat besar di tengah krisis iklim dan bencana pembukaan lahan dan deforestasi yang terus meningkat.Kalau sampai terjadi, katanya, juga akan menurunkan kepercayaan investor global yang sudah memiliki komitmen lingkungan terhadap pemerintah Indonesia.Uslaini, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat mengatakan, kajian sebagian orang IPB itu coba menganulir semua permasalahan dan mengabaikan konflik di perkebunan sawit.“Banyak konflik seperti perampasan lahan yang tidak selesai selesai bertahun-tahun sampai hari ini,” katanya.Untuk di Sumatera Barat, katanya, ada lima kabupaten paling banyak konflik perkebunan sawit, yakni, Solok Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Agam dan Pesisir Selatan.Walhi Sumbar melakukan penelitian bersama beberapa peneliti dan KITLV dan mencatat 25 kasus konflik sawit mereka pantau. Walhi Sumbar memandang, kalau mengubah status sawit jadi tanaman hutan hanya memperumit masalah.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-067-19.json	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan \| Dari kasus yang mereka pantau, ada masalah-masalah seperti penyerobotan lahan, perusahaan melanggar peraturan, kompensasi tidak memadai, masalah ketenagakerjaan sampai skema plasma tidak transparan. Baca juga: Cabut Izin Tak Hentikan Perusahaan Sawit Buka Hutan Papua, Ini Foto dan Videonya Diki Rifqi, Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengatakan, dalam catatan akhir tahun LBH Padang dari sektor sumber daya alam ada soal konflik sawit.Dia bilang, penyebab konflik sumber daya alam adalah perampasan lahan, kerjasama tidak dijalankan perusahaan dan ketiadaan informasi yang cukup (free, prior and information consent).Mereka memberikan lima poin rekomendasi untuk menyelesaikan konflik ini. Yakni, pemerintah membentuk tim penyelesaian konflik tingkat provinsi, melakukan review izin perusahaan perkebunan sawit di Sumbar, memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan dan mendorong penegakkan hukum pada perusahaan.Zulkifli dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari menyebutkan beberapa masalah atas naskah akademik sawit jadi tanaman kehutanan itu.Pertama, sawit adalah tanaman monukultur yang tidak dapat dipadupadankan dengan tumbuhan lain. Apabila sawit ditetapkan jadi tanaman kehutanan, maka melanggar norma hukum dan apa yang disebut dengan hutan dalam UU Kehutanan dan Undang-undang Keragaman hayati.Kedua, dalam prinsip Roundtable on Sustainable Palm Oil), areal hutan, gambut dan keragaman hayati adalah wilayah bernilai konservasi tinggi (high conservation value) dan proteksi alam dan mengandung stok karbon tinggi atau high carbon stock assessment. Hal ini, katanya, tak dapat beralih fungsi karena berdampak kepada peningkatan gas rumah kaca.	[0.5, 0.5, 0.0]
2022-067-19.json	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan	Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan \| Ketiga, aspek konflik dan hak atas tanah. Sawit adalah tanaman industri dengan dukungan teknologi dan modal, sementara masyarakat adat dan petani perlu ruang-ruang hidup untuk ketahan pangan. “Mata pencaharian mereka tergerus oleh kepentingan mendukung industri sawit.”Keempat, industri sawit merusak sistem sosial, kultur dan budaya masyarakat lokal dengan mengesampingkan fungsi-fungsi sosial dari tanah dan hutan.Kelima, ketahanan ekonomi. Sawit sangat tergantung pada pasar internasional, potensi perang dagang komoditas akan mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional.Keenam, penyeragaman komoditas skala besar bertentangan dengan prinsip-prinsip anti monopoli.Senada dengan itu, Indang Dewata, doktor bidang ilmu lingkungan Universitas Negeri Padang juga bilang, sawit hanya jadi pemulihan minimalis.“Pemulihan lingkungan dengan tidak berniat menyelesaikannya secara utuh,” katanya.Menurut Ketua Pusat Studi Lingkungan Universitas Negeri Padang ini, kalau melihat secara komprehensif, sawit belum banyak membawa perubahan kecuali pendapatan asli daerah per kapita. “Tapi biaya dampak lingkungan lebih besar.” ******Foto utama: Penebangan tanaman sawit di dalam kawasan konservasi di Sumatera Utara. Beberapa ilmuan dari IPB mengupayakan sawit jadi tanaman hutan. KLHK menolak itu. Sawit bukan tanaman hutan! Foto: Junaidi Hanafiah/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 0.0, 1.0]
2020-037-10.json	Pandemi, Momentum bagi Negara Serius Lindungi Hak Masyarakat Adat	Pandemi, Momentum bagi Negara Serius Lindungi Hak Masyarakat Adat \| [CLS] Hutan adalah gudang segala ada bagi masyarakat adat. Mau cari bahan pangan, obat, sampai segala perlengkapkan ritual budaya, semua ada di hutan. Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini, memperlihatkan, masyarakat adat yang memiliki hutan dan terjaga tahan terhadap krisis kesehatan ini. Mereka punya sumber pangan dan obat-obatan. Untuk itu, masa pandemi ini hendaknya jadi pendorong pemerintah serius memberikan kepastian pengakuan dan perlindungan hak kepada masyarakat adat, antara lain lewat pengesahan RUU Masyarakat Adat.Apai Janggut, tokoh adat dari sekaligus kepala rumah panjang Sungai Utik mengatakan, dalam situasi krisis ini, masyarakat masih memiliki hutan yang jadi supermarket. Di sana, ada bahan pangan dan obat-obatan yang sudah ada turun temurun. Mereka tidak merasa kesulitan.“Kami tidak mau hutan kami rusak, tak mau air kami tercemar dan meminum limbah. Karena sungai adalah ibu kami dan hutan adalah bapak kami,” katanya dalam Bahasa asli Dayak Iban dalam diskusi Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2020, 9 Agustus.Untuk itulah, mereka terus kuat menjaga dan melindungi wilayah adat dari kerusakan termasuk oleh perusahaan.Baca juga: Cerita Perempuan Adat Hadapi PandemiSetiap 9 Agustus, dunia memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Tahun ini, HIMAS berlangsung di tengah pandemi corona. Di masa ini, PBB angkat tema,” Masyarakat Adat dan COVID-19.” Di Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beri tema “COVID-19 dan Resiliensi Masyarakat Adat sebagai cermin dari situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat.”Rukka Sombolingi, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, situasi saat ini jadi sejarah baru, dimana kapitalisme sedang mengalami krisis sangat besar.“Paradigma pembangunan yang mengandalkan ekonomi-politik neoliberalisme yang dipraktikkan rezim kapitalisme global gagal total. Gagal membangun kesejahteraan bagi kita semua,” katanya.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2020-037-10.json	Pandemi, Momentum bagi Negara Serius Lindungi Hak Masyarakat Adat	Pandemi, Momentum bagi Negara Serius Lindungi Hak Masyarakat Adat \| Ekonomi lokal, katanya, jadi salah satu terobosan dalam memulihkan kembali situasi ekonomi pasca pandemi.“COVID-19 menunjukkan arah, bahwa kita harus mengubah paradigma pembangunan saat ini. Tatanan ekonomi kerakyatan berlandaskan gotong-royong, keadilan dan menjamin keberlanjutan kehidupan adalah modal utama masa depan. Kita harus memperkuat sistim ekonomi di tingkat lokal,“ katanya dalam sambutan HIMAS 2020. Krisis global ini memperlihatkan, kapitalisme yang selalu jadi ‘anak emas’ pemerintah tak memiliki solidaritas dalam memitigasi krisis. Kala pandemi datang, pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana dan berbuntut panjang bagi warga.Rukka bilang, propaganda pembangunan yang menyatakan perusahaan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kehidupan terbukti hanya isapan jempol.Baca juga: Upaya Perempuan Adat Papua Jaga Hak Wilayah MerekaBelum lagi, krisis iklim terjadi karena eksploitasi kekayaan alam membabi buta. Pemerintah keluarkan izin serampangan hingga memberikan pintu bagi industri ekstraktif seperti perkebunan skala besar menghancurkan alam.Antonio Gusteress, Sekretaris Jenderal Perserikatan Banga-Bangsa mengatakan, COVID-19 berdampak pada 476 juta masyarakat adat di seluruh dunia.”Sepanjang sejarah, masyarakat adat dihancurkan oleh penyakit-penyakit yang dibawa dari luar, sangat penting bagi negara merespon kebutuhan mereka, menghormati kontribusi dan hak-hak mereka,” dalam video yang dilansir dalam laman un.org.Sebelum masa pandemi, masyarakat adat telah mengalami ketidaksetaraan, stigmatisasi dan diskriminasi mengakar, tidak ada akses dalam sanitasi dan air bersih, akses kesehatan mencukupi hingga mereka rentan.Pada situasi ini, juga berdampak, seperti perempuan adat tak bisa menjual hasil kerajian ke pasar, maupun anak-anak tidak mendapatkan akses sama dalam pendidikan daring.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]