image_file imagewidth (px) 1.27k 2.56k | annotation stringlengths 659 2.26k |
|---|---|
{"gt_parse": [{"BAB": "KETENTUAN UMUM"}, {"Pasal": "1"}, {"Ayat": "1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik"}, ... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "1"}, {"Ayat": "5. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi."}, {"Ayat": "6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang ... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum: 1.di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2.bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia."}, {"BAB": "ASAS"}, {"Pasal": "3"}, {"Ayat": "Undang-Undang in... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keterangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "7"}, {"Ayat": "Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."}, {"Pasal": "8"}, {"Ayat": "Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."}, {"Pasal": "13"}, {"Ayat": "(1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang diri... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah."}, {"Ayat": "(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya ... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penghilangan Data Pribadi; f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegag... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "18"}, {"Ayat": "(1) Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi."}, {"Ayat": "(2) Dalam hal Pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi, harus memenuhi syarat minimal: a. terdapat perjanjian antara para Pengendali... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; b. pemenuhan kewajiban perjanj... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Dalam hal terdapat perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadinya perubahan informasi."}, {"Pasal": "22"}, {"Ayat": "(1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertu... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "25"}, {"Ayat": "(1) Pemrosesan Data Pribadi anak dilaksanakan secara khusus."}, {"Ayat": "(2) Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."}, {"Pasal": "... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi."}, {"Pasal": "30"}, {"Ayat": "(1) Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional."}, {"Pasal": "34"}, {"Ayat": "(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memili... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "a. penyusunan dan penerapan langkah teknis dan operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi y... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "40"}, {"Ayat": "(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi."}, {"Ayat": "(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga ... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "a. Telah mencapai masa retensi yang ditentukan; b. Tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau c. Terdapat permintaan langsung dari Subjek Data Pribadi untuk mengakhiri pemrosesan tersebut."}, {"Ayat": "(2) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "45"}, {"Ayat": "Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi."}, {"Pasal": "46"}, {"Ayat": "(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum."}, {"Ayat": "(3) Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubark... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang."}, {"Pasal": "51"}, {"Ayat": "(1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan p... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal: a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau t... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "a. Menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini; b. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi; c. Memberikan sara... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."}, {"Pasal": "56"}, {"Ayat": "(1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada P... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "57"}, {"Ayat": "(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 a... | |
{"gt_parse": [{"BAB": "KELEMBAGAAN"}, {"Pasal": "58"}, {"Ayat": "(1) Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."}, {"Ayat": "(2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga."}, {"Ayat"... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "n. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan o. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam p... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "64"}, {"Ayat": "(1) Penyelesaian sengketa pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."}, {"Ayat": "(2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau ... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "66"}, {"Ayat": "Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain."}, {"BAB": "KETENTUAN PIDANA"}, {"Pasal": "67"}, {"Ayat": "(1) Setiap Orang yang dengan... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "69"}, {"Ayat": "Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana, serta pembayaran ganti kerugian."}, {"Pasal": "70"}, {"Ayat": "(1) Dala... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "71"}, {"Ayat": "(1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut."}, {"Ayat": "(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pad... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "73"}, {"Ayat": "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian."}, {"BAB": "KETENTUAN PERALIHAN"}, {"Pasal": "74"}, {"Ayat": "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Proses... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "5"}, {"Ayat": "(1) Setiap Orang berkewajiban: a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; b. menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya; c. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh ... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."}, {"Pasal": "7"}, {"Ayat": "(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mu... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "11"}, {"Ayat": "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan."}, {"Pasal": "12"}, {"Ayat": "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap: a. pengaturan, pemb... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "16"}, {"Ayat": "Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pemerintah Pusat dibantu oleh Konsil dan/atau Kolegium."}, {"BAB": "PENYELENGGARAAN KESEHATAN"}, {"Pasal... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "19"}, {"Ayat": "(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat."}, {"Ayat": "(2) Dalam menyelenggarakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan: a. perencanaa... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "20"}, {"Ayat": "Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) meliputi: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Sumber Daya Manusia Kesehatan; c. Perbekalan Kesehatan; d. Sistem Informasi Kesehatan; e. Teknologi Kesehatan; f. pendanaan Kesehatan; dan g. sumber daya lain yang diperlu... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "b. Kesehatan penyandang disabilitas; c. Kesehatan reproduksi; d. keluarga berencana; e. Sizt; f. Kesehatan gigi dan mulut; g. Kesehatan penglihatan dan pendengaran; h. Kesehatan jiwa; i. penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular; j. Kesehatan keluarga; k. Kesehata... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "23"}, {"Ayat": "(1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan"}, {"Ayat": "(2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika."}, {"Pasal": "24"}, {"Ay... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "27"}, {"Ayat": "Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat."}, {"Pasal": "28"}, {"Ayat": "(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daer... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan Alat Kesehatan."}, {"Ayat": "(3) Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pert... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "b. Perbaikan determinan Kesehatan atau faktor yang mempengaruhi Kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan c. penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat."}, {"Ayat": "(5) Pelayanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan ... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya."}, {"Ayat": "(3) Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat melalui: a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif; b. st... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(8) Struktur jejaring berbasis tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup semua tempat kerja di dalam wilayah kerja suatu Puskesmas."}, {"Ayat": "(9) Struktur jejaring sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui rujukan secara vertikal, horiz... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(1) Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, serta dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa d... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut."}, {"Ayat": "(3) Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(6) Selain memuat data dan informasi mutakhir mengenai kemampuan pelayanan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap proses transfer data dan informasi medis Pasien... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "41"}, {"Ayat": "(1) Upaya Kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk menjaga bayi dan anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan bayi dan anak."}, {"Ayat": "(2) Upaya Kesehatan bayi dan anak dilakukan sejak masih... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."}, {"Pasal": "44"}, {"Ayat": "(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak."}, {"Ayat":... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai sosial budaya, dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan."}, {"Pasal": "48"}, {"Ayat": "(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediak... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(5) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau."}, {"Ayat": "(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan remaja diatur dengan Peraturan Pemerintah."}... | |
{"gt_parse": [{"Ayat": "(3) Setiap orang lanjut usia berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau."}, {"Ayat": "(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kes... | |
{"gt_parse": [{"Pasal": "54"}, {"Ayat": "(1) Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan."}, {"Ayat": "(2) Upaya Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan,... |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 3