Datasets:

---

Wikidepia

/

id_scholar

like 1

ERROR: type should be string, got "https://jamsi.jurnal-id.com\n\n## Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Perjanjian Kerja di SMKN 7 Palu\nAndi Bustamin Dg. Kunu 1 , Muh. Ayub Mubarak 2 , Hasnawati 3 , Irzha Friskanov. S* 4\n1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia *e-mail: bustamindaengkunu@gmail.com 1 , ayubnnamaku@gmail.com 2 , hasnawati0821@gmail.com 3 , irzhafriskanov@untad.ac.id 4\n\n## Abstrak\nPada dasarnya, perjanjian kerja dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Kurangnya pemahaman siswa-siswi tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Maka tim pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum agar siswa- siswi dapat memahami unsur-unsur pada perjanjian kerja. Pemahaman tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu juga menjadi topik untuk memperkaya pemahaman siswa- siswi. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 7 Palu yang dihadiri 40 peserta. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi di mana peserta berperan aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini. Dari hasil kegiatan pengabdian ini, maka diketahui pemahaman siswa-siswi SMK Negeri 7 Palu masih sangat minim apalagi berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan penerima kerja. Salah satunya mengenai asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek dan objek perjanjian, serta penyelesaian jika terjadi sengketa atau wanprestasi.\nKata kunci : Pelajar, Penyuluhan Hukum, Perjanjian Kerja\n\n## Abstract\nBasically, an employment agreement can be done in written or oral form. Lack of understanding of students about the importance of understanding the rights and obligations contained in employment agreements. So the service team carries out service activities in the form of legal counseling so that students can understand the elements of the work agreement. Understanding of certain time work agreements and indefinite time work agreements is also a topic to enrich students' understanding. This activity was held at SMK Negeri 7 Palu which was attended by 40 participants. The method used is a lecture and discussion method where participants play an active role in the implementation of this service. From the results of this service activity, it is known that the understanding of the students of SMK Negeri 7 Palu is still very minimal, especially related to the rights and obligations between employers and job recipients. One of them is regarding the principles of the agreement, the terms of the validity of the agreement, the subject and object of the agreement, and settlement in the event of a dispute or default.\nKeywords : Employment Agreement, Legal Counseling, Students\n\n## 1. PENDAHULUAN\nPerjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis (Subekti, 1987).\nPerjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum. Hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Lawan kata dari perestasi adalan wanprestasi, yaitu tidak\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\ndilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak (Fuady, 1999).\nPerjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh jenis perjanjian memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara universal oleh segalajenis perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnya perjanjian, subyek serta obyek yang diperjanjikan, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Ketentuan dan syarat- syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak berisi hak dan kewajiban dari masing- masing pihak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini tercantum asas “kebebasan berkontrak” ( freedom of contract ), yaitu seberapa jauh pihak- pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka dalam perjanjian itu serta seberapa jauh hukum mengatur hubungan antara para pihak (Tampongangoy, 2013).\nBentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada ayat(1) disebutkan : perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan demikian Perjanjian kerja pada umumnya dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian kerja yang tidak tertulis biasanya digunakan dalam jenis perjanjian kerja dirumah dan perjanjian kerja pemborongan, hal ini dikarenakan di Indonesia sejak dahulu dalam melakukan suatu perjanjian hanya atas dasar saling percaya, tanpa ada hitam diatas putih. Namun, berbeda dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang sudah seharusnya dibuat secara tertulis sesuai dengan isi dari pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana, perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.\nPerihal perjanjian kerja, pasal 51 UU No. 13 Tahun 2003 menentukan sebagai berikut:\na. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.\nb. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku\nPekerja dalam menjalankan pekerjaannya tidak menghendaki putus ditengah jalan dalam arti bekerja hingga usia pensiun, namun di sisi lain pihak pihak perusahaan juga tidak menginginkan jika berhadapan dengan pekerja terjadi suatu pemutusan hubungan kerja dengan diwajibkan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 (Khoe, 2013).\nPerjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum. Hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Lawan kata dari perestasi adalan wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak (Sangkay, 2021).\nBerdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tim pengabdi tertarik melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam penyuluhan hukum tentang perjanjian kerja. Di mana urgensi pemahaman hukum terkait pemahaman tentang perjanjian kerja bagi siswa sekolah tingkat menengah atas. Pentingnya pemahaman penyuluhan hukum ini diharapkan kepada siswa- siswi yang akan bersiap dalam dunia kerja dengan aturan, konsekuensi, dan resiko dalam mengambil langkah sebagai penerima kerja/tenaga kerja.\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\n\n## 2. METODE\nPengabdian ini menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan melakukan edukasi terkait pemahaman tentang perjanjian kerja. Pelaksanaan pengabdian ini pada bulan agustus yang dihadiri siswa-siswi kelas XII di SMKN 7 Palu. Tim pengabdi memberikan materi penyuluhan hukum dengan dasar peraturan perundang-undangan dan mengkoordinasikan antara pihak sekolah dan siswa sekolah agar dapat membantu mempermudah jalannya kegiatan yang dilakukan di sekolah. Metode pengabdian yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah dengan menggunakan metode materi dan tanya jawab (diskusi), karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa SMKN 7 Palu tentang perjanjian kerja sebelum, selama dan sesudah dalam hubungan kerja. Bentuk partisipasi peserta kegiatan ini adalah menerima, memahami dan mengikuti kegiatan penyuluhan dengan baik agar dapat memahami dasar perjanjian kerja dan juga memahami perbuatan-perbuatan hukum pada kasus- kasus yang terjadi.\n\n## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN\nKegiatan pengabdian ini dihadiri kurang lebih 40 orang peserta dari kalangan siswa-siswi kelas XII dan 4 diantaranya guru kelas di SMKN 7 Palu. Sebelum melaksanakan kegiatan, tim pengabdi berkoordinasi kepada pihak sekolah agar kegiatan berjalan dengan lancar. Ashar, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMKN 7 Palu, menyambut baik kehadiran tim pengabdi dan memberikan izin dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang ditujukan kepada kelas XII sebagai siswa yang akan lulus dan persiapan menuju dunia kerja. Tim pengabdi menyadari bahwa pentingnya pengetahuan tentang perjanjian kerja bagi siswa kelas XII dikarenakan kemungkinan ketika lulus sekolah sebagian siswa akan masuk di perguruan tinggi juga akan masuk dalam dunia kerja. Maka dibutuhkan pemahaman tentang perjanjian kerja baik sebelum, selama, dan sesudah hubungan kerja baik di swasta maupun di pemerintahan.\nGambar 1. Tim Pengabdi Andi Bustamin Dg Kunu, S.H., M.H. (Kiri) dan M. Ayub Mubarak Radjulaeni, S.H.I., M.H. melakukan koordinasi dengan Ashar, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMKN 7 Palu untuk izin melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat\nSiswa termasuk salah satu yang melakukan perjanjian baik lisan maupun tulisan baik sengaja maupun tanpa sengaja. Misalnya, siswa merekrut anggota pada kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Kegiatan ini membuat siswa untuk dapat mempelajari tentang perjanjian kerja, mulai dari aturan pada saat mengajukan diri dalam perekrutan hingga pelaksanaan sebagai anggota. Maka dari itu, pengabdi sangat tertarik untuk melakukan edukasi kepada mahasiswa tersebut agar ketika menerima suatu perjanjian dalam kegiatan baik sebagai bintang tamu maupun kegiatan komersil, dapat melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam melakukan perjanjian. Hal ini menjadi tantangan guru dan orang tua untuk dapat memberikan pemahaman tentang dunia kerja dan tantangannya. Maka, tim pengabdi berinisiatif untuk dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum agar persiapan diri saat melakukan persetujuan perjanjian kerja. Siswa-siswi juga diberikan pemahaman dasar tentang perjanjian kerja dalam waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Tim pengabdi memulai materi dengan pemahaman dasar perjanjian kerja, yang pada materinya peserta memahami dasar perjanjian kerja. Perjanjian kerja dimulai sejak memahami hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\nSalah satu hal penting yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan adalah mengenai perjanjian kerja. Sebelum memulai sebuah pekerjaan dalam sebuah hubungan kerja, pekerja dan pengusaha terlebih dahulu harus membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian kerja. Pada dasarnya, semua perjanjian memiliki ketentuan umum yang berlaku secara umum pada semua jenis perjanjian, yaitu mengenai asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian. Perjanjian kerja mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi pemberi kerja dan penerima kerja. Indikasi sebuah sistem kerja yang baik akan tercermin dari bagaimana isi dari perjanjian kerja yang disepakati oleh pihak pemberi kerja dan penerima kerja (Alexander Putra, 2017).\nGambar 2. Tim pengabdi Hasnawati, S.H., M.H. memaparkan materi tentang perjanjian kerja yang dihadiri kurang lebih 40 peserta di aula SMKN 7 Palu\nTim pengabdi melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi di SMKN 7 Palu. Dengan pemaparan materi dari tim yang berkaitan dengan dasar aturan, hak dan kewajiban pelajar sebagai calon pekerja berkaitan dengan perjanjian kerja, serta mengajak pelajar untuk dapat meningkatkan kesadaran diri dalam pengetahuan dasar apa saja hak dan kewajiban sebagai pekerja. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan disepakati bersama serta dilaksanakan dengan itikad baik (Arifin, 2020). Artinya pemahaman dasar tentang perjanjian kepada siswa-siswi bahwa pentingnya kesepakatan antara dua belah pihak dalam mengetahui dan memahami poin yang terdapat dalam perjanjian kerja. Dengan begitu, siswa-siswi sebagai calon pekerja akan memahami bentuk perjanjian kerja sejak sebelum kerja, sedang bekerja hingga pemutusan hubungan kerja. Klausula berkaitan dengan perjanjian kerja dan poin penting untuk memahami, menganalisis dan mengetahui isi perjanjian kerja antara para pihak.\nSelain itu, peserta kegiatan ini juga diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai penerima kerja. Hak penerima kerja yang bukan hanya menerima upah melainkan ada hak-hak lainnya yang harus didapatkan meliputi hak memperoleh libur sedangkan kewajibannya adalah menaati peraturan perusahaan dan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Perbuatan suatu perjanjian baiknya memperhatikan hal-hal penting antara lain syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian perselisihan jika terjadi sengketa dan tanda berakhirnya kontrak (Prasnowo & Badriyah, 2019).\nGambar 4. Salah satu slide materi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat di aula SMKN 7 Palu.\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\nAdapun dalam hukum ketenagakerjaan jenis perjanjian kerja dibedakan atas dua, yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (pkwtt). PKWT yaitu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja yang dalam hubungan kerja dalam waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan pkwtt yaitu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja yang dalam pelaksanaannya hubungan kerja tetap (Shalihah, 2017).\nAntusias peserta kegiatan pengabdian ini dapat terlihat dari pertanyaan peserta tentang poin penting dalam perjanjian. Anjas sebagai peserta kegiatan pengabdian menanyakan terkait sebagai penerima kerja jika dalam perjanjian kerja ada poin yang tidak ingin dilakukan, apakah pemberi kerja akan memenuhinya atau tidak? Diketahui bahwa kewajiban penerima kerja adalah menaati peraturan perusahaan, maka jika ada poin yang belum dipahami oleh penerima kerja maka akan ada kesepakatan dari dua belah pihak, kecuali sudah terjadi perjanjian kerja yang mana diantara pihak ada yang ingkar janji (wanprestasi) maka dilakukan penyelesaian sengketa dengan melalui luar pengadilan atau melalui pengadilan (Fatimah, 2015).\nHak calon pekerja dapat tertera dalam klausul perjanjian yang dibuat perusahaan dengan dipahami calon pekerja. Calon pekerja juga berhak menanyakan terkait hal-hal yang apabila dalam perjanjian kerja tidak memuat bahasa yang kurang dipahami. Bukan hanya hak saja, calon pekerja juga wajib memahami kewajiban apa saja yang berkaitan dengan waktu kerja, tugas kerja, tambahan kerja dan hal-hal tambahan yang termuat dalam perjanjian kerja. Ini akan menandakan komunikasi antara penerima kerja dan pemberi kerja sudah dapat selaras. Calon pekerja juga harus dapat memahami jika suatu saat akan terjadi konflik dengan pemberi kerja maka jalur apa saja yang dapat ditempuh dalam menyelesaikannya. Keterbukaan informasi inilah yang menjadikan penerima kerja dan pemberi kerja akan dapat menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n\n## 4. KESIMPULAN\nBerdasarkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa siswa-siswi belum memahami tentang perjanjian kerja berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hal ini menjadi tantangan guru dan orang tua untuk dapat memberikan pemahaman tentang dunia kerja dan tantangannya. Maka, tim pengabdi berinisiatif untuk dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum agar persiapan diri saat melakukan persetujuan perjanjian kerja. Siswa-siswi juga nantinya akan diajar perjanjian kerja dalam waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Salah satu hal penting yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan adalah mengenai perjanjian kerja. Sebelum memulai sebuah pekerjaan dalam sebuah hubungan kerja, pekerja dan pengusaha terlebih dahulu harus membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian kerja. Pada dasarnya, semua perjanjian memiliki ketentuan umum yang berlaku secara umum pada semua jenis perjanjian, yaitu mengenai asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian. Tim pengabdi melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi di SMKN 7 Palu dengan pemaparan materi yang berkaitan dengan dasar aturan, hak dan kewajiban pelajar sebagai calon pekerja berkaitan dengan perjanjian kerja. Diharapkan dengan materi dasar perjanjian kerja ini, peserta dapat memahami poin penting dalam perjnjian kerja baik sebelum, selama, dan sesudah dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan pemberi kerja.\n\n## UCAPAN TERIMA KASIH\nTerima kasih kepada tim pengabdi baik dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian ini sehingga berjalan dengan lancar. Kepada seluruh stakeholder SMK Negeri 7 Palu yang telah menyediakan tempat dan waktu untuk diberikan pada kegiatan pengabdian ini.\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\nTim pengabdi juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako yang telah memberikan dukungan financial terhadap kegiatan pelaksanaan pengabdian ini. Serta ucapan terima kasih kepada pengelola jurnal JAMSI yang telah memberikan kesempatan dalam menerbitkan artikel ini.\n\n## DAFTAR PUSTAKA\nAlexander Putra, C. V. (2017). URGENSI KLAUSULA DEFINISI DALAM PERJANJIAN KERJA. Kertha Patrika , 39 (01), 61. https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i01.p05\nArifin, M. (2020). MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM\nHUKUM PERJANJIAN. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 66.\nhttps://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119\nFatimah, Y. N. (2015). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja. Pandecta: Research Law Journal , 10 (2), 215. https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4954 Fuady, M. (1999). Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.\nKhoe, F. N. (2013). HAK PEKERJA YANG SUDAH BEKERJA NAMUN BELUM MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA ATAS UPAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , 2 (1), 1 – 12. https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/135/113 Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (1),\n61. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05 Sangkay, K. (2021). URGENSI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM SISTEM HUKUM KONTRAK. Lex Privatum , 9 (10), 48 – 54. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36660\nShalihah, F. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham. UIR LAW REVIEW , 1 (02), 149. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.955\nSubekti, R. (1987). Hukum perjanjian . : Intermasa.\nTampongangoy, F. (2013). PENERAPAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI\nINDONESIA. Lex Privatum , 1 (1), 146 – 158. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1024\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\nUndang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)\n"

ERROR: type should be string, got "https://jamsi.jurnal-id.com\n\n## Penerapan 3S (SDKI, SLKI, SIKI) dalam Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit\nPuput Risti Kusumaningrum* 1 , Arlina Dhian Sulistyowati 2\n1 Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Universitas Muhammadiyah Klaten, Indonesia\n2 Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Klaten, Indonesia *e-mail: puputristi89@gmail.com 1 , arlinadhian@gmail.com 2\n\n## Abstrak\nDiganosa keperawatan merupakan bagian vital dalam menentukan asuhan keperawatan yang sesuai untuk membantu klien mencapai kesehatan yang optimal. Namun ada kalanya antara penyedia layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan tidak sesuai dengan harapan sehingga adanya gugatan hukum dalam permasalahan tersebut. Pendokumentasian asuhan keperawatan merupakan salah satu alat bukti tanggung jawab dan tanggung gugat dari perawat dalam menjalankan tugasnya. Sehingga perlu memberikan pengetahuan bagi perawat dalam pendokumentasian. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah menerbitkan secara resmi Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. SDKI, SLKI dan SIKI dapat digunakan oleh perawat di rumah sakit atau praktik mandiri keperawatan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perawat tentang SDKI, SLKI, dan SIKI melaui sosialisasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan yaitu pre post test tanpa kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel dengan total sampling sebanyak 55 perawat yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Insrtumen yang digunakan menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan 3S (SDKI, SLKI, SIKI). Didapatkan hasil sebelum dilakukan penyuluhan kesehatan dengan pengetahuan kurang sebanyak 32 (58,2%) responden, cukup sebanyak 12 (21,8%) responden, dan baik sebanyak 11 (20%) responden. Setelah diberikan penyuluhan kesehatan tingkat pengetahuan responden menjadi pengetahuan kurang sebanyak 2 (3,6%) responden, cukup sebanyak 5 (9,1%) responden, dan baik sebanyak 48 (87,3%) responden. Hasil setelah dilakukan penyuluhan dapat dilihat pengetahuan responden meningkat dan metode ini dinilai efektif untuk meningkatkan pengetahuan responden.\nKata kunci : Proses Keperawatan, SDKI, SIKI, SLKI\n\n## Abstract\nNursing diagnosis is a vital part of determining appropriate nursing care to help clients achieve optimal health. However, there are times when health service providers and recipients of health services do not meet expectations, so there are lawsuits in the matter. Documentation of nursing care is one of the evidence of the responsibility and accountability of nurses in carrying out their duties. So it is necessary to provide knowledge for nurses in documentation. The Indonesian National Nurses Association (PPNI) has officially issued the Indonesian Nursing Diagnosis Standards (SDKI), the Indonesian Nursing Outcomes Standards and the Indonesian Nursing Intervention Standards. SDKI, SLKI and SIKI can be used by nurses in hospitals or independent nursing practice in carrying out their duties. This activity aims to increase nurses knowledge about SDKI, SLKI, and SIKI through socialization. The method used in the activity is pre post test without a control group. The sampling technique with a total sampling of 55 nurses who participated in the socialization activities. The instrument used is a 3S knowledge level questionnaire (SDKI, SLKI, SIKI). The results obtained before the health education was carried out with less knowledge were 32 (58.2%) respondents, 12 (21.8%) respondents were sufficient, and 11 (20%) respondents were good. After being given health education, the level of knowledge of the respondents became less knowledgeable as many as 2 (3.6%) respondents, 5 (9.1%) respondents were sufficient, and 48 (87.3%) respondents were good. The results after counseling can be seen that respondents' knowledge increases and this method is considered effective for increasing respondents' knowledge.\nKeywords : Nursing Process, SDKI, SIKI, SLKI\n\n## 1. PENDAHULUAN\nDokumentasi asuhan keperawatan merupakan catatan tentang tanggapan/respon klien terhadap kegiatan-kegiatan pelaksanaan keperawatan secara menyeluruh, sistematis dan terstruktur sebagai pertanggunggugatan terhadap tindakan yang dilakukan perawat terhadap klien dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan proses\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\nkeperawatan (Tri Prabwoo, 2016). Mutu pelayanan keperawatan tegantung pada pendokumentasian keperawatan apabila pendokumentasian lengkap maka mutu pelayanan juga meningkat hal ini dikaenakan mutu pelayanan dapat mengidentifikasi sejauh mana tingkat keberhasilan asuhan keperawatan yang telah diberikan dan merupakan aspek legal perawat sebagai bukti tertulis jika suatu hari nanti klien menuntut ketidakpuasan akan pelayanan keperawatan (Yanti, RI dan Warsito, 2013).\nPermenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis pada pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berdasarkan permenkes tersebut maka tenaga keperawatan mempunyai kewajiban untuk mendokumentasikan setiap asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Profesi keperawatan merupakan profesi yang memiliki resiko hukum, kesalahan perawatan yang mengakibatkan kecacatan atau kematian bagi pasien dapat menyeret perawat ke pengadilan, karenanya segala aktifitas yang dilakukan terhadap pasien harus di dokumentasikan dengan baik dan jelas (PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008, 2008). Dokumentasi menjadi elemen penting dari perawatan pasien, memungkinkan komunikasi antara tim perawatan dan seluruh pergeseran keperawatan, memberikan catatan hukum perawatan yang diberikan kepada pasien dan bertindak sebagai alat untuk membantu mengelola perawatan pasien. Berdasarkan permenkes tersebut maka tenaga keperawatan mempunyai kewajiban untuk mendokumentasikan setiap asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Profesi keperawatan merupakan profesi yang memiliki resiko hukum, kesalahan perawatan yang mengakibatkan kecacatan atau kematian bagi pasien dapat menyeret perawat ke pengadilan, karenanya segala aktifitas yang dilakukan terhadap pasien harus di dokumentasikan dengan baik dan jelas. Dokumentasi menjadi elemen penting dari perawatan pasien, memungkinkan komunikasi antara tim perawatan dan seluruh pergeseran keperawatan, memberikan catatan hukum perawatan yang diberikan kepada pasien dan bertindak sebagai alat untuk membantu mengelola perawatan pasien (Boucher, 2012).\nDokumentasi sebagai alat bukti tanggung jawab dan tanggung gugat dari perawat dalam menjalankan tugasnya. Dokumentasi merupakan catatan otentik dalam penerapan manajemen asuhan keperawatan professional. Perawat professional diharapkan dapat menghadapi tuntutan tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap segala tindakan yang dilakukannya. Bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi keperawatan, maka dokumentasi tersebut dapat dapat dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan (Setiadi, 2012).\nBerdasakan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01.07/ MENKES/ 425/ 2020 tentang standar profesi perawat menyebutkan bahwa daftar diagnosis keperawatan berisikan diagnosis keperawatan mengacu pada Standar Diangnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) dan daftar keterampilan berisikan intervensi keperawatan yang mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan Kriteria hasil mengacu pada Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) (Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI, 2020; PPNI, 2016, 2018a, 2018b). Dengan adanya aturan pemerintah terkait penggunaan buku SDKI, SLKI, dan SIKI ini, dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan perawat di seluruh Indonesia (Gustinerz, 2020).\nBerdasakan hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan beberapa perawat perawat belum pernah mengikuti sosialisasi tentang penerapan 3 S (SDKI, SLKI, dan SIKI) dan belum memahami tentang 3S tersebut dan masih menggunakan standar asuhan keperawatan berbasis NANDA, NOC NIC dan dalam tahap penyusunan program penerapan standar asuhan keperawatan berbasis 3S. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada perawat agar tingkat pengetahuan perawat dapat meningkat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan perawat dapat menerapkan 3S dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien.\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\n\n## 2. METODE\nKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:\na. Persiapan\n1) Pelaksana mengajukan perijinan kepada mitra\n2) Pelaksana melakukan koordinasi dengan mitra terkait pelaksanaan kegiatan.\n3) Pelaksana mempersiapkan materi yang akan diberikan.\n4) Pelaksana mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan.\nb. Pelaksanaan Pelaksana menyampaikan materi yang telah disiapkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara daring melalui webinar dengan aplikasi zoom meeting dengan tema “ Penerapan 3S (SDK I, SLKI, dan SIKI) dalam Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit. Alat ukur yang digunakan berupa kuesiner tingkat pengetahuan 3S (SDKI, SLKI, Dan SIKI). Hasil pengukuran dibagi menjadi 3 (tiga) kategori : a) kurang jika jawaban benar < 50%; b) cukup jika jawaban benar 56-75%; c) baik jika jawaban benar > 76%.\nc. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan selama satu kali yaitu sesaat setelah selesai pelaksanaan pengabdian.\nMetode yang digunakan berupa pre eksperimen dengan one group pre and post test design yaitu pendekatan dengan pre dan post test tanpa kelompok kontrol (Notoatmodjo, 2012). Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan tentang 3S (SDKI, SLKI, dan SIKI). Sebanyak 55 perawat yang mengikuti kegiatan sosialisasi.\n\n## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN\nKegiatan yang ada didalam pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas. Kegiatan ini dalam rangka menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial) dan mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.\nHal- hal yang disosialisasikan dalam proses sosialisasi adalah pengetahuan nilai dan norma serta keterampilan hidup. Dimana pengetahuan nilai dan norma itu di internalisasikan oleh orang yang terlibat dalam proses sosialisasi. Proses internalisasi adalah proses mempelajari atau menerima nilai dan norma social sepenuhnya sehingga menjadi bagian dari sistem nilai dan norma yang ada pada dirinya (Depkes, 2012).\nNotoatmodjo, 2012 mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasil dari melihat, mendengar, merasa dan berfikir yang menjadi dasar untuk bersikap dan bertindak. Pengetahuan merupakan landasan utama dan penting bagi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan (Notoatmodjo, 2012). Perawat sebagai salah satu tenaga medis yang berperan penting dalam pemberian pelayanan keperawatan serta pelayanan asuhan keperawatan yang holistic dan komprehensif dituntut untuk memiliki pengetahuan yang tinggi dalam profesi keperawatan (Amin Yanuar, 2017).\nKurangnya pengetahuan disebabkan kurangnya informasi perawat tentang pelaksanaan identifikasi pasien secara benar. Hal ini berpengaruh terhadap pengetahuan yang akan diaplikasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukan Notoadmodjo (2012), yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu tindakan dan perilaku dimulai dari domain kognitif, yang artinya subjek terlebih dahulu memiliki pengetahuan (Notoatmodjo, 2012).\nKegiatan pengabdian ini dimulai pada pukul 13.00 - 17.00 WIB. Kegiatan ini diawali dengan sambutan Kepala Bidan Keperawatan RSI ISLAM KLATEN kemudian dilanjutkan dengan pemberian pelatihan oleh tim pengabdi. Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 55 peserta pelatihan yang terdiri dari perawat RSI ISLAM Klaten, RS Cakra Husada, RSU Islam Cawas, dan RSJD Dr. RM Soedjarwadi. Berikut ini adalah bukti tangkapan layar saat pembukaan kegiatan\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\nsosialisasi oleh Ibu Susmiyati, S.Kep,. Ns. selaku Kepala Bidang Keperawatan yang dihadiri oleh semua peserta kegiatan.\n\n## Gambar 1. Peserta yang hadir dalam Sosialisasi\nKegiatan sosialisasi yang pertama adalah membagikan kuesioner tingkat pengetahuan 3S (SDKI, SLKI, SIKI) kepada perawat yang mengikuti sosialisasi. Setelah kuesioner dikembalikan kemudian hasilnya dianalisis. Berikut hasil tingkat pengetahuan perawat sebelum diberikan sosialisasi yaitu menunjukkan bahwa sebelum diberikan sosialisasi sebagian besar perawat memiliki kategori tingkat pengetahuan kurang yaitu sebanyak 32 (58,2%) responden, memiliki pengetahuan cukup sebanyak 12 (21,8%) responden dan sebanyak 11 (20%) responden memiliki pengetahuan baik.\nTabel 1. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Penerapan 3S (SDKI, SLKI,\ndan SIKI) Sebelum Diberikan Sosialisasi Tingkat Pengetahuan (Pretest) Frekuensi (n) Persentase ( % ) Kurang 32 58.2 Cukup 12 21.8 Baik 11 20 Total 55 100\nKegiatan sosialisasi yang kedua yaitu pemaparan materi sosialisasi tentang Penerapan 3S (SDKI, SLKI, dan SIKI) dalam Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit. Pemaparan materi dilaksanakan selama kurang lebih 60 menit. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi. Ada beberapa pertanyaan dari peserta sosialisasi. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Berikut hasil tangkapan layar saat pemaparan materi dan beberapa pertanyaan dari peserta sosialisasi.\nGambar 2. Pemaparan Materi\nGambar 3. Pertanyaaan Peserta Sosialisasi\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\nKegiatan sosialisasi yang ketiga adalah pembagian kuesioner evaluasi setelah diberikan sosialisasi. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut bahwa setelah diberikan sosialisasi sebagian besar responden memiliki kategori tingkat pengetahuan baik yaitu sebanyak 48 (87,3%) responden, memiliki pengetahuan cukup sebanyak 5 (9,1%) responden dan sebanyak 2 (3,6%) responden memiliki pengetahuan kurang.\nTabel 2. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Penerapan 3S (SDKI, SLKI,\ndan SIKI) Setelah Diberikan Sosialisasi Tingkat Pengetahuan (Pretest) Frekuensi (n) Persentase ( % ) Kurang 2 3.6 Cukup 5 9.1 Baik 48 87.3 Total 55 100\nPada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, sesuai tabel diatas maka hasil tingkat pengetahuan responden meningkat dimana sebelum diberikan sosialisasi yang memiliki pengetahuan baik hanya 11 (20%) responden meningkat menjadi 48 (87,3%) responden. Terdapat penurunan dari kategori tingkat pengetahuan cukup dan kurang. Untuk kategori tingkat pengetahuan cukup didapatkan data yaitu dari 12 (21,8%) responden setelah dilakukan sosialisasi menjadi 5 (9,1%) responden, dan kategori tingkat pengetahuan kurang dari 32 (58,2%) responden mengalami penurunan menjadi 2 (3,6%) responden.\nBerdasakan hasil data diatas menunjukkan bahwa pemberian informasi melalui sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan responden tentang penerapan 3S (SDKI, SLKI, dan SIKI) dalam Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan berhasil dan bermanfaat karena lebih dari 50% peserta pelatihan dapat menerima materi yang telah diberikan dengan baik. Sehingga para peserta pelatihan dapat menerapkan 3S (SDKI, SLKI, dan SIKI) dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien.\nSosialisasi yang telah dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada perawat tentang 3S (SDKI, SLKI, dan SIKI). SDKI merupakan standar diagnosis yang dapat digunakan dadalam pengambilan keputusan klinik keperawatan baik berdasarkan kemudahan penggunaan, kejelasan diagnostik reasoning maupun kelengkapan jenis diagnosis yang tersedia serta standar bahasa (Nurhesti, Prapti, Kamayani, & Suryawan, 2020). SDKI adalah standar diagnosis keperawatan yang dikembangkan oleh PPNI dan merupakan gabungan diagnosis keperawatan beradsarkan NANDA, ICNP dan Carpenito. Terdapat 148 diagnosa keperawatan dalam SDKI dengan label diagnose sesuai dengan NANDA 2015-2017. SDKI merupakan inovasi perawat Indonesia untuk aplikasi asuhan keperawatan yang praktis seusi dengan budaya, siatuasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Standar ini disusun oleh PPNI sebagai organisasi profesi perawat yang bertanggung jawab secara nasional untuk meningkatkan profesionalisme perawat dan kualitas asuhan keperawatan (PPNI, 2016).\nHal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meidianta & Milkhatun, 2020) bahwa status keikutsertaan pelatihan proses keperawatan mempengaruhi pengetahuan perawat tentang penerapan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Penerapan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia amatlah penting bagi perawat dalam menjalankan praktiknya pada semua lingkup pelayanan keperawatan, karena diagnosis keperawatan bagian dari pemberian asuhan keperawatan yang meliputi proses keperawatan (Pengkajian, Diagnosa, Intervensi, Implementasi, dan Evaluasi), sehingga dengan adanya standar diagnosis keperawatan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pelayanan keperawatan yang terstandar(PPNI, 2016).\n\n## 4. KESIMPULAN\nBedasakan penjelasan diatas, didapatkan hasil sebelum dilakukan sosialisasi dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 48 (87,3%) responden, memiliki pengetahuan cukup sebanyak\nhttps://jamsi.jurnal-id.com\n5 (9,1%) responden dan sebanyak 2 (3,6%) responden memiliki pengetahuan kurang. Setelah diberikan sosialisasi kesehatan tingkat pengetahuan responden menjadi baik yaitu sebanyak 48 (87,3%) responden, memiliki pengetahuan cukup sebanyak 5 (9,1%) responden dan sebanyak 2 (3,6%) responden memiliki pengetahuan kurang.\n\n## UCAPAN TERIMA KASIH\nPenulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, tenaga, sumbangan pemikiran, dukungan moril, sarana serta dana selama penyelesaian penelitian ini.\n\n## DAFTAR PUSTAKA\nAmin Yanuar. (2017). Etika Profesi dan Hukum Kesehatan . Jakarta: Indo kemenkes BPPSDM.\nBoucher. (2012). Documentation in a PICU setting : Is a Checklist Tool Effecctive? Australian Journal of Advanced Nursing . Gustinerz. (2020). Kemenkes: Standar Asuhan Keperawatan Mengacu Pada SDKI & SIKI . Gustinerz.Com.\nKeputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI. (2020). Nomor HK.01.07/ MENKES/ 425/ 2020,\n3 (2017), 54 – 67. Retrieved from http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf Meidianta, A. C., & Milkhatun. (2020). Hubungan antara Pelatihan Proses Keperawatan dengan Pengetahuan Perawat tentang Penerapan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia di RSUD Samarinda. Borneo Student Research , 1 (2), 647 – 651. Retrieved from http://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/download/1020/377\nNotoatmodjo, S. (2012a). Metodologi penelitian kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta. Notoatmodjo, S. (2012b). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku . Jakarta: Rineka Cipta.\nNurhesti, P. O. Y., Prapti, N. K. G., Kamayani, M. O. A., & Suryawan, P. A. (2020). Analisis Penggunaan Diagnosis Keperawatan Berbasis Sdki Dan Nanda. Coping: Community of Publishing in Nursing , 8 (2), 118. https://doi.org/10.24843/coping.2020.v08.i02.p02 PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008. (2008). permenkes ri\n269/MENKES/PER/III/2008. Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008 . PPNI. (2016). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) . PPNI. (2018a). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). PPNI. (2018b). Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Setiadi. (2012). Konsep dan Penulisan Dokumentasi Asuhan Keperawatan : Teori dan Praktik . Yogyakarta: Graha Ilmu.\nTri Prabwoo. (2016). Dokumentasi Asuhan Keperawatan . Yogyakarta.: Pustaka Baru Press.\nYanti, RI dan Warsito, B. (2013). Hubungan Karakteristik Perawat, Motivasi dan Supervisi dengan Kualitas Dokumentasi Proses Asuhan Keperawatan. Jurnal Manajemen Keperawatan , 1. No. 2 , 17 – 114.\n"