Datasets:

ghanahmada
/

kuhperdata

+{"filename": "1689133340_PERDATA_PN_Kln_2021_Pdt.G_145_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Tanah saya pernah jadi masalah di pengadilan dulu dan sudah selesai. Kok bisa diajukan lagi sama orang lain, padahal urusannya sama?", "relevant_laws": ["Pasal 1917 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat I] dan [Tergugat II] terkait sengketa kepemilikan tanah pekarangan yang merupakan [Objek Sengketa]. [Penggugat] mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan bukti kepemilikan lama, sementara [Tergugat I] mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan alasan bahwa [Objek Sengketa] telah menjadi objek sengketa dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, di mana [Penggugat] sebelumnya bertindak sebagai pihak yang kalah dan tanah tersebut telah dialihkan kepemilikannya. Meskipun [Penggugat] menolak eksepsi tersebut dengan alasan perbedaan objek gugatan dan ketidakabsahan putusan terdahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa dan materi pokok permasalahan adalah sama dengan perkara terdahulu, sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idem. Akibat diterimanya eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan [Penggugat] tidak dapat diterima dan menghukum [Penggugat] untuk membayar seluruh biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 1917 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 32179, "completion_tokens": 1666}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", "unsur": "Kekuatan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, dengan syarat soal yang dituntut sama, alasan sama, dan pihak yang sama dalam hubungan yang sama.", "fakta_pemicu": ["Objek sengketa tanah pekarangan yang menjadi pokok gugatan saat ini adalah sama dengan objek dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.", "Materi pokok permasalahan mengenai kepemilikan tanah tersebut telah diputus dalam perkara terdahulu sehingga tidak dapat diajukan kembali."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["memakai istilah terlarang: final"]}, {"attempt": 2, "problems": []}]}
+{"filename": "1697194313_261_G_23.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sering mabuk dan marah-marah sampai memukul saya, plus nggak kasih nafkah. Gimana saya bisa cerai kalau dia terus-terusan begini?", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan cerai terhadap [Tergugat] dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ketidakmampuan [Tergugat] memberikan nafkah, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa memukul dan menendang. Kedua pihak telah menikah secara sah pada tanggal 09 Desember 2018 dan dikaruniai dua orang anak. Rumah tangga mulai tidak harmonis sejak Februari 2020 karena [Tergugat] malas bekerja dan sering mabuk, yang berujung pada KDRT. Pada Januari 2021, [Penggugat] diusir dari rumah kediaman bersama saat dalam keadaan hamil, sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan [Tergugat] tidak memberikan nafkah lahir, batin, maupun untuk anak-anak. Upaya mediasi dan penasehatan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil. [Tergugat] tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara diperiksa secara verstek. Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah menyebabkan rumah tangga tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga memenuhi unsur alasan perceraian. Gugatan [Penggugat] dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra [Tergugat] terhadap [Penggugat], dan biaya perkara dibebankan kepada [Penggugat].", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 21025, "completion_tokens": 1676}, "error": null, "gate_rincian": [], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": []}]}
+{"filename": "1689133540_PERDATA_PN_Kln_2021_Pdt.G_161_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Cucu almarhum saya yang cuma diasuh, kok diam-diam balik nama surat tanah harta asli nenek? Padahal nggak ada surat wasiat, gimana cara saya usir mereka?", "relevant_laws": ["Pasal 875 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "Sengketa ini melibatkan [Penggugat] sebagai para ahli waris almarhumah [NAMA_ORANG] dan [Tergugat I], [Tergugat II], serta [Tergugat III] terkait kepemilikan tanah [Objek Sengketa]. [Objek Sengketa] merupakan harta bawaan almarhumah yang diperoleh melalui hibah dari neneknya jauh sebelum ia menikah, sehingga bukan merupakan harta bersama perkawinan. Setelah almarhumah meninggal dunia, [Tergugat I] menguasai tanah tersebut dan melakukan proses balik nama sertifikat atas namanya dengan menggunakan Surat Keterangan Waris yang menyatakan dirinya sebagai anak kandung almarhumah, padahal secara fakta ia adalah anak angkat dari suami almarhumah yang lahir sebelum pernikahan. [Penggugat] menggugat perbuatan [Tergugat I] dan [Tergugat II] yang menguasai [Objek Sengketa] sebagai perbuatan melawan hukum, serta menuntut pembatalan surat pewarisan dan sertifikat atas nama [Tergugat I]. Majelis Hakim menemukan bahwa [Tergugat I] bukan ahli waris sah karena anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal menurut hukum perdata, dan tidak ada wasiat yang memberikan hak kepadanya. Akibatnya, penguasaan [Objek Sengketa] oleh [Tergugat I] dan [Tergugat II] dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sementara penguasaan [Tergugat III] tidak digolongkan demikian karena didasarkan pada perjanjian sewa. Hakim memutuskan untuk membatalkan Surat Pewarisan dan Sertifikat atas nama [Tergugat I] secara hukum, mengembalikan status sertifikat kepada nama almarhumah, dan memerintahkan [Tergugat I] serta [Tergugat II] untuk mengosongkan [Objek Sengketa] dan menyerahkannya kepada [Penggugat]. Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci, namun [Tergugat I] dan [Tergugat II] dihukum membayar uang paksa jika lalai melaksanakan putusan serta menanggung biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 875 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 67128, "completion_tokens": 4863}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", "unsur": "Ketentuan mengenai hak waris anak angkat yang hanya dapat diperoleh melalui wasiat atau testamen, karena anak angkat tidak termasuk ahli waris menurut hukum perdata.", "fakta_pemicu": ["Tergugat I adalah anak angkat yang lahir sebelum pernikahan Pujiono dan Sri Lestari, bukan anak kandung.", "Tidak ditemukan bukti adanya surat wasiat atau testamen dari almarhumah Sri Lestari yang memberikan hak waris kepada Tergugat I.", "Majelis Hakim memutuskan Tergugat I tidak berhak mewarisi harta asal almarhumah karena tidak ada wasiat yang mengatur hal tersebut."]}, {"pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", "unsur": "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian atau gangguan hak milik orang lain, sehingga mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab.", "fakta_pemicu": ["Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dan melakukan proses balik nama sertifikat atas namanya berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dinyatakan batal demi hukum.", "Tergugat II tinggal dan menguasai objek sengketa tanpa izin dari pihak yang berhak (Para Penggugat).", "Tindakan penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II digolongkan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dihentikan."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": []}]}
+{"filename": "1679967627_2022MA003112_Pdt.G_2022.pdf", "humanized_query": {"text": "Kakek saya meninggal lebih dulu dari nenek, padahal paman-paman saya masih hidup. Kok saya dianggap nggak bisa mewakili keluarga saya sendiri untuk bagi-bagi harta waris nenek?", "relevant_laws": ["Pasal 841 KUHPerdata", "Pasal 842 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat] I s/d XI dan Turut Tergugat terkait sengketa hak waris dan kepemilikan atas [Objek Sengketa] berupa sebidang tanah. [Penggugat] mendalilkan diri sebagai ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, anak dari Alm. TAVAILI, yang merupakan keturunan dari pemilik asli tanah, Alm. LAWALA VUNGGARANO dan Almh. SETIANI. [Penggugat] menuntut pengosongan tanah, pembatalan sertifikat hak milik yang dimiliki [Tergugat] I, serta pembayaran ganti rugi, dengan alasan [Tergugat] I memperoleh tanah tersebut melalui transaksi jual beli yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, [Tergugat] I s/d X mengajukan eksepsi yang membantah dalil [Penggugat], dengan argumen bahwa [Penggugat] tidak memiliki keabsahan untuk menggugat (*legal standing*) karena bertindak seorang diri tanpa melibatkan seluruh ahli waris Alm. TAVAILI yang masih hidup maupun ahli waris pengganti lainnya. [Tergugat] juga mendalilkan bahwa gugatan tersebut kabur, salah objek, dan telah kadaluwarsa karena sertifikat tanah telah diterbitkan sejak tahun 1971. Majelis Hakim menemukan bahwa [Penggugat] adalah cucu dari Alm. TAVAILI dan berhak menjadi ahli waris pengganti, namun hak penggantian tersebut mewajibkan [Penggugat] untuk bertindak bersama-sama dengan saudara-saudaranya (ahli waris pengganti sederajat) atau memiliki surat kuasa mewakili mereka, serta harus melibatkan ahli waris derajat lebih tinggi yang masih hidup. Karena [Penggugat] bertindak seorang diri tanpa memenuhi syarat tersebut, eksepsi mengenai tidak adanya *legal standing* dikabulkan, sehingga gugatan [Penggugat] dan gugatan rekonpensi dari [Tergugat] I dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).", "relevant_laws": ["Pasal 841 KUHPerdata", "Pasal 842 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 46333, "completion_tokens": 4533}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 841 KUHPerdata", "unsur": "Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.", "fakta_pemicu": ["Alm. ACERIA meninggal dunia lebih dahulu sebelum Alm. TAVAILI.", "Anak-anak Alm. ACERIA ([Penggugat], CARLIN, dan DADANG EFENDY) berhak menggantikan kedudukan Alm. ACERIA sebagai ahli waris Alm. TAVAILI.", "Hak penggantian tersebut harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh anak Alm. ACERIA dengan derajat dan hak yang sama."]}, {"pasal": "Pasal 842 KUHPerdata", "unsur": "Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir dan diizinkan dalam segala hak.", "fakta_pemicu": ["Terjadi penggantian ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari Alm. TAVAILI ke cucu-cucunya melalui Alm. ACERIA.", "Penggantian ini berlaku meskipun ada ahli waris lain dari garis Alm. TAVAILI yang masih hidup (seperti IRIAN dan AHORIA).", "Hak penggantian ini memungkinkan [Penggugat] dan saudara-saudaranya mewaris bersama-sama dengan keturunan lain Alm. TAVAILI."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": []}]}
+{"filename": "1689133949_PERDATA_PN_Kln_2022_Pdt.G_105_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Kerjasama produksi produk saya dibatalkan karena mitra tak bayar sisa Rp 11 juta. Gimana cara saya minta ganti biaya produksi itu?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1267 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] dan [Tergugat] menandatangani perjanjian kerja sama pada Juni 2021, di mana [Penggugat] bertindak sebagai produsen dan [Tergugat] sebagai distributor untuk produk [Objek Sengketa], dengan larangan tegas bagi [Tergugat] untuk melakukan repacking, relabelling, atau refilling. Setelah masa berlaku perjanjian tertulis berakhir, para pihak sepakat secara lisan untuk melanjutkan kerjasama hingga Maret 2022, sebelum kemudian membuat addendum tertulis pada April 2022 yang memperpanjang masa berlaku hingga Juni 2026. [Penggugat] mendalilkan bahwa [Tergugat] melakukan wanprestasi dengan melanggar larangan repacking/refilling dan tidak melunasi sisa pembayaran pesanan terakhir sebesar Rp 11.625.000,-, sehingga menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. [Tergugat] membantah tuduhan pemalsuan produk dan mengajukan gugatan rekonvensi atas dugaan wanprestasi [Penggugat] terkait pengiriman dan kualitas produk. Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama sah dan mengikat, namun menolak dalil [Penggugat] mengenai perbuatan repacking/refilling karena bukti yang diajukan (screenshot dan pembelian online) tidak dapat membuktikan keaslian barang berasal dari [Tergugat] serta tidak disertai bukti laboratorium. Sebaliknya, [Tergugat] dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar sisa harga pesanan terakhir sesuai perjanjian. Akibatnya, perjanjian kerjasama dibatalkan, [Tergugat] dihukum membayar biaya produksi sebesar Rp 11.625.000,-, sedangkan tuntutan ganti rugi materiil akibat repacking, immateriil, dan denda ditolak. Gugatan rekonvensi [Tergugat] juga dinyatakan tidak dapat diterima.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1267 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 57604, "completion_tokens": 5342}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", "unsur": "Syarat sah perjanjian terpenuhi (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab halal)", "fakta_pemicu": ["Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama No. 01/IX/2021 mengenai produksi dan pemasaran produk Cherry Slim.", "Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama sah dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata."]}, {"pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", "unsur": "Perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak", "fakta_pemicu": ["Perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan mengikat para pihak.", "Perjanjian mewajibkan pembayaran tepat waktu dan larangan melakukan repacking/refilling."]}, {"pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", "unsur": "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya/kerugian", "fakta_pemicu": ["Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran sisa pesanan sebesar Rp 11.625.000,- meskipun barang telah diproduksi.", "Majelis Hakim membatalkan perjanjian kerjasama melalui putusan pengadilan.", "Tergugat dihukum membayar ganti kerugian biaya produksi sebesar Rp 11.625.000,-."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": []}]}