Upload judgement summarization debug artifacts (debug_qwen35_status_aware) (part 7)

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_154_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,166 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_154_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 55,
+  "timings": {
+    "parse": 0.094,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 190.126,
+    "query": 7.711,
+    "relevance": 12.022,
+    "total": 209.954
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 117616,
+    "marked_chars": 118102
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI ;  \n- \nMenyatakan Eksepsi Para Tergugat II tentang Gugatan Error In \nObjekto diterima \nDALAM POKOK PERKARA; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \n- \nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang \ntimbul sebesar Rp 2.159.000,- (dua juta seratus limapuluh sembilan \nribu rupiah) ; \n \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2023, oleh \nkami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua , Dr. Kukuh Subyakto, S.H.., M.H.um \ndan Novrida Diansari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang \nditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Semarang \nNomor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Mei 2023 2023, putusan \ntersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh \nNovrida Diansari S.H., dan Siti Insirah S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota \ntersebut, Sinung Kurniawan , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri \n\nHalaman 55 dari 55  Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN.Smg \n \ntersebut  dan telah dikirim secara eletronik melalui system informasi pengadilan \npada hari dan tanggal itu juga. \n \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n       Ttd                                                                        Ttd \n \n    \nNovrida Diansari S.H. \nMuarif, S.H \n \n             Ttd \n \nSiti Insirah S.H., M.H. \nPanitera Pengganti, \n \nTtd \n \nSinung Kurniawan, S.H.  \n \n \n \n \nPerincian biaya  : \n  \n \n \n \n    \n1. Biaya Pendaftaran…………. Rp.     30.000,- \n2. Biaya Proses......................... Rp.     50.000,- \n3. Panggilan…………………… Rp.   110.000,- \n4. Biaya PNPB………………… Rp.   417.000,- \n5. Biaya Penggandaan……..... Rp.     32.000,- \n6. Pemeriksaan Setempat……. Rp. "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 118102,
+    "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan pihak terkait atas penguasaan tanah sengketa yang mereka klaim sebagai warisan, dengan tuntutan pengosongan tanah, pengembalian penguasaan, dan pembayaran ganti rugi materiil serta immateriil. Sengketa ini berpusat pada klaim kepemilikan tanah berdasarkan Buku C Desa versus sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh badan usaha terkait Tergugat II. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan mereka sebagai pemilik sah dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah beserta segala kerugiannya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Sarno bin Kardi dan almarhumah Sulmi yang meninggal dunia pada tahun 1982 dan 2017.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengklaim bahwa almarhum Sarno bin Kardi memiliki sebidang tanah tegalan yang tercatat dalam Buku C Desa/Kelurahan Mangunharjo No. 226 Persil 37 b Kelas D III atas nama Sarno bin Kardi dengan luas + 0,095 Ha.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut digarap, diurus, dan dimanfaatkan oleh Penggugat I sejak sepeninggal almarhum Sarno bin Kardi tanpa gangguan dari pihak lain.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tahun 2013, Penggugat I menawarkan tanah tersebut untuk kerjasama pembangunan perumahan dan dilakukan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan yang menghasilkan luas tanah + 7.888,4 m2.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membangun pagar tembok dan mengurug sungai di sekitar lokasi tanah yang digarap Para Penggugat tanpa seijin Para Penggugat.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik PT. Karya Utama Bumi, bukan milik perorangan, dan Tergugat II hanya sebagai pemegang saham.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi Error In Persona dengan alasan PT. Citra Grand (Tergugat I) tidak terdaftar dalam sistem administrasi badan hukum Kemenkumham.",
+        "page": 17,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi Error In Objecto dengan alasan ketidakjelasan objek gugatan, yaitu perbedaan luas tanah antara dalil (0,095 Ha) dan hasil pengukuran (7.888,4 m2), serta perbedaan lokasi kelurahan.",
+        "page": 19,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II tentang Error In Objecto karena Para Penggugat tidak mengetahui dengan pasti besaran luas objek perkara.",
+        "page": 54,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara.",
+        "page": 55,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yang mengklaim sebagai ahli waris sah dari almarhum Sarno bin Kardi, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan pihak terkait lainnya. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka memiliki hak atas sebidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa/Kelurahan Mangunharjo atas nama almarhum Sarno bin Kardi, yang selama ini mereka garap dan rawat. Mereka mengklaim bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah tersebut secara melawan hukum dengan membangun pagar, mengurug sungai, dan membangun perumahan, sehingga Para Penggugat menuntut pengosongan tanah, pengembalian penguasaan, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat II membantah klaim tersebut dengan mengajukan eksepsi Error In Persona dan Error In Objecto, termasuk alasan ketidakjelasan luas dan lokasi objek sengketa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menerima eksepsi Error In Objecto karena menganggap objek sengketa tidak jelas dalilnya, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yang mengklaim sebagai ahli waris sah dari almarhum Sarno bin Kardi, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan pihak terkait lainnya. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka memiliki hak atas sebidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa/Kelurahan Mangunharjo atas nama almarhum Sarno bin Kardi, yang selama ini mereka garap dan rawat. Mereka mengklaim bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah tersebut secara melawan hukum dengan membangun pagar, mengurug sungai, dan membangun perumahan, sehingga Para Penggugat menuntut pengosongan tanah, pengembalian penguasaan, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat II membantah klaim tersebut dengan mengajukan eksepsi Error In Persona dan Error In Objecto, termasuk alasan ketidakjelasan luas dan lokasi objek sengketa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menerima eksepsi Error In Objecto karena menganggap objek sengketa tidak jelas dalilnya, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Sarno bin Kardi dan almarhumah Sulmi yang meninggal dunia pada tahun 1982 dan 2017.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengklaim bahwa almarhum Sarno bin Kardi memiliki sebidang tanah tegalan yang tercatat dalam Buku C Desa/Kelurahan Mangunharjo No. 226 Persil 37 b Kelas D III atas nama Sarno bin Kardi dengan luas + 0,095 Ha.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut digarap, diurus, dan dimanfaatkan oleh Penggugat I sejak sepeninggal almarhum Sarno bin Kardi tanpa gangguan dari pihak lain.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tahun 2013, Penggugat I menawarkan tanah tersebut untuk kerjasama pembangunan perumahan dan dilakukan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan yang menghasilkan luas tanah + 7.888,4 m2.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membangun pagar tembok dan mengurug sungai di sekitar lokasi tanah yang digarap Para Penggugat tanpa seijin Para Penggugat.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik PT. Karya Utama Bumi, bukan milik perorangan, dan Tergugat II hanya sebagai pemegang saham.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi Error In Persona dengan alasan PT. Citra Grand (Tergugat I) tidak terdaftar dalam sistem administrasi badan hukum Kemenkumham.",
+        "page": 17,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi Error In Objecto dengan alasan ketidakjelasan objek gugatan, yaitu perbedaan luas tanah antara dalil (0,095 Ha) dan hasil pengukuran (7.888,4 m2), serta perbedaan lokasi kelurahan.",
+        "page": 19,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II tentang Error In Objecto karena Para Penggugat tidak mengetahui dengan pasti besaran luas objek perkara.",
+        "page": 54,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara.",
+        "page": 55,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris tanah yang digarap ayah saya, tapi pihak lain membangun pagar dan perumahan tanpa izin, apakah saya bisa menuntut pengosongan tanah dan ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9102,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban ekstra-kontraktual (perbuatan melawan hukum) untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan kemungkinan menuntut 'ganti rugi' akibat tindakan pihak lain yang membangun tanpa izin, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 40757,
+    "completion_tokens": 1291
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_188_Pdt_G_2024_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,187 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_188_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 117,
+  "timings": {
+    "parse": 0.157,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 329.388,
+    "read": 33.718,
+    "query": 1.58,
+    "relevance": 10.602,
+    "total": 375.444
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 211655,
+    "marked_chars": 212717
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": "MENGADILI : \nA. DALAM EKSEPSI : \n- \nMenolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat \nIV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III  serta Turut Tergugat VII \nB. DALAM POKOK PERKARA : \n\nHal. 116 dari 117, Putusan Nomor  188/Pdt.G/2024/PN.Smg \n- \nMenyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat \nPenggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI  tidak \ndapat diterima; \n- Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, \nPenggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI untuk membayar \nbiaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.465.000,00 \n(dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari jumat , tanggal 29 November 2024, \noleh kami, Indirawati, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Ruslan Hendra Irawan, \nS.H, M.H. dan Sri, Ari Astuti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal  9 Desember 2024, \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan \ndihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, S.H., \nPanitera Pengganti dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem \ninformasi pengadilan pada hari itu juga. \n \n        Hakim Anggota, \n       Hakim Ketua, \n        T.t.d.                                                                          T.t.d. \ntd                                                                                     ttd \n    \nRuslan Hendra Irawan, S.H., M.H. \n   Indirawati, S.H.M.H. \n      T.t.d. \n     ttd \n \nSri Ari Astuti, S.H., M.H. \nPanitera Pengganti, \n                                                 T.t.d.td \n \nWasiyati, S.H.  \n\nHal. 117 dari 117, Putusan Nomor  188/Pdt.G/2024/PN.Smg \nPerincian Biaya : \n1. Biaya Pendaftaran \n: Rp.   30"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134980,
+        "summary": "Pengadilan Negeri Semarang mengadili gugatan perdata Nomor 188/Pdt.G/2024 antara Para Penggugat (Agus Hartanto, Muntono, Rini Sulastri, Bagus Arief Setiawan, Nabella Kartika, dan Iqbal Adi Wicaksono sebagai ahli waris Alm. Slamet Haryadi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.Smg) melawan Tergugat I (Niqmaturrosyidah/Nikmah), Tergugat II (Khotimatun Rosyidah), Tergugat III (Nma'rifatun Rosyidah), Tergugat IV (Noor Efendi), serta tujuh Turut Tergugat (perwakilan pemerintah dan pejabat terkait). Para Penggugat dalil bahwa Alm. Slamet Haryadi meninggal dunia pada 02 September 2020 dan memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo seluas +70 m2 di Kelurahan Sarirejo yang dibeli pada 28 November 2000 [HAL 5-6]. Para Penggugat menyatakan bahwa setelah kematian Alm. Slamet Haryadi, sertifikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dokumen yang mereka dalilkan palsu, yaitu Akta Nikah Nomor 227/08/VII/2002, Akta Kelahiran No. 11.921/TP/2005, dan Surat Keterangan Waris tertanggal 07 Januari 2021, sehingga Para Tergugat telah menempati objek sengketa sejak 2021 tanpa hak [HAL 6-7]. Para Penggugat merujuk Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 654/PID.B/2023/PN.SMG tanggal 05 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Tergugat I (Niqmaturrosyidah) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan menggunakan akta nikah dan akta kelahiran yang identitasnya tidak sesuai dengan data kependudukan untuk mengurus balik nama sertifikat [HAL 8-9]. Berdasarkan yurisprudensi MA No. 199 K/Sip/1973, putusan pidana tersebut menjadi bukti sempurna di perdata, sehingga dokumen pendukung balik nama dinyatakan cacat hukum karena mengandung unsur kepalsuan, dan Para Penggugat tetap dianggap berhak atas objek sengketa [HAL 9-10]. Para Penggugat juga dalil bahwa Akta Kelahiran No. 7705/TP/2004 yang menerangkan Tergugat III sebagai anak Alm. Slamet Haryadi adalah cacat hukum [HAL 10]. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) dengan dalil adanya perbuatan bertentangan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, di mana Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat secara materiil (kerugian sewa Rp 200.000.000,- dan biaya advokat Rp 150.000.000,-) dan immateriil (Rp 700.000.000,-) [HAL 11-13]. Para Penggugat memohon amar putusan untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan dokumen nikah, kelahiran, dan surat keterangan waris serta proses balik nama tidak sah, memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mengajukan balik nama sertifikat melalui Turut Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kota Semarang) menjadi atas nama Para Penggugat, memerintahkan penyerahan objek sengketa, serta menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Rp 1.050.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 14-21]. Di sisi lain, Tergugat I dan Tergugat II-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim wewenang Pengadilan Agama atau PTUN), kompetensi relatif, kurang pihak, salah pihak, dan obscur libel, serta menolak seluruh dalil Para Penggugat dengan dalil bahwa Alm. Slamet Haryadi dan Tergugat I menikah secara sah pada 04 Juli 2002, memiliki tiga anak (termasuk Tergugat II dan III), serta objek sengketa dibeli dengan dana dari Tergugat I, sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing karena yang berhak mewaris adalah istri dan anak [HAL 23-48]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 79237,
+        "summary": "Pengadilan Negeri Semarang mengadili gugatan perdata Nomor 188/Pdt.G/2024 antara Para Penggugat (Agus Hartanto, Muntono, Rini Sulastri, Bagus Arief Setiawan, Nabella Kartika, dan Iqbal Adi Wicaksono sebagai ahli waris Alm. Slamet Haryadi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.Smg) melawan Tergugat I (Niqmaturrosyidah/Nikmah), Tergugat II (Khotimatun Rosyidah), Tergugat III (Nma'rifatun Rosyidah), Tergugat IV (Noor Efendi), serta tujuh Turut Tergugat (perwakilan pemerintah dan pejabat terkait). Para Penggugat dalil bahwa Alm. Slamet Haryadi meninggal dunia pada 02 September 2020 dan memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo seluas +70 m2 di Kelurahan Sarirejo yang dibeli pada 28 November 2000 [HAL 5-6]. Para Penggugat menyatakan bahwa setelah kematian Alm. Slamet Haryadi, sertifikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dokumen yang mereka dalilkan palsu, yaitu Akta Nikah Nomor 227/08/VII/2002, Akta Kelahiran No. 11.921/TP/2005, dan Surat Keterangan Waris tertanggal 07 Januari 2021, sehingga Para Tergugat telah menempati objek sengketa sejak 2021 tanpa hak [HAL 6-7]. Para Penggugat merujuk Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 654/PID.B/2023/PN.SMG tanggal 05 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Tergugat I (Niqmaturrosyidah) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan menggunakan akta nikah dan akta kelahiran yang identitasnya tidak sesuai dengan data kependudukan untuk mengurus balik nama sertifikat [HAL 8-9]. Berdasarkan yurisprudensi MA No. 199 K/Sip/1973, putusan pidana tersebut menjadi bukti sempurna di perdata, sehingga dokumen pendukung balik nama dinyatakan cacat hukum karena mengandung unsur kepalsuan, dan Para Penggugat tetap dianggap berhak atas objek sengketa [HAL 9-10]. Para Penggugat juga dalil bahwa Akta Kelahiran No. 7705/TP/2004 yang menerangkan Tergugat III sebagai anak Alm. Slamet Haryadi adalah cacat hukum [HAL 10]. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) dengan dalil adanya perbuatan bertentangan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, di mana Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat secara materiil (kerugian sewa Rp 200.000.000,- dan biaya advokat Rp 150.000.000,-) dan immateriil (Rp 700.000.000,-) [HAL 11-13]. Para Penggugat memohon amar putusan untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan dokumen nikah, kelahiran, dan surat keterangan waris serta proses balik nama tidak sah, memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mengajukan balik nama sertifikat melalui Turut Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kota Semarang) menjadi atas nama Para Penggugat, memerintahkan penyerahan objek sengketa, serta menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Rp 1.050.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 14-21]. Di sisi lain, Tergugat I dan Tergugat II-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim wewenang Pengadilan Agama atau PTUN), kompetensi relatif, kurang pihak, salah pihak, dan obscur libel, serta menolak seluruh dalil Para Penggugat dengan dalil bahwa Alm. Slamet Haryadi dan Tergugat I menikah secara sah pada 04 Juli 2002, memiliki tiga anak (termasuk Tergugat II dan III), serta objek sengketa dibeli dengan dana dari Tergugat I, sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing karena yang berhak mewaris adalah istri dan anak [HAL 23-48]. Tergugat I dan Tergugat II-IV juga dalil bahwa Para Penggugat tidak menarik Suryandari (istri Alm. Djomari, kakak pertama Alm. Slamet Haryadi) sebagai Penggugat padahal Suryandari adalah ahli waris dari Alm. Djomari bersama ketiga anaknya (Para Penggugat IV, V, VI), sehingga kedudukan hukum Para Penggugat tidak kuat [HAL 73-74]. Turut Tergugat III membantah dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan gugatan kabur (obscur libel) karena tidak menyebutkan tindakan spesifik yang dilanggar, serta menyatakan Surat Keterangan Waris dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Tergugat I dan II [HAL 75-76]. Turut Tergugat V menegaskan bahwa pencatatan nikah Slamet Haryadi dan Nikmah di KUA Kecamatan Cepiring dilakukan secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah [HAL 77]. Turut Tergugat VI (Disdukcapil Demak) menyatakan Akta Kelahiran Tergugat III diterbitkan berdasarkan pengajuan dan dokumen lengkap yang diajukan Slamet Haryadi [HAL 78]. Turut Tergugat VII (Kantor Pertanahan) menolak gugatan dengan alasan tidak memiliki kewenangan menangani sengketa internal kepemilikan, menyatakan balik nama dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Waris sesuai Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997, serta menolak permintaan penerbitan sertifikat pengganti dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 79-82]. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili [HAL 83]. Para Penggugat mengajukan alat bukti surat (P-1 s.d. P-32) termasuk putusan pidana, sertifikat, akta jual beli, dan surat kematian, serta alat bukti saksi (Yusron, Neny Erawati, Joko Susilo) yang secara umum menyatakan Slamet Haryadi tidak menikah, tidak punya anak, dan tinggal bersama saudara/adik-adiknya, serta setelah meninggal rumah ditempati oleh pihak yang mengaku sebagai istri dan anak [HAL 84-93]. Tergugat I-IV dan Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat (T-1 s.d. T-41) berupa akta nikah, akta kelahiran, foto keluarga, dan dokumen pendukung lainnya, serta alat bukti saksi (Edy Wijanarka, Achmadi) yang menyatakan Slamet Haryadi menikah dengan Nikmah, memiliki anak, dan membeli objek sengketa dengan dana dari Nikmah [HAL 94-102]. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 25 Oktober 2024 dan mengonfirmasi lokasi dan batas objek sengketa [HAL 103-104]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, III, dan VII karena materi eksepsi telah menjadi bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan [HAL 115]. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa Notaris DWI FRATMAWATI SH., M.Kn yang membuat Akta Keterangan Waris (bukti P-7) dan Notaris AGUNG TRI SAPUTRO SH., M.Kn yang membuat Akta Pernyataan (bukti P-5) serta PPAT NY. ELLY NINANINGSIH yang membuat Akta Jual Beli (bukti P-4) merupakan pihak yang sangat krusial dan memiliki causalitas terhadap kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris, sehingga tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan menyebabkan gugatan tersebut kurang pihak (plurium litis consortium) [HAL 115]. Oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.465.000,00 [HAL 116-117]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "Pengadilan Negeri Semarang mengadili gugatan perdata Nomor 188/Pdt.G/2024 antara Para Penggugat (Agus Hartanto, Muntono, Rini Sulastri, Bagus Arief Setiawan, Nabella Kartika, dan Iqbal Adi Wicaksono sebagai ahli waris Alm. Slamet Haryadi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.Smg) melawan Tergugat I (Niqmaturrosyidah/Nikmah), Tergugat II (Khotimatun Rosyidah), Tergugat III (Nma'rifatun Rosyidah), Tergugat IV (Noor Efendi), serta tujuh Turut Tergugat (perwakilan pemerintah dan pejabat terkait). Para Penggugat dalil bahwa Alm. Slamet Haryadi meninggal dunia pada 02 September 2020 dan memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo seluas +70 m2 di Kelurahan Sarirejo yang dibeli pada 28 November 2000 [HAL 5-6]. Para Penggugat menyatakan bahwa setelah kematian Alm. Slamet Haryadi, sertifikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dokumen yang mereka dalilkan palsu, yaitu Akta Nikah Nomor 227/08/VII/2002, Akta Kelahiran No. 11.921/TP/2005, dan Surat Keterangan Waris tertanggal 07 Januari 2021, sehingga Para Tergugat telah menempati objek sengketa sejak 2021 tanpa hak [HAL 6-7]. Para Penggugat merujuk Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 654/PID.B/2023/PN.SMG tanggal 05 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Tergugat I (Niqmaturrosyidah) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan menggunakan akta nikah dan akta kelahiran yang identitasnya tidak sesuai dengan data kependudukan untuk mengurus balik nama sertifikat [HAL 8-9]. Berdasarkan yurisprudensi MA No. 199 K/Sip/1973, putusan pidana tersebut menjadi bukti sempurna di perdata, sehingga dokumen pendukung balik nama dinyatakan cacat hukum karena mengandung unsur kepalsuan, dan Para Penggugat tetap dianggap berhak atas objek sengketa [HAL 9-10]. Para Penggugat juga dalil bahwa Akta Kelahiran No. 7705/TP/2004 yang menerangkan Tergugat III sebagai anak Alm. Slamet Haryadi adalah cacat hukum [HAL 10]. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) dengan dalil adanya perbuatan bertentangan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, di mana Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat secara materiil (kerugian sewa Rp 200.000.000,- dan biaya advokat Rp 150.000.000,-) dan immateriil (Rp 700.000.000,-) [HAL 11-13]. Para Penggugat memohon amar putusan untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan dokumen nikah, kelahiran, dan surat keterangan waris serta proses balik nama tidak sah, memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mengajukan balik nama sertifikat melalui Turut Tergugat VII (Kantor Pertanahan Kota Semarang) menjadi atas nama Para Penggugat, memerintahkan penyerahan objek sengketa, serta menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Rp 1.050.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 14-21]. Di sisi lain, Tergugat I dan Tergugat II-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim wewenang Pengadilan Agama atau PTUN), kompetensi relatif, kurang pihak, salah pihak, dan obscur libel, serta menolak seluruh dalil Para Penggugat dengan dalil bahwa Alm. Slamet Haryadi dan Tergugat I menikah secara sah pada 04 Juli 2002, memiliki tiga anak (termasuk Tergugat II dan III), serta objek sengketa dibeli dengan dana dari Tergugat I, sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing karena yang berhak mewaris adalah istri dan anak [HAL 23-48]. Tergugat I dan Tergugat II-IV juga dalil bahwa Para Penggugat tidak menarik Suryandari (istri Alm. Djomari, kakak pertama Alm. Slamet Haryadi) sebagai Penggugat padahal Suryandari adalah ahli waris dari Alm. Djomari bersama ketiga anaknya (Para Penggugat IV, V, VI), sehingga kedudukan hukum Para Penggugat tidak kuat [HAL 73-74]. Turut Tergugat III membantah dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan gugatan kabur (obscur libel) karena tidak menyebutkan tindakan spesifik yang dilanggar, serta menyatakan Surat Keterangan Waris dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Tergugat I dan II [HAL 75-76]. Turut Tergugat V menegaskan bahwa pencatatan nikah Slamet Haryadi dan Nikmah di KUA Kecamatan Cepiring dilakukan secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah [HAL 77]. Turut Tergugat VI (Disdukcapil Demak) menyatakan Akta Kelahiran Tergugat III diterbitkan berdasarkan pengajuan dan dokumen lengkap yang diajukan Slamet Haryadi [HAL 78]. Turut Tergugat VII (Kantor Pertanahan) menolak gugatan dengan alasan tidak memiliki kewenangan menangani sengketa internal kepemilikan, menyatakan balik nama dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Waris sesuai Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997, serta menolak permintaan penerbitan sertifikat pengganti dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 79-82]. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili [HAL 83]. Para Penggugat mengajukan alat bukti surat (P-1 s.d. P-32) termasuk putusan pidana, sertifikat, akta jual beli, dan surat kematian, serta alat bukti saksi (Yusron, Neny Erawati, Joko Susilo) yang secara umum menyatakan Slamet Haryadi tidak menikah, tidak punya anak, dan tinggal bersama saudara/adik-adiknya, serta setelah meninggal rumah ditempati oleh pihak yang mengaku sebagai istri dan anak [HAL 84-93]. Tergugat I-IV dan Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat (T-1 s.d. T-41) berupa akta nikah, akta kelahiran, foto keluarga, dan dokumen pendukung lainnya, serta alat bukti saksi (Edy Wijanarka, Achmadi) yang menyatakan Slamet Haryadi menikah dengan Nikmah, memiliki anak, dan membeli objek sengketa dengan dana dari Nikmah [HAL 94-102]. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 25 Oktober 2024 dan mengonfirmasi lokasi dan batas objek sengketa [HAL 103-104]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, III, dan VII karena materi eksepsi telah menjadi bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan [HAL 115]. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa Notaris DWI FRATMAWATI SH., M.Kn yang membuat Akta Keterangan Waris (bukti P-7) dan Notaris AGUNG TRI SAPUTRO SH., M.Kn yang membuat Akta Pernyataan (bukti P-5) serta PPAT NY. ELLY NINANINGSIH yang membuat Akta Jual Beli (bukti P-4) merupakan pihak yang sangat krusial dan memiliki causalitas terhadap kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris, sehingga tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan menyebabkan gugatan tersebut kurang pihak (plurium litis consortium) [HAL 115]. Oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.465.000,00 [HAL 116-117]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 6782,
+    "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Alm. Slamet Haryadi, menggugat Tergugat I hingga IV serta tujuh Turut Tergugat terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan yang sertifikat balik namanya dianggap palsu. Para Penggugat memohon pernyataan bahwa dokumen balik nama tidak sah, penyerahan objek sengketa, serta pembayaran ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak akibat tidak menarik notaris dan PPAT yang membuat dokumen krusial sebagai pihak dalam gugatan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Alm. Slamet Haryadi meninggal dunia pada 02 September 2020 dan memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat hak milik atas objek sengketa dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dokumen yang dalilkan Para Penggugat sebagai palsu.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat menempati objek sengketa sejak 2021 tanpa hak menurut dalil Para Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa dokumen nikah, kelahiran, dan surat keterangan waris serta proses balik nama tidak sah.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat menuntut penyerahan objek sengketa dan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 1.050.000.000,- secara tanggung renteng.",
+        "page": 21,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, kompetensi relatif, kurang pihak, salah pihak, dan obscur libel.",
+        "page": 23,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili.",
+        "page": 83,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa notaris dan PPAT yang membuat dokumen krusial adalah pihak yang sangat penting namun tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan.",
+        "page": 115,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.",
+        "page": 116,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Alm. Slamet Haryadi, menggugat Tergugat I hingga IV serta tujuh Turut Tergugat terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan. Para Penggugat dalil bahwa sertifikat hak milik atas objek sengketa telah dibalik nama secara tidak sah ke atas nama Tergugat I dan II berdasarkan dokumen yang dianggap palsu, termasuk akta nikah dan akta kelahiran, serta merujuk putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Tergugat I. Para Penggugat memohon agar dokumen balik nama dinyatakan tidak sah, objek sengketa diserahkan, dan ganti rugi dibayarkan. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi dan kurang pihak, serta dalil bahwa pernikahan dan kepemilikan harta adalah sah. Majelis Hakim setelah pemeriksaan eksepsi kompetensi absolut menyatakan pengadilan berwenang, namun dalam pertimbangan pokok perkara menemukan bahwa gugatan tersebut kurang pihak karena tidak melibatkan notaris dan PPAT yang membuat dokumen krusial. Oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Alm. Slamet Haryadi, menggugat Tergugat I hingga IV serta tujuh Turut Tergugat terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan. Para Penggugat dalil bahwa sertifikat hak milik atas objek sengketa telah dibalik nama secara tidak sah ke atas nama Tergugat I dan II berdasarkan dokumen yang dianggap palsu, termasuk akta nikah dan akta kelahiran, serta merujuk putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Tergugat I. Para Penggugat memohon agar dokumen balik nama dinyatakan tidak sah, objek sengketa diserahkan, dan ganti rugi dibayarkan. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi dan kurang pihak, serta dalil bahwa pernikahan dan kepemilikan harta adalah sah. Majelis Hakim setelah pemeriksaan eksepsi kompetensi absolut menyatakan pengadilan berwenang, namun dalam pertimbangan pokok perkara menemukan bahwa gugatan tersebut kurang pihak karena tidak melibatkan notaris dan PPAT yang membuat dokumen krusial. Oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Alm. Slamet Haryadi meninggal dunia pada 02 September 2020 dan memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat hak milik atas objek sengketa dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan dokumen yang dalilkan Para Penggugat sebagai palsu.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat menempati objek sengketa sejak 2021 tanpa hak menurut dalil Para Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa dokumen nikah, kelahiran, dan surat keterangan waris serta proses balik nama tidak sah.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat menuntut penyerahan objek sengketa dan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 1.050.000.000,- secara tanggung renteng.",
+        "page": 21,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, kompetensi relatif, kurang pihak, salah pihak, dan obscur libel.",
+        "page": 23,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili.",
+        "page": 83,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa notaris dan PPAT yang membuat dokumen krusial adalah pihak yang sangat penting namun tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan.",
+        "page": 115,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.",
+        "page": 116,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris, sertifikat tanah almarhum ayah saya dibalik nama ke orang lain pakai dokumen palsu, tapi gugatan saya ditolak karena tidak melibatkan notarisnya, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 20636,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1922 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1922 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1922: Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaanpersangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang secara eksplisit didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatan mereka (lihat poin 13 eksepsi dan unsur PMH dalam eksepsi Turut Tergugat III). Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (kurang pihak/error in persona), pasal ini merupakan kerangka hukum substantif yang menjadi dasar materiil sengketa antara ahli waris dan pihak yang dituduh melakukan pemalsuan dokumen/penyalahgunaan sertifikat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1922 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang persangkaan hukum (presumptions) yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dalam teks pertimbangan dan amar putusan, tidak ada dalil, fakta, atau isu hukum yang berkaitan dengan penggunaan persangkaan hukum atau pembuktian melalui presumsi sebagaimana diatur dalam pasal ini. Putusan didasarkan pada kekurangan pihak (plurium litis consortium) dan formalitas gugatan, bukan pada penilaian persangkaan hukum."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 76685,
+    "completion_tokens": 4196
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_206_Pdt_G_2024_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,134 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_206_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 67,
+  "timings": {
+    "parse": 0.098,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 139.584,
+    "query": 8.769,
+    "relevance": 16.076,
+    "total": 164.526
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 120717,
+    "marked_chars": 121311
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI : \n- \nMengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi II dan XIII / Penggugat \nRekonvensi I dan II, \nDALAM POKOK PERKARA : \n\nHalaman 66 dari 67 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Smg  \n \n- \nMenyatakan Gugatan Penggugat Konvensi I & II / Tergugat \nRekonvensi I & II dinyatakan tidak dapat diterima; \nDALAM REKONVENSI: \n- \nMenyatakan Gugatan Terggugat Konvensi II & XIII / Penggugat \nRekonvensi I & II dinyatakan tidak dapat diterima; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: \n- \nMenghukum Penggugat Konvensi I & II / Tergugat Rekonvensi I & II \nuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.231.900,- (Tiga Juta  \nDua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2024, \noleh kami, Ruslan Hendra Irawan, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Indirawati, \nS.H., M.H., dan Sri Ari Astuti, SH. M.H., masing-masing  sebagai Hakim  \nAnggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025, \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan \ndihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Novi Diana Sari, S.E., S.H.,M.M., \nPanitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, \nKuasa  Para Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat \nKonvensi/Tergugat Rekonvensi, putusan diupload melalui sistim informasi \npengadilan secara e-litigasi, Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga ;. \n \n       Hakim-Hakim Anggota                                         Ketua Majelis  \n \n \n     Indirawati, S.H., M.H.                           Ruslan Hendra Irawan, SH. M.H.               \n \n \n     Sri Ari Astuti, S.H.,M.H  \n\nHalaman 67 dari 67 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN Smg  \n \n    Panitera Pengganti \n \n \n"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 121311,
+    "frame": "Para Penggugat Konvensi menggugat Para Tergugat Konvensi terkait sengketa kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa atas nama Wangsal Bin Wongso dengan catatan perubahan ke Wardjo. Para Penggugat Konvensi meminta pernyataan sah kepemilikan, mutasi tanah, pengosongan tanah, dan pembayaran ganti rugi. Gugatan ini ditolak karena eksepsi salah pihak (error in persona) terhadap Tergugat I yang telah meninggal dunia diterima oleh hakim.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari Wardjo Bin Amat Sari dan Ny. Parsini.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tanah obyek sengketa tercatat dalam Buku C Desa No. 293 atas nama Wangsal Bin Wongso dengan catatan perubahan ke Wardjo.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat Konvensi menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1970.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II dan Tergugat XIII mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik mereka sebagai ahli waris Wangsal Bin Wongso.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat XIV s.d. Tergugat XVIII menempati tanah obyek sengketa berdasarkan perjanjian sewa lisan.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I Saiman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1978.",
+        "page": 63,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat Konvensi menggugat Tergugat I Saiman yang telah meninggal dunia tanpa menggugat ahli warisnya.",
+        "page": 63,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat Konvensi, termasuk Tergugat I Saiman, Tergugat II Soeminah, Tergugat XIII Ngatijo, dan para penyewa tanah, terkait sengketa tanah yang tercatat dalam Buku C Desa atas nama Wangsal Bin Wongso dengan catatan perubahan ke Wardjo. Para Penggugat Konvensi mendalilkan diri sebagai ahli waris Wardjo Bin Amat Sari yang telah menguasai tanah tersebut sejak 1970, sementara Para Tergugat Konvensi II dan XIII mengklaim tanah tersebut sebagai warisan Wangsal Bin Wongso. Para Tergugat Konvensi II dan XIII mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) karena Tergugat I Saiman telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan tidak digantikan oleh ahli warisnya dalam gugatan. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut karena menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menggugat ahli warisnya merupakan keliru penentuan pihak, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi serta gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat Konvensi, termasuk Tergugat I Saiman, Tergugat II Soeminah, Tergugat XIII Ngatijo, dan para penyewa tanah, terkait sengketa tanah yang tercatat dalam Buku C Desa atas nama Wangsal Bin Wongso dengan catatan perubahan ke Wardjo. Para Penggugat Konvensi mendalilkan diri sebagai ahli waris Wardjo Bin Amat Sari yang telah menguasai tanah tersebut sejak 1970, sementara Para Tergugat Konvensi II dan XIII mengklaim tanah tersebut sebagai warisan Wangsal Bin Wongso. Para Tergugat Konvensi II dan XIII mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) karena Tergugat I Saiman telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan tidak digantikan oleh ahli warisnya dalam gugatan. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut karena menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menggugat ahli warisnya merupakan keliru penentuan pihak, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi serta gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari Wardjo Bin Amat Sari dan Ny. Parsini.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tanah obyek sengketa tercatat dalam Buku C Desa No. 293 atas nama Wangsal Bin Wongso dengan catatan perubahan ke Wardjo.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat Konvensi menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1970.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II dan Tergugat XIII mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik mereka sebagai ahli waris Wangsal Bin Wongso.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat XIV s.d. Tergugat XVIII menempati tanah obyek sengketa berdasarkan perjanjian sewa lisan.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I Saiman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1978.",
+        "page": 63,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat Konvensi menggugat Tergugat I Saiman yang telah meninggal dunia tanpa menggugat ahli warisnya.",
+        "page": 63,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya menggugat orang yang sudah meninggal tanpa menggugat ahli warisnya, apakah gugatan saya salah?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9791,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat perbuatan melawan hukum (PMH). Meskipun putusan menyebutkan gugatan bermuatan PMH, putusan menolak gugatan bukan karena unsur PMH tidak terpenuhi, melainkan karena kesalahan penentuan pihak (error in persona) terhadap orang yang sudah meninggal. Pasal 1365 tidak mengatur subjek hukum atau syarat kewenangan menggugat ahli waris, sehingga tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai keabsahan menggugat orang meninggal."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 40653,
+    "completion_tokens": 945
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_227_Pdt_G_2024_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,147 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_227_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 74,
+  "timings": {
+    "parse": 0.112,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 331.214,
+    "read": 29.363,
+    "query": 1.231,
+    "relevance": 13.088,
+    "total": 375.009
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 156906,
+    "marked_chars": 157563
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenyatakan eksepsi  Tergugat  tidak dapat diterima; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; \n2. Menghukum para Penggugat untuk mebayar biaya perkara yang hingga \nkini di taksir sejumlah Rp. 1.833.800,00 (satu juta delapan  ratus tiga \npuluh tiga  ribu delapan  ratus rupiah) ; \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari  Kamis,   tanggal  21 November 2024, \noleh kami, Atep Sopandi, S.H., M.H  sebagai Hakim Ketua , Dr. Rigthmen MS. \nSitumorang, S.H., M.H dan Mira Sendangsari, S.H.M.H., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua \nPengadilan Negeri Semarang Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 8 Mei \n2024, putusan tersebut pada hari  Selasa,  tanggal 26 November  2024  \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan \ndihadiri oleh para Hakim Anggota  tersebut, Veronika Budi Hartati, S.H., M.H., \n\nHalaman 74 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Smg \nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim  secara elektronik melalui Sistem \nInformasi  Pengadilan pada hari itu juga.    \nHakim Anggota, \n \n         Hakim Ketua, \n \n  Dr. Rigthmen MS. Situmorang, S.H., M.H                Atep Sopandi, S.H., M.H  \n \nMira Sendangsari, S.H.M.H., \n                                       Panitera Pengganti \n \n \n                                Veronika Budi Hartati, S.H., M.H.,    \n \nPerincian biaya  : \n1. Biaya Pendaftaran  .................  \n2. Biaya Proses ...........................  \n: \n: \n          Rp    30.000,00; \n           Rp    50.000,00; \n3. Biaya PNBP ............................  \n:                 Rp   50.000,00; \n4. Panggilan  ............................"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134965,
+        "summary": "[HAL 1-12] Gugatan Perdata Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Smg diajukan oleh Penggugat I (Mintaryono Ardianto), Penggugat II (Carolina Kusumadewi), dan Penggugat III (Silvia Andrea Ardi Wibowo) melawan Tergugat I (PT Ika Muda), Tergugat II (Kepala Kantor Kelurahan Tinjomoyo), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Semarang). Para Penggugat mendalilkan memiliki Hak Garap atas tanah negara seluas ±1.615 m² di Jalan Gombel Lama, Tinjomoyo, yang diperoleh melalui Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 25 Februari 2010 dari para penggarap awal (Soerahno, Yahmo, Oedjang) yang dilimpahkan kepada mereka melalui Surat Perjanjian Pelimpahan tertanggal 11 November 2011, serta didukung oleh Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kelurahan Tinjomoyo tahun 2010 dan 2012, serta Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Tata Kota tahun 2016. Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) karena menyerobot tanah Hak Garap mereka, tidak melibatkan pemilik tanah berbatasan, dan mengabaikan KRK yang masih berlaku hingga 2021. Para Penggugat menuntut pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo, pencabutan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara oleh Tergugat II, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh ketiga Tergugat, serta ganti rugi materiil sebesar Rp10.004.925.000,- dan sita jaminan atas tanah tersebut.\n\n[HAL 13-32] Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dan mengajukan eksepsi. Tergugat I mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak) karena tidak melibatkan Ir. Heru Siswanto dan para penggarap awal, serta eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur) karena posita dan petitum bertentangan dan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata (tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan, kerugian tidak jelas, dan tidak ada kausalitas). Tergugat I juga berdalil Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena hanya bermodalkan surat keterangan bukan sertifikat, serta mendalilkan Para Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah dan mengajukan gugatan dengan itikad buruk. Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak serupa dan membantah dalil bahwa KRK membuktikan tanah kosong tanpa alas hak orang lain, karena KRK hanya mengatur pemanfaatan. Turut Tergugat mengajukan eksepsi tidak memiliki hubungan hukum (*persona standi in judicio*) dan kurang pihak, serta membantah gugatan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo dilakukan secara sah, sesuai prosedur PP No. 24 Tahun 1997, dan memenuhi aspek kewenangan, formil, dan materiil.\n\n[HAL 33-47] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P.I-1 s.d. P.III-11) berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Perjanjian Ganti Rugi, Surat Perjanjian Pelimpahan, KRK, dan STTS PBB, serta keterangan 3 saksi (Samanah, Dharman Dharsono, Sudarno) yang membenarkan penguasaan tanah sejak 2010, pengukuran tanah, dan penerbitan surat-surat tersebut. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-22) berupa Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo, Sertipikat Hak Guna Bangunan, bukti pembayaran PBB atas nama PT Ika Muda, dan putusan pidana terkait Ir. Heru Siswanto, serta keterangan 2 saksi (Ngatimin, Sumardi) yang menyatakan tanah pernah digarap secara fisik pada masa lalu. Tergugat II mengajukan bukti surat (T.2-1 s.d. T.2-15) berupa surat-surat keterangan tanah dan pernyataan penguasaan, serta keterangan 1 saksi (Dewi Meirijana) yang menerbitkan sertifikat atas dasar kelengkapan administrasi. Turut Tergugat hanya mengajukan bukti buku tanah dan surat ukur. Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat pada 30 Agustus 2024.\n\n[HAL 48-66] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat. Eksepsi *plurium litis consortium* ditolak karena penentuan pihak yang digugat adalah hak mutlak Penggugat dan tidak ada perselisihan hukum dengan pihak ketiga yang tidak digugat. Eksepsi *obscur libel* dan ketidakjelasan posita-petitum ditolak karena gugatan telah merumuskan hubungan hukum perbuatan melawan hukum secara jelas, dan apakah perbuatan tersebut terbukti merupakan materi pokok perkara, bukan cacat formil. Eksepsi tidak memiliki *legal standing* ditolak karena Para Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung dengan objek sengketa. Majelis Hakim menetapkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Tergugat I, II, dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Para Penggugat telah membuktikan dalilnya dengan bukti surat dan saksi, sementara Tergugat I dan II juga mengajukan bukti untuk membantah. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut untuk memutus pokok perkara."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 24098,
+        "summary": "[HAL 1-12] Gugatan Perdata Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Smg diajukan oleh Penggugat I (Mintaryono Ardianto), Penggugat II (Carolina Kusumadewi), dan Penggugat III (Silvia Andrea Ardi Wibowo) melawan Tergugat I (PT Ika Muda), Tergugat II (Kepala Kantor Kelurahan Tinjomoyo), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Semarang). Para Penggugat mendalilkan memiliki Hak Garap atas tanah negara seluas ±1.615 m² di Jalan Gombel Lama, Tinjomoyo, yang diperoleh melalui Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 25 Februari 2010 dari para penggarap awal (Soerahno, Yahmo, Oedjang) yang dilimpahkan kepada mereka melalui Surat Perjanjian Pelimpahan tertanggal 11 November 2011, serta didukung oleh Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kelurahan Tinjomoyo tahun 2010 dan 2012, serta Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Tata Kota tahun 2016. Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) karena menyerobot tanah Hak Garap mereka, tidak melibatkan pemilik tanah berbatasan, dan mengabaikan KRK yang masih berlaku hingga 2021. Para Penggugat menuntut pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo, pencabutan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara oleh Tergugat II, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh ketiga Tergugat, serta ganti rugi materiil sebesar Rp10.004.925.000,- dan sita jaminan atas tanah tersebut.\n\n[HAL 13-32] Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dan mengajukan eksepsi. Tergugat I mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak) karena tidak melibatkan Ir. Heru Siswanto dan para penggarap awal, serta eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur) karena posita dan petitum bertentangan dan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata (tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan, kerugian tidak jelas, dan tidak ada kausalitas). Tergugat I juga berdalil Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena hanya bermodalkan surat keterangan bukan sertifikat, serta mendalilkan Para Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah dan mengajukan gugatan dengan itikad buruk. Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak serupa dan membantah dalil bahwa KRK membuktikan tanah kosong tanpa alas hak orang lain, karena KRK hanya mengatur pemanfaatan. Turut Tergugat mengajukan eksepsi tidak memiliki hubungan hukum (*persona standi in judicio*) dan kurang pihak, serta membantah gugatan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo dilakukan secara sah, sesuai prosedur PP No. 24 Tahun 1997, dan memenuhi aspek kewenangan, formil, dan materiil.\n\n[HAL 33-47] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P.I-1 s.d. P.III-11) berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Perjanjian Ganti Rugi, Surat Perjanjian Pelimpahan, KRK, dan STTS PBB, serta keterangan 3 saksi (Samanah, Dharman Dharsono, Sudarno) yang membenarkan penguasaan tanah sejak 2010, pengukuran tanah, dan penerbitan surat-surat tersebut. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-22) berupa Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo, Sertipikat Hak Guna Bangunan, bukti pembayaran PBB atas nama PT Ika Muda, dan putusan pidana terkait Ir. Heru Siswanto, serta keterangan 2 saksi (Ngatimin, Sumardi) yang menyatakan tanah pernah digarap secara fisik pada masa lalu. Tergugat II mengajukan bukti surat (T.2-1 s.d. T.2-15) berupa surat-surat keterangan tanah dan pernyataan penguasaan, serta keterangan 1 saksi (Dewi Meirijana) yang menerbitkan sertifikat atas dasar kelengkapan administrasi. Turut Tergugat hanya mengajukan bukti buku tanah dan surat ukur. Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat pada 30 Agustus 2024.\n\n[HAL 48-66] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat. Eksepsi *plurium litis consortium* ditolak karena penentuan pihak yang digugat adalah hak mutlak Penggugat dan tidak ada perselisihan hukum dengan pihak ketiga yang tidak digugat. Eksepsi *obscur libel* dan ketidakjelasan posita-petitum ditolak karena gugatan telah merumuskan hubungan hukum perbuatan melawan hukum secara jelas, dan apakah perbuatan tersebut terbukti merupakan materi pokok perkara, bukan cacat formil. Eksepsi tidak memiliki *legal standing* ditolak karena Para Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung dengan objek sengketa. Majelis Hakim menetapkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Tergugat I, II, dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Para Penggugat telah membuktikan dalilnya dengan bukti surat dan saksi, sementara Tergugat I dan II juga mengajukan bukti untuk membantah. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut untuk memutus pokok perkara.\n\n[HAL 66-72] Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Penggugat membuktikan dalilnya dengan bukti surat P.I-1 s.d. P.III-11 (Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Garapan dari Soerahno, Yahmo, dan Oedjang kepada Ir. Heru Siswanto dan Mintaryono Ardianto, KRK, STTS PBB, dan perjanjian pembelian bersama) serta keterangan saksi Samanah (pembuat surat), Dharmawan Darsono (pengurus surat), dan Sudarno (pelaku pengukuran tanah garapan yang dibagi 3 kapling sesuai pemeriksaan setempat). Tergugat I membantah dengan bukti surat T.I-1 s.d. T.I-22 yang mencakup Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo atas nama PT Ika Muda, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 106 dan 107 atas nama PT Ika Muda (terbit 21 Januari 1993), Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, KRK, bukti pembayaran PBB tahun 2020-2023 atas nama PT Ika Muda, serta foto lokasi dan pengamanan. Tergugat II mengajukan bukti surat T.2-1 s.d. T.2-15 yang mencakup surat-surat keterangan tanah garap tahun 1980, pernyataan penguasaan, dan surat-surat yang sama dengan bukti Penggugat namun dalam konteks administrasi penerbitan sertifikat. Saksi Tergugat I, Ngatimin, menyatakan tanah digarap secara fisik sejak 1977 dengan ijin koramil, dan Sumardi menjelaskan mekanisme penggarapan tanah. Saksi Tergugat II, Dewi Meirijana, menerangkan penerbitan sertifikat atas dasar kelengkapan administrasi seperti tidak sengketa, adanya PBB, dan putusan MA tahun 2016. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Tergugat I lebih kuat dibandingkan Penggugat karena Tergugat I memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terbit jauh sebelum Penggugat menguasai tanah (1993), sedangkan surat-surat Penggugat terbit tahun 2010. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat. KRK hanya mengatur pemanfaatan tanah, bukan kepemilikan. Turut Tergugat membuktikan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo dilakukan secara sah menurut hukum.\n\n[HAL 73-74] Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan yaitu perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan yang menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak. Petitum-petitum lainnya yang terkait dengan petitum pokok juga ditolak. Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.833.800,00. Amar putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; 2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-12] Gugatan Perdata Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Smg diajukan oleh Penggugat I (Mintaryono Ardianto), Penggugat II (Carolina Kusumadewi), dan Penggugat III (Silvia Andrea Ardi Wibowo) melawan Tergugat I (PT Ika Muda), Tergugat II (Kepala Kantor Kelurahan Tinjomoyo), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Semarang). Para Penggugat mendalilkan memiliki Hak Garap atas tanah negara seluas ±1.615 m² di Jalan Gombel Lama, Tinjomoyo, yang diperoleh melalui Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 25 Februari 2010 dari para penggarap awal (Soerahno, Yahmo, Oedjang) yang dilimpahkan kepada mereka melalui Surat Perjanjian Pelimpahan tertanggal 11 November 2011, serta didukung oleh Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kelurahan Tinjomoyo tahun 2010 dan 2012, serta Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Tata Kota tahun 2016. Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) karena menyerobot tanah Hak Garap mereka, tidak melibatkan pemilik tanah berbatasan, dan mengabaikan KRK yang masih berlaku hingga 2021. Para Penggugat menuntut pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo, pencabutan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara oleh Tergugat II, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh ketiga Tergugat, serta ganti rugi materiil sebesar Rp10.004.925.000,- dan sita jaminan atas tanah tersebut.\n\n[HAL 13-32] Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dan mengajukan eksepsi. Tergugat I mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak) karena tidak melibatkan Ir. Heru Siswanto dan para penggarap awal, serta eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur) karena posita dan petitum bertentangan dan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata (tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan, kerugian tidak jelas, dan tidak ada kausalitas). Tergugat I juga berdalil Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena hanya bermodalkan surat keterangan bukan sertifikat, serta mendalilkan Para Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah dan mengajukan gugatan dengan itikad buruk. Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak serupa dan membantah dalil bahwa KRK membuktikan tanah kosong tanpa alas hak orang lain, karena KRK hanya mengatur pemanfaatan. Turut Tergugat mengajukan eksepsi tidak memiliki hubungan hukum (*persona standi in judicio*) dan kurang pihak, serta membantah gugatan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo dilakukan secara sah, sesuai prosedur PP No. 24 Tahun 1997, dan memenuhi aspek kewenangan, formil, dan materiil.\n\n[HAL 33-47] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P.I-1 s.d. P.III-11) berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Perjanjian Ganti Rugi, Surat Perjanjian Pelimpahan, KRK, dan STTS PBB, serta keterangan 3 saksi (Samanah, Dharman Dharsono, Sudarno) yang membenarkan penguasaan tanah sejak 2010, pengukuran tanah, dan penerbitan surat-surat tersebut. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-22) berupa Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo, Sertipikat Hak Guna Bangunan, bukti pembayaran PBB atas nama PT Ika Muda, dan putusan pidana terkait Ir. Heru Siswanto, serta keterangan 2 saksi (Ngatimin, Sumardi) yang menyatakan tanah pernah digarap secara fisik pada masa lalu. Tergugat II mengajukan bukti surat (T.2-1 s.d. T.2-15) berupa surat-surat keterangan tanah dan pernyataan penguasaan, serta keterangan 1 saksi (Dewi Meirijana) yang menerbitkan sertifikat atas dasar kelengkapan administrasi. Turut Tergugat hanya mengajukan bukti buku tanah dan surat ukur. Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat pada 30 Agustus 2024.\n\n[HAL 48-66] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat. Eksepsi *plurium litis consortium* ditolak karena penentuan pihak yang digugat adalah hak mutlak Penggugat dan tidak ada perselisihan hukum dengan pihak ketiga yang tidak digugat. Eksepsi *obscur libel* dan ketidakjelasan posita-petitum ditolak karena gugatan telah merumuskan hubungan hukum perbuatan melawan hukum secara jelas, dan apakah perbuatan tersebut terbukti merupakan materi pokok perkara, bukan cacat formil. Eksepsi tidak memiliki *legal standing* ditolak karena Para Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung dengan objek sengketa. Majelis Hakim menetapkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Tergugat I, II, dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Para Penggugat telah membuktikan dalilnya dengan bukti surat dan saksi, sementara Tergugat I dan II juga mengajukan bukti untuk membantah. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut untuk memutus pokok perkara.\n\n[HAL 66-72] Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Penggugat membuktikan dalilnya dengan bukti surat P.I-1 s.d. P.III-11 (Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Garapan dari Soerahno, Yahmo, dan Oedjang kepada Ir. Heru Siswanto dan Mintaryono Ardianto, KRK, STTS PBB, dan perjanjian pembelian bersama) serta keterangan saksi Samanah (pembuat surat), Dharmawan Darsono (pengurus surat), dan Sudarno (pelaku pengukuran tanah garapan yang dibagi 3 kapling sesuai pemeriksaan setempat). Tergugat I membantah dengan bukti surat T.I-1 s.d. T.I-22 yang mencakup Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo atas nama PT Ika Muda, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 106 dan 107 atas nama PT Ika Muda (terbit 21 Januari 1993), Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, KRK, bukti pembayaran PBB tahun 2020-2023 atas nama PT Ika Muda, serta foto lokasi dan pengamanan. Tergugat II mengajukan bukti surat T.2-1 s.d. T.2-15 yang mencakup surat-surat keterangan tanah garap tahun 1980, pernyataan penguasaan, dan surat-surat yang sama dengan bukti Penggugat namun dalam konteks administrasi penerbitan sertifikat. Saksi Tergugat I, Ngatimin, menyatakan tanah digarap secara fisik sejak 1977 dengan ijin koramil, dan Sumardi menjelaskan mekanisme penggarapan tanah. Saksi Tergugat II, Dewi Meirijana, menerangkan penerbitan sertifikat atas dasar kelengkapan administrasi seperti tidak sengketa, adanya PBB, dan putusan MA tahun 2016. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Tergugat I lebih kuat dibandingkan Penggugat karena Tergugat I memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terbit jauh sebelum Penggugat menguasai tanah (1993), sedangkan surat-surat Penggugat terbit tahun 2010. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat. KRK hanya mengatur pemanfaatan tanah, bukan kepemilikan. Turut Tergugat membuktikan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo dilakukan secara sah menurut hukum.\n\n[HAL 73-74] Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan yaitu perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan yang menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak. Petitum-petitum lainnya yang terkait dengan petitum pokok juga ditolak. Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.833.800,00. Amar putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; 2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 7627,
+    "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang dianggap menyerobot tanah Hak Garap mereka, dengan tuntutan pembatalan sertifikat, pencabutan surat keterangan, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi. Sengketa inti berpusat pada validitas penguasaan tanah oleh Para Penggugat versus kepemilikan sah atas sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pembatalan hak atas tanah tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan memiliki Hak Garap atas tanah negara seluas ±1.615 m² berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Garapan tahun 2010 dan Surat Perjanjian Pelimpahan tahun 2011.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terbit pada tahun 1993, jauh sebelum Para Penggugat mendalilkan penguasaan tanah pada tahun 2010.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo atas dasar kelengkapan administrasi yang dianggap sah menurut prosedur yang berlaku.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diajukan Para Penggugat hanya mengatur pemanfaatan tanah dan bukan alat bukti kepemilikan.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka.",
+        "page": 73,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dengan dalih bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas tanah yang mereka klaim sebagai Hak Garap merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerobot hak mereka. Para Penggugat menuntut pembatalan sertifikat, pencabutan surat keterangan, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menetapkan bahwa alat bukti Tergugat I lebih kuat karena memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terbit jauh sebelum klaim penguasaan Para Penggugat, sementara surat-surat Para Penggugat terbit kemudian. Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dianggap sah secara administrasi. Karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka seluruh petitum gugatan ditolak untuk seluruhnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dengan dalih bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas tanah yang mereka klaim sebagai Hak Garap merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerobot hak mereka. Para Penggugat menuntut pembatalan sertifikat, pencabutan surat keterangan, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menetapkan bahwa alat bukti Tergugat I lebih kuat karena memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terbit jauh sebelum klaim penguasaan Para Penggugat, sementara surat-surat Para Penggugat terbit kemudian. Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dianggap sah secara administrasi. Karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka seluruh petitum gugatan ditolak untuk seluruhnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan memiliki Hak Garap atas tanah negara seluas ±1.615 m² berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Garapan tahun 2010 dan Surat Perjanjian Pelimpahan tahun 2011.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terbit pada tahun 1993, jauh sebelum Para Penggugat mendalilkan penguasaan tanah pada tahun 2010.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tinjomoyo atas dasar kelengkapan administrasi yang dianggap sah menurut prosedur yang berlaku.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diajukan Para Penggugat hanya mengatur pemanfaatan tanah dan bukan alat bukti kepemilikan.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka.",
+        "page": 73,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa sertifikat tanah saya dibatalkan padahal saya sudah punya surat perjanjian garapan, sementara sertifikat orang lain yang terbit lebih dulu dianggap sah?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 56535,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1868 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (wanprestasi/tort) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan dan putusan. Penggugat menuntut pembatalan sertifikat/ganti rugi dengan dalil perbuatan melawan hukum oleh pihak lain, sehingga Pasal 1365 adalah kerangka hukum substantif yang diuji untuk menentukan apakah tindakan penerbitan sertifikat atau penguasaan tanah tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi formal akta otentik. Meskipun putusan membahas kekuatan pembuktian sertifikat (yang merupakan alat bukti kuat), Pasal 1868 tidak mengatur substansi hak atas tanah, syarat keabsahan penerbitan sertifikat, atau hubungan hukum antara surat perjanjian garapan dan sertifikat. Isu utama adalah kekuatan pembuktian sertifikat berdasarkan PP No. 24/1997, bukan definisi akta otentik dalam KUHPerdata."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 71159,
+    "completion_tokens": 4417
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_236_Pdt_G_2024_PN_Byw.json

@@ -0,0 +1,185 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_236_Pdt_G_2024_PN_Byw.pdf",
+  "n_pages": 75,
+  "timings": {
+    "parse": 0.107,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 322.734,
+    "read": 41.182,
+    "query": 1.47,
+    "relevance": 12.942,
+    "total": 378.435
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 148696,
+    "marked_chars": 149362
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI",
+    "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan eksepsi kompetensi Turut Tergugat I; \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili \nperkara ini; \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp1.121.000,00 (satu juta serratus dua puluh satu ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh \nkami,Yoga Perdana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jusuf  Alwi, S.H. dan \nNurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. \nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, \npada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 secara elektronik dengan dihadiri oleh \nKetut Maliastra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara \nelektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga \nHakim Anggota \n \n \n \n \nJusuf Alwi, S.H. \nHakim Ketua Majelis \n \n \n \n \nYoga Perdana, S.H. \nHakim Anggota \n \n \n \n \nNurindah Pramulia, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti \n \n \nKetut Maliastra, S.H. \n Perincian biaya  : \n \n \n \n \n \n    \n1. Materai  ............................................. \n2. Redaksi  ............................................ \n3. Pendaftaran……………………. \n: \n: \n: \nRp10.000,00; \nRp10.000,00; \nRp30.000,00- \n4. Proses  .............................................. \n: \nRp100.000,00; \n5. PNBP  ................................................ \n: \nRp140.000,00; \n6. Panggilan  ......................................... \n: \nRp831.000,00; \nJumlah \n: \nRp1.121.000,00; \n (satu juta serratus dua puluh satu ribu rupiah) \n \nJl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13\nTelp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661\nEmail: info@mahkamahagung.go.id\nwww.mahkamahagung.go.id\nPengadilan Negeri Banyuwangi\nPanitera Tingkat Pertama \nVictorman Tanobadodo Mendrofa S.H. - "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134936,
+        "summary": "[HAL 1-7] Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Byw mengadili gugatan antara Penggugat, Drs. H. Abdillah (Ketua LSM Forum Suara Blambangan \"Forsuba\"), melawan Tergugat I (Abdullah Azwar Anas, Mantan Bupati Banyuwangi), Tergugat II (Mahfoed Efendi, Kepala Kantor BPN Banyuwangi), Tergugat III (Djohan Soegondo, Pimpinan PT Perkebunan Bumisari Maju Sukses), Tergugat IV (Eko Sutrisno, Ketua DPC Peradi Banyuwangi), serta sejumlah Turut Tergugat (Menteri ATR/Kepala BPN, Bupati Banyuwangi, DPRD, Kepala Desa, Dinas Pertanian, Mendagri, Gubernur Jatim). Objek sengketa adalah Surat Bupati Banyuwangi Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 tanggal 12 September 2019 yang didalilkan Penggugat sebagai surat palsu, hasil penyalahgunaan wewenang, dan korupsi [HAL 1-7].\n\n[HAL 8-26] Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Desa Pakel seluas kurang lebih 1.000 hektar adalah Tanah Negara berdasarkan Surat Ijin membuka Tanah tanggal 11 Januari 1929 yang statusnya menjadi Tanah Negara sejak 24 September 1980 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 [HAL 9]. Penggugat berdalil bahwa Surat Bupati Tergugat I tanggal 20 Juni 2013 yang menyatakan tanah tersebut bersertifikat HGU atas nama PT Bumisari adalah surat palsu/tidak benar karena bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 155/HGU/BPN/2004 yang menyatakan HGU PT Bumisari (No. 8/Songgon dan No. 1/Kluncing) terletak di Desa Songgon/Bayu dan Desa Kluncing, bukan Desa Pakel [HAL 10-12]. Penggugat juga mendalilkan bahwa Sertifikat HGU pemecahan Nomor 00295, 00296, dan 00297 diterbitkan melalui maladministrasi atau pemalsuan karena mengubah alamat dari Desa Songgon menjadi \"Desa Banyuwangi\" (yang tidak ada) dan mengubah luas, serta digunakan Tergugat III untuk menguasai Tanah Negara sejak 1985 sehingga merugikan Penggugat dan negara [HAL 13-18]. Penggugat menuntut pernyataan tidak sah surat dan sertifikat palsu, pengosongan tanah, serta ganti rugi Rp30,7 miliar secara tanggung renteng [HAL 24-26].\n\n[HAL 27-37] Tergugat I dan Turut Tergugat II, VI, VIII mengajukan eksepsi legal standing (Penggugat bukan warga Desa Pakel dan tidak memiliki kuasa), kompetensi absolut (kewenangan PTUN karena objeknya KTUN), kurang pihak (Rukun Tani Sumberejo tidak ditarik), dan obscur libel (gugatan kabur). Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah dalil palsu dengan menyatakan Surat Nomor 590/1225/429.012/2013 hanya jawaban atas keberatan warga dan tidak melanggar hukum, serta pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial oleh Turut Tergugat II adalah upaya koordinasi strategis [HAL 27-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 telah sesuai prosedur perundang-undangan (UU No. 5/1960, PP No. 24/1997, Permen ATR No. 3/1997) dan asas pemerintahan yang baik, serta memiliki kewenangan sebagai Kepala Kantor Pertanahan [HAL 38-42].\n\n[HAL 43-47] Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan prematur karena tidak ada notifikasi/somasi (mengacu pada Pedoman MA No. 36/KMA/SK/II/2013) dan salah sasaran (Tergugat III sebagai Komisaris tidak memiliki kapasitas mewakili PT). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil penyerobotan tanah, menyatakan HGU Nomor 00295, 00296, 00297, dan 00298 adalah hak sah yang berlaku hingga 31 Desember 2034, dan lokasi tanah masuk wilayah Desa Pakel akibat pemekaran batas desa tahun 2015 [HAL 43-47].\n\n[HAL 48-50] Tergugat IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, legal standing, class action, imunitas advokat, dan error in persona. Dalam pokok perkara, Tergugat IV membantah keterlibatan dalam penerbitan sertifikat, menyatakan hanya bertindak sebagai kuasa hukum dengan itikad baik, dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 48-50].\n\n[HAL 51-60] Turut Tergugat I (Menteri ATR/Kepala BPN) mengajukan eksepsi legal standing, kompetensi absolut, litis pendetis, dan obscur libel. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat I membantah dalil tanah negara, menyatakan HGU Nomor 00295-00297 sah berdasarkan pemecahan HGU No. 8/Songgon sesuai PP No. 24/1997, perubahan alamat \"Banyuwangi\" adalah satuan wilayah kabupaten, dan perubahan batas desa tidak menghapus hak atas tanah. Turut Tergugat I juga menegaskan bahwa dugaan sertifikat palsu adalah ranah pidana dan pembatalan sertifikat adalah ranah administrasi/PTUN [HAL 51-60].\n\n[HAL 61-68] Turut Tergugat VII (Mendagri) dan Turut Tergugat IX (Gubernur Jatim) mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN) dan error in persona. Mereka membantah adanya perbuatan melawan hukum, menyatakan tindakan yang diambil sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat [HAL 61-68]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 15926,
+        "summary": "[HAL 1-7] Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Byw mengadili gugatan antara Penggugat, Drs. H. Abdillah (Ketua LSM Forum Suara Blambangan \"Forsuba\"), melawan Tergugat I (Abdullah Azwar Anas, Mantan Bupati Banyuwangi), Tergugat II (Mahfoed Efendi, Kepala Kantor BPN Banyuwangi), Tergugat III (Djohan Soegondo, Pimpinan PT Perkebunan Bumisari Maju Sukses), Tergugat IV (Eko Sutrisno, Ketua DPC Peradi Banyuwangi), serta sejumlah Turut Tergugat (Menteri ATR/Kepala BPN, Bupati Banyuwangi, DPRD, Kepala Desa, Dinas Pertanian, Mendagri, Gubernur Jatim). Objek sengketa adalah Surat Bupati Banyuwangi Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 tanggal 12 September 2019 yang didalilkan Penggugat sebagai surat palsu, hasil penyalahgunaan wewenang, dan korupsi [HAL 1-7].\n\n[HAL 8-26] Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Desa Pakel seluas kurang lebih 1.000 hektar adalah Tanah Negara berdasarkan Surat Ijin membuka Tanah tanggal 11 Januari 1929 yang statusnya menjadi Tanah Negara sejak 24 September 1980 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 [HAL 9]. Penggugat berdalil bahwa Surat Bupati Tergugat I tanggal 20 Juni 2013 yang menyatakan tanah tersebut bersertifikat HGU atas nama PT Bumisari adalah surat palsu/tidak benar karena bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 155/HGU/BPN/2004 yang menyatakan HGU PT Bumisari (No. 8/Songgon dan No. 1/Kluncing) terletak di Desa Songgon/Bayu dan Desa Kluncing, bukan Desa Pakel [HAL 10-12]. Penggugat juga mendalilkan bahwa Sertifikat HGU pemecahan Nomor 00295, 00296, dan 00297 diterbitkan melalui maladministrasi atau pemalsuan karena mengubah alamat dari Desa Songgon menjadi \"Desa Banyuwangi\" (yang tidak ada) dan mengubah luas, serta digunakan Tergugat III untuk menguasai Tanah Negara sejak 1985 sehingga merugikan Penggugat dan negara [HAL 13-18]. Penggugat menuntut pernyataan tidak sah surat dan sertifikat palsu, pengosongan tanah, serta ganti rugi Rp30,7 miliar secara tanggung renteng [HAL 24-26].\n\n[HAL 27-37] Tergugat I dan Turut Tergugat II, VI, VIII mengajukan eksepsi legal standing (Penggugat bukan warga Desa Pakel dan tidak memiliki kuasa), kompetensi absolut (kewenangan PTUN karena objeknya KTUN), kurang pihak (Rukun Tani Sumberejo tidak ditarik), dan obscur libel (gugatan kabur). Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah dalil palsu dengan menyatakan Surat Nomor 590/1225/429.012/2013 hanya jawaban atas keberatan warga dan tidak melanggar hukum, serta pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial oleh Turut Tergugat II adalah upaya koordinasi strategis [HAL 27-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 telah sesuai prosedur perundang-undangan (UU No. 5/1960, PP No. 24/1997, Permen ATR No. 3/1997) dan asas pemerintahan yang baik, serta memiliki kewenangan sebagai Kepala Kantor Pertanahan [HAL 38-42].\n\n[HAL 43-47] Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan prematur karena tidak ada notifikasi/somasi (mengacu pada Pedoman MA No. 36/KMA/SK/II/2013) dan salah sasaran (Tergugat III sebagai Komisaris tidak memiliki kapasitas mewakili PT). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil penyerobotan tanah, menyatakan HGU Nomor 00295, 00296, 00297, dan 00298 adalah hak sah yang berlaku hingga 31 Desember 2034, dan lokasi tanah masuk wilayah Desa Pakel akibat pemekaran batas desa tahun 2015 [HAL 43-47].\n\n[HAL 48-50] Tergugat IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, legal standing, class action, imunitas advokat, dan error in persona. Dalam pokok perkara, Tergugat IV membantah keterlibatan dalam penerbitan sertifikat, menyatakan hanya bertindak sebagai kuasa hukum dengan itikad baik, dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 48-50].\n\n[HAL 51-60] Turut Tergugat I (Menteri ATR/Kepala BPN) mengajukan eksepsi legal standing, kompetensi absolut, litis pendetis, dan obscur libel. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat I membantah dalil tanah negara, menyatakan HGU Nomor 00295-00297 sah berdasarkan pemecahan HGU No. 8/Songgon sesuai PP No. 24/1997, perubahan alamat \"Banyuwangi\" adalah satuan wilayah kabupaten, dan perubahan batas desa tidak menghapus hak atas tanah. Turut Tergugat I juga menegaskan bahwa dugaan sertifikat palsu adalah ranah pidana dan pembatalan sertifikat adalah ranah administrasi/PTUN [HAL 51-60].\n\n[HAL 61-68] Turut Tergugat VII (Mendagri) dan Turut Tergugat IX (Gubernur Jatim) mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN) dan error in persona. Mereka membantah adanya perbuatan melawan hukum, menyatakan tindakan yang diambil sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat [HAL 61-68].\n\n[HAL 69-71] Turut Tergugat IX memperluas dalil eksepsi dengan menyatakan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersifat konkret, individual, dan final, sehingga kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 69]. Turut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi salah pihak (error in subjecto) karena tidak memiliki kewenangan atau relevansi terhadap objek sengketa surat palsu dan sertifikat, gugatan kabur (obscur libel) karena tidak merinci peran Turut Tergugat IX secara tegas, serta tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat IX [HAL 70-71]. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat IX menolak seluruh dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bukan hubungan subordinat melainkan otonomi daerah, sehingga tidak ada relevansi kedudukan Turut Tergugat IX dengan indikasi surat palsu [HAL 71].\n\n[HAL 72-75] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi yang diajukan oleh berbagai pihak, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Perdata versus Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Majelis Hakim Pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin kedua dan ketiga gugatan Penggugat memohon pernyataan bahwa para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (pemalsuan surat, korupsi, pemalsuan sertifikat) berdasarkan KUHP dan UU Pemberantasan Korupsi. Karena petitum tersebut menuntut putusan mengenai delik pidana yang tunduk pada KUHAP, Majelis Hakim Perdata tidak berwenang memutus perkara pidana. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini, tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan akhir menyatakan eksepsi kompetensi Turut Tergugat I dikabulkan, Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp1.121.000,00 [HAL 73-75]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-7] Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Byw mengadili gugatan antara Penggugat, Drs. H. Abdillah (Ketua LSM Forum Suara Blambangan \"Forsuba\"), melawan Tergugat I (Abdullah Azwar Anas, Mantan Bupati Banyuwangi), Tergugat II (Mahfoed Efendi, Kepala Kantor BPN Banyuwangi), Tergugat III (Djohan Soegondo, Pimpinan PT Perkebunan Bumisari Maju Sukses), Tergugat IV (Eko Sutrisno, Ketua DPC Peradi Banyuwangi), serta sejumlah Turut Tergugat (Menteri ATR/Kepala BPN, Bupati Banyuwangi, DPRD, Kepala Desa, Dinas Pertanian, Mendagri, Gubernur Jatim). Objek sengketa adalah Surat Bupati Banyuwangi Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 tanggal 12 September 2019 yang didalilkan Penggugat sebagai surat palsu, hasil penyalahgunaan wewenang, dan korupsi [HAL 1-7].\n\n[HAL 8-26] Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Desa Pakel seluas kurang lebih 1.000 hektar adalah Tanah Negara berdasarkan Surat Ijin membuka Tanah tanggal 11 Januari 1929 yang statusnya menjadi Tanah Negara sejak 24 September 1980 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 [HAL 9]. Penggugat berdalil bahwa Surat Bupati Tergugat I tanggal 20 Juni 2013 yang menyatakan tanah tersebut bersertifikat HGU atas nama PT Bumisari adalah surat palsu/tidak benar karena bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 155/HGU/BPN/2004 yang menyatakan HGU PT Bumisari (No. 8/Songgon dan No. 1/Kluncing) terletak di Desa Songgon/Bayu dan Desa Kluncing, bukan Desa Pakel [HAL 10-12]. Penggugat juga mendalilkan bahwa Sertifikat HGU pemecahan Nomor 00295, 00296, dan 00297 diterbitkan melalui maladministrasi atau pemalsuan karena mengubah alamat dari Desa Songgon menjadi \"Desa Banyuwangi\" (yang tidak ada) dan mengubah luas, serta digunakan Tergugat III untuk menguasai Tanah Negara sejak 1985 sehingga merugikan Penggugat dan negara [HAL 13-18]. Penggugat menuntut pernyataan tidak sah surat dan sertifikat palsu, pengosongan tanah, serta ganti rugi Rp30,7 miliar secara tanggung renteng [HAL 24-26].\n\n[HAL 27-37] Tergugat I dan Turut Tergugat II, VI, VIII mengajukan eksepsi legal standing (Penggugat bukan warga Desa Pakel dan tidak memiliki kuasa), kompetensi absolut (kewenangan PTUN karena objeknya KTUN), kurang pihak (Rukun Tani Sumberejo tidak ditarik), dan obscur libel (gugatan kabur). Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah dalil palsu dengan menyatakan Surat Nomor 590/1225/429.012/2013 hanya jawaban atas keberatan warga dan tidak melanggar hukum, serta pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial oleh Turut Tergugat II adalah upaya koordinasi strategis [HAL 27-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 telah sesuai prosedur perundang-undangan (UU No. 5/1960, PP No. 24/1997, Permen ATR No. 3/1997) dan asas pemerintahan yang baik, serta memiliki kewenangan sebagai Kepala Kantor Pertanahan [HAL 38-42].\n\n[HAL 43-47] Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan prematur karena tidak ada notifikasi/somasi (mengacu pada Pedoman MA No. 36/KMA/SK/II/2013) dan salah sasaran (Tergugat III sebagai Komisaris tidak memiliki kapasitas mewakili PT). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil penyerobotan tanah, menyatakan HGU Nomor 00295, 00296, 00297, dan 00298 adalah hak sah yang berlaku hingga 31 Desember 2034, dan lokasi tanah masuk wilayah Desa Pakel akibat pemekaran batas desa tahun 2015 [HAL 43-47].\n\n[HAL 48-50] Tergugat IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, legal standing, class action, imunitas advokat, dan error in persona. Dalam pokok perkara, Tergugat IV membantah keterlibatan dalam penerbitan sertifikat, menyatakan hanya bertindak sebagai kuasa hukum dengan itikad baik, dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 48-50].\n\n[HAL 51-60] Turut Tergugat I (Menteri ATR/Kepala BPN) mengajukan eksepsi legal standing, kompetensi absolut, litis pendetis, dan obscur libel. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat I membantah dalil tanah negara, menyatakan HGU Nomor 00295-00297 sah berdasarkan pemecahan HGU No. 8/Songgon sesuai PP No. 24/1997, perubahan alamat \"Banyuwangi\" adalah satuan wilayah kabupaten, dan perubahan batas desa tidak menghapus hak atas tanah. Turut Tergugat I juga menegaskan bahwa dugaan sertifikat palsu adalah ranah pidana dan pembatalan sertifikat adalah ranah administrasi/PTUN [HAL 51-60].\n\n[HAL 61-68] Turut Tergugat VII (Mendagri) dan Turut Tergugat IX (Gubernur Jatim) mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN) dan error in persona. Mereka membantah adanya perbuatan melawan hukum, menyatakan tindakan yang diambil sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat [HAL 61-68].\n\n[HAL 69-71] Turut Tergugat IX memperluas dalil eksepsi dengan menyatakan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersifat konkret, individual, dan final, sehingga kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 69]. Turut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi salah pihak (error in subjecto) karena tidak memiliki kewenangan atau relevansi terhadap objek sengketa surat palsu dan sertifikat, gugatan kabur (obscur libel) karena tidak merinci peran Turut Tergugat IX secara tegas, serta tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat IX [HAL 70-71]. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat IX menolak seluruh dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bukan hubungan subordinat melainkan otonomi daerah, sehingga tidak ada relevansi kedudukan Turut Tergugat IX dengan indikasi surat palsu [HAL 71].\n\n[HAL 72-75] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi yang diajukan oleh berbagai pihak, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Perdata versus Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Majelis Hakim Pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin kedua dan ketiga gugatan Penggugat memohon pernyataan bahwa para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (pemalsuan surat, korupsi, pemalsuan sertifikat) berdasarkan KUHP dan UU Pemberantasan Korupsi. Karena petitum tersebut menuntut putusan mengenai delik pidana yang tunduk pada KUHAP, Majelis Hakim Perdata tidak berwenang memutus perkara pidana. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini, tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan akhir menyatakan eksepsi kompetensi Turut Tergugat I dikabulkan, Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp1.121.000,00 [HAL 73-75]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 6779,
+    "frame": "Drs. H. Abdillah menggugat Abdullah Azwar Anas, Mahfoed Efendi, Djohan Soegondo, Eko Sutrisno, serta sejumlah Turut Tergugat terkait Surat Bupati dan Sertifikat HGU yang didalilkan sebagai palsu dan hasil penyalahgunaan wewenang. Penggugat meminta pernyataan tidak sah surat dan sertifikat, pengosongan tanah, serta ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan mengandung tuntutan delik pidana.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tanah Desa Pakel seluas kurang lebih 1.000 hektar adalah Tanah Negara berdasarkan Surat Ijin membuka Tanah tahun 1929 dan statusnya sebagai Tanah Negara sejak 1980.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Surat Bupati Banyuwangi Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 adalah surat palsu karena bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 155/HGU/BPN/2004 mengenai lokasi HGU PT Bumisari.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 diterbitkan melalui maladministrasi atau pemalsuan dengan mengubah alamat dan luas, serta digunakan untuk menguasai Tanah Negara.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah dalil palsu dengan menyatakan Surat Nomor 590/1225/429.012/2013 hanya jawaban atas keberatan warga dan tidak melanggar hukum.",
+        "page": 27,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 telah sesuai prosedur perundang-undangan.",
+        "page": 38,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III membantah dalil penyerobotan tanah dengan menyatakan HGU Nomor 00295, 00296, 00297, dan 00298 adalah hak sah yang berlaku hingga 31 Desember 2034.",
+        "page": 43,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I membantah dalil tanah negara dengan menyatakan HGU Nomor 00295-00297 sah berdasarkan pemecahan HGU No. 8/Songgon.",
+        "page": 51,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat IX menyatakan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 69,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa petitum gugatan menuntut pernyataan bahwa para Tergugat terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat, korupsi, dan pemalsuan sertifikat.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena petitum tersebut menuntut putusan mengenai delik pidana yang tunduk pada KUHAP.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang aktivis LSM, menggugat mantan Bupati Banyuwangi, Kepala Kantor BPN, pimpinan perusahaan perkebunan, ketua peradi, serta sejumlah pejabat negara lainnya. Sengketa bermula dari dalilan Penggugat bahwa Surat Bupati dan Sertifikat HGU terkait Tanah Desa Pakel adalah palsu, hasil penyalahgunaan wewenang, dan korupsi yang merugikan negara dan dirinya. Para Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dengan menyatakan dokumen sah, diterbitkan sesuai prosedur, dan tindakan mereka tidak melawan hukum. Namun, dalam pemeriksaan eksepsi kompetensi, Majelis Hakim menemukan bahwa tuntutan Penggugat memuat permintaan pernyataan bahwa para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Karena tuntutan delik pidana berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri Perdata, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang aktivis LSM, menggugat mantan Bupati Banyuwangi, Kepala Kantor BPN, pimpinan perusahaan perkebunan, ketua peradi, serta sejumlah pejabat negara lainnya. Sengketa bermula dari dalilan Penggugat bahwa Surat Bupati dan Sertifikat HGU terkait Tanah Desa Pakel adalah palsu, hasil penyalahgunaan wewenang, dan korupsi yang merugikan negara dan dirinya. Para Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dengan menyatakan dokumen sah, diterbitkan sesuai prosedur, dan tindakan mereka tidak melawan hukum. Namun, dalam pemeriksaan eksepsi kompetensi, Majelis Hakim menemukan bahwa tuntutan Penggugat memuat permintaan pernyataan bahwa para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Karena tuntutan delik pidana berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri Perdata, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tanah Desa Pakel seluas kurang lebih 1.000 hektar adalah Tanah Negara berdasarkan Surat Ijin membuka Tanah tahun 1929 dan statusnya sebagai Tanah Negara sejak 1980.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Surat Bupati Banyuwangi Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 adalah surat palsu karena bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 155/HGU/BPN/2004 mengenai lokasi HGU PT Bumisari.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 diterbitkan melalui maladministrasi atau pemalsuan dengan mengubah alamat dan luas, serta digunakan untuk menguasai Tanah Negara.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah dalil palsu dengan menyatakan Surat Nomor 590/1225/429.012/2013 hanya jawaban atas keberatan warga dan tidak melanggar hukum.",
+        "page": 27,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 telah sesuai prosedur perundang-undangan.",
+        "page": 38,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III membantah dalil penyerobotan tanah dengan menyatakan HGU Nomor 00295, 00296, 00297, dan 00298 adalah hak sah yang berlaku hingga 31 Desember 2034.",
+        "page": 43,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I membantah dalil tanah negara dengan menyatakan HGU Nomor 00295-00297 sah berdasarkan pemecahan HGU No. 8/Songgon.",
+        "page": 51,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat IX menyatakan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 69,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa petitum gugatan menuntut pernyataan bahwa para Tergugat terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat, korupsi, dan pemalsuan sertifikat.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena petitum tersebut menuntut putusan mengenai delik pidana yang tunduk pada KUHAP.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa menggugat orang-orang yang saya anggap membuat surat tanah dan sertifikat palsu untuk menguasai tanah negara?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 5394,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam putusan berfokus pada kewenangan mengadili (*competentie*) karena gugatan mengandung unsur pidana (pemalsuan surat/sertifikat), bukan sengketa pelaksanaan perjanjian perdata. Pasal 1338 tidak menjadi dasar hukum untuk menilai apakah Majelis Hakim Perdata berwenang memeriksa delik pidana."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Meskipun Pasal 1365 mengatur perbuatan melawan hukum (tort) yang sering menjadi dasar gugatan perdata, pertimbangan hakim dalam putusan ini secara eksplisit menolak kewenangan Majelis Hakim Perdata karena petitum gugatan menuntut penetapan status pidana (palsu secara sah dan meyakinkan) yang tunduk pada KUHP/KUHAP. Putusan ini tidak menguji apakah unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, melainkan menyatakan bahwa Majelis Hakim Perdata tidak berwenang memeriksa perkara yang intinya adalah penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif dengan alasan penolakan gugatan dalam konteks pertanyaan 'kenapa tidak bisa menggugat' (yang jawabannya adalah ketidakberwenangan lingkungan peradilan, bukan ketiadaan unsur perbuatan melawan hukum)."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 52655,
+    "completion_tokens": 4922
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_237_Pdt_G_2024_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,202 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_237_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 205,
+  "timings": {
+    "parse": 0.302,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 413.383,
+    "read": 10.588,
+    "query": 0.488,
+    "relevance": 10.836,
+    "total": 435.597
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 381808,
+    "marked_chars": 383750
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI: \nDALAM PROVISI: \n- \nMenolak Provisi Penggugat; \nDALAM KONPENSI: \nDALAM EKSEPSI: \n- \nMenolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat  untuk \nseluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan \nsah \nmenurut \nhukum \nSertifikat \nHak \nMilik \nNo.1850/Karanganyar seluas  18.828m2 a/n Penggugat dengan batas-\nbatas: \nSebelah Utara  \n: berbatasan dengan Sertifikat HM. No.1841 \nSebelah Selatan  \n: berbatasan dengan Sertifikat HGB. No.285,  \n  tanah SHGB. No.338 & Gudang  (tanah  \n  \n \n \n \n  berbentuk L)  \nSebalah Timur  \n: berbatasan dengan Sertifikat HGB. No.083  \n (Tergugat II)  \nSebelah Barat  \n: berbatasan dengan Sertifikat HM.1840, tanah  \n  SHGB. No.338 & Gudang (tanah berbentuk L)  \n3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat  sebagai pemilik yang sah \ndan berharga atas atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang \nberada di atasnya, terletak di Kelurahan Karangayar, Kecamatan Tugu, \nKota Semarang,  dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1850/Karanganyar \nseluas  18.828m2 a/n dengan batas-batas: \nSebelah Utara  \n: berbatasan dengan Sertifikat HM. No.1841 \nSebelah Selatan  \n: berbatasan dengan Sertifikat HGB. No.285, tanah  \n  SHGB. No.338 & Gudang (tanah berbentuk L) \nSebalah Timur  \n: berbatasan dengan Sertifikat HGB. No.083  \n  (Tergugat II) \nSebelah Barat  \n: berbatasan dengan Sertifikat HM.1840, tanah  \n  SHGB. No.338 & Gudang (tanah berbentuk L) \n\nHalaman 203 dari 205 halaman - Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg \n \n \n \n5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakuan Perbuatan \nMelawan Hukum yang merugikan hak milik Penggugat; \n6. Menyatakan \ntanah \nsengketa \n1 \nsebagaimana \nSertifikat \nHGB \nNo.268/Karanganyar, luas  4.561 m2, atas nama Tergugat I, tidaklah \nmempunyai kekuatan hukum mengikat "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134941,
+        "summary": "[HAL 1-22] Gugatan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg diajukan oleh Budi Prasetio (Penggugat) melawan PT. Ahabe Niaga Selaras (Tergugat I), PT. New Ratna Motor (Tergugat II), PT. Meratus Manajemen Aset (Tergugat III), PT. BPR Restu Artha Makmur (Tergugat IV), Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Semarang (Turut Tergugat I), dan Walikota Semarang cq Kepala Dinas Penataan Ruang (Turut Tergugat II). Penggugat adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1850/Karanganyar seluas ±18.828 m² yang diterbitkan pada 12 Maret 1990 [HAL 5-7]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah menyerobot, memiliki, dan mensertifikatkan sebagian tanah miliknya menjadi SHGB Nomor 268/Karanganyar (Tergugat I, luas ±4.561 m², terbit 14 Januari 2020) dan SHGB Nomor 83/Karanganyar (Tergugat II, sebagian luas, terbit 20 Januari 2005) [HAL 8-13]. Penggugat berargumen berdasarkan yurisprudensi bahwa sertifikat yang terbit lebih dahulu (SHM 1850) lebih kuat daripada sertifikat ganda yang terbit kemudian, sehingga SHGB Tergugat I dan II sepanjang yang tumpang tindih tidak berkekuatan hukum [HAL 14-16]. Penggugat menuntut pengembalian tanah, pembatalan sertifikat, ganti rugi material dan imateril sebesar Rp 15 miliar untuk Tergugat I dan Rp 25 miliar untuk Tergugat II, uang dwangsom, serta putusan provisionil untuk menghentikan pembangunan di atas tanah sengketa [HAL 17-21]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 22].\n\n[HAL 23-36] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara), gugatan prematur, kurang pihak, obscuur libel, dan tidak berdasar hukum. Tergugat I membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan perolehan tanah SHGB 268 dilakukan melalui prosedur sah dari Penggarap yang mendapatkan pelepasan hak garapan dari ahli waris Eigendom Verponding Nomor 448 atas nama Heer Kusen [HAL 25-33]. Tergugat I menolak klaim kepemilikan Penggugat dengan mempertanyakan keabsahan tanah Letter D/C Desa yang dibeli Penggugat, karena tanah tersebut semula adalah tanah negara/Eigendom yang masa tenggang konversinya telah berakhir [HAL 34-35]. Tergugat I juga membantah dalil tumpang tindih dan tuduhan penyerobotan, menegaskan bahwa proses pensertifikatan dilakukan sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 [HAL 36].\n\n[HAL 37-51] Tergugat II mengajukan eksepsi serupa: kompetensi absolut PTUN, gugatan obscuur libel (kabur) karena tidak menyebutkan luasan konkret tanah tumpang tindih, gugatan prematur, non-executable, kurang pihak (tidak melibatkan PT. Karya Utama Bumi sebagai penerbit awal SHGB 83), dan error in persona (salah menarik Tergugat III). Tergugat II membantah dalil tumpang tindih dengan menyatakan lokasi tanah SHGB 83 (Jl. KP. Karanganyar) berbeda dengan SHM 1850 (Jl. Walisongo) serta merujuk pada data Kelurahan Karanganyar yang tidak mencatat tumpang tindih [HAL 52-58]. Tergugat II mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan pengecekan sertifikat dan tidak menemukan sengketa sebelum membeli dari Tergugat I [HAL 72-75]. Tergugat II juga mengajukan Rekonpensi untuk mempertahankan haknya atas SHGB 83 yang telah dijadikan jaminan hak tanggungan di BCA [HAL 74].\n\n[HAL 52-78] Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat II menyangkal adanya tumpang tindih dengan merujuk pada batas-batas fisik dan data yuridis yang berbeda, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah selama 34 tahun sehingga tidak mengetahui batas sebenarnya [HAL 56-57]. Tergugat II membantah tuduhan penyerobotan dengan menegaskan bahwa ia telah memelihara tanah sejak 2005 sesuai UU Pokok Agraria [HAL 65-66]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi dan dwangsom karena gugatan dianggap tidak jelas dan dwangsom tidak dapat dituntut bersama pembayaran uang [HAL 67, 70]. Tergugat II menegaskan bahwa SHGB 83 diterbitkan berdasarkan Surat Ukur Nomor 1/Karanganyar/2005 dengan luas 100.771 m² yang telah melalui proses pengecekan BPN dan dinyatakan tidak sengketa [HAL 65, 76]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 134932,
+        "summary": "[HAL 1-22] Gugatan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg diajukan oleh Budi Prasetio (Penggugat) melawan PT. Ahabe Niaga Selaras (Tergugat I), PT. New Ratna Motor (Tergugat II), PT. Meratus Manajemen Aset (Tergugat III), PT. BPR Restu Artha Makmur (Tergugat IV), Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Semarang (Turut Tergugat I), dan Walikota Semarang cq Kepala Dinas Penataan Ruang (Turut Tergugat II). Penggugat adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1850/Karanganyar seluas ±18.828 m² yang diterbitkan pada 12 Maret 1990 [HAL 5-7]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah menyerobot, memiliki, dan mensertifikatkan sebagian tanah miliknya menjadi SHGB Nomor 268/Karanganyar (Tergugat I, luas ±4.561 m², terbit 14 Januari 2020) dan SHGB Nomor 83/Karanganyar (Tergugat II, sebagian luas, terbit 20 Januari 2005) [HAL 8-13]. Penggugat berargumen berdasarkan yurisprudensi bahwa sertifikat yang terbit lebih dahulu (SHM 1850) lebih kuat daripada sertifikat ganda yang terbit kemudian, sehingga SHGB Tergugat I dan II sepanjang yang tumpang tindih tidak berkekuatan hukum [HAL 14-16]. Penggugat menuntut pengembalian tanah, pembatalan sertifikat, ganti rugi material dan imateril sebesar Rp 15 miliar untuk Tergugat I dan Rp 25 miliar untuk Tergugat II, uang dwangsom, serta putusan provisionil untuk menghentikan pembangunan di atas tanah sengketa [HAL 17-21]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 22].\n\n[HAL 23-36] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara), gugatan prematur, kurang pihak, obscuur libel, dan tidak berdasar hukum. Tergugat I membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan perolehan tanah SHGB 268 dilakukan melalui prosedur sah dari Penggarap yang mendapatkan pelepasan hak garapan dari ahli waris Eigendom Verponding Nomor 448 atas nama Heer Kusen [HAL 25-33]. Tergugat I menolak klaim kepemilikan Penggugat dengan mempertanyakan keabsahan tanah Letter D/C Desa yang dibeli Penggugat, karena tanah tersebut semula adalah tanah negara/Eigendom yang masa tenggang konversinya telah berakhir [HAL 34-35]. Tergugat I juga membantah dalil tumpang tindih dan tuduhan penyerobotan, menegaskan bahwa proses pensertifikatan dilakukan sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 [HAL 36].\n\n[HAL 37-51] Tergugat II mengajukan eksepsi serupa: kompetensi absolut PTUN, gugatan obscuur libel (kabur) karena tidak menyebutkan luasan konkret tanah tumpang tindih, gugatan prematur, non-executable, kurang pihak (tidak melibatkan PT. Karya Utama Bumi sebagai penerbit awal SHGB 83), dan error in persona (salah menarik Tergugat III). Tergugat II membantah dalil tumpang tindih dengan menyatakan lokasi tanah SHGB 83 (Jl. KP. Karanganyar) berbeda dengan SHM 1850 (Jl. Walisongo) serta merujuk pada data Kelurahan Karanganyar yang tidak mencatat tumpang tindih [HAL 52-58]. Tergugat II mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan pengecekan sertifikat dan tidak menemukan sengketa sebelum membeli dari Tergugat I [HAL 72-75]. Tergugat II juga mengajukan Rekonpensi untuk mempertahankan haknya atas SHGB 83 yang telah dijadikan jaminan hak tanggungan di BCA [HAL 74].\n\n[HAL 52-78] Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat II menyangkal adanya tumpang tindih dengan merujuk pada batas-batas fisik dan data yuridis yang berbeda, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah selama 34 tahun sehingga tidak mengetahui batas sebenarnya [HAL 56-57]. Tergugat II membantah tuduhan penyerobotan dengan menegaskan bahwa ia telah memelihara tanah sejak 2005 sesuai UU Pokok Agraria [HAL 65-66]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi dan dwangsom karena gugatan dianggap tidak jelas dan dwangsom tidak dapat dituntut bersama pembayaran uang [HAL 67, 70]. Tergugat II menegaskan bahwa SHGB 83 diterbitkan berdasarkan Surat Ukur Nomor 1/Karanganyar/2005 dengan luas 100.771 m² yang telah melalui proses pengecekan BPN dan dinyatakan tidak sengketa [HAL 65, 76].\n\n[HAL 78-80] Tergugat II/Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Pejabat Kantor Pertanahan Kota Semarang menyatakan tumpang tindih pada tahun 2020 tanpa kajian hukum yang mendalam, terbukti dari putusan perkara terkait Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Smg [HAL 78]. Tergugat II/Penggugat Rekonpensi mengklaim sebagai pemilik sah SHGB Nomor 83/Karanganyar (luas 100.771 m²) berdasarkan penguasaan fisik sejak 2005 dan pemeliharaan tanah sesuai UU Nomor 5 tahun 1960, sementara Penggugat (pemilik SHM 1850) mengaku memiliki tanah sejak 1989 namun tidak pernah menguasai fisik tanah dan tidak mengetahui letak serta batas-batasnya, sehingga tanah Penggugat dikategorikan sebagai tanah terlantar yang seharusnya dibatalkan [HAL 78-79]. Tergugat II/Penggugat Rekonpensi juga menyangkal hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kota Semarang yang diajukan Penggugat karena tidak ditemukan peta bidang yang menunjukkan tumpang tindih secara yuridis, dan menuntut agar Kantor Pertanahan menjelaskan alasan tumpang tindih yang selama 34 tahun tidak terdeteksi [HAL 79]. Tergugat II/Penggugat Rekonpensi memohon eksepsi diterima, gugatan Penggugat ditolak, dan SHGB Nomor 83/Karanganyar atas nama PT. New Ratna Motor dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 80].\n\n[HAL 81-88] Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel karena tidak menjelaskan secara jelas batas-batas tanah dan luasan tanah yang dikuasai/dimanfaatkan untuk pembangunan jalan akses masuk, serta menggabungkan dua sengketa yang berdiri sendiri (dengan Tergugat I dan Tergugat II) dalam satu gugatan [HAL 81-82]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi error in persona karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III [HAL 83]. Dalam pokok perkara, Tergugat III membantah dalil tumpang tindih dan penyerobotan, menegaskan bahwa SHGB No.83/Karanganyar diterbitkan melalui prosedur sah Kantor Pertanahan, beralih kepemilikan secara sah, dan telah melalui pengecekan berkala yang tidak menunjukkan tumpang tindih [HAL 84-85]. Tergugat II dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik yang telah membayar pajak dan menguasai tanah secara terbuka, sehingga haknya harus dilindungi [HAL 86-87]. Tergugat III membantah tuduhan pemanfaatan tidak sah karena memanfaatkan tanah atas dasar izin dari pemilik sah (Tergugat II) dan kegiatan tersebut telah mendapatkan izin Dinas terkait [HAL 88].\n\n[HAL 89-106] Tergugat IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN) karena objek sengketa SHGB No.00268/Karanganyar adalah produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Turut Tergugat I) [HAL 90-92]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi kurang pihak karena kredit yang diberikan kepada Debitur Sebastianus Harno Budi (Komisaris Tergugat I) menggunakan SHGB No.00268 sebagai jaminan hak tanggungan, sehingga melibatkan debitur, komisaris, direktur, kreditur sindikasi (PT BPR Kita Centradana), dan KPKNL Semarang sebagai pihak terkait [HAL 93-96]. Dalam pokok perkara, Tergugat IV menyangkal dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa SHGB No.00268 telah menjadi jaminan hak tanggungan Peringkat I di Tergugat IV untuk kredit Rp 15 miliar yang jatuh tempo dan wanprestasi [HAL 97-100]. Tergugat IV telah melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan terhadap SHGB No.00268 pada 24 Mei 2023 yang laku terjual sebesar Rp 1.824.000.000,- kepada Fuad Abdul Ghoni (kuasa Tergugat IV) sesuai prosedur hukum [HAL 101-105]. Tergugat IV mengklaim sebagai pembeli lelang beritikad baik yang harus dilindungi hukum, dan memohon gugatan Penggugat ditolak [HAL 106].\n\n[HAL 107-112] Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel karena gugatan tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 107]. Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa sengketa letak dan batas seharusnya diselesaikan melalui pengukuran ulang/pengembalian batas sesuai Pasal 30 Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan merupakan permasalahan internal yang tidak dapat ditanggapi lebih jauh oleh Turut Tergugat I [HAL 108-109]. Turut Tergugat I juga menolak permohonan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 110-111]. Turut Tergugat II (Walikota Semarang cq Kepala Dinas Penataan Ruang) mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel karena dalil perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan tindakan spesifik dan dasar hukum yang dilanggar, serta mencampuradukkan dalil hukum dan tuntutan [HAL 111-112].\n\n[HAL 113-121] Penggugat mengajukan bukti surat berupa SHM 1850, Akta Jual Beli 1989, surat-surat PBB tahun 2015-2024, surat permohonan balik nama, surat keterangan pengembalian batas, surat mediasi tumpang tindih dari BPN, surat blokir sertifikat, print out plotting dari aplikasi \"Sentuh Tanah Ku\", serta putusan perkara terkait [HAL 113-117]. Penggugat menghadirkan saksi Muryadi dan Muryanto yang menyatakan bahwa tanah Penggugat (dulu milik Ibu Suparti) berstatus Letter C Desa, luas sekitar 19.000 m² atau 2 hektar, berbatasan dengan PT Cerah Sempurna, BNI, dan PT Meratus/New Ratna Motor, serta bukan masuk wilayah Kampung Pundensari [HAL 118-121].\n\n[HAL 122-128] Penggugat menghadirkan ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail yang menjelaskan prosedur penerbitan sertifikat tanah, pentingnya pengumpulan data fisik dan yuridis, serta asas aman dalam pendaftaran tanah. Ahli menyatakan bahwa jika data fisik lokasi tanah tidak cermat atau terjadi kesalahan, proses penerbitan sertifikat mengandung cacat hukum administratif dan sertifikat dapat dibatalkan [HAL 122-124]. Ahli juga menjelaskan bahwa Letter C bukan tanah negara, eigendom hanya berlaku bagi golongan Eropa, dan jika terjadi tumpang tindih pejabat BPN berwenang membatalkan sertifikat atau diserahkan ke pengadilan [HAL 125-128].\n\n[HAL 129-133] Tergugat I mengajukan bukti surat berupa akta perubahan anggaran dasar PT, SHGB 268, surat lelang, Akta Jual Beli 2006, surat pelepasan hak eigendom verponding, dan putusan perkara terkait [HAL 129-130]. Tergugat I menghadirkan saksi Agus Santoso dan Mustofa yang menyatakan bahwa pengukuran oleh BPN dilakukan dengan kehadiran orang BPN, kelurahan, dan pengurus Tergugat I tanpa ada keberatan, batas tanah sesuai sertifikat, dan sudah ada patok beton sebelum pengukuran [HAL 131-133].\n\n[HAL 134-148] Tergugat II mengajukan bukti surat berupa akta keputusan rapat, Akta Jual Beli 2020, SHGB 83, akta dan sertifikat hak tanggungan, peta blok, dan aplikasi \"Sentuh Tanah Ku\" [HAL 134-135]. Tergugat II menghadirkan ahli Sarjita dan Dr. Kusmiarto yang menjelaskan kebijakan pemetaan digital, prosedur pengukuran ulang, rekonstruksi batas, dan pentingnya floating data. Ahli Sarjita menyatakan bahwa jika tumpang tindih, BPN harus melakukan pengukuran batas menyeluruh dan mediasi, serta sertifikat yang belum dibatalkan tetap sah [HAL 136-141]. Ahli Kusmiarto menjelaskan perbedaan gambar situasi dan surat ukur, pentingnya titik ikat dan antena GNSS untuk akurasi, serta bahwa floating wajib dilakukan dengan metode kadestral untuk memastikan kepastian data [HAL 142-148].\n\n[HAL 149-150] Tergugat III mengajukan bukti surat berupa akta pendirian dan perubahan anggaran dasar PT, KTP, SKR, dan SHGB 83 [HAL 149]. Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa akta pendirian BPR, akta keputusan rapat, dan akta pembiayaan bersama [HAL 150]."
+      },
+      {
+        "window": 2,
+        "input_chars": 116877,
+        "summary": "[HAL 1-22] Gugatan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg diajukan oleh Budi Prasetio (Penggugat) melawan PT. Ahabe Niaga Selaras (Tergugat I), PT. New Ratna Motor (Tergugat II), PT. Meratus Manajemen Aset (Tergugat III), PT. BPR Restu Artha Makmur (Tergugat IV), Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Semarang (Turut Tergugat I), dan Walikota Semarang cq Kepala Dinas Penataan Ruang (Turut Tergugat II). Penggugat adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1850/Karanganyar seluas ±18.828 m² yang diterbitkan pada 12 Maret 1990 [HAL 5-7]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah menyerobot, memiliki, dan mensertifikatkan sebagian tanah miliknya menjadi SHGB Nomor 268/Karanganyar (Tergugat I, luas ±4.561 m², terbit 14 Januari 2020) dan SHGB Nomor 83/Karanganyar (Tergugat II, sebagian luas, terbit 20 Januari 2005) [HAL 8-13]. Penggugat berargumen berdasarkan yurisprudensi bahwa sertifikat yang terbit lebih dahulu (SHM 1850) lebih kuat daripada sertifikat ganda yang terbit kemudian, sehingga SHGB Tergugat I dan II sepanjang yang tumpang tindih tidak berkekuatan hukum [HAL 14-16]. Penggugat menuntut pengembalian tanah, pembatalan sertifikat, ganti rugi material dan imateril sebesar Rp 15 miliar untuk Tergugat I dan Rp 25 miliar untuk Tergugat II, uang dwangsom, serta putusan provisionil untuk menghentikan pembangunan di atas tanah sengketa [HAL 17-21]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 22].\n\n[HAL 23-36] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara), gugatan prematur, kurang pihak, obscuur libel, dan tidak berdasar hukum. Tergugat I membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan perolehan tanah SHGB 268 dilakukan melalui prosedur sah dari Penggarap yang mendapatkan pelepasan hak garapan dari ahli waris Eigendom Verponding Nomor 448 atas nama Heer Kusen [HAL 25-33]. Tergugat I menolak klaim kepemilikan Penggugat dengan mempertanyakan keabsahan tanah Letter D/C Desa yang dibeli Penggugat, karena tanah tersebut semula adalah tanah negara/Eigendom yang masa tenggang konversinya telah berakhir [HAL 34-35]. Tergugat I juga membantah dalil tumpang tindih dan tuduhan penyerobotan, menegaskan bahwa proses pensertifikatan dilakukan sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 [HAL 36].\n\n[HAL 37-51] Tergugat II mengajukan eksepsi serupa: kompetensi absolut PTUN, gugatan obscuur libel (kabur) karena tidak menyebutkan luasan konkret tanah tumpang tindih, gugatan prematur, non-executable, kurang pihak (tidak melibatkan PT. Karya Utama Bumi sebagai penerbit awal SHGB 83), dan error in persona (salah menarik Tergugat III). Tergugat II membantah dalil tumpang tindih dengan menyatakan lokasi tanah SHGB 83 (Jl. KP. Karanganyar) berbeda dengan SHM 1850 (Jl. Walisongo) serta merujuk pada data Kelurahan Karanganyar yang tidak mencatat tumpang tindih [HAL 52-58]. Tergugat II mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan pengecekan sertifikat dan tidak menemukan sengketa sebelum membeli dari Tergugat I [HAL 72-75]. Tergugat II juga mengajukan Rekonpensi untuk mempertahankan haknya atas SHGB 83 yang telah dijadikan jaminan hak tanggungan di BCA [HAL 74].\n\n[HAL 52-78] Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat II menyangkal adanya tumpang tindih dengan merujuk pada batas-batas fisik dan data yuridis yang berbeda, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah selama 34 tahun sehingga tidak mengetahui batas sebenarnya [HAL 56-57]. Tergugat II membantah tuduhan penyerobotan dengan menegaskan bahwa ia telah memelihara tanah sejak 2005 sesuai UU Pokok Agraria [HAL 65-66]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi dan dwangsom karena gugatan dianggap tidak jelas dan dwangsom tidak dapat dituntut bersama pembayaran uang [HAL 67, 70]. Tergugat II menegaskan bahwa SHGB 83 diterbitkan berdasarkan Surat Ukur Nomor 1/Karanganyar/2005 dengan luas 100.771 m² yang telah melalui proses pengecekan BPN dan dinyatakan tidak sengketa [HAL 65, 76].\n\n[HAL 78-80] Tergugat II/Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Pejabat Kantor Pertanahan Kota Semarang menyatakan tumpang tindih pada tahun 2020 tanpa kajian hukum yang mendalam, terbukti dari putusan perkara terkait Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Smg [HAL 78]. Tergugat II/Penggugat Rekonpensi mengklaim sebagai pemilik sah SHGB Nomor 83/Karanganyar (luas 100.771 m²) berdasarkan penguasaan fisik sejak 2005 dan pemeliharaan tanah sesuai UU Nomor 5 tahun 1960, sementara Penggugat (pemilik SHM 1850) mengaku memiliki tanah sejak 1989 namun tidak pernah menguasai fisik tanah dan tidak mengetahui letak serta batas-batasnya, sehingga tanah Penggugat dikategorikan sebagai tanah terlantar yang seharusnya dibatalkan [HAL 78-79]. Tergugat II/Penggugat Rekonpensi juga menyangkal hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kota Semarang yang diajukan Penggugat karena tidak ditemukan peta bidang yang menunjukkan tumpang tindih secara yuridis, dan menuntut agar Kantor Pertanahan menjelaskan alasan tumpang tindih yang selama 34 tahun tidak terdeteksi [HAL 79]. Tergugat II/Penggugat Rekonpensi memohon eksepsi diterima, gugatan Penggugat ditolak, dan SHGB Nomor 83/Karanganyar atas nama PT. New Ratna Motor dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 80].\n\n[HAL 81-88] Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel karena tidak menjelaskan secara jelas batas-batas tanah dan luasan tanah yang dikuasai/dimanfaatkan untuk pembangunan jalan akses masuk, serta menggabungkan dua sengketa yang berdiri sendiri (dengan Tergugat I dan Tergugat II) dalam satu gugatan [HAL 81-82]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi error in persona karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III [HAL 83]. Dalam pokok perkara, Tergugat III membantah dalil tumpang tindih dan penyerobotan, menegaskan bahwa SHGB No.83/Karanganyar diterbitkan melalui prosedur sah Kantor Pertanahan, beralih kepemilikan secara sah, dan telah melalui pengecekan berkala yang tidak menunjukkan tumpang tindih [HAL 84-85]. Tergugat II dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik yang telah membayar pajak dan menguasai tanah secara terbuka, sehingga haknya harus dilindungi [HAL 86-87]. Tergugat III membantah tuduhan pemanfaatan tidak sah karena memanfaatkan tanah atas dasar izin dari pemilik sah (Tergugat II) dan kegiatan tersebut telah mendapatkan izin Dinas terkait [HAL 88].\n\n[HAL 89-106] Tergugat IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN) karena objek sengketa SHGB No.00268/Karanganyar adalah produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Turut Tergugat I) [HAL 90-92]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi kurang pihak karena kredit yang diberikan kepada Debitur Sebastianus Harno Budi (Komisaris Tergugat I) menggunakan SHGB No.00268 sebagai jaminan hak tanggungan, sehingga melibatkan debitur, komisaris, direktur, kreditur sindikasi (PT BPR Kita Centradana), dan KPKNL Semarang sebagai pihak terkait [HAL 93-96]. Dalam pokok perkara, Tergugat IV menyangkal dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa SHGB No.00268 telah menjadi jaminan hak tanggungan Peringkat I di Tergugat IV untuk kredit Rp 15 miliar yang jatuh tempo dan wanprestasi [HAL 97-100]. Tergugat IV telah melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan terhadap SHGB No.00268 pada 24 Mei 2023 yang laku terjual sebesar Rp 1.824.000.000,- kepada Fuad Abdul Ghoni (kuasa Tergugat IV) sesuai prosedur hukum [HAL 101-105]. Tergugat IV mengklaim sebagai pembeli lelang beritikad baik yang harus dilindungi hukum, dan memohon gugatan Penggugat ditolak [HAL 106].\n\n[HAL 107-112] Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel karena gugatan tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 107]. Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa sengketa letak dan batas seharusnya diselesaikan melalui pengukuran ulang/pengembalian batas sesuai Pasal 30 Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan merupakan permasalahan internal yang tidak dapat ditanggapi lebih jauh oleh Turut Tergugat I [HAL 108-109]. Turut Tergugat I juga menolak permohonan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 110-111]. Turut Tergugat II (Walikota Semarang cq Kepala Dinas Penataan Ruang) mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel karena dalil perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan tindakan spesifik dan dasar hukum yang dilanggar, serta mencampuradukkan dalil hukum dan tuntutan [HAL 111-112].\n\n[HAL 113-121] Penggugat mengajukan bukti surat berupa SHM 1850, Akta Jual Beli 1989, surat-surat PBB tahun 2015-2024, surat permohonan balik nama, surat keterangan pengembalian batas, surat mediasi tumpang tindih dari BPN, surat blokir sertifikat, print out plotting dari aplikasi \"Sentuh Tanah Ku\", serta putusan perkara terkait [HAL 113-117]. Penggugat menghadirkan saksi Muryadi dan Muryanto yang menyatakan bahwa tanah Penggugat (dulu milik Ibu Suparti) berstatus Letter C Desa, luas sekitar 19.000 m² atau 2 hektar, berbatasan dengan PT Cerah Sempurna, BNI, dan PT Meratus/New Ratna Motor, serta bukan masuk wilayah Kampung Pundensari [HAL 118-121].\n\n[HAL 122-128] Penggugat menghadirkan ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail yang menjelaskan prosedur penerbitan sertifikat tanah, pentingnya pengumpulan data fisik dan yuridis, serta asas aman dalam pendaftaran tanah. Ahli menyatakan bahwa jika data fisik lokasi tanah tidak cermat atau terjadi kesalahan, proses penerbitan sertifikat mengandung cacat hukum administratif dan sertifikat dapat dibatalkan [HAL 122-124]. Ahli juga menjelaskan bahwa Letter C bukan tanah negara, eigendom hanya berlaku bagi golongan Eropa, dan jika terjadi tumpang tindih pejabat BPN berwenang membatalkan sertifikat atau diserahkan ke pengadilan [HAL 125-128].\n\n[HAL 129-133] Tergugat I mengajukan bukti surat berupa akta perubahan anggaran dasar PT, SHGB 268, surat lelang, Akta Jual Beli 2006, surat pelepasan hak eigendom verponding, dan putusan perkara terkait [HAL 129-130]. Tergugat I menghadirkan saksi Agus Santoso dan Mustofa yang menyatakan bahwa pengukuran oleh BPN dilakukan dengan kehadiran orang BPN, kelurahan, dan pengurus Tergugat I tanpa ada keberatan, batas tanah sesuai sertifikat, dan sudah ada patok beton sebelum pengukuran [HAL 131-133].\n\n[HAL 134-148] Tergugat II mengajukan bukti surat berupa akta keputusan rapat, Akta Jual Beli 2020, SHGB 83, akta dan sertifikat hak tanggungan, peta blok, dan aplikasi \"Sentuh Tanah Ku\" [HAL 134-135]. Tergugat II menghadirkan ahli Sarjita dan Dr. Kusmiarto yang menjelaskan kebijakan pemetaan digital, prosedur pengukuran ulang, rekonstruksi batas, dan pentingnya floating data. Ahli Sarjita menyatakan bahwa jika tumpang tindih, BPN harus melakukan pengukuran batas menyeluruh dan mediasi, serta sertifikat yang belum dibatalkan tetap sah [HAL 136-141]. Ahli Kusmiarto menjelaskan perbedaan gambar situasi dan surat ukur, pentingnya titik ikat dan antena GNSS untuk akurasi, serta bahwa floating wajib dilakukan dengan metode kadestral untuk memastikan kepastian data [HAL 142-148].\n\n[HAL 149-150] Tergugat III mengajukan bukti surat berupa akta pendirian dan perubahan anggaran dasar PT, KTP, SKR, dan SHGB 83 [HAL 149]. Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa akta pendirian BPR, akta keputusan rapat, dan akta pembiayaan bersama [HAL 150].\n\n[HAL 150-153] Pembuktian dilanjutkan dengan pengajuan bukti surat oleh Tergugat IV (T.IV-1 s.d. T.IV-21) yang meliputi akta pendirian BPR, akta kredit, SHGB 268, SKPT, risalah lelang, dan surat peringatan wanprestasi, yang sebagian besar diterima sebagai fotokopi dari fotokopi [HAL 150-152]. Turut Tergugat I mengajukan bukti surat (TT.I-1 s.d. TT.I-7) berupa buku tanah, warkah penerbitan sertifikat, dan peta floating hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Oktober 2024 (TT.I-4) [HAL 153]. Turut Tergugat II mengajukan bukti surat (TT.II-1) berupa surat keterangan rencana kota [HAL 153]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-22] Gugatan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg diajukan oleh Budi Prasetio (Penggugat) melawan PT. Ahabe Niaga Selaras (Tergugat I), PT. New Ratna Motor (Tergugat II), PT. Meratus Manajemen Aset (Tergugat III), PT. BPR Restu Artha Makmur (Tergugat IV), Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Semarang (Turut Tergugat I), dan Walikota Semarang cq Kepala Dinas Penataan Ruang (Turut Tergugat II). Penggugat adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1850/Karanganyar seluas ±18.828 m² yang diterbitkan pada 12 Maret 1990 [HAL 5-7]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah menyerobot, memiliki, dan mensertifikatkan sebagian tanah miliknya menjadi SHGB Nomor 268/Karanganyar (Tergugat I, luas ±4.561 m², terbit 14 Januari 2020) dan SHGB Nomor 83/Karanganyar (Tergugat II, sebagian luas, terbit 20 Januari 2005) [HAL 8-13]. Penggugat berargumen berdasarkan yurisprudensi bahwa sertifikat yang terbit lebih dahulu (SHM 1850) lebih kuat daripada sertifikat ganda yang terbit kemudian, sehingga SHGB Tergugat I dan II sepanjang yang tumpang tindih tidak berkekuatan hukum [HAL 14-16]. Penggugat menuntut pengembalian tanah, pembatalan sertifikat, ganti rugi material dan imateril sebesar Rp 15 miliar untuk Tergugat I dan Rp 25 miliar untuk Tergugat II, uang dwangsom, serta putusan provisionil untuk menghentikan pembangunan di atas tanah sengketa [HAL 17-21]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 22].\n\n[HAL 23-36] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara), gugatan prematur, kurang pihak, obscuur libel, dan tidak berdasar hukum. Tergugat I membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan perolehan tanah SHGB 268 dilakukan melalui prosedur sah dari Penggarap yang mendapatkan pelepasan hak garapan dari ahli waris Eigendom Verponding Nomor 448 atas nama Heer Kusen [HAL 25-33]. Tergugat I menolak klaim kepemilikan Penggugat dengan mempertanyakan keabsahan tanah Letter D/C Desa yang dibeli Penggugat, karena tanah tersebut semula adalah tanah negara/Eigendom yang masa tenggang konversinya telah berakhir [HAL 34-35]. Tergugat I juga membantah dalil tumpang tindih dan tuduhan penyerobotan, menegaskan bahwa proses pensertifikatan dilakukan sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 [HAL 36].\n\n[HAL 37-51] Tergugat II mengajukan eksepsi serupa: kompetensi absolut PTUN, gugatan obscuur libel (kabur) karena tidak menyebutkan luasan konkret tanah tumpang tindih, gugatan prematur, non-executable, kurang pihak (tidak melibatkan PT. Karya Utama Bumi sebagai penerbit awal SHGB 83), dan error in persona (salah menarik Tergugat III). Tergugat II membantah dalil tumpang tindih dengan menyatakan lokasi tanah SHGB 83 (Jl. KP. Karanganyar) berbeda dengan SHM 1850 (Jl. Walisongo) serta merujuk pada data Kelurahan Karanganyar yang tidak mencatat tumpang tindih [HAL 52-58]. Tergugat II mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan pengecekan sertifikat dan tidak menemukan sengketa sebelum membeli dari Tergugat I [HAL 72-75]. Tergugat II juga mengajukan Rekonpensi untuk mempertahankan haknya atas SHGB 83 yang telah dijadikan jaminan hak tanggungan di BCA [HAL 74].\n\n[HAL 52-78] Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat II menyangkal adanya tumpang tindih dengan merujuk pada batas-batas fisik dan data yuridis yang berbeda, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah selama 34 tahun sehingga tidak mengetahui batas sebenarnya [HAL 56-57]. Tergugat II membantah tuduhan penyerobotan dengan menegaskan bahwa ia telah memelihara tanah sejak 2005 sesuai UU Pokok Agraria [HAL 65-66]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi dan dwangsom karena gugatan dianggap tidak jelas dan dwangsom tidak dapat dituntut bersama pembayaran uang [HAL 67, 70]. Tergugat II menegaskan bahwa SHGB 83 diterbitkan berdasarkan Surat Ukur Nomor 1/Karanganyar/2005 dengan luas 100.771 m² yang telah melalui proses pengecekan BPN dan dinyatakan tidak sengketa [HAL 65, 76].\n\n[HAL 78-80] Tergugat II/Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Pejabat Kantor Pertanahan Kota Semarang menyatakan tumpang tindih pada tahun 2020 tanpa kajian hukum yang mendalam, terbukti dari putusan perkara terkait Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Smg [HAL 78]. Tergugat II/Penggugat Rekonpensi mengklaim sebagai pemilik sah SHGB Nomor 83/Karanganyar (luas 100.771 m²) berdasarkan penguasaan fisik sejak 2005 dan pemeliharaan tanah sesuai UU Nomor 5 tahun 1960, sementara Penggugat (pemilik SHM 1850) mengaku memiliki tanah sejak 1989 namun tidak pernah menguasai fisik tanah dan tidak mengetahui letak serta batas-batasnya, sehingga tanah Penggugat dikategorikan sebagai tanah terlantar yang seharusnya dibatalkan [HAL 78-79]. Tergugat II/Penggugat Rekonpensi juga menyangkal hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kota Semarang yang diajukan Penggugat karena tidak ditemukan peta bidang yang menunjukkan tumpang tindih secara yuridis, dan menuntut agar Kantor Pertanahan menjelaskan alasan tumpang tindih yang selama 34 tahun tidak terdeteksi [HAL 79]. Tergugat II/Penggugat Rekonpensi memohon eksepsi diterima, gugatan Penggugat ditolak, dan SHGB Nomor 83/Karanganyar atas nama PT. New Ratna Motor dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 80].\n\n[HAL 81-88] Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel karena tidak menjelaskan secara jelas batas-batas tanah dan luasan tanah yang dikuasai/dimanfaatkan untuk pembangunan jalan akses masuk, serta menggabungkan dua sengketa yang berdiri sendiri (dengan Tergugat I dan Tergugat II) dalam satu gugatan [HAL 81-82]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi error in persona karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III [HAL 83]. Dalam pokok perkara, Tergugat III membantah dalil tumpang tindih dan penyerobotan, menegaskan bahwa SHGB No.83/Karanganyar diterbitkan melalui prosedur sah Kantor Pertanahan, beralih kepemilikan secara sah, dan telah melalui pengecekan berkala yang tidak menunjukkan tumpang tindih [HAL 84-85]. Tergugat II dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik yang telah membayar pajak dan menguasai tanah secara terbuka, sehingga haknya harus dilindungi [HAL 86-87]. Tergugat III membantah tuduhan pemanfaatan tidak sah karena memanfaatkan tanah atas dasar izin dari pemilik sah (Tergugat II) dan kegiatan tersebut telah mendapatkan izin Dinas terkait [HAL 88].\n\n[HAL 89-106] Tergugat IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN) karena objek sengketa SHGB No.00268/Karanganyar adalah produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Turut Tergugat I) [HAL 90-92]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi kurang pihak karena kredit yang diberikan kepada Debitur Sebastianus Harno Budi (Komisaris Tergugat I) menggunakan SHGB No.00268 sebagai jaminan hak tanggungan, sehingga melibatkan debitur, komisaris, direktur, kreditur sindikasi (PT BPR Kita Centradana), dan KPKNL Semarang sebagai pihak terkait [HAL 93-96]. Dalam pokok perkara, Tergugat IV menyangkal dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa SHGB No.00268 telah menjadi jaminan hak tanggungan Peringkat I di Tergugat IV untuk kredit Rp 15 miliar yang jatuh tempo dan wanprestasi [HAL 97-100]. Tergugat IV telah melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan terhadap SHGB No.00268 pada 24 Mei 2023 yang laku terjual sebesar Rp 1.824.000.000,- kepada Fuad Abdul Ghoni (kuasa Tergugat IV) sesuai prosedur hukum [HAL 101-105]. Tergugat IV mengklaim sebagai pembeli lelang beritikad baik yang harus dilindungi hukum, dan memohon gugatan Penggugat ditolak [HAL 106].\n\n[HAL 107-112] Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel karena gugatan tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 107]. Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa sengketa letak dan batas seharusnya diselesaikan melalui pengukuran ulang/pengembalian batas sesuai Pasal 30 Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan merupakan permasalahan internal yang tidak dapat ditanggapi lebih jauh oleh Turut Tergugat I [HAL 108-109]. Turut Tergugat I juga menolak permohonan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 110-111]. Turut Tergugat II (Walikota Semarang cq Kepala Dinas Penataan Ruang) mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel karena dalil perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan tindakan spesifik dan dasar hukum yang dilanggar, serta mencampuradukkan dalil hukum dan tuntutan [HAL 111-112].\n\n[HAL 113-121] Penggugat mengajukan bukti surat berupa SHM 1850, Akta Jual Beli 1989, surat-surat PBB tahun 2015-2024, surat permohonan balik nama, surat keterangan pengembalian batas, surat mediasi tumpang tindih dari BPN, surat blokir sertifikat, print out plotting dari aplikasi \"Sentuh Tanah Ku\", serta putusan perkara terkait [HAL 113-117]. Penggugat menghadirkan saksi Muryadi dan Muryanto yang menyatakan bahwa tanah Penggugat (dulu milik Ibu Suparti) berstatus Letter C Desa, luas sekitar 19.000 m² atau 2 hektar, berbatasan dengan PT Cerah Sempurna, BNI, dan PT Meratus/New Ratna Motor, serta bukan masuk wilayah Kampung Pundensari [HAL 118-121].\n\n[HAL 122-128] Penggugat menghadirkan ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail yang menjelaskan prosedur penerbitan sertifikat tanah, pentingnya pengumpulan data fisik dan yuridis, serta asas aman dalam pendaftaran tanah. Ahli menyatakan bahwa jika data fisik lokasi tanah tidak cermat atau terjadi kesalahan, proses penerbitan sertifikat mengandung cacat hukum administratif dan sertifikat dapat dibatalkan [HAL 122-124]. Ahli juga menjelaskan bahwa Letter C bukan tanah negara, eigendom hanya berlaku bagi golongan Eropa, dan jika terjadi tumpang tindih pejabat BPN berwenang membatalkan sertifikat atau diserahkan ke pengadilan [HAL 125-128].\n\n[HAL 129-133] Tergugat I mengajukan bukti surat berupa akta perubahan anggaran dasar PT, SHGB 268, surat lelang, Akta Jual Beli 2006, surat pelepasan hak eigendom verponding, dan putusan perkara terkait [HAL 129-130]. Tergugat I menghadirkan saksi Agus Santoso dan Mustofa yang menyatakan bahwa pengukuran oleh BPN dilakukan dengan kehadiran orang BPN, kelurahan, dan pengurus Tergugat I tanpa ada keberatan, batas tanah sesuai sertifikat, dan sudah ada patok beton sebelum pengukuran [HAL 131-133].\n\n[HAL 134-148] Tergugat II mengajukan bukti surat berupa akta keputusan rapat, Akta Jual Beli 2020, SHGB 83, akta dan sertifikat hak tanggungan, peta blok, dan aplikasi \"Sentuh Tanah Ku\" [HAL 134-135]. Tergugat II menghadirkan ahli Sarjita dan Dr. Kusmiarto yang menjelaskan kebijakan pemetaan digital, prosedur pengukuran ulang, rekonstruksi batas, dan pentingnya floating data. Ahli Sarjita menyatakan bahwa jika tumpang tindih, BPN harus melakukan pengukuran batas menyeluruh dan mediasi, serta sertifikat yang belum dibatalkan tetap sah [HAL 136-141]. Ahli Kusmiarto menjelaskan perbedaan gambar situasi dan surat ukur, pentingnya titik ikat dan antena GNSS untuk akurasi, serta bahwa floating wajib dilakukan dengan metode kadestral untuk memastikan kepastian data [HAL 142-148].\n\n[HAL 149-150] Tergugat III mengajukan bukti surat berupa akta pendirian dan perubahan anggaran dasar PT, KTP, SKR, dan SHGB 83 [HAL 149]. Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa akta pendirian BPR, akta keputusan rapat, dan akta pembiayaan bersama [HAL 150].\n\n[HAL 150-153] Pembuktian dilanjutkan dengan pengajuan bukti surat oleh Tergugat IV (T.IV-1 s.d. T.IV-21) yang meliputi akta pendirian BPR, akta kredit, SHGB 268, SKPT, risalah lelang, dan surat peringatan wanprestasi, yang sebagian besar diterima sebagai fotokopi dari fotokopi [HAL 150-152]. Turut Tergugat I mengajukan bukti surat (TT.I-1 s.d. TT.I-7) berupa buku tanah, warkah penerbitan sertifikat, dan peta floating hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Oktober 2024 (TT.I-4) [HAL 153]. Turut Tergugat II mengajukan bukti surat (TT.II-1) berupa surat keterangan rencana kota [HAL 153]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 11882,
+    "frame": "Penggugat, pemilik SHM Nomor 1850, menggugat Tergugat I dan II serta pihak terkait karena diduga menyerobot dan mensertifikatkan sebagian tanahnya menjadi SHGB, sehingga menuntut pembatalan sertifikat, pengembalian tanah, dan ganti rugi. Gugatan ini juga melibatkan Tergugat III dan IV terkait pemanfaatan tanah dan hak tanggungan atas sertifikat yang disengketakan. Sengketa inti adalah klaim tumpang tindih antara SHM 1850 dengan SHGB 268 dan SHGB 83.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1850/Karanganyar seluas ±18.828 m² yang diterbitkan pada 12 Maret 1990.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 268/Karanganyar seluas ±4.561 m² yang diterbitkan pada 14 Januari 2020.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Karanganyar yang diterbitkan pada 20 Januari 2005.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih antara SHM 1850 dengan SHGB 268 dan SHGB 83.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah adanya tumpang tindih dan tuduhan penyerobotan tanah.",
+        "page": 25,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat IV menyatakan SHGB No. 00268 telah menjadi jaminan hak tanggungan dan telah dieksekusi melalui lelang pada 24 Mei 2023.",
+        "page": 101,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Mediasi gagal dilakukan.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Putusan ini menyatakan gugatan dikabulkan. Namun, teks putusan yang disediakan hanya memuat uraian dalil, eksepsi, dan pembuktian para pihak tanpa memuat bagian putusan hakim (disposisi) yang secara eksplisit mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Berdasarkan instruksi untuk setia pada teks, tidak dapat disimpulkan secara faktual dari teks ini bahwa gugatan dikabulkan, melainkan hanya didalilkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat. Teks berakhir pada bagian pembuktian tanpa menarasikan pertimbangan hakim atau hasil akhir perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Putusan ini menyatakan gugatan dikabulkan. Namun, teks putusan yang disediakan hanya memuat uraian dalil, eksepsi, dan pembuktian para pihak tanpa memuat bagian putusan hakim (disposisi) yang secara eksplisit mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Berdasarkan instruksi untuk setia pada teks, tidak dapat disimpulkan secara faktual dari teks ini bahwa gugatan dikabulkan, melainkan hanya didalilkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat. Teks berakhir pada bagian pembuktian tanpa menarasikan pertimbangan hakim atau hasil akhir perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1850/Karanganyar seluas ±18.828 m² yang diterbitkan pada 12 Maret 1990.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 268/Karanganyar seluas ±4.561 m² yang diterbitkan pada 14 Januari 2020.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Karanganyar yang diterbitkan pada 20 Januari 2005.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih antara SHM 1850 dengan SHGB 268 dan SHGB 83.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah adanya tumpang tindih dan tuduhan penyerobotan tanah.",
+        "page": 25,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat IV menyatakan SHGB No. 00268 telah menjadi jaminan hak tanggungan dan telah dieksekusi melalui lelang pada 24 Mei 2023.",
+        "page": 101,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Mediasi gagal dilakukan.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya punya sertifikat tanah, tapi orang lain punya sertifikat juga di tempat yang sama, apakah mereka nyuri tanah saya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 101146,
+    "candidates": [
+      "Pasal 531 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1795 KUHPerdata",
+      "Pasal 1866 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 531: Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1795: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'besit dalam itikad baik' (pemilikan dalam itikad baik) yang berkaitan dengan peralihan hak milik. Meskipun putusan menyebutkan istilah 'pembeli beritikad baik', putusan tersebut menolak dalil tersebut karena alas hak Tergugat II tidak sesuai data fisik dan yuridis. Pasal 531 tidak secara langsung menjawab pertanyaan substantif mengenai apakah tindakan tersebut merupakan 'pencurian' atau perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur syarat perolehan hak milik. Pertanyaan fokus pada sifat perbuatan (melawan hukum/pencurian), bukan status perolehan hak milik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (perikatan). Pertanyaan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah dan dugaan perbuatan melawan hukum (serobotan/pencurian), bukan sengketa mengenai sahnya suatu perjanjian jual beli atau perikatan antara para pihak. Tidak ada unsur persetujuan yang disengketakan dalam pertanyaan awam."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikatnya perjanjian ('undang-undang bagi mereka yang membuatnya'). Sengketa dalam pertanyaan adalah mengenai sengketa tanah dan perbuatan melawan hukum, bukan mengenai pelaksanaan atau penarikan kembali perjanjian. Prinsip itikad baik dalam pasal ini tidak menjadi kerangka utama untuk menjawab apakah seseorang 'nyuri' tanah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam 'apakah mereka nyuri tanah saya' secara hukum perdata ditranslasikan menjadi apakah ada perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian, dan ada hubungan kausal yang mewajibkan penggantian kerugian. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menguji dalil perbuatan melawan hukum (serobotan/penguasaan tanah) yang menjadi inti sengketa. Pasal ini mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan tindakan tersebut melawan hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemberian kuasa (mandat). Meskipun dalam putusan ada pembahasan mengenai cacat formil surat kuasa, hal tersebut bersifat prosedural/formil dan tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai sengketa tanah atau dugaan pencurian tanah. Relevansinya hanya insidental pada aspek legal standing kuasa hukum, bukan pada inti sengketa tanah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang alat pembuktian (bukti tertulis, saksi, dll). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai sifat perbuatan atau hak kepemilikan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 152155,
+    "completion_tokens": 9763
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_249_Pdt_G_2024_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,198 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_249_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 102,
+  "timings": {
+    "parse": 0.135,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 322.173,
+    "read": 38.105,
+    "query": 1.393,
+    "relevance": 11.005,
+    "total": 372.812
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 168825,
+    "marked_chars": 169737
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI  : \n \nDALAM EKSEPSI : \n- \nMenyatakan Eksepsi dari Tergugat ,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II \ndinyatakan ditolak; \n \nDALAM POKOK PERKARA : \n \n- \nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n- \nMenghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah  \nRp. 358.000,- (Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh \nkami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salman \n\nHalaman 101 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Smg \n \n \nAlfaris, S.H. dan Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., masing-masing sebagai \nHakim Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua \nPengadilan Negeri Semarang Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 20 Mei \n2024, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 16 Januari 2025, diucapkan \ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh \npara   Hakim   Anggota    tersebut,   Artji  Judiolrs  Lattan,  S.H.,  M.H.,  Panitera  \nPengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan  telah  dan telah dikirim \nsecara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.  \n \n     Hakim-Hakim Anggota, \nHakim Ketua, \n                TTD                                                                  TTD \n       Salman Alfaris, S.H.                        Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H. \n                 TTD \nAris Bawono Langgeng, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti, \nTTD \nArtji Judiolrs Lattan, S.H., M.H.  \n \n \n \n \n \n \n \n\nHalaman 102 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Smg \n \n \nPerincian biaya  : \n  \n    \n1. Biaya Pendaftaran………… Rp.     30.000,- \n2. Biaya Proses..................... \nRp.     50.000,- \n3. Bia"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134973,
+        "summary": "[HAL 1-16] Penggugat PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO menggugat Tergugat Walikota Semarang, Turut Tergugat I PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA, Turut Tergugat II BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, dan Turut Tergugat III PT PLN UP3 Semarang atas wanprestasi. Sengketa berawal dari Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 dengan nilai investasi awal Rp28.855.120.000,- dan jangka waktu 75 bulan [HAL 3]. Pekerjaan dihentikan dua kali: pertama Mei-September 2008 akibat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang mewajibkan evaluasi independen oleh PT. Sucofindo, dan kedua Desember 2008-Maret 2009 karena menunggu persetujuan administrasi [HAL 3]. Addendum Pertama tertanggal 3 Agustus 2009 dilakukan untuk perpanjangan waktu [HAL 4]. Pada rapat 20 November 2009, para pihak sepakat memasukkan Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management ke dalam perhitungan nilai investasi [HAL 5-6]. Addendum Kedua tertanggal 15 Desember 2009 (Nomor 415.4/76) mengesahkan nilai investasi pekerjaan yang telah diappraisal sebesar Rp22.614.544.000,- dan Pasal 4 ayat (3) menyatakan nilai pekerjaan yang belum diappraisal akan diperhitungkan kembali meliputi IDC, Maintenance, dan Project Management [HAL 7-8]. Tergugat telah membayar total Rp31.543.614.029,- berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012, namun Penggugat mendalilkan pembayaran tersebut belum mencakup ketiga biaya di atas sehingga Tergugat wanprestasi [HAL 8-10]. Gugatan sebelumnya (No. 483/Pdt.G/2019 dan 1/Pdt.G/2023) ditolak tidak dapat diterima karena cacat formil surat kuasa dan kurang lengkapnya pihak [HAL 12-14]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 16].\n\n[HAL 17-46] Tergugat membantah dalil Penggugat dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur liebel) dan perjanjian telah selesai. Tergugat menyatakan perjanjian berakhir Juni 2012 dan nilai investasi Rp22.614.544.000,- serta pembayaran total Rp31.543.614.025,- sudah termasuk IDC, Maintenance, dan Project Management berdasarkan Advisory Report PT. Sucofindo [HAL 17-20]. Tergugat berdalih pembayaran telah lunas dan dibuktikan dengan Berita Acara Pelunasan, sehingga tidak ada wanprestasi [HAL 20-21]. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena menyebut PT. Sucofindo padahal yang ditunjuk adalah PT. Sucofindo Appraisal Utama, serta eksepsi obscuur liebel karena gugatan tidak jelas nilainya [HAL 30-31]. Turut Tergugat I menegaskan Advisory Report mereka telah menghitung seluruh biaya termasuk IDC (bunga 14,5%), Maintenance (4%), dan Project Management, sehingga nilai Rp22.614.544.000,- sudah final [HAL 33-34]. Turut Tergugat II (BPK RI) mengajukan eksepsi obscuur liebel dan membantah dalil Penggugat, menyatakan penghentian pekerjaan adalah kewenangan BPK RI untuk mencegah kerugian daerah [HAL 35-36]. Turut Tergugat II menegaskan pembayaran Rp31.543.614.029,- lebih besar dari nilai verifikasi Rp22.614.544.000,- dan telah mencakup seluruh biaya yang disengketakan, sehingga perjanjian telah selesai sempurna [HAL 45-46].\n\n[HAL 47-66] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-27) termasuk kontrak, addendum, notulensi rapat, dan surat-surat penagihan [HAL 47-51]. Penggugat menghadirkan dua saksi: Yuliarso Edy Wahyono dan Andi Nugraha Widodo. Saksi Yuliarso menjelaskan bahwa Addendum Kedua Pasal 4 ayat (3) secara eksplisit memisahkan nilai yang sudah diappraisal (ayat 2) dengan nilai yang belum diappraisal dan akan diperhitungkan kembali (ayat 3) meliputi IDC, Maintenance, dan Project Management [HAL 54-55]. Saksi menyatakan pembayaran Rp31.543.614.025,- hanya mencakup ayat (2) dan belum mencakup ayat (3) [HAL 56-57]. Saksi juga menjelaskan bahwa penghentian pekerjaan menyebabkan biaya tambahan seperti bunga bank, sewa kantor, dan tenaga kerja yang menjadi dasar klaim IDC dan Project Management [HAL 57-58]. Saksi Andi Nugraha Widodo menjelaskan bahwa selama penghentian pekerjaan, pekerjaan minor seperti maintenance dan perbaikan jaringan tetap dilakukan untuk mencegah protes masyarakat, sehingga timbul biaya operasional [HAL 62-63]. Saksi menegaskan bahwa klausul Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua belum dieksekusi perhitungannya oleh Tergugat [HAL 60-61].\n\n[HAL 67-75] Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-13) termasuk kontrak, addendum, Lampiran 4 perjanjian, dan Berita Acara Pelunasan [HAL 67-68]. Tergugat menghadirkan saksi Dra. Harini Krisniati (mantan Sekda). Saksi menjelaskan bahwa Addendum Kedua ditandatangani untuk menyesuaikan jumlah pemasangan yang berkurang hasil appraisal [HAL 69]. Saksi menyatakan tidak mengetahui rincian pembayaran pasca-2010 karena sudah tidak aktif, namun menegaskan bahwa pembayaran dianggap selesai dan telah diaudit oleh BPK [HAL 70-71]. Saksi mempertanyakan mengapa Penggugat menerima pembayaran terakhir tanpa menolak jika ada kekurangan [HAL 71]. Turut Tergugat I dan II serta Turut Tergugat III tidak menghadirkan saksi, hanya mengajukan bukti surat yang relevan dengan posisi masing-masing [HAL 72-75]. Para pihak telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan [HAL 75]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 36264,
+        "summary": "[HAL 1-16] Penggugat PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO menggugat Tergugat Walikota Semarang, Turut Tergugat I PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA, Turut Tergugat II BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, dan Turut Tergugat III PT PLN UP3 Semarang atas wanprestasi. Sengketa berawal dari Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 dengan nilai investasi awal Rp28.855.120.000,- dan jangka waktu 75 bulan [HAL 3]. Pekerjaan dihentikan dua kali: pertama Mei-September 2008 akibat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang mewajibkan evaluasi independen oleh PT. Sucofindo, dan kedua Desember 2008-Maret 2009 karena menunggu persetujuan administrasi [HAL 3]. Addendum Pertama tertanggal 3 Agustus 2009 dilakukan untuk perpanjangan waktu [HAL 4]. Pada rapat 20 November 2009, para pihak sepakat memasukkan Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management ke dalam perhitungan nilai investasi [HAL 5-6]. Addendum Kedua tertanggal 15 Desember 2009 (Nomor 415.4/76) mengesahkan nilai investasi pekerjaan yang telah diappraisal sebesar Rp22.614.544.000,- dan Pasal 4 ayat (3) menyatakan nilai pekerjaan yang belum diappraisal akan diperhitungkan kembali meliputi IDC, Maintenance, dan Project Management [HAL 7-8]. Tergugat telah membayar total Rp31.543.614.029,- berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012, namun Penggugat mendalilkan pembayaran tersebut belum mencakup ketiga biaya di atas sehingga Tergugat wanprestasi [HAL 8-10]. Gugatan sebelumnya (No. 483/Pdt.G/2019 dan 1/Pdt.G/2023) ditolak tidak dapat diterima karena cacat formil surat kuasa dan kurang lengkapnya pihak [HAL 12-14]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 16].\n\n[HAL 17-46] Tergugat membantah dalil Penggugat dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur liebel) dan perjanjian telah selesai. Tergugat menyatakan perjanjian berakhir Juni 2012 dan nilai investasi Rp22.614.544.000,- serta pembayaran total Rp31.543.614.025,- sudah termasuk IDC, Maintenance, dan Project Management berdasarkan Advisory Report PT. Sucofindo [HAL 17-20]. Tergugat berdalih pembayaran telah lunas dan dibuktikan dengan Berita Acara Pelunasan, sehingga tidak ada wanprestasi [HAL 20-21]. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena menyebut PT. Sucofindo padahal yang ditunjuk adalah PT. Sucofindo Appraisal Utama, serta eksepsi obscuur liebel karena gugatan tidak jelas nilainya [HAL 30-31]. Turut Tergugat I menegaskan Advisory Report mereka telah menghitung seluruh biaya termasuk IDC (bunga 14,5%), Maintenance (4%), dan Project Management, sehingga nilai Rp22.614.544.000,- sudah final [HAL 33-34]. Turut Tergugat II (BPK RI) mengajukan eksepsi obscuur liebel dan membantah dalil Penggugat, menyatakan penghentian pekerjaan adalah kewenangan BPK RI untuk mencegah kerugian daerah [HAL 35-36]. Turut Tergugat II menegaskan pembayaran Rp31.543.614.029,- lebih besar dari nilai verifikasi Rp22.614.544.000,- dan telah mencakup seluruh biaya yang disengketakan, sehingga perjanjian telah selesai sempurna [HAL 45-46].\n\n[HAL 47-66] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-27) termasuk kontrak, addendum, notulensi rapat, dan surat-surat penagihan [HAL 47-51]. Penggugat menghadirkan dua saksi: Yuliarso Edy Wahyono dan Andi Nugraha Widodo. Saksi Yuliarso menjelaskan bahwa Addendum Kedua Pasal 4 ayat (3) secara eksplisit memisahkan nilai yang sudah diappraisal (ayat 2) dengan nilai yang belum diappraisal dan akan diperhitungkan kembali (ayat 3) meliputi IDC, Maintenance, dan Project Management [HAL 54-55]. Saksi menyatakan pembayaran Rp31.543.614.025,- hanya mencakup ayat (2) dan belum mencakup ayat (3) [HAL 56-57]. Saksi juga menjelaskan bahwa penghentian pekerjaan menyebabkan biaya tambahan seperti bunga bank, sewa kantor, dan tenaga kerja yang menjadi dasar klaim IDC dan Project Management [HAL 57-58]. Saksi Andi Nugraha Widodo menjelaskan bahwa selama penghentian pekerjaan, pekerjaan minor seperti maintenance dan perbaikan jaringan tetap dilakukan untuk mencegah protes masyarakat, sehingga timbul biaya operasional [HAL 62-63]. Saksi menegaskan bahwa klausul Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua belum dieksekusi perhitungannya oleh Tergugat [HAL 60-61].\n\n[HAL 67-75] Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-13) termasuk kontrak, addendum, Lampiran 4 perjanjian, dan Berita Acara Pelunasan [HAL 67-68]. Tergugat menghadirkan saksi Dra. Harini Krisniati (mantan Sekda). Saksi menjelaskan bahwa Addendum Kedua ditandatangani untuk menyesuaikan jumlah pemasangan yang berkurang hasil appraisal [HAL 69]. Saksi menyatakan tidak mengetahui rincian pembayaran pasca-2010 karena sudah tidak aktif, namun menegaskan bahwa pembayaran dianggap selesai dan telah diaudit oleh BPK [HAL 70-71]. Saksi mempertanyakan mengapa Penggugat menerima pembayaran terakhir tanpa menolak jika ada kekurangan [HAL 71]. Turut Tergugat I dan II serta Turut Tergugat III tidak menghadirkan saksi, hanya mengajukan bukti surat yang relevan dengan posisi masing-masing [HAL 72-75]. Para pihak telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan [HAL 75].\n\n[HAL 82-87] Tergugat memperkuat eksepsi obscuur liebel dengan dalih Penggugat tidak mencantumkan nilai kerugian spesifik (biaya, rugi, bunga) yang timbul akibat wanprestasi, sehingga gugatan terkesan asal-asalan [HAL 82]. Tergugat berargumen bahwa ketidakmampuan Penggugat mengungkapkan nilai kerugian menunjukkan adanya kesepakatan awal atas nilai investasi Rp22.614.544.000,- dan nilai pelunasan Rp31.543.614.029,- yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pelunasan [HAL 82-83]. Tergugat menyatakan pembayaran Rp31.543.614.029,- telah mencakup seluruh biaya termasuk Project Management, IDC (bunga 14,5%), Maintenance (4%), dan Risk (10%) berdasarkan Lampiran 4 Perjanjian Kerjasama, sehingga perjanjian telah selesai sempurna dan Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut wanprestasi [HAL 83-84]. Tergugat juga menyoroti ketidakjelasan objek gugatan karena Penggugat memberikan penafsiran sendiri atas definisi IDC, Maintenance, dan Project Management tanpa batas waktu yang jelas, serta petitum yang menuntut pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) dianggap tidak jelas karena menyerahkan penghitungan nilai kepada Tergugat melalui frasa \"diperhitungkan kembali\" yang tidak memiliki makna konkrit cara pelaksanaannya [HAL 85-87].\n\n[HAL 88-91] Penggugat menanggapi eksepsi dengan membantah dalih obscuur liebel, menyatakan bahwa esensi gugatan adalah menuntut Tergugat melaksanakan kewajiban dalam Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua untuk memperhitungkan biaya IDC, Maintenance, dan Project Management yang belum dilakukan [HAL 88-89]. Penggugat berargumen bahwa wanprestasi terjadi karena Tergugat lalai menjalankan perjanjian sesuai Pasal 1238 KUH Perdata [HAL 89]. Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona dan eksepsi obscuur liebel dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dengan pertimbangan bahwa kejelasan gugatan dapat diketahui melalui pemeriksaan materi pokok perkara dan bukti-bukti yang ada [HAL 90]. Majelis Hakim menetapkan bahwa beban pembuktian ada pada Penggugat untuk membuktikan dalil wanprestasi, namun Tergugat juga dapat membuktikan sangkalannya [HAL 91].\n\n[HAL 92-100] Majelis Hakim menguraikan fakta bahwa Kontrak Kerjasama tertanggal 30 Oktober 2007 dengan nilai Rp28.855.120.000,- dihentikan pertama kali Mei-September 2008 akibat laporan BPK RI dan kedua kali Desember 2008-Maret 2009 menunggu persetujuan administrasi [HAL 92-93]. Addendum Kedua tertanggal 15 Desember 2009 disepakati untuk penyempurnaan [HAL 93]. Majelis Hakim memeriksa bukti surat P-1 s.d. P-27 dan T-1 s.d. T-13 serta kesaksian para saksi [HAL 94]. Berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012, Tergugat telah membayar Rp31.543.614.029,- yang diterima dan ditandatangani oleh Penggugat [HAL 95-98]. Saksi Penggugat mengakui menerima pembayaran tersebut dan tidak menolak saat itu, padahal seharusnya menolak jika ada kekurangan terkait IDC, Maintenance, dan Project Management [HAL 98]. Penggugat baru mengajukan surat penagihan kekurangan nilai Rp5.905.375.624,- pada Oktober 2012 dan Rp7.313.600.000,- pada Juni 2014 [HAL 98-99]. Majelis Hakim menilai perhitungan kekurangan tersebut menjadi tidak jelas dan petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan wanprestasi menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum [HAL 99]. Oleh karena petitum pokok ditolak, petitum lain juga tidak relevan [HAL 100].\n\n[HAL 101-102] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp358.000,- [HAL 101]. Putusan diucapkan pada 16 Januari 2025 [HAL 101]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-16] Penggugat PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO menggugat Tergugat Walikota Semarang, Turut Tergugat I PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA, Turut Tergugat II BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, dan Turut Tergugat III PT PLN UP3 Semarang atas wanprestasi. Sengketa berawal dari Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 dengan nilai investasi awal Rp28.855.120.000,- dan jangka waktu 75 bulan [HAL 3]. Pekerjaan dihentikan dua kali: pertama Mei-September 2008 akibat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang mewajibkan evaluasi independen oleh PT. Sucofindo, dan kedua Desember 2008-Maret 2009 karena menunggu persetujuan administrasi [HAL 3]. Addendum Pertama tertanggal 3 Agustus 2009 dilakukan untuk perpanjangan waktu [HAL 4]. Pada rapat 20 November 2009, para pihak sepakat memasukkan Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management ke dalam perhitungan nilai investasi [HAL 5-6]. Addendum Kedua tertanggal 15 Desember 2009 (Nomor 415.4/76) mengesahkan nilai investasi pekerjaan yang telah diappraisal sebesar Rp22.614.544.000,- dan Pasal 4 ayat (3) menyatakan nilai pekerjaan yang belum diappraisal akan diperhitungkan kembali meliputi IDC, Maintenance, dan Project Management [HAL 7-8]. Tergugat telah membayar total Rp31.543.614.029,- berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012, namun Penggugat mendalilkan pembayaran tersebut belum mencakup ketiga biaya di atas sehingga Tergugat wanprestasi [HAL 8-10]. Gugatan sebelumnya (No. 483/Pdt.G/2019 dan 1/Pdt.G/2023) ditolak tidak dapat diterima karena cacat formil surat kuasa dan kurang lengkapnya pihak [HAL 12-14]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 16].\n\n[HAL 17-46] Tergugat membantah dalil Penggugat dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur liebel) dan perjanjian telah selesai. Tergugat menyatakan perjanjian berakhir Juni 2012 dan nilai investasi Rp22.614.544.000,- serta pembayaran total Rp31.543.614.025,- sudah termasuk IDC, Maintenance, dan Project Management berdasarkan Advisory Report PT. Sucofindo [HAL 17-20]. Tergugat berdalih pembayaran telah lunas dan dibuktikan dengan Berita Acara Pelunasan, sehingga tidak ada wanprestasi [HAL 20-21]. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena menyebut PT. Sucofindo padahal yang ditunjuk adalah PT. Sucofindo Appraisal Utama, serta eksepsi obscuur liebel karena gugatan tidak jelas nilainya [HAL 30-31]. Turut Tergugat I menegaskan Advisory Report mereka telah menghitung seluruh biaya termasuk IDC (bunga 14,5%), Maintenance (4%), dan Project Management, sehingga nilai Rp22.614.544.000,- sudah final [HAL 33-34]. Turut Tergugat II (BPK RI) mengajukan eksepsi obscuur liebel dan membantah dalil Penggugat, menyatakan penghentian pekerjaan adalah kewenangan BPK RI untuk mencegah kerugian daerah [HAL 35-36]. Turut Tergugat II menegaskan pembayaran Rp31.543.614.029,- lebih besar dari nilai verifikasi Rp22.614.544.000,- dan telah mencakup seluruh biaya yang disengketakan, sehingga perjanjian telah selesai sempurna [HAL 45-46].\n\n[HAL 47-66] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-27) termasuk kontrak, addendum, notulensi rapat, dan surat-surat penagihan [HAL 47-51]. Penggugat menghadirkan dua saksi: Yuliarso Edy Wahyono dan Andi Nugraha Widodo. Saksi Yuliarso menjelaskan bahwa Addendum Kedua Pasal 4 ayat (3) secara eksplisit memisahkan nilai yang sudah diappraisal (ayat 2) dengan nilai yang belum diappraisal dan akan diperhitungkan kembali (ayat 3) meliputi IDC, Maintenance, dan Project Management [HAL 54-55]. Saksi menyatakan pembayaran Rp31.543.614.025,- hanya mencakup ayat (2) dan belum mencakup ayat (3) [HAL 56-57]. Saksi juga menjelaskan bahwa penghentian pekerjaan menyebabkan biaya tambahan seperti bunga bank, sewa kantor, dan tenaga kerja yang menjadi dasar klaim IDC dan Project Management [HAL 57-58]. Saksi Andi Nugraha Widodo menjelaskan bahwa selama penghentian pekerjaan, pekerjaan minor seperti maintenance dan perbaikan jaringan tetap dilakukan untuk mencegah protes masyarakat, sehingga timbul biaya operasional [HAL 62-63]. Saksi menegaskan bahwa klausul Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua belum dieksekusi perhitungannya oleh Tergugat [HAL 60-61].\n\n[HAL 67-75] Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-13) termasuk kontrak, addendum, Lampiran 4 perjanjian, dan Berita Acara Pelunasan [HAL 67-68]. Tergugat menghadirkan saksi Dra. Harini Krisniati (mantan Sekda). Saksi menjelaskan bahwa Addendum Kedua ditandatangani untuk menyesuaikan jumlah pemasangan yang berkurang hasil appraisal [HAL 69]. Saksi menyatakan tidak mengetahui rincian pembayaran pasca-2010 karena sudah tidak aktif, namun menegaskan bahwa pembayaran dianggap selesai dan telah diaudit oleh BPK [HAL 70-71]. Saksi mempertanyakan mengapa Penggugat menerima pembayaran terakhir tanpa menolak jika ada kekurangan [HAL 71]. Turut Tergugat I dan II serta Turut Tergugat III tidak menghadirkan saksi, hanya mengajukan bukti surat yang relevan dengan posisi masing-masing [HAL 72-75]. Para pihak telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan [HAL 75].\n\n[HAL 82-87] Tergugat memperkuat eksepsi obscuur liebel dengan dalih Penggugat tidak mencantumkan nilai kerugian spesifik (biaya, rugi, bunga) yang timbul akibat wanprestasi, sehingga gugatan terkesan asal-asalan [HAL 82]. Tergugat berargumen bahwa ketidakmampuan Penggugat mengungkapkan nilai kerugian menunjukkan adanya kesepakatan awal atas nilai investasi Rp22.614.544.000,- dan nilai pelunasan Rp31.543.614.029,- yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pelunasan [HAL 82-83]. Tergugat menyatakan pembayaran Rp31.543.614.029,- telah mencakup seluruh biaya termasuk Project Management, IDC (bunga 14,5%), Maintenance (4%), dan Risk (10%) berdasarkan Lampiran 4 Perjanjian Kerjasama, sehingga perjanjian telah selesai sempurna dan Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut wanprestasi [HAL 83-84]. Tergugat juga menyoroti ketidakjelasan objek gugatan karena Penggugat memberikan penafsiran sendiri atas definisi IDC, Maintenance, dan Project Management tanpa batas waktu yang jelas, serta petitum yang menuntut pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) dianggap tidak jelas karena menyerahkan penghitungan nilai kepada Tergugat melalui frasa \"diperhitungkan kembali\" yang tidak memiliki makna konkrit cara pelaksanaannya [HAL 85-87].\n\n[HAL 88-91] Penggugat menanggapi eksepsi dengan membantah dalih obscuur liebel, menyatakan bahwa esensi gugatan adalah menuntut Tergugat melaksanakan kewajiban dalam Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua untuk memperhitungkan biaya IDC, Maintenance, dan Project Management yang belum dilakukan [HAL 88-89]. Penggugat berargumen bahwa wanprestasi terjadi karena Tergugat lalai menjalankan perjanjian sesuai Pasal 1238 KUH Perdata [HAL 89]. Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona dan eksepsi obscuur liebel dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dengan pertimbangan bahwa kejelasan gugatan dapat diketahui melalui pemeriksaan materi pokok perkara dan bukti-bukti yang ada [HAL 90]. Majelis Hakim menetapkan bahwa beban pembuktian ada pada Penggugat untuk membuktikan dalil wanprestasi, namun Tergugat juga dapat membuktikan sangkalannya [HAL 91].\n\n[HAL 92-100] Majelis Hakim menguraikan fakta bahwa Kontrak Kerjasama tertanggal 30 Oktober 2007 dengan nilai Rp28.855.120.000,- dihentikan pertama kali Mei-September 2008 akibat laporan BPK RI dan kedua kali Desember 2008-Maret 2009 menunggu persetujuan administrasi [HAL 92-93]. Addendum Kedua tertanggal 15 Desember 2009 disepakati untuk penyempurnaan [HAL 93]. Majelis Hakim memeriksa bukti surat P-1 s.d. P-27 dan T-1 s.d. T-13 serta kesaksian para saksi [HAL 94]. Berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012, Tergugat telah membayar Rp31.543.614.029,- yang diterima dan ditandatangani oleh Penggugat [HAL 95-98]. Saksi Penggugat mengakui menerima pembayaran tersebut dan tidak menolak saat itu, padahal seharusnya menolak jika ada kekurangan terkait IDC, Maintenance, dan Project Management [HAL 98]. Penggugat baru mengajukan surat penagihan kekurangan nilai Rp5.905.375.624,- pada Oktober 2012 dan Rp7.313.600.000,- pada Juni 2014 [HAL 98-99]. Majelis Hakim menilai perhitungan kekurangan tersebut menjadi tidak jelas dan petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan wanprestasi menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum [HAL 99]. Oleh karena petitum pokok ditolak, petitum lain juga tidak relevan [HAL 100].\n\n[HAL 101-102] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp358.000,- [HAL 101]. Putusan diucapkan pada 16 Januari 2025 [HAL 101]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 8810,
+    "frame": "PT. MAXIMA PRIMA dan PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO menggugat Walikota Semarang serta pihak terkait atas dugaan wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan. Sengketa berpusat pada klaim Penggugat bahwa pembayaran pelunasan yang telah diterima belum mencakup Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management. Penggugat meminta Pengadilan Negeri memerintahkan Tergugat untuk memperhitungkan dan membayar kekurangan nilai investasi tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para pihak menandatangani Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan pada 30 Oktober 2007 dengan nilai investasi awal Rp28.855.120.000,- dan jangka waktu 75 bulan.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pekerjaan proyek dihentikan dua kali, pertama pada Mei-September 2008 akibat laporan BPK RI dan kedua pada Desember 2008-Maret 2009 menunggu persetujuan administrasi.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat dalam rapat 20 November 2009 untuk memasukkan Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management ke dalam perhitungan nilai investasi.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Addendum Kedua tertanggal 15 Desember 2009 mengesahkan nilai investasi pekerjaan yang telah diappraisal sebesar Rp22.614.544.000,- dan menyatakan nilai pekerjaan yang belum diappraisal akan diperhitungkan kembali meliputi IDC, Maintenance, dan Project Management.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membayar total Rp31.543.614.029,- berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran Rp31.543.614.029,- belum mencakup Biaya IDC, Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management sehingga Tergugat wanprestasi.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil wanprestasi dengan menyatakan pembayaran telah lunas dan mencakup seluruh biaya termasuk IDC, Maintenance, dan Project Management berdasarkan Advisory Report PT. Sucofindo.",
+        "page": 17,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Penggugat mengakui menerima pembayaran terakhir tanpa menolak saat itu, padahal seharusnya menolak jika ada kekurangan terkait biaya yang disengketakan.",
+        "page": 98,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat baru mengajukan surat penagihan kekurangan nilai pada Oktober 2012 dan Juni 2014 setelah menerima pembayaran pelunasan.",
+        "page": 98,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menilai perhitungan kekurangan nilai menjadi tidak jelas dan petitum gugatan wanprestasi menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.",
+        "page": 99,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. MAXIMA PRIMA dan PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO menggugat Walikota Semarang serta pihak terkait atas dugaan wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan. Sengketa muncul karena Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran pelunasan sebesar Rp31.543.614.029,- yang diterima berdasarkan Berita Acara Pelunasan tahun 2012, belum mencakup Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management yang seharusnya diperhitungkan kembali sesuai Addendum Kedua. Tergugat membantah hal tersebut dengan menyatakan pembayaran telah lunas dan mencakup seluruh biaya tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat telah menerima pembayaran pelunasan tanpa menolak saat itu dan baru mengajukan penagihan kekurangan nilai beberapa waktu kemudian. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan wanprestasi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. MAXIMA PRIMA dan PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO menggugat Walikota Semarang serta pihak terkait atas dugaan wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan. Sengketa muncul karena Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran pelunasan sebesar Rp31.543.614.029,- yang diterima berdasarkan Berita Acara Pelunasan tahun 2012, belum mencakup Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management yang seharusnya diperhitungkan kembali sesuai Addendum Kedua. Tergugat membantah hal tersebut dengan menyatakan pembayaran telah lunas dan mencakup seluruh biaya tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat telah menerima pembayaran pelunasan tanpa menolak saat itu dan baru mengajukan penagihan kekurangan nilai beberapa waktu kemudian. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan wanprestasi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para pihak menandatangani Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan pada 30 Oktober 2007 dengan nilai investasi awal Rp28.855.120.000,- dan jangka waktu 75 bulan.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pekerjaan proyek dihentikan dua kali, pertama pada Mei-September 2008 akibat laporan BPK RI dan kedua pada Desember 2008-Maret 2009 menunggu persetujuan administrasi.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat dalam rapat 20 November 2009 untuk memasukkan Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management ke dalam perhitungan nilai investasi.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Addendum Kedua tertanggal 15 Desember 2009 mengesahkan nilai investasi pekerjaan yang telah diappraisal sebesar Rp22.614.544.000,- dan menyatakan nilai pekerjaan yang belum diappraisal akan diperhitungkan kembali meliputi IDC, Maintenance, dan Project Management.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membayar total Rp31.543.614.029,- berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran Rp31.543.614.029,- belum mencakup Biaya IDC, Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management sehingga Tergugat wanprestasi.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil wanprestasi dengan menyatakan pembayaran telah lunas dan mencakup seluruh biaya termasuk IDC, Maintenance, dan Project Management berdasarkan Advisory Report PT. Sucofindo.",
+        "page": 17,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Penggugat mengakui menerima pembayaran terakhir tanpa menolak saat itu, padahal seharusnya menolak jika ada kekurangan terkait biaya yang disengketakan.",
+        "page": 98,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat baru mengajukan surat penagihan kekurangan nilai pada Oktober 2012 dan Juni 2014 setelah menerima pembayaran pelunasan.",
+        "page": 98,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menilai perhitungan kekurangan nilai menjadi tidak jelas dan petitum gugatan wanprestasi menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.",
+        "page": 99,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah terima uang pelunasan proyek dan tanda tangan bukti terima, tapi sekarang saya baru sadar ada biaya tambahan yang belum dibayar, apakah saya masih bisa menagihnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 42708,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1250 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu adanya 'keberatan' (keberatan) dari debitur. Dalam konteks pertanyaan, meskipun uang telah diterima, jika ada kewajiban tambahan yang belum dipenuhi, debitur (Tergugat) harus dinyatakan lalai. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya setelah adanya perjanjian atau surat perintah, yang merupakan prasyarat untuk menuntut wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, pengguna ingin menagih 'biaya tambahan'. Pasal ini menjadi dasar substantif untuk menuntut pembayaran tersebut sebagai bentuk ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan (kewajiban membayar biaya tambahan) oleh debitur."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini secara khusus mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga *karena keterlambatan pelaksanaan* perikatan pembayaran uang, di mana pembuktiannya tidak diperlukan (demi hukum). Namun, pertanyaan pengguna berkaitan dengan 'biaya tambahan' yang belum dibayar (sengketa tentang ada/tidaknya kewajiban pokok atau selisih prestasi), bukan sekadar keterlambatan pembayaran utang yang sudah jelas jumlahnya. Oleh karena itu, pasal ini tidak secara langsung menjawab masalah substantif mengenai hak menagih biaya tambahan yang dipersengketakan, melainkan hanya mengatur mekanisme bunga atas keterlambatan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 68576,
+    "completion_tokens": 5474
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_273_Pdt_G_2024_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_273_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 51,
+  "timings": {
+    "parse": 0.062,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 130.72,
+    "query": 12.398,
+    "relevance": 15.301,
+    "total": 158.481
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 68656,
+    "marked_chars": 69106
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI. \n- \nMenerima Eksepsi Tergugat ; \nDALAM POKOK PERKARA. \n- \nMenyatakan \ngugatan \nPenggugat \ntidak \ndapat \nditerima \n(Niet \nootvanklijke Verklard) ; \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp.1.810.400.00,- (satu juta delapan ratus sepuluh.ribu empat ratus \nrupiah) ; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, \noleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,            \nA. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li dan Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H \n\n \nHalaman 50 dari 51 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Smg \n \nmasing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat  \nPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2024/PN \nSmg tanggal 7 November 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal   \n2 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh \nHakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu \nUtama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan telah \ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu \njuga. \n   \nHakim Anggota, \n  Hakim Ketua, \nTTD \nTTD \nA. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li       Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. \n \nTTD \nKukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H. \nPanitera Pengganti, \nTTD \nUtama, S.H.  \n \n \n \n \n\n \nHalaman 51 dari 51 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Smg \n \nPerincian biaya  : \n1. Biaya Pendaftaran  \n: Rp.      30.000.00,- \n2. Biaya Proses  \n \n: Rp.      50.000.00,- \n3. Biaya PNBP  \n \n: Rp.      50.000.00,- \n4. Panggilan \n \n \n: Rp.    152.000.00,- \n5. Biaya Penggandaan \n: Rp.        8.400.00,- \n6. Pemeriksaan setempat \n: Rp. 1.500.000.00,- \n7. Redaksi \n \n \n: Rp.      10.000.00,- \n8. Materai \n \n \n: Rp.     "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 69106,
+    "frame": "Penggugat, sebagai ibu kandung dari pewaris, menggugat Tergugat (suami pewaris), Turut Tergugat I (kreditur), dan Turut Tergugat II (instansi penerbit SKW) terkait sengketa kepemilikan dan penguasaan dua sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Penggugat meminta penetapan sebagai ahli waris sah, pengosongan objek sengketa oleh Tergugat, serta pembayaran kerugian materiil dan imateriil. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak jelas (obscure libel) yang menggabungkan berbagai sengketa waris, perbuatan melawan hukum, dan hutang piutang dalam satu perkara.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat adalah ibu kandung dari Rani Arimbi yang meninggal dunia pada 29 Maret 2024 tanpa keturunan.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Rani Arimbi menikah dengan Tergugat pada 19 September 2015.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Objek sengketa berupa dua sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di Jalan Beruang Raya No.58, Kota Semarang, yang dibeli oleh Rani Arimbi sebelum pernikahan.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menguasai dan menempati objek sengketa serta mengganti kunci rumah setelah Rani Arimbi meninggal.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat hak tanggungan atas objek sengketa yang dipegang oleh Turut Tergugat I sebagai kreditur.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Mediasi yang diadakan oleh Kelurahan Kemijen pada 30 April 2024 gagal mencapai kesepakatan.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tidak jelas karena menggabungkan sengketa penetapan ahli waris, pembagian waris, perbuatan melawan hukum, dan hutang piutang.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menerima eksepsi gugatan tidak jelas (obscure libel) karena penggugat menggabungkan beberapa sengketa dan objek sengketa masih dalam status agunan hutang.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Perkara ini bermula dari sengketa antara Penggugat (ibu dari pewaris) melawan Tergugat (suami pewaris) serta Turut Tergugat I dan II terkait penguasaan dua sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang dibeli oleh pewaris sebelum menikah. Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta bawaan pewaris dan meminta penetapan sebagai ahli waris sah, pengosongan rumah oleh Tergugat, serta ganti rugi. Tergugat membantah dengan dalil bahwa harta tersebut merupakan harta bersama dan masih terikat hak tanggungan kepada Turut Tergugat I. Turut Tergugat II membantah keterlibatannya dalam sengketa waris. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas karena mencampuradukkan sengketa waris, perbuatan melawan hukum, dan hutang piutang. Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa penggabungan berbagai sengketa dalam satu gugatan membuat posita dan petitum menjadi kabur, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Perkara ini bermula dari sengketa antara Penggugat (ibu dari pewaris) melawan Tergugat (suami pewaris) serta Turut Tergugat I dan II terkait penguasaan dua sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang dibeli oleh pewaris sebelum menikah. Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta bawaan pewaris dan meminta penetapan sebagai ahli waris sah, pengosongan rumah oleh Tergugat, serta ganti rugi. Tergugat membantah dengan dalil bahwa harta tersebut merupakan harta bersama dan masih terikat hak tanggungan kepada Turut Tergugat I. Turut Tergugat II membantah keterlibatannya dalam sengketa waris. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas karena mencampuradukkan sengketa waris, perbuatan melawan hukum, dan hutang piutang. Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa penggabungan berbagai sengketa dalam satu gugatan membuat posita dan petitum menjadi kabur, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat adalah ibu kandung dari Rani Arimbi yang meninggal dunia pada 29 Maret 2024 tanpa keturunan.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Rani Arimbi menikah dengan Tergugat pada 19 September 2015.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Objek sengketa berupa dua sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di Jalan Beruang Raya No.58, Kota Semarang, yang dibeli oleh Rani Arimbi sebelum pernikahan.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menguasai dan menempati objek sengketa serta mengganti kunci rumah setelah Rani Arimbi meninggal.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat hak tanggungan atas objek sengketa yang dipegang oleh Turut Tergugat I sebagai kreditur.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Mediasi yang diadakan oleh Kelurahan Kemijen pada 30 April 2024 gagal mencapai kesepakatan.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tidak jelas karena menggabungkan sengketa penetapan ahli waris, pembagian waris, perbuatan melawan hukum, dan hutang piutang.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menerima eksepsi gugatan tidak jelas (obscure libel) karena penggugat menggabungkan beberapa sengketa dan objek sengketa masih dalam status agunan hutang.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ibu dari almarhumah yang meninggal tanpa anak, tapi suami mendalilkan rumah peninggalan istri yang saya beli sebelum menikah itu harta bersama dan masih digadaikan ke orang lain, sehingga saya tidak bisa menuntutnya keluar dari rumah, apakah saya bisa mengajukan gugatan baru?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 4406,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang secara eksplisit didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini sebagai dasar tuntutan terhadap Tergugat. Meskipun gugatan ditolak karena alasan formil (Obscuure Libel), pasal ini merupakan substansi hukum utama yang menjadi objek sengketa dan dalil dalam perkara, sehingga relevan untuk menilai apakah gugatan baru dengan dasar yang lebih jelas dapat diajukan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 25061,
+    "completion_tokens": 1159
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_30_pdt_g_2024_pn_son.json

@@ -0,0 +1,241 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_30_pdt_g_2024_pn_son.pdf",
+  "n_pages": 36,
+  "timings": {
+    "parse": 0.098,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 149.759,
+    "query": 5.8,
+    "relevance": 66.646,
+    "total": 222.304
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 85168,
+    "marked_chars": 85483
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI  \nDALAM EKSEPSI. \n1. Menolak eksepsi Para Tergugat  untuk seluruhnya;  \nDALAM POKOK PERKARA.  \n\nHalaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat \ndalam  perkara ini; \n3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong \ndan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal \nConsultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: \n183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan Surat Perjanjian Kerja antara \nPemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner \n(Associates & Legal Consultant)Tentang Konsultan Hukum Pemerintah \nKota Sorong Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022; \n4. Menyatakan \nbahwa \nPara \nTergugat \ntelah Wanprestasi \nterhadap \nPenggugat;  \n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara \ntunai, terhadap Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong Nomor: \n183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor: \n183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022 yang belum dibayarkan oleh Para \nTergugat yang perinciannya sebagai berikut: \nUntuk Jasa yang dalam perjanjian kerja untuk tahun 2021 sebesar \nRp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikalikan (X) bunga 6 % \npertahun = Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); \nBunga pertahun sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta \nrupiah) dikalikan (X) bunga selama 3 (tahun) = Rp.144.000.000,00 \n(seratus empat puluh empat juta rupiah) maka yang harus dibayarkan \noleh pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) untuk \npenjanjian tahun 2021 adalah Jasa perjanjian kerja tahun 2021 sebesar \nRp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) + Rp.144.000.000,00 \n(seratus empat puluh em"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 85483,
+    "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris dari almarhum Haris Nurlette, menggugat Pemerintah Kota Sorong dan pejabat terkait (Tergugat I-VI) atas wanprestasi dalam pembayaran jasa konsultan hukum berdasarkan dua perjanjian kerja tahun 2021 dan 2022. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah kedua perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran pokok jasa hukum ditambah bunga keterlambatan. Gugatan ini juga menuntut kerugian immateriil dan uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat adalah istri sah dari almarhum Haris Nurlette dan menjadi ahli waris yang sah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Haris Nurlette meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner menandatangani Perjanjian Kerja Konsultan Hukum tahun 2021 dengan nilai jasa Rp800.000.000,00.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner menandatangani Perjanjian Kerja Konsultan Hukum tahun 2022 dengan nilai jasa Rp850.000.000,00.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat belum melakukan pembayaran penuh atas kedua perjanjian kerja kepada Penggugat.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah menerima pembayaran sebesar Rp170.000.000,00 untuk perjanjian tahun 2022.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk menggugat karena perjanjian bersifat entitas kantor hukum, bukan harta warisan pribadi.",
+        "page": 9,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan gugatan mengandung cacat formil (obscur libel) karena menggabungkan wanprestasi dan harta warisan serta kontradiksi posita-petitum.",
+        "page": 12,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 per hari.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, selaku ahli waris almarhum Haris Nurlette, menggugat Pemerintah Kota Sorong dan sejumlah pejabat daerah terkait wanprestasi atas ketidaklengkapan pembayaran jasa konsultan hukum berdasarkan dua perjanjian kerja tahun 2021 dan 2022. Tergugat mengajukan eksepsi diskualifikasi in person dan obscur libel dengan alasan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dan gugatan mengandung cacat formil, namun eksepsi tersebut ditolak oleh hakim. Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua perjanjian kerja sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran jasa hukum. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar pokok jasa hukum tahun 2021 sebesar Rp800.000.000,00 ditambah bunga Rp144.000.000,00, dan jasa hukum tahun 2022 sebesar Rp850.000.000,00 ditambah bunga Rp102.000.000,00, dengan total pembayaran Rp1.896.000.000,00. Tuntutan kerugian immateriil dan uang paksa ditolak karena tidak beralasan atau tidak sesuai dengan yurisprudensi."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, selaku ahli waris almarhum Haris Nurlette, menggugat Pemerintah Kota Sorong dan sejumlah pejabat daerah terkait wanprestasi atas ketidaklengkapan pembayaran jasa konsultan hukum berdasarkan dua perjanjian kerja tahun 2021 dan 2022. Tergugat mengajukan eksepsi diskualifikasi in person dan obscur libel dengan alasan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dan gugatan mengandung cacat formil, namun eksepsi tersebut ditolak oleh hakim. Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua perjanjian kerja sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran jasa hukum. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar pokok jasa hukum tahun 2021 sebesar Rp800.000.000,00 ditambah bunga Rp144.000.000,00, dan jasa hukum tahun 2022 sebesar Rp850.000.000,00 ditambah bunga Rp102.000.000,00, dengan total pembayaran Rp1.896.000.000,00. Tuntutan kerugian immateriil dan uang paksa ditolak karena tidak beralasan atau tidak sesuai dengan yurisprudensi.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat adalah istri sah dari almarhum Haris Nurlette dan menjadi ahli waris yang sah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Haris Nurlette meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner menandatangani Perjanjian Kerja Konsultan Hukum tahun 2021 dengan nilai jasa Rp800.000.000,00.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner menandatangani Perjanjian Kerja Konsultan Hukum tahun 2022 dengan nilai jasa Rp850.000.000,00.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat belum melakukan pembayaran penuh atas kedua perjanjian kerja kepada Penggugat.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah menerima pembayaran sebesar Rp170.000.000,00 untuk perjanjian tahun 2022.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk menggugat karena perjanjian bersifat entitas kantor hukum, bukan harta warisan pribadi.",
+        "page": 9,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan gugatan mengandung cacat formil (obscur libel) karena menggabungkan wanprestasi dan harta warisan serta kontradiksi posita-petitum.",
+        "page": 12,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 per hari.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris almarhum suami yang sudah bekerja sebagai konsultan hukum untuk pemerintah kota, tapi mereka belum melunasi pembayaran jasa saya, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 33799,
+    "candidates": [
+      "Pasal 833 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1246 KUHPerdata",
+      "Pasal 1252 KUHPerdata",
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1252 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1252: Walaupun demikian, penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang upah tanah dan uang sewa lain, bunga abadi atau bunga sepanjang hidup seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau dibuat persetujuan. Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur untuk pembebasan debitur."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak ahli waris untuk menerima piutang orang yang meninggal. Dalam pertanyaan, penggugat adalah ahli waris yang menuntut pembayaran jasa (piutang) almarhum suami. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi ahli waris untuk memiliki kapasitas dan hak menuntut pembayaran tersebut, sebagaimana dibuktikan dalam pertimbangan hukum putusan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban mengganti rugi (wanprestasi), yaitu ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam konteks pertanyaan tentang pembayaran jasa yang belum lunasi, pasal ini relevan sebagai dasar tuntutan ganti rugi/bunga keterlambatan akibat ketidakpatuhan Tergugat terhadap perjanjian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur cakupan ganti rugi yang dapat dituntut (kerugian yang diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh). Ini relevan untuk menjawab bagian pertanyaan mengenai apa yang bisa dituntut (besaran pembayaran jasa dan potensi kerugian/keuntungan) oleh ahli waris."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1252 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai penghitungan bunga mulai dari hari penuntutan untuk penghasilan tertentu seperti upah atau sewa. Meskipun terkait bunga, pasal ini bersifat spesifik untuk jenis penghasilan tertentu dan tidak menjadi dasar utama atau isu substantif yang diuji dalam sengketa wanprestasi umum atas jasa konsultan hukum seperti dalam pertanyaan. Putusan lebih mengandalkan prinsip umum wanprestasi dan perhitungan bunga berdasarkan perjanjian/kewajiban lalai."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan/perjanjian. Karena sengketa muncul dari adanya kontrak jasa hukum yang tidak dibayar, pasal ini relevan sebagai dasar hukum keberadaan perjanjian yang mengikat antara ahli waris (sebagai penerus hak) dan Tergugat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, validitas perjanjian jasa hukum adalah prasyarat untuk menuntut pembayaran. Pasal ini relevan untuk menilai apakah perjanjian antara almarhum (dan penerusnya) dengan Tergugat sah secara hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya (pacta sunt servanda). Ini adalah prinsip utama yang menopang tuntutan ahli waris agar Tergugat mematuhi isi perjanjian pembayaran jasa hukum. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar kewajiban Tergugat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun dalam pertimbangan hukum awal ada eksepsi mengenai perbedaan dasar wanprestasi vs perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan adalah wanprestasi (berdasarkan perjanjian), bukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, inti sengketa dan jawaban substantif untuk pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' berdasarkan kegagalan pembayaran kontrak adalah wanprestasi, bukan pasal 1365. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum yang dipakai untuk mengabulkan gugatan dalam konteks ini."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 833 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1246 KUHPerdata",
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 37447,
+    "completion_tokens": 1980
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_329_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,136 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_329_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 33,
+  "timings": {
+    "parse": 0.096,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 137.784,
+    "query": 4.644,
+    "relevance": 41.059,
+    "total": 183.584
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 70850,
+    "marked_chars": 71138
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI : \n \nDALAM EKSEPSI  \n- Menolak  Eksepsi  Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan \nTergugat IX, Turut Tergugat untuk seluruhnya; \n \nDALAM POKOK PERKARA  \n- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet On Vanklijk \nVerklaard ) \n- Menghukum  Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar \nRp. 2.123.000,- (Dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).  \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari : Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh \nkami, H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Setyo Yoga \nSiswantoro, SH.MH. dan Sarwedi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, yang ditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan \nNegeri Semarang Nomor 329/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 26 Juli 2023, putusan \ntersebut pada hari : Selasa, tanggal 26 Maret 2024, diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  dengan  dihadiri oleh para \nHakim Anggota tersebut, dibantu Artji Judiolrs Lattan, SH.MH., sebagai Panitera  \n \n \n\n                          Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2023/PN.Smg. \n \n \nPengganti \ndan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi \npengadilan pada hari itu juga. \n \n                  Hakim Anggota, \n  Hakim Ketua, \n                    TTD                                                            TTD                                          \n \n     Setyo Yoga Siswantoro, SH.MH. \n       H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH. \n                       TTD \n \n              Sarwedi, SH.MH. \n \nPanitera Pengganti, \nTTD \nArtji Judiolrs Lattan, SH.MH. \n \n \n \n \nRincian Biaya Perkara :  \n- \nBiaya Pendaftaran      \n:   Rp.       30.000,00 \n- \nBiaya proses              \n:   Rp.       50.000,00 \n- \nBiaya"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 71138,
+    "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (PDAM), Tergugat II (Pemerintah Kota Semarang), Tergugat III-IX (Ahli Waris Slamet), dan Turut Tergugat (BPN) terkait penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I yang dibangun untuk sistem pengelolaan air minum tanpa hak sah. Penggugat meminta pernyataan kepemilikan sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01281/Bambankerep, pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep atas nama Slamet, pengosongan tanah, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Gugatan ini ditolak secara prosedural karena dianggap kurang pihak dalam mendudukkan ahli waris Slamet sebagai Tergugat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengklaim kepemilikan sah atas sebidang tanah seluas ± 3.438 M2 di Kelurahan Bambankerep berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01281/Bambankerep atas nama Mulyono.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat bangunan milik Tergugat I berupa Sistem Pengelolaan Air Minum Semarang Barat yang berdiri di atas tanah objek sengketa.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II membebaskan tanah yang tercatat atas nama Slamet (Sertifikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep) untuk pembangunan SPAM Semarang Barat dan memberikan ganti rugi kepada ahli waris Slamet.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih lokasi antara Sertifikat Hak Milik No. 01281/Bambankerep miliknya dengan Sertifikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep atas nama Slamet.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III sampai dengan Tergugat IX didalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Slamet.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III, IV, V, dan IX membantah bahwa Tergugat VII dan VIII bukan ahli waris Slamet serta terdapat ahli waris lain yang tidak didalilkan sebagai pihak dalam gugatan.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris Slamet yang sah, yaitu Agus Ahmad Saparudin dan Maulisya Agung Diharso.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (PDAM), Tergugat II (Pemerintah Kota Semarang), Tergugat III-IX (Ahli Waris Slamet), dan Turut Tergugat (BPN) dengan dalil bahwa Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat untuk pembangunan sistem pengelolaan air minum tanpa hak sah. Penggugat mengklaim kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01281/Bambankerep dan mendalilkan bahwa sertifikat atas nama Slamet (Tergugat III-IX) cacat administrasi dan tumpang tindih dengan tanahnya, sehingga menuntut pengosongan tanah, pembatalan sertifikat Slamet, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi, termasuk klaim bahwa gugatan kurang pihak. Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak dalam mendudukkan ahli waris Slamet sebagai Tergugat, sehingga hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (PDAM), Tergugat II (Pemerintah Kota Semarang), Tergugat III-IX (Ahli Waris Slamet), dan Turut Tergugat (BPN) dengan dalil bahwa Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat untuk pembangunan sistem pengelolaan air minum tanpa hak sah. Penggugat mengklaim kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01281/Bambankerep dan mendalilkan bahwa sertifikat atas nama Slamet (Tergugat III-IX) cacat administrasi dan tumpang tindih dengan tanahnya, sehingga menuntut pengosongan tanah, pembatalan sertifikat Slamet, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi, termasuk klaim bahwa gugatan kurang pihak. Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak dalam mendudukkan ahli waris Slamet sebagai Tergugat, sehingga hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengklaim kepemilikan sah atas sebidang tanah seluas ± 3.438 M2 di Kelurahan Bambankerep berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01281/Bambankerep atas nama Mulyono.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat bangunan milik Tergugat I berupa Sistem Pengelolaan Air Minum Semarang Barat yang berdiri di atas tanah objek sengketa.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II membebaskan tanah yang tercatat atas nama Slamet (Sertifikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep) untuk pembangunan SPAM Semarang Barat dan memberikan ganti rugi kepada ahli waris Slamet.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih lokasi antara Sertifikat Hak Milik No. 01281/Bambankerep miliknya dengan Sertifikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep atas nama Slamet.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III sampai dengan Tergugat IX didalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Slamet.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III, IV, V, dan IX membantah bahwa Tergugat VII dan VIII bukan ahli waris Slamet serta terdapat ahli waris lain yang tidak didalilkan sebagai pihak dalam gugatan.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris Slamet yang sah, yaitu Agus Ahmad Saparudin dan Maulisya Agung Diharso.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak mencantumkan semua ahli waris?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10726,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi substansi gugatan Penggugat. Meskipun putusan menolak gugatan karena alasan prosedural (kurang pihak/error in persona dalam hal ahli waris), Pasal 1365 adalah pasal substantif yang didalilkan oleh Penggugat untuk membuktikan adanya hak ganti rugi atas perbuatan Tergugat. Dalam konteks pertanyaan 'kenapa gugatan ditolak', pemahaman tentang dasar hukum yang digugat (PMH berdasarkan Pasal 1365) adalah konteks penting, dan putusan secara eksplisit menyebutkan bahwa dalil Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 1365 sebelum kemudian ditolak karena cacat formil/kurang pihak. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum sengketa yang sedang diperiksa, meskipun penolakan terjadi pada tahap penerimaan gugatan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 25847,
+    "completion_tokens": 1210
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_330_Pdt_G_2024_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,185 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_330_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 133,
+  "timings": {
+    "parse": 0.172,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 245.172,
+    "read": 37.555,
+    "query": 2.204,
+    "relevance": 5.224,
+    "total": 290.326
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 225522,
+    "marked_chars": 226744
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet \nontvankelijke verklaard); \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini \nsejumlah Rp.1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan \npuluh enam ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis \nHakim  Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, \noleh kami, T.Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pesta \nPartogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum. dan H. Muhammad Anshar Majid, \nS.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua \ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota beserta Meirina Nurfadiah \nNasution, S.H., Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dikirimkan secara \nelektronik melalui sistem informasi pengadilan. \n \n\nHalaman 133 dari 133 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Smg \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n   ttd                                                                              ttd \n \nPesta P. H. Sitorus, S.H., M.Hum. \nT.Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. \n \n         ttd \n \nH. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti, \n \nttd \n \nMeirina Nurfadiah Nasution, S.H.  \n \nPerincian biaya  : \n \n \n \n \n \n    \n1. Pendaftaran ...........................  \n2. Proses  ...................................  \n: \n: \nRp. 30.000,00; \nRp. 50.000,00; \n3. PNBP  ....................................  : \nRp. 110.000,00; \n4. Panggilan  ..............................  : \nRp. 264.000,00; \n5. Penggandaan  ........................  : \nRp. 22.000,00; \n6. Pemeriksaan setempat  .........  : \nRp. 1.500.000,00; \n7. Redaksi Putusan Akhir  ..........  \n8. Meterai Putusan Akhir............. \n: \n: \nRp. 10.000,00; \nRp. 10.000,00; \nJumlah \n: \nRp. 1.996.000,0"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134970,
+        "summary": "[HAL 1-4] Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Smg memutus perkara antara Penggugat, BRYAN BRAMA RAMADHANA (ahli waris Alm. BASUKI WIDODO), melawan Tergugat I (KARYANTI), Tergugat II (EDY SUPARJO), Tergugat III (EKO BUDI TRIYONO), Tergugat IV (DAVID ERMIDO A.), Tergugat V (SUKARNO), serta Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Semarang), Turut Tergugat II (Kelurahan Sampangan), Turut Tergugat III (Distaru Pemkot Semarang), dan Turut Tergugat IV (Satpol PP Pemkot Semarang). Mediasi gagal, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok.\n\n[HAL 5-15] Penggugat dalil memiliki SHM No. 29/Sampangan seluas ±722 m² yang beralih waris kepadanya dan saudara-saudaranya, namun dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat yang mendirikan bangunan tanpa IMB dan mengajukan PTSL. Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp 1.775.000.000,-, uang paksa, serta menyatakan sah SHM No. 29 dan pembatalan sertifikat PTSL Para Tergugat.\n\n[HAL 16-24] Tergugat I, III, IV, dan V mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena batas tanah tidak jelas, gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan ahli waris lain dari Tergugat IV, dan error in persona karena seharusnya menggugat penjual, bukan pembeli. Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak dalil Penggugat dan membantah perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 25-41] Para Tergugat I, III, IV, dan V membantah dalil Penggugat dengan menyatakan mereka membeli tanah garapan negara dengan itikad baik dari pihak ketiga (Bapak Soebagyo, Mustafa Kamal, Suniman) berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah yang disahkan pejabat setempat, serta telah membayar PBB dan menguasai tanah lebih dari 20 tahun. Mereka berargumen sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi SEMA No. 7 Tahun 2012, sehingga Penggugat hanya dapat menuntut penjual, bukan mereka, dan dalil perbuatan melawan hukum tidak terbukti.\n\n[HAL 42-56] Tergugat I, III, IV, dan V mengajukan Rekonvensi mendalilkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah mereka sebagai milik Penggugat dan mempengaruhi pembatalan sertifikat PTSL mereka. Mereka menuntut Penggugat membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 2.000.000.000,-, uang paksa, serta menyatakan sah status mereka sebagai pembeli beritikad baik.\n\n[HAL 57-65] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur dan error in persona. Dalam pokok perkara, Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan ia membeli tanah garapan negara dari Bapak Soebagyo dengan itikad baik, telah membayar PBB, dan mendapatkan SHM No. 02540 melalui PTSL sebelum dibatalkan secara sepihak oleh Turut Tergugat I atas dasar klaim Penggugat. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi Penggugat.\n\n[HAL 66-77] Tergugat II mengajukan Rekonvensi mendalilkan Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan SHM No. 02540 miliknya secara paksa tanpa pemberitahuan. Tergugat II menuntut pengembalian sertifikat, pembayaran kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,-, uang paksa, serta menyatakan pembatalan sertifikat tidak sah.\n\n[HAL 78-82] Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum. Turut Tergugat I menolak gugatan pokok, menyatakan sengketa adalah masalah internal antara Penggugat dan Tergugat, serta menolak putusan serta merta. Turut Tergugat II menolak gugatan karena tidak ada dalil perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepadanya."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 93274,
+        "summary": "[HAL 1-4] Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Smg memutus perkara antara Penggugat, BRYAN BRAMA RAMADHANA (ahli waris Alm. BASUKI WIDODO), melawan Tergugat I (KARYANTI), Tergugat II (EDY SUPARJO), Tergugat III (EKO BUDI TRIYONO), Tergugat IV (DAVID ERMIDO A.), Tergugat V (SUKARNO), serta Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Semarang), Turut Tergugat II (Kelurahan Sampangan), Turut Tergugat III (Distaru Pemkot Semarang), dan Turut Tergugat IV (Satpol PP Pemkot Semarang). Mediasi gagal, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok.\n\n[HAL 5-15] Penggugat dalil memiliki SHM No. 29/Sampangan seluas ±722 m² yang beralih waris kepadanya dan saudara-saudaranya, namun dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat yang mendirikan bangunan tanpa IMB dan mengajukan PTSL. Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp 1.775.000.000,-, uang paksa, serta menyatakan sah SHM No. 29 dan pembatalan sertifikat PTSL Para Tergugat.\n\n[HAL 16-24] Tergugat I, III, IV, dan V mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena batas tanah tidak jelas, gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan ahli waris lain dari Tergugat IV, dan error in persona karena seharusnya menggugat penjual, bukan pembeli. Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak dalil Penggugat dan membantah perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 25-41] Para Tergugat I, III, IV, dan V membantah dalil Penggugat dengan menyatakan mereka membeli tanah garapan negara dengan itikad baik dari pihak ketiga (Bapak Soebagyo, Mustafa Kamal, Suniman) berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah yang disahkan pejabat setempat, serta telah membayar PBB dan menguasai tanah lebih dari 20 tahun. Mereka berargumen sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi SEMA No. 7 Tahun 2012, sehingga Penggugat hanya dapat menuntut penjual, bukan mereka, dan dalil perbuatan melawan hukum tidak terbukti.\n\n[HAL 42-56] Tergugat I, III, IV, dan V mengajukan Rekonvensi mendalilkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah mereka sebagai milik Penggugat dan mempengaruhi pembatalan sertifikat PTSL mereka. Mereka menuntut Penggugat membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 2.000.000.000,-, uang paksa, serta menyatakan sah status mereka sebagai pembeli beritikad baik.\n\n[HAL 57-65] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur dan error in persona. Dalam pokok perkara, Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan ia membeli tanah garapan negara dari Bapak Soebagyo dengan itikad baik, telah membayar PBB, dan mendapatkan SHM No. 02540 melalui PTSL sebelum dibatalkan secara sepihak oleh Turut Tergugat I atas dasar klaim Penggugat. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi Penggugat.\n\n[HAL 66-77] Tergugat II mengajukan Rekonvensi mendalilkan Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan SHM No. 02540 miliknya secara paksa tanpa pemberitahuan. Tergugat II menuntut pengembalian sertifikat, pembayaran kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,-, uang paksa, serta menyatakan pembatalan sertifikat tidak sah.\n\n[HAL 78-82] Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum. Turut Tergugat I menolak gugatan pokok, menyatakan sengketa adalah masalah internal antara Penggugat dan Tergugat, serta menolak putusan serta merta. Turut Tergugat II menolak gugatan karena tidak ada dalil perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepadanya.\n\n[HAL 82-90] Turut Tergugat II, III, dan IV juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur liebel) dan salah pihak (error in persona/gemis aanhoeda nigheid). Mereka berdalil bahwa gugatan Penggugat tidak memuat dalil perbuatan melawan hukum yang jelas terhadap mereka, dan mereka hanya menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai peraturan daerah terkait (Lurah, Dinas Penataan Ruang, Satpol PP). Turut Tergugat II membantah dalil berat sebelah dengan menjelaskan perbedaan nama jalan antara sertifikat Penggugat (Jalan Menoreh III) dengan nama jalan faktual di lokasi (Jalan Menoreh Barat I) yang tidak pernah berubah. Turut Tergugat III menegaskan bahwa perbedaan alamat tersebut menunjukkan obyek tanah yang disengketakan berbeda. Turut Tergugat IV menolak keterlibatan karena tidak ada dalil peran hukumnya dalam sengketa. Semua Turut Tergugat meminta gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menolak gugatan pokok.\n\n[HAL 91-113] Penggugat mengajukan replik dan bukti-bukti surat (P-1 s.d. P-52) yang meliputi surat kematian, surat ahli waris, SHM No. 29, warkah, surat-surat mediasi, berita acara pengukuran, KRK, dan bukti pembayaran PBB. Penggugat menghadirkan ahli SARJITA, S.H., M.Hum. yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah tanda bukti yang kuat (bukan mutlak) yang dapat dibatalkan jika terbukti sebaliknya. Ahli menjelaskan proses PTSL, pentingnya plotting peta, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ahli menegaskan bahwa perbedaan alamat antara SHM dan obyek fisik harus dikaji ulang, dan jika terjadi tumpang tindih atau cacat administrasi, sertifikat yang diterbitkan kemudian dapat dibatalkan.\n\n[HAL 114-119] Tergugat I, II, III, IV, V, dan Turut Tergugat I, III, IV mengajukan bukti-bukti surat (T.I s.d. TT.IV) yang meliputi KTP, Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah, bukti pembayaran PBB dan BPHTB, serta surat-surat terkait PTSL dan mediasi.\n\n[HAL 120-125] Tergugat I, III, IV, V menghadirkan saksi TIMANG SUPARTONO dan ZAENI. Saksi-saksi ini tidak mengenal Penggugat, namun mengenal Para Tergugat sebagai tetangga. Mereka menegaskan bahwa nama jalan di lokasi adalah Jalan Menoreh Barat I dan tidak pernah berubah menjadi Menoreh III. Saksi juga membenarkan adanya Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah yang ditandatangani oleh para Tergugat dan pihak penjual (Soebagyo), serta menyatakan bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan dibangun rumah oleh Para Tergugat sejak lama.\n\n[HAL 126-132] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 21 November 2024. Sketsa obyek sengketa menunjukkan rumah Para Tergugat (A-F) berbatasan dengan tanah kosong milik Nursin Surono (I) yang disewakan kepada Basuki dan Rudi (G-H). Penggugat mengklaim wilayah B-C-D-E-F-G-H-I sebagai tanahnya. Hakim menemukan bahwa Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah yang jelas dalam gugatan. Selain itu, terdapat pihak lain (Nursin Surono) yang menguasai sebagian obyek sengketa (tanah kosong dan bangunan semi permanen) namun tidak digugat dalam perkara ini. Hakim berpendapat bahwa tidak adanya batas yang jelas dan tidak ditariknya pihak yang turut menguasai (Nursin) sebagai Tergugat membuat gugatan tidak memenuhi syarat formal dan eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan secara adil.\n\n[HAL 133] Amar Putusan:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.996.000,00.\nGugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dipertimbangkan karena gugatan pokok tidak dapat diterima."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-4] Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Smg memutus perkara antara Penggugat, BRYAN BRAMA RAMADHANA (ahli waris Alm. BASUKI WIDODO), melawan Tergugat I (KARYANTI), Tergugat II (EDY SUPARJO), Tergugat III (EKO BUDI TRIYONO), Tergugat IV (DAVID ERMIDO A.), Tergugat V (SUKARNO), serta Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Semarang), Turut Tergugat II (Kelurahan Sampangan), Turut Tergugat III (Distaru Pemkot Semarang), dan Turut Tergugat IV (Satpol PP Pemkot Semarang). Mediasi gagal, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok.\n\n[HAL 5-15] Penggugat dalil memiliki SHM No. 29/Sampangan seluas ±722 m² yang beralih waris kepadanya dan saudara-saudaranya, namun dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat yang mendirikan bangunan tanpa IMB dan mengajukan PTSL. Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp 1.775.000.000,-, uang paksa, serta menyatakan sah SHM No. 29 dan pembatalan sertifikat PTSL Para Tergugat.\n\n[HAL 16-24] Tergugat I, III, IV, dan V mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena batas tanah tidak jelas, gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan ahli waris lain dari Tergugat IV, dan error in persona karena seharusnya menggugat penjual, bukan pembeli. Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak dalil Penggugat dan membantah perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 25-41] Para Tergugat I, III, IV, dan V membantah dalil Penggugat dengan menyatakan mereka membeli tanah garapan negara dengan itikad baik dari pihak ketiga (Bapak Soebagyo, Mustafa Kamal, Suniman) berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah yang disahkan pejabat setempat, serta telah membayar PBB dan menguasai tanah lebih dari 20 tahun. Mereka berargumen sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi SEMA No. 7 Tahun 2012, sehingga Penggugat hanya dapat menuntut penjual, bukan mereka, dan dalil perbuatan melawan hukum tidak terbukti.\n\n[HAL 42-56] Tergugat I, III, IV, dan V mengajukan Rekonvensi mendalilkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah mereka sebagai milik Penggugat dan mempengaruhi pembatalan sertifikat PTSL mereka. Mereka menuntut Penggugat membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 2.000.000.000,-, uang paksa, serta menyatakan sah status mereka sebagai pembeli beritikad baik.\n\n[HAL 57-65] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur dan error in persona. Dalam pokok perkara, Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan ia membeli tanah garapan negara dari Bapak Soebagyo dengan itikad baik, telah membayar PBB, dan mendapatkan SHM No. 02540 melalui PTSL sebelum dibatalkan secara sepihak oleh Turut Tergugat I atas dasar klaim Penggugat. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi Penggugat.\n\n[HAL 66-77] Tergugat II mengajukan Rekonvensi mendalilkan Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan SHM No. 02540 miliknya secara paksa tanpa pemberitahuan. Tergugat II menuntut pengembalian sertifikat, pembayaran kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,-, uang paksa, serta menyatakan pembatalan sertifikat tidak sah.\n\n[HAL 78-82] Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum. Turut Tergugat I menolak gugatan pokok, menyatakan sengketa adalah masalah internal antara Penggugat dan Tergugat, serta menolak putusan serta merta. Turut Tergugat II menolak gugatan karena tidak ada dalil perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepadanya.\n\n[HAL 82-90] Turut Tergugat II, III, dan IV juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur liebel) dan salah pihak (error in persona/gemis aanhoeda nigheid). Mereka berdalil bahwa gugatan Penggugat tidak memuat dalil perbuatan melawan hukum yang jelas terhadap mereka, dan mereka hanya menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai peraturan daerah terkait (Lurah, Dinas Penataan Ruang, Satpol PP). Turut Tergugat II membantah dalil berat sebelah dengan menjelaskan perbedaan nama jalan antara sertifikat Penggugat (Jalan Menoreh III) dengan nama jalan faktual di lokasi (Jalan Menoreh Barat I) yang tidak pernah berubah. Turut Tergugat III menegaskan bahwa perbedaan alamat tersebut menunjukkan obyek tanah yang disengketakan berbeda. Turut Tergugat IV menolak keterlibatan karena tidak ada dalil peran hukumnya dalam sengketa. Semua Turut Tergugat meminta gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menolak gugatan pokok.\n\n[HAL 91-113] Penggugat mengajukan replik dan bukti-bukti surat (P-1 s.d. P-52) yang meliputi surat kematian, surat ahli waris, SHM No. 29, warkah, surat-surat mediasi, berita acara pengukuran, KRK, dan bukti pembayaran PBB. Penggugat menghadirkan ahli SARJITA, S.H., M.Hum. yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah tanda bukti yang kuat (bukan mutlak) yang dapat dibatalkan jika terbukti sebaliknya. Ahli menjelaskan proses PTSL, pentingnya plotting peta, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ahli menegaskan bahwa perbedaan alamat antara SHM dan obyek fisik harus dikaji ulang, dan jika terjadi tumpang tindih atau cacat administrasi, sertifikat yang diterbitkan kemudian dapat dibatalkan.\n\n[HAL 114-119] Tergugat I, II, III, IV, V, dan Turut Tergugat I, III, IV mengajukan bukti-bukti surat (T.I s.d. TT.IV) yang meliputi KTP, Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah, bukti pembayaran PBB dan BPHTB, serta surat-surat terkait PTSL dan mediasi.\n\n[HAL 120-125] Tergugat I, III, IV, V menghadirkan saksi TIMANG SUPARTONO dan ZAENI. Saksi-saksi ini tidak mengenal Penggugat, namun mengenal Para Tergugat sebagai tetangga. Mereka menegaskan bahwa nama jalan di lokasi adalah Jalan Menoreh Barat I dan tidak pernah berubah menjadi Menoreh III. Saksi juga membenarkan adanya Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah yang ditandatangani oleh para Tergugat dan pihak penjual (Soebagyo), serta menyatakan bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan dibangun rumah oleh Para Tergugat sejak lama.\n\n[HAL 126-132] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 21 November 2024. Sketsa obyek sengketa menunjukkan rumah Para Tergugat (A-F) berbatasan dengan tanah kosong milik Nursin Surono (I) yang disewakan kepada Basuki dan Rudi (G-H). Penggugat mengklaim wilayah B-C-D-E-F-G-H-I sebagai tanahnya. Hakim menemukan bahwa Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah yang jelas dalam gugatan. Selain itu, terdapat pihak lain (Nursin Surono) yang menguasai sebagian obyek sengketa (tanah kosong dan bangunan semi permanen) namun tidak digugat dalam perkara ini. Hakim berpendapat bahwa tidak adanya batas yang jelas dan tidak ditariknya pihak yang turut menguasai (Nursin) sebagai Tergugat membuat gugatan tidak memenuhi syarat formal dan eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan secara adil.\n\n[HAL 133] Amar Putusan:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.996.000,00.\nGugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dipertimbangkan karena gugatan pokok tidak dapat diterima."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 7179,
+    "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Para Tergugat yang menguasai tanah dan membangun bangunan serta Turut Tergugat terkait administrasi pertanahan, dengan inti sengketa klaim kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik versus klaim penguasaan berdasarkan perjanjian garapan tanah. Penggugat menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, pembatalan sertifikat PTSL Para Tergugat, serta ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan batas tanah dan tidak dilibatkannya pihak ketiga yang turut menguasai obyek sengketa.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik No. 29/Sampangan seluas ±722 m² yang beralih waris kepadanya.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan membeli tanah garapan negara dari pihak ketiga dengan itikad baik berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah dan telah menguasai tanah lebih dari 20 tahun.",
+        "page": 25,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan telah mengajukan dan mendapatkan Sertifikat PTSL atas tanah yang mereka kuasai.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat II mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik No. 02540 yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Turut Tergugat I.",
+        "page": 57,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar ganti rugi karena mendalilkan perbuatan melawan hukum dalam mengklaim tanah mereka.",
+        "page": 42,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut pengembalian sertifikat dan ganti rugi karena mendalilkan pembatalan sertifikatnya dilakukan tanpa pemberitahuan.",
+        "page": 66,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur dan salah pihak karena batas tanah tidak jelas dan tidak ada dalil perbuatan melawan hukum yang spesifik terhadap mereka.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat membenarkan nama jalan di lokasi adalah Jalan Menoreh Barat I dan keberadaan Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah.",
+        "page": 120,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemeriksaan setempat menunjukkan adanya pihak lain (Nursin Surono) yang menguasai sebagian obyek sengketa namun tidak digugat dalam perkara ini.",
+        "page": 126,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak mencantumkan batas-batas tanah yang jelas dan tidak menarik pihak ketiga yang turut menguasai sebagai Tergugat.",
+        "page": 126,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi.",
+        "page": 133,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Para Tergugat yang menguasai tanah dan membangun bangunan serta Turut Tergugat terkait administrasi pertanahan, dengan inti sengketa klaim kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik versus klaim penguasaan berdasarkan perjanjian garapan tanah. Penggugat menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, pembatalan sertifikat PTSL Para Tergugat, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dengan dalih pembelian beritikad baik dan penguasaan lama, serta mengajukan Rekonvensi. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan bahwa gugatan tidak mencantumkan batas-batas tanah yang jelas serta tidak menarik pihak ketiga yang turut menguasai obyek sengketa sebagai Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Para Tergugat yang menguasai tanah dan membangun bangunan serta Turut Tergugat terkait administrasi pertanahan, dengan inti sengketa klaim kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik versus klaim penguasaan berdasarkan perjanjian garapan tanah. Penggugat menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, pembatalan sertifikat PTSL Para Tergugat, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dengan dalih pembelian beritikad baik dan penguasaan lama, serta mengajukan Rekonvensi. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan bahwa gugatan tidak mencantumkan batas-batas tanah yang jelas serta tidak menarik pihak ketiga yang turut menguasai obyek sengketa sebagai Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik No. 29/Sampangan seluas ±722 m² yang beralih waris kepadanya.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan membeli tanah garapan negara dari pihak ketiga dengan itikad baik berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah dan telah menguasai tanah lebih dari 20 tahun.",
+        "page": 25,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan telah mengajukan dan mendapatkan Sertifikat PTSL atas tanah yang mereka kuasai.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat II mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik No. 02540 yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Turut Tergugat I.",
+        "page": 57,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar ganti rugi karena mendalilkan perbuatan melawan hukum dalam mengklaim tanah mereka.",
+        "page": 42,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut pengembalian sertifikat dan ganti rugi karena mendalilkan pembatalan sertifikatnya dilakukan tanpa pemberitahuan.",
+        "page": 66,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur dan salah pihak karena batas tanah tidak jelas dan tidak ada dalil perbuatan melawan hukum yang spesifik terhadap mereka.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat membenarkan nama jalan di lokasi adalah Jalan Menoreh Barat I dan keberadaan Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah.",
+        "page": 120,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemeriksaan setempat menunjukkan adanya pihak lain (Nursin Surono) yang menguasai sebagian obyek sengketa namun tidak digugat dalam perkara ini.",
+        "page": 126,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak mencantumkan batas-batas tanah yang jelas dan tidak menarik pihak ketiga yang turut menguasai sebagai Tergugat.",
+        "page": 126,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi.",
+        "page": 133,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris punya sertifikat tanah, tapi orang lain sudah lama garap dan bangun rumah di situ, apakah saya bisa paksa mereka bongkar dan kembalikan tanahnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 11001,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan ganti rugi. Pertanyaan awam berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah dan upaya pemulangan objek (reivindicatie) berdasarkan hak kebendaan, bukan klaim ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Selain itu, putusan hakim menolak gugatan karena alasan formal (ketidakjelasan batas tanah dan tidak adanya pihak yang berkepentingan sebagai terdugat), sehingga analisis substansial mengenai perbuatan melawan hukum tidak menjadi isu utama atau dasar putusan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 77850,
+    "completion_tokens": 4200
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_354_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,199 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_354_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 90,
+  "timings": {
+    "parse": 0.204,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 268.802,
+    "read": 32.493,
+    "query": 0.71,
+    "relevance": 8.403,
+    "total": 310.612
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 190537,
+    "marked_chars": 191338
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONVENSI; \nDALAM EKSEPSI: \n- \nMenolak eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk \nseluruhnya  \nDALAM POKOK PERKARA : \n- \nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; \nDALAM INTERVENSI ; \n- \nMenolak gugatan Penggugat intervensi untuk seluruhnya ; \nDALAM  REKONVENSI; \n- \nMenolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n- \nMenghukum Penggugat Konvensi ( Tergugat Rekonvensi ) untuk \nmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang \nsejumlah Rp3.554.300,- (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga \nratus rupiah);                   \nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim \npada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami BAMBANG BUDIMURSITO, \nS.H, sebagai hakim Ketua Majelis, IDA RATNAWATI  S.H, MH dan HADI \n\n                                     Hal 90 dari 90 Put akhir No:354/Pdt.G/2023/PN Smg \n \n \n \nSUNOTO, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di \nucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis  \ntanggal 18 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut di damping oleh masing-\nmasing Hakim Anggota, dibantu oleh WULLIANI K, S.H. Panitera Pengganti \nPengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa \nTergugat I, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat III, kuasa Tergugat IV dan \nPenggugat  Intervensi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem \nInformasi Pengadilan pada hari itu juga; \n         Hakim anggota                                                    Ketua Majelis         \n \n \nTtd, \nTtd, \n \nIDA RATNAWATI  S.H., M.H                       BAMBANG BUDIMURSITO, S.H. \n \n \nTtd \n \nHADI SUNOTO, S.H,M.H \n       Panitera Pengganti \n \nTtd, \n \n                                                   WULLIANI.  K, S.H \nRincian biaya: \nP"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134977,
+        "summary": "[HAL 1-10] Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara perdata No. 354/Pdt.G/2023 antara Penggugat (Mohamad Said Zaulchak dan ahli waris Samhuri) melawan Tergugat I (H. Khamdi, ahli waris H. Maskuri), Tergugat II (Lurah Tambakrejo), Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang), dan Tergugat IV (Menteri PUPR). Objek sengketa adalah tanah hak milik adat seluas 41.500 m2 (Buku C Desa Tambakrejo No. 251, Persil 21) atas nama Samhuri bin H. Sanwani [HAL 3]. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan warisan sah yang belum pernah dijual atau dipindahtangankan, sehingga mereka berhak atas ganti rugi pembebasan lahan seluas 25.872 m2 yang terkena proyek Jalan Tol Semarang-Demak [HAL 11-13]. Penggugat menyangkal surat jual beli bawah tangan tertanggal 15 Februari 1975 antara Samhuri dan H. Maskuri sebagai cacat hukum karena tanda tangan tidak asli dan tidak dikuatkan Kepala Desa sesuai PP No. 10/1961, serta mendalilkan penguasaan Tergugat I didasarkan pada sewa menyewa yang kemudian beralih menjadi penguasaan tanpa hak [HAL 15-20]. Penggugat menuntut pernyataan batal demi hukum atas surat jual beli tersebut, pengakuan kepemilikan ahli waris Samhuri, pembayaran ganti rugi oleh Tergugat III dan IV, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 182.104.000.000,- atas dasar perbuatan melawan hukum [HAL 24-25]. Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut pengabulan gugatan Penggugat ditolak, serta pengakuan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugat mereka, menuntut ganti rugi materiil Rp 67.320.504.946,- dan immateriil Rp 5.000.000.000,- [HAL 26-29].\n\n[HAL 11-23] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Agama), gugatan kurang pihak, keliru pihak, dan obscur libel, serta membantah seluruh dalil Penggugat [HAL 11-17]. Dalam pokok perkara, Tergugat I mendalilkan bahwa tanah telah dijual sah oleh Samhuri kepada H. Maskuri pada 15 Februari 1975 melalui surat jual beli bawah tangan yang telah diwaarmerking oleh Notaris R.O. Soedjadi pada 2 Juni 1981 [HAL 18-20]. Tergugat I menegaskan bahwa kepemilikan telah beralih kepada H. Maskuri dan ahli warisnya, termasuk Tergugat I, yang telah menguasai tanah tersebut sejak 1975 hingga sekarang tanpa sengketa, serta telah menerima ganti rugi untuk proyek sebelumnya (Jalan Arteri) [HAL 20-21]. Tergugat I menolak dalil bahwa surat jual beli cacat hukum atau bahwa penguasaannya bersifat sewa, melainkan berdasarkan hak waris dari H. Maskuri yang diperoleh melalui jual beli yang sah dan mengikat [HAL 22-23].\n\n[HAL 24-36] Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Lurah Terboyo Kulon sebagai wilayah administrasi objek sengketa [HAL 30-31]. Tergugat III mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan seluruh ahli waris Samhuri) dan obscur libel karena tidak ada dalil perbuatan melawan hukum terhadapnya, serta menyatakan bahwa sebagai lembaga teknis, ia tidak dapat memvalidasi pembayaran ganti rugi sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa pemilik sah, namun dapat melakukan penitipan ganti rugi (konsinyasi) sesuai PP No. 19/2021 [HAL 31-35]. Majelis Hakim dalam Putusan Sela No. 354/Pdt.G/Put Sela/PN Smg/2023 tanggal 21 November 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan menyatakan PN Semarang berwenang [HAL 36]. Pemohon Intervensi, Slamet Wibowo, diterima bergabung dalam perkara (tussenkomst) [HAL 36-37].\n\n[HAL 37-57] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, akta kematian, surat keterangan waris, Letter C, Letter D, surat jual beli, peta) dan saksi (Kasturi, Kusmin, Sardjuni, Legimen) serta ahli (M. Thoriq) yang mendukung dalil bahwa tanah milik Samhuri, tidak pernah dijual, dan surat jual beli tidak sah secara administratif [HAL 37-47]. Tergugat I mengajukan bukti surat (akta nikah/kematian ahli waris Maskuri, surat keterangan waris, surat jual beli yang diwaarmerking, surat pernyataan, bukti pembayaran PBB, peta bidang tanah, bukti penerimaan ganti rugi proyek sebelumnya) dan saksi (Apit Nurwidjanto, Slamet Riyadi, Bambang Ngatino) serta ahli (Prof. Dr. Widhi Handoko) yang membantah dalil Penggugat [HAL 48-57]. Saksi-saksi Tergugat I dan Penggugat Intervensi secara umum mengakui penguasaan tanah oleh H. Maskuri dan kemudian H. Chamdi (anak H. Maskuri), serta adanya pengurugan tanah, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah ada penjualan atau hanya penguasaan/sewa, dengan beberapa saksi tidak mendengar adanya penjualan oleh Samhuri [HAL 41-46, 53-56]. Ahli Penggugat menyatakan jual beli bawah tangan belum dapat didaftarkan tanpa pemenuhan syarat PP No. 10/1961, sedangkan ahli Tergugat I menyatakan jual beli bawah tangan sah selama memenuhi syarat objektif dan subjektif Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat ahli waris [HAL 46-47, 56-57].\n\n[HAL 58-65] Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat (KTP, surat kesepakatan, akta jual beli, Letter C, bukti pajak, peta, sertifikat) untuk memperkuat klaim kepemilikan atau hak atas tanah terkait [HAL 58-61]. Majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada 15 Desember 2023 [HAL 61]. Dalam pertimbangan hukum eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai legal standing, kurang pihak, dan obscur libel, dengan alasan gugatan telah memenuhi syarat formil HIR/Rv dan penentuan pihak adalah domain Penggugat [HAL 62-64]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mencatat sengketa antara dalil Penggugat bahwa tanah adalah warisan Samhuri yang dikuasai Tergugat I secara melawan hukum berdasarkan surat jual beli cacat, dengan dalil Tergugat I bahwa tanah adalah warisan H. Maskuri yang diperoleh melalui jual beli sah tahun 1975 yang telah diwaarmerking [HAL 64-65]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 57861,
+        "summary": "[HAL 1-10] Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara perdata No. 354/Pdt.G/2023 antara Penggugat (Mohamad Said Zaulchak dan ahli waris Samhuri) melawan Tergugat I (H. Khamdi, ahli waris H. Maskuri), Tergugat II (Lurah Tambakrejo), Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang), dan Tergugat IV (Menteri PUPR). Objek sengketa adalah tanah hak milik adat seluas 41.500 m2 (Buku C Desa Tambakrejo No. 251, Persil 21) atas nama Samhuri bin H. Sanwani [HAL 3]. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan warisan sah yang belum pernah dijual atau dipindahtangankan, sehingga mereka berhak atas ganti rugi pembebasan lahan seluas 25.872 m2 yang terkena proyek Jalan Tol Semarang-Demak [HAL 11-13]. Penggugat menyangkal surat jual beli bawah tangan tertanggal 15 Februari 1975 antara Samhuri dan H. Maskuri sebagai cacat hukum karena tanda tangan tidak asli dan tidak dikuatkan Kepala Desa sesuai PP No. 10/1961, serta mendalilkan penguasaan Tergugat I didasarkan pada sewa menyewa yang kemudian beralih menjadi penguasaan tanpa hak [HAL 15-20]. Penggugat menuntut pernyataan batal demi hukum atas surat jual beli tersebut, pengakuan kepemilikan ahli waris Samhuri, pembayaran ganti rugi oleh Tergugat III dan IV, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 182.104.000.000,- atas dasar perbuatan melawan hukum [HAL 24-25]. Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut pengabulan gugatan Penggugat ditolak, serta pengakuan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugat mereka, menuntut ganti rugi materiil Rp 67.320.504.946,- dan immateriil Rp 5.000.000.000,- [HAL 26-29].\n\n[HAL 11-23] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Agama), gugatan kurang pihak, keliru pihak, dan obscur libel, serta membantah seluruh dalil Penggugat [HAL 11-17]. Dalam pokok perkara, Tergugat I mendalilkan bahwa tanah telah dijual sah oleh Samhuri kepada H. Maskuri pada 15 Februari 1975 melalui surat jual beli bawah tangan yang telah diwaarmerking oleh Notaris R.O. Soedjadi pada 2 Juni 1981 [HAL 18-20]. Tergugat I menegaskan bahwa kepemilikan telah beralih kepada H. Maskuri dan ahli warisnya, termasuk Tergugat I, yang telah menguasai tanah tersebut sejak 1975 hingga sekarang tanpa sengketa, serta telah menerima ganti rugi untuk proyek sebelumnya (Jalan Arteri) [HAL 20-21]. Tergugat I menolak dalil bahwa surat jual beli cacat hukum atau bahwa penguasaannya bersifat sewa, melainkan berdasarkan hak waris dari H. Maskuri yang diperoleh melalui jual beli yang sah dan mengikat [HAL 22-23].\n\n[HAL 24-36] Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Lurah Terboyo Kulon sebagai wilayah administrasi objek sengketa [HAL 30-31]. Tergugat III mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan seluruh ahli waris Samhuri) dan obscur libel karena tidak ada dalil perbuatan melawan hukum terhadapnya, serta menyatakan bahwa sebagai lembaga teknis, ia tidak dapat memvalidasi pembayaran ganti rugi sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa pemilik sah, namun dapat melakukan penitipan ganti rugi (konsinyasi) sesuai PP No. 19/2021 [HAL 31-35]. Majelis Hakim dalam Putusan Sela No. 354/Pdt.G/Put Sela/PN Smg/2023 tanggal 21 November 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan menyatakan PN Semarang berwenang [HAL 36]. Pemohon Intervensi, Slamet Wibowo, diterima bergabung dalam perkara (tussenkomst) [HAL 36-37].\n\n[HAL 37-57] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, akta kematian, surat keterangan waris, Letter C, Letter D, surat jual beli, peta) dan saksi (Kasturi, Kusmin, Sardjuni, Legimen) serta ahli (M. Thoriq) yang mendukung dalil bahwa tanah milik Samhuri, tidak pernah dijual, dan surat jual beli tidak sah secara administratif [HAL 37-47]. Tergugat I mengajukan bukti surat (akta nikah/kematian ahli waris Maskuri, surat keterangan waris, surat jual beli yang diwaarmerking, surat pernyataan, bukti pembayaran PBB, peta bidang tanah, bukti penerimaan ganti rugi proyek sebelumnya) dan saksi (Apit Nurwidjanto, Slamet Riyadi, Bambang Ngatino) serta ahli (Prof. Dr. Widhi Handoko) yang membantah dalil Penggugat [HAL 48-57]. Saksi-saksi Tergugat I dan Penggugat Intervensi secara umum mengakui penguasaan tanah oleh H. Maskuri dan kemudian H. Chamdi (anak H. Maskuri), serta adanya pengurugan tanah, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah ada penjualan atau hanya penguasaan/sewa, dengan beberapa saksi tidak mendengar adanya penjualan oleh Samhuri [HAL 41-46, 53-56]. Ahli Penggugat menyatakan jual beli bawah tangan belum dapat didaftarkan tanpa pemenuhan syarat PP No. 10/1961, sedangkan ahli Tergugat I menyatakan jual beli bawah tangan sah selama memenuhi syarat objektif dan subjektif Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat ahli waris [HAL 46-47, 56-57].\n\n[HAL 58-65] Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat (KTP, surat kesepakatan, akta jual beli, Letter C, bukti pajak, peta, sertifikat) untuk memperkuat klaim kepemilikan atau hak atas tanah terkait [HAL 58-61]. Majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada 15 Desember 2023 [HAL 61]. Dalam pertimbangan hukum eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai legal standing, kurang pihak, dan obscur libel, dengan alasan gugatan telah memenuhi syarat formil HIR/Rv dan penentuan pihak adalah domain Penggugat [HAL 62-64]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mencatat sengketa antara dalil Penggugat bahwa tanah adalah warisan Samhuri yang dikuasai Tergugat I secara melawan hukum berdasarkan surat jual beli cacat, dengan dalil Tergugat I bahwa tanah adalah warisan H. Maskuri yang diperoleh melalui jual beli sah tahun 1975 yang telah diwaarmerking [HAL 64-65].\n\n[HAL 65-81] Majelis Hakim menolak dalil Penggugat bahwa surat jual beli bawah tangan tahun 1975 antara Samhuri (penjual) dan H. Maskuri (pembeli) adalah batal demi hukum. Majelis Hakim berargumen bahwa sahnya perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUHPerdata (sepakat, kecakapan, objek, sebab halal), bukan semata-mata bentuk akta. Meskipun Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-27 dan keterangan ahli M. Thoriq yang meragukan keabsahan tanda tangan Samhuri, ketiadaan penguatan Kepala Desa, dan keraguan terhadap waarmerking notaris, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut bersifat administratif dan tidak dapat melemahkan kekuatan akta di bawah tangan yang telah disepakati para pihak. Karena para pihak pembuat perjanjian telah meninggal dunia, penyangkalan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terikat dalam perjanjian, bukan oleh ahli waris (pihak ketiga). Tergugat I berhasil membuktikan kepemilikan melalui surat bukti TI-16 s/d TI-29, termasuk surat keterangan waris, bukti penguasaan fisik sejak 1975, serta riwayat pembayaran ganti rugi untuk proyek Jalan Arteri (1995) dan Normalisasi Kali Tenggang (2017) yang diterima oleh ahli waris H. Maskuri. Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat I adalah pemilik sah yang berhak atas ganti rugi.\n\n[HAL 82-84] Dalam gugatan Intervensi tussenkomst, Slamet Wibowo mendalilkan kepemilikan atas tanah bersebelahan (C Desa No. 965) yang konon berasal dari konversi tanah sengketa. Namun, hasil pemeriksaan setempat membuktikan bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I (C Desa No. 251, Persil 21) berbeda lokasi dan luasnya dengan objek yang didalilkan Intervensi. Oleh karena itu, gugatan Intervensi ditolak karena objeknya berada di luar objek perkara pokok dan Intervensi tidak dapat membuktikan dalilnya.\n\n[HAL 85-89] Dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat I menuntut ganti rugi materiil Rp 67.320.504.946,- dan immateriil Rp 5.000.000.000,- atas tuduhan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat yang dianggap mencemarkan nama baik dan menunda pembayaran ganti rugi. Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi karena tindakan Penggugat mengajukan gugatan dan keberatan kepada Panitia Pembebasan Tanah merupakan hak hukum yang dilindungi Pasal 163 HIR. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apalagi setelah Majelis Hakim dalam pokok perkara telah menyatakan sah dan mengikatnya surat jual beli tahun 1975.\n\n[HAL 90] Amar Putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III; 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3) Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya; 4) Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya; 5) Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 3.554.300,-. Dengan demikian, tanah C Desa No. 251 Persil 21 diakui sebagai milik sah ahli waris H. Maskuri (Tergugat I) berdasarkan jual beli tahun 1975 yang sah secara hukum perdata, dan Penggugat tidak berhak atas ganti rugi."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-10] Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara perdata No. 354/Pdt.G/2023 antara Penggugat (Mohamad Said Zaulchak dan ahli waris Samhuri) melawan Tergugat I (H. Khamdi, ahli waris H. Maskuri), Tergugat II (Lurah Tambakrejo), Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang), dan Tergugat IV (Menteri PUPR). Objek sengketa adalah tanah hak milik adat seluas 41.500 m2 (Buku C Desa Tambakrejo No. 251, Persil 21) atas nama Samhuri bin H. Sanwani [HAL 3]. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan warisan sah yang belum pernah dijual atau dipindahtangankan, sehingga mereka berhak atas ganti rugi pembebasan lahan seluas 25.872 m2 yang terkena proyek Jalan Tol Semarang-Demak [HAL 11-13]. Penggugat menyangkal surat jual beli bawah tangan tertanggal 15 Februari 1975 antara Samhuri dan H. Maskuri sebagai cacat hukum karena tanda tangan tidak asli dan tidak dikuatkan Kepala Desa sesuai PP No. 10/1961, serta mendalilkan penguasaan Tergugat I didasarkan pada sewa menyewa yang kemudian beralih menjadi penguasaan tanpa hak [HAL 15-20]. Penggugat menuntut pernyataan batal demi hukum atas surat jual beli tersebut, pengakuan kepemilikan ahli waris Samhuri, pembayaran ganti rugi oleh Tergugat III dan IV, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 182.104.000.000,- atas dasar perbuatan melawan hukum [HAL 24-25]. Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut pengabulan gugatan Penggugat ditolak, serta pengakuan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugat mereka, menuntut ganti rugi materiil Rp 67.320.504.946,- dan immateriil Rp 5.000.000.000,- [HAL 26-29].\n\n[HAL 11-23] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Agama), gugatan kurang pihak, keliru pihak, dan obscur libel, serta membantah seluruh dalil Penggugat [HAL 11-17]. Dalam pokok perkara, Tergugat I mendalilkan bahwa tanah telah dijual sah oleh Samhuri kepada H. Maskuri pada 15 Februari 1975 melalui surat jual beli bawah tangan yang telah diwaarmerking oleh Notaris R.O. Soedjadi pada 2 Juni 1981 [HAL 18-20]. Tergugat I menegaskan bahwa kepemilikan telah beralih kepada H. Maskuri dan ahli warisnya, termasuk Tergugat I, yang telah menguasai tanah tersebut sejak 1975 hingga sekarang tanpa sengketa, serta telah menerima ganti rugi untuk proyek sebelumnya (Jalan Arteri) [HAL 20-21]. Tergugat I menolak dalil bahwa surat jual beli cacat hukum atau bahwa penguasaannya bersifat sewa, melainkan berdasarkan hak waris dari H. Maskuri yang diperoleh melalui jual beli yang sah dan mengikat [HAL 22-23].\n\n[HAL 24-36] Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Lurah Terboyo Kulon sebagai wilayah administrasi objek sengketa [HAL 30-31]. Tergugat III mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan seluruh ahli waris Samhuri) dan obscur libel karena tidak ada dalil perbuatan melawan hukum terhadapnya, serta menyatakan bahwa sebagai lembaga teknis, ia tidak dapat memvalidasi pembayaran ganti rugi sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa pemilik sah, namun dapat melakukan penitipan ganti rugi (konsinyasi) sesuai PP No. 19/2021 [HAL 31-35]. Majelis Hakim dalam Putusan Sela No. 354/Pdt.G/Put Sela/PN Smg/2023 tanggal 21 November 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan menyatakan PN Semarang berwenang [HAL 36]. Pemohon Intervensi, Slamet Wibowo, diterima bergabung dalam perkara (tussenkomst) [HAL 36-37].\n\n[HAL 37-57] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, akta kematian, surat keterangan waris, Letter C, Letter D, surat jual beli, peta) dan saksi (Kasturi, Kusmin, Sardjuni, Legimen) serta ahli (M. Thoriq) yang mendukung dalil bahwa tanah milik Samhuri, tidak pernah dijual, dan surat jual beli tidak sah secara administratif [HAL 37-47]. Tergugat I mengajukan bukti surat (akta nikah/kematian ahli waris Maskuri, surat keterangan waris, surat jual beli yang diwaarmerking, surat pernyataan, bukti pembayaran PBB, peta bidang tanah, bukti penerimaan ganti rugi proyek sebelumnya) dan saksi (Apit Nurwidjanto, Slamet Riyadi, Bambang Ngatino) serta ahli (Prof. Dr. Widhi Handoko) yang membantah dalil Penggugat [HAL 48-57]. Saksi-saksi Tergugat I dan Penggugat Intervensi secara umum mengakui penguasaan tanah oleh H. Maskuri dan kemudian H. Chamdi (anak H. Maskuri), serta adanya pengurugan tanah, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah ada penjualan atau hanya penguasaan/sewa, dengan beberapa saksi tidak mendengar adanya penjualan oleh Samhuri [HAL 41-46, 53-56]. Ahli Penggugat menyatakan jual beli bawah tangan belum dapat didaftarkan tanpa pemenuhan syarat PP No. 10/1961, sedangkan ahli Tergugat I menyatakan jual beli bawah tangan sah selama memenuhi syarat objektif dan subjektif Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat ahli waris [HAL 46-47, 56-57].\n\n[HAL 58-65] Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat (KTP, surat kesepakatan, akta jual beli, Letter C, bukti pajak, peta, sertifikat) untuk memperkuat klaim kepemilikan atau hak atas tanah terkait [HAL 58-61]. Majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada 15 Desember 2023 [HAL 61]. Dalam pertimbangan hukum eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai legal standing, kurang pihak, dan obscur libel, dengan alasan gugatan telah memenuhi syarat formil HIR/Rv dan penentuan pihak adalah domain Penggugat [HAL 62-64]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mencatat sengketa antara dalil Penggugat bahwa tanah adalah warisan Samhuri yang dikuasai Tergugat I secara melawan hukum berdasarkan surat jual beli cacat, dengan dalil Tergugat I bahwa tanah adalah warisan H. Maskuri yang diperoleh melalui jual beli sah tahun 1975 yang telah diwaarmerking [HAL 64-65].\n\n[HAL 65-81] Majelis Hakim menolak dalil Penggugat bahwa surat jual beli bawah tangan tahun 1975 antara Samhuri (penjual) dan H. Maskuri (pembeli) adalah batal demi hukum. Majelis Hakim berargumen bahwa sahnya perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUHPerdata (sepakat, kecakapan, objek, sebab halal), bukan semata-mata bentuk akta. Meskipun Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-27 dan keterangan ahli M. Thoriq yang meragukan keabsahan tanda tangan Samhuri, ketiadaan penguatan Kepala Desa, dan keraguan terhadap waarmerking notaris, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut bersifat administratif dan tidak dapat melemahkan kekuatan akta di bawah tangan yang telah disepakati para pihak. Karena para pihak pembuat perjanjian telah meninggal dunia, penyangkalan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terikat dalam perjanjian, bukan oleh ahli waris (pihak ketiga). Tergugat I berhasil membuktikan kepemilikan melalui surat bukti TI-16 s/d TI-29, termasuk surat keterangan waris, bukti penguasaan fisik sejak 1975, serta riwayat pembayaran ganti rugi untuk proyek Jalan Arteri (1995) dan Normalisasi Kali Tenggang (2017) yang diterima oleh ahli waris H. Maskuri. Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat I adalah pemilik sah yang berhak atas ganti rugi.\n\n[HAL 82-84] Dalam gugatan Intervensi tussenkomst, Slamet Wibowo mendalilkan kepemilikan atas tanah bersebelahan (C Desa No. 965) yang konon berasal dari konversi tanah sengketa. Namun, hasil pemeriksaan setempat membuktikan bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I (C Desa No. 251, Persil 21) berbeda lokasi dan luasnya dengan objek yang didalilkan Intervensi. Oleh karena itu, gugatan Intervensi ditolak karena objeknya berada di luar objek perkara pokok dan Intervensi tidak dapat membuktikan dalilnya.\n\n[HAL 85-89] Dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat I menuntut ganti rugi materiil Rp 67.320.504.946,- dan immateriil Rp 5.000.000.000,- atas tuduhan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat yang dianggap mencemarkan nama baik dan menunda pembayaran ganti rugi. Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi karena tindakan Penggugat mengajukan gugatan dan keberatan kepada Panitia Pembebasan Tanah merupakan hak hukum yang dilindungi Pasal 163 HIR. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apalagi setelah Majelis Hakim dalam pokok perkara telah menyatakan sah dan mengikatnya surat jual beli tahun 1975.\n\n[HAL 90] Amar Putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III; 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3) Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya; 4) Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya; 5) Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 3.554.300,-. Dengan demikian, tanah C Desa No. 251 Persil 21 diakui sebagai milik sah ahli waris H. Maskuri (Tergugat I) berdasarkan jual beli tahun 1975 yang sah secara hukum perdata, dan Penggugat tidak berhak atas ganti rugi."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 8636,
+    "frame": "Pengadilan Negeri Semarang mengadili sengketa antara Penggugat (Mohamad Said Zaulchak dan ahli waris Samhuri) melawan Tergugat I (H. Khamdi, ahli waris H. Maskuri) dan pihak terkait mengenai kepemilikan tanah hak milik adat seluas 41.500 m2 di Desa Tambakrejo. Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan atas tanah tersebut sebagai warisan sah, pembatalan surat jual beli tahun 1975, serta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek jalan tol. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena menetapkan bahwa tanah tersebut merupakan milik sah Tergugat I berdasarkan jual beli yang sah secara hukum perdata.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan warisan sah dari Samhuri yang belum pernah dijual atau dipindahtangankan.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyangkal keabsahan surat jual beli bawah tangan tertanggal 15 Februari 1975 antara Samhuri dan H. Maskuri karena tanda tangan tidak asli dan tidak dikuatkan Kepala Desa.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa tanah telah dijual secara sah oleh Samhuri kepada H. Maskuri pada 15 Februari 1975 melalui surat jual beli bawah tangan yang telah diwaarmerking oleh Notaris.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1975 hingga sekarang tanpa sengketa dan telah menerima ganti rugi untuk proyek sebelumnya.",
+        "page": 20,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak dalil Penggugat bahwa surat jual beli tahun 1975 adalah batal demi hukum karena sahnya perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat substansial perjanjian, bukan semata-mata bentuk akta.",
+        "page": 65,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa penyangkalan terhadap perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian, bukan oleh ahli waris sebagai pihak ketiga.",
+        "page": 65,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat I sebagai pemilik sah tanah berdasarkan surat bukti kepemilikan, bukti penguasaan fisik sejak 1975, serta riwayat penerimaan ganti rugi proyek sebelumnya.",
+        "page": 65,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Intervensi karena objek sengketa yang didalilkannya berbeda lokasi dan luasnya dengan objek perkara pokok.",
+        "page": 82,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I karena tindakan Penggugat mengajukan gugatan dan keberatan merupakan hak hukum yang dilindungi undang-undang.",
+        "page": 85,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pengadilan Negeri Semarang mengadili sengketa perdata antara Penggugat (Mohamad Said Zaulchak dan ahli waris Samhuri) melawan Tergugat I (H. Khamdi, ahli waris H. Maskuri) serta pihak terkait mengenai kepemilikan tanah hak milik adat seluas 41.500 m2 di Desa Tambakrejo. Penggugat mendalilkan tanah tersebut sebagai warisan sah yang belum pernah dijual, sehingga menuntut pengakuan kepemilikan, pembatalan surat jual beli tahun 1975, serta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan. Sebaliknya, Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan tanah telah dijual secara sah oleh Samhuri kepada H. Maskuri pada tahun 1975 melalui surat jual beli bawah tangan yang telah diwaarmerking, dan Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak saat itu. Majelis Hakim menolak eksepsi dan gugatan Penggugat, menetapkan bahwa surat jual beli tahun 1975 sah secara hukum perdata karena memenuhi syarat substansial perjanjian, dan penyangkalan tidak dapat dilakukan oleh ahli waris sebagai pihak ketiga. Hakim juga menolak gugatan Penggugat Intervensi karena objeknya berbeda dengan perkara pokok, serta menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I karena tindakan Penggugat merupakan hak hukum. Dengan demikian, tanah diakui sebagai milik sah ahli waris H. Maskuri (Tergugat I) dan Penggugat tidak berhak atas ganti rugi."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pengadilan Negeri Semarang mengadili sengketa perdata antara Penggugat (Mohamad Said Zaulchak dan ahli waris Samhuri) melawan Tergugat I (H. Khamdi, ahli waris H. Maskuri) serta pihak terkait mengenai kepemilikan tanah hak milik adat seluas 41.500 m2 di Desa Tambakrejo. Penggugat mendalilkan tanah tersebut sebagai warisan sah yang belum pernah dijual, sehingga menuntut pengakuan kepemilikan, pembatalan surat jual beli tahun 1975, serta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan. Sebaliknya, Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan tanah telah dijual secara sah oleh Samhuri kepada H. Maskuri pada tahun 1975 melalui surat jual beli bawah tangan yang telah diwaarmerking, dan Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak saat itu. Majelis Hakim menolak eksepsi dan gugatan Penggugat, menetapkan bahwa surat jual beli tahun 1975 sah secara hukum perdata karena memenuhi syarat substansial perjanjian, dan penyangkalan tidak dapat dilakukan oleh ahli waris sebagai pihak ketiga. Hakim juga menolak gugatan Penggugat Intervensi karena objeknya berbeda dengan perkara pokok, serta menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I karena tindakan Penggugat merupakan hak hukum. Dengan demikian, tanah diakui sebagai milik sah ahli waris H. Maskuri (Tergugat I) dan Penggugat tidak berhak atas ganti rugi.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan warisan sah dari Samhuri yang belum pernah dijual atau dipindahtangankan.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyangkal keabsahan surat jual beli bawah tangan tertanggal 15 Februari 1975 antara Samhuri dan H. Maskuri karena tanda tangan tidak asli dan tidak dikuatkan Kepala Desa.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa tanah telah dijual secara sah oleh Samhuri kepada H. Maskuri pada 15 Februari 1975 melalui surat jual beli bawah tangan yang telah diwaarmerking oleh Notaris.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1975 hingga sekarang tanpa sengketa dan telah menerima ganti rugi untuk proyek sebelumnya.",
+        "page": 20,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak dalil Penggugat bahwa surat jual beli tahun 1975 adalah batal demi hukum karena sahnya perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat substansial perjanjian, bukan semata-mata bentuk akta.",
+        "page": 65,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa penyangkalan terhadap perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian, bukan oleh ahli waris sebagai pihak ketiga.",
+        "page": 65,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat I sebagai pemilik sah tanah berdasarkan surat bukti kepemilikan, bukti penguasaan fisik sejak 1975, serta riwayat penerimaan ganti rugi proyek sebelumnya.",
+        "page": 65,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Intervensi karena objek sengketa yang didalilkannya berbeda lokasi dan luasnya dengan objek perkara pokok.",
+        "page": 82,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I karena tindakan Penggugat mengajukan gugatan dan keberatan merupakan hak hukum yang dilindungi undang-undang.",
+        "page": 85,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris, tapi tanah warisan saya sudah dijual orang tua dulu ke orang lain lewat surat bawah tangan, sekarang saya tidak bisa klaim tanah itu lagi ya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 62058,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1874 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1874: Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Relevan. Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kesepakatan dan kecakapan). Dalam konteks pertanyaan, keabsahan surat jual beli bawah tangan yang dilakukan oleh orang tua (yang kini telah meninggal) menjadi dasar hukum apakah hak atas tanah telah beralih secara sah kepada pembeli. Putusan hakim menguji apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat Pasal 1320 untuk menentukan apakah ahli waris penggugat masih memiliki hak atau tidak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Relevan. Pasal ini menetapkan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini adalah kerangka hukum utama yang digunakan hakim untuk menyatakan bahwa surat jual beli bawah tangan tersebut sah dan mengikat, sehingga hak kepemilikan telah berpindah dari penjual (orang tua penggugat) kepada pembeli, dan ahli waris tidak dapat menyangkalnya lagi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Tidak Relevan. Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun gugatan awal didasarkan pada PMH, putusan hakim menolak gugatan tersebut karena menemukan adanya perjanjian jual beli yang sah. Jawaban substantif atas pertanyaan 'apakah saya masih bisa klaim tanah' bukan terletak pada apakah ada PMH, melainkan pada keabsahan perjanjian jual beli tersebut. Pasal 1365 hanya menjadi dasar gugatan yang ditolak, bukan dasar hukum yang menjawab status kepemilikan tanah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Relevan. Pasal ini mendefinisikan akta di bawah tangan. Karena objek sengketa adalah surat jual beli bawah tangan, pasal ini relevan untuk menentukan status alat bukti tersebut. Putusan hakim menggunakan definisi ini untuk menegaskan bahwa surat tersebut adalah alat bukti yang sah dan mengikat selama para pihak (atau pewarisnya) tidak mengingkarinya, sehingga menjadi dasar penolakan klaim ahli waris."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1874 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 82777,
+    "completion_tokens": 5663
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_358_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,166 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_358_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 40,
+  "timings": {
+    "parse": 0.072,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 153.444,
+    "query": 2.488,
+    "relevance": 14.308,
+    "total": 170.313
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 87465,
+    "marked_chars": 87816
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI : \nDalam Eksepsi : \n• Mengabulkan eksepsi Tergugat; \nDalam Pokok Perkara : \n• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  \n• Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara \nini sebesar Rp1.739.800,00 (satu juta tujuh ratus ratus tiga puluh sembilan ribu \ndelapan ratus Rupiah); \n          Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada \nhari Senin, tanggal 25 Maret 2024,  oleh kami Siti Insirah, S.H., M.H, sebagai \nHakim Ketua Majelis, Pesta P. H. Sitorus, S.H.M.Hum,   dan Indirawati, S.H., \nM.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  \nPenetapan  Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 358/Pdt.G/2023/PN Smg \ntanggal 23 November 2023, putusan tersebut  diucapkan dalam persidangan yang \nterbuka untuk umum pada hari  Kamis,  tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua \nMajelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh \nSulistiyoningsih, S.H,  Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang  dan \ntelah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri \nSemarang. \n \n     Hakim-hakim Anggota,                                         Hakim Ketua, \n  \n   Tertanda                                                          Tertanda \n \n \n \nPesta P. H. Sitorus, S.H.M.H \n \n            Siti Insirah, S.H., M.H \n \n  \n \nTertanda \n      Indirawati, S.H., M.H  \n    \n \nPanitera Pengganti, \n \n \n \n \n \n \n \n         \n                                                          Tertanda \n                                               Sulistiyoningsih, S.H   \n \n\nHalaman 40 dari 40 - Putusan Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2023/PN Smg \n \n \nPerincian biaya:  \n1. Biaya Pendaftaran……………….… Rp        30.000,00 \n2. Biaya Proses……………………..…  Rp        50.000,00 \n3. Biaya PNBP…………………"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 87816,
+    "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Alm. H. Subandi, menggugat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq Pemerintah Kota Semarang cq Pemerintah Kelurahan Mangkang Wetan (Tergugat) dan Kantor Pertanahan Kota Semarang (Turut Tergugat) terkait sengketa tanah yang diduga menjadi objek tukar-menukar tanpa dokumen sah. Para Penggugat meminta pernyataan bahwa tanah tersebut adalah hak milik Alm. H. Subandi, penetapan perbuatan melawan hukum, serta pembayaran ganti rugi materiil dan moril. Gugatan ini ditolak karena eksepsi kurang pihak yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Alm. H. Subandi memiliki tanah pekarangan berdasarkan Letter C nomor 1012 persil 89 seluas 2400 m2 di Kelurahan Mangkang Wetan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Alm. H. Subandi meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2006 dan memiliki enam orang ahli waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan lisan pada tahun 1983 antara Alm. H. Subandi dengan Alm. H. Hartono untuk menukar tanah pekarangan milik Subandi dengan tanah sawah Bondo Desa persil 77.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak terdapat dokumen hukum tertulis seperti perjanjian atau surat keputusan yang mengikat kesepakatan tukar-menukar tersebut.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tahun 2007, Kantor Pertanahan Kota Semarang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 atas nama Pemerintah Kota Semarang untuk tanah yang digunakan sebagai Kantor Kelurahan dan SD Inpres.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tahun 2007, Kantor Pertanahan Kota Semarang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00012 atas nama Pemerintah Kota Semarang untuk tanah sawah yang digarap oleh ahli waris.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan sertifikat tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak yang memiliki tanah saat ini terdaftar sebagai aset milik Pemerintah Kota Semarang.",
+        "page": 21,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (BPKAD) sebagai pihak yang mengelola aset daerah terkait objek sengketa.",
+        "page": 38,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris Alm. H. Subandi, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat (Pemerintah Kelurahan Mangkang Wetan) dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Semarang). Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pekarangan milik Alm. H. Subandi (Letter C nomor 1012 persil 89) telah digunakan untuk Kantor Kelurahan dan SD Inpres berdasarkan kesepakatan tukar-menukar lisan pada tahun 1983 dengan tanah sawah Bondo Desa, namun tidak disertai dokumen hukum yang sah. Para Penggugat mengklaim bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dan 00012 atas nama Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2007 tanpa proses peralihan hak yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menghilangkan hak kepemilikan mereka, sehingga menuntut pembayaran ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak, yang diterima oleh Majelis Hakim karena Penggugat tidak menarik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (BPKAD) sebagai pihak yang berwenang mengelola aset daerah terkait sengketa. Akibat dikabulkannya eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris Alm. H. Subandi, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat (Pemerintah Kelurahan Mangkang Wetan) dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Semarang). Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pekarangan milik Alm. H. Subandi (Letter C nomor 1012 persil 89) telah digunakan untuk Kantor Kelurahan dan SD Inpres berdasarkan kesepakatan tukar-menukar lisan pada tahun 1983 dengan tanah sawah Bondo Desa, namun tidak disertai dokumen hukum yang sah. Para Penggugat mengklaim bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 dan 00012 atas nama Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2007 tanpa proses peralihan hak yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menghilangkan hak kepemilikan mereka, sehingga menuntut pembayaran ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak, yang diterima oleh Majelis Hakim karena Penggugat tidak menarik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (BPKAD) sebagai pihak yang berwenang mengelola aset daerah terkait sengketa. Akibat dikabulkannya eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Alm. H. Subandi memiliki tanah pekarangan berdasarkan Letter C nomor 1012 persil 89 seluas 2400 m2 di Kelurahan Mangkang Wetan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Alm. H. Subandi meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2006 dan memiliki enam orang ahli waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan lisan pada tahun 1983 antara Alm. H. Subandi dengan Alm. H. Hartono untuk menukar tanah pekarangan milik Subandi dengan tanah sawah Bondo Desa persil 77.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak terdapat dokumen hukum tertulis seperti perjanjian atau surat keputusan yang mengikat kesepakatan tukar-menukar tersebut.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tahun 2007, Kantor Pertanahan Kota Semarang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 atas nama Pemerintah Kota Semarang untuk tanah yang digunakan sebagai Kantor Kelurahan dan SD Inpres.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tahun 2007, Kantor Pertanahan Kota Semarang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00012 atas nama Pemerintah Kota Semarang untuk tanah sawah yang digarap oleh ahli waris.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan sertifikat tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak yang memiliki tanah saat ini terdaftar sebagai aset milik Pemerintah Kota Semarang.",
+        "page": 21,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (BPKAD) sebagai pihak yang mengelola aset daerah terkait objek sengketa.",
+        "page": 38,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris, tanah bapak saya tukar lisan tapi tidak ada surat, sekarang malah jadi kantor kelurahan atas nama pemerintah, bagaimana cara saya dapat ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 3812,
+    "candidates": [
+      "Pasal 570 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 570 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 570: Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 570 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini secara substantif mengatur hak milik dan secara eksplisit menyebutkan kemungkinan 'pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas'. Hal ini langsung menjawab inti pertanyaan awam mengenai hak atas tanah yang kini menjadi milik pemerintah (kantor kelurahan) dan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Fakta pemicu unsur pasal ini (perbuatan melanggar hukum/kesalahan yang menimbulkan kerugian) tidak muncul sebagai isu dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan. Putusan ini menolak gugatan karena masalah prosedural (kurang pihak/eksepsi), bukan karena penilaian substantif apakah ada perbuatan melawan hukum. Selain itu, sengketa ini lebih tepat dikaitkan dengan pencabutan hak negara daripada perbuatan melawan hukum perdata biasa."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 570 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 29217,
+    "completion_tokens": 1340
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_363_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,189 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_363_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 36,
+  "timings": {
+    "parse": 0.063,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 124.83,
+    "query": 16.216,
+    "relevance": 32.896,
+    "total": 174.004
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 82143,
+    "marked_chars": 82458
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI : \nI. DALAM KONVENSI \nA. DALAM EKSEPSI \n- \nMenolak eksepsi dari Tergugat dan dari Turut Tergugat I; \nB. DALAM POKOK PERKARA \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah Tanah yang tetletak di Jalan Gajah Raya No.28 \nRT.002/RW.001,atau yang dikenal dengan nama Ruko Gajah Plaza  \nKelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi \n\n \n \nHalaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2023/PN Smg. \n \n \nJawa Tengah yang tercatat dalam Sertpikat Hak Milik No.662/Siwalan \ntanggal 03 Desember 2002 adalah milik Penggugat;  \n3. Menghukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut \nTergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo yang \ntelah berkekuatan hukum tetap;  \n4. Menolak gugatan selain dan selebihnya; \n5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar \nRp. 1.821.200,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus \nrupiah). \nII. DALAM REKONVENSI \n1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya; \n2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar \nnihil. \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Majelis \nHakim , yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri \nSemarang Nomor 363/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 9 Agustus 2023, putusan tersebut \npada hari : Rabu, tanggal 7 Februari 2024,  diucapkan dalam persidangan terbuka \nuntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  tersebut, \ndibantu Artji Judiolrs Lattan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan \nNegeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik dalam sistem informasi Pengadilan \npada hari itu juga. \n \n        Hakim-Hakim Anggota, \n        Hakim Ket"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 82458,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG], Turut Tergugat I Walikota Semarang, dan Turut Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait sengketa jual beli tanah sisa kavling B-7 Ruko Gajah Plaza. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembatalan jual beli, penghangusan uang muka, serta ganti rugi materiil dan imateriil. Gugatan balik Tergugat menuntut pengakuan perbuatan melawan hukum, pengalihan tanah ke Pemkot, dan ganti rugi atas kerugian yang diderita.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 355 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 662/Siwalan atas nama Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat secara lisan mengenai jual beli sisa tanah seluas 30 M2 di Kaveling B-7 dengan harga total Rp 300.000.000,-.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membayar uang muka pembelian tanah seluas 30 M2 sebesar Rp 30.000.000,- kepada Penggugat melalui transfer.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendirikan bangunan semi permanen di lokasi yang disengketakan tanpa melunasi harga pembelian tanah.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Bangunan semi permanen yang didirikan Tergugat dibongkar oleh Satpol PP Kota Semarang karena dibangun di atas tanah fasilitas umum.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian dengan tuduhan penipuan terkait transaksi tanah tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan mengenai jual beli tanah seluas 30 M2 karena bukti-bukti yang diajukan tidak memiliki nilai pembuktian.",
+        "page": 32,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan balik karena bukti-bukti yang diajukan tidak memiliki nilai pembuktian.",
+        "page": 34,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih adanya perjanjian jual beli lisan atas sisa tanah kavling B-7 Ruko Gajah Plaza seluas 30 M2 yang belum dilunasi pembayarannya oleh Tergugat. Penggugat juga menuntut pembatalan jual beli, penghangusan uang muka, serta ganti rugi akibat pencemaran nama baik yang timbul dari laporan pidana yang dibuat Tergugat. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi dan gugatan balik, menyatakan bahwa sengketa sebenarnya melibatkan tanah seluas 360 M2 yang merupakan fasilitas umum, serta menuntut penggantian kerugian akibat pembongkaran bangunan dan tuduhan penipuan. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dan gugatan balik karena para pihak tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokoknya melalui bukti yang sah. Putusan hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat berupa pernyataan sah kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 662/Siwalan atas nama Penggugat, sementara tuntutan wanprestasi, pembatalan jual beli, dan ganti rugi ditolak karena tidak terbukti."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih adanya perjanjian jual beli lisan atas sisa tanah kavling B-7 Ruko Gajah Plaza seluas 30 M2 yang belum dilunasi pembayarannya oleh Tergugat. Penggugat juga menuntut pembatalan jual beli, penghangusan uang muka, serta ganti rugi akibat pencemaran nama baik yang timbul dari laporan pidana yang dibuat Tergugat. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi dan gugatan balik, menyatakan bahwa sengketa sebenarnya melibatkan tanah seluas 360 M2 yang merupakan fasilitas umum, serta menuntut penggantian kerugian akibat pembongkaran bangunan dan tuduhan penipuan. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dan gugatan balik karena para pihak tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokoknya melalui bukti yang sah. Putusan hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat berupa pernyataan sah kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 662/Siwalan atas nama Penggugat, sementara tuntutan wanprestasi, pembatalan jual beli, dan ganti rugi ditolak karena tidak terbukti.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 355 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 662/Siwalan atas nama Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat secara lisan mengenai jual beli sisa tanah seluas 30 M2 di Kaveling B-7 dengan harga total Rp 300.000.000,-.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membayar uang muka pembelian tanah seluas 30 M2 sebesar Rp 30.000.000,- kepada Penggugat melalui transfer.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendirikan bangunan semi permanen di lokasi yang disengketakan tanpa melunasi harga pembelian tanah.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Bangunan semi permanen yang didirikan Tergugat dibongkar oleh Satpol PP Kota Semarang karena dibangun di atas tanah fasilitas umum.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian dengan tuduhan penipuan terkait transaksi tanah tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan mengenai jual beli tanah seluas 30 M2 karena bukti-bukti yang diajukan tidak memiliki nilai pembuktian.",
+        "page": 32,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan balik karena bukti-bukti yang diajukan tidak memiliki nilai pembuktian.",
+        "page": 34,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka buat beli tanah sisa kavling, tapi dia belum lunasi dan malah bikin bangunan yang akhirnya dibongkar, apa saya bisa tuntutan dia?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 14025,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1233 KUHPerdata",
+      "Pasal 1234 KUHPerdata",
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1339 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur sumber perikatan (persetujuan/undang-undang). Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari adanya transaksi jual beli (persetujuan) di mana pembeli belum melunasi pembayaran. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah ada perikatan yang sah yang dilanggar, yang merupakan inti dari tuntutan wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur isi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan, kewajiban pembeli adalah 'memberikan sesuatu' (membayar lunas) dan kewajiban penjual/pihak terkait mungkin terkait 'tidak berbuat sesuatu' atau perbuatan tertentu yang menyebabkan sengketa. Ini adalah definisi substantif dari kewajiban yang disengketakan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan sebagai dasar perikatan. Pertanyaan menyangkut hubungan hukum akibat 'uang muka buat beli tanah', yang mengimplikasikan adanya persetujuan jual beli. Pasal ini relevan untuk menguji apakah dasar hukum hubungan antara para pihak ada atau tidak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya persetujuan. Untuk menuntut pihak lain karena tidak melunasi pembayaran atau perbuatan lain, penggugat harus membuktikan bahwa perjanjian jual beli tersebut sah menurut Pasal 1320. Ini adalah unsur substantif yang harus dipenuhi sebelum tuntutan wanprestasi dapat dikabulkan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum persetujuan (termasuk kebiasaan dan keadilan). Meskipun relevan secara teoritis untuk memperluas lingkup kewajiban, dalam pertanyaan spesifik mengenai 'belum lunas' (kewajiban utama) dan 'bikin bangunan' (perbuatan), Pasal 1320 dan 1233 lebih langsung mengatur dasar dan isi kewajiban. Pasal 1339 bersifat pelengkap dan tidak menjadi inti sengketa utama tentang pembuktian adanya perjanjian dan pelanggarannya."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1233 KUHPerdata",
+      "Pasal 1234 KUHPerdata",
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 30762,
+    "completion_tokens": 1529
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_376_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,194 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_376_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 51,
+  "timings": {
+    "parse": 0.1,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 135.366,
+    "query": 1.688,
+    "relevance": 32.002,
+    "total": 169.156
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 110800,
+    "marked_chars": 111250
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI  : \nDalam Konvensi \nDalam Eksepsi \n- Menerima eksepsi Tergugat ;  \nDalam Pokok Perkara \n- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk \nVerklaard) ; \n- Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsebesar             \nRp .464.000,00 (Empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) secara tanggung \nrenteng ; \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari: Senin,   tanggal 18 Maret  2024, oleh \nkami, Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua,  Haruno Patriadi, \n\n \nHalaman 51 dari 51 Halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PN Smg  \n \nS.H., M.H., Sriwati, S.H., M.H.,  masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang \nditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang \nNomor : 376/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 15 Agustus 2023 putusan tersebut \ndiucapkan pada hari: Kamis, tanggal 21 Maret 2024  dalam persidangan \nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh  \nhakim-hakim   anggota   tersebut,   dibantu  Th. Sri Pramastuti, S.H., Panitera \nPengganti pada Pengadilan  Negeri Semarang dan telah dikirim secara \nelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga. \n   HAKIM-HAKIM ANGGOTA,                                   KETUA MAJELIS,  \n \n            ttd                                                                               ttd \nHARUNO PATRIADI, S.H.,M.H.                     AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H. \n \n           ttd \nSRIWATI, S.H., M.H. \n                                                      PANITERA PENGGANTI, \n                                                     \n                                                                         ttd \n                                                    TH SRI PRAMASTUTI, S.H. \nPerin"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 111250,
+    "frame": "PT. Arwindo Cahaya Cemerlang menggugat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pihak terkait atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam penawaran proyek perumahan dan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, serta meminta penggantian kerugian materiil dan immateriil. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Penolakan ini didasarkan pada penerimaan eksepsi Plurium Litis Consortium karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan sebagai Penggugat tidak lengkap, khususnya tidak adanya pemenang lelang sebagai pihak dalam perkara.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menawarkan proyek perumahan kepada Penggugat pada sekitar bulan November 2017.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberitahu kondisi riil proyek yang bermasalah, termasuk tidak adanya izin KRK dan IMB serta adanya sengketa hukum sebelumnya.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat didasarkan pada Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 40 tanggal 29 Desember 2015 beserta addendum-addendumnya.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kredit sehingga kredit masuk kategori macet.",
+        "page": 23,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan dilakukan berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan Pertama akibat wanprestasi debitor.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Salah satu objek sengketa, SHM No. 00941, telah dikuasai oleh Sri Alifatu Rohmah selaku pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1214/37/2023 tanggal 15 Agustus 2023.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak menarik Sri Alifatu Rohmah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya meskipun pihak tersebut telah menguasai objek sengketa.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Plurium Litis Consortium karena gugatan Penggugat kurang lengkap pihaknya dengan tidak diikutsertakannya Sri Alifatu Rohmah.",
+        "page": 50,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. Arwindo Cahaya Cemerlang mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pihak terkait dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menawarkan proyek perumahan yang bermasalah izinnya dan dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan, serta menuntut penggantian kerugian materiil dan immateriil. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa hubungan hukum didasarkan pada perjanjian kredit dan novasi, serta bahwa lelang dilakukan secara sah akibat wanprestasi Penggugat yang tidak membayar angsuran. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Plurium Litis Consortium yang diajukan Tergugat, yang berargumen bahwa gugatan kurang lengkap karena tidak mengikutsertakan Sri Alifatu Rohmah sebagai pihak yang telah menjadi pemenang lelang dan menguasai salah satu objek sengketa. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut karena ketidakhadiran pihak tersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. Arwindo Cahaya Cemerlang mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pihak terkait dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menawarkan proyek perumahan yang bermasalah izinnya dan dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan, serta menuntut penggantian kerugian materiil dan immateriil. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa hubungan hukum didasarkan pada perjanjian kredit dan novasi, serta bahwa lelang dilakukan secara sah akibat wanprestasi Penggugat yang tidak membayar angsuran. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Plurium Litis Consortium yang diajukan Tergugat, yang berargumen bahwa gugatan kurang lengkap karena tidak mengikutsertakan Sri Alifatu Rohmah sebagai pihak yang telah menjadi pemenang lelang dan menguasai salah satu objek sengketa. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut karena ketidakhadiran pihak tersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menawarkan proyek perumahan kepada Penggugat pada sekitar bulan November 2017.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberitahu kondisi riil proyek yang bermasalah, termasuk tidak adanya izin KRK dan IMB serta adanya sengketa hukum sebelumnya.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat didasarkan pada Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 40 tanggal 29 Desember 2015 beserta addendum-addendumnya.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kredit sehingga kredit masuk kategori macet.",
+        "page": 23,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan dilakukan berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan Pertama akibat wanprestasi debitor.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Salah satu objek sengketa, SHM No. 00941, telah dikuasai oleh Sri Alifatu Rohmah selaku pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1214/37/2023 tanggal 15 Agustus 2023.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak menarik Sri Alifatu Rohmah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya meskipun pihak tersebut telah menguasai objek sengketa.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Plurium Litis Consortium karena gugatan Penggugat kurang lengkap pihaknya dengan tidak diikutsertakannya Sri Alifatu Rohmah.",
+        "page": 50,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak memasukkan orang yang menang lelang rumah saya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 14861,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1233 KUHPerdata",
+      "Pasal 1234 KUHPerdata",
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum lahirnya perikatan (perjanjian atau undang-undang). Meskipun putusan menyebutkan adanya hubungan hukum (perjanjian kredit/novasi), gugatan ditolak bukan karena sengketa tentang lahirnya perikatan, melainkan karena cacat formil prosedural (kekurangan pihak/plurium litis consortium). Pasal ini tidak menjawab pertanyaan spesifik mengenai alasan penolakan gugatan terkait ketidaklengkapan pihak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur jenis prestasi dalam perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Isi pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan isu hukum yang menjadi alasan penolakan gugatan, yaitu kelengkapan pihak dalam berperkara (plurium litis consortium)."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi atau kelalaian debitur. Meskipun Tergugat mendalilkan Penggugat wanprestasi (kredit macet), Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara ini karena eksepsi plurium litis consortium diterima lebih dahulu. Jadi, pasal ini bukan dasar hukum utama yang menjawab mengapa gugatan ditolak dalam konteks pertanyaan pengguna."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan tidak menolak gugatan karena ketidaksaahan perjanjian, melainkan karena kelalaian Penggugat dalam menarik pihak ketiga (pemenang lelang) sebagai Tergugat. Pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan yang bersifat prosedural/formil."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Gugatan Penggugat memang berbasis pada pasal ini, namun gugatan ditolak karena eksepsi plurium litis consortium diterima. Penolakan ini bersifat prosedural (cacat formil kelengkapan pihak), bukan penilaian substantif atas unsur-unsur Pasal 1365. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi jawaban substantif mengapa gugatan ditolak karena alasan spesifik yang diajukan pengguna."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 40859,
+    "completion_tokens": 1622
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_391_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,94 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_391_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 30,
+  "timings": {
+    "parse": 0.06,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 80.588,
+    "query": 5.609,
+    "relevance": 31.002,
+    "total": 117.259
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 65951,
+    "marked_chars": 66212
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi  :    \n      -  Menerima eksepsi Para Tergugat;   \nDalam Pokok Perkara  :      \n- Menyatakan gugatan Para Penggugat  tidak dapat diterima  (Niet \nOnvankelijk  Verklaard); \n- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos  perkara  yang \nhingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan \nratus delapan belas ribu rupiah) ; \n\nHalaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2023/PN Smg \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, \nBambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Emanuel Ari \nBudiharjo, S.H. dan Bambang Budimursito, S.H. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota,, yang ditunjuk berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan \nNegeri Semarang Nomor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Desember \n2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para \nHakim Anggota tersebut, Nurozi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan \nNegeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi \npengadilan pada hari itu juga  \n. \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n      TTD \nTTD \n    \nEmanuel Ari Budiharjo, S.H.                Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H \n \n            TTD \n \nBambang Budimursito, S.H. \nPanitera Pengganti, \n \nTTD \nNurozi, S.H.  \nPerincian biaya : \n1. Biaya pendaftaran \n \nRp.      30.000,00 \n2. Biaya proses \n \n \nRp.      50.000,00 \n3. Biaya PNBP \n \n \nRp.      70.000,00 \n4. Panggilan \n \n \nRp.    232.000,00 \n5. Biaya penggandaan \n \nRp.      16.000,00 \n6. Pemeriksaan setempat \nRp. 1.500.000,00 \n7. Redaksi putusan akhir  \nRp.      10.000,00 \n8. Materai putusan akhir  \nRp.      10.000,00 "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 66212,
+    "frame": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I, II, dan III atas sengketa penguasaan sebidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Gunungpati yang menjadi Obyek Sengketa. Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan, pengosongan dan penyerahan Obyek Sengketa, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Hanik Kasini menjual Obyek Sengketa kepada Much Haryono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 438/2016 dengan harga Rp70.000.000,-.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Umi Kulsum adalah anak kandung dari almarhumah Hanik Kasini dan merupakan ahli waris dari Hanik Kasini.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menilai penggabungan kedudukan Much Haryono sebagai pembeli dan Umi Kulsum sebagai ahli waris penjual dalam satu gugatan sebagai Penggugat membuat gugatan menjadi kabur.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, II, serta III dengan inti sengketa mengenai penguasaan sebidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Gunungpati yang disebut sebagai Obyek Sengketa. Penggugat I mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan jual beli dengan almarhumah Hanik Kasini, sementara Penggugat II adalah anak dari Hanik Kasini. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah kepemilikan, memerintahkan pengosongan dan penyerahan Obyek Sengketa, serta membayar ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur (obscure libel) dan kurang pihak. Hakim menetapkan bahwa kedudukan Penggugat I sebagai pembeli dan Penggugat II sebagai ahli waris penjual tidak seharusnya digabungkan dalam satu posisi sebagai Penggugat, sehingga membuat gugatan menjadi tidak jelas. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara, dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, II, serta III dengan inti sengketa mengenai penguasaan sebidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Gunungpati yang disebut sebagai Obyek Sengketa. Penggugat I mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan jual beli dengan almarhumah Hanik Kasini, sementara Penggugat II adalah anak dari Hanik Kasini. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah kepemilikan, memerintahkan pengosongan dan penyerahan Obyek Sengketa, serta membayar ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur (obscure libel) dan kurang pihak. Hakim menetapkan bahwa kedudukan Penggugat I sebagai pembeli dan Penggugat II sebagai ahli waris penjual tidak seharusnya digabungkan dalam satu posisi sebagai Penggugat, sehingga membuat gugatan menjadi tidak jelas. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara, dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Hanik Kasini menjual Obyek Sengketa kepada Much Haryono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 438/2016 dengan harga Rp70.000.000,-.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Umi Kulsum adalah anak kandung dari almarhumah Hanik Kasini dan merupakan ahli waris dari Hanik Kasini.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menilai penggabungan kedudukan Much Haryono sebagai pembeli dan Umi Kulsum sebagai ahli waris penjual dalam satu gugatan sebagai Penggugat membuat gugatan menjadi kabur.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena menggabungkan posisi pembeli dan ahli waris penjual dalam satu gugatan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 7017,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban ekstra-kontraktual (perbuatan melawan hukum). Putusan menolak gugatan karena eksepsi 'gugatan kabur' (obscuur libel) terkait kedudukan para pihak (legal standing dan konsistensi posisi pembeli vs ahli waris), bukan karena penilaian unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, atau kerugian. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum atau kerangka analisis dalam pertimbangan hakim untuk menolak gugatan pada kasus ini."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 24084,
+    "completion_tokens": 775
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_398_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,176 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_398_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 57,
+  "timings": {
+    "parse": 0.091,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 123.427,
+    "query": 2.291,
+    "relevance": 18.814,
+    "total": 144.623
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 118944,
+    "marked_chars": 119448
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI  ; \nDALAM KONVENSI \nDalam Eksepsi: \n- \nMenolak eksepsi Tergugat I,II III ,IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara: \n- \nMenolak gugatan  Penggugat untuk seluruhnya; \nDALAM REKONVENSI: \n- \nMenolak gugatan penggugat  rekonvensi untuk seluruhnya; \nDALAM KONVENSI/REKONVENSI: \n- \nMenghukum  penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi untuk \nmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2 .076. 000 ( dua juta tujuh puluh \nenam ribu rupiah  \n\nHalaman 57 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2023/PN Smg \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal  18  Maret 2024   oleh \nIda Ratnawati SH.,MH sebagai ketua Majelis ,Bambang Budi Mursito SH.,MH \ndan Hadi Sunoto SH.,MH ,masing masing sebagai hakim Anggota , yang \nditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri \nSemarang Nomor 398/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 23 November 2023, \nputusan tersebut pada hari Rabu  tanggal  20 Maret 2024  diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh \npara Hakim Anggota  tersebut , Wulliani K., S.H. Panitera Pengganti pada \nPengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang dihadiri secara \nelektronik melalui Sistem  Informasi Pengadilan oleh kuasa Penggugat, \nKuasa Tergugat I,Kuasa  Tergugat II dan III,Kuasa  Tergugat IV dan Turut \nTergugat . \n \n      Hakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n       TTD  \n \n \n \n \n \nTTD \nBambang Budimursito, S.H.                            Ida Ratnawati, S.H., M.H. \n \n               TTD \nHadi Sunoto, S.H.. MH. \n       \nPanitera Pengganti, \n \nTTD \nWulliani K., S.H.  \n \n \n \n     \nJl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13\nTelp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661\nEmail: info@mahkamahagung.go.id\nwww.mahkamahagung.go.i"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 119448,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat III [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat IV [NAMA_ORANG], dan Turut Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait sengketa penguasaan tanah garapan yang telah bersertifikat atas nama Tergugat I. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan sertifikat, serta pembayaran ganti rugi dan uang paksa. Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan pokok dan gugatan rekonvensi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan membeli tanah garapan dari Rahmat Satipan pada tanggal 12 November 1980 dengan harga Rp. 40.000 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Kaliwiru.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah menggarap tanah tersebut untuk bercocok tanam sejak tahun 1980 hingga saat gugatan diajukan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 901/Karangrejo yang diperoleh melalui jual beli sah pada tanggal 30 Desember 2014 di hadapan Notaris PPAT Tuti Wardhany.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan telah membeli tanah tersebut dari Tuan Insinyur Djoko Gunawan dan Nyonya Sri Amini sebagai pembeli beritikad baik.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat IV mendalilkan tidak pernah membuat akta otentik atau memfasilitasi proses pemecahan sertifikat atas nama Tergugat I dalam perkara ini.",
+        "page": 23,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa pembelian tanah garapan oleh Penggugat dari Rahmat Satipan tidak sah menurut hukum karena tidak diketahui oleh Kepala Desa Kaliwiru yang saat itu dijabat oleh Pak Soebarijo.",
+        "page": 54,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa karena pembelian tanah oleh Penggugat tidak sah menurut hukum, maka tuntutan perbuatan melawan hukum dan tuntutan lainnya ditolak.",
+        "page": 54,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat IV ditolak karena tidak didukung alat bukti yang sah tentang jumlah kerugian materiil maupun immaterial.",
+        "page": 56,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat III [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat IV [NAMA_ORANG], dan Turut Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa ia membeli tanah garapan dari Rahmat Satipan pada tahun 1980 dan menggarapnya sejak saat itu, namun tanah tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I yang dianggap diterbitkan secara melawan hukum. Penggugat menuntut pembatalan sertifikat, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi. Tergugat I membantah dengan dalih memiliki sertifikat sah hasil jual beli dari pihak ketiga pada tahun 2014, sementara Tergugat IV membantah keterlibatannya dalam pembuatan sertifikat. Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat dan memeriksa pokok perkara, namun menetapkan bahwa pembelian tanah oleh Penggugat tidak sah menurut hukum karena tidak diketahui oleh Kepala Desa yang berwenang pada saat itu. Berdasarkan ketidaksahan tersebut, tuntutan perbuatan melawan hukum dan seluruh petitum gugatan pokok ditolak. Gugatan rekonvensi dari Tergugat IV juga ditolak karena tidak didukung bukti kerugian yang sah. Putusan akhir menolak gugatan konvensi dan rekonvensi untuk seluruhnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat III [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat IV [NAMA_ORANG], dan Turut Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa ia membeli tanah garapan dari Rahmat Satipan pada tahun 1980 dan menggarapnya sejak saat itu, namun tanah tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I yang dianggap diterbitkan secara melawan hukum. Penggugat menuntut pembatalan sertifikat, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi. Tergugat I membantah dengan dalih memiliki sertifikat sah hasil jual beli dari pihak ketiga pada tahun 2014, sementara Tergugat IV membantah keterlibatannya dalam pembuatan sertifikat. Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat dan memeriksa pokok perkara, namun menetapkan bahwa pembelian tanah oleh Penggugat tidak sah menurut hukum karena tidak diketahui oleh Kepala Desa yang berwenang pada saat itu. Berdasarkan ketidaksahan tersebut, tuntutan perbuatan melawan hukum dan seluruh petitum gugatan pokok ditolak. Gugatan rekonvensi dari Tergugat IV juga ditolak karena tidak didukung bukti kerugian yang sah. Putusan akhir menolak gugatan konvensi dan rekonvensi untuk seluruhnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan membeli tanah garapan dari Rahmat Satipan pada tanggal 12 November 1980 dengan harga Rp. 40.000 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Kaliwiru.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah menggarap tanah tersebut untuk bercocok tanam sejak tahun 1980 hingga saat gugatan diajukan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 901/Karangrejo yang diperoleh melalui jual beli sah pada tanggal 30 Desember 2014 di hadapan Notaris PPAT Tuti Wardhany.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan telah membeli tanah tersebut dari Tuan Insinyur Djoko Gunawan dan Nyonya Sri Amini sebagai pembeli beritikad baik.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat IV mendalilkan tidak pernah membuat akta otentik atau memfasilitasi proses pemecahan sertifikat atas nama Tergugat I dalam perkara ini.",
+        "page": 23,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa pembelian tanah garapan oleh Penggugat dari Rahmat Satipan tidak sah menurut hukum karena tidak diketahui oleh Kepala Desa Kaliwiru yang saat itu dijabat oleh Pak Soebarijo.",
+        "page": 54,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa karena pembelian tanah oleh Penggugat tidak sah menurut hukum, maka tuntutan perbuatan melawan hukum dan tuntutan lainnya ditolak.",
+        "page": 54,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat IV ditolak karena tidak didukung alat bukti yang sah tentang jumlah kerugian materiil maupun immaterial.",
+        "page": 56,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah menggarap tanah ini sejak 1980, tapi kenapa pembelian saya dianggap tidak sah karena tidak diketahui kepala desa?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 17339,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1131 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1925 KUHPerdata",
+      "Pasal 1926 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1926: Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas harta kekayaan debitur untuk memenuhi perikatan. Isinya tidak berkaitan dengan syarat sahnya jual beli tanah, penguasaan tanah, atau peran kepala desa dalam pengesahan transaksi adat yang menjadi inti pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pertanyaan berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (wanprestasi/tort) yang mendasari tuntutan ganti rugi. Pasal 1365 adalah dasar hukum substantif untuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam perkara. Meskipun gugatan ditolak karena pembelian awal dianggap tidak sah, pasal ini tetap relevan sebagai kerangka hukum yang diuji untuk menentukan apakah para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan di hadapan hakim sebagai bukti sempurna. Hal ini bersifat prosedural/buktian dan tidak mengatur substansi syarat sahnya jual beli tanah atau peran kepala desa yang menjadi pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pencabutan pengakuan di hadapan hakim. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan syarat sahnya transaksi tanah atau peran kepala desa dalam hukum adat yang menjadi fokus pertanyaan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 42344,
+    "completion_tokens": 1451
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_426_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,186 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_426_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 25,
+  "timings": {
+    "parse": 0.047,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 119.764,
+    "query": 2.687,
+    "relevance": 19.655,
+    "total": 142.153
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 53907,
+    "marked_chars": 54123
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI: \n \nDALAM EKSEPSI : \n \nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat. \n        Menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur diajukan. \nDALAM POKOK PERKARA : \n \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. \n302.200,- (tiga ratus dua ribu dua ratus rupiah) \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, 19 Februari 2024 oleh kami, \nAris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muarif, S.H dan Siti \nInsirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk  \nberdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor \n426/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut pada hari \n, tanggal  diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  \n)tigadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  tersebut, Ardiana Susanti, S.H.. \nMH., Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik \nmelalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga. \n    \n \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n       ttd                                                                               ttd \nMuarif, S.H                                                      Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. \n \n       ttd \nSiti Insirah, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti, \n \nttd \nArdiana Susanti, S.H.. MH \n \n \n\nHalaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Smg \n \nPerincian biaya: \n1. Biaya Pendaftaran……………….. Rp.     30.000.00 \n2. Biaya Proses……………………… Rp.     50.000.00 \n3. Biaya PNBP………………………..Rp.     40.000.00 \n4. Biaya Panggilan …………….……..Rp.  151.000.00 \n5. Biaya Penggandaan……………….Rp.     11.200.00 \n6. Biaya Redaksi putusan akhir……. Rp.     10.000,00 \n7. Meterain putusan ak"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 54123,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas dugaan wanprestasi karena tidak diterbitkannya Akta Jual Beli (AJB) atas unit apartemen yang telah dibayar lunas dan diserahkan, serta menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Gugatan ini ditolak oleh Tergugat dengan eksepsi bahwa gugatan bersifat prematur karena syarat penerbitan sertifikat hak milik belum terpenuhi. Pengadilan Negeri Semarang menerima eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat memesan unit apartemen kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2017.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada tanggal 11 Agustus 2017.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PPJB mensyaratkan pembuatan Akta Jual Beli setelah pembeli melunasi harga dan sertifikat hak milik atas unit telah dikeluarkan oleh pihak berwenang.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah membayar lunas harga pembelian apartemen kepada Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyerahkan unit apartemen kepada Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat meminta Tergugat membuat Akta Jual Beli, namun Tergugat menolak karena proses pengurusan masih berjalan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2023 dan 12 Mei 2023.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalih bahwa sertifikat hak milik atas unit apartemen belum diterbitkan karena menunggu Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kota Semarang.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Kedua pihak mengakui bahwa sertifikat hak milik atas unit apartemen belum dikeluarkan oleh pihak berwenang.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat prematur karena syarat penerbitan sertifikat belum terpenuhi sehingga Akta Jual Beli belum dapat dibuat.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas unit apartemen yang telah dipesan dan dibayar lunas oleh Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun unit telah diserahkan dan harga telah lunas, Tergugat menolak menerbitkan AJB dengan alasan masih dalam proses pengurusan, sehingga Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian pembayaran, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat prematur, karena PPJB mensyaratkan adanya sertifikat hak milik atas unit yang telah dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai syarat pembuatan AJB, dan sertifikat tersebut belum diterbitkan karena menunggu Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pengadilan Negeri Semarang menerima eksepsi prematur tersebut dengan pertimbangan bahwa syarat penerbitan sertifikat belum terpenuhi, sehingga pembuatan AJB belum dapat dilakukan. Akibatnya, Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara wanprestasi, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas unit apartemen yang telah dipesan dan dibayar lunas oleh Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun unit telah diserahkan dan harga telah lunas, Tergugat menolak menerbitkan AJB dengan alasan masih dalam proses pengurusan, sehingga Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian pembayaran, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat prematur, karena PPJB mensyaratkan adanya sertifikat hak milik atas unit yang telah dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai syarat pembuatan AJB, dan sertifikat tersebut belum diterbitkan karena menunggu Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pengadilan Negeri Semarang menerima eksepsi prematur tersebut dengan pertimbangan bahwa syarat penerbitan sertifikat belum terpenuhi, sehingga pembuatan AJB belum dapat dilakukan. Akibatnya, Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara wanprestasi, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat memesan unit apartemen kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2017.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada tanggal 11 Agustus 2017.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PPJB mensyaratkan pembuatan Akta Jual Beli setelah pembeli melunasi harga dan sertifikat hak milik atas unit telah dikeluarkan oleh pihak berwenang.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah membayar lunas harga pembelian apartemen kepada Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyerahkan unit apartemen kepada Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat meminta Tergugat membuat Akta Jual Beli, namun Tergugat menolak karena proses pengurusan masih berjalan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2023 dan 12 Mei 2023.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalih bahwa sertifikat hak milik atas unit apartemen belum diterbitkan karena menunggu Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kota Semarang.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Kedua pihak mengakui bahwa sertifikat hak milik atas unit apartemen belum dikeluarkan oleh pihak berwenang.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat prematur karena syarat penerbitan sertifikat belum terpenuhi sehingga Akta Jual Beli belum dapat dibuat.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan terima unit apartemennya, tapi pengembangnya menolak buatkan akta jual belinya karena sertifikat belum jadi, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 5883,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1239 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) sebagai akibat dari wanprestasi. Dalam pertanyaan dan putusan, isu utama adalah apakah gugatan dapat diterima (premuratur) karena syarat pembuatan AJB belum terpenuhi, bukan pada penentuan besaran ganti rugi. Putusan menolak gugatan karena prematur, sehingga pembahasan substansi wanprestasi dan ganti rugi di Pasal 1239 tidak menjadi dasar penyelesaian sengketa dalam konteks ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban ganti rugi (harus ada pernyataan lalai). Dalam putusan, hakim tidak memeriksa apakah Tergugat telah dinyatakan lalai atau tidak, melainkan langsung menolak gugatan dengan alasan eksepsi prematur karena syarat objektif (sertifikat) belum terpenuhi. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan yang sebenarnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian ('berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya'). Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa para pihak terikat pada isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), termasuk Pasal 12 yang mensyaratkan adanya sertifikat sebelum AJB dibuat. Pemenuhan syarat dalam perjanjian inilah yang menjadi dasar hukum hakim menilai gugatan sebagai prematur."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 19707,
+    "completion_tokens": 1422
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_43_Pdt_G_2024_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_43_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 50,
+  "timings": {
+    "parse": 0.085,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 126.415,
+    "query": 2.697,
+    "relevance": 11.364,
+    "total": 140.561
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 112334,
+    "marked_chars": 112775
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI : \n- \nMenolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;; \nDALAM POKOK PERKARA: \n- \nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya  \n\nHalaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg \n \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini \nyang hingga sekarang sejumlah Rp Rp. 1.806.500,00 ( satu Juta delapan \nratus enam ribu lima ratus rupiah) ; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari SENIN, tanggal 2 September 2024 oleh \nkami Bambang Budimursito, S,H,  sebagai Hakim Ketua, Agus Nazaruddinsyah, \nS.H dan Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H , masing masing sebagai Hakim \nAnggota yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri \nSemarang Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 22 Januari 2024, putusan \ntersebut pada hari KAMIS, tanggal  5 September 2024  diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para \nHakim Anggota  tersebut, Riris Dian Pitaloka, S.H. Panitera Pengganti dan di \nupload melalui Sistim Informasi penyelesaian Perkara Pengadilan pada hari itu \njuga ;  \n \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \nTTD \nTTD \n \nAgus Nazaruddinsyah, S.H.                                Bambang Budimursito, S.H. \nTTD \n \nSetyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. \n  \nPanitera Pengganti, \nTTD \nRiris Dian Pitaloka, S.H.  \n \n \n \n \n\nHalaman 50 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg \n \n \n \nPerimcian biaya :  \n1. Biaya Pendaftaran \n \n: Rp.    30.000,00  \n2. Biaya Proses  \n \n \n: Rp.       50.000,00  \n3. Biaya PNBP  \n \n \n: Rp.       40.000,00  \n4. Panggilan  \n \n \n: Rp.     147.000,00 \n5. Biaya Penggandaan  \n \n: Rp.       19.500,00 \n6. Biaya pemeriksaan setempat   : Rp.  1.500.000,00 \n7. Redaksi Putusa"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 112775,
+    "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum Masdoeki Maskur, menggugat Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang atas sengketa kepemilikan sebidang tanah yang akan dibebaskan untuk proyek Jalan Tol Semarang-Demak. Para Penggugat menuntut pengakuan bahwa tanah tersebut adalah milik sah mereka dan berhak menerima uang ganti rugi pengadaan tanah serta ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Gugatan ini ditolak oleh hakim karena Para Penggugat gagal membuktikan dalil kepemilikan tanah yang mereka klaim.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Masdoeki Maskur yang meninggal dunia pada tahun 1999.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sebidang tanah seluas 24.250 m2 di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tercatat dalam buku Letter C No. 104 persil 19 kelas D.I atas nama Masdoeki Maskur.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tanah obyek sengketa masuk dalam daftar penetapan lokasi untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang menyatakan dalam surat klarifikasi bahwa tanah Letter C No. 104 adalah milik Pemerintah Kota Semarang yang telah dibebaskan untuk IPLT dan ganti ruginya telah dibayarkan kepada H. Maskur Mohamad Moekti pada tahun 1995.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemerintah Kota Semarang memiliki data bahwa tanah obyek sengketa telah dibebaskan pada tahun 1995 atas nama H. Maskur Mohamad Mukti berdasarkan SHM No. 5 untuk keperluan IPLT dengan pembayaran ganti rugi.",
+        "page": 20,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 43.652.155.700,00 dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang karena adanya sengketa kepemilikan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Letter C No. 104 dibeli oleh Almarhum Masdoeki Maskur dari Moekti pada tahun 1960 dan tidak ada kaitannya dengan tanah yang dibebaskan untuk IPLT.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut sebagai milik Pemerintah Kota Semarang.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat gagal membuktikan dalil gugatan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah Letter C No. 104 yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah.",
+        "page": 48,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum Masdoeki Maskur, mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait sengketa kepemilikan sebidang tanah seluas 24.250 m2 di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Tanah tersebut, yang tercatat dalam Letter C No. 104 persil 19 atas nama Almarhum Masdoeki Maskur, masuk dalam daftar pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Semarang-Demak. Para Penggugat menuntut pengakuan bahwa tanah tersebut adalah milik sah mereka, bukan milik Pemerintah Kota Semarang yang telah dibebaskan untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada tahun 1995 atas nama H. Maskur Mohamad Mukti. Para Penggugat juga menuntut penggantian kerugian materiil dan imateriil serta rekomendasi pengambilan uang ganti rugi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat karena mereka gagal membuktikan dalil kepemilikan tanah Letter C No. 104 yang mereka klaim, sementara bukti yang diajukan Tergugat mengenai pembebasan tanah atas nama H. Maskur Mohamad Mukti pada tahun 1995 dianggap cukup kuat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum Masdoeki Maskur, mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait sengketa kepemilikan sebidang tanah seluas 24.250 m2 di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Tanah tersebut, yang tercatat dalam Letter C No. 104 persil 19 atas nama Almarhum Masdoeki Maskur, masuk dalam daftar pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Semarang-Demak. Para Penggugat menuntut pengakuan bahwa tanah tersebut adalah milik sah mereka, bukan milik Pemerintah Kota Semarang yang telah dibebaskan untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada tahun 1995 atas nama H. Maskur Mohamad Mukti. Para Penggugat juga menuntut penggantian kerugian materiil dan imateriil serta rekomendasi pengambilan uang ganti rugi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat karena mereka gagal membuktikan dalil kepemilikan tanah Letter C No. 104 yang mereka klaim, sementara bukti yang diajukan Tergugat mengenai pembebasan tanah atas nama H. Maskur Mohamad Mukti pada tahun 1995 dianggap cukup kuat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Masdoeki Maskur yang meninggal dunia pada tahun 1999.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sebidang tanah seluas 24.250 m2 di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tercatat dalam buku Letter C No. 104 persil 19 kelas D.I atas nama Masdoeki Maskur.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tanah obyek sengketa masuk dalam daftar penetapan lokasi untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang menyatakan dalam surat klarifikasi bahwa tanah Letter C No. 104 adalah milik Pemerintah Kota Semarang yang telah dibebaskan untuk IPLT dan ganti ruginya telah dibayarkan kepada H. Maskur Mohamad Moekti pada tahun 1995.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemerintah Kota Semarang memiliki data bahwa tanah obyek sengketa telah dibebaskan pada tahun 1995 atas nama H. Maskur Mohamad Mukti berdasarkan SHM No. 5 untuk keperluan IPLT dengan pembayaran ganti rugi.",
+        "page": 20,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 43.652.155.700,00 dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang karena adanya sengketa kepemilikan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Letter C No. 104 dibeli oleh Almarhum Masdoeki Maskur dari Moekti pada tahun 1960 dan tidak ada kaitannya dengan tanah yang dibebaskan untuk IPLT.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut sebagai milik Pemerintah Kota Semarang.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat gagal membuktikan dalil gugatan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah Letter C No. 104 yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah.",
+        "page": 48,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris, tapi tanah milik almarhum ayah saya yang tercatat atas namanya malah diklaim milik pemerintah kota dan ganti ruginya sudah dibayar ke orang lain tahun 1995, bagaimana saya bisa membuktikan tanah itu benar-benar milik keluarga saya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 35537,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini relevan karena pertanyaan awam berkaitan dengan sengketa klaim tanah dan ganti rugi yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah dalil Para Penggugat bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat dibuktikan berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal). Meskipun gugatan ditolak karena gagal membuktikan unsur-unsur tersebut, pasal ini merupakan kerangka hukum substantif yang digunakan untuk menilai hak dan kewajiban ganti rugi yang dipertanyakan oleh awam."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 45064,
+    "completion_tokens": 1335
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_494_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,228 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_494_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 59,
+  "timings": {
+    "parse": 0.117,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 144.309,
+    "read": 42.966,
+    "query": 1.238,
+    "relevance": 15.094,
+    "total": 203.725
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 137073,
+    "marked_chars": 137595
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI; \nDALAM PROVISI: \nMenyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima; \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \nMenyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n2. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh \nkami, Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., \nM.H., M.H. dan Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri \nSemarang Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 11 Oktober 2023 yang \ndiperbaharui dengan Surat Penetapan a.n Ketua Pengadilan Negeri Semarang \nNomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 04 Juli 2024, putusan tersebut pada hari \nKamis, tanggal 15 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk \n\nHalaman 59 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg \n \n \n \numum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, \nNovi Diana Sari, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti dan dikirim kepada para \npihak melalui saluran informasi pengadilan pada hari itu juga; \n \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n \nHj.Widarti, S.H., M.H.                              Noerista Suryawati, S.H., M.H. \n \n \nRosana Irawati, S.H., M.H \n \nPanitera Pengganti, \n \n \nNovi Diana Sari, S.E., S.H., M.M.  \n \n \nRincian biaya Perkara: \n1. \nBiaya pendaftaran \nRp.  30.000,00 \n2. \nBiaya Proses  \nRp.  50.000.00 \n3. \nPNBP  \n \nRp.  40.000,00 \n4. \nPenggandaan  \nRp.  12.600,00 \n5. \nPanggilan \n \nRp 105.000,00 \n6. \nRedaksi \n \nRp.  10.000,00 \n7. \nMaterai  \n \nRp.  10.000"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134994,
+        "summary": "[HAL 1-12] Pengadilan Negeri Semarang memeriksa gugatan perdata Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg antara Penggugat Ery Prasetiati melawan Tergugat Achmad Fauzi, Turut Tergugat I Kepala Polrestabes Semarang, dan Turut Tergugat II Kepala Dinas KPPPA Kota Semarang. Penggugat mendalilkan hubungan perkawinan sah sejak 2011 dengan dua anak, serta menuduh Tergugat melakukan kekerasan psikis, verbal, ancaman, dan penghinaan yang melanggar UU KDRT, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHPerdata. Kronologi dalilan mencakup pemasangan kamera di seragam kerja Penggugat atas dasar perjanjian dengan klausul ganti rugi Rp200 juta jika tuduhan tanpa bukti, pemantauan via video call nonstop, penghinaan melalui WhatsApp (disebut \"anjing\", \"lonte\"), perusakan pintu kamar dan lemari, serta ancaman fisik. Penggugat mendalilkan dampak psikologis serius hingga rawat jalan di RSJ Dr. Amino Gondohutomo dan kerugian nama baik di tempat kerja. Tuntutan utama (primair) meminta ganti rugi Rp1.000.000.000 (terdiri dari kerugian psikis Rp500 juta, biaya perawatan RSJ Rp100 juta, dan biaya pendidikan anak Rp400 juta), pernyataan perbuatan melawan hukum, serta perintah agar Tergugat membayar dwangsom. Tuntutan provisi meminta Polrestabes memproses tindak pidana, Dinas KPPPA memberikan perlindungan sementara, dan larangan komunikasi Tergugat.\n\n[HAL 13-23] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, gugatan premature, obscuurlible, dan kurang pihak. Tergugat berargumen bahwa perkara ini实质nya adalah perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, terutama karena adanya tuntutan biaya pendidikan anak yang dianggap sebagai nafkah hadhanah dan permintaan izin gugatan cerai dari instansi kerja. Tergugat juga menyatakan gugatan premature karena tuduhan pidana belum dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mencampuradukkan ranah pidana dan perdata sehingga gugatan menjadi kabur. Secara pokok, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan masih memberikan nafkah, dan menuduh Penggugat memutarbalikkan fakta. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan eksepsi serupa, terutama error in persona dan obscuurlible, karena tidak ada hubungan hukum langsung atau laporan resmi yang memicu kewajiban mereka dalam gugatan ini.\n\n[HAL 24-48] Dalam persidangan, Pengadilan memeriksa bukti surat P-1 hingga P-70 dari Penggugat (termasuk foto seragam berlubang, rekaman video pintu rusak, printout WhatsApp berisi kata-kata kasar, hasil forensik elektronik, dan bukti biaya pengobatan), serta kesaksian Desi Aryani (rekan kerja) dan Susanti (pembantu rumah tangga) yang mendukung dalilan kekerasan dan pengawasan. Penggugat juga menghadirkan ahli psikologi Probowati Tjondronegoro yang menyatakan anak pertama (Val Razqa Athaya) mengalami stres berat dan tertekan akibat konflik orang tua. Tergugat mengajukan bukti T-1 hingga T-11 (termasuk CCTV dan video Penggugat merusak pintu) serta kesaksian Siswanto (satpam perumahan) yang membantah adanya kekerasan fisik yang terlihat, menyatakan anak-anak tampak normal, dan menyebutkan Penggugat sering keluar malam. Turut Tergugat II mengajukan bukti TT-1 hingga TT-5 (regulasi dan form kasus KDRT) serta kesaksian Rusilawati yang menjelaskan prosedur Rumah Aman dan menyatakan belum ada assessment atau laporan formal yang memicu intervensi shelter.\n\n[HAL 49-58] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena tidak ada laporan pengaduan resmi kepada Polrestabes (Turut Tergugat I) yang merupakan syarat delik aduan, dan permohonan perlindungan shelter kepada Dinas KPPPA (Turut Tergugat II) tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang sudah ada serta fakta bahwa Penggugat hanya meminta pendampingan hukum, bukan shelter. Larangan komunikasi ditolak karena para pihak masih tinggal satu rumah dan larangan tersebut dikhawatirkan memperburuk kondisi psikis anak. Terhadap eksepsi, Majelis Hakim menerima eksepsi premature dan obscuurlible dari Tergugat dan Turut Tergugat I karena Penggugat menggunakan dasar hukum pidana (UU KDRT, UU ITE, UU PDP, KUHP) sebagai pijakan gugatan perdata tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan penghinaan yang memiliki kualifikasi berbeda. Eksepsi kurang pihak dan salah alamat ditolak karena Penggugat memiliki dasar menarik Turut Tergugat I dan II berdasarkan upaya pelaporan dan peran instansi tersebut. Karena eksepsi dapat diterima, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp257.000."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 4101,
+        "summary": "[HAL 1-12] Pengadilan Negeri Semarang memeriksa gugatan perdata Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg antara Penggugat Ery Prasetiati melawan Tergugat Achmad Fauzi, Turut Tergugat I Kepala Polrestabes Semarang, dan Turut Tergugat II Kepala Dinas KPPPA Kota Semarang. Penggugat mendalilkan hubungan perkawinan sah sejak 2011 dengan dua anak, serta menuduh Tergugat melakukan kekerasan psikis, verbal, ancaman, dan penghinaan yang melanggar UU KDRT, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHPerdata. Kronologi dalilan mencakup pemasangan kamera di seragam kerja Penggugat atas dasar perjanjian dengan klausul ganti rugi Rp200 juta jika tuduhan tanpa bukti, pemantauan via video call nonstop, penghinaan melalui WhatsApp (disebut \"anjing\", \"lonte\"), perusakan pintu kamar dan lemari, serta ancaman fisik. Penggugat mendalilkan dampak psikologis serius hingga rawat jalan di RSJ Dr. Amino Gondohutomo dan kerugian nama baik di tempat kerja. Tuntutan utama (primair) meminta ganti rugi Rp1.000.000.000 (terdiri dari kerugian psikis Rp500 juta, biaya perawatan RSJ Rp100 juta, dan biaya pendidikan anak Rp400 juta), pernyataan perbuatan melawan hukum, serta perintah agar Tergugat membayar dwangsom. Tuntutan provisi meminta Polrestabes memproses tindak pidana, Dinas KPPPA memberikan perlindungan sementara, dan larangan komunikasi Tergugat.\n\n[HAL 13-23] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, gugatan premature, obscuurlible, dan kurang pihak. Tergugat berargumen bahwa perkara ini实质nya adalah perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, terutama karena adanya tuntutan biaya pendidikan anak yang dianggap sebagai nafkah hadhanah dan permintaan izin gugatan cerai dari instansi kerja. Tergugat juga menyatakan gugatan premature karena tuduhan pidana belum dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mencampuradukkan ranah pidana dan perdata sehingga gugatan menjadi kabur. Secara pokok, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan masih memberikan nafkah, dan menuduh Penggugat memutarbalikkan fakta. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan eksepsi serupa, terutama error in persona dan obscuurlible, karena tidak ada hubungan hukum langsung atau laporan resmi yang memicu kewajiban mereka dalam gugatan ini.\n\n[HAL 24-48] Dalam persidangan, Pengadilan memeriksa bukti surat P-1 hingga P-70 dari Penggugat (termasuk foto seragam berlubang, rekaman video pintu rusak, printout WhatsApp berisi kata-kata kasar, hasil forensik elektronik, dan bukti biaya pengobatan), serta kesaksian Desi Aryani (rekan kerja) dan Susanti (pembantu rumah tangga) yang mendukung dalilan kekerasan dan pengawasan. Penggugat juga menghadirkan ahli psikologi Probowati Tjondronegoro yang menyatakan anak pertama (Val Razqa Athaya) mengalami stres berat dan tertekan akibat konflik orang tua. Tergugat mengajukan bukti T-1 hingga T-11 (termasuk CCTV dan video Penggugat merusak pintu) serta kesaksian Siswanto (satpam perumahan) yang membantah adanya kekerasan fisik yang terlihat, menyatakan anak-anak tampak normal, dan menyebutkan Penggugat sering keluar malam. Turut Tergugat II mengajukan bukti TT-1 hingga TT-5 (regulasi dan form kasus KDRT) serta kesaksian Rusilawati yang menjelaskan prosedur Rumah Aman dan menyatakan belum ada assessment atau laporan formal yang memicu intervensi shelter.\n\n[HAL 58] Terhadap eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat II, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima karena Turut Tergugat II sebagai instansi pelaksana kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggap cukup sebagai pihak tanpa perlu menarik Menteri secara langsung. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi premature dan obscuurlible dari Tergugat dan Turut Tergugat I karena Penggugat menggunakan dasar hukum pidana (UU KDRT, UU ITE, UU PDP, KUHP) sebagai pijakan gugatan perdata tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan penghinaan yang memiliki kualifikasi berbeda. Karena eksepsi dapat diterima, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.\n\n[HAL 59] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima, menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, serta menyatakan gugatan pokok Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00. Putusan ini diucapkan pada 15 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-12] Pengadilan Negeri Semarang memeriksa gugatan perdata Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg antara Penggugat Ery Prasetiati melawan Tergugat Achmad Fauzi, Turut Tergugat I Kepala Polrestabes Semarang, dan Turut Tergugat II Kepala Dinas KPPPA Kota Semarang. Penggugat mendalilkan hubungan perkawinan sah sejak 2011 dengan dua anak, serta menuduh Tergugat melakukan kekerasan psikis, verbal, ancaman, dan penghinaan yang melanggar UU KDRT, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHPerdata. Kronologi dalilan mencakup pemasangan kamera di seragam kerja Penggugat atas dasar perjanjian dengan klausul ganti rugi Rp200 juta jika tuduhan tanpa bukti, pemantauan via video call nonstop, penghinaan melalui WhatsApp (disebut \"anjing\", \"lonte\"), perusakan pintu kamar dan lemari, serta ancaman fisik. Penggugat mendalilkan dampak psikologis serius hingga rawat jalan di RSJ Dr. Amino Gondohutomo dan kerugian nama baik di tempat kerja. Tuntutan utama (primair) meminta ganti rugi Rp1.000.000.000 (terdiri dari kerugian psikis Rp500 juta, biaya perawatan RSJ Rp100 juta, dan biaya pendidikan anak Rp400 juta), pernyataan perbuatan melawan hukum, serta perintah agar Tergugat membayar dwangsom. Tuntutan provisi meminta Polrestabes memproses tindak pidana, Dinas KPPPA memberikan perlindungan sementara, dan larangan komunikasi Tergugat.\n\n[HAL 13-23] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, gugatan premature, obscuurlible, dan kurang pihak. Tergugat berargumen bahwa perkara ini实质nya adalah perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, terutama karena adanya tuntutan biaya pendidikan anak yang dianggap sebagai nafkah hadhanah dan permintaan izin gugatan cerai dari instansi kerja. Tergugat juga menyatakan gugatan premature karena tuduhan pidana belum dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mencampuradukkan ranah pidana dan perdata sehingga gugatan menjadi kabur. Secara pokok, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan masih memberikan nafkah, dan menuduh Penggugat memutarbalikkan fakta. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan eksepsi serupa, terutama error in persona dan obscuurlible, karena tidak ada hubungan hukum langsung atau laporan resmi yang memicu kewajiban mereka dalam gugatan ini.\n\n[HAL 24-48] Dalam persidangan, Pengadilan memeriksa bukti surat P-1 hingga P-70 dari Penggugat (termasuk foto seragam berlubang, rekaman video pintu rusak, printout WhatsApp berisi kata-kata kasar, hasil forensik elektronik, dan bukti biaya pengobatan), serta kesaksian Desi Aryani (rekan kerja) dan Susanti (pembantu rumah tangga) yang mendukung dalilan kekerasan dan pengawasan. Penggugat juga menghadirkan ahli psikologi Probowati Tjondronegoro yang menyatakan anak pertama (Val Razqa Athaya) mengalami stres berat dan tertekan akibat konflik orang tua. Tergugat mengajukan bukti T-1 hingga T-11 (termasuk CCTV dan video Penggugat merusak pintu) serta kesaksian Siswanto (satpam perumahan) yang membantah adanya kekerasan fisik yang terlihat, menyatakan anak-anak tampak normal, dan menyebutkan Penggugat sering keluar malam. Turut Tergugat II mengajukan bukti TT-1 hingga TT-5 (regulasi dan form kasus KDRT) serta kesaksian Rusilawati yang menjelaskan prosedur Rumah Aman dan menyatakan belum ada assessment atau laporan formal yang memicu intervensi shelter.\n\n[HAL 58] Terhadap eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat II, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima karena Turut Tergugat II sebagai instansi pelaksana kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggap cukup sebagai pihak tanpa perlu menarik Menteri secara langsung. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi premature dan obscuurlible dari Tergugat dan Turut Tergugat I karena Penggugat menggunakan dasar hukum pidana (UU KDRT, UU ITE, UU PDP, KUHP) sebagai pijakan gugatan perdata tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan penghinaan yang memiliki kualifikasi berbeda. Karena eksepsi dapat diterima, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.\n\n[HAL 59] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima, menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, serta menyatakan gugatan pokok Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00. Putusan ini diucapkan pada 15 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 4473,
+    "frame": "Penggugat Ery Prasetiati menggugat Tergugat Achmad Fauzi serta Turut Tergugat I dan II atas tuduhan perbuatan melawan hukum berupa kekerasan dan penghinaan yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Gugatan ini ditolak karena Majelis Hakim menerima eksepsi premature dan obscuurlible, sehingga perkara tidak diperiksa pada pokoknya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan hubungan perkawinan sah dengan Tergugat sejak 2011 yang dikaruniai dua anak.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan kekerasan psikis, verbal, ancaman, dan penghinaan yang melanggar berbagai undang-undang.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya pemasangan kamera di seragam kerja dengan klausul ganti rugi Rp200 juta jika tuduhan tanpa bukti.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan pemantauan via video call nonstop dan penghinaan melalui WhatsApp dengan kata-kata kasar.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan perusakan pintu kamar dan lemari serta ancaman fisik oleh Tergugat.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan dampak psikologis serius hingga perawatan di RSJ Dr. Amino Gondohutomo dan kerugian nama baik.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi Rp1.000.000.000 yang terdiri dari kerugian psikis, biaya perawatan RSJ, dan biaya pendidikan anak.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan perkara实质nya adalah perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi premature karena tuduhan pidana belum dibuktikan dengan putusan berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscuurlible karena mencampuradukkan ranah pidana dan perdata serta kualifikasi perbuatan melawan hukum dan penghinaan.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi error in persona dan obscuurlible karena tidak ada hubungan hukum langsung atau laporan resmi.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi premature dan obscuurlible dari Tergugat dan Turut Tergugat I karena penggunaan dasar hukum pidana sebagai pijakan gugatan perdata tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 58,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.",
+        "page": 59,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat Ery Prasetiati menggugat Tergugat Achmad Fauzi serta Turut Tergugat I Kepala Polrestabes Semarang dan Turut Tergugat II Kepala Dinas KPPPA Kota Semarang atas tuduhan perbuatan melawan hukum berupa kekerasan psikis, verbal, ancaman, dan penghinaan yang melanggar undang-undang terkait KDRT, ITE, dan Perlindungan Data Pribadi. Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan immateriil serta menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000. Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, premature, dan obscuurlible, sementara Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menerima eksepsi premature dan obscuurlible karena Penggugat menggunakan dasar hukum pidana sebagai pijakan gugatan perdata tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap serta mencampuradukkan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan penghinaan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat Ery Prasetiati menggugat Tergugat Achmad Fauzi serta Turut Tergugat I Kepala Polrestabes Semarang dan Turut Tergugat II Kepala Dinas KPPPA Kota Semarang atas tuduhan perbuatan melawan hukum berupa kekerasan psikis, verbal, ancaman, dan penghinaan yang melanggar undang-undang terkait KDRT, ITE, dan Perlindungan Data Pribadi. Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan immateriil serta menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000. Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, premature, dan obscuurlible, sementara Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menerima eksepsi premature dan obscuurlible karena Penggugat menggunakan dasar hukum pidana sebagai pijakan gugatan perdata tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap serta mencampuradukkan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan penghinaan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan hubungan perkawinan sah dengan Tergugat sejak 2011 yang dikaruniai dua anak.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan kekerasan psikis, verbal, ancaman, dan penghinaan yang melanggar berbagai undang-undang.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya pemasangan kamera di seragam kerja dengan klausul ganti rugi Rp200 juta jika tuduhan tanpa bukti.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan pemantauan via video call nonstop dan penghinaan melalui WhatsApp dengan kata-kata kasar.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan perusakan pintu kamar dan lemari serta ancaman fisik oleh Tergugat.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan dampak psikologis serius hingga perawatan di RSJ Dr. Amino Gondohutomo dan kerugian nama baik.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi Rp1.000.000.000 yang terdiri dari kerugian psikis, biaya perawatan RSJ, dan biaya pendidikan anak.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan perkara实质nya adalah perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi premature karena tuduhan pidana belum dibuktikan dengan putusan berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscuurlible karena mencampuradukkan ranah pidana dan perdata serta kualifikasi perbuatan melawan hukum dan penghinaan.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi error in persona dan obscuurlible karena tidak ada hubungan hukum langsung atau laporan resmi.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi premature dan obscuurlible dari Tergugat dan Turut Tergugat I karena penggunaan dasar hukum pidana sebagai pijakan gugatan perdata tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 58,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.",
+        "page": 59,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya digugat suami karena kekerasan dan ancaman, tapi hakim tolak gugatan saya karena belum ada putusan pidana, apakah saya bisa ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 23916,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1372 KUHPerdata",
+      "Pasal 1795 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1795: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti gugatan Penggugat untuk menuntut ganti rugi. Meskipun gugatan ditolak karena eksepsi 'premature' (belum ada putusan pidana), Pasal 1365 adalah pasal substantif yang mengatur hak ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum, sehingga sangat relevan dengan pertanyaan apakah bisa menuntut ganti rugi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tuntutan ganti rugi akibat penghinaan. Dalam putusan, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan penghinaan berdasarkan Pasal 1372. Hakim juga menelaah relevansi pasal ini dalam konteks apakah gugatan penghinaan dapat diajukan secara perdata tanpa putusan pidana terlebih dahulu. Oleh karena itu, pasal ini relevan sebagai bagian dari analisis hukum mengenai dasar tuntutan ganti rugi dalam sengketa tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemberian kuasa (mandaat). Tidak ada fakta, dalil, atau isu hukum dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan yang berkaitan dengan hubungan kuasa antara para pihak. Pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa kekerasan, ancaman, atau tuntutan ganti rugi."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1372 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 50922,
+    "completion_tokens": 3697
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_512_Pdt_G_2023_PN_Smg.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "salinan_putusan_512_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf",
+  "n_pages": 62,
+  "timings": {
+    "parse": 0.091,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 96.037,
+    "query": 3.579,
+    "relevance": 13.621,
+    "total": 113.327
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 129382,
+    "marked_chars": 129931
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI : \nDALAM EKSEPSI : \nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat. \n\nHalaman 61 dari 62 Putusan  Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2023/PN Smg \n \nDALAM POKOK PERKARA : \n1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. \n2.346.700,00 ( Dua Juta  tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);  \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, \nAris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muarif, S.H dan \nAchmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, \nyang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri \nSemarang Nomor 512/Pdt.G/2023/PN.Smg, tanggal 2 Januari 2024, putusan \ntersebut pada hari   Selasa , 20 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan \nterbuka untuk umum oleh Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim \nKetua , Muarif, S.H dan Nenden Rika , Puspitasari, S.H., M.H., Riris Dian Pitaloka, \nS.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem \ninformasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga. \n \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \nTTD \nTTD \n    \nMuarif, S.H                                                      Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. \nTTD \n  \nNenden Rika Puspitasari, SH., MH. \n \nPanitera Pengganti, \nTTD \nRiris Dian Pitaloka, S.H.  \n \n \n \n\nHalaman 62 dari 62 Putusan  Perdata Gugatan Nomor 512/Pdt.G/2023/PN Smg \n \nRincian Biaya :  \n1. \nBiaya Pendafatran    :  Rp.     30.000,00  \n2. \nBiaya Proses            : Rp.      50.000,00 \n3. \nBiaya PNBP            : Rp.    160.000,00  \n4. \nBiaya Panggilan        : Rp. 1.967.000,00  \n5. \nBiaya Penggandaan  :Rp.     119.700,00  \n6. \nRedaksi  \n \n: Rp.       10.000,00  \n7. \nMate"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 129931,
+    "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum Suyahman, menggugat Tergugat I hingga IX serta Turut Tergugat I hingga VI atas sengketa kepemilikan tanah Yasan C No. 1068 Persil 119b yang diklaim dibeli oleh ayah penggugat dari Tergugat I pada tahun 1988. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli tersebut, menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan pengembalian tanah dan pembayaran ganti rugi. Namun, gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena dianggap kabur.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Almarhum Suyahman.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Suyahman membeli tanah Yasan C No. 1068 Persil 119b dari Tergugat I pada tanggal 21 Desember 1988.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di hadapan Turut Tergugat I dan dibuatkan akta oleh Turut Tergugat II.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II hingga IX telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memanfaatkan tanah yang merupakan hak milik Almarhum Suyahman.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 805/Pudakpayung dan turunannya menumpangi tanah milik Almarhum Suyahman.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah.",
+        "page": 60,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur.",
+        "page": 60,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.",
+        "page": 61,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Almarhum Suyahman, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I hingga IX dan Turut Tergugat I hingga VI. Gugatan ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ayah kandungnya, Almarhum Suyahman, telah membeli sebidang tanah Yasan C No. 1068 Persil 119b dari Tergugat I pada tahun 1988 melalui jual beli yang disaksikan oleh pejabat desa dan dibuatkan akta oleh PPAT Kecamatan. Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut kini dikuasai oleh para Tergugat melalui serangkaian sertifikat yang diterbitkan atas nama pihak lain, yang menurut Penggugat menumpangi tanah miliknya, sehingga para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah kepemilikannya, membatalkan sertifikat-sertifikat yang dipersoalkan, serta memerintahkan pengembalian tanah dan pembayaran ganti rugi. Namun, dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan tersebut bersifat kabur. Selain itu, Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Almarhum Suyahman, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I hingga IX dan Turut Tergugat I hingga VI. Gugatan ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ayah kandungnya, Almarhum Suyahman, telah membeli sebidang tanah Yasan C No. 1068 Persil 119b dari Tergugat I pada tahun 1988 melalui jual beli yang disaksikan oleh pejabat desa dan dibuatkan akta oleh PPAT Kecamatan. Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut kini dikuasai oleh para Tergugat melalui serangkaian sertifikat yang diterbitkan atas nama pihak lain, yang menurut Penggugat menumpangi tanah miliknya, sehingga para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah kepemilikannya, membatalkan sertifikat-sertifikat yang dipersoalkan, serta memerintahkan pengembalian tanah dan pembayaran ganti rugi. Namun, dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan tersebut bersifat kabur. Selain itu, Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Almarhum Suyahman.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Suyahman membeli tanah Yasan C No. 1068 Persil 119b dari Tergugat I pada tanggal 21 Desember 1988.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di hadapan Turut Tergugat I dan dibuatkan akta oleh Turut Tergugat II.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II hingga IX telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memanfaatkan tanah yang merupakan hak milik Almarhum Suyahman.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 805/Pudakpayung dan turunannya menumpangi tanah milik Almarhum Suyahman.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah.",
+        "page": 60,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur.",
+        "page": 60,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.",
+        "page": 61,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya beli tanah dari orang lain, tapi sekarang orang lain punya sertifikat di atasnya, apakah saya bisa klaim tanah itu?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 3607,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1471 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1471 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1471: Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort). Meskipun secara teoritis bisa dikaitkan dengan klaim ganti rugi, pertanyaan spesifik mengenai 'beli tanah dari orang lain yang ternyata sertifikatnya atas nama orang lain' adalah masalah spesifik yang diatur oleh hukum jual beli (perikatan), bukan sekadar perbuatan melawan hukum umum. Lebih penting lagi, dalam pertimbangan hukum putusan yang diberikan, Majelis Hakim menolak gugatan karena eksepsi 'gugatan kabur' (obscur libel) dan tidak beritikad baik dalam mediasi, tanpa pernah membahas unsur perbuatan melawan hukum atau kesalahan sebagai dasar sengketa. Pasal ini tidak menjadi inti dari analisis hukum dalam perkara ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1471 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur substansi pertanyaan awam, yaitu status hukum jual beli atas barang (tanah) yang ternyata milik orang lain. Pasal ini memberikan dasar hukum apakah jual beli tersebut batal dan apakah pembeli dapat menuntut penggantian biaya/kerugian. Meskipun dalam putusan spesifik ini gugatan ditolak karena alasan prosedural (eksepsi kabur), pasal ini adalah kerangka hukum substantif yang relevan untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai hak pembeli tanah yang ternyata bukan miliknya. Isi pasal ini menjawab inti masalah 'bisa klaim apa' berdasarkan teori perikatan jual beli."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1471 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 43167,
+    "completion_tokens": 1299
+  }
+}