Upload judgement summarization debug artifacts (debug_qwen35_status_aware) (part 6)

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,330 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 122,
+  "timings": {
+    "parse": 0.209,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 1106.17,
+    "read": 139.02,
+    "query": 2.168,
+    "relevance": 68.182,
+    "total": 1315.749
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 363822,
+    "marked_chars": 364934
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONVENSI:\nDALAM PROVISI:\n-\nMenolak tuntutan provisi pelawan;\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi terlawan dan turut terlawan III seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;\n2. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;\n3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n20/Eks.Putusan/2023/PN Jkt Utr. Tanggal 10 April 2023, tetap\ndipertahankan;\n4. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat\nini ditaksir sebesar Rp 418.600,-(empat ratus delapan belas ribu enam ratus\nrupiah);\nDALAM REKONVENSI:\nHalaman 120 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 120\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenolak perlawanan rekonvensi pelawan rekonvensi/terlawan\nkonvensi untuk seluruhnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 2"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134853,
+        "summary": "[HAL 1-26] Gaston Investment Limited (Pelawan) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang diterbitkan untuk melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited (Terlawan) vs PT. Geria Wijaya Prestige (Turut Terlawan III) dan lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995, yang dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan. Pelawan mengklaim bahwa amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat tersebut kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain, termasuk Pelawan, karena jaminan tersebut seharusnya menjadi hak bersama seluruh kreditur sindikasi. Pelawan memohon pembatalan penetapan eksekusi tersebut. [HAL 27-44] Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000, kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan. Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik, sehingga dalil Pelawan yang mengklaim status kreditur terpisah adalah keliru dan upaya perlawanan ini hanya bertujuan menunda eksekusi. Terlawan juga menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain (seperti Bank Finconesia ke Alfort Capital dan Bank Artha Niaga Kencana ke Gaston) setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 134894,
+        "summary": "[HAL 1-26] Gaston Investment Limited (Pelawan) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang diterbitkan untuk melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited (Terlawan) vs PT. Geria Wijaya Prestige (Turut Terlawan III) dan lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995, yang dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan. Pelawan mengklaim bahwa amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat tersebut kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain, termasuk Pelawan, karena jaminan tersebut seharusnya menjadi hak bersama seluruh kreditur sindikasi. Pelawan memohon pembatalan penetapan eksekusi tersebut. [HAL 27-44] Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000, kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan. Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik, sehingga dalil Pelawan yang mengklaim status kreditur terpisah adalah keliru dan upaya perlawanan ini hanya bertujuan menunda eksekusi. Terlawan juga menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain (seperti Bank Finconesia ke Alfort Capital dan Bank Artha Niaga Kencana ke Gaston) setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum. [HAL 45-47] Terlawan mendalilkan bahwa pengalihan piutang dari Bank Finconesia ke Alfort Capital, dari Bank ANK ke PT. Moneta Capital lalu ke Alfort, dan dari Alfort ke Gaston Investment Limited adalah batal demi hukum dan tidak mengikat karena dilakukan setelah BPPN menjual piutang melalui PPAK VI kepada PT. Millennium Atlantic Securities pada tahun 2004. Terlawan menyatakan tindakan Alfort dan Gaston menagih kembali piutang tersebut merupakan itikad tidak baik. Terlawan juga menyangkal sahanya Perjanjian Penunjukan Agen Pengganti antara PT. Bank Danamon Indonesia dengan PT. Bank Multicor (sekarang Turut Terlawan I) tanggal 27 Juni 2007, yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan setelah PPAK VI. Berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 3156 K/Pdt/2002, Terlawan menyatakan semua cessie yang dilakukan oleh Bank ANK, Bank Finconesia, dan Bank Multicor setelah PPAK VI adalah tidak patut, itikad buruk, dan batal demi hukum, sehingga Turut Terlawan I dan II tidak mempunyai hak atas piutang tersebut. Tindakan anggota Bank Sindikasi yang mengalihkan hak piutang setelah BPPN menjual aset kredit dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1352 dan Pasal 1365 KUHPerdata. [HAL 48-51] Terlawan menegaskan bahwa KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000 antara BPPN dan 7 Bank Sindikasi sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga BPPN berwenang penuh untuk mengurusi dan menjual seluruh piutang Turut Terlawan III. Terlawan menolak dalil Pelawan yang menolak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, Terlawan terbukti sebagai satu-satunya kreditur yang sah. Putusan tersebut memerintahkan Turut Terlawan I menyerahkan SHGB 204, 205, 207 beserta Sertifikat Hak Tanggungan kepada Terlawan. Terlawan juga merujuk pada Putusan MA Nomor 3360 K/Pdt/2022 yang menegaskan bahwa hak tagih telah beralih kepada Terlawan, sehingga Turut Terlawan I bukan lagi pemegang hak tanggungan yang sah. [HAL 52-56] Dalam Rekonvensi, Terlawan (sebagai Pelawan Rekonvensi) menuntut Turut Terlawan I (sebagai Terlawan Rekonvensi) untuk mencabut Sita Jaminan dan memerintahkan PN Jakarta Pusat mengangkat sita tersebut. Terlawan dalilkan bahwa sejak pengalihan piutang kepada Terlawan pada 17 Januari 2005, dokumen jaminan seharusnya diserahkan kepada Terlawan. Namun, karena perbuatan melawan hukum oleh Bank Danamon dan Turut Terlawan I (Perjanjian Penunjukan Agen Pengganti tanggal 27 Juni 2007), Terlawan tidak dapat menikmati keuntungan dari pelunasan utang yang diperkirakan sebesar 2% per bulan dari total utang USD 46.119.887,92. Terlawan juga menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 100 miliar dan total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 500 miliar, serta meminta putusan eksekusi PN Jakarta Utara dinyatakan sah dan benar. [HAL 57-58] Amar putusan yang diminta Terlawan dalam Konvensi adalah menerima eksepsi, menolak perlawanan Pelawan, menyatakan Pelawan beritikad tidak baik, menyatakan penetapan eksekusi sah, memerintahkan pelaksanaan eksekusi, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara. Dalam Rekonvensi, Terlawan meminta menerima gugatan rekonvensi, menyatakan Turut Terlawan I melakukan PMH, menghukum Turut Terlawan I mencabut sita, menghukum Turut Terlawan I dan II membayar kerugian Rp 500 miliar, serta menghukum mereka tunduk pada putusan. [HAL 59-66] Turut Terlawan I (PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk) mengajukan jawaban yang menjelaskan latar belakang merger Bank Multicor menjadi Bank BWKI dan kemudian Bank CCB. Turut Terlawan I menjelaskan rincian kredit sindikasi US$ 17 juta kepada Turut Terlawan III yang dijamin oleh SHGB 204, 205, 207 dan SHT 286, 962, serta gadai saham dan jaminan pribadi. Turut Terlawan I menguraikan perubahan status bank-bank sindikasi: Bank PDFCI, Rama, dan Dharmala direstrukturisasi BPPN dan piutangnya dijual ke BPPN; Bank Finconesia dijual ke Alfort; Bank ANK dijual ke Moneta Capital lalu Alfort lalu Gaston; Bank Indovest dilikuidasi. Turut Terlawan I menegaskan bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama 8 November 2000, BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi (PDFCI, Rama, Dharmala), sedangkan bank lain (Multicor/CCB, Finconesia, ANK, Indovest) tetap berstatus sebagai kreditur independen yang tidak ikut direstrukturisasi BPPN. Turut Terlawan I menjelaskan bahwa BPPN hanya menjual piutang dari tiga bank tersebut kepada PT Millennium Atlantic Securities (MAS) pada 2004, dan MAS menjualnya kepada Terlawan pada 2005. Turut Terlawan I juga menjelaskan bahwa piutang dari Bank Multicor (Turut Terlawan I) telah dialihkan kepada Turut Terlawan II (Tomy Winata) melalui Akta Kesepakatan Harga Piutang dan Cessie tanggal 12 Februari 2018. [HAL 67-70] Turut Terlawan I menguraikan objek perlawanan, yaitu Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara yang melaksanakan putusan PN Jakarta Utara, PT DKI, MA Kasasi, dan MA PK yang menyatakan Terlawan sebagai pembeli beritikad baik dan memerintahkan penyerahan jaminan kepada Terlawan. Turut Terlawan I menyatakan setuju dengan dalil Pelawan mengenai adanya pertentangan putusan, karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur (dari hasil akuisisi BPPN), sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah atas utang Turut Terlawan III. [HAL 71-82] Turut Terlawan I merangkum Putusan Alfort (Perkara 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst) dan Putusan Gaston (Perkara 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst). Dalam Putusan Alfort, PN Jakarta Pusat menyatakan PT GWP wanprestasi kepada PT Bank Agris (Alfort), mengabulkan gugatan sebagian, dan menyatakan Alfort sebagai kreditur sah. Putusan ini menguat di PT DKI dan MA Kasasi, serta ditolak PK-nya. Dalam Putusan Gaston, PN Jakarta Pusat menyatakan PT GWP wanprestasi kepada Gaston, mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan Gaston sebagai kreditur sah, dan menyatakan cessie piutang dari ANK ke Moneta lalu Alfort lalu Gaston adalah sah dan mengikat. Putusan ini juga menguat di PT DKI dan MA Kasasi, serta ditolak PK-nya. Turut Terlawan I menegaskan bahwa kedua putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki penetapan eksekusi yang memerintahkan pelelangan harta bergerak dan tidak bergerak (termasuk Hotel Paradiso yang berdiri di atas SHGB 204, 205, 207) milik Termohon Eksekusi. [HAL 83-87] Turut Terlawan I menguraikan adanya pertentangan putusan lebih lanjut dari Perkara 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps, di mana Terlawan (Fireworks) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Denpasar (yang melaksanakan putusan Alfort). PN Denpasar menolak perlawanan Terlawan, namun putusan ini dibatalkan oleh PT Denpasar dalam banding, yang menyatakan Terlawan sebagai pelawan tidak benar dan menolak perlawanan. Namun, Putusan Kasasi MA Nomor 5131 K/Pdt/2022 menolak kasasi dari PT GWP dan Terlawan, sehingga putusan PT Denpasar yang menolak perlawanan Terlawan menjadi berkekuatan hukum tetap. Turut Terlawan I berargumen bahwa hal ini menguatkan fakta bahwa Terlawan bukan satu-satunya kreditur. Turut Terlawan I juga menyebutkan Perkara 305/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang diajukan Terlawan terhadap Bank Danamon dan Bank CCB untuk menyerahkan dokumen jaminan, yang telah diputus tidak berwenang oleh PN Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh PT DKI. Turut Terlawan I memohon agar perlawanan Pelawan dikabulkan, Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara dibatalkan, dan eksekusi ditangguhkan. [HAL 88-91] Turut Terlawan III (PT Geria Wijaya Prestige) mengajukan jawaban yang menguraikan kembali objek perlawanan, yaitu Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara yang melaksanakan putusan PN Jakarta Utara, PT DKI, MA Kasasi, dan MA PK. Turut Terlawan III mengutip amar putusan tersebut yang menyatakan Terlawan sebagai pembeli beritikad baik, Turut Terlawan I dan II tidak berhak atas piutang, serta memerintahkan penyerahan SHGB 204, 205, 207 dan SHT 286, 962 kepada Terlawan. Turut Terlawan III juga mengutip amar putusan banding PT DKI yang menguatkan putusan PN, putusan kasasi MA yang menolak kasasi, dan putusan PK MA yang menolak PK. Turut Terlawan III memulai pembelaannya dengan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan secara hukum tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan karena perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, dan hak sewa, yang tidak dimiliki oleh Pelawan sebagai kreditur piutang."
+      },
+      {
+        "window": 2,
+        "input_chars": 98187,
+        "summary": "[HAL 1-122] Gaston Investment Limited (Pelawan) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited (Terlawan) vs PT. Geria Wijaya Prestige (Turut Terlawan III) dan lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995, yang dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan, dan mengklaim amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat tersebut kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain. Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000, kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan. Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik, sehingga dalil Pelawan yang mengklaim status kreditur terpisah adalah keliru. Terlawan juga menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain (seperti Bank Finconesia ke Alfort Capital dan Bank Artha Niaga Kencana ke Gaston) setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum. Turut Terlawan I (PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk) menjelaskan bahwa BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi (PDFCI, Rama, Dharmala), sedangkan bank lain (Multicor/CCB, Finconesia, ANK, Indovest) tetap berstatus sebagai kreditur independen yang tidak ikut direstrukturisasi BPPN, namun Turut Terlawan I juga mengakui adanya pertentangan putusan karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur dari hasil akuisisi BPPN, sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah. Turut Terlawan III (PT Geria Wijaya Prestige) mengajukan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan secara hukum tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan karena perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, dan hak sewa, yang tidak dimiliki oleh Pelawan sebagai kreditur piutang. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Utara menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III karena telah memasuki pokok perkara. Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar karena tidak satupun bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari objek tereksekusi, dan alasan perlawanan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan, menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 tanggal 10 April 2023 tetap dipertahankan, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 418.600,-. Dalam Rekonvensi, gugatan Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II juga ditolak seluruhnya."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-122] Gaston Investment Limited (Pelawan) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited (Terlawan) vs PT. Geria Wijaya Prestige (Turut Terlawan III) dan lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995, yang dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan, dan mengklaim amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat tersebut kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain. Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000, kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan. Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik, sehingga dalil Pelawan yang mengklaim status kreditur terpisah adalah keliru. Terlawan juga menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain (seperti Bank Finconesia ke Alfort Capital dan Bank Artha Niaga Kencana ke Gaston) setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum. Turut Terlawan I (PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk) menjelaskan bahwa BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi (PDFCI, Rama, Dharmala), sedangkan bank lain (Multicor/CCB, Finconesia, ANK, Indovest) tetap berstatus sebagai kreditur independen yang tidak ikut direstrukturisasi BPPN, namun Turut Terlawan I juga mengakui adanya pertentangan putusan karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur dari hasil akuisisi BPPN, sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah. Turut Terlawan III (PT Geria Wijaya Prestige) mengajukan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan secara hukum tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan karena perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, dan hak sewa, yang tidak dimiliki oleh Pelawan sebagai kreditur piutang. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Utara menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III karena telah memasuki pokok perkara. Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar karena tidak satupun bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari objek tereksekusi, dan alasan perlawanan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan, menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 tanggal 10 April 2023 tetap dipertahankan, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 418.600,-. Dalam Rekonvensi, gugatan Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II juga ditolak seluruhnya."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 3538,
+    "frame": "Gaston Investment Limited mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited terhadap PT. Geria Wijaya Prestige dan lainnya. Sengketa inti mengenai siapa yang berhak atas jaminan properti dan piutang, dengan Pelawan meminta pembatalan atau perubahan penetapan eksekusi tersebut karena dianggap merugikan hak kreditur lain.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Kredit sindikasi tersebut dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan mengklaim amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat jaminan kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Piutang tersebut kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Terlawan I menjelaskan bahwa BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi, sedangkan bank lain tetap berstatus sebagai kreditur independen.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Terlawan I mengakui adanya pertentangan putusan karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur dari hasil akuisisi BPPN, sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Terlawan III mengajukan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga karena tidak memiliki hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, atau hak sewa atas objek sengketa.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III karena telah memasuki pokok perkara.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar karena tidak satupun bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari objek tereksekusi.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan alasan perlawanan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 tanggal 10 April 2023 tetap dipertahankan.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 418.600,-.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dalam Rekonvensi, gugatan Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II ditolak seluruhnya.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Gaston Investment Limited mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited terhadap PT. Geria Wijaya Prestige dan lainnya. Pelawan dalilkan dirinya sebagai kreditur dalam kredit sindikasi yang dijamin oleh sertifikat hak guna bangunan dan hak tanggungan, serta mengklaim bahwa eksekusi eksklusif kepada Terlawan merugikan hak kreditur lain. Terlawan membantah dengan dalih bahwa ia adalah satu-satunya kreditur sah atas piutang dan jaminan tersebut melalui serangkaian pengalihan dari BPPN, serta mengajukan eksepsi bahwa perlawanan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Pelawan tidak memiliki hak atas objek jaminan. Turut Terlawan I menjelaskan status piutang yang direstrukturisasi versus independen, sementara Turut Terlawan III mengajukan eksepsi diskualifikasi. Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dan memeriksa pokok perkara, kemudian menetapkan bahwa Pelawan tidak membuktikan kepemilikan sah atas objek tereksekusi dan alasan perlawanannya telah dipertimbangkan dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan Pelawan, mempertahankan penetapan eksekusi, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara, serta menolak gugatan rekonvensi Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Gaston Investment Limited mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited terhadap PT. Geria Wijaya Prestige dan lainnya. Pelawan dalilkan dirinya sebagai kreditur dalam kredit sindikasi yang dijamin oleh sertifikat hak guna bangunan dan hak tanggungan, serta mengklaim bahwa eksekusi eksklusif kepada Terlawan merugikan hak kreditur lain. Terlawan membantah dengan dalih bahwa ia adalah satu-satunya kreditur sah atas piutang dan jaminan tersebut melalui serangkaian pengalihan dari BPPN, serta mengajukan eksepsi bahwa perlawanan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Pelawan tidak memiliki hak atas objek jaminan. Turut Terlawan I menjelaskan status piutang yang direstrukturisasi versus independen, sementara Turut Terlawan III mengajukan eksepsi diskualifikasi. Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dan memeriksa pokok perkara, kemudian menetapkan bahwa Pelawan tidak membuktikan kepemilikan sah atas objek tereksekusi dan alasan perlawanannya telah dipertimbangkan dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan Pelawan, mempertahankan penetapan eksekusi, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara, serta menolak gugatan rekonvensi Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Kredit sindikasi tersebut dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan mengklaim amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat jaminan kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Piutang tersebut kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Terlawan I menjelaskan bahwa BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi, sedangkan bank lain tetap berstatus sebagai kreditur independen.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Terlawan I mengakui adanya pertentangan putusan karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur dari hasil akuisisi BPPN, sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Terlawan III mengajukan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga karena tidak memiliki hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, atau hak sewa atas objek sengketa.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III karena telah memasuki pokok perkara.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar karena tidak satupun bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari objek tereksekusi.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan alasan perlawanan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 tanggal 10 April 2023 tetap dipertahankan.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 418.600,-.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dalam Rekonvensi, gugatan Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II ditolak seluruhnya.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya merasa dirugikan karena sertifikat jaminan utang saya disita untuk satu orang saja, padahal saya juga kreditur sah, kan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 25166,
+    "candidates": [
+      "Pasal 613 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1321 KUHPerdata",
+      "Pasal 1329 KUHPerdata",
+      "Pasal 1332 KUHPerdata",
+      "Pasal 1333 KUHPerdata",
+      "Pasal 1337 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1332 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1332: Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1333 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1333: Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tata cara penyerahan piutang (cessie). Meskipun sengketa melibatkan alih hak kreditur, pertanyaan awam berfokus pada prinsip kesamaan kedudukan kreditur dalam eksekusi jaminan ('dirugikan karena disita untuk satu orang saja'), bukan pada validitas atau prosedur alih hak piutang. Isi pasal ini tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai hak prioritas atau kesetaraan kreditur dalam sita eksekusi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam tidak mempersoalkan sahnya perjanjian kredit atau perjanjian alih hak, melainkan keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan oleh satu kreditur tertentu. Tidak ada unsur ketidakcakapan, kekhilafan, atau ketidaksesuaian sebab yang menjadi isu dalam pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menunjukkan adanya unsur cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian atau alih hak, sehingga pasal ini tidak relevan dengan isu kesetaraan kreditur dalam eksekusi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kecakapan membuat perikatan. Isu dalam pertanyaan adalah mengenai hak substantif kreditur dalam proses eksekusi, bukan mengenai kapasitas hukum para pihak untuk membuat perjanjian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1332 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur objek persetujuan (barang yang dapat diperdagangkan). Tidak relevan dengan sengketa mengenai prioritas eksekusi jaminan utang antara beberapa kreditur."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1333 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kepastian pokok persoalan dalam perjanjian. Tidak relevan dengan isu eksekusi dan kedudukan kreditur."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur larangan sebab perjanjian. Tidak relevan dengan sengketa eksekusi jaminan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun pertanyaan menyebut 'dirugikan', kerugian yang dimaksud adalah akibat dari proses eksekusi hukum yang sah berdasarkan putusan berkekuatan tetap. Putusan menolak perlawanan karena pelawan tidak memiliki hak kepemilikan atas objek sita, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh kreditur eksekusi. Pasal ini bukan dasar hukum untuk menilai prioritas eksekusi jaminan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 121856,
+    "completion_tokens": 6417
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_42_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,167 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_42_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 20,
+  "timings": {
+    "parse": 0.052,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 181.966,
+    "query": 5.73,
+    "relevance": 50.656,
+    "total": 238.404
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 62395,
+    "marked_chars": 62566
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 62566,
+    "frame": "Pemohon Henrika Halim, SH mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudarinya Natalia Halim karena kondisi mental yang tidak cakap hukum, serta meminta penetapan sebagai pengampu yang berwenang mewakili Natalia Halim dalam menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengobatan Natalia Halim.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Alm. Sutan Halim meninggal dunia pada tanggal 29 November 1996.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almh. Julia Indrawati meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alm. Sutan Halim dan Almh. Julia Indrawati adalah suami istri yang memiliki 8 orang anak, termasuk Pemohon dan Natalia Halim.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almh. Julia Indrawati membuat Akta Wasiat Nomor 02 tanggal 6 Desember 2013 yang menunjuk Natalia Halim sebagai ahli waris atas tanah dan bangunan seluas 145M² di Jalan Alamanda II Blok B II Kaveling Nomor 24, Jakarta Utara.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Natalia Halim didiagnosa mengalami retardasi mental taraf berat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 02/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 dari LAKESPRA dr. Saryanto.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para ahli waris Alm. Sutan Halim dan Almh. Julia Indrawati memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk ditunjuk sebagai pengampu Natalia Halim.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Henrika Halim, SH dinyatakan sehat mental dan cakap secara kognitif untuk menjadi pengampu berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 03/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tanah dan bangunan tersebut terdaftar atas nama Almh. Julia Indrawati dengan Sertipikat Hak Milik nomor 573/Sunter Jaya tertanggal 17 Desember 1985.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual atau mengalihkan tanah dan bangunan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup, pengobatan, dan perawatan Natalia Halim.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon Henrika Halim, SH mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudarinya Natalia Halim yang didiagnosa mengalami retardasi mental taraf berat sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan haknya sebagai pengampu pada Akta Wasiat Almh. Julia Indrawati yang menunjuk Natalia Halim sebagai ahli waris atas sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Utara, serta persetujuan dari para ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Natalia Halim berada di bawah pengampuan dan Henrika Halim, SH sebagai pengampunya yang berwenang mewakili Natalia Halim dalam mengurus balik nama sertifikat serta menjual atau mengalihkan harta warisan tersebut untuk keperluan hidup dan pengobatan Natalia Halim."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon Henrika Halim, SH mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudarinya Natalia Halim yang didiagnosa mengalami retardasi mental taraf berat sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan haknya sebagai pengampu pada Akta Wasiat Almh. Julia Indrawati yang menunjuk Natalia Halim sebagai ahli waris atas sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Utara, serta persetujuan dari para ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Natalia Halim berada di bawah pengampuan dan Henrika Halim, SH sebagai pengampunya yang berwenang mewakili Natalia Halim dalam mengurus balik nama sertifikat serta menjual atau mengalihkan harta warisan tersebut untuk keperluan hidup dan pengobatan Natalia Halim.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Alm. Sutan Halim meninggal dunia pada tanggal 29 November 1996.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almh. Julia Indrawati meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alm. Sutan Halim dan Almh. Julia Indrawati adalah suami istri yang memiliki 8 orang anak, termasuk Pemohon dan Natalia Halim.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almh. Julia Indrawati membuat Akta Wasiat Nomor 02 tanggal 6 Desember 2013 yang menunjuk Natalia Halim sebagai ahli waris atas tanah dan bangunan seluas 145M² di Jalan Alamanda II Blok B II Kaveling Nomor 24, Jakarta Utara.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Natalia Halim didiagnosa mengalami retardasi mental taraf berat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 02/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 dari LAKESPRA dr. Saryanto.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para ahli waris Alm. Sutan Halim dan Almh. Julia Indrawati memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk ditunjuk sebagai pengampu Natalia Halim.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Henrika Halim, SH dinyatakan sehat mental dan cakap secara kognitif untuk menjadi pengampu berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 03/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tanah dan bangunan tersebut terdaftar atas nama Almh. Julia Indrawati dengan Sertipikat Hak Milik nomor 573/Sunter Jaya tertanggal 17 Desember 1985.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual atau mengalihkan tanah dan bangunan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup, pengobatan, dan perawatan Natalia Halim.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saudariku yang sakit mental sudah ditunjuk jadi ahli waris tanah, bolehkah aku jual tanahnya untuk biaya pengobatannya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 62395,
+    "candidates": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (karena dungu, gila, atau mata gelap). Dalam pertanyaan, saudari pemohon memiliki kondisi sakit mental (retardasi mental berat) yang memenuhi unsur 'dungu' atau 'gila' menurut pasal ini. Pengampuan adalah prasyarat hukum agar pemohon (sebagai pengampu) memiliki kewenangan hukum untuk mewakili saudarinya dalam perbuatan hukum, termasuk menjual harta warisan. Putusan juga secara eksplisit mengaitkan kondisi saudari dengan ketentuan Pasal 433 sebagai dasar penetapan pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan pengampuan. Meskipun bersifat prosedural dalam arti menentukan yurisdiksi, dalam konteks pertanyaan 'bolehkah aku jual...', jawaban hukumnya bergantung pada adanya penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa permohonan harus diajukan ke PN (bukan hanya notaris atau kesepakatan keluarga) agar pemohon mendapatkan izin resmi untuk melakukan perbuatan hukum (penjualan) atas nama terampu. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar kewenangan Hakim memeriksa dan menetapkan pengampuan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 36855,
+    "completion_tokens": 1224
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_437_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_437_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 24,
+  "timings": {
+    "parse": 0.038,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 161.271,
+    "query": 5.312,
+    "relevance": 50.423,
+    "total": 217.043
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 71623,
+    "marked_chars": 71830
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\nMenolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat lalai dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah\nmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan terjadinya\nkebakaran sehingga Para Penggugat mengalami kerugian;\n3.\nMenghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat\natas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Para\nPenggugat mengalami Kerugian dengan perincian sebagai berikut:\na.\nPenggugat I berupa:\nRumah dan Tempat Usaha milik Penggugat I terbakar habis dan Total\nKerugian yang di derita yang harus diberikan oleh Tergugat kepada\nPenggugat I sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);\nb.\nPenggugat II berupa: \nRumah bagian belakang dan tengah terbakar habis, dan Total Kerugian\nyang di derita yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat II\nsebesar Rp 90.0000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);\n4.\nMenolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nHalaman 22 dari 24 Putusan Perdata Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 71830,
+    "frame": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kebakaran pada rumah dan tempat usaha mereka. Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas kerugian harta benda yang diderita akibat kebakaran tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23:00 WIB terjadi kebakaran pada Rumah/Warung Sembako milik Tergugat yang berdekatan dengan rumah Para Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengakui bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik pada plafon warung sembako miliknya.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menggunakan tenaga listrik secara ilegal tanpa memiliki meteran listrik.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Api dari kebakaran milik Tergugat menyebar ke bangunan rumah milik Para Penggugat sehingga harta benda mereka ikut terbakar.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengalami kerugian harta benda berupa rumah dan tempat usaha yang terbakar habis.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa api berawal dari atas tempat tidur/springbed milik Tergugat akibat kelalaian merokok atau membakar kardus telur.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah meminta bantuan atau pertolongan kepada tetangga saat kebakaran terjadi.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah beritikad baik untuk bertemu dan meminta maaf.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yaitu pemilik rumah tinggal dan tempat usaha yang berdekatan dengan warung sembako milik Tergugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akibat kebakaran yang terjadi pada 20 Februari 2024. Para Penggugat mendalilkan bahwa kebakaran berawal dari kelalaian Tergugat, namun Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa penyebabnya adalah korsleting listrik yang merupakan peristiwa di luar kuasa manusia. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan tenaga listrik secara ilegal tanpa meteran, yang menyebabkan api menyebar dan merusak rumah serta harta benda Para Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat lalai dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp85.000.000,00 untuk Penggugat I dan Rp90.000.000,00 untuk Penggugat II. Tuntutan sita eksekusi, uang paksa, dan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ditolak oleh hakim."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yaitu pemilik rumah tinggal dan tempat usaha yang berdekatan dengan warung sembako milik Tergugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akibat kebakaran yang terjadi pada 20 Februari 2024. Para Penggugat mendalilkan bahwa kebakaran berawal dari kelalaian Tergugat, namun Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa penyebabnya adalah korsleting listrik yang merupakan peristiwa di luar kuasa manusia. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan tenaga listrik secara ilegal tanpa meteran, yang menyebabkan api menyebar dan merusak rumah serta harta benda Para Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat lalai dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp85.000.000,00 untuk Penggugat I dan Rp90.000.000,00 untuk Penggugat II. Tuntutan sita eksekusi, uang paksa, dan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ditolak oleh hakim.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23:00 WIB terjadi kebakaran pada Rumah/Warung Sembako milik Tergugat yang berdekatan dengan rumah Para Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengakui bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik pada plafon warung sembako miliknya.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menggunakan tenaga listrik secara ilegal tanpa memiliki meteran listrik.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Api dari kebakaran milik Tergugat menyebar ke bangunan rumah milik Para Penggugat sehingga harta benda mereka ikut terbakar.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengalami kerugian harta benda berupa rumah dan tempat usaha yang terbakar habis.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa api berawal dari atas tempat tidur/springbed milik Tergugat akibat kelalaian merokok atau membakar kardus telur.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah meminta bantuan atau pertolongan kepada tetangga saat kebakaran terjadi.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah beritikad baik untuk bertemu dan meminta maaf.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Tetangga saya pakai listrik ilegal tanpa meteran, lalu korsleting sampai rumahnya terbakar dan merusak rumah saya, kenapa dia tidak mau ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 33285,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur dasar substantif tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan alasan hukum mengapa tetangga harus mengganti rugi akibat kelalaiannya (listrik ilegal/korsleting) yang menyebabkan kerugian. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menguji unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) yang menjadi inti sengketa dan dasar putusan hakim mengabulkan gugatan ganti rugi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pembuktian (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural. Meskipun disebutkan dalam pertimbangan hakim sebagai dasar kewajiban Penggugat membuktikan dalilnya, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai hak atau kewajiban ganti rugi itu sendiri, melainkan hanya mengatur bagaimana pembuktian dilakukan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan sebagai tidak relevan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 29616,
+    "completion_tokens": 1077
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_441_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,136 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_441_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.019,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 136.979,
+    "query": 5.512,
+    "relevance": 19.008,
+    "total": 161.52
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 29607,
+    "marked_chars": 29688
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 29688,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyamakan nama dalam dokumen identitasnya. Pemohon meminta izin untuk mengubah nama dari 'BRIAN' menjadi 'BRIAN NURIMBA' pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim setelah pemeriksaan bukti dan saksi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama BRIAN NURIMBA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987 mencatat nama Pemohon sebagai BRIAN.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ingin menyamakan nama pada semua dokumen identitas.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah diarahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meminta penetapan pengadilan sebelum melakukan perubahan nama.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi PETER NURIMBA menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandungnya dan bermaksud memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi JULIANY NURIMBA menyatakan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran dan tidak bertujuan untuk pengaburan identitas.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki Ijazah S-2 atas nama BRIAN NURIMBA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan ingin menyamakan nama pada seluruh dokumen identitasnya. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987 yang semula tercatat sebagai 'BRIAN' diubah menjadi 'BRIAN NURIMBA'. Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dalam waktu 30 hari."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan ingin menyamakan nama pada seluruh dokumen identitasnya. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987 yang semula tercatat sebagai 'BRIAN' diubah menjadi 'BRIAN NURIMBA'. Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dalam waktu 30 hari.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama BRIAN NURIMBA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987 mencatat nama Pemohon sebagai BRIAN.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ingin menyamakan nama pada semua dokumen identitas.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah diarahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meminta penetapan pengadilan sebelum melakukan perubahan nama.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi PETER NURIMBA menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandungnya dan bermaksud memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi JULIANY NURIMBA menyatakan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran dan tidak bertujuan untuk pengaburan identitas.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki Ijazah S-2 atas nama BRIAN NURIMBA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin nama di akta lahir saya diubah agar sama dengan nama di KTP dan ijazah saya, tapi Dinas Kependudukan bilang harus minta putusan pengadilan dulu, kan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 16881,
+    "candidates": [
+      "Pasal 11 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 11: Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawaban Kejaksaan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini secara langsung mengatur syarat substantif untuk mengubah atau menambahkan nama depan, yaitu memerlukan izin Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum utama yang menjawab pertanyaan awam mengenai alasan mengapa Dinas Kependudukan mensyaratkan putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum pencatatan perubahan nama."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 11 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 14439,
+    "completion_tokens": 763
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_442_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,177 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_442_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 37,
+  "timings": {
+    "parse": 0.063,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 175.923,
+    "query": 5.055,
+    "relevance": 49.844,
+    "total": 230.885
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 116024,
+    "marked_chars": 116348
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\nHalaman 34 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 34\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenyatakan perbuatan Tergugat yang menelantarkan Kapal Tongkang AMS\nFremantle di terminal (pelabuhan) Penggugat adalah Perbuatan Melawan\nHukum (Onrechtmatigedaad);\n3.\nMenyatakan Tergugat sebagai pemilik hak atas Kapal Tongkang A.M.S.\nFremantle berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 2827 tanggal\n20 Mei 2009, sebagaimana yang disebutkan dalam Nomor Ukur 3098/Ha\ndengan ukuran-ukuran :\n-\nPanjang\n: 79.00 Meter\n-\nLebar\n: 21.34 Meter\n-\nDalam\n:  4.88 Meter\n-\nIsi Kotor (GT)\n: 2118 (dua ribu seratus delapan belas)\n-\nIsi Bersih (NT)\n:  636 (enam ratus tiga puluh enam)\n-\nTanda Selar\n: GT.2118 No. 3098/Ha\n-\nKapal dibangun : China, dalam tahun 2005, terutama dari baja\n             dengan satu geladak, dan dipergunakan dalam\n  pelayaran dilaut\n4."
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 116348,
+    "frame": "PT. Lautan Scrapindo Semesta menggugat PT. Sinar Sarana Samudera dan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok atas perbuatan melawan hukum akibat penelantaran Kapal Tongkang AMS Fremantle di terminal Penggugat. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, serta izin pelelangan kapal untuk menutupi kerugian. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan perbuatan melawan hukum dan kewajiban membayar ganti rugi materiil, namun menolak tuntutan ganti rugi immateriil, uang paksa, dan sita jaminan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Kapal Tongkang AMS Fremantle milik Tergugat larat di alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 18 November 2019.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat menarik dan menyandarkan Kapal Tongkang AMS Fremantle ke terminal Penggugat berdasarkan Surat Nomor AL.803/I/2/Syb.Tpk-19 tanggal 22 November 2019.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat sebagai pemilik kapal tidak pernah melakukan upaya untuk mengambil kembali kapal tersebut sejak disandarkan di terminal Penggugat.",
+        "page": 25,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengeluarkan biaya sewa perahu siang dan malam serta biaya penjagaan siang dan malam untuk menjaga kapal tersebut di terminal.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat hubungan kausal antara kelalaian Tergugat menelantarkan kapal dengan kerugian materiil berupa biaya penjagaan yang diderita Penggugat.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan dari kapal Crane Barge dan nama baik, namun bukti pendukungnya dinilai belum cukup.",
+        "page": 31,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Permintaan sandar oleh Turut Tergugat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat demi keselamatan pelayaran.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil atau verhaal executie.",
+        "page": 31,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan sita jaminan ditolak karena selama pemeriksaan perkara tidak pernah dilakukan sita jaminan atas kapal tersebut.",
+        "page": 34,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. Lautan Scrapindo Semesta mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Sinar Sarana Samudera dan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terkait keberadaan Kapal Tongkang AMS Fremantle yang disandarkan di terminal Penggugat sejak November 2019. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai menelantarkan kapalnya sehingga menimbulkan kerugian materiil berupa biaya penjagaan dan kerugian immateriil berupa hilangnya peluang usaha. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menelantarkan kapal tersebut, yang menyebabkan hubungan kausal dengan kerugian materiil Penggugat. Hakim mengabulkan tuntutan untuk menyatakan perbuatan melawan hukum, mengakui status kepemilikan Tergugat, menyatakan sah permintaan sandar Turut Tergugat, serta memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp2.697.600.000. Namun, tuntutan ganti rugi immateriil, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena alasan bukti yang kurang memadai dan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum pelaksanaan putusan."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. Lautan Scrapindo Semesta mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Sinar Sarana Samudera dan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terkait keberadaan Kapal Tongkang AMS Fremantle yang disandarkan di terminal Penggugat sejak November 2019. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai menelantarkan kapalnya sehingga menimbulkan kerugian materiil berupa biaya penjagaan dan kerugian immateriil berupa hilangnya peluang usaha. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menelantarkan kapal tersebut, yang menyebabkan hubungan kausal dengan kerugian materiil Penggugat. Hakim mengabulkan tuntutan untuk menyatakan perbuatan melawan hukum, mengakui status kepemilikan Tergugat, menyatakan sah permintaan sandar Turut Tergugat, serta memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp2.697.600.000. Namun, tuntutan ganti rugi immateriil, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena alasan bukti yang kurang memadai dan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum pelaksanaan putusan.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Kapal Tongkang AMS Fremantle milik Tergugat larat di alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 18 November 2019.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat menarik dan menyandarkan Kapal Tongkang AMS Fremantle ke terminal Penggugat berdasarkan Surat Nomor AL.803/I/2/Syb.Tpk-19 tanggal 22 November 2019.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat sebagai pemilik kapal tidak pernah melakukan upaya untuk mengambil kembali kapal tersebut sejak disandarkan di terminal Penggugat.",
+        "page": 25,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengeluarkan biaya sewa perahu siang dan malam serta biaya penjagaan siang dan malam untuk menjaga kapal tersebut di terminal.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat hubungan kausal antara kelalaian Tergugat menelantarkan kapal dengan kerugian materiil berupa biaya penjagaan yang diderita Penggugat.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan dari kapal Crane Barge dan nama baik, namun bukti pendukungnya dinilai belum cukup.",
+        "page": 31,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Permintaan sandar oleh Turut Tergugat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat demi keselamatan pelayaran.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil atau verhaal executie.",
+        "page": 31,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan sita jaminan ditolak karena selama pemeriksaan perkara tidak pernah dilakukan sita jaminan atas kapal tersebut.",
+        "page": 34,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya bayar biaya jaga kapal yang disandarkan di pelabuhan, tapi pemiliknya diam saja dan tidak mau ambil kembali, apakah saya bisa minta uangnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 42041,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, pengguna mengalami kerugian (membayar biaya jaga) akibat kelalaian pemilik kapal, yang merupakan inti sengketa yang diatur oleh pasal ini. Putusan juga secara eksplisit menguji apakah unsur-unsur dalam pasal ini (perbuatan, kesalahan, kerugian, kausalitas) terpenuhi untuk menjawab pertanyaan tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Dalam pertanyaan, fakta kuncinya adalah pemilik kapal 'diam saja dan tidak mau ambil kembali' (kelalaian/penelantaran). Putusan mengutip pasal ini untuk memperkuat kualifikasi perbuatan melawan hukum akibat kelalaian tersebut, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah yang ditanyakan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural dan hanya mengatur siapa yang harus membuktikan dalilnya, bukan mengatur hak atau kewajiban substantif untuk meminta penggantian kerugian. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan sebagai tidak relevan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 45823,
+    "completion_tokens": 1354
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_457_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_457_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 33,
+  "timings": {
+    "parse": 0.078,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 113.786,
+    "query": 7.183,
+    "relevance": 84.935,
+    "total": 205.983
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 95971,
+    "marked_chars": 96259
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI\nMenyatakan eksepsi  pihak Tergugat dapat diterima;\nDALAM  POKOK PERKARA\n1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp192.000,00 (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);\n              Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada\nhari : Rabu, tanggal 20 Desember 2023 dengan R RUDI KINDARTO, SH.\nsebagai Hakim Ketua,  ERLY SOELISTYARINI, SH.,M.Hum., dan MARYONO,\nSH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta pada hari\nRabu, tanggal 10 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  tersebut,\ndengan dibantu oleh Haryanti Paelori, S.H,MH., Panitera Pengganti dan telah\ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; \n        Hakim Anggota,\n                                                         Hakim Ketua,\nErly Soelistyarini, S.H., M.Hum.\n                                      R. Rudi Kindarto, S.H\nMaryono, S.H., M.Hum.\nPanitera Pengganti\nHalaman 32 dari 33 Putusan Akhir Nomor 457/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah A"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 96259,
+    "frame": "Muhammad Agus Muslim menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas empat bidang tanah jaminan kredit dan klaim perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pembatalan perjanjian kredit dan hak tanggungan, penghentian lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan pinjaman kredit modal kerja kepada Tergugat dengan agunan berupa empat bidang tanah atas nama Amin Jabir.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa dilaksanakan oleh Tergugat melalui KPKNL Jakarta II pada tanggal 26 Juli 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak melibatkan KPKNL Jakarta II, pihak Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan ini.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang dan pembuatan akta.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Muhammad Agus Muslim menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas empat bidang tanah jaminan kredit. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian kredit dan hak tanggungan, penghentian lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan KPKNL Jakarta II, Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional dalam perkara ini. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Muhammad Agus Muslim menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas empat bidang tanah jaminan kredit. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian kredit dan hak tanggungan, penghentian lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan KPKNL Jakarta II, Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional dalam perkara ini. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan pinjaman kredit modal kerja kepada Tergugat dengan agunan berupa empat bidang tanah atas nama Amin Jabir.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa dilaksanakan oleh Tergugat melalui KPKNL Jakarta II pada tanggal 26 Juli 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak melibatkan KPKNL Jakarta II, pihak Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan ini.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang dan pembuatan akta.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak melibatkan notaris dan pihak terkait lelang tanah jaminan kredit saya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 14996,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1254 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat yang membuat persetujuan batal demi hukum (objek yang tidak mungkin, bertentangan dengan kesusilaan, atau dilarang undang-undang). Dalam pertimbangan putusan, sengketa tidak dibahas mengenai keabsahan substansi perjanjian kredit atau lelang berdasarkan unsur-unsur ini, melainkan hanya pada cacat formil gugatan (kurang pihak). Isi pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu yang diperiksa dalam putusan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan eksepsi B (Exceptio Non Adimoleti Contractus), Tergugat secara eksplisit mengutip Pasal 1320 untuk membela diri bahwa perjanjian kredit telah sah karena memenuhi syarat sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab halal, sehingga Penggugat tidak dapat membatalkannya sembarangan. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena eksepsi A (kurang pihak), Pasal 1320 adalah teori hukum yang sungguh-sungguh didalilkan dan diuji dalam sengketa terkait validitas perjanjian kredit yang menjadi objek sengketa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Meskipun berkaitan dengan perjanjian kredit, teks pertimbangan putusan tidak mengutip atau menganalisis Pasal 1338 sebagai dasar penolakan gugatan atau pembelaan utama. Putusan hanya berfokus pada cacat formil (eksepsi kurang pihak) dan tidak masuk ke pembahasan substansi pelaksanaan atau kekuatan mengikat perjanjian secara mendalam dalam kaitannya dengan pasal ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun Tergugat menyebutkan dalam eksepsi C bahwa causa prima gugatan adalah perbuatan melawan hukum, putusan tidak pernah memeriksa atau menilai unsur-unsur Pasal 1365 (kesalahan, kerugian, hubungan sebab-akibat) karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sejak awal akibat eksepsi kurang pihak. Oleh karena itu, isi pasal ini tidak menjadi bagian dari analisis hukum substantif dalam putusan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 33840,
+    "completion_tokens": 1157
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,159 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 68,
+  "timings": {
+    "parse": 0.142,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 608.767,
+    "read": 117.7,
+    "query": 8.853,
+    "relevance": 54.46,
+    "total": 789.923
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 207581,
+    "marked_chars": 208184
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134941,
+        "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan Para Penggugat: PT. Marinacipta Dinamika Konsultan (PT MCDK), Indriyani Siddik, dan Firdaus Siddik, melawan Para Tergugat: Dicky Yohanes, Diesel One Group, dan PT. Diesel Pratama Indonesia (PT DPI). [HAL 3-5] Kronologi dimulai dengan rencana penjualan aset tanah PT MCDK yang dimiliki Penggugat I. Pada 11 Februari 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pernyataan Minat membeli tanah dengan total harga Rp130.690.000.000,- dan DP Rp30.000.000.000,-. Pada 24 Februari 2021, Tergugat I mengajukan permintaan uji tuntas hukum (Legal Due Diligence/LDD) dengan opsi akuisisi saham atau pembelian tanah, serta menawarkan rekening Escrow. [HAL 6-8] Pada 11 Mei 2021, hasil LDD dari kantor hukum A.M Oktarina menyatakan tidak dapat dilanjutkan/dilakukan akuisisi karena masalah sertifikat yang bersinggungan dengan tanah pihak lain, status NIB PT MCDK yang masih proses, dan ketidakmampuan pemeriksaan perpajakan. [HAL 9-11] Pada 18 Mei 2021, Penggugat I mengirimkan surat tanggapan yang menyatakan pembatalan rencana akuisisi dan menganggap perjanjian batal, sehingga bebas bernegosiasi dengan pihak lain. Namun, pada hari yang sama, Tergugat I menghubungi perantara Juananda Sutan Assin untuk tetap melanjutkan jual-beli. [HAL 12-14] Tergugat I menunda pertemuan yang dijadwalkan pada 24 Mei 2021. Pada 23 Mei 2021, perantara meminta nomor rekening untuk transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,-. [HAL 15-17] Pada 24 Mei 2021, Penggugat III meminta konfirmasi syarat-syarat jual-beli tanah (bukan saham) dengan total harga Rp138.190.000.000,- (termasuk rumah), tanda jadi Rp1.000.000.000,-, cicilan pertama Rp29.000.000.000,-, dan pelunasan dalam 3-4 bulan. [HAL 18-20] Pada 24 Mei 2021, Tergugat I mentransfer Rp1.000.000.000,- ke rekening Penggugat II dengan catatan \"Titipan Dicky Yohanes\". [HAL 21-23] Pada 25 Mei 2021, perantara mengirimkan draft Perjanjian Pra-Akuisisi yang ditolak Penggugat III karena tidak sesuai kesepakatan (masih menyebut akuisisi saham, harga berbeda, dan penandatangan bukan Tergugat I). [HAL 24-26] Pada 27 Mei 2021, pertemuan antara Tergugat I dan Penggugat III gagal karena Tergugat I mengajukan syarat baru yang berbeda (pembayaran 20%, sertifikat untuk digadaikan di BPR Lestari, kerja sama, atau beli sebagian). [HAL 27-29] Penggugat II menolak pengajuan agunan ke BPR Lestari. Tergugat I menyatakan kekecewaan melalui chat. [HAL 30-32] Pada 30 Mei 2021, perantara meminta pengembalian uang Rp1.000.000.000,-. Tergugat I kemudian mengirimkan somasi dan surat pembatalan kerjasama pada 10 Juni 2021, serta melaporkan Penggugat ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan penipuan. [HAL 33-35] Para Penggugat dalil bahwa tidak pernah terjadi perbuatan hukum pengalihan saham/aset karena tidak ada perjanjian yang ditandatangani. Mereka mengklaim uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi, bukan titipan, sehingga berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak. [HAL 36-38] Para Penggugat menuntut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.500.000.000,-, serta menyatakan sah sita penyesuaian atas uang Rp1.000.000.000,- yang menjadi barang bukti di Polda Bali. [HAL 39-41] Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan eksepsi (exceptio doli mali, litis pendentis, non adimpleti contractus, obscuur libel, plurium litis consortium, gemis aanhoedanigheid, error in persona) dan jawaban pokok perkara. [HAL 42-44] Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" karena kesepakatan awal batal akibat hasil LDD yang negatif, dan transaksi baru terjadi atas bujukan perantara dengan jaminan tanah dapat dibangun. [HAL 45-47] Para Tergugat membantah dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah yang ditawarkan tidak layak (tidak bisa dibangun, bersinggungan tanah lain, sertifikat dijaminkan di BPR Lestari), dan Penggugat lalai memenuhi kewajiban administrasi. [HAL 48-50] Para Tergugat mengklaim mereka yang dirugikan secara materiil dan immateriil akibat tidak dikembalikannya uang titipan, serta menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan aset yang bermasalah. [HAL 51-53] Kronologi detail komunikasi WhatsApp antara Tergugat I dan perantara Juananda Sutan Assin menunjukkan upaya persuasif perantara untuk melanjutkan transaksi jual-beli tanah pasca-pembatalan akuisisi saham, termasuk negosiasi harga, komisi, dan jadwal transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,- pada 24 Mei 2021. [HAL 54-56] Komunikasi berlanjut dengan konfirmasi transfer, pertanyaan mengenai sertifikat yang dijaminkan di BPR Lestari, dan janji pelunasan hutang BPR setelah pembayaran diterima. [HAL 57-59] Pada 27 Mei 2021, Tergugat I menyatakan kekecewaan karena kesepakatan tidak tercapai dan merasa kehilangan Rp1.000.000.000,- akibat percaya omongan perantara."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 74743,
+        "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan Para Penggugat: PT. Marinacipta Dinamika Konsultan (PT MCDK), Indriyani Siddik, dan Firdaus Siddik, melawan Para Tergugat: Dicky Yohanes, Diesel One Group, dan PT. Diesel Pratama Indonesia (PT DPI). [HAL 3-5] Kronologi dimulai dengan rencana penjualan aset tanah PT MCDK yang dimiliki Penggugat I. Pada 11 Februari 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pernyataan Minat membeli tanah dengan total harga Rp130.690.000.000,- dan DP Rp30.000.000.000,-. Pada 24 Februari 2021, Tergugat I mengajukan permintaan uji tuntas hukum (Legal Due Diligence/LDD) dengan opsi akuisisi saham atau pembelian tanah, serta menawarkan rekening Escrow. [HAL 6-8] Pada 11 Mei 2021, hasil LDD dari kantor hukum A.M Oktarina menyatakan tidak dapat dilanjutkan/dilakukan akuisisi karena masalah sertifikat yang bersinggungan dengan tanah pihak lain, status NIB PT MCDK yang masih proses, dan ketidakmampuan pemeriksaan perpajakan. [HAL 9-11] Pada 18 Mei 2021, Penggugat I mengirimkan surat tanggapan yang menyatakan pembatalan rencana akuisisi dan menganggap perjanjian batal, sehingga bebas bernegosiasi dengan pihak lain. Namun, pada hari yang sama, Tergugat I menghubungi perantara Juananda Sutan Assin untuk tetap melanjutkan jual-beli. [HAL 12-14] Tergugat I menunda pertemuan yang dijadwalkan pada 24 Mei 2021. Pada 23 Mei 2021, perantara meminta nomor rekening untuk transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,-. [HAL 15-17] Pada 24 Mei 2021, Penggugat III meminta konfirmasi syarat-syarat jual-beli tanah (bukan saham) dengan total harga Rp138.190.000.000,- (termasuk rumah), tanda jadi Rp1.000.000.000,-, cicilan pertama Rp29.000.000.000,-, dan pelunasan dalam 3-4 bulan. [HAL 18-20] Pada 24 Mei 2021, Tergugat I mentransfer Rp1.000.000.000,- ke rekening Penggugat II dengan catatan \"Titipan Dicky Yohanes\". [HAL 21-23] Pada 25 Mei 2021, perantara mengirimkan draft Perjanjian Pra-Akuisisi yang ditolak Penggugat III karena tidak sesuai kesepakatan (masih menyebut akuisisi saham, harga berbeda, dan penandatangan bukan Tergugat I). [HAL 24-26] Pada 27 Mei 2021, pertemuan antara Tergugat I dan Penggugat III gagal karena Tergugat I mengajukan syarat baru yang berbeda (pembayaran 20%, sertifikat untuk digadaikan di BPR Lestari, kerja sama, atau beli sebagian). [HAL 27-29] Penggugat II menolak pengajuan agunan ke BPR Lestari. Tergugat I menyatakan kekecewaan melalui chat. [HAL 30-32] Pada 30 Mei 2021, perantara meminta pengembalian uang Rp1.000.000.000,-. Tergugat I kemudian mengirimkan somasi dan surat pembatalan kerjasama pada 10 Juni 2021, serta melaporkan Penggugat ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan penipuan. [HAL 33-35] Para Penggugat dalil bahwa tidak pernah terjadi perbuatan hukum pengalihan saham/aset karena tidak ada perjanjian yang ditandatangani. Mereka mengklaim uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi, bukan titipan, sehingga berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak. [HAL 36-38] Para Penggugat menuntut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.500.000.000,-, serta menyatakan sah sita penyesuaian atas uang Rp1.000.000.000,- yang menjadi barang bukti di Polda Bali. [HAL 39-41] Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan eksepsi (exceptio doli mali, litis pendentis, non adimpleti contractus, obscuur libel, plurium litis consortium, gemis aanhoedanigheid, error in persona) dan jawaban pokok perkara. [HAL 42-44] Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" karena kesepakatan awal batal akibat hasil LDD yang negatif, dan transaksi baru terjadi atas bujukan perantara dengan jaminan tanah dapat dibangun. [HAL 45-47] Para Tergugat membantah dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah yang ditawarkan tidak layak (tidak bisa dibangun, bersinggungan tanah lain, sertifikat dijaminkan di BPR Lestari), dan Penggugat lalai memenuhi kewajiban administrasi. [HAL 48-50] Para Tergugat mengklaim mereka yang dirugikan secara materiil dan immateriil akibat tidak dikembalikannya uang titipan, serta menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan aset yang bermasalah. [HAL 51-53] Kronologi detail komunikasi WhatsApp antara Tergugat I dan perantara Juananda Sutan Assin menunjukkan upaya persuasif perantara untuk melanjutkan transaksi jual-beli tanah pasca-pembatalan akuisisi saham, termasuk negosiasi harga, komisi, dan jadwal transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,- pada 24 Mei 2021. [HAL 54-56] Komunikasi berlanjut dengan konfirmasi transfer, pertanyaan mengenai sertifikat yang dijaminkan di BPR Lestari, dan janji pelunasan hutang BPR setelah pembayaran diterima. [HAL 57-59] Pada 27 Mei 2021, Tergugat I menyatakan kekecewaan karena kesepakatan tidak tercapai dan merasa kehilangan Rp1.000.000.000,- akibat percaya omongan perantara. [HAL 45-47] Komunikasi lanjutan menunjukkan Tergugat I merasa dipermainkan oleh Penggugat III pasca-pertemuan 27 Mei 2021. Pada 4 Juni 2021, Tergugat I mengirimkan Somasi I untuk pengembalian uang titipan. Pada 9 Juni 2021, Somasi II dikirim, dan perantara meminta Tergugat I membuat surat baik-baik agar uang dikembalikan. Pada 11 Juni 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pembatalan Kerjasama yang diteruskan perantara ke Penggugat III. Pada 13 Juni 2021, terjadi perdebatan mengenai status surat (pembatalan kerjasama vs rencana pembelian) dan permintaan maaf dari Tergugat I yang ditolak. Pada 18 Juni 2021, Somasi III dikirim untuk pengembalian uang titipan yang hingga saat itu belum dikembalikan. [HAL 48-50] Para Tergugat dalil bahwa tindakan Para Penggugat bersama perantara menunjukkan itikad buruk dengan \"bujuk-rayu\" untuk mendapatkan keuntungan dari uang titipan. Mereka menyatakan pra-perjanjian jual-beli batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada sepakat yang jelas pasca-surat pembatalan 18 Mei 2021) dan objek tanah tidak memenuhi syarat objektif sah (sertifikat SHGB No 289 dijaminkan di BPR Lestari, melanggar UU Jaminan Fidusia). [HAL 51-53] Para Tergugat membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" (bukan DP/tanda jadi) karena belum ada perikatan sah, diberikan sebagai wujud itikad baik. Mereka menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan uang tersebut dan melaporkan Penggugat II sebagai tersangka penipuan/penggelapan di Polda Bali. [HAL 54-56] Para Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Pasal 1464 KUHPerdata, menyatakan bahwa pasal tersebut tidak relevan karena tidak ada \"pembelian\" atau \"perjanjian jual-beli\" yang sah yang didahului pemberian uang panjar; uang tersebut diberikan pasca-batalnya kesepakatan awal dan atas permintaan perantara, bukan sebagai uang panjar dalam perjanjian jual-beli. [HAL 57-59] Para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena kerugian yang didalilkan tidak diperinci secara jelas, tidak memiliki hubungan kausal langsung, dan kondisi uang menjadi barang bukti tidak layak menjadi dasar klaim ganti rugi. [HAL 60-62] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi, menyatakan bahwa transaksi jual-beli tanah adalah pra-perjanjian yang batal karena itikad buruk. Mereka menuntut pengembalian uang titipan Rp1.000.000.000,-, pembatalan transaksi, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta kerugian materiil sebesar Rp2.128.185.345,- (terdiri dari biaya LDD Rp250.000.000,-, biaya advokasi Rp1.040.000.000,-, transportasi Rp245.185.345,-, dan akomodasi Rp593.000.000,-). [HAL 63-65] Dalam Rekonvensi, Para Tergugat juga menuntut kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- akibat stres, kehilangan waktu, dan peluang bisnis, serta meminta sita jaminan atas empat sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat di Bali. [HAL 66-68] Pada sidang 6 Desember 2023, Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan. Para Tergugat menyetujui pencabutan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan berdasarkan Pasal 271 RV, memerintahkan pencoretan perkara dari register, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp202.000,- kepada Para Penggugat."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan Para Penggugat: PT. Marinacipta Dinamika Konsultan (PT MCDK), Indriyani Siddik, dan Firdaus Siddik, melawan Para Tergugat: Dicky Yohanes, Diesel One Group, dan PT. Diesel Pratama Indonesia (PT DPI). [HAL 3-5] Kronologi dimulai dengan rencana penjualan aset tanah PT MCDK yang dimiliki Penggugat I. Pada 11 Februari 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pernyataan Minat membeli tanah dengan total harga Rp130.690.000.000,- dan DP Rp30.000.000.000,-. Pada 24 Februari 2021, Tergugat I mengajukan permintaan uji tuntas hukum (Legal Due Diligence/LDD) dengan opsi akuisisi saham atau pembelian tanah, serta menawarkan rekening Escrow. [HAL 6-8] Pada 11 Mei 2021, hasil LDD dari kantor hukum A.M Oktarina menyatakan tidak dapat dilanjutkan/dilakukan akuisisi karena masalah sertifikat yang bersinggungan dengan tanah pihak lain, status NIB PT MCDK yang masih proses, dan ketidakmampuan pemeriksaan perpajakan. [HAL 9-11] Pada 18 Mei 2021, Penggugat I mengirimkan surat tanggapan yang menyatakan pembatalan rencana akuisisi dan menganggap perjanjian batal, sehingga bebas bernegosiasi dengan pihak lain. Namun, pada hari yang sama, Tergugat I menghubungi perantara Juananda Sutan Assin untuk tetap melanjutkan jual-beli. [HAL 12-14] Tergugat I menunda pertemuan yang dijadwalkan pada 24 Mei 2021. Pada 23 Mei 2021, perantara meminta nomor rekening untuk transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,-. [HAL 15-17] Pada 24 Mei 2021, Penggugat III meminta konfirmasi syarat-syarat jual-beli tanah (bukan saham) dengan total harga Rp138.190.000.000,- (termasuk rumah), tanda jadi Rp1.000.000.000,-, cicilan pertama Rp29.000.000.000,-, dan pelunasan dalam 3-4 bulan. [HAL 18-20] Pada 24 Mei 2021, Tergugat I mentransfer Rp1.000.000.000,- ke rekening Penggugat II dengan catatan \"Titipan Dicky Yohanes\". [HAL 21-23] Pada 25 Mei 2021, perantara mengirimkan draft Perjanjian Pra-Akuisisi yang ditolak Penggugat III karena tidak sesuai kesepakatan (masih menyebut akuisisi saham, harga berbeda, dan penandatangan bukan Tergugat I). [HAL 24-26] Pada 27 Mei 2021, pertemuan antara Tergugat I dan Penggugat III gagal karena Tergugat I mengajukan syarat baru yang berbeda (pembayaran 20%, sertifikat untuk digadaikan di BPR Lestari, kerja sama, atau beli sebagian). [HAL 27-29] Penggugat II menolak pengajuan agunan ke BPR Lestari. Tergugat I menyatakan kekecewaan melalui chat. [HAL 30-32] Pada 30 Mei 2021, perantara meminta pengembalian uang Rp1.000.000.000,-. Tergugat I kemudian mengirimkan somasi dan surat pembatalan kerjasama pada 10 Juni 2021, serta melaporkan Penggugat ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan penipuan. [HAL 33-35] Para Penggugat dalil bahwa tidak pernah terjadi perbuatan hukum pengalihan saham/aset karena tidak ada perjanjian yang ditandatangani. Mereka mengklaim uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi, bukan titipan, sehingga berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak. [HAL 36-38] Para Penggugat menuntut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.500.000.000,-, serta menyatakan sah sita penyesuaian atas uang Rp1.000.000.000,- yang menjadi barang bukti di Polda Bali. [HAL 39-41] Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan eksepsi (exceptio doli mali, litis pendentis, non adimpleti contractus, obscuur libel, plurium litis consortium, gemis aanhoedanigheid, error in persona) dan jawaban pokok perkara. [HAL 42-44] Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" karena kesepakatan awal batal akibat hasil LDD yang negatif, dan transaksi baru terjadi atas bujukan perantara dengan jaminan tanah dapat dibangun. [HAL 45-47] Para Tergugat membantah dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah yang ditawarkan tidak layak (tidak bisa dibangun, bersinggungan tanah lain, sertifikat dijaminkan di BPR Lestari), dan Penggugat lalai memenuhi kewajiban administrasi. [HAL 48-50] Para Tergugat mengklaim mereka yang dirugikan secara materiil dan immateriil akibat tidak dikembalikannya uang titipan, serta menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan aset yang bermasalah. [HAL 51-53] Kronologi detail komunikasi WhatsApp antara Tergugat I dan perantara Juananda Sutan Assin menunjukkan upaya persuasif perantara untuk melanjutkan transaksi jual-beli tanah pasca-pembatalan akuisisi saham, termasuk negosiasi harga, komisi, dan jadwal transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,- pada 24 Mei 2021. [HAL 54-56] Komunikasi berlanjut dengan konfirmasi transfer, pertanyaan mengenai sertifikat yang dijaminkan di BPR Lestari, dan janji pelunasan hutang BPR setelah pembayaran diterima. [HAL 57-59] Pada 27 Mei 2021, Tergugat I menyatakan kekecewaan karena kesepakatan tidak tercapai dan merasa kehilangan Rp1.000.000.000,- akibat percaya omongan perantara. [HAL 45-47] Komunikasi lanjutan menunjukkan Tergugat I merasa dipermainkan oleh Penggugat III pasca-pertemuan 27 Mei 2021. Pada 4 Juni 2021, Tergugat I mengirimkan Somasi I untuk pengembalian uang titipan. Pada 9 Juni 2021, Somasi II dikirim, dan perantara meminta Tergugat I membuat surat baik-baik agar uang dikembalikan. Pada 11 Juni 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pembatalan Kerjasama yang diteruskan perantara ke Penggugat III. Pada 13 Juni 2021, terjadi perdebatan mengenai status surat (pembatalan kerjasama vs rencana pembelian) dan permintaan maaf dari Tergugat I yang ditolak. Pada 18 Juni 2021, Somasi III dikirim untuk pengembalian uang titipan yang hingga saat itu belum dikembalikan. [HAL 48-50] Para Tergugat dalil bahwa tindakan Para Penggugat bersama perantara menunjukkan itikad buruk dengan \"bujuk-rayu\" untuk mendapatkan keuntungan dari uang titipan. Mereka menyatakan pra-perjanjian jual-beli batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada sepakat yang jelas pasca-surat pembatalan 18 Mei 2021) dan objek tanah tidak memenuhi syarat objektif sah (sertifikat SHGB No 289 dijaminkan di BPR Lestari, melanggar UU Jaminan Fidusia). [HAL 51-53] Para Tergugat membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" (bukan DP/tanda jadi) karena belum ada perikatan sah, diberikan sebagai wujud itikad baik. Mereka menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan uang tersebut dan melaporkan Penggugat II sebagai tersangka penipuan/penggelapan di Polda Bali. [HAL 54-56] Para Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Pasal 1464 KUHPerdata, menyatakan bahwa pasal tersebut tidak relevan karena tidak ada \"pembelian\" atau \"perjanjian jual-beli\" yang sah yang didahului pemberian uang panjar; uang tersebut diberikan pasca-batalnya kesepakatan awal dan atas permintaan perantara, bukan sebagai uang panjar dalam perjanjian jual-beli. [HAL 57-59] Para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena kerugian yang didalilkan tidak diperinci secara jelas, tidak memiliki hubungan kausal langsung, dan kondisi uang menjadi barang bukti tidak layak menjadi dasar klaim ganti rugi. [HAL 60-62] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi, menyatakan bahwa transaksi jual-beli tanah adalah pra-perjanjian yang batal karena itikad buruk. Mereka menuntut pengembalian uang titipan Rp1.000.000.000,-, pembatalan transaksi, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta kerugian materiil sebesar Rp2.128.185.345,- (terdiri dari biaya LDD Rp250.000.000,-, biaya advokasi Rp1.040.000.000,-, transportasi Rp245.185.345,-, dan akomodasi Rp593.000.000,-). [HAL 63-65] Dalam Rekonvensi, Para Tergugat juga menuntut kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- akibat stres, kehilangan waktu, dan peluang bisnis, serta meminta sita jaminan atas empat sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat di Bali. [HAL 66-68] Pada sidang 6 Desember 2023, Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan. Para Tergugat menyetujui pencabutan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan berdasarkan Pasal 271 RV, memerintahkan pencoretan perkara dari register, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp202.000,- kepada Para Penggugat."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 8194,
+    "frame": "PT. Marinacipta Dinamika Konsultan, Indriyani Siddik, dan Firdaus Siddik menggugat Dicky Yohanes, Diesel One Group, dan PT. Diesel Pratama Indonesia terkait sengketa uang tanda jadi Rp1.000.000.000,- yang disita sebagai barang bukti. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengembalian uang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat atas dasar perdamaian di luar pengadilan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan.",
+        "page": 68,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.",
+        "page": 68,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari register perkara.",
+        "page": 68,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi bukan titipan sehingga tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak.",
+        "page": 33,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah uang titipan yang harus dikembalikan karena kesepakatan awal batal akibat hasil uji tuntas hukum yang negatif.",
+        "page": 42,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian uang titipan, pembatalan transaksi, dan ganti rugi materiil serta immateriil.",
+        "page": 60,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari rencana penjualan aset tanah oleh PT. Marinacipta Dinamika Konsultan kepada Dicky Yohanes yang melibatkan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,-. Para Penggugat mendalilkan uang tersebut sebagai tanda jadi jual-beli yang tidak wajib dikembalikan, sementara Para Tergugat menganggapnya sebagai uang titipan yang harus dikembalikan karena transaksi batal. Para Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian uang dan ganti rugi. Namun, pada sidang terakhir, Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan, yang disetujui oleh Para Tergugat. Majelis Hakim kemudian mengabulkan pencabutan gugatan tersebut, sehingga perkara dicoret dari register tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari rencana penjualan aset tanah oleh PT. Marinacipta Dinamika Konsultan kepada Dicky Yohanes yang melibatkan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,-. Para Penggugat mendalilkan uang tersebut sebagai tanda jadi jual-beli yang tidak wajib dikembalikan, sementara Para Tergugat menganggapnya sebagai uang titipan yang harus dikembalikan karena transaksi batal. Para Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian uang dan ganti rugi. Namun, pada sidang terakhir, Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan, yang disetujui oleh Para Tergugat. Majelis Hakim kemudian mengabulkan pencabutan gugatan tersebut, sehingga perkara dicoret dari register tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan.",
+        "page": 68,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.",
+        "page": 68,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari register perkara.",
+        "page": 68,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi bukan titipan sehingga tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak.",
+        "page": 33,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah uang titipan yang harus dikembalikan karena kesepakatan awal batal akibat hasil uji tuntas hukum yang negatif.",
+        "page": 42,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian uang titipan, pembatalan transaksi, dan ganti rugi materiil serta immateriil.",
+        "page": 60,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah sepakat membatalkan jual beli tanah dan uang tanda jadi yang saya bayar harus dikembalikan, tapi kenapa perkara ini dicoret dari pengadilan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 150000,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1464 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1464 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1464: Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (sepakat, kecakapan, objek, sebab yang tidak terlarang). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar substantif untuk menilai apakah 'pra-perjanjian' jual beli tanah tersebut sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat 'sepakat' (ditandai dengan surat pembatalan sebelumnya) dan 'sebab yang tidak terlarang' (karena objek tanah sedang digadaikan). Hal ini langsung berkaitan dengan status hukum kesepakatan yang dibatalkan oleh pengguna."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam perkara ini, pasal ini didalilkan oleh kedua belah pihak: Penggugat menuduh Tergugat melakukan PMH, sedangkan Tergugat membantah dengan menyatakan Penggugatlah yang melakukan PMH karena menahan uang titipan. Meskipun gugatan dicabut, pasal ini merupakan teori hukum substantif yang diuji dalam sengketa terkait pengembalian uang dan klaim kerugian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1464 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang 'uang panjar' (down payment) dan larangan pembatalan pembelian dengan mengembalikan uang panjar. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini secara spesifik dianalisis untuk menentukan apakah uang Rp1 miliar yang dibayarkan pengguna bersifat 'uang panjar' yang tidak bisa diminta kembali, atau 'uang titipan' yang harus dikembalikan. Karena sengketa inti pengguna adalah pengembalian uang tanda jadi/panjar setelah pembatalan, pasal ini sangat relevan secara substantif."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1464 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 108087,
+    "completion_tokens": 5096
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,219 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 32,
+  "timings": {
+    "parse": 0.055,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 177.852,
+    "query": 2.27,
+    "relevance": 124.885,
+    "total": 305.063
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 101696,
+    "marked_chars": 101975
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI;\n-\nMenyatakan eksepsi dari Turut Tergugat ditolak;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprstasi; \n3.\nMenyatakan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65,\ntanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Letty Yusniar Wahab,\nS.H, M.Kn, sah menurut Hukum; \n4.\nMenyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas 1 (satu) unit\nApartemen yang terletak di Ancol Mansion, “Pacific Ocean”  Blok E 3/J\nLantai 18, Tipe 12 No. 18 i-2, seluas 66 m2, yang terletak di Ancol Timur,\nKelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, sudah mendapat\npersetujuan dari Tergugat II selaku suaminya, berdasarkan Akta Pengikatan\nJual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak  No. 65, tanggal 02 Agustus 2022,\nyang dibuat di hadapan Letty Yusniar Wahab, S.H, M.Kn, Notaris di Kota\nBogor;\n5.\nMemerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses Pengalihan Hak\nberdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65,\ntanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Letty Yusniar Wahab,\nS.H, M.Kn, Notaris di Kota Bogor;\n6.\nMenyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap Akta Pengikatan\nJual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65, tanggal 02 Agustus 2022, yang\ndibuat di hadapan Letty Yusniar Wahab, S.H, M.Kn;\n7.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara\nsecara tanggung renteng sejumlah Rp.1.400.250,00 (satu juta empat ratus\ndua ratus lima puluh rupiah);\n8.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, oleh\nkami,  Slamet Widodo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke\nSinaga S.H., M.H dan Iwan Irawan, S.H masing-"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 101975,
+    "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait sengketa pengalihan hak atas unit apartemen yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dan Tergugat I. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat I dan II wanprestasi, sahnya akta jual beli, status kepemilikan Penggugat, serta memerintahkan Turut Tergugat melakukan proses pengalihan hak. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat I dan II wanprestasi serta memerintahkan Turut Tergugat melakukan pengalihan hak, namun menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengikatan jual beli terhadap satu unit apartemen kepada Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan notaris.",
+        "page": 25,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas unit apartemen tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Ancol Mansion No. 717/PO-CAM/SAD-PPJB/12 tanggal 21 Maret 2012 dengan developer yang telah lunas dibayar.",
+        "page": 25,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah menerima penyerahan unit apartemen dan membayar iuran pembentukan perhimpunan pemilik serta pajak bumi dan bangunan atas unit tersebut.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat tidak bersedia melakukan proses pengalihan hak karena dalam akta jual beli tidak terdapat izin tertulis dari Turut Tergugat.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I agar membantu proses jual beli dan peralihan hak, namun tidak ada tanggapan.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, gugatan kurang pihak, obscuur libel, dan gugatan prematur yang semuanya ditolak oleh hakim.",
+        "page": 20,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memohon uang paksa sebesar Rp1.000.000 per hari dan putusan serta merta yang ditolak oleh hakim karena tidak relevan dan tidak memenuhi syarat.",
+        "page": 30,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait sengketa pengalihan hak atas unit apartemen di Ancol Mansion. Penggugat berdalil telah melakukan jual beli dengan Tergugat I berdasarkan akta notaris dan telah menerima unit tersebut, namun Tergugat I dan II serta Turut Tergugat tidak membantu proses pengalihan hak dan penyerahan dokumen. Turut Tergugat membantah dengan alasan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat dan pengalihan hak dilakukan tanpa persetujuan developer sesuai perjanjian awal. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam akta jual beli. Hakim juga menyatakan akta jual beli sah, Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses pengalihan hak, namun menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait sengketa pengalihan hak atas unit apartemen di Ancol Mansion. Penggugat berdalil telah melakukan jual beli dengan Tergugat I berdasarkan akta notaris dan telah menerima unit tersebut, namun Tergugat I dan II serta Turut Tergugat tidak membantu proses pengalihan hak dan penyerahan dokumen. Turut Tergugat membantah dengan alasan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat dan pengalihan hak dilakukan tanpa persetujuan developer sesuai perjanjian awal. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam akta jual beli. Hakim juga menyatakan akta jual beli sah, Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses pengalihan hak, namun menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengikatan jual beli terhadap satu unit apartemen kepada Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan notaris.",
+        "page": 25,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas unit apartemen tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Ancol Mansion No. 717/PO-CAM/SAD-PPJB/12 tanggal 21 Maret 2012 dengan developer yang telah lunas dibayar.",
+        "page": 25,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah menerima penyerahan unit apartemen dan membayar iuran pembentukan perhimpunan pemilik serta pajak bumi dan bangunan atas unit tersebut.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat tidak bersedia melakukan proses pengalihan hak karena dalam akta jual beli tidak terdapat izin tertulis dari Turut Tergugat.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I agar membantu proses jual beli dan peralihan hak, namun tidak ada tanggapan.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, gugatan kurang pihak, obscuur libel, dan gugatan prematur yang semuanya ditolak oleh hakim.",
+        "page": 20,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memohon uang paksa sebesar Rp1.000.000 per hari dan putusan serta merta yang ditolak oleh hakim karena tidak relevan dan tidak memenuhi syarat.",
+        "page": 30,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar dan terima unit apartemen, tapi penjual dan pengembang tidak mau bantu proses pengalihan hak, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 39118,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1154 KUHPerdata",
+      "Pasal 1178 KUHPerdata",
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1340 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1154 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1154: Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1178 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1178: Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barangbarang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1154 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur larangan bagi kreditur untuk mengambil alih barang gadai secara langsung (pactum commissorium). Isu dalam pertanyaan adalah wanprestasi penjual/pengembang dalam proses pengalihan hak atas apartemen, bukan sengketa gadai atau pengambilan alih barang jaminan secara sepihak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1178 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur larangan perjanjian hipotek yang memberikan kuasa kepada kreditur untuk menjadikan barang hipotek sebagai miliknya (pactum commissorium). Hal ini tidak relevan dengan sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli apartemen dan pengalihan hak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang kapan debitur dinyatakan lalai (wanprestasi). Dalam pertanyaan, penjual/pengembang tidak mau membantu proses pengalihan hak setelah pembayaran lunas. Untuk menuntut wanprestasi, perlu ditegakkan status 'lalai' debitur, yang biasanya dilakukan melalui somasi atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri. Putusan juga menguji unsur lalai ini sebagai dasar wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) karena tak dipenuhinya perikatan. Dalam pertanyaan, pembeli yang sudah bayar namun tidak dibantu prosesnya berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi akibat ketidakpatuhan penjual/pengembang. Putusan mengutip pasal ini untuk menentukan akibat wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan mengimplikasikan adanya perjanjian jual beli yang sah (sudah bayar dan terima unit). Putusan menguji sah tidaknya Akta PPJB berdasarkan syarat-syarat dalam pasal ini sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak sebelum membahas wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip 'pacta sunt servanda', bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Ini adalah dasar utama bahwa penjual/pengembang wajib melaksanakan kewajibannya (membantu pengalihan hak) sesuai perjanjian. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar bahwa perjanjian mengikat para pihak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun relevan secara umum dalam kontrak, pertanyaan fokus pada kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut untuk melakukan pengalihan hak, bukan pada dampak terhadap pihak ketiga. Putusan tidak menjadikan ini sebagai inti sengketa substantif untuk menjawab pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' selain sebagai konteks umum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti), bukan aturan substantif yang mengatur hak/kewajiban atau akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan false."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 42216,
+    "completion_tokens": 1870
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_477_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,323 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_477_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 70,
+  "timings": {
+    "parse": 0.111,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 244.954,
+    "read": 165.458,
+    "query": 3.144,
+    "relevance": 225.216,
+    "total": 638.881
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 217551,
+    "marked_chars": 218172
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\nHalaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 67\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;\n3.\nMenyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan\nterhadap Kapal Keruk merk IMS, Tipe 7012 HP Versi Dredge milik\nTERGUGAT;\n4.\nMenyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012\ntertanggal 31 Agustus 2022 batal demi hukum;\n5.\nMenghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang sewa kapal\nkeruk kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar\nseratus juta rupiah);\n6.\nMenghukum TERGUGAT untuk mengembalikan biaya mobilisasi\nkapal keruk dari Waduk Rio Cempaka Putih menuju lokasi proyek kepada\nPENGGUGAT sebesar Rp. 40.550.00,- (empat puluh juta lima ratus lima\npuluh ribu rupiah);\n7.\nMenghukum TERGUGAT untuk mengganti Biaya sewa Excavator\nsebanyak 4 (empat) unit da"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134957,
+        "summary": "PT. Rayhan Indah Perkasa (Penggugat) menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo (Tergugat) atas wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022, di mana Tergugat menyewakan kapal keruk dengan harga Rp. 1.100.000.000,-/bulan dan menerima uang sewa serta jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,- [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal untuk pengerukan pasir di Pulau Kelapa karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik tidak bekerja baik, sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir [HAL 3-4]. Tergugat didalilkan tidak menanggapi surat keluhan Penggugat, namun setelah inspeksi tim teknis Tergugat pada 16 dan 21 Oktober 2022, dinyatakan bahwa kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek [HAL 4-5]. Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil bahwa kapal dikirim sesuai spesifikasi Pasal 2, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi yang bukan tanggung jawab Tergugat serta Penggugat juga ikut menentukan pemilihan kapal [HAL 13-22]. Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium karena adanya pihak ketiga (Ahmad Ganafi) yang menerima dana, namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian [HAL 41-42]. Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan terhadap kapal keruk milik Tergugat [HAL 40]. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa excavator/dozer, bunga, denda keterlambatan, dan uang paksa [HAL 11-12]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 84715,
+        "summary": "PT. Rayhan Indah Perkasa (Penggugat) menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo (Tergugat) atas wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022, di mana Tergugat menyewakan kapal keruk dengan harga Rp. 1.100.000.000,-/bulan dan menerima uang sewa serta jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,- [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal untuk pengerukan pasir di Pulau Kelapa karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik tidak bekerja baik, sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir [HAL 3-4]. Tergugat didalilkan tidak menanggapi surat keluhan Penggugat, namun setelah inspeksi tim teknis Tergugat pada 16 dan 21 Oktober 2022, dinyatakan bahwa kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek [HAL 4-5]. Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil bahwa kapal dikirim sesuai spesifikasi Pasal 2, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi yang bukan tanggung jawab Tergugat serta Penggugat juga ikut menentukan pemilihan kapal [HAL 13-22]. Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium karena adanya pihak ketiga (Ahmad Ganafi) yang menerima dana, namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian [HAL 41-42]. Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan terhadap kapal keruk milik Tergugat [HAL 40]. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa excavator/dozer, bunga, denda keterlambatan, dan uang paksa [HAL 11-12]. Tergugat memberikan Surat Jawaban Somasi I dan II pada 9 Januari 2023 yang menyatakan telah melaksanakan tanggung jawab, kondisi kapal baik, dan jangka waktu sewa telah terlewat [HAL 46]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat menyelesaikan proyek dengan menyewa 4 unit excavator dan 1 unit dozer selama 3 bulan dengan total biaya Rp. 1.900.000.000,- ditambah biaya mobilisasi Rp. 500.000.000,- sehingga total Rp. 1.900.000.000,- (termasuk denda keterlambatan Rp. 34.960.637,-) [HAL 46]. Saksi Achmad Ganafi Toisuta dan Abdillah serta Darmaji memperkuat dalil bahwa uji coba kapal keruk gagal karena cutter section tidak bekerja, gas/RPM tidak seimbang, dan material lokasi tidak cocok, meskipun sebelumnya kapal terlihat baik di Waduk Rio [HAL 47-48]. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena kapal keruk tidak dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Sewa, terbukti dari uji coba yang gagal dan inspeksi tim teknis Tergugat sendiri yang menyatakan ketidaksesuaian dengan medan [HAL 51-62]. Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022 dinyatakan batal demi hukum [HAL 63-64]. Tergugat dihukum mengembalikan uang sewa Rp. 1.100.000.000,- [HAL 64], biaya mobilisasi Rp. 40.550.000,- [HAL 64], biaya sewa excavator/dozer dan mobilisasi Rp. 1.900.000.000,- [HAL 65], bunga 6% per tahun dari hutang pokok Rp. 1.100.000.000,- sejak tanggal pendaftaran gugatan hingga berkekuatan hukum tetap [HAL 65-66], serta denda keterlambatan Rp. 34.960.637,- [HAL 66]. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak [HAL 66], namun Tergugat dihukum membayar seluruh kerugian poin 5-9 secara natura atau melalui lelang objek sita jaminan (kapal keruk) jika tidak dibayar tunai [HAL 66-67]. Tergugat juga diperintahkan mengembalikan Cek No. CD 364565 senilai Rp. 1.100.000.000,- [HAL 67]. Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp. 1.215.800,- [HAL 68-70]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "PT. Rayhan Indah Perkasa (Penggugat) menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo (Tergugat) atas wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022, di mana Tergugat menyewakan kapal keruk dengan harga Rp. 1.100.000.000,-/bulan dan menerima uang sewa serta jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,- [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal untuk pengerukan pasir di Pulau Kelapa karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik tidak bekerja baik, sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir [HAL 3-4]. Tergugat didalilkan tidak menanggapi surat keluhan Penggugat, namun setelah inspeksi tim teknis Tergugat pada 16 dan 21 Oktober 2022, dinyatakan bahwa kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek [HAL 4-5]. Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil bahwa kapal dikirim sesuai spesifikasi Pasal 2, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi yang bukan tanggung jawab Tergugat serta Penggugat juga ikut menentukan pemilihan kapal [HAL 13-22]. Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium karena adanya pihak ketiga (Ahmad Ganafi) yang menerima dana, namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian [HAL 41-42]. Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan terhadap kapal keruk milik Tergugat [HAL 40]. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa excavator/dozer, bunga, denda keterlambatan, dan uang paksa [HAL 11-12]. Tergugat memberikan Surat Jawaban Somasi I dan II pada 9 Januari 2023 yang menyatakan telah melaksanakan tanggung jawab, kondisi kapal baik, dan jangka waktu sewa telah terlewat [HAL 46]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat menyelesaikan proyek dengan menyewa 4 unit excavator dan 1 unit dozer selama 3 bulan dengan total biaya Rp. 1.900.000.000,- ditambah biaya mobilisasi Rp. 500.000.000,- sehingga total Rp. 1.900.000.000,- (termasuk denda keterlambatan Rp. 34.960.637,-) [HAL 46]. Saksi Achmad Ganafi Toisuta dan Abdillah serta Darmaji memperkuat dalil bahwa uji coba kapal keruk gagal karena cutter section tidak bekerja, gas/RPM tidak seimbang, dan material lokasi tidak cocok, meskipun sebelumnya kapal terlihat baik di Waduk Rio [HAL 47-48]. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena kapal keruk tidak dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Sewa, terbukti dari uji coba yang gagal dan inspeksi tim teknis Tergugat sendiri yang menyatakan ketidaksesuaian dengan medan [HAL 51-62]. Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022 dinyatakan batal demi hukum [HAL 63-64]. Tergugat dihukum mengembalikan uang sewa Rp. 1.100.000.000,- [HAL 64], biaya mobilisasi Rp. 40.550.000,- [HAL 64], biaya sewa excavator/dozer dan mobilisasi Rp. 1.900.000.000,- [HAL 65], bunga 6% per tahun dari hutang pokok Rp. 1.100.000.000,- sejak tanggal pendaftaran gugatan hingga berkekuatan hukum tetap [HAL 65-66], serta denda keterlambatan Rp. 34.960.637,- [HAL 66]. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak [HAL 66], namun Tergugat dihukum membayar seluruh kerugian poin 5-9 secara natura atau melalui lelang objek sita jaminan (kapal keruk) jika tidak dibayar tunai [HAL 66-67]. Tergugat juga diperintahkan mengembalikan Cek No. CD 364565 senilai Rp. 1.100.000.000,- [HAL 67]. Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp. 1.215.800,- [HAL 68-70]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 3527,
+    "frame": "PT. Rayhan Indah Perkasa menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo atas wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal keruk karena alat tidak berfungsi optimal. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang sewa, ganti rugi, dan biaya terkait. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan perjanjian batal demi hukum dan memerintahkan pengembalian dana serta ganti rugi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 pada 31 Agustus 2022 dengan harga sewa Rp. 1.100.000.000,- per bulan dan jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik rusak sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tim teknis Tergugat melakukan inspeksi pada 16 dan 21 Oktober 2022 dan menyatakan kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil kapal dikirim sesuai spesifikasi, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi serta Penggugat ikut menentukan pemilihan kapal.",
+        "page": 13,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium yang diajukan Tergugat karena menyangkut materi pokok perkara.",
+        "page": 41,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyelesaikan proyek dengan menyewa 4 unit excavator dan 1 unit dozer selama 3 bulan dengan total biaya Rp. 1.900.000.000,- ditambah biaya mobilisasi Rp. 500.000.000,-.",
+        "page": 46,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Achmad Ganafi Toisuta, Abdillah, dan Darmaji memperkuat dalil bahwa uji coba kapal keruk gagal karena cutter section tidak bekerja dan material lokasi tidak cocok.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat melakukan wanprestasi karena kapal keruk tidak dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai perjanjian, terbukti dari uji coba gagal dan hasil inspeksi tim teknis Tergugat sendiri.",
+        "page": 51,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022 dinyatakan batal demi hukum.",
+        "page": 63,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak oleh Majelis Hakim.",
+        "page": 66,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. Rayhan Indah Perkasa menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo atas wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal keruk IMS Dredger 7012. Penggugat berdalil alat tidak berfungsi optimal akibat kerusakan teknis dan ketidakcocokan dengan medan, sementara Tergugat membantah dengan alasan kondisi alat baik dan kegagalan disebabkan oleh material lokasi serta peran Penggugat dalam pemilihan kapal. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan fakta bahwa uji coba kapal gagal serta hasil inspeksi tim teknis Tergugat sendiri menunjukkan ketidaksesuaian alat dengan medan. Hakim menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak menyediakan alat dalam keadaan baik dan siap pakai, sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Tergugat dihukum mengembalikan uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa alat pengganti, bunga, dan denda keterlambatan, serta mengembalikan cek jaminan, dengan pembayaran dapat dilakukan secara natura atau melalui lelang objek sita jaminan. Tuntutan uang paksa ditolak."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. Rayhan Indah Perkasa menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo atas wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal keruk IMS Dredger 7012. Penggugat berdalil alat tidak berfungsi optimal akibat kerusakan teknis dan ketidakcocokan dengan medan, sementara Tergugat membantah dengan alasan kondisi alat baik dan kegagalan disebabkan oleh material lokasi serta peran Penggugat dalam pemilihan kapal. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan fakta bahwa uji coba kapal gagal serta hasil inspeksi tim teknis Tergugat sendiri menunjukkan ketidaksesuaian alat dengan medan. Hakim menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak menyediakan alat dalam keadaan baik dan siap pakai, sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Tergugat dihukum mengembalikan uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa alat pengganti, bunga, dan denda keterlambatan, serta mengembalikan cek jaminan, dengan pembayaran dapat dilakukan secara natura atau melalui lelang objek sita jaminan. Tuntutan uang paksa ditolak.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 pada 31 Agustus 2022 dengan harga sewa Rp. 1.100.000.000,- per bulan dan jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik rusak sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tim teknis Tergugat melakukan inspeksi pada 16 dan 21 Oktober 2022 dan menyatakan kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil kapal dikirim sesuai spesifikasi, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi serta Penggugat ikut menentukan pemilihan kapal.",
+        "page": 13,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium yang diajukan Tergugat karena menyangkut materi pokok perkara.",
+        "page": 41,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyelesaikan proyek dengan menyewa 4 unit excavator dan 1 unit dozer selama 3 bulan dengan total biaya Rp. 1.900.000.000,- ditambah biaya mobilisasi Rp. 500.000.000,-.",
+        "page": 46,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Achmad Ganafi Toisuta, Abdillah, dan Darmaji memperkuat dalil bahwa uji coba kapal keruk gagal karena cutter section tidak bekerja dan material lokasi tidak cocok.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat melakukan wanprestasi karena kapal keruk tidak dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai perjanjian, terbukti dari uji coba gagal dan hasil inspeksi tim teknis Tergugat sendiri.",
+        "page": 51,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022 dinyatakan batal demi hukum.",
+        "page": 63,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak oleh Majelis Hakim.",
+        "page": 66,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar sewa kapal keruk mahal, tapi alatnya rusak dan tidak cocok dengan lokasi kerja, apakah saya bisa minta uang sewa saya dikembalikan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 94083,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1234 KUHPerdata",
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1239 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1267 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1341 KUHPerdata",
+      "Pasal 1352 KUHPerdata",
+      "Pasal 1380 KUHPerdata",
+      "Pasal 1446 KUHPerdata",
+      "Pasal 1452 KUHPerdata",
+      "Pasal 1548 KUHPerdata",
+      "Pasal 1869 KUHPerdata",
+      "Pasal 1874 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1341: Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1352: Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undangundang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1380: Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1446 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1446: Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1452: Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1548: Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1869 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1869: Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1874: Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang pengembalian uang sewa akibat alat rusak, pasal ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi bahwa kewajiban Tergugat adalah 'memberi sesuatu' (kapal keruk yang berfungsi) dan 'berbuat sesuatu' (menyewakan). Kegagalan memenuhi kewajiban ini memicu isu wanprestasi yang menjadi inti pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalai (verzuim) yang terjadi karena surat perintah atau lewatnya waktu. Meskipun lalai adalah unsur dalam wanprestasi, pertanyaan awam berfokus pada hak meminta pengembalian uang akibat alat tidak berfungsi (substansi prestasi), bukan pada prosedur atau syarat teknis pemanggilan lalai. Dalam putusan, dasar pengabulan gugatan lebih kuat pada ketidakmampuan prestasi (wanprestasi) daripada sekadar status lalai prosedural."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini relevan secara substantif karena pertanyaan menanyakan apakah uang sewa bisa dikembalikan. Pengembalian uang sewa dalam konteks ini merupakan bentuk restitusi atau penggantian kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kapan kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga mulai berlaku (saat debitur lalai). Dalam putusan, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1243 jo. Pasal 1267 sebagai dasar gugatan wanprestasi. Pasal ini menghubungkan fakta alat tidak berfungsi dengan hak Penggugat untuk menuntut ganti rugi/pengembalian dana."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini memberikan pilihan hukum bagi pihak yang dirugikan: memaksa pemenuhan atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya/kerugian. Ini sangat relevan dengan pertanyaan 'bisakah saya minta uang sewa dikembalikan?', karena pengembalian uang sewa biasanya dikaitkan dengan pembatalan perjanjian (resolutie) akibat wanprestasi, yang diatur dalam pasal ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk memastikan perjanjian sewa sah mengikat sebelum membahas wanprestasi. Jika perjanjian tidak sah, maka dasar tuntutan pengembalian uang berubah. Namun, karena perjanjian dianggap sah, pasal ini menjadi prasyarat hukum yang menopang analisis wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian sewa mengikat Tergugat untuk menyediakan alat yang baik. Pelanggaran terhadap prinsip ini (alat rusak) menjadi dasar utama mengapa Tergugat harus bertanggung jawab."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang tindakan curang debitur yang merugikan kreditur (actio pauliana). Isu ini sama sekali tidak muncul dalam fakta perkara atau pertanyaan awam. Pertanyaan hanya berkaitan dengan prestasi yang tidak sesuai (alat rusak), bukan tindakan debitur untuk menghindari pembayaran utang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perikatan yang lahir karena undang-undang (di luar perjanjian). Perkara ini jelas berbasis pada perjanjian sewa menyewa, bukan perikatan undang-undang. Jadi, pasal ini tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan tentang hak dalam perjanjian sewa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa untuk tuntutan penghinaan. Isu penghinaan atau daluwarsa tidak relevan dengan pertanyaan sengketa perdata mengenai pengembalian uang sewa akibat alat rusak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1446 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kebelumdewasaan atau pengampuan. Fakta perkara tidak melibatkan pihak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan. Jadi, pasal ini tidak relevan dengan isu wanprestasi atau pengembalian uang sewa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat pembatalan perjanjian karena paksaan, penyesatan, atau penipuan. Dalam putusan, pembatalan perjanjian didasarkan pada wanprestasi (ingkar janji), bukan karena cacat kehendak seperti penipuan atau paksaan. Meskipun putusan menyatakan batal demi hukum, dasar hukumnya adalah wanprestasi, bukan pasal ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mendefinisikan sewa menyewa. Ini relevan karena pertanyaan spesifik mengenai 'sewa kapal keruk'. Pasal ini menetapkan hak Penggugat untuk mendapatkan 'kenikmatan' (penggunaan) barang tersebut. Jika barang rusak dan tidak bisa digunakan, maka esensi dari Pasal 1548 tidak terpenuhi, sehingga mendukung tuntutan pengembalian harga sewa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1869 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian tulisan di bawah tangan. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti), bukan aturan substantif yang menentukan hak atau kewajiban pengembalian uang sewa. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan false."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini juga mengatur definisi dan kekuatan pembuktian tulisan di bawah tangan. Sama seperti Pasal 1869, ini bersifat prosedural/substantif pembuktian, bukan jawaban substantif atas hak pengembalian uang sewa akibat wanprestasi."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1234 KUHPerdata",
+      "Pasal 1239 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1267 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1548 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 91053,
+    "completion_tokens": 4163
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_479_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,228 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_479_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 23,
+  "timings": {
+    "parse": 0.041,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 179.162,
+    "query": 2.301,
+    "relevance": 193.173,
+    "total": 374.677
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 70844,
+    "marked_chars": 71042
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat telah lalai/ingkar janji/wanprestasi terhadap\nPerjanjian Hutang Piutang tanggal 1 Februari 2021;\n3.\nMenghukum Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang sebesar\nRp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada Penggugat;\n4.\nMenghukum Turut Terguggat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan\nTurut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini\nditaksir sejumlah Rp.451.200,- (empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus\nrupiah);\n6.\nMenolak gugatan untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh\nkami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sofya Marlianti\nTambunan, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 18\nJuli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H.,\nsebagai Hakim Ketua, \nDian Erdianto, S.H., M.H., dan Slamet\nWidodo, S.H., M.H., para Hakim Anggota  tersebut, Yeti Sulistiati, S.H., sebagai\nPanitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh\nHalaman 22 dari  23 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih di"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 71042,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat I-IV [NAMA_ORANG] atas wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tanggal 1 Februari 2021. Inti sengketa adalah ketidakpatuhan Tergugat mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp3.300.000.000,- beserta bunga setelah jatuh tempo pada 1 Agustus 2021. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum pembayaran pokok utang, bunga, kerugian, serta meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 1 Februari 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan pinjaman dana tunai sebesar Rp3.000.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan perjanjian tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat bahwa pinjaman harus dikembalikan beserta bunga 10% dalam jangka waktu 6 bulan, jatuh tempo pada 1 Agustus 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak mengembalikan dana pinjaman beserta bunga pada tanggal jatuh tempo 1 Agustus 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 4 Juli 2023 dan 10 Juli 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengakui kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp3.300.000.000,- namun menyatakan kondisi finansialnya tidak stabil sehingga tidak dapat membayar sekaligus.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar Rp1.200.000.000,- akibat kelalaian selama 23 bulan sejak jatuh tempo.",
+        "page": 5,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran kerugian sebesar Rp1.200.000.000,- akibat kelalaian selama 23 bulan sejak jatuh tempo.",
+        "page": 5,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memohon meletakkan sita jaminan atas dua bidang tanah milik Tergugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I hingga IV merupakan ahli waris dari Tergugat.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Februari 2021, di mana Tergugat menerima pinjaman tunai sebesar Rp3.000.000.000,- dengan kewajiban mengembalikan pokok dan bunga 10% sebesar Rp3.300.000.000,- pada 1 Agustus 2021. Tergugat tidak melakukan pembayaran pada jatuh tempo dan mengakui kelalaiannya, namun beralasan kondisi finansialnya tidak stabil sehingga menolak pembayaran sekaligus. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya membayar pokok utang sebesar Rp3.300.000.000,- kepada Penggugat serta menghukum Turut Tergugat I-IV sebagai ahli waris untuk tunduk pada putusan. Gugatan Penggugat untuk pembayaran bunga, kerugian, dan meletakkan sita jaminan ditolak karena tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Februari 2021, di mana Tergugat menerima pinjaman tunai sebesar Rp3.000.000.000,- dengan kewajiban mengembalikan pokok dan bunga 10% sebesar Rp3.300.000.000,- pada 1 Agustus 2021. Tergugat tidak melakukan pembayaran pada jatuh tempo dan mengakui kelalaiannya, namun beralasan kondisi finansialnya tidak stabil sehingga menolak pembayaran sekaligus. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya membayar pokok utang sebesar Rp3.300.000.000,- kepada Penggugat serta menghukum Turut Tergugat I-IV sebagai ahli waris untuk tunduk pada putusan. Gugatan Penggugat untuk pembayaran bunga, kerugian, dan meletakkan sita jaminan ditolak karena tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 1 Februari 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan pinjaman dana tunai sebesar Rp3.000.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan perjanjian tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat bahwa pinjaman harus dikembalikan beserta bunga 10% dalam jangka waktu 6 bulan, jatuh tempo pada 1 Agustus 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak mengembalikan dana pinjaman beserta bunga pada tanggal jatuh tempo 1 Agustus 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 4 Juli 2023 dan 10 Juli 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengakui kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp3.300.000.000,- namun menyatakan kondisi finansialnya tidak stabil sehingga tidak dapat membayar sekaligus.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar Rp1.200.000.000,- akibat kelalaian selama 23 bulan sejak jatuh tempo.",
+        "page": 5,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran kerugian sebesar Rp1.200.000.000,- akibat kelalaian selama 23 bulan sejak jatuh tempo.",
+        "page": 5,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memohon meletakkan sita jaminan atas dua bidang tanah milik Tergugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I hingga IV merupakan ahli waris dari Tergugat.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke teman dengan janji bayar dalam 6 bulan, tapi dia telat bayar dan bilang tidak bisa bayar sekaligus, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 20964,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1246 KUHPerdata",
+      "Pasal 1250 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1340 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (wanprestasi) akibat lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, debitur telat bayar setelah 6 bulan, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai dan melakukan wanprestasi, yang merupakan inti dari masalah yang diajukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Ini menjawab pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' dengan memberikan dasar hukum untuk menuntut pembayaran pokok, bunga, atau ganti rugi akibat keterlambatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur komponen ganti rugi (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Meskipun berkaitan dengan wanprestasi, dalam konteks pertanyaan awam tentang pinjaman uang dengan jatuh tempo jelas, Pasal 1243 dan 1250 lebih langsung mengatur mekanisme tuntutan pembayaran bunga/kewajiban akibat keterlambatan. Pasal 1246 lebih bersifat umum tentang cakupan ganti rugi dan tidak secara spesifik mengatur hak kreditur dalam kasus wanprestasi pembayaran uang tunai seperti pada pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang bunga hukum (legal interest) dalam perikatan pembayaran uang. Meskipun relevan secara substantif untuk menghitung bunga, pertanyaan awam lebih luas mengenai tindakan hukum akibat wanprestasi secara umum. Namun, berdasarkan instruksi untuk menilai relevansi substantif, pasal ini mengatur hak kreditur atas bunga akibat keterlambatan. Namun, dibandingkan Pasal 1238 dan 1243 yang menjadi dasar utama tuntutan wanprestasi, Pasal 1250 lebih spesifik pada perhitungan bunga. Dalam banyak kasus sederhana, Pasal 1243 sudah mencakup kewajiban ganti rugi. Jika harus memilih, Pasal 1250 relevan untuk aspek bunga, tetapi seringkali dianggap sebagai detail teknis dari Pasal 1243. Namun, melihat teks resmi, Pasal 1250 mengatur hak menuntut bunga tanpa perlu membuktikan kerugian. Ini sangat relevan untuk pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' terkait tuntutan uang. *Koreksi*: Instruksi meminta menilai relevansi substantif. Pasal 1250 sangat relevan karena menjawab bagaimana menuntut bunga akibat keterlambatan. Namun, dalam corpus putusan yang diberikan, Hakim merujuk pada Pasal 1243 untuk kerugian/bunga, bukan 1250 secara eksplisit sebagai dasar utama penolakan/pengabulan bunga tambahan di luar perjanjian. Tapi secara hukum, 1250 adalah dasar hukum bunga hukum. Mari kita lihat lagi. Pertanyaan: 'apa yang harus saya lakukan?'. Jawaban hukumnya: Tuntut berdasarkan Pasal 1238 (lalai) dan 1243 (ganti rugi). Pasal 1250 adalah aturan khusus tentang bunga. Apakah relevan? Ya. Tapi apakah lebih spesifik dari 1243? Ya. Namun, dalam konteks pertanyaan awam, 1238 dan 1243 adalah 'inti' wanprestasi. 1250 adalah 'detail' bunga. Saya akan tetapkan false jika dianggap terlalu teknis/spesifik dibandingkan dasar wanprestasi itu sendiri, atau true jika dianggap bagian dari akibat hukum. Dalam corpus, Pasal 1243 digunakan untuk kerugian. Pasal 1250 tidak dikutip dalam pertimbangan utama untuk dasar tuntutan, melainkan Pasal 1243. Jadi, 1250 kurang relevan sebagai dasar utama alasan hakim dalam kasus ini dibanding 1238/1243. Saya akan tetapkan false karena dalam konteks putusan ini, dasar tuntutan kerugian/bunga didasarkan pada 1243, bukan 1250 (karena ada perjanjian bunga)."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang). Ini adalah dasar fundamental bahwa perjanjian hutang piutang yang dibuat harus dipatuhi. Ini menjawab pertanyaan dengan menegaskan bahwa janji bayar dalam 6 bulan tersebut mengikat secara hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur efek relatif perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat). Dalam pertanyaan, sengketa hanya terjadi antara pemberi pinjaman dan peminjam (pihak yang membuat perjanjian). Tidak ada isu pihak ketiga yang terlibat atau disengketakan, sehingga pasal ini tidak substantif untuk menjawab masalah wanprestasi antara dua pihak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli vs salinan. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti), bukan aturan substantif tentang hak/kewajiban dalam wanprestasi. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan false."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 28811,
+    "completion_tokens": 2259
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_484_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_484_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 26,
+  "timings": {
+    "parse": 0.041,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 128.167,
+    "query": 2.329,
+    "relevance": 45.918,
+    "total": 176.456
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 78504,
+    "marked_chars": 78729
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsekarang ditaksir sejumlah Rp185.400.- (seratus delapan puluh lima ribu\nempat ratus rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025\noleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono,\nHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nS.H., M.H dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 07 Januari 2025,\nputusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari\nRabu, tanggal 2"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 78729,
+    "frame": "Penggugat [ROTUA ROSMAWARNI NAIBAHO] menggugat Tergugat [WALTER NAIBAHO] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penetapan Tergugat sebagai wali pengampu adik mereka, [JHONLER NAIBAHO]. Penggugat meminta pengadilan menyatakan penetapan tersebut batal demi hukum dan Tergugat membayar kerugian serta biaya perkara.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat memohon pengampuan terhadap [JHONLER NAIBAHO] di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Tergugat sebagai wali pengampu [JHONLER NAIBAHO].",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penetapan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saudara kandung lainnya.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang karena domisili [JHONLER NAIBAHO] berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan alasan menjalankan tanggung jawab sesuai hukum adat Batak sebagai anak tertua laki-laki.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa upaya hukum terhadap Penetapan perkara pengampuan adalah melalui Kasasi, bukan gugatan perdata baru.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menolak gugatan Penggugat karena petitum untuk menyatakan batal penetapan pengampuan tidak dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [ROTUA ROSMAWARNI NAIBAHO] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [WALTER NAIBAHO] karena Tergugat memohon dan ditetapkan sebagai wali pengampu bagi adik mereka, [JHONLER NAIBAHO], tanpa persetujuan saudara kandung lainnya. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan meminta pengadilan menyatakan penetapan pengampuan tersebut batal demi hukum serta menuntut ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena menetapkan bahwa keberatan terhadap Penetapan perkara pengampuan yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir harus ditangani melalui upaya hukum Kasasi, bukan melalui pengajuan gugatan perdata baru atas dasar perbuatan melawan hukum."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [ROTUA ROSMAWARNI NAIBAHO] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [WALTER NAIBAHO] karena Tergugat memohon dan ditetapkan sebagai wali pengampu bagi adik mereka, [JHONLER NAIBAHO], tanpa persetujuan saudara kandung lainnya. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan meminta pengadilan menyatakan penetapan pengampuan tersebut batal demi hukum serta menuntut ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena menetapkan bahwa keberatan terhadap Penetapan perkara pengampuan yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir harus ditangani melalui upaya hukum Kasasi, bukan melalui pengajuan gugatan perdata baru atas dasar perbuatan melawan hukum.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat memohon pengampuan terhadap [JHONLER NAIBAHO] di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Tergugat sebagai wali pengampu [JHONLER NAIBAHO].",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penetapan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saudara kandung lainnya.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang karena domisili [JHONLER NAIBAHO] berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan alasan menjalankan tanggung jawab sesuai hukum adat Batak sebagai anak tertua laki-laki.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa upaya hukum terhadap Penetapan perkara pengampuan adalah melalui Kasasi, bukan gugatan perdata baru.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menolak gugatan Penggugat karena petitum untuk menyatakan batal penetapan pengampuan tidak dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya tidak setuju adik saya ditunjuk jadi wali pengampu oleh kakak saya tanpa izin saya, apakah saya bisa gugat dia?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 13928,
+    "candidates": [
+      "Pasal 436 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tata cara administratif dan yurisdiksi pengadilan untuk mengajukan permohonan pengampuan (prosedural formil). Pertanyaan awam menanyakan hak substantif untuk menggugat kakak atas perbuatan melawan hukum. Dalam putusan, gugatan batal demi hukum atas penetapan pengampu ditolak karena harus melalui jalur kasasi, bukan gugatan perdata biasa. Pasal 436 tidak mengatur unsur perbuatan melawan hukum, hak ganti rugi, atau dasar hukum untuk menentang penunjukan wali pengampu oleh saudara, sehingga tidak menjawab inti sengketa substantif pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan apakah ia bisa menggugat kakak karena tindakan tanpa izin. Putusan secara eksplisit memeriksa dalil 'Perbuatan Melawan Hukum' yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat (kakak) yang memohon pengampuan tanpa persetujuan saudaranya. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan prosedural (batal demi hukumnya penetapan pengadilan), Pasal 1365 adalah kerangka hukum utama yang digunakan untuk menilai apakah tindakan kakak tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum dan kerugian yang menjadi inti pertanyaan 'apakah saya bisa gugat dia'."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 27224,
+    "completion_tokens": 1044
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_485_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,190 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_485_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 42,
+  "timings": {
+    "parse": 0.068,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 145.613,
+    "query": 11.811,
+    "relevance": 92.373,
+    "total": 249.864
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 131395,
+    "marked_chars": 131764
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI : \n1.\nMenolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga\nsaat ini ditaksir sebesar Rp.1.204.000,00,-(satu juta dua ratus empat ribu\nrupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh\nKami,  Slamet Widodo, S.H, M.H  sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H. dan\nEdi Junaedi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang\nditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 27 Desember 2023, putusan\ntersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim\nAnggota  tersebut, dibantu Albert Costan Immanuel Simamora, S.H.., M.H.\nPanitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Para\nTergugat secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara\nPengadilan Negeri Jakarta Utara; \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmai"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 131764,
+    "frame": "Penggugat (tiga anak kandung) menggugat Tergugat (dua anak kandung lainnya) atas sengketa pembagian harta warisan dari kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah akta keterangan waris, menetapkan status ahli waris, dan memerintahkan pembagian harta peninggalan secara transparan atau pelelangan jika tidak dapat dibagi secara fisik. Gugatan ini ditolak oleh hakim karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya, khususnya terkait keabsahan akta keterangan waris yang dianggap memiliki cacat formal akibat tidak mencantumkan seluruh ahli waris.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya Akta Keterangan Waris Nomor 01/N/S/KHW/I/2022 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, S.H. pada tanggal 7 Januari 2022 yang hanya mencantumkan lima orang ahli waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah bahwa mereka tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Keterangan Waris maupun Akta Pernyataan Ahli Waris yang menjadi dasar gugatan.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan adanya ahli waris lain yang tidak dilibatkan dalam akta tersebut, termasuk anak dari istri kedua pewaris.",
+        "page": 19,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa akta keterangan waris dan akta pernyataan ahli waris yang diajukan Penggugat memiliki cacat formal karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang sah.",
+        "page": 40,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai pembagian harta warisan.",
+        "page": 41,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai pembagian harta warisan dari Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo antara lima orang anak kandung mereka. Penggugat mengajukan gugatan untuk membagi harta peninggalan yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor 01/N/S/KHW/I/2022. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan tidak pernah menandatangani akta tersebut dan mendalilkan adanya ahli waris lain yang tidak tercantum dalam akta. Setelah pemeriksaan bukti dan saksi, Majelis Hakim menetapkan bahwa akta keterangan waris yang dijadikan dasar gugatan memiliki cacat formal karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, Penggugat dinyatakan gagal membuktikan dalilnya, dan gugatan ditolak seluruhnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai pembagian harta warisan dari Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo antara lima orang anak kandung mereka. Penggugat mengajukan gugatan untuk membagi harta peninggalan yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor 01/N/S/KHW/I/2022. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan tidak pernah menandatangani akta tersebut dan mendalilkan adanya ahli waris lain yang tidak tercantum dalam akta. Setelah pemeriksaan bukti dan saksi, Majelis Hakim menetapkan bahwa akta keterangan waris yang dijadikan dasar gugatan memiliki cacat formal karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, Penggugat dinyatakan gagal membuktikan dalilnya, dan gugatan ditolak seluruhnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya Akta Keterangan Waris Nomor 01/N/S/KHW/I/2022 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, S.H. pada tanggal 7 Januari 2022 yang hanya mencantumkan lima orang ahli waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah bahwa mereka tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Keterangan Waris maupun Akta Pernyataan Ahli Waris yang menjadi dasar gugatan.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan adanya ahli waris lain yang tidak dilibatkan dalam akta tersebut, termasuk anak dari istri kedua pewaris.",
+        "page": 19,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa akta keterangan waris dan akta pernyataan ahli waris yang diajukan Penggugat memiliki cacat formal karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang sah.",
+        "page": 40,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai pembagian harta warisan.",
+        "page": 41,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya dan saudara saya anak dari orang tua yang sudah meninggal dan punya harta yang belum dibagi, tapi akta waris yang saya pakai ditolak hakim karena tidak lengkap, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 24984,
+    "candidates": [
+      "Pasal 830 KUHPerdata",
+      "Pasal 832 KUHPerdata",
+      "Pasal 834 KUHPerdata",
+      "Pasal 852 KUHPerdata",
+      "Pasal 1066 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam"
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1066 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1066: Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama terjadinya pewarisan, yaitu kematian. Dalam pertanyaan, fakta pemicu adalah kematian orang tua yang meninggalkan harta. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa pewarisan telah berlangsung karena kematian, sehingga menjadi kerangka dasar untuk menentukan hak waris sebelum membahas pembagian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (keluarga sedarah, suami/istri). Dalam pertanyaan, status 'anak dari orang tua yang sudah meninggal' adalah isu substantif untuk menentukan siapa yang berhak atas harta. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah, yang menjadi dasar penentuan subjek hukum dalam sengketa waris."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperoleh warisannya dari pihak yang menguasai harta. Dalam pertanyaan, pengguna bertanya apa yang harus dilakukan karena harta belum dibagi; pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk mengajukan gugatan pembagian waris (vordering tot deling) atau klaim terhadap penguasa harta, yang merupakan solusi hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak waris anak-anak dan cara pembagian (kepala demi kepala atau pancang demi pancang). Dalam pertanyaan, isu 'harta yang belum dibagi' dan status sebagai 'anak' memerlukan rujukan pada pasal ini untuk menentukan hak masing-masing ahli waris. Putusan mengutip pasal ini untuk menjelaskan bahwa seluruh harta menjadi hak para ahli waris sesuai dengan ketentuan pembagian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1066 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak setiap ahli waris untuk menuntut pemisahan (pembagian) harta warisan kapan saja. Dalam pertanyaan, masalah utamanya adalah harta belum dibagi; pasal ini memberikan dasar hukum bahwa pemisahan harta warisan dapat dituntut sewaktu-waktu, sehingga menjadi jawaban substantif mengenai hak pengguna untuk memaksa pembagian harta meskipun akta waris bermasalah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta (bukti surat). Meskipun putusan mengutip pasal ini dalam konteks penilaian bukti, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif untuk masalah 'apa yang harus dilakukan' terkait hak pembagian waris. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan false karena bukan jawaban substantif atas sengketa hak waris."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 830 KUHPerdata",
+      "Pasal 832 KUHPerdata",
+      "Pasal 834 KUHPerdata",
+      "Pasal 852 KUHPerdata",
+      "Pasal 1066 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 49431,
+    "completion_tokens": 1580
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_48_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,147 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_48_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 15,
+  "timings": {
+    "parse": 0.028,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 137.712,
+    "query": 7.51,
+    "relevance": 36.123,
+    "total": 181.374
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 44233,
+    "marked_chars": 44359
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 44359,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin penjualan harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sengketa ini berkaitan dengan status perwalian atas anak di bawah umur dan izin untuk menjual bagian tanah warisan yang menjadi hak anak tersebut. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk menjual bagian tanah tersebut serta menerima uang hasil penjualan langsung.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah istri dari ANDI CHANDRA STEPHANUS yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2013.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2006 dan saat ini berusia 17 tahun atau masih di bawah umur.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "EUGELIAN MEGHAN CHANDRA adalah pemilik 3/12 bagian atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan seluas 90M2 beserta bangunan di Perumahan Taman Semanan Indah, Jakarta Barat, yang diperoleh melalui warisan dari neneknya HELENA SUSANTI KRISTIAWAN.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama enam orang, termasuk EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk bagian 3/12, FERONIKA STEPHANUS, HENDRY STEPHANUS, EVAN HANSABIAN, EGAN DWI PUTRA HANSABIAN, dan EDGARD HANSABIAN.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para ahli waris lainnya, termasuk FERONIKA STEPHANUS dan HENDRY STEPHANUS, bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kelangsungan usaha mereka.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur tersebut.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta agar uang bagian EUGELIAN MEGHAN CHANDRA dari hasil penjualan diserahkan langsung kepadanya melalui transfer ke rekening atas nama Pemohon, tanpa dititipkan kepada ahli waris lain atau menunggu anak tersebut dewasa.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, ibu kandung dari seorang anak perempuan yang masih di bawah umur, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin menjual bagian tanah warisan yang menjadi hak anaknya. Anak Pemohon memiliki 3/12 bagian atas tanah Hak Guna Bangunan di Jakarta Barat yang merupakan warisan dari neneknya, di mana bagian tersebut dititipkan kepada saudara-saudara ayah anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur. Para ahli waris lainnya sepakat untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan usaha dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Pemohon sebagai wali atas anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian tanah tersebut, dengan ketentuan uang hasil penjualan diserahkan langsung kepada anak Pemohon melalui rekening Pemohon tanpa dititipkan kepada ahli waris lain."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, ibu kandung dari seorang anak perempuan yang masih di bawah umur, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin menjual bagian tanah warisan yang menjadi hak anaknya. Anak Pemohon memiliki 3/12 bagian atas tanah Hak Guna Bangunan di Jakarta Barat yang merupakan warisan dari neneknya, di mana bagian tersebut dititipkan kepada saudara-saudara ayah anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur. Para ahli waris lainnya sepakat untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan usaha dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Pemohon sebagai wali atas anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian tanah tersebut, dengan ketentuan uang hasil penjualan diserahkan langsung kepada anak Pemohon melalui rekening Pemohon tanpa dititipkan kepada ahli waris lain.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah istri dari ANDI CHANDRA STEPHANUS yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2013.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2006 dan saat ini berusia 17 tahun atau masih di bawah umur.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "EUGELIAN MEGHAN CHANDRA adalah pemilik 3/12 bagian atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan seluas 90M2 beserta bangunan di Perumahan Taman Semanan Indah, Jakarta Barat, yang diperoleh melalui warisan dari neneknya HELENA SUSANTI KRISTIAWAN.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama enam orang, termasuk EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk bagian 3/12, FERONIKA STEPHANUS, HENDRY STEPHANUS, EVAN HANSABIAN, EGAN DWI PUTRA HANSABIAN, dan EDGARD HANSABIAN.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para ahli waris lainnya, termasuk FERONIKA STEPHANUS dan HENDRY STEPHANUS, bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kelangsungan usaha mereka.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur tersebut.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta agar uang bagian EUGELIAN MEGHAN CHANDRA dari hasil penjualan diserahkan langsung kepadanya melalui transfer ke rekening atas nama Pemohon, tanpa dititipkan kepada ahli waris lain atau menunggu anak tersebut dewasa.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan milik anak saya yang masih kecil, tapi sertifikatnya masih atas nama banyak orang, boleh ya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 44233,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 345 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (di bawah umur). Dalam pertanyaan, subjek yang akan menjual tanah adalah 'anak saya yang masih kecil'. Penentuan apakah anak tersebut memerlukan perwalian atau izin pengadilan untuk menjual harta tetap bergantung pada apakah ia memenuhi kriteria 'belum dewasa' menurut Pasal 330 (belum genap 21 tahun dan belum kawin). Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan status anak sebagai belum dewasa, yang menjadi dasar kewenangan orang tua/wali."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme perwalian demi hukum ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam pertanyaan, konteksnya adalah tanah warisan (ayah meninggal), sehingga status perwalian ibu sebagai wali sah atas harta anak yang belum dewasa diatur oleh pasal ini. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum penetapan ibu sebagai wali yang berwenang mengurus/menjual harta anak."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 345 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 28693,
+    "completion_tokens": 1125
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_494_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_494_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 30,
+  "timings": {
+    "parse": 0.053,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 117.192,
+    "query": 4.55,
+    "relevance": 46.187,
+    "total": 167.982
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 86307,
+    "marked_chars": 86568
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp\n186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh\nkami, Edi Junaedi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan\nHasmy, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan\nSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara \nNomor\nHalaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 29\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n494/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2025, putusan tersebut pada hari\nRabu tanggal 12 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota te"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 86568,
+    "frame": "Penggugat, seorang debitur, menggugat Tergugat, bank kreditur, dengan dalil melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan salinan dokumen kredit dan melakukan penagihan yang dianggap memaksa, serta meminta pembatalan perjanjian kredit dan ganti rugi. Tergugat membantah dengan alasan debitur wanprestasi dan telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pengadilan menolak gugatan karena Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat memiliki hubungan kredit dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dan perpanjangannya yang dibuat secara notariil.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan empat sertifikat hak milik sebagai jaminan agunan kredit yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Tergugat.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah memberikan salinan dokumen seperti akta perjanjian kredit, sertifikat hak milik, dan hak tanggungan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penagihan yang bersifat tekanan dan paksa sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat telah cidera janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman secara tepat waktu dan jumlah.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan telah memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit kepada Penggugat sebelum penandatanganan akta perjanjian kredit.",
+        "page": 20,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan telah menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat terkait tunggakan kredit.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui alat bukti yang diajukan.",
+        "page": 29,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan salinan dokumen perjanjian kredit dan hak tanggungan, serta melakukan penagihan yang dianggap memaksa, sehingga meminta pembatalan perjanjian kredit, pengembalian objek jaminan, dan pembayaran ganti rugi materiil serta immateriil. Tergugat membantah bahwa Penggugat telah wanprestasi dengan tidak melunasi hutang sesuai perjanjian kredit notariil yang sah, dan bahwa tindakan penagihan yang dilakukan telah sesuai prosedur hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dan kaburnya gugatan, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menetapkan bahwa Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan, sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan salinan dokumen perjanjian kredit dan hak tanggungan, serta melakukan penagihan yang dianggap memaksa, sehingga meminta pembatalan perjanjian kredit, pengembalian objek jaminan, dan pembayaran ganti rugi materiil serta immateriil. Tergugat membantah bahwa Penggugat telah wanprestasi dengan tidak melunasi hutang sesuai perjanjian kredit notariil yang sah, dan bahwa tindakan penagihan yang dilakukan telah sesuai prosedur hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dan kaburnya gugatan, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menetapkan bahwa Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan, sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat memiliki hubungan kredit dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dan perpanjangannya yang dibuat secara notariil.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan empat sertifikat hak milik sebagai jaminan agunan kredit yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Tergugat.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah memberikan salinan dokumen seperti akta perjanjian kredit, sertifikat hak milik, dan hak tanggungan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penagihan yang bersifat tekanan dan paksa sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat telah cidera janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman secara tepat waktu dan jumlah.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan telah memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit kepada Penggugat sebelum penandatanganan akta perjanjian kredit.",
+        "page": 20,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan telah menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat terkait tunggakan kredit.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui alat bukti yang diajukan.",
+        "page": 29,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan pinjaman, tapi bank tidak kasih salinan dokumen dan terus menagih dengan cara yang menekan, apakah ini boleh?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10914,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1254 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang batalnya syarat-syarat dalam perjanjian yang tidak mungkin, bertentangan kesusilaan, atau dilarang undang-undang. Pertanyaan awam berkaitan dengan kewajiban bank memberikan dokumen dan larangan penagihan yang menekan (potensial perbuatan melawan hukum), bukan mengenai keabsahan syarat dalam perjanjian kredit. Tidak ada hubungan substantif antara isi pasal dengan isu sengketa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan apakah tindakan bank (tidak memberi dokumen dan menagih dengan cara menekan) itu 'boleh' atau melanggar hukum. Pasal 1365 adalah kerangka hukum utama untuk menilai apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi, yang menjadi inti dari pertanyaan apakah tindakan tersebut diperbolehkan secara hukum."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 30360,
+    "completion_tokens": 1068
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_495_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,209 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_495_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 26,
+  "timings": {
+    "parse": 0.043,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 132.941,
+    "query": 2.335,
+    "relevance": 108.64,
+    "total": 243.959
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 78876,
+    "marked_chars": 79101
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp \n184.000 ( Seratus delapan puluh empat ribu rupiah    )\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh\nkami, Edi Junaedi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan\nHasmy, S.H. selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat\nPenetapan  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 495/Pdt.G/2024/PN\nJkt.Utr tanggal 3 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12\nMaren 2025  diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim\nKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  tersebut, Penti Safana\nBarbarosa, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat\nsecara E-litigasi, dan telah disampaikan melalui Siatem Informasi Penelusuran\nPerkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n   \nErry Iriawan, S.H.\nEdi Junaedi, S.H.., M.H.\nHasmy, S.H.     \nPanitera Pengganti,\nHalaman 25 dari 26 Putusan Perdata Nomor 495/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 79101,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait perjanjian kredit dan jaminan tanah, dengan permintaan pembatalan perjanjian, pengembalian objek jaminan, dan pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi yang ditolak hakim, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok. Hakim menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit berupa fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dengan jumlah fasilitas sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dibuat di hadapan Notaris.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memberikan jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2624/semper timur yang dibebani Hak Tanggungan atas nama Tergugat.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Tergugat sehingga hutang dalam kondisi macet.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengirimkan surat peringatan I, II, dan III kepada Penggugat untuk segera melakukan pembayaran kewajiban hutang.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan fotocopy dokumen perjanjian kredit, sertifikat hak milik, dan hak tanggungan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penagihan secara terus-menerus yang bersifat tekanan dan paksaan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan perjanjian kredit tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti yang diajukan.",
+        "page": 25,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit Pemilikan Rumah dan jaminan hak tanggungan atas tanah milik Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian kredit, pengembalian objek jaminan, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi karena menunggak pembayaran cicilan kredit, dan mengajukan eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok, Majelis Hakim menetapkan bahwa telah terjadi hubungan hutang piutang antara para pihak serta adanya penunggakan pembayaran oleh Penggugat yang dibuktikan dengan surat peringatan dari Tergugat. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan beban pembuktian yang dibebankan kepadanya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit Pemilikan Rumah dan jaminan hak tanggungan atas tanah milik Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian kredit, pengembalian objek jaminan, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi karena menunggak pembayaran cicilan kredit, dan mengajukan eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok, Majelis Hakim menetapkan bahwa telah terjadi hubungan hutang piutang antara para pihak serta adanya penunggakan pembayaran oleh Penggugat yang dibuktikan dengan surat peringatan dari Tergugat. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan beban pembuktian yang dibebankan kepadanya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit berupa fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dengan jumlah fasilitas sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dibuat di hadapan Notaris.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memberikan jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2624/semper timur yang dibebani Hak Tanggungan atas nama Tergugat.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Tergugat sehingga hutang dalam kondisi macet.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengirimkan surat peringatan I, II, dan III kepada Penggugat untuk segera melakukan pembayaran kewajiban hutang.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan fotocopy dokumen perjanjian kredit, sertifikat hak milik, dan hak tanggungan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penagihan secara terus-menerus yang bersifat tekanan dan paksaan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan perjanjian kredit tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti yang diajukan.",
+        "page": 25,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan rumah tapi bank bilang macet dan terus menagih dengan paksa, apakah saya bisa minta uang ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 7942,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1254 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang bagaimana debitur dinyatakan lalai (wanprestasi). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah sengketa antara debitur dan kreditur (bank) mengenai status pembayaran cicilan. Pemahaman tentang kapan debitur dianggap lalai sangat relevan untuk menentukan apakah bank berhak menagih atau apakah debitur justru yang lalai, yang menjadi dasar analisis wanprestasi dalam sengketa kredit."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat yang batal karena ketidakmungkinan, pelanggaran kesusilaan, atau larangan undang-undang. Fakta dalam pertanyaan (sengketa tagihan kredit rumah yang macet) tidak menyentuh isu ketidakmungkinan pelaksanaan atau pelanggaran kesusilaan, sehingga tidak ada hubungan substantif dengan masalah sengketa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian kredit harus memenuhi syarat ini, pertanyaan spesifik mengenai 'ganti rugi akibat penagihan paksa' lebih mengarah pada pelaksanaan perjanjian atau perbuatan melawan hukum, bukan pada validitas pembentukan perjanjiannya. Pasal ini bersifat umum dan tidak secara langsung menjawab isu ganti rugi atau penagihan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks pertanyaan, klausul perjanjian kredit (yang menjadi dasar tagihan bank) dan kewajiban bank untuk menagih dengan itikad baik (tidak menagih secara paksa yang melanggar hak debitur) sangat relevan. Ini menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah tindakan bank sesuai dengan isi perjanjian dan prinsip itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pertanyaan secara eksplisit menanyakan apakah debitur bisa meminta 'uang ganti rugi' karena merasa dirugikan oleh penagihan paksa. Pasal 1365 mengatur syarat-syarat agar seseorang wajib mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, sehingga sangat relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini memperluas tanggung jawab tidak hanya atas perbuatan langsung, tetapi juga atas kelalaian atau kesembronoan. Dalam konteks penagihan paksa, jika bank atau petugasnya bertindak ceroboh atau lalai sehingga menyebabkan kerugian tambahan bagi debitur, pasal ini menjadi dasar hukum yang relevan untuk menuntut ganti rugi selain Pasal 1365."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 25941,
+    "completion_tokens": 1613
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_4_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,127 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_4_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 7,
+  "timings": {
+    "parse": 0.016,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 80.406,
+    "query": 2.517,
+    "relevance": 31.604,
+    "total": 114.543
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 19013,
+    "marked_chars": 19069
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 19069,
+    "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk pengangkatan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG]. Inti sengketa adalah kebutuhan izin pengadilan agar [NAMA_ORANG] dapat mewakili [NAMA_ORANG] yang berstatus penyandang disabilitas dalam melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank. Pemohon meminta penetapan pengadilan yang menetapkan dirinya sebagai pengampu dan memberikan izin untuk mewakili pembuatan rekening bank.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan pengangkatan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] untuk keperluan pembuatan rekening bank.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] adalah ibu kandung dari [NAMA_ORANG] berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] merupakan penyandang disabilitas tuna grahita down syndrome yang menyebabkan ketidakcakapan untuk bertindak dalam pembuatan rekening bank.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada dalam daerah hukumnya.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] dan diberi izin untuk mewakili melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan perdata yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon, yang merupakan ibu kandung dari [NAMA_ORANG], memohon penetapan pengangkatan dirinya sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] yang merupakan penyandang disabilitas tuna grahita down syndrome. Alasan permohonan adalah agar Pemohon dapat mewakili [NAMA_ORANG] dalam melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank, mengingat [NAMA_ORANG] tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang sah dan [NAMA_ORANG] memang memerlukan pengampuan. Hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili [NAMA_ORANG] dalam pembuatan rekening bank. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan perdata yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon, yang merupakan ibu kandung dari [NAMA_ORANG], memohon penetapan pengangkatan dirinya sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] yang merupakan penyandang disabilitas tuna grahita down syndrome. Alasan permohonan adalah agar Pemohon dapat mewakili [NAMA_ORANG] dalam melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank, mengingat [NAMA_ORANG] tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang sah dan [NAMA_ORANG] memang memerlukan pengampuan. Hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili [NAMA_ORANG] dalam pembuatan rekening bank. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan pengangkatan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] untuk keperluan pembuatan rekening bank.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] adalah ibu kandung dari [NAMA_ORANG] berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] merupakan penyandang disabilitas tuna grahita down syndrome yang menyebabkan ketidakcakapan untuk bertindak dalam pembuatan rekening bank.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada dalam daerah hukumnya.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] dan diberi izin untuk mewakili melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ibu dari anak saya yang tuna grahita, bagaimana cara saya mewakili dia buat rekening bank karena dia tidak bisa sendiri?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9651,
+    "candidates": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang harus ditempatkan di bawah pengampuan (karena keadaan dungu/gila/mata gelap). Dalam pertanyaan, anak pengguna tuna grahita (down syndrome) yang tidak cakap bertindak hukum, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan bahwa anak tersebut memerlukan pengampuan sebelum bisa diwakili dalam pembuatan rekening bank."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pengajuan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri. Karena pertanyaan menanyakan 'cara' mewakili anak yang tidak cakap hukum, maka langkah hukum yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan pengampuan sesuai ketentuan ini, yang merupakan prasyarat agar ibu dapat bertindak sebagai pengampu yang sah."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 10118,
+    "completion_tokens": 849
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_505_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,237 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_505_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 48,
+  "timings": {
+    "parse": 0.081,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 271.564,
+    "read": 111.999,
+    "query": 12.319,
+    "relevance": 115.717,
+    "total": 511.679
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 145538,
+    "marked_chars": 145961
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\nDalam Konpensi:\nDalam Eksepsi:\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat diterima;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak \ndapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);\nDalam Rekonpensi:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensi  tidak \ndapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);\nDalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi:\n-\nMenghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya \nperkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh\nkami, Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H.,\ndan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nyang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 505/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2024, putusan\ntersebut pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim\nAnggota  tersebut, Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik melalui\nsistem informasi pengadilan pada hari itu juga;     \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 47 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 505/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134994,
+        "summary": "[HAL 1-8] Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN atas dasar Perjanjian Kerja Sama (Akta No. 289, 27 September 2019) untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke yang dikelola Penggugat. Penggugat dalil bahwa ia menyewa cold storage tersebut (Juli 2020-Januari 2021) dengan membayar sewa Rp 90.000.000/bulan kepada Tergugat, serta menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651,- yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat sebagai pemodal. Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, pembagian *net profit* adalah 50:50, sehingga Penggugat berhak atas Rp 45.000.000/bulan. Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat terusir. Penggugat menuntut pembayaran hak bagian selama 26 bulan (Rp 1.170.000.000,-), penggantian biaya pembangunan/operasional (Rp 512.013.651,-), kerugian immateriil (Rp 1.000.000.000,-), uang paksa, dan putusan *uit voerbaar bij voorraad*. [HAL 9-22] Tergugat mengajukan eksepsi *dilatoria* (gugatan prematur karena Penggugat tidak menanggapi somasi Tergugat) dan *non adimpleti contractus* (Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir 27 September 2022). Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000,- dengan alasan Penggugat wanprestasi karena tidak membayar modal tersebut. [HAL 23-38] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-20) berupa surat izin fasilitas lahan, SSRD, akta perjanjian, bukti transfer sewa, dan kwitansi biaya operasional, namun beberapa bukti tidak diperlihatkan aslinya. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-18B) berupa akta perjanjian, RAB, kwitansi pembelian material, dan bukti pembayaran listrik, serta menghadirkan saksi H. Warnita dan Sugiyanto yang membenarkan adanya kerja sama, peran Tergugat sebagai pembangun, dan ketidakjelasan pembagian hasil serta kewajiban pengembalian modal oleh Penggugat. [HAL 39-45] Majelis Hakim menilai eksepsi *dilatoria* Tergugat beralasan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik, sehingga gugatan dianggap prematur. Akibat diterima eksepsi pertama, eksepsi kedua tidak perlu dipertimbangkan. Hakim juga secara *ex-officio* menilai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara (1 tahun, dapat dicabut sepihak) dan tidak melekat permanen, serta luas lahan izin hanya 300 M2, sementara cold storage dibangun di atas lahan yang melibatkan tanah milik pihak lain (saksi H. Warnita), sehingga status hukum Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak menuntut perlu dikaji ulang."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 12467,
+        "summary": "[HAL 1-8] Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN atas dasar Perjanjian Kerja Sama (Akta No. 289, 27 September 2019) untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke yang dikelola Penggugat. Penggugat dalil bahwa ia menyewa cold storage tersebut (Juli 2020-Januari 2021) dengan membayar sewa Rp 90.000.000/bulan kepada Tergugat, serta menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651,- yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat sebagai pemodal. Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, pembagian *net profit* adalah 50:50, sehingga Penggugat berhak atas Rp 45.000.000/bulan. Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat terusir. Penggugat menuntut pembayaran hak bagian selama 26 bulan (Rp 1.170.000.000,-), penggantian biaya pembangunan/operasional (Rp 512.013.651,-), kerugian immateriil (Rp 1.000.000.000,-), uang paksa, dan putusan *uit voerbaar bij voorraad*. [HAL 9-22] Tergugat mengajukan eksepsi *dilatoria* (gugatan prematur karena Penggugat tidak menanggapi somasi Tergugat) dan *non adimpleti contractus* (Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir 27 September 2022). Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000,- dengan alasan Penggugat wanprestasi karena tidak membayar modal tersebut. [HAL 23-38] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-20) berupa surat izin fasilitas lahan, SSRD, akta perjanjian, bukti transfer sewa, dan kwitansi biaya operasional, namun beberapa bukti tidak diperlihatkan aslinya. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-18B) berupa akta perjanjian, RAB, kwitansi pembelian material, dan bukti pembayaran listrik, serta menghadirkan saksi H. Warnita dan Sugiyanto yang membenarkan adanya kerja sama, peran Tergugat sebagai pembangun, dan ketidakjelasan pembagian hasil serta kewajiban pengembalian modal oleh Penggugat. [HAL 39-45] Majelis Hakim menilai eksepsi *dilatoria* Tergugat beralasan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik, sehingga gugatan dianggap prematur. Akibat diterima eksepsi pertama, eksepsi kedua tidak perlu dipertimbangkan. Hakim juga secara *ex-officio* menilai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara (1 tahun, dapat dicabut sepihak) dan tidak melekat permanen, serta luas lahan izin hanya 300 M2, sementara cold storage dibangun di atas lahan yang melibatkan tanah milik pihak lain (saksi H. Warnita), sehingga status hukum Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak menuntut perlu dikaji ulang. [HAL 45-48] Majelis Hakim menegaskan bahwa alat bukti surat P-1 sampai P-6 menunjukkan Surat Penunjukan Fasilitas tanah seluas 300 M2 bersifat tidak permanen, berlaku 1 tahun, dan dapat dicabut sepihak oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan fakta historis dan kronologis objek sengketa, Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan tersebut harus dilibatkan sebagai Penggugat pendamping untuk mengetahui urgensi dan status hukum fasilitas lahan, guna mencegah hambatan eksekusi berupa *Darden Verzet* di kemudian hari. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan diterima. Akibatnya, gugatan Penggugat dalam konvensi dan gugatan Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) tanpa pertimbangan substansi materiil. Penggugat dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-8] Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN atas dasar Perjanjian Kerja Sama (Akta No. 289, 27 September 2019) untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke yang dikelola Penggugat. Penggugat dalil bahwa ia menyewa cold storage tersebut (Juli 2020-Januari 2021) dengan membayar sewa Rp 90.000.000/bulan kepada Tergugat, serta menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651,- yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat sebagai pemodal. Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, pembagian *net profit* adalah 50:50, sehingga Penggugat berhak atas Rp 45.000.000/bulan. Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat terusir. Penggugat menuntut pembayaran hak bagian selama 26 bulan (Rp 1.170.000.000,-), penggantian biaya pembangunan/operasional (Rp 512.013.651,-), kerugian immateriil (Rp 1.000.000.000,-), uang paksa, dan putusan *uit voerbaar bij voorraad*. [HAL 9-22] Tergugat mengajukan eksepsi *dilatoria* (gugatan prematur karena Penggugat tidak menanggapi somasi Tergugat) dan *non adimpleti contractus* (Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir 27 September 2022). Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000,- dengan alasan Penggugat wanprestasi karena tidak membayar modal tersebut. [HAL 23-38] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-20) berupa surat izin fasilitas lahan, SSRD, akta perjanjian, bukti transfer sewa, dan kwitansi biaya operasional, namun beberapa bukti tidak diperlihatkan aslinya. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-18B) berupa akta perjanjian, RAB, kwitansi pembelian material, dan bukti pembayaran listrik, serta menghadirkan saksi H. Warnita dan Sugiyanto yang membenarkan adanya kerja sama, peran Tergugat sebagai pembangun, dan ketidakjelasan pembagian hasil serta kewajiban pengembalian modal oleh Penggugat. [HAL 39-45] Majelis Hakim menilai eksepsi *dilatoria* Tergugat beralasan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik, sehingga gugatan dianggap prematur. Akibat diterima eksepsi pertama, eksepsi kedua tidak perlu dipertimbangkan. Hakim juga secara *ex-officio* menilai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara (1 tahun, dapat dicabut sepihak) dan tidak melekat permanen, serta luas lahan izin hanya 300 M2, sementara cold storage dibangun di atas lahan yang melibatkan tanah milik pihak lain (saksi H. Warnita), sehingga status hukum Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak menuntut perlu dikaji ulang. [HAL 45-48] Majelis Hakim menegaskan bahwa alat bukti surat P-1 sampai P-6 menunjukkan Surat Penunjukan Fasilitas tanah seluas 300 M2 bersifat tidak permanen, berlaku 1 tahun, dan dapat dicabut sepihak oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan fakta historis dan kronologis objek sengketa, Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan tersebut harus dilibatkan sebagai Penggugat pendamping untuk mengetahui urgensi dan status hukum fasilitas lahan, guna mencegah hambatan eksekusi berupa *Darden Verzet* di kemudian hari. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan diterima. Akibatnya, gugatan Penggugat dalam konvensi dan gugatan Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) tanpa pertimbangan substansi materiil. Penggugat dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 3930,
+    "frame": "Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN atas dasar Perjanjian Kerja Sama untuk pembangunan cold storage, menuntut pembayaran hak bagian keuntungan, penggantian biaya, dan kerugian. Tergugat mengajukan eksepsi dilatoria dan non adimpleti contractus serta gugatan rekonvensi. Majelis Hakim menerima eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa substansi materiil.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat CASTAM dan Tergugat AGUS SETIAWAN menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada 27 September 2019 untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalil telah membayar sewa cold storage sebesar Rp 90.000.000 per bulan kepada Tergugat selama periode Juli 2020 hingga Januari 2021.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalil menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651 yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalil Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik.",
+        "page": 39,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Penunjukan Fasilitas tanah seluas 300 M2 bersifat tidak permanen, berlaku 1 tahun, dan dapat dicabut sepihak oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak karena status hukum fasilitas lahan yang sementara dan melibatkan tanah milik pihak lain.",
+        "page": 39,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat serta gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima tanpa pertimbangan substansi materiil.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN berdasarkan Perjanjian Kerja Sama untuk pembangunan cold storage, menuntut pembayaran hak bagian keuntungan, penggantian biaya pembangunan dan operasional, serta kerugian. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi dilatoria karena gugatan dianggap prematur akibat tidak adanya pembuktian penyampaian somasi, serta eksepsi non adimpleti contractus dan gugatan rekonvensi terkait pengembalian modal. Majelis Hakim menerima eksepsi dilatoria karena Penggugat gagal membuktikan telah melayangkan somasi. Hakim juga secara ex-officio menilai gugatan kurang pihak karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara, dapat dicabut sepihak, dan melibatkan pihak ketiga, sehingga Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan harus dilibatkan. Akibatnya, gugatan konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan substansi materiil, dan Penggugat dinyatakan kalah."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN berdasarkan Perjanjian Kerja Sama untuk pembangunan cold storage, menuntut pembayaran hak bagian keuntungan, penggantian biaya pembangunan dan operasional, serta kerugian. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi dilatoria karena gugatan dianggap prematur akibat tidak adanya pembuktian penyampaian somasi, serta eksepsi non adimpleti contractus dan gugatan rekonvensi terkait pengembalian modal. Majelis Hakim menerima eksepsi dilatoria karena Penggugat gagal membuktikan telah melayangkan somasi. Hakim juga secara ex-officio menilai gugatan kurang pihak karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara, dapat dicabut sepihak, dan melibatkan pihak ketiga, sehingga Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan harus dilibatkan. Akibatnya, gugatan konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan substansi materiil, dan Penggugat dinyatakan kalah.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat CASTAM dan Tergugat AGUS SETIAWAN menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada 27 September 2019 untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalil telah membayar sewa cold storage sebesar Rp 90.000.000 per bulan kepada Tergugat selama periode Juli 2020 hingga Januari 2021.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalil menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651 yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalil Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik.",
+        "page": 39,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Penunjukan Fasilitas tanah seluas 300 M2 bersifat tidak permanen, berlaku 1 tahun, dan dapat dicabut sepihak oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak karena status hukum fasilitas lahan yang sementara dan melibatkan tanah milik pihak lain.",
+        "page": 39,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat serta gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima tanpa pertimbangan substansi materiil.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar sewa dan biaya bangun gudang, tapi mitra saya tidak bagi untung dan sewa ke orang lain, kenapa gugatan saya ditolak?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 31527,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1244 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1478 KUHPerdata",
+      "Pasal 1548 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1478 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1478: Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1548: Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat agar debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), yaitu melalui surat perintah/somasi atau lewat waktu. Dalam putusan, eksepsi Tergugat berhasil karena Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan somasi (sesuai Pasal 1238) sebelum menggugat, sehingga gugatan dianggap prematur. Ini adalah alasan utama ditolaknya gugatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum (ganti rugi) setelah debitur lalai. Karena gugatan ditolak sejak awal karena masalah prosedural/prematur (belum lalai menurut Pasal 1238), maka pembahasan tentang kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 tidak sampai diperiksa atau menjadi dasar putusan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pembelaan debitur tentang hal tak terduga (force majeure) untuk membebaskan diri dari ganti rugi. Fakta ini tidak muncul dalam sengketa; sengketa berpusat pada apakah somasi telah dilakukan, bukan pada alasan ketidakmampuan Tergugat memenuhi kewajiban."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian kerjasama ada, putusan tidak menolak gugatan karena ketidaksaahan perjanjian, melainkan karena prosedur pengajuan gugatan (wanprestasi) yang tidak memenuhi syarat lalai. Jadi, pasal ini tidak menjadi inti pertimbangan hukum dalam menolak gugatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan kekuatan mengikat perjanjian. Meskipun prinsip itikad baik dan kekuatan perjanjian relevan secara umum, putusan ini menolak gugatan karena alasan teknis prosedural (eksepsi premature/lalai) berdasarkan Pasal 1238, bukan karena penafsiran isi perjanjian atau pelanggaran itikad baik secara substantif."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1478 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur *exceptio non adimpleti contractus* (kecuali tidak dipenuhi perjanjian). Tergugat memang mengajukan eksepsi ini, namun Majelis Hakim menyatakan eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena eksepsi pertama (premature/Pasal 1238) sudah diterima. Jadi, pasal ini bukan dasar penolakan gugatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mendefinisikan sewa menyewa. Sengketa ini bukan tentang definisi sewa, melainkan tentang wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dan pembagian keuntungan. Definisi ini tidak menjadi dasar hukum untuk menilai alasan penolakan gugatan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 55637,
+    "completion_tokens": 3541
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_508_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,138 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_508_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 15,
+  "timings": {
+    "parse": 0.033,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 90.925,
+    "query": 8.069,
+    "relevance": 66.764,
+    "total": 165.791
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 41265,
+    "marked_chars": 41391
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat yang  telah dipanggil secara patut tidak hadir \n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke \nVerklaard) dengan verstek \n3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.312.000,00 \n(tiga ratus dua belas ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 15 Desember \n2025 oleh kami,  Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra \nNoor, S.H., M.H dan Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 508/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal \n07 Agustus 2025, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan \nputusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 diucapkan \ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan \ndidampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh \nAlbert Costan Immanuel Simamora, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Ag"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 41391,
+    "frame": "Penggugat, seorang perempuan yang telah bercerai, menggugat Tergugat, mantan suaminya yang tidak diketahui alamatnya, dengan inti sengketa mengenai hak untuk menjual rumah bersama yang diperoleh selama perkawinan. Penggugat meminta izin pengadilan untuk bertindak atas nama Tergugat guna menandatangani Akta Jual Beli rumah tersebut di hadapan Notaris/PPAT karena Tergugat tidak dapat ditemukan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan kemudian bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memiliki rumah di Komplek Perumahan Limus Pratama Regency yang sertifikat haknya tercatat atas nama Penggugat, namun rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal Tergugat sejak perceraian dan telah berusaha mencarinya tanpa hasil.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam proses jual beli rumah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.",
+        "page": 11,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta upaya hukum yang tepat seharusnya adalah permohonan orang hilang.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang perempuan yang telah bercerai dari Tergugat, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan bahwa ia ingin menjual sebuah rumah yang diperoleh selama masa perkawinan mereka. Rumah tersebut beralamat di Komplek Perumahan Limus Pratama Regency, Kabupaten Bogor, dan sertifikat haknya tercatat atas nama Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengetahui alamat Tergugat sejak perceraian dan telah berusaha mencarinya tanpa hasil. Karena Tergugat tidak hadir dalam proses jual beli, Penggugat mendalilkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan memohon izin pengadilan untuk bertindak atas nama Tergugat guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak diuraikan dengan jelas mengenai bentuk kerugiannya sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Hakim juga menyatakan bahwa upaya hukum yang tepat untuk kasus orang yang tidak diketahui keberadaannya adalah mengajukan permohonan orang hilang. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang perempuan yang telah bercerai dari Tergugat, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan bahwa ia ingin menjual sebuah rumah yang diperoleh selama masa perkawinan mereka. Rumah tersebut beralamat di Komplek Perumahan Limus Pratama Regency, Kabupaten Bogor, dan sertifikat haknya tercatat atas nama Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengetahui alamat Tergugat sejak perceraian dan telah berusaha mencarinya tanpa hasil. Karena Tergugat tidak hadir dalam proses jual beli, Penggugat mendalilkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan memohon izin pengadilan untuk bertindak atas nama Tergugat guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak diuraikan dengan jelas mengenai bentuk kerugiannya sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Hakim juga menyatakan bahwa upaya hukum yang tepat untuk kasus orang yang tidak diketahui keberadaannya adalah mengajukan permohonan orang hilang. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan kemudian bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memiliki rumah di Komplek Perumahan Limus Pratama Regency yang sertifikat haknya tercatat atas nama Penggugat, namun rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal Tergugat sejak perceraian dan telah berusaha mencarinya tanpa hasil.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam proses jual beli rumah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.",
+        "page": 11,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta upaya hukum yang tepat seharusnya adalah permohonan orang hilang.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah cerai dan tidak tahu alamat mantan suami, tapi sertifikat rumah yang kami beli saat menikah masih atas nama saya. Bagaimana cara menjual rumah itu tanpa harus menemukan dia?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12238,
+    "candidates": [
+      "Pasal 468 KUHPerdata",
+      "Pasal 476 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 468 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 468: Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 476 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 476: Mereka yang menguasai atau mengelola barang-barang dari orang yang dalam keadaan tak hadir, masing-masing sejauh mengenai dirinya, berkewajiban untuk memberi perhitungan dan pertanggungjawaban dan untuk menyerahkan barang-barang itu kepada orang yang dalam keadaan tak hadir bila ia pulang, atau kepada para ahli waris atau para pemegang hak lainnya, sekiranya mereka datang, dan menunjukkan hak mereka yang lebih kuat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 468 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prosedur penetapan seseorang sebagai 'hilang' (dugaan hukum meninggal) ketika keberadaannya tidak diketahui. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini disebutkan sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan penetapan orang hilang, yang merupakan solusi administratif yang tepat bagi Penggugat untuk menjual harta bersama tanpa kehadiran mantan suami, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan awam mengenai cara menjual rumah saat alamat mantan suami tidak diketahui."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 476 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pihak yang menguasai barang orang yang tidak hadir untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan barang tersebut. Dalam konteks pertanyaan awam tentang penjualan harta gono-gono (rumah) saat mantan suami tidak diketahui keberadaannya, pasal ini relevan karena mengatur status hukum dan kewajiban pengelolaan harta tersebut sebelum adanya penetapan ahli waris atau penyelesaian status orang hilang, yang menjadi bagian dari kerangka hukum yang dipertimbangkan hakim sebagai alternatif solusi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam perkara ini, Penggugat secara substantif mendalilkan bahwa ketidakhadiran mantan suami menyebabkan kerugian baginya dan menguji apakah hal tersebut memenuhi unsur PMH. Meskipun gugatan ditolak karena obscur libel, pasal ini menjadi teori hukum utama yang diuji dalam sengketa untuk menjawab apakah ketidakhadiran tersebut dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga relevan secara substantif dengan masalah hukum yang dihadapi."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 468 KUHPerdata",
+      "Pasal 476 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 17515,
+    "completion_tokens": 1120
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_50_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,197 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_50_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 15,
+  "timings": {
+    "parse": 0.056,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 124.34,
+    "query": 7.26,
+    "relevance": 86.547,
+    "total": 218.202
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 44421,
+    "marked_chars": 44547
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 44547,
+    "frame": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengampuan dan izin menjual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap adik kandung mereka, Jordan Setiawan, yang mengalami gangguan perkembangan otak (autis). Inti sengketa adalah kebutuhan penetapan wali pengampu bagi Jordan Setiawan agar Para Pemohon dapat secara sah menjual sebidang tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama ketiganya untuk biaya pengobatan dan hidup Jordan. Para Pemohon meminta agar mereka ditetapkan sebagai wali pengampu dan diberikan izin untuk menjual objek tanah tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Almarhumah Mariana meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Sung Djin Kie meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhumah Mariana dan almarhum Sung Djin Kie dikaruniai tiga orang anak, yaitu Welly Setiawan, Yummi Setiawati, dan Jordan Setiawan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon dan Jordan Setiawan merupakan ahli waris dari almarhumah Mariana.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sebidang tanah seluas 48 M2 beserta bangunan rumah di Jalan Ampera Besar No. 30 terdaftar atas nama Welly Setiawan, Yummi Setiawati, dan Jordan Setiawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1556.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Jordan Setiawan mengalami gangguan perkembangan otak (autis) dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Jordan Setiawan pernah bersekolah di Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB) Talitakum School & Therapy.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi biaya pengobatan dan hidup Jordan Setiawan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Jordan Setiawan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah kakak kandung dari Jordan Setiawan.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Welly Setiawan dan Yummi Setiawati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para Pemohon mendalilkan bahwa adik kandung mereka, Jordan Setiawan, mengalami gangguan perkembangan otak (autis) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Mariana bersama Jordan Setiawan, dan mereka memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama ketiganya. Karena Jordan Setiawan memerlukan biaya pengobatan dan hidup, Para Pemohon meminta penetapan sebagai wali pengampu serta izin untuk menjual objek tanah tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa Jordan Setiawan memang berada dalam keadaan yang memerlukan pengampuan. Hakim menetapkan Welly Setiawan dan Yummi Setiawati sebagai wali pengampu dari Jordan Setiawan serta memberikan izin kepada mereka untuk menjual tanah dan bangunan tersebut atas nama Jordan Setiawan untuk kepentingan biaya hidup dan pengobatan Jordan Setiawan."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Welly Setiawan dan Yummi Setiawati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para Pemohon mendalilkan bahwa adik kandung mereka, Jordan Setiawan, mengalami gangguan perkembangan otak (autis) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Mariana bersama Jordan Setiawan, dan mereka memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama ketiganya. Karena Jordan Setiawan memerlukan biaya pengobatan dan hidup, Para Pemohon meminta penetapan sebagai wali pengampu serta izin untuk menjual objek tanah tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa Jordan Setiawan memang berada dalam keadaan yang memerlukan pengampuan. Hakim menetapkan Welly Setiawan dan Yummi Setiawati sebagai wali pengampu dari Jordan Setiawan serta memberikan izin kepada mereka untuk menjual tanah dan bangunan tersebut atas nama Jordan Setiawan untuk kepentingan biaya hidup dan pengobatan Jordan Setiawan.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Almarhumah Mariana meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Sung Djin Kie meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhumah Mariana dan almarhum Sung Djin Kie dikaruniai tiga orang anak, yaitu Welly Setiawan, Yummi Setiawati, dan Jordan Setiawan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon dan Jordan Setiawan merupakan ahli waris dari almarhumah Mariana.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sebidang tanah seluas 48 M2 beserta bangunan rumah di Jalan Ampera Besar No. 30 terdaftar atas nama Welly Setiawan, Yummi Setiawati, dan Jordan Setiawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1556.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Jordan Setiawan mengalami gangguan perkembangan otak (autis) dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Jordan Setiawan pernah bersekolah di Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB) Talitakum School & Therapy.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi biaya pengobatan dan hidup Jordan Setiawan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Jordan Setiawan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah kakak kandung dari Jordan Setiawan.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kakak saya autis dan butuh biaya hidup, bolehkah kami jual tanah warisan yang atas nama kami bertiga untuk biayai dia?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 25591,
+    "candidates": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata",
+      "Pasal 1866 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (karena dungu, gila, atau mata gelap). Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum utama untuk menetapkan bahwa orang dewasa dengan gangguan perkembangan otak (autis) dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yang merupakan prasyarat agar kakak-kakaknya dapat bertindak sebagai wali pengampu untuk menjual tanah tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan (keluarga sedarah). Hal ini sangat relevan karena pertanyaan menanyakan apakah 'kami' (kakak-kakak) boleh menjual tanah untuk adiknya. Pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi kakak-kakak untuk mengajukan permohonan pengampuan dan bertindak sebagai wali pengampu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hal yang bersifat prosedural, yaitu kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan (berdasarkan domisili orang yang dimintakan pengampuan). Pasal ini tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai hak atau prosedur substantif untuk menjual tanah, melainkan hanya menentukan forum pengadilan yang berwenang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur alat-alat pembuktian (bukti tertulis, saksi, dll). Meskipun dikutip dalam putusan untuk memvalidasi bukti yang diajukan, pasal ini bersifat prosedural dan tidak mengatur substansi hak, kewajiban, atau mekanisme pengampuan yang menjadi inti pertanyaan awam."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 22351,
+    "completion_tokens": 1388
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_511_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,164 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_511_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 30,
+  "timings": {
+    "parse": 0.112,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 158.029,
+    "query": 8.555,
+    "relevance": 30.095,
+    "total": 196.792
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 92808,
+    "marked_chars": 93069
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\nMenolak eksepsi dari Terlawan;\nDalam Pokok Perkara:\n1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;\n2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;\n3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara\nNomor 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 26 Juni 2023 mempunyai\nkekuatan hukum;\n4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah\nRp218.000,00 (Dua ratus delapan belas ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023\noleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan\nYamto Susena, S.H., M.H., masing-masing  sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara\nNomor 511/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tanggal 31 Juli 2023, putusan tersebut\nHalaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 28\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putus"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 93069,
+    "frame": "Ny. Julia Subintoro (Pelawan) menggugat Gurumukh (Terlawan) dalam perkara perlawanan eksekusi terkait Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 yang memerintahkan sita eksekusi atas tanah dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara. Pelawan meminta agar penetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum karena proses lelang dan eksekusi dianggap melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak perlawanan Pelawan dan menyatakan penetapan eksekusi mempunyai kekuatan hukum.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Gurumukh dinyatakan sebagai pemenang lelang atas sebidang tanah seluas 660 m2 dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 459/27/2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gurumukh telah melunasi pembayaran harga lelang sebesar Rp 12.753.113.233,- kepada KPKNL Jakarta III.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Gurumukh telah membayar pajak daerah (BPHTB) sebesar Rp 841.169.000,- atas objek lelang.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Gurumukh telah membayar tunggakan SPPT PBB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atas objek lelang.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Gurumukh telah menyerahkan dokumen untuk proses roya dan peralihan hak di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memerintahkan sita eksekusi terhadap objek sengketa atas nama Gurumukh.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ny. Julia Subintoro mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 karena menganggap proses lelang dan eksekusi dilakukan secara melawan hukum.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terlawan.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 mempunyai kekuatan hukum.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Ny. Julia Subintoro mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memerintahkan sita eksekusi atas tanah dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara, yang telah dilelang kepada Gurumukh. Pelawan dalilkan bahwa proses lelang dan eksekusi dilakukan secara melawan hukum, tidak transparan, dengan harga lelang yang sangat rendah dibandingkan nilai pasar, serta tanpa pemberitahuan yang sah kepada Pelawan. Gurumukh membantah dengan dalil bahwa ia adalah pembeli lelang yang beritikad baik, telah melunasi harga lelang, membayar pajak, dan melakukan proses peralihan hak. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi yang diajukan Gurumukh namun menolak perlawanan Pelawan secara keseluruhan, dengan pertimbangan bahwa eksekusi merupakan kewenangan mutlak Ketua Pengadilan dan pembeli lelang harus dilindungi demi kepastian hukum, sehingga penetapan eksekusi dinyatakan mempunyai kekuatan hukum."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Ny. Julia Subintoro mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memerintahkan sita eksekusi atas tanah dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara, yang telah dilelang kepada Gurumukh. Pelawan dalilkan bahwa proses lelang dan eksekusi dilakukan secara melawan hukum, tidak transparan, dengan harga lelang yang sangat rendah dibandingkan nilai pasar, serta tanpa pemberitahuan yang sah kepada Pelawan. Gurumukh membantah dengan dalil bahwa ia adalah pembeli lelang yang beritikad baik, telah melunasi harga lelang, membayar pajak, dan melakukan proses peralihan hak. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi yang diajukan Gurumukh namun menolak perlawanan Pelawan secara keseluruhan, dengan pertimbangan bahwa eksekusi merupakan kewenangan mutlak Ketua Pengadilan dan pembeli lelang harus dilindungi demi kepastian hukum, sehingga penetapan eksekusi dinyatakan mempunyai kekuatan hukum.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Gurumukh dinyatakan sebagai pemenang lelang atas sebidang tanah seluas 660 m2 dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 459/27/2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gurumukh telah melunasi pembayaran harga lelang sebesar Rp 12.753.113.233,- kepada KPKNL Jakarta III.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Gurumukh telah membayar pajak daerah (BPHTB) sebesar Rp 841.169.000,- atas objek lelang.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Gurumukh telah membayar tunggakan SPPT PBB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atas objek lelang.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Gurumukh telah menyerahkan dokumen untuk proses roya dan peralihan hak di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memerintahkan sita eksekusi terhadap objek sengketa atas nama Gurumukh.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ny. Julia Subintoro mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 karena menganggap proses lelang dan eksekusi dilakukan secara melawan hukum.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terlawan.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 mempunyai kekuatan hukum.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya merasa proses lelang tanah saya dilakukan tidak adil dan tanpa pemberitahuan, lalu hakim menolak perlawanan saya, apakah ini benar?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 20775,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1831 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1831: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan fidejussie (penanggungan) dan prinsip subsidiaritas penanggung, yang tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perlawanan eksekusi lelang hak tanggungan atau prosedur lelang yang menjadi inti pertanyaan. Pertanyaan berkaitan dengan kewenangan Ketua PN dalam eksekusi dan status pembeli lelang, bukan hubungan antara debitur, kreditur, dan penanggung."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 33849,
+    "completion_tokens": 1252
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_517_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,188 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_517_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 173,
+  "timings": {
+    "parse": 0.275,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 780.621,
+    "read": 94.986,
+    "query": 3.81,
+    "relevance": 30.723,
+    "total": 910.415
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 428866,
+    "marked_chars": 430488
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak eksepsi Para Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM REKONVENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk \nseluruhnya;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp 1.338.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan \nribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu  tanggal 13 Maret 2024 oleh\nkami Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.,MH Hakim Ketua, Rudi Fakhrudin Abbas,\nSH., dan Deny Riswanto, SH.,MH., Hakim-Hakim anggota yang ditunjuk\nberdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n517/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 2 Agustus 2023,dan  putusan tersebut pada\nhari Rabu tanggal 20 Maret 2024  diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota  tersebut, dihadiri\noleh Efa Cendrakasih, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara\nelektronik pada hari itu juga melalui sistim informasi Pengadilan tanpa dihadiri\nTurut Tergugat.\nHalaman 172 dari 173 Putusan Perdata Gugatan Nomor 517/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dar"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134952,
+        "summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 134950,
+        "summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]. Tergugat II lebih lanjut membantah dengan dalil bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian karena Tergugat II telah memperbaiki seluruh barang yang dibongkar Tergugat I atas itikad baik, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 53-57]. Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat sendiri telah merobohkan bangunan existing untuk membangun baru, yang dianggap sebagai tindakan itikad buruk untuk menghilangkan bukti perbaikan oleh Tergugat II [HAL 53-57]. Tergugat II menolak seluruh rincian kerugian materiil, termasuk harga rumah, pajak, biaya utilitas, dan profit deposito, dengan alasan tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan, serta kerugian tersebut telah dikompensasi oleh perbaikan sukarela dari Tergugat II [HAL 57-64]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena Penggugat terbukti menempati rumah tersebut sejak November 2019 sehingga tidak mengalami tekanan psikologis akibat tidak bisa menempati rumah [HAL 89-90]. Tergugat II mengutip putusan pidana yang menyatakan Terdakwa (Tergugat II) telah mengeluarkan biaya memperbaiki barang milik saksi (Penggugat), namun menyoroti kontradiksi amar putusan pidana yang tetap menjatuhkan hukuman penjara [HAL 103-105]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan karena tidak diperinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 106-108]. Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Hendra atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan hilangnya pendapatan usaha, kerusakan citra, dan kerugian materiil total Rp. 19.613.800.000,- serta immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113]. Tergugat III (Pancaka Setiadi) membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan dirinya hanya sebagai kontraktor/penerima kerja dari Tergugat II yang tidak terikat secara hukum dengan Tergugat II, dan bahwa tanggung jawab utama atas pencurian berada pada Tergugat I yang telah dihukum pidana [HAL 114-116]."
+      },
+      {
+        "window": 2,
+        "input_chars": 134964,
+        "summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]. Tergugat II lebih lanjut membantah dengan dalil bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian karena Tergugat II telah memperbaiki seluruh barang yang dibongkar Tergugat I atas itikad baik, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 53-57]. Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat sendiri telah merobohkan bangunan existing untuk membangun baru, yang dianggap sebagai tindakan itikad buruk untuk menghilangkan bukti perbaikan oleh Tergugat II [HAL 53-57]. Tergugat II menolak seluruh rincian kerugian materiil, termasuk harga rumah, pajak, biaya utilitas, dan profit deposito, dengan alasan tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan, serta kerugian tersebut telah dikompensasi oleh perbaikan sukarela dari Tergugat II [HAL 57-64]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena Penggugat terbukti menempati rumah tersebut sejak November 2019 sehingga tidak mengalami tekanan psikologis akibat tidak bisa menempati rumah [HAL 89-90]. Tergugat II mengutip putusan pidana yang menyatakan Terdakwa (Tergugat II) telah mengeluarkan biaya memperbaiki barang milik saksi (Penggugat), namun menyoroti kontradiksi amar putusan pidana yang tetap menjatuhkan hukuman penjara [HAL 103-105]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan karena tidak diperinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 106-108]. Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Hendra atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan hilangnya pendapatan usaha, kerusakan citra, dan kerugian materiil total Rp. 19.613.800.000,- serta immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113]. Tergugat III (Pancaka Setiadi) membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan dirinya hanya sebagai kontraktor/penerima kerja dari Tergugat II yang tidak terikat secara hukum dengan Tergugat II, dan bahwa tanggung jawab utama atas pencurian berada pada Tergugat I yang telah dihukum pidana [HAL 114-116]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan ketidakjelasan antara dalil 35 jenis barang hilang dalam Posita dengan tuntutan ganti rugi materiil total yang mencakup harga rumah dalam Petitum, serta menyangkal bahwa ia melakukan pencurian karena statusnya sebagai kontraktor independen, bukan bawahan Tergugat II, dan menyatakan seluruh barang telah diperbaiki/dikembalikan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II [HAL 116-126]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (error in persona, obscur libel, dan legal standing) dengan alasan gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dalil-dalil tersebut merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan, bukan cacat formil [HAL 156-158]. Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti: Penggugat dan Tergugat II sepakat jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dan AJB pada 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas [HAL 158-159]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, serta Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian [HAL 159-164]."
+      },
+      {
+        "window": 3,
+        "input_chars": 30122,
+        "summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]. Tergugat II lebih lanjut membantah dengan dalil bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian karena Tergugat II telah memperbaiki seluruh barang yang dibongkar Tergugat I atas itikad baik, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 53-57]. Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat sendiri telah merobohkan bangunan existing untuk membangun baru, yang dianggap sebagai tindakan itikad buruk untuk menghilangkan bukti perbaikan oleh Tergugat II [HAL 53-57]. Tergugat II menolak seluruh rincian kerugian materiil, termasuk harga rumah, pajak, biaya utilitas, dan profit deposito, dengan alasan tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan, serta kerugian tersebut telah dikompensasi oleh perbaikan sukarela dari Tergugat II [HAL 57-64]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena Penggugat terbukti menempati rumah tersebut sejak November 2019 sehingga tidak mengalami tekanan psikologis akibat tidak bisa menempati rumah [HAL 89-90]. Tergugat II mengutip putusan pidana yang menyatakan Terdakwa (Tergugat II) telah mengeluarkan biaya memperbaiki barang milik saksi (Penggugat), namun menyoroti kontradiksi amar putusan pidana yang tetap menjatuhkan hukuman penjara [HAL 103-105]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan karena tidak diperinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 106-108]. Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Hendra atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan hilangnya pendapatan usaha, kerusakan citra, dan kerugian materiil total Rp. 19.613.800.000,- serta immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113]. Tergugat III (Pancaka Setiadi) membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan dirinya hanya sebagai kontraktor/penerima kerja dari Tergugat II yang tidak terikat secara hukum dengan Tergugat II, dan bahwa tanggung jawab utama atas pencurian berada pada Tergugat I yang telah dihukum pidana [HAL 114-116]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan ketidakjelasan antara dalil 35 jenis barang hilang dalam Posita dengan tuntutan ganti rugi materiil total yang mencakup harga rumah dalam Petitum, serta menyangkal bahwa ia melakukan pencurian karena statusnya sebagai kontraktor independen, bukan bawahan Tergugat II, dan menyatakan seluruh barang telah diperbaiki/dikembalikan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II [HAL 116-126]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (error in persona, obscur libel, dan legal standing) dengan alasan gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dalil-dalil tersebut merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan, bukan cacat formil [HAL 156-158]. Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti: Penggugat dan Tergugat II sepakat jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dan AJB pada 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas [HAL 158-159]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, serta Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian [HAL 159-164]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat III sengaja membantu pencurian dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan [HAL 164-165]. Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat pada tahun 2021 telah membongkar sendiri seluruh bangunan existing dan proses pembangunan rumah baru di atasnya, termasuk menghancurkan atau memusnahkan 35 item barang yang didalilkan rusak/diambil oleh Para Tergugat, sehingga bukti pengembalian atau perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dilihat kembali [HAL 166]. Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengabaikan dan memusnahkan bukti-bukti perbaikan yang dilakukan Para Tergugat dengan itikad baik, sehingga tidak ada dasar kerugian lagi untuk menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum [HAL 166-167]. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci, mengutip kaidah hukum Putusan MA RI No.492 K/Sip/1970, No.117 K/Sip/1971, dan No.78 K/Sip/1973 [HAL 167]. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat II Konvensi menuduh Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita negatif di media online yang menyebabkan kerugian materiil Rp. 19.613.800.000,- dan immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113, 169-170]. Tergugat Rekonvensi membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai subjek hukum yang membuat/menyebarkan berita online, melainkan pihak media online, serta pemberitaan tersebut merupakan fakta hukum dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [HAL 167-171]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi karena masuk pokok perkara, namun dalam pokok perkara Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya karena tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita online, pemberitaan merupakan tugas jurnalis atas fakta hukum putusan pengadilan, dan dalil kerugian akibat bujuk rayu penjualan rumah ditolak karena bukti menunjukkan jual beli dilakukan dengan kesepakatan tanpa paksaan [HAL 170-171]. Amar putusan: Menolak eksepsi Para Tergugat dan eksepsi Tergugat Rekonvensi; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp. 1.338.000,- [HAL 172]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]. Tergugat II lebih lanjut membantah dengan dalil bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian karena Tergugat II telah memperbaiki seluruh barang yang dibongkar Tergugat I atas itikad baik, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 53-57]. Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat sendiri telah merobohkan bangunan existing untuk membangun baru, yang dianggap sebagai tindakan itikad buruk untuk menghilangkan bukti perbaikan oleh Tergugat II [HAL 53-57]. Tergugat II menolak seluruh rincian kerugian materiil, termasuk harga rumah, pajak, biaya utilitas, dan profit deposito, dengan alasan tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan, serta kerugian tersebut telah dikompensasi oleh perbaikan sukarela dari Tergugat II [HAL 57-64]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena Penggugat terbukti menempati rumah tersebut sejak November 2019 sehingga tidak mengalami tekanan psikologis akibat tidak bisa menempati rumah [HAL 89-90]. Tergugat II mengutip putusan pidana yang menyatakan Terdakwa (Tergugat II) telah mengeluarkan biaya memperbaiki barang milik saksi (Penggugat), namun menyoroti kontradiksi amar putusan pidana yang tetap menjatuhkan hukuman penjara [HAL 103-105]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan karena tidak diperinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 106-108]. Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Hendra atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan hilangnya pendapatan usaha, kerusakan citra, dan kerugian materiil total Rp. 19.613.800.000,- serta immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113]. Tergugat III (Pancaka Setiadi) membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan dirinya hanya sebagai kontraktor/penerima kerja dari Tergugat II yang tidak terikat secara hukum dengan Tergugat II, dan bahwa tanggung jawab utama atas pencurian berada pada Tergugat I yang telah dihukum pidana [HAL 114-116]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan ketidakjelasan antara dalil 35 jenis barang hilang dalam Posita dengan tuntutan ganti rugi materiil total yang mencakup harga rumah dalam Petitum, serta menyangkal bahwa ia melakukan pencurian karena statusnya sebagai kontraktor independen, bukan bawahan Tergugat II, dan menyatakan seluruh barang telah diperbaiki/dikembalikan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II [HAL 116-126]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (error in persona, obscur libel, dan legal standing) dengan alasan gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dalil-dalil tersebut merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan, bukan cacat formil [HAL 156-158]. Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti: Penggugat dan Tergugat II sepakat jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dan AJB pada 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas [HAL 158-159]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, serta Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian [HAL 159-164]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat III sengaja membantu pencurian dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan [HAL 164-165]. Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat pada tahun 2021 telah membongkar sendiri seluruh bangunan existing dan proses pembangunan rumah baru di atasnya, termasuk menghancurkan atau memusnahkan 35 item barang yang didalilkan rusak/diambil oleh Para Tergugat, sehingga bukti pengembalian atau perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dilihat kembali [HAL 166]. Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengabaikan dan memusnahkan bukti-bukti perbaikan yang dilakukan Para Tergugat dengan itikad baik, sehingga tidak ada dasar kerugian lagi untuk menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum [HAL 166-167]. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci, mengutip kaidah hukum Putusan MA RI No.492 K/Sip/1970, No.117 K/Sip/1971, dan No.78 K/Sip/1973 [HAL 167]. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat II Konvensi menuduh Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita negatif di media online yang menyebabkan kerugian materiil Rp. 19.613.800.000,- dan immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113, 169-170]. Tergugat Rekonvensi membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai subjek hukum yang membuat/menyebarkan berita online, melainkan pihak media online, serta pemberitaan tersebut merupakan fakta hukum dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [HAL 167-171]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi karena masuk pokok perkara, namun dalam pokok perkara Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya karena tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita online, pemberitaan merupakan tugas jurnalis atas fakta hukum putusan pengadilan, dan dalil kerugian akibat bujuk rayu penjualan rumah ditolak karena bukti menunjukkan jual beli dilakukan dengan kesepakatan tanpa paksaan [HAL 170-171]. Amar putusan: Menolak eksepsi Para Tergugat dan eksepsi Tergugat Rekonvensi; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp. 1.338.000,- [HAL 172]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 8118,
+    "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang dari rumah yang telah dibeli Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil karena hilangnya barang dan kerusakan properti. Gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dapat ditagihkan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat II sepakat melakukan jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dengan Akta Jual Beli tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas.",
+        "page": 158,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat.",
+        "page": 159,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian terkait pengambilan barang tersebut.",
+        "page": 159,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III sengaja membantu pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan.",
+        "page": 164,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat pada tahun 2021 membongkar sendiri seluruh bangunan existing dan proses pembangunan rumah baru di atasnya, termasuk menghancurkan atau memusnahkan 35 item barang yang didalilkan rusak atau diambil oleh Para Tergugat.",
+        "page": 166,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci karena bukti pengembalian atau perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dilihat kembali akibat tindakan Penggugat.",
+        "page": 167,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.",
+        "page": 108,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita online, karena pemberitaan merupakan tugas jurnalis atas fakta hukum putusan pengadilan.",
+        "page": 170,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang dari rumah yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat II. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas pencurian, serta Tergugat III membantu pencurian. Namun, dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat sendiri telah membongkar bangunan existing dan memusnahkan barang-barang yang didalilkan hilang atau rusak, sehingga bukti perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat diverifikasi kembali. Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengabaikan bukti perbaikan dengan itikad baik, sehingga tidak ada dasar kerugian lagi untuk menuntut ganti rugi. Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci. Gugatan rekonvensi dari Tergugat II juga ditolak karena tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat menyebarkan berita negatif di media online."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang dari rumah yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat II. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas pencurian, serta Tergugat III membantu pencurian. Namun, dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat sendiri telah membongkar bangunan existing dan memusnahkan barang-barang yang didalilkan hilang atau rusak, sehingga bukti perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat diverifikasi kembali. Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengabaikan bukti perbaikan dengan itikad baik, sehingga tidak ada dasar kerugian lagi untuk menuntut ganti rugi. Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci. Gugatan rekonvensi dari Tergugat II juga ditolak karena tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat menyebarkan berita negatif di media online.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat II sepakat melakukan jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dengan Akta Jual Beli tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas.",
+        "page": 158,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat.",
+        "page": 159,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian terkait pengambilan barang tersebut.",
+        "page": 159,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III sengaja membantu pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan.",
+        "page": 164,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat pada tahun 2021 membongkar sendiri seluruh bangunan existing dan proses pembangunan rumah baru di atasnya, termasuk menghancurkan atau memusnahkan 35 item barang yang didalilkan rusak atau diambil oleh Para Tergugat.",
+        "page": 166,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci karena bukti pengembalian atau perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dilihat kembali akibat tindakan Penggugat.",
+        "page": 167,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.",
+        "page": 108,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita online, karena pemberitaan merupakan tugas jurnalis atas fakta hukum putusan pengadilan.",
+        "page": 170,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas beli rumah, tapi mantan pemiliknya diam-diam bawa pergi barang-barang di dalam rumah itu, apakah saya bisa minta ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 56595,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1131 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1367 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas harta debitur untuk memenuhi perikatan. Isinya tidak mengatur tentang tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum atau pencurian barang, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai hak menuntut ganti rugi atas barang yang diambil secara diam-diam."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan menanyakan apakah bisa minta ganti rugi atas perbuatan orang lain yang merugikan (mengambil barang), yang secara langsung diatur oleh prinsip dalam pasal ini bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab tidak langsung (vicarious liability), yaitu tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya (seperti bawahan/pelayan). Dalam konteks pertanyaan dan putusan, ada unsur perintah dari mantan pemilik (Tergugat II) kepada pihak lain (Tergugat I) untuk mengambil barang, sehingga pasal ini relevan untuk menilai apakah mantan pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang yang melaksanakannya."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1367 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 149619,
+    "completion_tokens": 7227
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_520_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_520_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.034,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 93.434,
+    "query": 8.357,
+    "relevance": 66.986,
+    "total": 168.812
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 25490,
+    "marked_chars": 25562
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 25562,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepemilikan kapal keruk kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk keperluan pendaftaran bendera Indonesia. Permohonan ini bersifat sepihak (voluntair) tanpa adanya pihak tergugat dalam sengketa perdata biasa. Pemohon meminta penetapan bahwa kapal tersebut adalah miliknya agar dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Badan Hukum PT. ADHIGUNA KERUKTAMA yang berkedudukan di Jakarta Utara.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membeli Kapal Keruk jenis Crane Barge bernama KING KONG Eks KAIRYO No. 8 pada tahun 2022 melalui broker Nagasaki Shipping PTE, LTD dari Singapura.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kapal tersebut dikirim ke Indonesia dengan Bendera Kebangsaan NAURU setelah pembayaran selesai.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Broker kesulitan mengurus surat Deletion Certificate dari Negara NAURU sehingga hanya dapat mengeluarkan sertifikat kapal bersifat sementara.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat sementara dari Nauru tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan kapal ke Bendera Indonesia di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki bukti pembelian berupa Bill of Sale, Building Certificate, dan sertifikat lainnya.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi menyatakan bahwa pembelian kapal dilakukan secara sah tanpa masalah hukum dan transaksi.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, PT. ADHIGUNA KERUKTAMA, mengajukan permohonan penetapan kepemilikan kapal keruk bernama KING KONG Eks KAIRYO No. 8 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon menyatakan bahwa ia telah membeli kapal tersebut pada tahun 2022 melalui broker dari Singapura dan kapal telah tiba di Indonesia dengan bendera Nauru. Namun, broker mengalami kesulitan dalam mengurus penghapusan pendaftaran (Deletion Certificate) dari Nauru, sehingga hanya dapat menyediakan sertifikat sementara yang tidak dapat digunakan untuk pendaftaran bendera Indonesia di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian untuk membuktikan hak miliknya atas kapal tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini secara sepihak, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan secara sah bahwa kapal tersebut adalah milik Pemohon serta memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kepemilikan kapal tersebut ke Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, PT. ADHIGUNA KERUKTAMA, mengajukan permohonan penetapan kepemilikan kapal keruk bernama KING KONG Eks KAIRYO No. 8 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon menyatakan bahwa ia telah membeli kapal tersebut pada tahun 2022 melalui broker dari Singapura dan kapal telah tiba di Indonesia dengan bendera Nauru. Namun, broker mengalami kesulitan dalam mengurus penghapusan pendaftaran (Deletion Certificate) dari Nauru, sehingga hanya dapat menyediakan sertifikat sementara yang tidak dapat digunakan untuk pendaftaran bendera Indonesia di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian untuk membuktikan hak miliknya atas kapal tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini secara sepihak, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan secara sah bahwa kapal tersebut adalah milik Pemohon serta memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kepemilikan kapal tersebut ke Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Badan Hukum PT. ADHIGUNA KERUKTAMA yang berkedudukan di Jakarta Utara.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membeli Kapal Keruk jenis Crane Barge bernama KING KONG Eks KAIRYO No. 8 pada tahun 2022 melalui broker Nagasaki Shipping PTE, LTD dari Singapura.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kapal tersebut dikirim ke Indonesia dengan Bendera Kebangsaan NAURU setelah pembayaran selesai.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Broker kesulitan mengurus surat Deletion Certificate dari Negara NAURU sehingga hanya dapat mengeluarkan sertifikat kapal bersifat sementara.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat sementara dari Nauru tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan kapal ke Bendera Indonesia di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki bukti pembelian berupa Bill of Sale, Building Certificate, dan sertifikat lainnya.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi menyatakan bahwa pembelian kapal dilakukan secara sah tanpa masalah hukum dan transaksi.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya beli kapal dari broker luar negeri tapi cuma dapat sertifikat sementara yang nggak bisa dipakai daftar bendera Indonesia, gimana cara punya kapal ini secara sah?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10010,
+    "candidates": [
+      "Pasal 457 KUHPerdata",
+      "Pasal 1457 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 457 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 457: Dalam hal adanya kepentingan yang mendesak para kepala daerah setempat, menjelang pengesahan Pengadilan Negeri, berkuasa memerintahkan penahanan sementara orang-orang yang dimaksud dalam Pasal-pasal yang lalu. Mereka wajib untuk bertindak secara cermat; dan selambat-lambatnya dalam empat hari atau, dalam hal tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan ada di pulau lain, dengan kapal yang pertama, mereka harus mengirimkan surat-surat tentang penahanan kepada Kejaksaan yang berwenang & yang harus menyampaikan lagi surat-surat itu dengan tuntutannya kepada Pengadilan Negeri segera setelah menerima surat-surat itu. Bila Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan-alasan guna menguatkan penahanan, maka dengan putusan harus diperintahkan supaya orang yang ditahan itu segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan ini harus segera dilaksanakan oleh kepala daerah yang bersangkutan segera setelah diterimanya, dan hal itu harus diberitahukan kepada Kejaksaan dengan cara seperti yang ditentukan dalam alinea kedua pasal ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 457 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Teks resmi Pasal 457 yang diberikan mengatur tentang penahanan sementara orang oleh kepala daerah dalam hal kepentingan mendesak (prosedur penahanan dan pelaporannya). Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan kepemilikan kapal, jual beli, atau pendaftaran bendera kapal. Meskipun putusan mengutip 'Pasal 457 KUH Perdata', teks resmi yang disediakan dalam corpus ini tampaknya merupakan kesalahan pencocokan (mismatch) antara nomor pasal dan isi teks (kemungkinan besar teks ini seharusnya adalah Pasal 457 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal lain yang salah label), namun berdasarkan instruksi untuk menilai **hanya dari teks resmi yang diberikan**, isi pasal tersebut tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan kepemilikan kapal."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian penyerahan barang dan pembayaran harga. Dalam pertanyaan, pengguna menyebutkan 'saya beli kapal', yang merupakan inti dari sengketa atau masalah hukum yang sedang dihadapi. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menilai apakah pemindahan kepemilikan (akibat hukum dari jual beli) telah terjadi secara sah antara pembeli dan penjual (broker), yang merupakan langkah pertama sebelum membahas pendaftaran bendera. Putusan juga mengutip pasal ini untuk membuktikan adanya transaksi pembelian kapal."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1457 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12262,
+    "completion_tokens": 1063
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_521_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,313 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_521_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 49,
+  "timings": {
+    "parse": 0.111,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 422.611,
+    "read": 163.578,
+    "query": 2.849,
+    "relevance": 134.494,
+    "total": 723.643
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 149333,
+    "marked_chars": 149765
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang\ndiletakan atas 4 (empat) bidang tanah dan bangunan :\na)\nSebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 417/Duri Selatan\nyang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya\nJakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Duri Selatan, seluas\n70 m2 (tujuh puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan\nDuri Selatan IV Nomor 20.A, RT.001/RW.01, menurut surat ukur\ntertanggal 07 Desember 1994, dikeluarkan tertanggal 13 Januari\n1995, terdaftar atas nama Nyonya NGUI FUI SIAN;\nb)\nSebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 418/Duri Selatan\nyang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya\nJakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Duri Selatan, seluas\n70 m2 (tujuh puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan\nDuri Selatan III Nomor 20.B, RT.001/RW.01, menurut surat ukur\ntertanggal 07 Desember 1994, dikeluarkan tertanggal 13 Januari\n1995, terdaftar atas nama Nyonya NGUI FUI SIAN;\nc)\nSebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 332/Duri Selatan\nyang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya\nJakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Duri Selatan, seluas\n335 m2 (tigaratus tigapuluh lima meter persegi), setempat dikenal\nsebagai Jalan Duri Selatan III Nomor 20, RT.001/RW.01, menurut\nGambar situasi tertanggal 13 Agustus 1993 Nomor : 5278/1993,\n                                                             Hal 47 dari 48 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebag"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134840,
+        "summary": "PT Inti Modal Utama (Penggugat) menggugat Nyonya Ngui Fui Sian (Tergugat I) dan Nyonya Mimie (Tergugat II) atas wanprestasi dalam Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 jo. Addendum No. 103 Tahun 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga pada 25 September 2019 [HAL 2-4]. Penggugat dalil telah menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019, dengan jatuh tempo pelunasan pada 26 Desember 2019 [HAL 2-4]. Perjanjian tersebut mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan yang terdaftar atas nama masing-masing Tergugat [HAL 3-4]. Sanksi yang disepakati adalah bunga 4% per bulan berdasarkan Addendum No. 103 dan denda keterlambatan 8% per bulan berdasarkan Akta No. 102 [HAL 3-5]. Penggugat dalil Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali sejak jatuh tempo, sehingga setelah melalui somasi pada Juni-Juli 2022, total hutang per 26 Juni 2022 dihitung sebesar Rp. 16.524.000.000,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda [HAL 5-6]. Penggugat memohon pernyataan wanprestasi, pembayaran hutang, sahanya sita jaminan atas objek jaminan, serta putusan serta merta [HAL 7-10].\n\nTergugat I dan II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan kabur (Obscuur Libel), serta bantahan pokok perkara [HAL 11-13]. Tergugat berdalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris Edison Jingga serta Hendrik Suhardiman dan Nio Yantony sebagai tergugat, dengan alasan Tergugat I awalnya bertransaksi dengan individu tersebut secara pribadi dan baru mengetahui status mereka sebagai komisaris/direktur PT Inti Modal Utama dua tahun kemudian [HAL 13-17]. Tergugat juga dalil gugatan kabur karena meminta Tergugat II dinyatakan wanprestasi padahal Tergugat II hanya sebagai pemberi jaminan, bukan penjamin utang [HAL 17-18]. Dalam pokok perkara, Tergugat I mengakui menerima dana Rp. 4.500.000.000,- namun dalil dana tersebut langsung digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi pihak Penggugat [HAL 19]. Tergugat membantah keberadaan dan isi Addendum No. 103 karena tidak pernah menerima salinannya, serta dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda yang dijanjikan (4%) dengan yang tertulis (8%) [HAL 20-23]. Tergugat juga berdalil bunga 4% per bulan bertentangan dengan yurisprudensi dan seharusnya dikesampingkan, serta mengajukan keadaan force majeure (Covid-19) sebagai alasan ketidakmampuan membayar, meskipun jatuh tempo telah lewat sebelum pandemi [HAL 27-28]. Tergugat menolak sita jaminan karena objek sudah dijaminkan dan asli sertifikat berada di tangan Penggugat, serta menolak dwangsom dan putusan serta merta [HAL 29-31].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dan kabur, berpendapat wewenang menarik pihak ada pada Penggugat dan gugatan telah jelas mengenai subjek dan objek sengketa [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah Tergugat I dan II telah wanprestasi [HAL 39]. Majelis Hakim menerima bukti P-1 (Akta No. 102) dan P-2 (Addendum No. 103) serta pengakuan Tergugat I atas penerimaan dana Rp. 4.500.000.000,- sebagai bukti sah bahwa hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan jatuh tempo 26 Desember 2019 adalah terbukti [HAL 41]. Majelis Hakim menolak dalil tipu muslihat dan force majeure Covid-19 karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan jatuh tempo hutang telah lewat sebelum pandemi ditetapkan sebagai keadaan darurat [HAL 42-43]. Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah ditegur [HAL 43]. Terkait perhitungan hutang, Majelis Hakim hanya mengabulkan hutang pokok Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan dari hutang pokok sebesar Rp. 180.000.000,-, sehingga total hutang yang ditetapkan sebesar Rp. 4.680.000.000,-, dan menolak perhitungan denda 8% serta total klaim Rp. 16.524.000.000,- yang diajukan Penggugat [HAL 44]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 16425,
+        "summary": "PT Inti Modal Utama (Penggugat) menggugat Nyonya Ngui Fui Sian (Tergugat I) dan Nyonya Mimie (Tergugat II) atas wanprestasi dalam Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 jo. Addendum No. 103 Tahun 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga pada 25 September 2019 [HAL 2-4]. Penggugat dalil telah menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019, dengan jatuh tempo pelunasan pada 26 Desember 2019 [HAL 2-4]. Perjanjian tersebut mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan yang terdaftar atas nama masing-masing Tergugat [HAL 3-4]. Sanksi yang disepakati adalah bunga 4% per bulan berdasarkan Addendum No. 103 dan denda keterlambatan 8% per bulan berdasarkan Akta No. 102 [HAL 3-5]. Penggugat dalil Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali sejak jatuh tempo, sehingga setelah melalui somasi pada Juni-Juli 2022, total hutang per 26 Juni 2022 dihitung sebesar Rp. 16.524.000.000,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda [HAL 5-6]. Penggugat memohon pernyataan wanprestasi, pembayaran hutang, sahanya sita jaminan atas objek jaminan, serta putusan serta merta [HAL 7-10].\n\nTergugat I dan II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan kabur (Obscuur Libel), serta bantahan pokok perkara [HAL 11-13]. Tergugat berdalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris Edison Jingga serta Hendrik Suhardiman dan Nio Yantony sebagai tergugat, dengan alasan Tergugat I awalnya bertransaksi dengan individu tersebut secara pribadi dan baru mengetahui status mereka sebagai komisaris/direktur PT Inti Modal Utama dua tahun kemudian [HAL 13-17]. Tergugat juga dalil gugatan kabur karena meminta Tergugat II dinyatakan wanprestasi padahal Tergugat II hanya sebagai pemberi jaminan, bukan penjamin utang [HAL 17-18]. Dalam pokok perkara, Tergugat I mengakui menerima dana Rp. 4.500.000.000,- namun dalil dana tersebut langsung digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi pihak Penggugat [HAL 19]. Tergugat membantah keberadaan dan isi Addendum No. 103 karena tidak pernah menerima salinannya, serta dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda yang dijanjikan (4%) dengan yang tertulis (8%) [HAL 20-23]. Tergugat juga berdalil bunga 4% per bulan bertentangan dengan yurisprudensi dan seharusnya dikesampingkan, serta mengajukan keadaan force majeure (Covid-19) sebagai alasan ketidakmampuan membayar, meskipun jatuh tempo telah lewat sebelum pandemi [HAL 27-28]. Tergugat menolak sita jaminan karena objek sudah dijaminkan dan asli sertifikat berada di tangan Penggugat, serta menolak dwangsom dan putusan serta merta [HAL 29-31].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dan kabur, berpendapat wewenang menarik pihak ada pada Penggugat dan gugatan telah jelas mengenai subjek dan objek sengketa [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah Tergugat I dan II telah wanprestasi [HAL 39]. Majelis Hakim menerima bukti P-1 (Akta No. 102) dan P-2 (Addendum No. 103) serta pengakuan Tergugat I atas penerimaan dana Rp. 4.500.000.000,- sebagai bukti sah bahwa hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan jatuh tempo 26 Desember 2019 adalah terbukti [HAL 41]. Majelis Hakim menolak dalil tipu muslihat dan force majeure Covid-19 karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan jatuh tempo hutang telah lewat sebelum pandemi ditetapkan sebagai keadaan darurat [HAL 42-43]. Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah ditegur [HAL 43]. Terkait perhitungan hutang, Majelis Hakim hanya mengabulkan hutang pokok Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan dari hutang pokok sebesar Rp. 180.000.000,-, sehingga total hutang yang ditetapkan sebesar Rp. 4.680.000.000,-, dan menolak perhitungan denda 8% serta total klaim Rp. 16.524.000.000,- yang diajukan Penggugat [HAL 44].\n\nMajelis Hakim kemudian menetapkan denda keterlambatan sebesar 4% per bulan (setengah dari yang diperjanjikan 8%) karena denda 8% dianggap terlalu berat, yang dihitung dari total hutang Rp. 4.680.000.000,- sebesar Rp. 187.200.000,- per bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2022 (sejak Somasi III tanggal 27 Juli 2022) sampai putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 45]. Sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan atas empat bidang tanah/bangunan dinyatakan sah dan berharga, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 dikabulkan [HAL 45]. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dwangsom tidak berlaku untuk tuntutan pembayaran uang [HAL 46]. Tuntutan putusan serta merta (eksekusi lebih dahulu) juga ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR [HAL 46].\n\nDalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan II, menyatakan sah sita jaminan atas empat objek jaminan: (a) Sertifikat Hak Milik No. 417/Duri Selatan atas nama Ny. Ngui Fui Sian, (b) Sertifikat Hak Milik No. 418/Duri Selatan atas nama Ny. Ngui Fui Sian, (c) Sertifikat Hak Milik No. 332/Duri Selatan atas nama Ny. Mimie, dan (d) Sertifikat Hak Milik No. 395/Duri Selatan atas nama Ny. Mimie [HAL 47-48]. Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi dan menghukum mereka membayar hutang pokok ditambah bunga sebesar Rp. 4.680.000.000,- serta denda keterlambatan 4% per bulan (Rp. 187.200.000,-) sejak Agustus 2022 sampai eksekusi [HAL 48]. Tergugat I dan II dihukum membayar tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp. 848.000,-, dan gugatan selain dan selebihnya ditolak [HAL 48-49]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "PT Inti Modal Utama (Penggugat) menggugat Nyonya Ngui Fui Sian (Tergugat I) dan Nyonya Mimie (Tergugat II) atas wanprestasi dalam Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 jo. Addendum No. 103 Tahun 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga pada 25 September 2019 [HAL 2-4]. Penggugat dalil telah menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019, dengan jatuh tempo pelunasan pada 26 Desember 2019 [HAL 2-4]. Perjanjian tersebut mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan yang terdaftar atas nama masing-masing Tergugat [HAL 3-4]. Sanksi yang disepakati adalah bunga 4% per bulan berdasarkan Addendum No. 103 dan denda keterlambatan 8% per bulan berdasarkan Akta No. 102 [HAL 3-5]. Penggugat dalil Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali sejak jatuh tempo, sehingga setelah melalui somasi pada Juni-Juli 2022, total hutang per 26 Juni 2022 dihitung sebesar Rp. 16.524.000.000,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda [HAL 5-6]. Penggugat memohon pernyataan wanprestasi, pembayaran hutang, sahanya sita jaminan atas objek jaminan, serta putusan serta merta [HAL 7-10].\n\nTergugat I dan II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan kabur (Obscuur Libel), serta bantahan pokok perkara [HAL 11-13]. Tergugat berdalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris Edison Jingga serta Hendrik Suhardiman dan Nio Yantony sebagai tergugat, dengan alasan Tergugat I awalnya bertransaksi dengan individu tersebut secara pribadi dan baru mengetahui status mereka sebagai komisaris/direktur PT Inti Modal Utama dua tahun kemudian [HAL 13-17]. Tergugat juga dalil gugatan kabur karena meminta Tergugat II dinyatakan wanprestasi padahal Tergugat II hanya sebagai pemberi jaminan, bukan penjamin utang [HAL 17-18]. Dalam pokok perkara, Tergugat I mengakui menerima dana Rp. 4.500.000.000,- namun dalil dana tersebut langsung digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi pihak Penggugat [HAL 19]. Tergugat membantah keberadaan dan isi Addendum No. 103 karena tidak pernah menerima salinannya, serta dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda yang dijanjikan (4%) dengan yang tertulis (8%) [HAL 20-23]. Tergugat juga berdalil bunga 4% per bulan bertentangan dengan yurisprudensi dan seharusnya dikesampingkan, serta mengajukan keadaan force majeure (Covid-19) sebagai alasan ketidakmampuan membayar, meskipun jatuh tempo telah lewat sebelum pandemi [HAL 27-28]. Tergugat menolak sita jaminan karena objek sudah dijaminkan dan asli sertifikat berada di tangan Penggugat, serta menolak dwangsom dan putusan serta merta [HAL 29-31].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dan kabur, berpendapat wewenang menarik pihak ada pada Penggugat dan gugatan telah jelas mengenai subjek dan objek sengketa [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah Tergugat I dan II telah wanprestasi [HAL 39]. Majelis Hakim menerima bukti P-1 (Akta No. 102) dan P-2 (Addendum No. 103) serta pengakuan Tergugat I atas penerimaan dana Rp. 4.500.000.000,- sebagai bukti sah bahwa hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan jatuh tempo 26 Desember 2019 adalah terbukti [HAL 41]. Majelis Hakim menolak dalil tipu muslihat dan force majeure Covid-19 karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan jatuh tempo hutang telah lewat sebelum pandemi ditetapkan sebagai keadaan darurat [HAL 42-43]. Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah ditegur [HAL 43]. Terkait perhitungan hutang, Majelis Hakim hanya mengabulkan hutang pokok Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan dari hutang pokok sebesar Rp. 180.000.000,-, sehingga total hutang yang ditetapkan sebesar Rp. 4.680.000.000,-, dan menolak perhitungan denda 8% serta total klaim Rp. 16.524.000.000,- yang diajukan Penggugat [HAL 44].\n\nMajelis Hakim kemudian menetapkan denda keterlambatan sebesar 4% per bulan (setengah dari yang diperjanjikan 8%) karena denda 8% dianggap terlalu berat, yang dihitung dari total hutang Rp. 4.680.000.000,- sebesar Rp. 187.200.000,- per bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2022 (sejak Somasi III tanggal 27 Juli 2022) sampai putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 45]. Sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan atas empat bidang tanah/bangunan dinyatakan sah dan berharga, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 dikabulkan [HAL 45]. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dwangsom tidak berlaku untuk tuntutan pembayaran uang [HAL 46]. Tuntutan putusan serta merta (eksekusi lebih dahulu) juga ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR [HAL 46].\n\nDalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan II, menyatakan sah sita jaminan atas empat objek jaminan: (a) Sertifikat Hak Milik No. 417/Duri Selatan atas nama Ny. Ngui Fui Sian, (b) Sertifikat Hak Milik No. 418/Duri Selatan atas nama Ny. Ngui Fui Sian, (c) Sertifikat Hak Milik No. 332/Duri Selatan atas nama Ny. Mimie, dan (d) Sertifikat Hak Milik No. 395/Duri Selatan atas nama Ny. Mimie [HAL 47-48]. Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi dan menghukum mereka membayar hutang pokok ditambah bunga sebesar Rp. 4.680.000.000,- serta denda keterlambatan 4% per bulan (Rp. 187.200.000,-) sejak Agustus 2022 sampai eksekusi [HAL 48]. Tergugat I dan II dihukum membayar tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp. 848.000,-, dan gugatan selain dan selebihnya ditolak [HAL 48-49]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 5680,
+    "frame": "PT Inti Modal Utama menggugat Nyonya Ngui Fui Sian dan Nyonya Mimie atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dan jaminan tanah. Sengketa inti adalah ketidakpatuhan pembayaran hutang pokok, bunga, dan denda setelah jatuh tempo. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembayaran hutang, sahanya sita jaminan, serta putusan serta merta.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 yang mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat bahwa hutang jatuh tempo pada 26 Desember 2019.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I tidak melakukan pembayaran hutang sejak jatuh tempo.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat pada Juni dan Juli 2022.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengakui menerima dana pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,-.",
+        "page": 19,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dalil dana tersebut digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi Penggugat.",
+        "page": 19,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda.",
+        "page": 20,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II dalil keadaan force majeure akibat pandemi Covid-19 sebagai alasan ketidakmampuan membayar.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan sebesar Rp. 180.000.000,-.",
+        "page": 44,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak perhitungan denda 8% yang diajukan Penggugat karena dianggap terlalu berat.",
+        "page": 44,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan denda keterlambatan sebesar 4% per bulan dihitung dari total hutang Rp. 4.680.000.000,- sejak Agustus 2022.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sita jaminan atas empat bidang tanah/bangunan dinyatakan sah dan berharga.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan dwangsom ditolak karena tidak berlaku untuk tuntutan pembayaran uang menurut yurisprudensi.",
+        "page": 46,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum acara.",
+        "page": 46,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT Inti Modal Utama menggugat Nyonya Ngui Fui Sian dan Nyonya Mimie atas wanprestasi terkait pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- yang jatuh tempo pada Desember 2019, dengan Tergugat II memberikan jaminan atas empat bidang tanah. Tergugat membantah dengan dalil kurang pihak, gugatan kabur, tipu muslihat, dan force majeure, namun Majelis Hakim menolak eksepsi dan dalil bantahan tersebut karena tidak terbukti. Hakim menetapkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah somasi. Putusan mengabulkan sebagian gugatan dengan menetapkan hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 4.680.000.000,- serta denda keterlambatan 4% per bulan sejak Agustus 2022, dan menyatakan sah sita jaminan atas empat objek tanah. Tuntutan denda 8%, dwangsom, dan putusan serta merta ditolak."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT Inti Modal Utama menggugat Nyonya Ngui Fui Sian dan Nyonya Mimie atas wanprestasi terkait pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- yang jatuh tempo pada Desember 2019, dengan Tergugat II memberikan jaminan atas empat bidang tanah. Tergugat membantah dengan dalil kurang pihak, gugatan kabur, tipu muslihat, dan force majeure, namun Majelis Hakim menolak eksepsi dan dalil bantahan tersebut karena tidak terbukti. Hakim menetapkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah somasi. Putusan mengabulkan sebagian gugatan dengan menetapkan hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 4.680.000.000,- serta denda keterlambatan 4% per bulan sejak Agustus 2022, dan menyatakan sah sita jaminan atas empat objek tanah. Tuntutan denda 8%, dwangsom, dan putusan serta merta ditolak.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 yang mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat bahwa hutang jatuh tempo pada 26 Desember 2019.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I tidak melakukan pembayaran hutang sejak jatuh tempo.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat pada Juni dan Juli 2022.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengakui menerima dana pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,-.",
+        "page": 19,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dalil dana tersebut digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi Penggugat.",
+        "page": 19,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda.",
+        "page": 20,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II dalil keadaan force majeure akibat pandemi Covid-19 sebagai alasan ketidakmampuan membayar.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan sebesar Rp. 180.000.000,-.",
+        "page": 44,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak perhitungan denda 8% yang diajukan Penggugat karena dianggap terlalu berat.",
+        "page": 44,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan denda keterlambatan sebesar 4% per bulan dihitung dari total hutang Rp. 4.680.000.000,- sejak Agustus 2022.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sita jaminan atas empat bidang tanah/bangunan dinyatakan sah dan berharga.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan dwangsom ditolak karena tidak berlaku untuk tuntutan pembayaran uang menurut yurisprudensi.",
+        "page": 46,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tuntutan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum acara.",
+        "page": 46,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar uang pinjaman dan jaminan tanah, tapi kenapa masih ditagih terus?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 42406,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1244 KUHPerdata",
+      "Pasal 1245 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1321 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1831 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1245: Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1831: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu perikatan (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang). Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari adanya perjanjian pinjaman. Untuk menjawab apakah tagihan tersebut sah, perlu dinilai apakah perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320. Meskipun teks yang diberikan di corpus adalah Pasal 1238, dalam konteks penilaian hukum perdata Indonesia, Pasal 1320 adalah dasar substantif untuk menilai validitas perjanjian yang menjadi sumber tagihan. Namun, berdasarkan instruksi ketat untuk menggunakan TEKS RESMI CORPUS yang diberikan: Teks yang diberikan untuk label 'Pasal 1238' sebenarnya adalah isi Pasal 1320. Jika kita mengikuti instruksi 'Nilai isi pasal hanya dari teks resmi yang diberikan', maka teks ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Ini relevan karena pertanyaan 'kenapa masih ditagih' bergantung pada apakah perjanjian pinjamannya sah. Jika perjanjian tidak sah (misal karena penipuan), tagihan tidak bisa dipaksakan. Jadi, secara substantif, aturan tentang syarat sahnya perjanjian sangat relevan untuk menjawab apakah kewajiban bayar itu ada."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Pertanyaan awam 'kenapa masih ditagih terus' sering kali merujuk pada akumulasi bunga atau denda keterlambatan. Pasal 1243 memberikan dasar hukum mengapa debitur yang lalai (tidak bayar sesuai waktu) tetap wajib membayar pokok, bunga, dan biaya. Ini adalah jawaban substantif mengapa tagihan terus bertambah atau tetap ada setelah jatuh tempo."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pembelaan debitur berupa *force majeure* (hal yang tak terduga). Dalam pertanyaan, debitur mungkin berargumen ada halangan tertentu (meskipun tidak disebutkan spesifik, ini adalah pembelaan umum dalam wanprestasi). Pasal ini relevan karena menentukan apakah debitur bisa dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi/bunga jika ada halangan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya. Ini adalah unsur pembelaan yang perlu dinilai untuk menjawab apakah tagihan tersebut masih bisa ditagih secara hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 1244, secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya/kerugiab jika karena keadaan memaksa. Ini relevan untuk menjawab pertanyaan apakah ada alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban membayar tagihan tambahan (bunga/denda) akibat keterlambatan. Jika debitur bisa membuktikan keadaan memaksa, tagihan tersebut mungkin tidak bisa ditagih."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan 'kenapa masih ditagih' berimplikasi pada keberadaan kewajiban yang sah. Jika perjanjian pinjaman tidak memenuhi syarat Pasal 1320 (misalnya karena kekhilafan atau penipuan), maka perjanjian tersebut batal dan tagihan tidak sah. Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan sebagai dasar untuk menilai validitas dasar tagihan tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam konteks pertanyaan, jika debitur merasa 'ditipu' atau 'dipaksa' saat membuat perjanjian pinjaman, maka ia bisa berargumen perjanjian tersebut batal. Ini adalah pembelaan substantif yang langsung menjawab apakah tagihan tersebut sah atau tidak. Relevan karena menyentuh inti validitas perjanjian yang menjadi dasar tagihan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menetapkan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Ini adalah prinsip utama yang menopang alasan mengapa tagihan harus dibayar. Jika perjanjian sah, maka debitur wajib melaksanakannya. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum utama bahwa tagihan tersebut mengikat dan harus dipenuhi, menjawab pertanyaan 'kenapa harus bayar' dengan prinsip bahwa perjanjian yang sah harus ditaati."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang penanggung (garansi). Pertanyaan awam menyebutkan 'jaminan tanah', yang bisa disalahartikan sebagai jaminan fidusia atau hipotek, bukan penanggung pribadi. Pasal 1831 secara spesifik mengatur kewajiban penanggung untuk membayar jika debitur lalai, dengan syarat barang debitur harus disita dulu. Dalam konteks pertanyaan umum tentang 'kenapa masih ditagih' pada perjanjian pinjaman, pasal ini tidak secara langsung mengatur mekanisme eksekusi jaminan tanah (yang diatur dalam hukum jaminan benda tetap/fidusia), melainkan hubungan antara kreditur dan penanggung pribadi. Selain itu, dalam putusan pendukung yang diberikan, Pasal 1831 hanya dikutip dalam konteks eksepsi 'kurang pihak' untuk menyangkal status Tergugat II sebagai penanggung, bukan sebagai dasar utama penyelesaian sengketa pembayaran utang pokok. Namun, lebih penting lagi, aturan tentang jaminan tanah (hipotek/fidusia) tidak diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata. Jadi, pasal ini tidak relevan untuk menjawab mekanisme eksekusi jaminan tanah atau kewajiban bayar utang pokok secara langsung."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli vs salinan. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan relevan = false karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai hak/kewajiban pembayaran utang."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1244 KUHPerdata",
+      "Pasal 1245 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1321 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 60099,
+    "completion_tokens": 5557
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_526_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,166 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_526_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 40,
+  "timings": {
+    "parse": 0.115,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 130.644,
+    "query": 14.616,
+    "relevance": 36.045,
+    "total": 181.421
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 122326,
+    "marked_chars": 122677
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI",
+    "amar": "MENGADILI\n1.\nMenerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili\nperkara Perdata Nomor 526/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp483.400,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh\nkami HANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi\noleh \nDENY RISWANTO, S.H.,M.H. \ndan\n Hj. SYOFIA MARLIANTI\nTAMBUNAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan\ntersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh\nHakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dengan\ndihadiri oleh WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari tersebut;\n         HAKIM-HAKIM ANGGOTA,\n   HAKIM KETUA MAJELIS,\n       DENY RISWANTO, S.H.,M.H.\n HANIFZAR, S.H.,M.H.\n  Hj. SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H.,M.H.\nPanitera Pengganti,\nHal 39 dari 40 Hal Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkam"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 122677,
+    "frame": "Pengguna gugatan, seorang dokter, menggugat tetangga, ketua RT setempat, serta pejabat PTSP dan camat terkait penolakan perpanjangan Surat Izin Praktek (SIP) dan klaim perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat meminta pengadilan memerintahkan penerbitan SIP dan membayar ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena substansi sengketa termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan SIP Dokter melalui aplikasi JAKEVO yang mensyaratkan persetujuan tetangga terdekat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I diduga mempengaruhi tetangga lain untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap praktek mandiri Penggugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengumpulkan form pernyataan tanda tangan dan mengirimkan berkas pernyataan keberatan ke PTSP Kecamatan Kelapa Gading.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengklaim telah berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan tidak ada lagi ketentuan mengenai persetujuan tetangga terdekat pada aplikasi JAKEVO.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I melakukan verifikasi faktual dengan menghadirkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga situasi menjadi kisruh.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II bersama pengurus RT membuat surat edaran yang bertujuan menghentikan praktek Penggugat dengan menutup akses pengunjung.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp1.160.000.000,- akibat hilangnya pendapatan praktik medis.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- akibat stres dan penurunan reputasi.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa penerbitan SIP Dokter adalah keputusan administratif yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 38,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pengguna gugatan, seorang dokter, menggugat tetangga, ketua RT setempat, serta pejabat PTSP dan camat terkait penolakan perpanjangan Surat Izin Praktek (SIP) dan klaim perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat meminta pengadilan memerintahkan penerintahkan penerbitan SIP dan membayar ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena substansi sengketa termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pengguna gugatan, seorang dokter, menggugat tetangga, ketua RT setempat, serta pejabat PTSP dan camat terkait penolakan perpanjangan Surat Izin Praktek (SIP) dan klaim perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat meminta pengadilan memerintahkan penerintahkan penerbitan SIP dan membayar ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena substansi sengketa termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan SIP Dokter melalui aplikasi JAKEVO yang mensyaratkan persetujuan tetangga terdekat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I diduga mempengaruhi tetangga lain untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap praktek mandiri Penggugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengumpulkan form pernyataan tanda tangan dan mengirimkan berkas pernyataan keberatan ke PTSP Kecamatan Kelapa Gading.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengklaim telah berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan tidak ada lagi ketentuan mengenai persetujuan tetangga terdekat pada aplikasi JAKEVO.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I melakukan verifikasi faktual dengan menghadirkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga situasi menjadi kisruh.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II bersama pengurus RT membuat surat edaran yang bertujuan menghentikan praktek Penggugat dengan menutup akses pengunjung.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp1.160.000.000,- akibat hilangnya pendapatan praktik medis.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- akibat stres dan penurunan reputasi.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa penerbitan SIP Dokter adalah keputusan administratif yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 38,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa izin praktek dokter saya ditolak padahal tetangga sudah tidak perlu lagi menyetujui, dan saya merasa dirugikan oleh ketua RT yang membuat surat edaran?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 20014,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar substansial gugatan Penggugat. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit mengakui bahwa dalil Penggugat mengenai tindakan Tergugat yang melanggar hak-haknya dan menyebabkan kerugian materiil/imateriil didalilkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan kompetensi absolut (kewenangan pengadilan), pasal ini tetap relevan karena menjadi teori hukum yang sungguh-sungguh diuji dan menjadi inti dari pertanyaan awam mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang dirasakan akibat tindakan Ketua RT."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 40151,
+    "completion_tokens": 1052
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_533_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,233 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_533_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 224,
+  "timings": {
+    "parse": 0.381,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 973.503,
+    "read": 127.431,
+    "query": 6.658,
+    "relevance": 30.286,
+    "total": 1138.258
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 637089,
+    "marked_chars": 639221
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI :\nA.  DALAM KONPENSI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.\n2. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat\nyang diperoleh selama perkawinan harta-harta tersebut di bawah ini:\nHal. 205  Putusan Perdata Nomor 533/Pdt.G/2024/PN Jkt Ura\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 205\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nA. Benda Tidak Bergerak\n \n  \nNo\n.\nAJB/PPJB\nSertifikat dan Letak Tanah\nNOP Baru\nKeterang\nan\n1.\nAJB No.\n69/2011\nSertifikat Hak Milik No. 2526\ntanggal 28 Juni 2002 atas nama\nPenggugat, dengan Surat Ukur No.\n03469/2002 tanggal 06 Juni 2002.\nTerletak di Komplek Perumahan\nVila Permata Gading Blok A-5 Kav.\nNo. 9, Kelurahan Tugu Selatan,\nKecamatan Koja, Kota Administrasi\nJakarta Utara.\n31.75.030.001.0\n16-0840.0\nTanah dan\nBangunan\n2.\nAJB No.\n118/2018\nSertifikat Hak Milik No. 1592\ntanggal 13 Juli 2007 atas nama\nPenggugat, dengan Surat Ukur No.\n591/LAMBANG SARI/2007 tanggal\n12 Juni 2007.\n Terletak di\n"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134973,
+        "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 134997,
+        "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87]."
+      },
+      {
+        "window": 2,
+        "input_chars": 134972,
+        "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Tergugat mendalilkan daftar lengkap harta bersama yang terdiri dari 53 aset benda tidak bergerak (tanah/bangunan) dengan total nilai perolehan Rp52.554.991.258,-, 6 aset benda bergerak berupa saham perseroan, dan 11 rekening deposito di Bank UOB dan OCBC dengan total nilai Rp60.000.000.000,- [HAL 111-123]. Tergugat mengajukan permintaan pembagian harta yang spesifik: untuk benda tidak bergerak, Tergugat meminta 39 aset (nilai Rp29.062.960.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan 14 aset (nilai Rp23.492.032.258,-) menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 99-100]. Untuk saham, Tergugat meminta seluruh saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Penggugat Rekonvensi, sementara saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 100-102]. Untuk deposito, Tergugat meminta setengah dari total nilai deposito (Rp30.000.000.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi [HAL 103]. Tergugat juga menuntut Penggugat menyerahkan sertifikat, bilyet deposito, dan saham yang dikuasainya, serta meminta dwangsom Rp100.000.000,- per hari keterlambatan jika tidak melaksanakan putusan [HAL 106-110]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank [HAL 110-111]. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 39 aset benda tidak bergerak (nilai Rp29.062.960.000,-), saham di PT Era Baja Semesta (52.000 lembar) dan PT Bumi Baja Sejahtera (4.125 lembar), serta setengah dari deposito bank (Rp30.000.000.000,-) [HAL 131-135]. Harta bersama lainnya, yaitu 14 aset benda tidak bergerak (nilai Rp23.492.031.258,-), saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito (Rp30.000.000.000,-), ditetapkan menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi [HAL 134-135]. Pengadilan memerintahkan para pihak menyerahkan bukti kepemilikan harta bersama yang menjadi hak masing-masing, mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom Rp100.000.000,- per hari jika gagal menyerahkan dokumen, serta memerintahkan Kantor Pertanahan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencatatan perubahan data tanah dan pemegang saham, dan Bank UOB serta OCBC untuk mencairkan deposito [HAL 135-136]. Putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij vorid) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan, serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara [HAL 136]."
+      },
+      {
+        "window": 3,
+        "input_chars": 134999,
+        "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Tergugat mendalilkan daftar lengkap harta bersama yang terdiri dari 53 aset benda tidak bergerak (tanah/bangunan) dengan total nilai perolehan Rp52.554.991.258,-, 6 aset benda bergerak berupa saham perseroan, dan 11 rekening deposito di Bank UOB dan OCBC dengan total nilai Rp60.000.000.000,- [HAL 111-123]. Tergugat mengajukan permintaan pembagian harta yang spesifik: untuk benda tidak bergerak, Tergugat meminta 39 aset (nilai Rp29.062.960.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan 14 aset (nilai Rp23.492.032.258,-) menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 99-100]. Untuk saham, Tergugat meminta seluruh saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Penggugat Rekonvensi, sementara saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 100-102]. Untuk deposito, Tergugat meminta setengah dari total nilai deposito (Rp30.000.000.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi [HAL 103]. Tergugat juga menuntut Penggugat menyerahkan sertifikat, bilyet deposito, dan saham yang dikuasainya, serta meminta dwangsom Rp100.000.000,- per hari keterlambatan jika tidak melaksanakan putusan [HAL 106-110]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank [HAL 110-111]. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 39 aset benda tidak bergerak (nilai Rp29.062.960.000,-), saham di PT Era Baja Semesta (52.000 lembar) dan PT Bumi Baja Sejahtera (4.125 lembar), serta setengah dari deposito bank (Rp30.000.000.000,-) [HAL 131-135]. Harta bersama lainnya, yaitu 14 aset benda tidak bergerak (nilai Rp23.492.031.258,-), saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito (Rp30.000.000.000,-), ditetapkan menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi [HAL 134-135]. Pengadilan memerintahkan para pihak menyerahkan bukti kepemilikan harta bersama yang menjadi hak masing-masing, mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom Rp100.000.000,- per hari jika gagal menyerahkan dokumen, serta memerintahkan Kantor Pertanahan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencatatan perubahan data tanah dan pemegang saham, dan Bank UOB serta OCBC untuk mencairkan deposito [HAL 135-136]. Putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij vorid) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan, serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara [HAL 136].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk membuktikan keberadaan 53 bidang tanah harta bersama. Berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-90 dan T-Konvensi/P-Rekonvensi-1 s/d T-Konvensi/P-Rekonvensi-106, serta kesaksian Saksi I dan II dari Penggugat serta Saksi I, II, dan III dari Tergugat, Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan para pihak telah putus karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pembagian harta bersama adalah beralasan hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 178-179]. Pengadilan menegaskan bahwa harta bersama tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tercatat, selama diperoleh selama perkawinan [HAL 179]. Melalui pemeriksaan detail bukti P-6a hingga P-37a dan T-1 hingga T-19, Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama yang terletak di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat (Ivonney) [HAL 180-185]. Rincian harta bersama tersebut meliputi tanah kosong dan tanah dengan bangunan, dengan harga perolehan bervariasi mulai dari Rp34.425.000,- hingga Rp1.330.000.000,- per bidang, yang telah diuraikan dalam tabel putusan mulai dari Sertifikat Hak Milik No. 2526 di Jakarta Utara hingga Sertifikat Hak Milik No. 620 di Bekasi [HAL 186-188]. Fakta hukum ini memperkuat dalil Tergugat bahwa harta bersama sangat besar dan kompleks, serta mendukung putusan sebelumnya yang membagi harta tersebut berdasarkan kontribusi dan kepemilikan faktual, bukan sekadar penguasaan fisik yang diajukan Penggugat."
+      },
+      {
+        "window": 4,
+        "input_chars": 105280,
+        "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Tergugat mendalilkan daftar lengkap harta bersama yang terdiri dari 53 aset benda tidak bergerak (tanah/bangunan) dengan total nilai perolehan Rp52.554.991.258,-, 6 aset benda bergerak berupa saham perseroan, dan 11 rekening deposito di Bank UOB dan OCBC dengan total nilai Rp60.000.000.000,- [HAL 111-123]. Tergugat mengajukan permintaan pembagian harta yang spesifik: untuk benda tidak bergerak, Tergugat meminta 39 aset (nilai Rp29.062.960.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan 14 aset (nilai Rp23.492.032.258,-) menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 99-100]. Untuk saham, Tergugat meminta seluruh saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Penggugat Rekonvensi, sementara saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 100-102]. Untuk deposito, Tergugat meminta setengah dari total nilai deposito (Rp30.000.000.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi [HAL 103]. Tergugat juga menuntut Penggugat menyerahkan sertifikat, bilyet deposito, dan saham yang dikuasainya, serta meminta dwangsom Rp100.000.000,- per hari keterlambatan jika tidak melaksanakan putusan [HAL 106-110]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank [HAL 110-111]. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 39 aset benda tidak bergerak (nilai Rp29.062.960.000,-), saham di PT Era Baja Semesta (52.000 lembar) dan PT Bumi Baja Sejahtera (4.125 lembar), serta setengah dari deposito bank (Rp30.000.000.000,-) [HAL 131-135]. Harta bersama lainnya, yaitu 14 aset benda tidak bergerak (nilai Rp23.492.031.258,-), saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito (Rp30.000.000.000,-), ditetapkan menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi [HAL 134-135]. Pengadilan memerintahkan para pihak menyerahkan bukti kepemilikan harta bersama yang menjadi hak masing-masing, mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom Rp100.000.000,- per hari jika gagal menyerahkan dokumen, serta memerintahkan Kantor Pertanahan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencatatan perubahan data tanah dan pemegang saham, dan Bank UOB serta OCBC untuk mencairkan deposito [HAL 135-136]. Putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij vorid) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan, serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara [HAL 136].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk membuktikan keberadaan 53 bidang tanah harta bersama. Berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-90 dan T-Konvensi/P-Rekonvensi-1 s/d T-Konvensi/P-Rekonvensi-106, serta kesaksian Saksi I dan II dari Penggugat serta Saksi I, II, dan III dari Tergugat, Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan para pihak telah putus karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pembagian harta bersama adalah beralasan hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 178-179]. Pengadilan menegaskan bahwa harta bersama tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tercatat, selama diperoleh selama perkawinan [HAL 179]. Melalui pemeriksaan detail bukti P-6a hingga P-37a dan T-1 hingga T-19, Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama yang terletak di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat (Ivonney) [HAL 180-185]. Rincian harta bersama tersebut meliputi tanah kosong dan tanah dengan bangunan, dengan harga perolehan bervariasi mulai dari Rp34.425.000,- hingga Rp1.330.000.000,- per bidang, yang telah diuraikan dalam tabel putusan mulai dari Sertifikat Hak Milik No. 2526 di Jakarta Utara hingga Sertifikat Hak Milik No. 620 di Bekasi [HAL 186-188]. Fakta hukum ini memperkuat dalil Tergugat bahwa harta bersama sangat besar dan kompleks, serta mendukung putusan sebelumnya yang membagi harta tersebut berdasarkan kontribusi dan kepemilikan faktual, bukan sekadar penguasaan fisik yang diajukan Penggugat.\n\nSelanjutnya, Majelis Hakim menguraikan rincian 53 aset benda tidak bergerak yang terbukti sebagai harta bersama, mencakup tanah kosong dan tanah dengan bangunan di berbagai lokasi seperti Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan nilai perolehan total Rp52.554.991.258,- [HAL 189-195]. Selain itu, terbukti adanya harta bersama berupa saham perseroan, yaitu 26.000 lembar saham PT Era Baja Semesta atas nama Penggugat, 26.000 lembar atas nama Ivonney, 2.080 lembar PT Karya Teknik Nusantara Jaya atas nama Penggugat, 2.063 lembar PT Araya Hemas Nawasena atas nama Penggugat, 2.063 lembar PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Penggugat, dan 2.062 lembar PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Ivonney [HAL 195-196]. Majelis Hakim menyatakan bahwa pembagian harta bersama berupa tanah berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak adalah rasional karena nilai perolehan bagian masing-masing pihak tidak terlalu jauh berbeda (Penggugat Rp21.518.323.133,- vs Tergugat Rp31.036.668.125,-), sehingga asas manfaat terpenuhi tanpa perlu pelelangan yang memakan waktu dan berpotensi menurunkan nilai [HAL 196-197]. Untuk saham, pembagian dilakukan secara seimbang dan adil, bukan sekadar berdasarkan penguasaan, sehingga Penggugat diperintahkan menyerahkan saham yang menjadi hak Tergugat tanpa syarat [HAL 197-198].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menerima bukti deposito yang diajukan Tergugat, yang membuktikan adanya 17 rekening deposito di Bank UOB, OCBC NISP, Danamon, dan Permata dengan total nilai nominal mencapai Rp99.000.000.000,-, yang sebagian besar atas nama \"Penggugat or Ivonney\" atau \"Ivonney or Penggugat\" [HAL 199-202]. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan Tergugat untuk membagi deposito tersebut secara proporsional atau berdasarkan kepemilikan nominal, karena berdasarkan bukti SPT Tahun Pajak 2021 (P-83 dan P-89), para pihak telah sepakat dan mengakui penguasaan atas deposito, tabungan, dan uang tunai masing-masing sejak tahun 2021, di mana Tergugat menguasai deposito senilai Rp36.000.000.000,- dan Penggugat menguasai deposito senilai Rp39.000.000.000,- [HAL 203-204]. Majelis Hakim berargumen bahwa karena pencairan deposito terjadi saat perkawinan masih sah dan tidak ada bukti penolakan dari salah satu pihak terhadap penguasaan tersebut, maka pembagian berdasarkan penguasaan masing-masing pihak adalah solusi terbaik yang mencerminkan rasa keadilan [HAL 204-205]. Dengan demikian, gugatan rekonvensi untuk membagi deposito ditolak, sementara gugatan konvensi dikabulkan sebagian untuk aset tanah dan saham sesuai pembagian yang ditetapkan, dan biaya perkara ditanggung bersama oleh kedua pihak masing-masing sebesar Rp110.500,- [HAL 205-224]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Tergugat mendalilkan daftar lengkap harta bersama yang terdiri dari 53 aset benda tidak bergerak (tanah/bangunan) dengan total nilai perolehan Rp52.554.991.258,-, 6 aset benda bergerak berupa saham perseroan, dan 11 rekening deposito di Bank UOB dan OCBC dengan total nilai Rp60.000.000.000,- [HAL 111-123]. Tergugat mengajukan permintaan pembagian harta yang spesifik: untuk benda tidak bergerak, Tergugat meminta 39 aset (nilai Rp29.062.960.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan 14 aset (nilai Rp23.492.032.258,-) menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 99-100]. Untuk saham, Tergugat meminta seluruh saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Penggugat Rekonvensi, sementara saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 100-102]. Untuk deposito, Tergugat meminta setengah dari total nilai deposito (Rp30.000.000.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi [HAL 103]. Tergugat juga menuntut Penggugat menyerahkan sertifikat, bilyet deposito, dan saham yang dikuasainya, serta meminta dwangsom Rp100.000.000,- per hari keterlambatan jika tidak melaksanakan putusan [HAL 106-110]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank [HAL 110-111]. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 39 aset benda tidak bergerak (nilai Rp29.062.960.000,-), saham di PT Era Baja Semesta (52.000 lembar) dan PT Bumi Baja Sejahtera (4.125 lembar), serta setengah dari deposito bank (Rp30.000.000.000,-) [HAL 131-135]. Harta bersama lainnya, yaitu 14 aset benda tidak bergerak (nilai Rp23.492.031.258,-), saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito (Rp30.000.000.000,-), ditetapkan menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi [HAL 134-135]. Pengadilan memerintahkan para pihak menyerahkan bukti kepemilikan harta bersama yang menjadi hak masing-masing, mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom Rp100.000.000,- per hari jika gagal menyerahkan dokumen, serta memerintahkan Kantor Pertanahan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencatatan perubahan data tanah dan pemegang saham, dan Bank UOB serta OCBC untuk mencairkan deposito [HAL 135-136]. Putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij vorid) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan, serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara [HAL 136].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk membuktikan keberadaan 53 bidang tanah harta bersama. Berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-90 dan T-Konvensi/P-Rekonvensi-1 s/d T-Konvensi/P-Rekonvensi-106, serta kesaksian Saksi I dan II dari Penggugat serta Saksi I, II, dan III dari Tergugat, Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan para pihak telah putus karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pembagian harta bersama adalah beralasan hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 178-179]. Pengadilan menegaskan bahwa harta bersama tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tercatat, selama diperoleh selama perkawinan [HAL 179]. Melalui pemeriksaan detail bukti P-6a hingga P-37a dan T-1 hingga T-19, Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama yang terletak di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat (Ivonney) [HAL 180-185]. Rincian harta bersama tersebut meliputi tanah kosong dan tanah dengan bangunan, dengan harga perolehan bervariasi mulai dari Rp34.425.000,- hingga Rp1.330.000.000,- per bidang, yang telah diuraikan dalam tabel putusan mulai dari Sertifikat Hak Milik No. 2526 di Jakarta Utara hingga Sertifikat Hak Milik No. 620 di Bekasi [HAL 186-188]. Fakta hukum ini memperkuat dalil Tergugat bahwa harta bersama sangat besar dan kompleks, serta mendukung putusan sebelumnya yang membagi harta tersebut berdasarkan kontribusi dan kepemilikan faktual, bukan sekadar penguasaan fisik yang diajukan Penggugat.\n\nSelanjutnya, Majelis Hakim menguraikan rincian 53 aset benda tidak bergerak yang terbukti sebagai harta bersama, mencakup tanah kosong dan tanah dengan bangunan di berbagai lokasi seperti Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan nilai perolehan total Rp52.554.991.258,- [HAL 189-195]. Selain itu, terbukti adanya harta bersama berupa saham perseroan, yaitu 26.000 lembar saham PT Era Baja Semesta atas nama Penggugat, 26.000 lembar atas nama Ivonney, 2.080 lembar PT Karya Teknik Nusantara Jaya atas nama Penggugat, 2.063 lembar PT Araya Hemas Nawasena atas nama Penggugat, 2.063 lembar PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Penggugat, dan 2.062 lembar PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Ivonney [HAL 195-196]. Majelis Hakim menyatakan bahwa pembagian harta bersama berupa tanah berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak adalah rasional karena nilai perolehan bagian masing-masing pihak tidak terlalu jauh berbeda (Penggugat Rp21.518.323.133,- vs Tergugat Rp31.036.668.125,-), sehingga asas manfaat terpenuhi tanpa perlu pelelangan yang memakan waktu dan berpotensi menurunkan nilai [HAL 196-197]. Untuk saham, pembagian dilakukan secara seimbang dan adil, bukan sekadar berdasarkan penguasaan, sehingga Penggugat diperintahkan menyerahkan saham yang menjadi hak Tergugat tanpa syarat [HAL 197-198].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menerima bukti deposito yang diajukan Tergugat, yang membuktikan adanya 17 rekening deposito di Bank UOB, OCBC NISP, Danamon, dan Permata dengan total nilai nominal mencapai Rp99.000.000.000,-, yang sebagian besar atas nama \"Penggugat or Ivonney\" atau \"Ivonney or Penggugat\" [HAL 199-202]. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan Tergugat untuk membagi deposito tersebut secara proporsional atau berdasarkan kepemilikan nominal, karena berdasarkan bukti SPT Tahun Pajak 2021 (P-83 dan P-89), para pihak telah sepakat dan mengakui penguasaan atas deposito, tabungan, dan uang tunai masing-masing sejak tahun 2021, di mana Tergugat menguasai deposito senilai Rp36.000.000.000,- dan Penggugat menguasai deposito senilai Rp39.000.000.000,- [HAL 203-204]. Majelis Hakim berargumen bahwa karena pencairan deposito terjadi saat perkawinan masih sah dan tidak ada bukti penolakan dari salah satu pihak terhadap penguasaan tersebut, maka pembagian berdasarkan penguasaan masing-masing pihak adalah solusi terbaik yang mencerminkan rasa keadilan [HAL 204-205]. Dengan demikian, gugatan rekonvensi untuk membagi deposito ditolak, sementara gugatan konvensi dikabulkan sebagian untuk aset tanah dan saham sesuai pembagian yang ditetapkan, dan biaya perkara ditanggung bersama oleh kedua pihak masing-masing sebesar Rp110.500,- [HAL 205-224]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 10644,
+    "frame": "Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian, dengan mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik aset masing-masing pihak. Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menolak metode tersebut dan meminta pembagian berdasarkan kontribusi serta kepemilikan faktual, termasuk aset tanah, saham, dan deposito. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menetapkan pembagian harta bersama yang spesifik atas tanah, saham, dan deposito.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para pihak menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalilkan bahwa ia berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang dan perseroan, sehingga pembagian berdasarkan penguasaan fisik tidak adil.",
+        "page": 54,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya.",
+        "page": 74,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan adanya 53 aset benda tidak bergerak, 6 aset saham, dan 11 rekening deposito sebagai harta bersama dalam gugatan rekonvensi.",
+        "page": 111,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan bahwa harta bersama meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank.",
+        "page": 110,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat.",
+        "page": 180,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan membuktikan adanya saham perseroan sebagai harta bersama, termasuk saham PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Penggugat maupun Tergugat.",
+        "page": 195,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan membuktikan adanya 17 rekening deposito di Bank UOB, OCBC NISP, Danamon, dan Permata dengan total nilai nominal mencapai Rp99.000.000.000,-.",
+        "page": 199,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat dan mengakui penguasaan atas deposito, tabungan, dan uang tunai masing-masing sejak tahun 2021 berdasarkan bukti SPT Tahun Pajak.",
+        "page": 203,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menolak tuntutan Tergugat untuk membagi deposito secara proporsional atau berdasarkan kepemilikan nominal karena adanya kesepakatan penguasaan sejak 2021.",
+        "page": 203,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan 39 aset benda tidak bergerak, saham PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera, serta setengah deposito menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.",
+        "page": 131,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan 14 aset benda tidak bergerak, saham PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito menjadi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.",
+        "page": 134,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Sengketa ini melibatkan pembagian harta bersama antara mantan suami (Penggugat) dan mantan istri (Tergugat) setelah perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat mengajukan gugatan utama untuk membagi harta bersama berdasarkan penguasaan fisik aset yang saat ini dikuasai masing-masing pihak. Tergugat membantah metode tersebut melalui gugatan rekonvensi, mendalilkan bahwa ia memiliki kontribusi lebih besar dalam pengumpulan aset dan meminta pembagian berdasarkan kepemilikan faktual serta kontribusi, termasuk klaim atas tanah, saham, dan deposito. Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan menetapkan keberadaan 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan rekening deposito sebagai harta bersama. Hakim menolak usulan Penggugat untuk membagi deposito berdasarkan penguasaan fisik semata karena adanya kesepakatan sebelumnya, namun mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk pembagian aset tanah dan saham sesuai dengan struktur kepemilikan dan kontribusi yang ditetapkan. Putusan akhir menetapkan pembagian spesifik: Penggugat menerima 39 aset tanah, saham PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera, serta setengah nilai deposito, sementara Tergugat menerima 14 aset tanah, saham PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito. Pengadilan memerintahkan penyerahan dokumen kepemilikan dan pencatatan perubahan data oleh instansi terkait."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Sengketa ini melibatkan pembagian harta bersama antara mantan suami (Penggugat) dan mantan istri (Tergugat) setelah perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat mengajukan gugatan utama untuk membagi harta bersama berdasarkan penguasaan fisik aset yang saat ini dikuasai masing-masing pihak. Tergugat membantah metode tersebut melalui gugatan rekonvensi, mendalilkan bahwa ia memiliki kontribusi lebih besar dalam pengumpulan aset dan meminta pembagian berdasarkan kepemilikan faktual serta kontribusi, termasuk klaim atas tanah, saham, dan deposito. Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan menetapkan keberadaan 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan rekening deposito sebagai harta bersama. Hakim menolak usulan Penggugat untuk membagi deposito berdasarkan penguasaan fisik semata karena adanya kesepakatan sebelumnya, namun mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk pembagian aset tanah dan saham sesuai dengan struktur kepemilikan dan kontribusi yang ditetapkan. Putusan akhir menetapkan pembagian spesifik: Penggugat menerima 39 aset tanah, saham PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera, serta setengah nilai deposito, sementara Tergugat menerima 14 aset tanah, saham PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito. Pengadilan memerintahkan penyerahan dokumen kepemilikan dan pencatatan perubahan data oleh instansi terkait.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para pihak menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalilkan bahwa ia berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang dan perseroan, sehingga pembagian berdasarkan penguasaan fisik tidak adil.",
+        "page": 54,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya.",
+        "page": 74,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan adanya 53 aset benda tidak bergerak, 6 aset saham, dan 11 rekening deposito sebagai harta bersama dalam gugatan rekonvensi.",
+        "page": 111,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan bahwa harta bersama meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank.",
+        "page": 110,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat.",
+        "page": 180,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan membuktikan adanya saham perseroan sebagai harta bersama, termasuk saham PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Penggugat maupun Tergugat.",
+        "page": 195,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan membuktikan adanya 17 rekening deposito di Bank UOB, OCBC NISP, Danamon, dan Permata dengan total nilai nominal mencapai Rp99.000.000.000,-.",
+        "page": 199,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat dan mengakui penguasaan atas deposito, tabungan, dan uang tunai masing-masing sejak tahun 2021 berdasarkan bukti SPT Tahun Pajak.",
+        "page": 203,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menolak tuntutan Tergugat untuk membagi deposito secara proporsional atau berdasarkan kepemilikan nominal karena adanya kesepakatan penguasaan sejak 2021.",
+        "page": 203,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan 39 aset benda tidak bergerak, saham PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera, serta setengah deposito menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.",
+        "page": 131,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan 14 aset benda tidak bergerak, saham PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito menjadi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.",
+        "page": 134,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah cerai, tapi kami masih berselisih soal pembagian harta bersama seperti tanah, saham, dan deposito yang selama ini kami kuasai sendiri-sendiri, bagaimana cara membaginya yang adil?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 86232,
+    "candidates": [
+      "Pasal 119 KUHPerdata",
+      "Pasal 128 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 119 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 119: Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 128: Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 119 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip dasar terjadinya 'harta bersama' secara otomatis sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah pembagian harta bersama setelah cerai. Pasal 119 menjadi landasan hukum substantif untuk menentukan apa saja yang termasuk harta bersama (tanah, saham, deposito) yang diperoleh selama perkawinan, yang merupakan prasyarat sebelum dilakukan pembagian. Putusan juga merujuk pada konsep harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagai dasar sengketa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara eksplisit mengatur akibat hukum setelah bubarnya perkawinan, yaitu kewajiban untuk membagi kekayaan bersama menjadi dua bagian antara suami dan isteri. Ini adalah pasal inti yang menjawab pertanyaan 'bagaimana cara membaginya' secara hukum perdata. Teks pasal menegaskan bahwa pembagian dilakukan tanpa mempersoalkan siapa yang memiliki sertifikat, yang langsung relevan dengan fakta di mana harta dikuasai sendiri-sendiri namun harus dibagi. Putusan secara langsung mengutip dan menerapkan prinsip pembagian harta bersama ini."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 119 KUHPerdata",
+      "Pasal 128 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 278112,
+    "completion_tokens": 9987
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,177 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 29,
+  "timings": {
+    "parse": 0.046,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 140.53,
+    "query": 2.768,
+    "relevance": 29.082,
+    "total": 172.426
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 86170,
+    "marked_chars": 86422
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI :\nI.\nDALAM KONVENSI\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilaksanakan pada tanggal 11 November 2001 dihadapan pemuka Agama\nKristen bertempat di Gereja Kristus Jemaat dan telah dicatatkan pada Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, sebagaimana yang\ntermuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 11\nNovember 2001, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\nHalaman27 dari16halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 27\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya hidup, biaya kesehatan\ndan pendidikan bagi ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut setiap bulan sampai\nkedua anak tersebut menikah dan mandiri, sesuai kemampuan Tergugat;\n4.\nMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau\nPejabat yang ditunjuk dan berwenang agar men"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 86422,
+    "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan pisah rumah, serta menuntut penetapan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mengajukan rekonvensi untuk hak asuh anak serta pembagian biaya. Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian sebagian dan menolak seluruh gugatan rekonvensi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2001 di Gereja Kristus Jemaat Jakarta dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu ANAK 1 yang lahir pada 22 September 2003 dan ANAK 2 yang lahir pada 29 Agustus 2006.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal tahun 2008.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama pada Juli 2020 dan tidak pernah memperlihatkan usaha untuk tinggal bersama lagi.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi dan usaha keluarga untuk mendamaikan kedua pihak gagal.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pernyataan perceraian dan penetapan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa perselisihan disebabkan oleh sikap kedua belah pihak dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi untuk meminta hak asuh anak ANAK 2 diserahkan kepada Penggugat dan penetapan biaya pemeliharaan.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak sesuai kemampuannya.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menolak gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta pisah rumah sejak Juli 2020, serta menuntut penetapan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mengajukan rekonvensi untuk hak asuh anak serta pembagian biaya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan perceraian sebagian dengan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya, serta menolak seluruh gugatan rekonvensi Tergugat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta pisah rumah sejak Juli 2020, serta menuntut penetapan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mengajukan rekonvensi untuk hak asuh anak serta pembagian biaya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan perceraian sebagian dengan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya, serta menolak seluruh gugatan rekonvensi Tergugat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2001 di Gereja Kristus Jemaat Jakarta dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu ANAK 1 yang lahir pada 22 September 2003 dan ANAK 2 yang lahir pada 29 Agustus 2006.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal tahun 2008.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama pada Juli 2020 dan tidak pernah memperlihatkan usaha untuk tinggal bersama lagi.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi dan usaha keluarga untuk mendamaikan kedua pihak gagal.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pernyataan perceraian dan penetapan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa perselisihan disebabkan oleh sikap kedua belah pihak dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi untuk meminta hak asuh anak ANAK 2 diserahkan kepada Penggugat dan penetapan biaya pemeliharaan.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak sesuai kemampuannya.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menolak gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah sejak 2020 dan sering bertengkar, tapi suami saya masih ingin mempertahankan rumah tangga, bagaimana saya bisa cerai dan siapa yang bayar biaya anak?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 24998,
+    "candidates": [
+      "Pasal 139 KUHPerdata",
+      "Pasal 1917 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 139 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 139: Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 139 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang Perjanjian Kawin dan penyimpangan dari aturan harta bersama. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar substantif untuk menilai apakah klausul dalam Akta Perjanjian Kawin yang menyatakan hanya suami yang menanggung nafkah anak dapat berlaku. Hakim menggunakan pasal ini untuk menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah anak tidak dapat dikecualikan melalui perjanjian kawin, sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa yang membayar biaya anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang kekuatan mengikat putusan (res judicata/ne bis in idem). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini didalilkan dan diuji untuk menentukan apakah gugatan perceraian ini melanggar asas ne bis in idem karena adanya putusan sebelumnya. Meskipun pada akhirnya hakim memutuskan bahwa asas ini tidak berlaku karena fakta bahwa kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai, pasal ini tetap relevan sebagai kerangka hukum yang diuji untuk menjawab status hukum gugatan perceraian tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 139 KUHPerdata",
+      "Pasal 1917 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 32698,
+    "completion_tokens": 1182
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_547_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_547_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 20,
+  "timings": {
+    "parse": 0.098,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 151.22,
+    "query": 3.501,
+    "relevance": 26.965,
+    "total": 181.784
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 56706,
+    "marked_chars": 56877
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut \ntetapi tidak hadir di persidangan;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan\nHukum (PMH);\n4.\nMenyatakan Pengunduran diri Penggugat sebagai Direksi dari PT\nLogol Jakarta Mitraindo pada tanggal 29 Juli 2022 sah dan berdasar\nmenurut Hukum;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk melakukan Rapat Umum Pemegang\nSaham (RUPS) dengan mengeluarkan nama Penggugat sebagai Direksi\ndi PT Logol Jakarta Mitraindo serta memberitahukan perubahan anggota\nDireksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat\ndalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)\nhari terhitung sejak putusan ini dibacakan;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu\nrupiah);\n7.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin  tanggal 24 Februari 2025\noleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sorta\nRia Neva, S.H., M.Hum. dan Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing\nsebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 23\nAgustus 2024, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025\nHalaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 56877,
+    "frame": "Penggugat, seorang mantan Direktur, menggugat Tergugat, PT Logol Jakarta Mitraindo, karena Tergugat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan pengunduran diri Penggugat yang telah dilakukan secara sah, sehingga nama Penggugat masih tercatat sebagai Direksi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan pengunduran dirinya sah, memerintahkan Tergugat mengadakan RUPS dan melaporkan perubahan direksi, serta membayar ganti rugi materiil dan imateril. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pelaksanaan RUPS, namun menolak tuntutan ganti rugi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat diangkat sebagai Direktur Tergugat sejak tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat pengunduran diri tersebut diterima oleh pihak manajemen Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat melakukan serah terima pekerjaan dengan manajemen Tergugat dan terakhir bekerja hingga tanggal 22 Desember 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak lagi hadir di kantor Tergugat dan tidak menerima gaji sejak Januari 2023.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas pengunduran diri Penggugat hingga saat putusan dijatuhkan.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama Penggugat masih terdaftar sebagai Direksi dalam anggaran dasar dan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengalami gangguan dari pihak ketiga berupa penagihan utang, somasi, dan pertanyaan mengenai tunggakan pajak karena statusnya yang masih tercatat sebagai Direksi.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,- untuk biaya pengacara dan imateril sebesar Rp500.000.000,-.",
+        "page": 8,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang mantan Direktur PT Logol Jakarta Mitraindo, menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan pengunduran diri Penggugat yang telah dilakukan secara tertulis pada 29 Juli 2022. Penggugat berdalih bahwa pengunduran dirinya telah sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang, serta telah dilakukan serah terima pekerjaan, namun Tergugat lalai mengadakan RUPS sehingga nama Penggugat masih tercatat sebagai Direksi. Hal ini menyebabkan Penggugat menerima gangguan dari pihak ketiga terkait utang dan pajak perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusan verstek, mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat dan kewajiban hukumnya. Majelis Hakim menyatakan pengunduran diri Penggugat sah dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengadakan RUPS serta melaporkan perubahan anggota Direksi kepada Menteri. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan imateril sebesar Rp600.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian pula permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang mantan Direktur PT Logol Jakarta Mitraindo, menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan pengunduran diri Penggugat yang telah dilakukan secara tertulis pada 29 Juli 2022. Penggugat berdalih bahwa pengunduran dirinya telah sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang, serta telah dilakukan serah terima pekerjaan, namun Tergugat lalai mengadakan RUPS sehingga nama Penggugat masih tercatat sebagai Direksi. Hal ini menyebabkan Penggugat menerima gangguan dari pihak ketiga terkait utang dan pajak perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusan verstek, mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat dan kewajiban hukumnya. Majelis Hakim menyatakan pengunduran diri Penggugat sah dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengadakan RUPS serta melaporkan perubahan anggota Direksi kepada Menteri. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan imateril sebesar Rp600.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian pula permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat diangkat sebagai Direktur Tergugat sejak tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat pengunduran diri tersebut diterima oleh pihak manajemen Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat melakukan serah terima pekerjaan dengan manajemen Tergugat dan terakhir bekerja hingga tanggal 22 Desember 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak lagi hadir di kantor Tergugat dan tidak menerima gaji sejak Januari 2023.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas pengunduran diri Penggugat hingga saat putusan dijatuhkan.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama Penggugat masih terdaftar sebagai Direksi dalam anggaran dasar dan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengalami gangguan dari pihak ketiga berupa penagihan utang, somasi, dan pertanyaan mengenai tunggakan pajak karena statusnya yang masih tercatat sebagai Direksi.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,- untuk biaya pengacara dan imateril sebesar Rp500.000.000,-.",
+        "page": 8,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah resign dan serah terima kerja, tapi perusahaan tidak buat RUPS sehingga nama saya masih jadi direksi dan saya diganggu penagih utang, kenapa?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 17530,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar tuntutan Penggugat dalam perkara. Putusan secara substantif menggunakan pasal ini untuk menilai apakah tindakan perusahaan (tidak mengadakan RUPS) yang menyebabkan gangguan pada mantan direksi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga menjawab pertanyaan 'kenapa' dari sisi pertanggungjawaban hukum atas kerugian/gangguan yang dialami."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 22288,
+    "completion_tokens": 1143
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,208 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 35,
+  "timings": {
+    "parse": 0.13,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 118.717,
+    "query": 1.895,
+    "relevance": 162.436,
+    "total": 283.178
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 105963,
+    "marked_chars": 106269
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI",
+    "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenerima eksepsi Tergugat;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang\nuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal  24 Januari 2024,\noleh kami, Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto,\nS.H., dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota,, yang ditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 548/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 10 Agustus\n2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para\nHakim Anggota  tersebut, David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem\ninformasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nR. Rudi Kindarto, S.H\nMaryono, S.H., M.Hum\nHalaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDemikianla\nh\nMengingat….…..\n- Menetapkan…..\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ad"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 106269,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pencairan cek jaminan dalam proyek kemitraan batubara, dengan tuntutan pembatalan perjanjian, pengembalian cek, dan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif berdasarkan klausula domisili hukum dalam perjanjian kemitraan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara, sehingga gugatan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan tertanggal 09 Desember 2022 yang memuat klausula pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat turut menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan tersebut dengan kedudukan sebagai penjamin.",
+        "page": 32,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlawanan dengan klausula pemilihan domisili hukum dalam perjanjian yang ditandatanganinya.",
+        "page": 33,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan membuktikan adanya perjanjian domisili hukum yang mengikat para pihak termasuk Penggugat.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mengajukan alat bukti awal untuk membantal dalil eksepsi kompetensi relatif Tergugat I.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pencairan cek jaminan dalam rangka kemitraan proyek batubara, serta meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan berargumen bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Perjanjian Kerjasama Kemitraan tertanggal 09 Desember 2022, di mana Penggugat turut menandatangani sebagai penjamin. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat terikat oleh klausula domisili hukum tersebut karena telah menandatangani perjanjian, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara. Eksepsi Tergugat I diterima, pemeriksaan pokok perkara dihentikan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pencairan cek jaminan dalam rangka kemitraan proyek batubara, serta meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan berargumen bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Perjanjian Kerjasama Kemitraan tertanggal 09 Desember 2022, di mana Penggugat turut menandatangani sebagai penjamin. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat terikat oleh klausula domisili hukum tersebut karena telah menandatangani perjanjian, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara. Eksepsi Tergugat I diterima, pemeriksaan pokok perkara dihentikan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan tertanggal 09 Desember 2022 yang memuat klausula pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat turut menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan tersebut dengan kedudukan sebagai penjamin.",
+        "page": 32,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlawanan dengan klausula pemilihan domisili hukum dalam perjanjian yang ditandatanganinya.",
+        "page": 33,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan membuktikan adanya perjanjian domisili hukum yang mengikat para pihak termasuk Penggugat.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mengajukan alat bukti awal untuk membantal dalil eksepsi kompetensi relatif Tergugat I.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya tanda tangan perjanjian kemitraan sebagai penjamin, tapi sekarang digugat karena mengajukan gugatan ke pengadilan yang salah?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12046,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1323 KUHPerdata",
+      "Pasal 1324 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1824 KUHPerdata",
+      "Pasal 1831 KUHPerdata",
+      "Pasal 1845 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1323: Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1324: Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1824 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1824: Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1831: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1845 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1845: Perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi persetujuan/perjanjian sebagai dasar hukum pengikatan diri. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa Penggugat yang menandatangani perjanjian sebagai penjamin telah mengikatkan dirinya terhadap pihak lain, sehingga terikat pada klausul yurisdiksi dalam perjanjian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Hakim mengutip pasal ini untuk menyatakan bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, dan ditandatangani Penggugat sebagai penjamin telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengikat para pihak termasuk klausul pilihan domisili hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang paksaan (dwang) yang menyebabkan batalnya persetujuan. Tidak ada dalil atau fakta dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan yang menyebutkan adanya paksaan terhadap Penjamin. Isu yang disengketakan adalah kewenangan mengadili berdasarkan klausul yurisdiksi, bukan keabsahan perjanjian karena paksaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mendefinisikan kapan paksaan terjadi. Sama seperti Pasal 1323, tidak ada isu paksaan atau ketakutan yang menjadi bagian dari sengketa atau pertimbangan hukum dalam perkara ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hakim secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum mengapa Penggugat (penjamin) harus tunduk pada klausul pilihan domisili hukum (Pasal 10 Perjanjian) yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatanganinya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun dalam teks awal disebutkan gugatan Penggugat didasarkan pada PMH, pertimbangan hukum yang disajikan berfokus sepenuhnya pada eksepsi kompetensi relatif (kewenangan mengadili) berdasarkan klausul yurisdiksi dalam perjanjian. Pasal 1365 tidak digunakan dalam analisis hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap klausul yurisdiksi atau status penjamin dalam perjanjian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1824 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang penanggungan yang harus dinyatakan secara tegas. Meskipun Penggugat adalah penjamin, sengketa dalam pertimbangan hukum tidak membahas apakah penanggungan tersebut sah atau tegas, melainkan membahas akibat hukum dari penandatanganan perjanjian tersebut terhadap klausul yurisdiksi. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus eksepsi kompetensi relatif."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang prinsip aksesori penanggungan (penanggung hanya wajib membayar jika debitur lalai dan barang debitur disita dulu). Isu dalam perkara ini adalah kewenangan pengadilan (yurisdiksi), bukan kewajiban pembayaran utang atau eksekusi jaminan. Pasal ini tidak relevan dengan pertanyaan tentang akibat hukum penandatanganan klausul yurisdiksi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1845 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang hapusnya perikatan penanggungan. Tidak ada isu mengenai hapusnya perjanjian atau penanggungan dalam pertimbangan hukum yang disajikan. Fokus putusan adalah pada kewenangan mengadili."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian. Meskipun dalam pertimbangan disebutkan Penggugat tidak mengajukan alat bukti awal, hal ini hanya sebagai catatan prosedural. Inti sengketa dan jawaban atas pertanyaan (apakah penjamin terikat klausul yurisdiksi) diselesaikan melalui analisis substansi perjanjian (Pasal 1313, 1320, 1338), bukan melalui aturan pembuktian. Pasal ini bersifat prosedural dan bukan jawaban substantif untuk pertanyaan hukum mengenai kekuatan mengikatnya klausul yurisdiksi bagi penjamin."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 35074,
+    "completion_tokens": 1834
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,167 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 25,
+  "timings": {
+    "parse": 0.04,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 156.412,
+    "query": 2.275,
+    "relevance": 44.177,
+    "total": 202.905
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 68785,
+    "marked_chars": 69001
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara\nsah dan patut tidak hadir; \n2.\nMenerima dan mengabulkana gugatan Penggugat untuk Sebagian\ndengan Verstek;\n3.\nMenyatakan perbuatan Tergugat menguasai uang Penggugat\nsenilai total Rp9.476.182.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh\nenam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan membuat\nkerjasama usaha fiktif sebagaimana yang telah diperiksa oleh majelis\nhakim dalam Putusan\n Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n258/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut., tertanggal 25 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan\nTinggi DKI Jakarta Nomor 315/PID/2013/PT.DKI, tertanggal 13 September\n2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 800 K/Pid.Sus/2014,\ntertanggal 23 Juni 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum;\n4.\nMenyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum\nmengikat Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor:\nNo.456/XI/II, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya\nJakarta Utara, DKI Jakarta dengan Type 70 M2, Apartemen Metro Sunter\nyang berlokasi di Jl. Metro Kencana V Blok K II/Lantai XI/I 1122 atas nama\nDjoni Tjendra menjadi atas nama Tjung Thin Long berdasarkan Putusan\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 258/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.,\ntertanggal 25 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor\n315/PID/2013/PT.DKI, tertanggal 13 September 2013 Jo. Putusan\nMahkamah Agung Nomor 800 K/Pid.Sus/2014, tertanggal 23 Juni 2014;\n5.\nMenyatakan 1 (satu) unit apartemen dengan Type 70 M2,\nApartemen Metro Sunter yang berlokasi di Jl. Metro Kencana V Blok K\nII/Lantai XI/I 1122 sesuai Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun\nNomor: No.456/XI/II, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok,\nKotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta atas nama Djoni Tjendra adalah\nsah milik Tjung Thin Long In Casu Pe"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 69001,
+    "frame": "Penggugat Tjung Thin Long menggugat Tergugat Djoni Tjendra dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan hak atas unit apartemen yang dibeli dengan uang Penggugat yang dikuasai Tergugat melalui kerjasama fiktif. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pengesahan kepemilikan apartemen atas nama Penggugat, penghukuman Tergugat menyerahkan apartemen tersebut, pengosongan unit, serta baliknama sertifikat oleh Turut Tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan sebagian secara verstek dengan menetapkan apartemen sebagai milik Penggugat dan memerintahkan baliknama, namun menolak klaim kerugian immateriil serta uang paksa.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajak Penggugat menjalankan kerjasama usaha penyertaan modal berupa penyewaan counter dan toko baju dengan janji keuntungan 5 persen per bulan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dengan total sebesar Rp9.476.182.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dinyatakan terbukti bersalah secara hukum tetap dalam putusan pidana atas tindak pidana penipuan, penggunaan surat palsu, dan pencucian uang.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Putusan pidana memerintahkan pengembalian Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 456/XI/II atas nama Tergugat kepada korban Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat berupa salinan putusan pidana dan bukti sertifikat hak milik atas unit apartemen.",
+        "page": 19,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menolak klaim kerugian immateriil sebesar Rp2.653.330.960,- karena dianggap tidak beralasan.",
+        "page": 22,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menolak permintaan uang paksa sebesar Rp5.000.000,- per hari karena dianggap tidak cukup alasan.",
+        "page": 22,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat Tjung Thin Long mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Djoni Tjendra dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Penggugat berdalih bahwa Tergugat telah mengelabunya dengan menawarkan kerjasama usaha fiktif, sehingga Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp9.476.182.000,- yang kemudian digunakan Tergugat untuk membeli unit apartemen di Apartemen Metro Sunter. Penggugat merujuk pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah atas penipuan dan pencucian uang, serta memerintahkan pengembalian sertifikat hak milik atas unit apartemen tersebut kepada korban. Dalam gugatan perdata ini, Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan apartemen tersebut sebagai milik sah Penggugat, menghukum Tergugat menyerahkan apartemen dan mengosongkannya, serta memerintahkan Turut Tergugat melakukan baliknama sertifikat. Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan sebagian secara verstek dengan menyatakan perbuatan Tergugat menguasai uang Penggugat melalui kerjasama fiktif sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan sah kepemilikan apartemen atas nama Penggugat berdasarkan putusan pidana, serta memerintahkan baliknama sertifikat oleh Turut Tergugat. Namun, hakim menolak klaim kerugian immateriil dan permintaan uang paksa karena dianggap tidak beralasan."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat Tjung Thin Long mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Djoni Tjendra dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Penggugat berdalih bahwa Tergugat telah mengelabunya dengan menawarkan kerjasama usaha fiktif, sehingga Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp9.476.182.000,- yang kemudian digunakan Tergugat untuk membeli unit apartemen di Apartemen Metro Sunter. Penggugat merujuk pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah atas penipuan dan pencucian uang, serta memerintahkan pengembalian sertifikat hak milik atas unit apartemen tersebut kepada korban. Dalam gugatan perdata ini, Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan apartemen tersebut sebagai milik sah Penggugat, menghukum Tergugat menyerahkan apartemen dan mengosongkannya, serta memerintahkan Turut Tergugat melakukan baliknama sertifikat. Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan sebagian secara verstek dengan menyatakan perbuatan Tergugat menguasai uang Penggugat melalui kerjasama fiktif sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan sah kepemilikan apartemen atas nama Penggugat berdasarkan putusan pidana, serta memerintahkan baliknama sertifikat oleh Turut Tergugat. Namun, hakim menolak klaim kerugian immateriil dan permintaan uang paksa karena dianggap tidak beralasan.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajak Penggugat menjalankan kerjasama usaha penyertaan modal berupa penyewaan counter dan toko baju dengan janji keuntungan 5 persen per bulan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dengan total sebesar Rp9.476.182.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dinyatakan terbukti bersalah secara hukum tetap dalam putusan pidana atas tindak pidana penipuan, penggunaan surat palsu, dan pencucian uang.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Putusan pidana memerintahkan pengembalian Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 456/XI/II atas nama Tergugat kepada korban Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat berupa salinan putusan pidana dan bukti sertifikat hak milik atas unit apartemen.",
+        "page": 19,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menolak klaim kerugian immateriil sebesar Rp2.653.330.960,- karena dianggap tidak beralasan.",
+        "page": 22,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menolak permintaan uang paksa sebesar Rp5.000.000,- per hari karena dianggap tidak cukup alasan.",
+        "page": 22,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar uang buat kerjasama usaha tapi ternyata cuma tipu daya, sekarang apartemennya masih atas nama dia, gimana caranya biar sertifikat balik nama ke saya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 4565,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang status hukum 'belum dewasa' (minoritas) dan perwalian berdasarkan umur dan status perkawinan. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum akibat penipuan dalam kerjasama usaha dan upaya pengalihan hak atas sertifikat. Isu kapasitas hukum subjek tidak menjadi inti masalah dalam pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pertanyaan melibatkan klaim 'tipu daya' yang menyebabkan kerugian (uang dibayar tapi kerjasama tidak berjalan/sertifikat tidak balik nama). Pasal 1365 adalah dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum. Dalam putusan pendukung, inti gugatan penggugat juga dinyatakan sebagai 'perbuatan melawan hukum', sehingga pasal ini relevan secara substantif untuk menilai tanggung jawab tergugat atas kerugian materiil yang didalilkan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini memperluas tanggung jawab tidak hanya atas perbuatan langsung, tetapi juga atas kelalaian atau kesembronoan. Dalam konteks sengketa yang melibatkan 'tipu daya' atau kegagalan memenuhi kewajiban dalam kerjasama usaha, unsur kelalaian atau kesembronoan dapat menjadi bagian dari analisis perbuatan melawan hukum. Pasal ini relevan sebagai dasar hukum alternatif atau pelengkap dari Pasal 1365 untuk menilai apakah tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 24392,
+    "completion_tokens": 1423
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,114 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 25,
+  "timings": {
+    "parse": 0.044,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 99.57,
+    "query": 6.44,
+    "relevance": 34.331,
+    "total": 140.386
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 79336,
+    "marked_chars": 79552
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI  :\nDALAM EKSEPSI :\n-\n  Menolak Eksepsi dari Tergugat ;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan\nTergugat (Tergugat) berdasarkan Akta Perkawinan nomor 1453/I/2006\npada tanggal 29 April 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan\nDan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian\ndengan segala akibat hukumnya.\n3. Menyatakan hak asuh atas kedua anak tersebut yang bernama adalah:\na) ---- , anak pertama Laki-laki, lahir pada tanggal 28 April 2009\nsebagaimana\n \nkutipan\n \nakta\n \nkelahiran\nNo.----  dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota\nAdministrasi Jakarta Pusat.\nb) ---- , anak kedua Laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2013, sebagaimana\nKutipan Akta kelahiran No.----  dari Kantor Dinas Kependudukan dan\nPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.\nDiberikan kepada Penggugat. agar dapat berada dalam pengasuhan\nPenggugat sebagai Ibu kandung yang telah melahirkannya, mengingat\nkedua anak tersebut masih berusia dibawah umur, dengan tetap\nmemberikan keleluasaan dan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat\nbertemu dan berbagi kasih sayang kepada kedua anaknya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk\ndapat mengirimkan dan menyampaikan pemberitahuan salinan putusan dari\nperkara aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)\nguna dapat mencatatkan perceraian ini pada  Kantor Dinas Kependudukan\ndan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam buku register dan Arsip;\n5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan\nPerceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan\nPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari\nsejak putusan ini memperoleh kekuat"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 79552,
+    "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran terus-menerus dan pisah ranjang, serta meminta penetapan hak asuh anak dan pembayaran nafkah. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem dan prematur, serta menyangkal adanya pertengkaran yang menyebabkan putusnya rumah tangga. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan perceraian serta hak asuh anak, namun menolak tuntutan nafkah janda dan biaya hidup anak.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 29 April 2006 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2022 yang kemudian dicabut oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat dalam persidangan.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah pisah ranjang tanpa komunikasi yang baik.",
+        "page": 19,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan biaya alimentasi janda kepada dirinya sendiri.",
+        "page": 22,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kewajibannya untuk memberikan biaya hidup anak sebesar Rp15.000.000,00 per bulan.",
+        "page": 22,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk memutus perkawinan mereka karena pertengkaran terus-menerus dan pisah ranjang, serta meminta hak asuh anak dan nafkah. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan alasan perkara sudah pernah diperiksa dan dicabut (ne bis in idem) serta gugatan baru belum memenuhi syarat waktu (prematur), namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena pencabutan perkara sebelumnya tidak berkekuatan hukum tetap sebagai putusan perdamaian yang mengikat. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian akibat tidak adanya harapan hidup rukun lagi, dan memberikan hak asuh kedua anak kepada Penggugat dengan hak temu bagi Tergugat. Namun, tuntutan Penggugat untuk mendapatkan nafkah janda dan biaya hidup anak ditolak karena tidak terbukti."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk memutus perkawinan mereka karena pertengkaran terus-menerus dan pisah ranjang, serta meminta hak asuh anak dan nafkah. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan alasan perkara sudah pernah diperiksa dan dicabut (ne bis in idem) serta gugatan baru belum memenuhi syarat waktu (prematur), namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena pencabutan perkara sebelumnya tidak berkekuatan hukum tetap sebagai putusan perdamaian yang mengikat. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian akibat tidak adanya harapan hidup rukun lagi, dan memberikan hak asuh kedua anak kepada Penggugat dengan hak temu bagi Tergugat. Namun, tuntutan Penggugat untuk mendapatkan nafkah janda dan biaya hidup anak ditolak karena tidak terbukti.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 29 April 2006 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2022 yang kemudian dicabut oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat dalam persidangan.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah pisah ranjang tanpa komunikasi yang baik.",
+        "page": 19,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan biaya alimentasi janda kepada dirinya sendiri.",
+        "page": 22,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kewajibannya untuk memberikan biaya hidup anak sebesar Rp15.000.000,00 per bulan.",
+        "page": 22,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah pernah mencabut gugatan cerai dulu, tapi sekarang kami sering bertengkar dan pisah ranjang, apakah saya bisa mengajukan perceraian lagi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 22635,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1917 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip *res judicata* (kekuatan hukum tetap) dalam konteks perdata umum, yang merupakan aturan pembuktian/prosedural mengenai batas kekuatan putusan. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, isu yang diperiksa adalah eksepsi *Ne Bis In Idem* dalam perkara perceraian, yang secara eksplisit ditolak oleh hakim karena perkara perceraian tidak mengenal prinsip tersebut (gugatan sebelumnya dicabut/dinyatakan tidak dapat diterima). Inti hukum pertanyaan berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan/PERPU No. 1 Tahun 1974), sehingga pasal KUHPerdata ini hanya dikutip secara kebetulan atau sebagai pembanding umum yang tidak menjadi dasar substantif jawaban atas pertanyaan tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 29488,
+    "completion_tokens": 872
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_552_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,177 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_552_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 31,
+  "timings": {
+    "parse": 0.047,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 140.376,
+    "query": 4.244,
+    "relevance": 47.958,
+    "total": 192.625
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 87209,
+    "marked_chars": 87479
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI \nDalam Konvensi\nDalam Eksepsi\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\nDalam Rekonvensi\n-\nMenyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat\nditerima (niet ontvankelijke verklaard);\nDalam Konvensi dan Rekonvensi\n-\nMenghukum para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi\nuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan\nsejumlah Rp.   192.250,- (Seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus\nlima puluh rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, oleh Dian\nErdianto, S.H., M.H., \nsebagai Hakim Ketua, \nHj. Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M.H., dan Hasmy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim\nAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada\nhari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh\nHakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto, S.H.,\nsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh\nKuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II  di\nSistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga putusan tersebut\ndisampaikan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan;\nHalaman 30 dari 31 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana ak"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 87479,
+    "frame": "Para Penggugat (keluarga sedarah Almarhum Halim) menggugat Tergugat I (anak Almarhum) dan Tergugat II (mantan istri Almarhum) dalam sengketa waris atas penguasaan sepihak harta peninggalan Almarhum Halim. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan mereka sebagai ahli waris sah sementara, menyatakan Tergugat I belum cakap hukum dan Tergugat II tidak berhak sebagai ahli waris, serta memerintahkan penyerahan kembali harta warisan. Gugatan ini ditolak karena eksepsi yang diajukan Tergugat dikabulkan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Almarhum Halim meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Halim memiliki seorang anak perempuan bernama Felicia Azany (Tergugat I) dari pernikahan dengan Sevita Tjiawi (Tergugat II).",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pernikahan antara Almarhum Halim dan Sevita Tjiawi telah putus karena cerai sebelum Almarhum Halim meninggal dunia.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat adalah ibu kandung dan saudara kandung dari Almarhum Halim.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi diskualifikasi in person dengan alasan Para Penggugat bukan ahli waris karena masih ada ahli waris Golongan I.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan sumir, kabur, dan tidak jelas karena mencampuradukkan gugatan dengan permohonan perwalian.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan dan dikabulkan.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima berdasarkan kaedah bahwa gugatan rekonvensi mengikuti nasib gugatan konvensi.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan ibu dan saudara kandung dari Almarhum Halim mengajukan gugatan sengketa waris terhadap Tergugat I (anak Almarhum) dan Tergugat II (mantan istri Almarhum) atas dugaan penguasaan sepihak harta warisan. Para Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I belum cakap hukum karena belum berusia 21 tahun dan Tergugat II tidak berhak sebagai ahli waris karena telah bercerai, sehingga Para Penggugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris sah sementara hingga Tergugat I dewasa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi diskualifikasi in person karena masih adanya ahli waris Golongan I, serta eksepsi gugatan yang sumir dan kabur karena mencampuradukkan gugatan perdata dengan permohonan perwalian. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan Para Penggugat sebagai Golongan II terhalang kewarisannya oleh adanya ahli waris Golongan I, serta gugatan dianggap tidak jelas secara hukum acara. Akibatnya, gugatan konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan ibu dan saudara kandung dari Almarhum Halim mengajukan gugatan sengketa waris terhadap Tergugat I (anak Almarhum) dan Tergugat II (mantan istri Almarhum) atas dugaan penguasaan sepihak harta warisan. Para Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I belum cakap hukum karena belum berusia 21 tahun dan Tergugat II tidak berhak sebagai ahli waris karena telah bercerai, sehingga Para Penggugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris sah sementara hingga Tergugat I dewasa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi diskualifikasi in person karena masih adanya ahli waris Golongan I, serta eksepsi gugatan yang sumir dan kabur karena mencampuradukkan gugatan perdata dengan permohonan perwalian. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan Para Penggugat sebagai Golongan II terhalang kewarisannya oleh adanya ahli waris Golongan I, serta gugatan dianggap tidak jelas secara hukum acara. Akibatnya, gugatan konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Almarhum Halim meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Halim memiliki seorang anak perempuan bernama Felicia Azany (Tergugat I) dari pernikahan dengan Sevita Tjiawi (Tergugat II).",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pernikahan antara Almarhum Halim dan Sevita Tjiawi telah putus karena cerai sebelum Almarhum Halim meninggal dunia.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat adalah ibu kandung dan saudara kandung dari Almarhum Halim.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi diskualifikasi in person dengan alasan Para Penggugat bukan ahli waris karena masih ada ahli waris Golongan I.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan sumir, kabur, dan tidak jelas karena mencampuradukkan gugatan dengan permohonan perwalian.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan dan dikabulkan.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima berdasarkan kaedah bahwa gugatan rekonvensi mengikuti nasib gugatan konvensi.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya dan saudara saya ingin membagi harta warisan ayah yang baru meninggal, tapi anak laki-lakinya yang masih kecil dan mantan istri ayah itu menguasai semua harta sendirian, apakah kami berhak menuntutnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 11987,
+    "candidates": [
+      "Pasal 830 KUHPerdata",
+      "Pasal 832 KUHPerdata",
+      "Pasal 852 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama terjadinya pewarisan, yaitu kematian. Dalam pertanyaan, subjek hukum yang meninggal (ayah) adalah fakta pemicu sengketa. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menentukan kapan hak waris timbul, yang menjadi premis dasar dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (keluarga sedarah dan suami/istri) serta hierarki golongan ahli waris. Dalam pertanyaan, sengketa terjadi antara saudara (Golongan II) dengan anak dan mantan istri (Golongan I). Putusan menggunakan pasal ini untuk menjelaskan bahwa keberadaan ahli waris Golongan I menghalangi hak ahli waris Golongan II, sehingga menjawab inti pertanyaan tentang hak menuntut pembagian warisan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Meskipun pasal ini mengatur hak waris anak, teks resmi dan pertimbangan hukum dalam putusan tidak mengutip atau menganalisis pasal ini. Putusan hanya berfokus pada Pasal 830 dan 832 untuk menentukan status ahli waris berdasarkan golongan hierarkis. Oleh karena itu, Pasal 852 tidak menjadi bagian dari analisis hukum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam konteks putusan ini."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 830 KUHPerdata",
+      "Pasal 832 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 31257,
+    "completion_tokens": 1381
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_556_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,176 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_556_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 31,
+  "timings": {
+    "parse": 0.093,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 135.497,
+    "query": 2.886,
+    "relevance": 34.28,
+    "total": 172.756
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 91755,
+    "marked_chars": 92025
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum\n(onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat;\n3.\nMenghukum Para Tergugat untuk menyerahkan asli surat-surat dokumen\natau berkas PT. Mitra Mandala Mulya dalam keadaan baik yang sesuai\ndengan aslinya berupa:\n1.\nAkta Pendirian PT. Mitra Mandala Mulya dan segala Perubahannya;\n2.\nSK Menkumham RI tentang Pengesahan pendirian dan Pencatatan\nPerubahannya PT Mitra Mandala Mulya;\n3.\nAkta-Akta Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Mitra\nMandala Mulya;\n4.\nBuku kas perseroan terbatas PT. Mitra Mandala Mulya;\n5.\nRekening dan buku Cek serta buku Bilyet Giro PT. Mitra Mandala\nMulya;\n6.\nLaporan mutasi uang dalam rekening PT. Mitra Mandala Mulya yang\nditerima dari oleh Bank;\n7.\nUang tunai yang ada dalam Rekening PT. Mitra Mandala Mulya;\n8.\nIUP (Izin Usaha Pertambangan) No.: 092/IUP-OP/DPE/2010 tanggal\n26 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha\nHalaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 29\n\nhkama\nahk"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 92025,
+    "frame": "PT. MITRA MANDALA MULYA menggugat PURBOWATI, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDERA atas dugaan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkannya dokumen perusahaan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para tergugat bersalah, memerintahkan penyerahan asli dokumen perusahaan, serta membayar ganti rugi dan uang paksa.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "TOMY GUNAWAN menjabat sebagai Direktur Utama PT. MITRA MANDALA MULYA.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "TOMY GUNAWAN, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDRA merupakan pemegang saham pada PT. MITRA MANDALA MULYA.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "PURBOWATI sebelumnya merupakan karyawan dari almarhum WISANG SAMUDRA yang merupakan Direktur Utama PT. MITRA MANDALA MULYA sebelum digantikan oleh TOMY GUNAWAN.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum WISANG SAMUDRA meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 April 2019.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. MITRA MANDALA MULYA telah berpindah tempat kedudukan dari Jakarta Utara ke Bangka Belitung.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Setelah pergantian Direktur Utama dari almarhum WISANG SAMUDRA menjadi TOMY GUNAWAN, dokumen perusahaan PT. MITRA MANDALA MULYA belum diserahkan kepada TOMY GUNAWAN.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah berulang kali meminta para tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen PT. MITRA MANDALA MULYA, namun para tergugat tidak menyerahkannya.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp100.000.000.000,- akibat tidak berputarnya roda bisnis dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000.000,-.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan biaya transportasi, akomodasi, dan tenaga ahli sebesar Rp1.000.000.000,-.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik para tergugat.",
+        "page": 28,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. MITRA MANDALA MULYA, yang diwakili oleh Direktur Utama TOMY GUNAWAN, menggugat PURBOWATI, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDERA dengan dalil perbuatan melawan hukum karena para tergugat tidak mau menyerahkan dokumen asli perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan fakta bahwa setelah almarhum WISANG SAMUDRA meninggal dan digantikan oleh TOMY GUNAWAN sebagai Direktur Utama, dokumen perusahaan tidak diserahkan kepada penggugat. Para tergugat tidak membantah dalil tersebut secara tegas sehingga dianggap mengakui perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan penyerahan asli dokumen perusahaan dalam tenggang waktu 14 hari serta pembayaran uang paksa jika terlambat. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan rinciannya, demikian pula dengan tuntutan sah sita jaminan karena sita tidak pernah diletakkan."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. MITRA MANDALA MULYA, yang diwakili oleh Direktur Utama TOMY GUNAWAN, menggugat PURBOWATI, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDERA dengan dalil perbuatan melawan hukum karena para tergugat tidak mau menyerahkan dokumen asli perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan fakta bahwa setelah almarhum WISANG SAMUDRA meninggal dan digantikan oleh TOMY GUNAWAN sebagai Direktur Utama, dokumen perusahaan tidak diserahkan kepada penggugat. Para tergugat tidak membantah dalil tersebut secara tegas sehingga dianggap mengakui perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan penyerahan asli dokumen perusahaan dalam tenggang waktu 14 hari serta pembayaran uang paksa jika terlambat. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan rinciannya, demikian pula dengan tuntutan sah sita jaminan karena sita tidak pernah diletakkan.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "TOMY GUNAWAN menjabat sebagai Direktur Utama PT. MITRA MANDALA MULYA.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "TOMY GUNAWAN, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDRA merupakan pemegang saham pada PT. MITRA MANDALA MULYA.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "PURBOWATI sebelumnya merupakan karyawan dari almarhum WISANG SAMUDRA yang merupakan Direktur Utama PT. MITRA MANDALA MULYA sebelum digantikan oleh TOMY GUNAWAN.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum WISANG SAMUDRA meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 April 2019.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. MITRA MANDALA MULYA telah berpindah tempat kedudukan dari Jakarta Utara ke Bangka Belitung.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Setelah pergantian Direktur Utama dari almarhum WISANG SAMUDRA menjadi TOMY GUNAWAN, dokumen perusahaan PT. MITRA MANDALA MULYA belum diserahkan kepada TOMY GUNAWAN.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah berulang kali meminta para tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen PT. MITRA MANDALA MULYA, namun para tergugat tidak menyerahkannya.",
+        "page": 26,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp100.000.000.000,- akibat tidak berputarnya roda bisnis dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000.000,-.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan biaya transportasi, akomodasi, dan tenaga ahli sebesar Rp1.000.000.000,-.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik para tergugat.",
+        "page": 28,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya direktur utama perusahaan ini, tapi para pemegang saham lama tidak mau menyerahkan dokumen asli perusahaan padahal saya sudah sering memintanya, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 13319,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan landasan utama gugatan dalam pertanyaan dan putusan. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menilai apakah tindakan Tergugat (tidak menyerahkan dokumen) yang mengakibatkan kerugian (gangguan bisnis) wajib diganti atau ditindaklanjuti. Pasal ini menjadi teori hukum substantif yang diuji untuk menjawab apakah Penggugat berhak menuntut pengembalian dokumen dan/atau ganti rugi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (bukti surat). Meskipun dalam pertimbangan hakim pasal ini dikutip, fungsinya hanya sebatas menentukan status alat bukti surat yang diajukan para pihak (alat bukti sah vs fotokopi). Pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban substantif untuk menyerahkan dokumen perusahaan atau akibat hukum dari penolakan penyerahan dokumen tersebut, melainkan hanya prosedur pembuktian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 32442,
+    "completion_tokens": 1289
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_557_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,177 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_557_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 56,
+  "timings": {
+    "parse": 0.087,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 237.748,
+    "read": 138.701,
+    "query": 10.629,
+    "relevance": 16.332,
+    "total": 403.497
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 165076,
+    "marked_chars": 165571
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI",
+    "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan eksepsi kewenangan/kompetensi absolut yang diajukan\nTergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diterima;\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa\ndan mengadii perkara a quo;\n3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp357.500,00\n(tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); \nHalaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 54\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2025,\noleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto,\nS.H., dan Wijawiyata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara\nNomor 557/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut\npada hari Rabu, tanggal 26 P"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134997,
+        "summary": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK (Penggugat) menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL (Tergugat I), Ketua Panitia Lelang Non Eksekusi Wajib Eks KRI Tanjung Nusanive-973 (Tergugat II), Ainul Yaqin (Tergugat III/Pemenang Lelang), dan KPKNL Jakarta V (Turut Tergugat) atas sengketa Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) terhadap Kapal Eks KRI Tanjung Nusanive-973 yang diselenggarakan pada 19 Juli 2024 [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara sepihak menghapus persyaratan Security Clearance (SC) sehari sebelum lelang demi menambah peserta, padahal Penggugat telah memenuhi syarat dan mendapatkan SC Nomor SI/815/VII/2024/Sintelal tertanggal 18 Juli 2024 [HAL 6-8]. Penggugat mendalilkan penghapusan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian materiil Rp 5,2 Milyar dan immateriil Rp 1 Milyar, serta menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan Tergugat III yang didalilkan tidak memiliki SC, serta penggantian rugi [HAL 9-10]. Tergugat I dan II membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, error in persona, kurang pihak, obscur libel, dan tidak beritikad baik dalam mediasi, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum karena lelang sesuai Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 jo No. 165/PMK.06/2021, menyatakan SC tidak dihapus dan diterbitkan untuk 37 peserta, serta Tergugat III telah memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 11-24]. Tergugat I dan II juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian immateriil Rp 25 Milyar karena telah memalukan institusi militer [HAL 24-25]. Tergugat III membantah dengan eksepsi kewenangan PTUN dan obscur libel, serta menolak dalil gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat SC [HAL 40-42]. Turut Tergugat (KPKNL Jakarta V) membantah dengan eksepsi obscur libel dan menolak dalil pokok, menegaskan bahwa syarat SC tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki SC yang dikeluarkan oleh Sintel Kolinlamil sesuai Surat Keterangan Syarat Lelang Tambahan [HAL 42-45]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 32074,
+        "summary": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK (Penggugat) menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL (Tergugat I), Ketua Panitia Lelang Non Eksekusi Wajib Eks KRI Tanjung Nusanive-973 (Tergugat II), Ainul Yaqin (Tergugat III/Pemenang Lelang), dan KPKNL Jakarta V (Turut Tergugat) atas sengketa Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) terhadap Kapal Eks KRI Tanjung Nusanive-973 yang diselenggarakan pada 19 Juli 2024 [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara sepihak menghapus persyaratan Security Clearance (SC) sehari sebelum lelang demi menambah peserta, padahal Penggugat telah memenuhi syarat dan mendapatkan SC Nomor SI/815/VII/2024/Sintelal tertanggal 18 Juli 2024 [HAL 6-8]. Penggugat mendalilkan penghapusan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian materiil Rp 5,2 Milyar dan immateriil Rp 1 Milyar, serta menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan Tergugat III yang didalilkan tidak memiliki SC, serta penggantian rugi [HAL 9-10]. Tergugat I dan II membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, error in persona, kurang pihak, obscur libel, dan tidak beritikad baik dalam mediasi, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum karena lelang sesuai Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 jo No. 165/PMK.06/2021, menyatakan SC tidak dihapus dan diterbitkan untuk 37 peserta, serta Tergugat III telah memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 11-24]. Tergugat I dan II juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian immateriil Rp 25 Milyar karena telah memalukan institusi militer [HAL 24-25]. Tergugat III membantah dengan eksepsi kewenangan PTUN dan obscur libel, serta menolak dalil gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat SC [HAL 40-42]. Turut Tergugat (KPKNL Jakarta V) membantah dengan eksepsi obscur libel dan menolak dalil pokok, menegaskan bahwa syarat SC tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki SC yang dikeluarkan oleh Sintel Kolinlamil sesuai Surat Keterangan Syarat Lelang Tambahan [HAL 42-45]. Turut Tergugat menegaskan bahwa Tergugat I telah melengkapi dokumen persyaratan lelang dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 25 PMK Lelang [HAL 46]. Lelang telah diumumkan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 12 Juli 2024 sesuai Pasal 61 ayat (1) dan (2) PMK Lelang, serta dilaksanakan dengan Syarat Lelang Tambahan sesuai Pasal 12 ayat 1 huruf c PMK Lelang [HAL 46-47]. Pelaksanaan lelang dilakukan pada 19 Juli 2024 dengan cara Open Bidding melalui portal lelang.go.id, dengan batas akhir penawaran pukul 10.30 WIB, dan dinyatakan laku terjual dengan pemenang Tergugat III yang memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 47]. Turut Tergugat menyatakan lelang sah, tidak dapat dibatalkan sesuai Pasal 31 PMK Lelang, dan Risalah Lelang No. 303/07.05/2024-01 tanggal 19 Juli 2024 mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, serta menuntut penolakan gugatan Penggugat [HAL 48]. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menimbang bahwa gugatan Penggugat menuntut pembatalan lelang dan menyatakan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks tindakan pemerintahan sebagai pejabat negara/penyelenggara negara dalam pengelolaan BMN [HAL 49-53]. Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 50-54]. Dengan demikian, eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diterima, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp357.500,00 [HAL 54]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK (Penggugat) menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL (Tergugat I), Ketua Panitia Lelang Non Eksekusi Wajib Eks KRI Tanjung Nusanive-973 (Tergugat II), Ainul Yaqin (Tergugat III/Pemenang Lelang), dan KPKNL Jakarta V (Turut Tergugat) atas sengketa Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) terhadap Kapal Eks KRI Tanjung Nusanive-973 yang diselenggarakan pada 19 Juli 2024 [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara sepihak menghapus persyaratan Security Clearance (SC) sehari sebelum lelang demi menambah peserta, padahal Penggugat telah memenuhi syarat dan mendapatkan SC Nomor SI/815/VII/2024/Sintelal tertanggal 18 Juli 2024 [HAL 6-8]. Penggugat mendalilkan penghapusan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian materiil Rp 5,2 Milyar dan immateriil Rp 1 Milyar, serta menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan Tergugat III yang didalilkan tidak memiliki SC, serta penggantian rugi [HAL 9-10]. Tergugat I dan II membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, error in persona, kurang pihak, obscur libel, dan tidak beritikad baik dalam mediasi, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum karena lelang sesuai Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 jo No. 165/PMK.06/2021, menyatakan SC tidak dihapus dan diterbitkan untuk 37 peserta, serta Tergugat III telah memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 11-24]. Tergugat I dan II juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian immateriil Rp 25 Milyar karena telah memalukan institusi militer [HAL 24-25]. Tergugat III membantah dengan eksepsi kewenangan PTUN dan obscur libel, serta menolak dalil gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat SC [HAL 40-42]. Turut Tergugat (KPKNL Jakarta V) membantah dengan eksepsi obscur libel dan menolak dalil pokok, menegaskan bahwa syarat SC tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki SC yang dikeluarkan oleh Sintel Kolinlamil sesuai Surat Keterangan Syarat Lelang Tambahan [HAL 42-45]. Turut Tergugat menegaskan bahwa Tergugat I telah melengkapi dokumen persyaratan lelang dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 25 PMK Lelang [HAL 46]. Lelang telah diumumkan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 12 Juli 2024 sesuai Pasal 61 ayat (1) dan (2) PMK Lelang, serta dilaksanakan dengan Syarat Lelang Tambahan sesuai Pasal 12 ayat 1 huruf c PMK Lelang [HAL 46-47]. Pelaksanaan lelang dilakukan pada 19 Juli 2024 dengan cara Open Bidding melalui portal lelang.go.id, dengan batas akhir penawaran pukul 10.30 WIB, dan dinyatakan laku terjual dengan pemenang Tergugat III yang memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 47]. Turut Tergugat menyatakan lelang sah, tidak dapat dibatalkan sesuai Pasal 31 PMK Lelang, dan Risalah Lelang No. 303/07.05/2024-01 tanggal 19 Juli 2024 mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, serta menuntut penolakan gugatan Penggugat [HAL 48]. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menimbang bahwa gugatan Penggugat menuntut pembatalan lelang dan menyatakan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks tindakan pemerintahan sebagai pejabat negara/penyelenggara negara dalam pengelolaan BMN [HAL 49-53]. Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 50-54]. Dengan demikian, eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diterima, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp357.500,00 [HAL 54]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 3973,
+    "frame": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang atas sengketa lelang kapal bekas TNI AL. Gugatan ini menuntut pembatalan lelang dan kemenangan pemenang karena didalilkan adanya penghapusan persyaratan keamanan secara sepihak yang merugikan penggugat. Namun, perkara ini tidak diperiksa pokoknya karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa tindakan pemerintahan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK mengajukan gugatan perdata kepada Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang terkait sengketa lelang kapal bekas TNI AL.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa persyaratan keamanan (Security Clearance) dihapus secara sepihak sehari sebelum lelang berlangsung.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah memenuhi syarat keamanan dan mendapatkan surat keterangan keamanan sebelum lelang.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan pemenang lelang serta penggantian rugi materiil dan immateriil.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II membantah dalil penghapusan persyaratan keamanan dan menyatakan persyaratan tersebut diterbitkan untuk seluruh peserta lelang.",
+        "page": 11,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III membantah gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat keamanan.",
+        "page": 40,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat menegaskan bahwa persyaratan keamanan tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.",
+        "page": 42,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024 dengan pemenang yang memiliki surat keterangan keamanan.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara.",
+        "page": 54,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang atas sengketa lelang kapal bekas TNI AL. Penggugat mendalilkan bahwa persyaratan keamanan dihapus secara sepihak sebelum lelang, yang merugikan dirinya, sehingga menuntut pembatalan lelang dan kemenangan pemenang serta penggantian rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan persyaratan keamanan tetap berlaku bagi seluruh peserta dan lelang telah dilaksanakan secara sah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menimbang bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan tindakan pemerintahan dalam pengelolaan barang milik negara, sehingga termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi kewenangan absolut, menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang atas sengketa lelang kapal bekas TNI AL. Penggugat mendalilkan bahwa persyaratan keamanan dihapus secara sepihak sebelum lelang, yang merugikan dirinya, sehingga menuntut pembatalan lelang dan kemenangan pemenang serta penggantian rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan persyaratan keamanan tetap berlaku bagi seluruh peserta dan lelang telah dilaksanakan secara sah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menimbang bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan tindakan pemerintahan dalam pengelolaan barang milik negara, sehingga termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi kewenangan absolut, menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK mengajukan gugatan perdata kepada Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang terkait sengketa lelang kapal bekas TNI AL.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa persyaratan keamanan (Security Clearance) dihapus secara sepihak sehari sebelum lelang berlangsung.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah memenuhi syarat keamanan dan mendapatkan surat keterangan keamanan sebelum lelang.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan pemenang lelang serta penggantian rugi materiil dan immateriil.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II membantah dalil penghapusan persyaratan keamanan dan menyatakan persyaratan tersebut diterbitkan untuk seluruh peserta lelang.",
+        "page": 11,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III membantah gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat keamanan.",
+        "page": 40,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat menegaskan bahwa persyaratan keamanan tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.",
+        "page": 42,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024 dengan pemenang yang memiliki surat keterangan keamanan.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara.",
+        "page": 54,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa gugatan saya soal lelang kapal ditolak karena dianggap urusan negara, padahal saya merasa syarat keamanannya dihapus sembarangan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 16528,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar gugatan Penggugat. Meskipun putusan menolak kewenangan Pengadilan Negeri karena perkara dianggap sebagai 'tindakan pemerintahan' (onrechtmatige overheidsdaad) yang menjadi kewenangan PTUN, Pasal 1365 tetap relevan secara substantif karena merupakan norma hukum perdata yang mendasari dalil awal Penggugat mengenai 'perbuatan melawan hukum' dan 'kerugian' yang ia tuntut. Pertanyaan awam secara eksplisit merujuk pada alasan 'syarat keamanannya dihapus sembarangan' yang merupakan inti dari dalil perbuatan melawan hukum tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 53242,
+    "completion_tokens": 2807
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,137 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 15,
+  "timings": {
+    "parse": 0.026,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 92.521,
+    "query": 7.78,
+    "relevance": 31.506,
+    "total": 131.832
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 43971,
+    "marked_chars": 44097
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI  :\nDALAM EKSEPSI\n \n : \nMenyatakan eksepsi dari Tergugat dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n \n : \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke\nverklaard)\n Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang\ntimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 183.000,00(seratus delapan puluh tiga\nribu Rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2023\noleh kami R. Rudi Kindarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelityarini,\nS.H.,Mhum., dan Maryono, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum\npada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota\ntersebut,  dengan dibantu oleh David Sidabalok, Panitera Penggan"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 44097,
+    "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa gugatan perceraian yang diajukan oleh DEBY terhadap suaminya, XXXXXXXXX, dengan alasan perselisihan terus-menerus, penganiayaan, dan gangguan kejiwaan Tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut kabur dan tidak jelas karena ia saat itu berada di bawah pengampuan oleh Penggugat sendiri. Majelis Hakim menyatakan eksepsi dapat diterima dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "DEBY dan XXXXXXXXX menikah secara sah pada tanggal 27 April 2010 di Merauke.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "DEBY dan XXXXXXXXX dikaruniai dua orang anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "DEBY mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap XXXXXXXXX yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "XXXXXXX mengajukan eksepsi bahwa gugatan perceraian dari DEBY adalah kabur dan tidak jelas karena XXXXXXXXX berada di bawah pengampuan oleh DEBY sendiri.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa secara yuridis formal XXXXXXXXX berada di bawah pengampuan oleh DEBY selama penetapan pengampuan belum dicabut.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keberadaan XXXXXXXXX di bawah pengampuan oleh DEBY menjadikan gugatan perceraian tersebut kabur dan tidak jelas.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "DEBY mengajukan gugatan perceraian terhadap XXXXXXXXX, suaminya, dengan dalih perselisihan rumah tangga, penganiayaan, dan gangguan kejiwaan yang dialami XXXXXXXXX. Dalam jawabannya, XXXXXXXXX mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena pada saat gugatan diajukan, ia telah ditetapkan berada di bawah pengampuan oleh DEBY sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa keberadaan XXXXXXXXX di bawah pengampuan oleh DEBY menjadikan gugatan perceraian tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan DEBY tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "DEBY mengajukan gugatan perceraian terhadap XXXXXXXXX, suaminya, dengan dalih perselisihan rumah tangga, penganiayaan, dan gangguan kejiwaan yang dialami XXXXXXXXX. Dalam jawabannya, XXXXXXXXX mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena pada saat gugatan diajukan, ia telah ditetapkan berada di bawah pengampuan oleh DEBY sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa keberadaan XXXXXXXXX di bawah pengampuan oleh DEBY menjadikan gugatan perceraian tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan DEBY tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "DEBY dan XXXXXXXXX menikah secara sah pada tanggal 27 April 2010 di Merauke.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "DEBY dan XXXXXXXXX dikaruniai dua orang anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "DEBY mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap XXXXXXXXX yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "XXXXXXX mengajukan eksepsi bahwa gugatan perceraian dari DEBY adalah kabur dan tidak jelas karena XXXXXXXXX berada di bawah pengampuan oleh DEBY sendiri.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa secara yuridis formal XXXXXXXXX berada di bawah pengampuan oleh DEBY selama penetapan pengampuan belum dicabut.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keberadaan XXXXXXXXX di bawah pengampuan oleh DEBY menjadikan gugatan perceraian tersebut kabur dan tidak jelas.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah minta suami saya di bawah pengampuan, tapi sekarang saya mau cerai kok ditolak hakim karena saya yang minta pengampuannya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 7916,
+    "candidates": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 466 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 466 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 466: Dihapus dengan S. 1928-210."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum substantif yang digunakan hakim untuk menentukan status 'pengampuan' Tergugat. Dalam pertimbangan, hakim menghubungkan fakta bahwa Tergugat berada di bawah pengampuan (yang diatur oleh Pasal 433) dengan fakta bahwa Penggugat adalah wali pengampunya. Hubungan ini menjadi alasan utama hakim menyimpulkan bahwa gugatan perceraian tersebut 'kabur' (obscur libel) karena secara yuridis dianggap Penggugat menggugat dirinya sendiri. Tanpa Pasal 433 sebagai dasar definisi dan syarat pengampuan, alasan penolakan gugatan tidak dapat dibangun."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 466 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini relevan karena secara eksplisit disebut dalam pertimbangan hukum sebagai dasar penentuan waktu berlakunya pengampuan ('Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan'). Hakim menggunakan ketentuan ini untuk menegaskan bahwa pada saat gugatan diajukan, status pengampuan Tergugat sudah berlaku secara formal, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa gugatan tersebut cacat formil karena diajukan oleh wali pengampu terhadap orang yang diampuannya sendiri."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 466 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 16096,
+    "completion_tokens": 966
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_572_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,187 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_572_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 20,
+  "timings": {
+    "parse": 0.035,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 133.694,
+    "query": 3.233,
+    "relevance": 93.127,
+    "total": 230.089
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 56838,
+    "marked_chars": 57009
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI \nDalam Eksepsi\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara\n1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke\nverklaard);\n2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsaat ini ditetapkan sejumlah Rp173.500,- (Seratus tujuh puluh tiga ribu\nlima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025,\noleh Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam\nsidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, oleh Hakim\nKetua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh\nBenedictus Pereto Ledjab, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri\nJakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum\nTergugat di Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga putusan tersebut\ndisampaikan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan;\nHAKIM ANGGOTA,                                                      HAKIM KETUA,\n              \nHalaman 19 dari 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau in"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 57009,
+    "frame": "PT. SINO ZONE INDUSTRY INDONESIA menggugat PT. DUA KUDA INDONESIA atas dugaan wanprestasi terkait pembayaran uang muka sebesar Rp41.000.000.000,- yang didalilkan sebagai uang muka pembelian produk hydrogenated palm stearin (HPS) namun tidak disertai pengiriman barang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah hubungan hukum jual beli, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil total Rp52.629.400.000,-. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan ini karena dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak dapat diterima.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya transaksi jual beli lisan pemesanan produk hydrogenated palm stearin (HPS) dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mentransfer dana sebesar Rp41.000.000.000,- pada tanggal 16 Februari 2022 dengan catatan tujuan transfer \"Uang Muka\".",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengakui menerima transfer dana dari Penggugat pada tanggal 16 Februari 2022 dengan nominal sebesar Rp41.500.000.000,-.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah mengirimkan produk HPS yang dipesan setelah menerima uang muka.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan surat permintaan pengiriman barang atau pengembalian uang muka pada tanggal 6 Desember 2022 dan 21 November 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) I pada tanggal 23 Juli 2024 dan Somasi II pada tanggal 31 Juli 2024.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa uang sebesar Rp41.500.000.000,- yang diterima adalah pembayaran pajak dan denda administratif secara sukarela untuk dan atas nama Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd., bukan uang muka pembelian barang.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2022 yang menyatakan membayar secara sukarela untuk isu perpajakan Tergugat sebesar Rp41.500.000.000,- dan tidak akan menuntut apa pun di kemudian hari.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak merinci jenis, spesifikasi, jumlah produk, total harga, dan waktu penyerahan barang, serta adanya kontradiksi antara dalil uang muka pembelian dengan Surat Pernyataan pembayaran pajak.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. SINO ZONE INDUSTRY INDONESIA mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. DUA KUDA INDONESIA terkait pembayaran dana sebesar Rp41.000.000.000,- yang didalilkan sebagai uang muka pembelian produk hydrogenated palm stearin (HPS) yang tidak kunjung dikirimkan. Penggugat menuntut pengembalian dana ditambah bunga dan ganti rugi immateriil. Tergugat membantah adanya transaksi jual beli tersebut dan mendalilkan bahwa dana yang diterima merupakan pembayaran pajak dan denda administratif secara sukarela untuk pihak ketiga, didukung oleh Surat Pernyataan dari Penggugat yang menyatakan tidak akan menuntut apa pun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena ketidakjelasan objek transaksi dan adanya kontradiksi dalil dengan bukti Surat Pernyataan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. SINO ZONE INDUSTRY INDONESIA mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. DUA KUDA INDONESIA terkait pembayaran dana sebesar Rp41.000.000.000,- yang didalilkan sebagai uang muka pembelian produk hydrogenated palm stearin (HPS) yang tidak kunjung dikirimkan. Penggugat menuntut pengembalian dana ditambah bunga dan ganti rugi immateriil. Tergugat membantah adanya transaksi jual beli tersebut dan mendalilkan bahwa dana yang diterima merupakan pembayaran pajak dan denda administratif secara sukarela untuk pihak ketiga, didukung oleh Surat Pernyataan dari Penggugat yang menyatakan tidak akan menuntut apa pun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena ketidakjelasan objek transaksi dan adanya kontradiksi dalil dengan bukti Surat Pernyataan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya transaksi jual beli lisan pemesanan produk hydrogenated palm stearin (HPS) dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mentransfer dana sebesar Rp41.000.000.000,- pada tanggal 16 Februari 2022 dengan catatan tujuan transfer \"Uang Muka\".",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengakui menerima transfer dana dari Penggugat pada tanggal 16 Februari 2022 dengan nominal sebesar Rp41.500.000.000,-.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah mengirimkan produk HPS yang dipesan setelah menerima uang muka.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan surat permintaan pengiriman barang atau pengembalian uang muka pada tanggal 6 Desember 2022 dan 21 November 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) I pada tanggal 23 Juli 2024 dan Somasi II pada tanggal 31 Juli 2024.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa uang sebesar Rp41.500.000.000,- yang diterima adalah pembayaran pajak dan denda administratif secara sukarela untuk dan atas nama Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd., bukan uang muka pembelian barang.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2022 yang menyatakan membayar secara sukarela untuk isu perpajakan Tergugat sebesar Rp41.500.000.000,- dan tidak akan menuntut apa pun di kemudian hari.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak merinci jenis, spesifikasi, jumlah produk, total harga, dan waktu penyerahan barang, serta adanya kontradiksi antara dalil uang muka pembelian dengan Surat Pernyataan pembayaran pajak.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka untuk beli barang tapi tidak dikirim, lalu saya tanda tangan surat janji tidak akan menuntut, apakah saya bisa minta uangnya kembali?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 6041,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai). Meskipun wanprestasi adalah konteks sengketa, putusan ini menolak gugatan karena cacat formil (gugatan kabur/obscur libel) sehingga tidak masuk ke pemeriksaan substansi wanprestasi. Selain itu, pertanyaan fokus pada akibat hukum dari 'surat janji tidak menuntut' (perjanjian damai/waiver), bukan pada syarat terjadinya lalai. Pasal 1238 tidak menjawab apakah surat janji tersebut mengikat atau membatalkan hak klaim."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur ganti rugi. Sama seperti Pasal 1238, putusan tidak memeriksa substansi ganti rugi karena gugatan ditolak secara prosedural (eksepsi obscur libel dikabulkan). Pasal ini tidak relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai validitas atau kekuatan mengikat dari 'surat janji tidak menuntut' yang menjadi inti pertanyaan awam."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam menanyakan apakah 'surat janji tidak akan menuntut' (yang merupakan perjanjian/perikatan baru) mengikat. Untuk menilai apakah surat tersebut sah dan mengikat, harus dilihat apakah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 (seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang). Putusan juga mengutip prinsip bahwa objek perjanjian harus jelas (merujuk pada syarat 'pokok persoalan tertentu' dalam Pasal 1320) sebagai dasar penolakan gugatan awal, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai kekuatan perjanjian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini adalah prinsip utama untuk menjawab pertanyaan: apakah surat janji tidak menuntut tersebut mengikat Penggugat sehingga ia tidak bisa lagi menuntut. Putusan secara eksplisit menyebutkan Pasal 1338 sebagai dasar hukum yang diperhatikan, yang menopang alasan bahwa perjanjian (termasuk surat pernyataan) harus dilaksanakan sesuai isinya, selama sah menurut Pasal 1320."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 20346,
+    "completion_tokens": 1702
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_573_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,220 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_573_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 78,
+  "timings": {
+    "parse": 0.156,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 425.543,
+    "read": 77.205,
+    "query": 4.315,
+    "relevance": 92.356,
+    "total": 599.575
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 247825,
+    "marked_chars": 248518
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenolak Eksepsi Tergugat seluruhnya \n    DALAM POKOK PERKARA \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 76\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 77 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. \n \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; \n2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang \ntelah merugikan Penggugat ; \n3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 tentang \n: Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat \nLestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten \nTangerang  berikut Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah \ntangan  tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham \nsebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh)  lembar saham dari \nPenggugat kepada Tergugat ; \n4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 1.250 (seribu dua \nratus lima puluh)  lembar saham dari PT. Kerjatama"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134900,
+        "summary": "[HAL 1-11] Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr antara Penggugat PT. Kerja Buana Lestari (diwakili Levi Kurniawan) melawan Tergugat Talita Setyadi serta Turut Tergugat I-V (Ario Setyoso Adi Pataka, Weni Mariati, Marcelli Lianawaty, Andy Kurniawan, dan PT. Kerjatama Kuat Lestari). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdt) dengan tidak membayar harga pembelian 1.250 lembar saham (25%) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015, padahal Penggugat dan Turut Tergugat III, IV telah melunasi pembayaran saham mereka. Kronologi menunjukkan pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham di mana saham Penggugat (sebelumnya dipegang almarhum Setya Budhi) dijual kepada Tergugat dan pihak lain; Tergugat didalilkan tidak membayar, sehingga menurut Penggugat Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan perjanjian jual beli harus dinyatakan batal. Penggugat menuntut pembatalan Akta No. 234 dan Perjanjian Jual Beli Saham, pengakuan kepemilikan sah 1.250 saham atas nama Penggugat, pembayaran kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp1.000.000.000, serta uang paksa Rp1.000.000/hari. Tergugat hadir dengan kuasa hukum, sedangkan Turut Tergugat I-V tidak hadir. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan secara litigasi.\n\n[HAL 12-34] Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban. Eksepsi pertama adalah *Exceptio Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) karena Penggugat tidak melibatkan Levi Kurniawan (15%) dan Yehuda Dion Setyadi (25%) serta Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang menyetujui perubahan data perseroan, sehingga sengketa tidak dapat diselesaikan tuntas. Eksepsi kedua adalah *Obscuur Libel* (gugatan kabur) karena Penggugat mencampuradukkan gugatan Wanprestasi (pembatalan perjanjian jual beli) dengan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar hukum yang jelas, serta petitum pembatalan perjanjian tidak sesuai dengan judul gugatan PMH. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan bahwa jual beli 1.250 saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham sejak 15 Mei 2015. Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang menyatakan tanda terima pembayaran sah, sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian. Latar belakang sengketa dikaitkan dengan konflik internal keluarga: PT. Kerjatama Kuat Lestari dimiliki bersama 50:50 antara keluarga Setya Budhi (ahli waris: Levi, Marcelli, Andy) dan keluarga Antonius Setyadi (anak: Talita, Yehuda). Tergugat menduga gugatan ini adalah *vexatious litigation* untuk mengaburkan dugaan penggelapan aset Alfamart oleh Turut Tergugat III (Marcelli) yang mengalihkan aset ke PT. Tiga Kuat Kerjatama, serta upaya mendapatkan suara lebih dalam RUPS. Tergugat menolak tuntutan uang paksa (karena dwangsom tidak berlaku untuk pembayaran uang) dan putusan serta merta, serta memohon agar gugatan ditolak dan dinyatakan sah kepemilikan saham Tergugat.\n\n[HAL 35-43] Penggugat mengajukan Replik dan bukti surat (P-1 s/d P-47) serta keterangan ahli DJaja Sembiring Meliala. Ahli menyatakan bahwa klausula \"tanda terima pembayaran\" dalam perjanjian jual beli saham tidak otomatis membuktikan pembayaran tunai jika kenyataannya belum dibayar, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar asas terang dan tunai serta Pasal 1338 KUHPdt. Ahli menegaskan bahwa jual beli saham yang belum disetor tidak sah dan pembeli belum memiliki hak atas deviden atau aset. Tergugat mengajukan Duplik dan bukti surat (T-1 s/d T-28) serta keterangan saksi Muhammad Nur Huda dan Mahatmadi. Saksi-saksi mengonfirmasi bahwa PT. Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha bersama keluarga Setya Budhi dan Antonius Setyadi dengan porsi 50:50 yang mengelola usaha Alfamart, serta mengonfirmasi keberadaan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama tertanggal 16/27 Desember 2017 yang menandai pembagian kepemilikan. Saksi tidak mengetahui detail jual beli saham yang menjadi sengketa, namun mengonfirmasi struktur kepemilikan keluarga dan adanya konflik pengelolaan aset."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 115118,
+        "summary": "[HAL 1-11] Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr antara Penggugat PT. Kerja Buana Lestari (diwakili Levi Kurniawan) melawan Tergugat Talita Setyadi serta Turut Tergugat I-V (Ario Setyoso Adi Pataka, Weni Mariati, Marcelli Lianawaty, Andy Kurniawan, dan PT. Kerjatama Kuat Lestari). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdt) dengan tidak membayar harga pembelian 1.250 lembar saham (25%) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015, padahal Penggugat dan Turut Tergugat III, IV telah melunasi pembayaran saham mereka. Kronologi menunjukkan pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham di mana saham Penggugat (sebelumnya dipegang almarhum Setya Budhi) dijual kepada Tergugat dan pihak lain; Tergugat didalilkan tidak membayar, sehingga menurut Penggugat Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan perjanjian jual beli harus dinyatakan batal. Penggugat menuntut pembatalan Akta No. 234 dan Perjanjian Jual Beli Saham, pengakuan kepemilikan sah 1.250 saham atas nama Penggugat, pembayaran kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp1.000.000.000, serta uang paksa Rp1.000.000/hari. Tergugat hadir dengan kuasa hukum, sedangkan Turut Tergugat I-V tidak hadir. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan secara litigasi.\n\n[HAL 12-34] Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban. Eksepsi pertama adalah *Exceptio Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) karena Penggugat tidak melibatkan Levi Kurniawan (15%) dan Yehuda Dion Setyadi (25%) serta Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang menyetujui perubahan data perseroan, sehingga sengketa tidak dapat diselesaikan tuntas. Eksepsi kedua adalah *Obscuur Libel* (gugatan kabur) karena Penggugat mencampuradukkan gugatan Wanprestasi (pembatalan perjanjian jual beli) dengan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar hukum yang jelas, serta petitum pembatalan perjanjian tidak sesuai dengan judul gugatan PMH. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan bahwa jual beli 1.250 saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham sejak 15 Mei 2015. Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang menyatakan tanda terima pembayaran sah, sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian. Latar belakang sengketa dikaitkan dengan konflik internal keluarga: PT. Kerjatama Kuat Lestari dimiliki bersama 50:50 antara keluarga Setya Budhi (ahli waris: Levi, Marcelli, Andy) dan keluarga Antonius Setyadi (anak: Talita, Yehuda). Tergugat menduga gugatan ini adalah *vexatious litigation* untuk mengaburkan dugaan penggelapan aset Alfamart oleh Turut Tergugat III (Marcelli) yang mengalihkan aset ke PT. Tiga Kuat Kerjatama, serta upaya mendapatkan suara lebih dalam RUPS. Tergugat menolak tuntutan uang paksa (karena dwangsom tidak berlaku untuk pembayaran uang) dan putusan serta merta, serta memohon agar gugatan ditolak dan dinyatakan sah kepemilikan saham Tergugat.\n\n[HAL 35-43] Penggugat mengajukan Replik dan bukti surat (P-1 s/d P-47) serta keterangan ahli DJaja Sembiring Meliala. Ahli menyatakan bahwa klausula \"tanda terima pembayaran\" dalam perjanjian jual beli saham tidak otomatis membuktikan pembayaran tunai jika kenyataannya belum dibayar, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar asas terang dan tunai serta Pasal 1338 KUHPdt. Ahli menegaskan bahwa jual beli saham yang belum disetor tidak sah dan pembeli belum memiliki hak atas deviden atau aset. Tergugat mengajukan Duplik dan bukti surat (T-1 s/d T-28) serta keterangan saksi Muhammad Nur Huda dan Mahatmadi. Saksi-saksi mengonfirmasi bahwa PT. Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha bersama keluarga Setya Budhi dan Antonius Setyadi dengan porsi 50:50 yang mengelola usaha Alfamart, serta mengonfirmasi keberadaan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama tertanggal 16/27 Desember 2017 yang menandai pembagian kepemilikan. Saksi tidak mengetahui detail jual beli saham yang menjadi sengketa, namun mengonfirmasi struktur kepemilikan keluarga dan adanya konflik pengelolaan aset.\n\n[HAL 44-51] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat. Eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium* ditolak berdasarkan asas hukum acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat (Yurisprudensi MA No. 305K/Sip/1971), karena Levi Kurniawan adalah Penggugat mewakili perusahaan yang dirugikan, bukan pihak yang melanggar hak. Eksepsi *Obscuur Libel* ditolak karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum sudah tepat dan benar menurut hukum, mengingat tuntutan pengembalian keadaan semula (*restitutio in integrum*) hanya dapat dilakukan dalam gugatan PMH, bukan wanprestasi, dan dalil-dalil Tergugat telah masuk ke pokok perkara sehingga tidak dapat diterima sebagai eksepsi.\n\n[HAL 52-76] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Fakta penting yang terbukti adalah pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham 1.250 lembar (25%) dari Penggugat (almarhum Setya Budhi) kepada Tergugat Talita Setyadi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 dan Akta No. 234. Meskipun secara administratif saham telah terdaftar atas nama Tergugat di Kemenkumham, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah membayar harga saham tersebut, berbeda dengan Turut Tergugat III, IV, dan Penggugat yang telah melunasi pembayaran. Dengan tidak dibayarnya harga saham, jual beli tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1457 KUHPerdata, sehingga Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan tidak memiliki *legal standing* di PT. Kerjatama Kuat Lestari. Tindakan Tergugat yang menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum memenuhi unsur PMH (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, hubungan kausal). Kerugian material diakui sebesar Rp62.500.000 (nilai nominal 1.250 saham @Rp5.000), sedangkan kerugian immaterial yang dituntut Rp1.000.000.000 dikurangi menjadi Rp100.000.000 sesuai rasa keadilan. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena Pasal 606a RV melarang dwangsom untuk kewajiban membayar uang.\n\n[HAL 77-78] Amar Putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 serta Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 sepanjang menyangkut 1.250 lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat. 5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 1.250 lembar saham dari PT. Kerjatama Kuat Lestari. 6. Menghukum Tergugat membayar kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp100.000.000 kepada Penggugat. 7. Memerintahkan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) mengadakan RUPS Luar Biasa sesegera mungkin sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 8. Menghukum Turut Tergugat I-V tunduk dan patuh atas putusan. 9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp603.000. 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Putusan diucapkan pada 8 Mei 2024."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-11] Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr antara Penggugat PT. Kerja Buana Lestari (diwakili Levi Kurniawan) melawan Tergugat Talita Setyadi serta Turut Tergugat I-V (Ario Setyoso Adi Pataka, Weni Mariati, Marcelli Lianawaty, Andy Kurniawan, dan PT. Kerjatama Kuat Lestari). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdt) dengan tidak membayar harga pembelian 1.250 lembar saham (25%) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015, padahal Penggugat dan Turut Tergugat III, IV telah melunasi pembayaran saham mereka. Kronologi menunjukkan pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham di mana saham Penggugat (sebelumnya dipegang almarhum Setya Budhi) dijual kepada Tergugat dan pihak lain; Tergugat didalilkan tidak membayar, sehingga menurut Penggugat Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan perjanjian jual beli harus dinyatakan batal. Penggugat menuntut pembatalan Akta No. 234 dan Perjanjian Jual Beli Saham, pengakuan kepemilikan sah 1.250 saham atas nama Penggugat, pembayaran kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp1.000.000.000, serta uang paksa Rp1.000.000/hari. Tergugat hadir dengan kuasa hukum, sedangkan Turut Tergugat I-V tidak hadir. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan secara litigasi.\n\n[HAL 12-34] Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban. Eksepsi pertama adalah *Exceptio Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) karena Penggugat tidak melibatkan Levi Kurniawan (15%) dan Yehuda Dion Setyadi (25%) serta Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang menyetujui perubahan data perseroan, sehingga sengketa tidak dapat diselesaikan tuntas. Eksepsi kedua adalah *Obscuur Libel* (gugatan kabur) karena Penggugat mencampuradukkan gugatan Wanprestasi (pembatalan perjanjian jual beli) dengan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar hukum yang jelas, serta petitum pembatalan perjanjian tidak sesuai dengan judul gugatan PMH. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan bahwa jual beli 1.250 saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham sejak 15 Mei 2015. Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang menyatakan tanda terima pembayaran sah, sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian. Latar belakang sengketa dikaitkan dengan konflik internal keluarga: PT. Kerjatama Kuat Lestari dimiliki bersama 50:50 antara keluarga Setya Budhi (ahli waris: Levi, Marcelli, Andy) dan keluarga Antonius Setyadi (anak: Talita, Yehuda). Tergugat menduga gugatan ini adalah *vexatious litigation* untuk mengaburkan dugaan penggelapan aset Alfamart oleh Turut Tergugat III (Marcelli) yang mengalihkan aset ke PT. Tiga Kuat Kerjatama, serta upaya mendapatkan suara lebih dalam RUPS. Tergugat menolak tuntutan uang paksa (karena dwangsom tidak berlaku untuk pembayaran uang) dan putusan serta merta, serta memohon agar gugatan ditolak dan dinyatakan sah kepemilikan saham Tergugat.\n\n[HAL 35-43] Penggugat mengajukan Replik dan bukti surat (P-1 s/d P-47) serta keterangan ahli DJaja Sembiring Meliala. Ahli menyatakan bahwa klausula \"tanda terima pembayaran\" dalam perjanjian jual beli saham tidak otomatis membuktikan pembayaran tunai jika kenyataannya belum dibayar, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar asas terang dan tunai serta Pasal 1338 KUHPdt. Ahli menegaskan bahwa jual beli saham yang belum disetor tidak sah dan pembeli belum memiliki hak atas deviden atau aset. Tergugat mengajukan Duplik dan bukti surat (T-1 s/d T-28) serta keterangan saksi Muhammad Nur Huda dan Mahatmadi. Saksi-saksi mengonfirmasi bahwa PT. Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha bersama keluarga Setya Budhi dan Antonius Setyadi dengan porsi 50:50 yang mengelola usaha Alfamart, serta mengonfirmasi keberadaan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama tertanggal 16/27 Desember 2017 yang menandai pembagian kepemilikan. Saksi tidak mengetahui detail jual beli saham yang menjadi sengketa, namun mengonfirmasi struktur kepemilikan keluarga dan adanya konflik pengelolaan aset.\n\n[HAL 44-51] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat. Eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium* ditolak berdasarkan asas hukum acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat (Yurisprudensi MA No. 305K/Sip/1971), karena Levi Kurniawan adalah Penggugat mewakili perusahaan yang dirugikan, bukan pihak yang melanggar hak. Eksepsi *Obscuur Libel* ditolak karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum sudah tepat dan benar menurut hukum, mengingat tuntutan pengembalian keadaan semula (*restitutio in integrum*) hanya dapat dilakukan dalam gugatan PMH, bukan wanprestasi, dan dalil-dalil Tergugat telah masuk ke pokok perkara sehingga tidak dapat diterima sebagai eksepsi.\n\n[HAL 52-76] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Fakta penting yang terbukti adalah pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham 1.250 lembar (25%) dari Penggugat (almarhum Setya Budhi) kepada Tergugat Talita Setyadi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 dan Akta No. 234. Meskipun secara administratif saham telah terdaftar atas nama Tergugat di Kemenkumham, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah membayar harga saham tersebut, berbeda dengan Turut Tergugat III, IV, dan Penggugat yang telah melunasi pembayaran. Dengan tidak dibayarnya harga saham, jual beli tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1457 KUHPerdata, sehingga Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan tidak memiliki *legal standing* di PT. Kerjatama Kuat Lestari. Tindakan Tergugat yang menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum memenuhi unsur PMH (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, hubungan kausal). Kerugian material diakui sebesar Rp62.500.000 (nilai nominal 1.250 saham @Rp5.000), sedangkan kerugian immaterial yang dituntut Rp1.000.000.000 dikurangi menjadi Rp100.000.000 sesuai rasa keadilan. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena Pasal 606a RV melarang dwangsom untuk kewajiban membayar uang.\n\n[HAL 77-78] Amar Putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 serta Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 sepanjang menyangkut 1.250 lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat. 5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 1.250 lembar saham dari PT. Kerjatama Kuat Lestari. 6. Menghukum Tergugat membayar kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp100.000.000 kepada Penggugat. 7. Memerintahkan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) mengadakan RUPS Luar Biasa sesegera mungkin sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 8. Menghukum Turut Tergugat I-V tunduk dan patuh atas putusan. 9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp603.000. 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Putusan diucapkan pada 8 Mei 2024."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 7363,
+    "frame": "Penggugat PT. Kerja Buana Lestari menggugat Tergugat Talita Setyadi dan Turut Tergugat I-V atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat tidak membayar harga pembelian 1.250 lembar saham PT. Kerjatama Kuat Lestari. Penggugat meminta pembatalan akta dan perjanjian jual beli saham, pengakuan kepemilikan sah atas saham tersebut, serta pembayaran kerugian material dan immaterial. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pada tanggal 15 Mei 2015 terjadi pengalihan 1.250 lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 5 Mei 2015 dan Akta No. 234.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saham tersebut telah terdaftar atas nama Tergugat di Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal pengalihan.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah membayar harga saham sebesar 1.250 lembar kepada Penggugat.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat III dan IV serta Penggugat telah melunasi pembayaran harga saham mereka.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum yang sah.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eksepsi kurang pihak yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.",
+        "page": 44,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.",
+        "page": 44,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula tanda terima dalam perjanjian jual beli.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan jual beli saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pengalihan 1.250 lembar saham PT. Kerjatama Kuat Lestari dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2015. Meskipun pendaftaran saham telah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM atas nama Tergugat, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah membayar harga saham tersebut, berbeda dengan pihak lain yang telah melunasi pembayarannya. Ketidakadaan pembayaran ini menyebabkan jual beli saham dianggap tidak sah secara substansial, sehingga Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham. Tindakan Tergugat yang menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, menyatakan batal akta dan perjanjian jual beli saham yang bersangkutan, mengakui Penggugat sebagai pemilik sah saham tersebut, serta menghukum Tergugat membayar kerugian material dan immaterial. Tuntutan uang paksa ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pengalihan 1.250 lembar saham PT. Kerjatama Kuat Lestari dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2015. Meskipun pendaftaran saham telah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM atas nama Tergugat, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah membayar harga saham tersebut, berbeda dengan pihak lain yang telah melunasi pembayarannya. Ketidakadaan pembayaran ini menyebabkan jual beli saham dianggap tidak sah secara substansial, sehingga Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham. Tindakan Tergugat yang menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, menyatakan batal akta dan perjanjian jual beli saham yang bersangkutan, mengakui Penggugat sebagai pemilik sah saham tersebut, serta menghukum Tergugat membayar kerugian material dan immaterial. Tuntutan uang paksa ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pada tanggal 15 Mei 2015 terjadi pengalihan 1.250 lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 5 Mei 2015 dan Akta No. 234.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saham tersebut telah terdaftar atas nama Tergugat di Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal pengalihan.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah membayar harga saham sebesar 1.250 lembar kepada Penggugat.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat III dan IV serta Penggugat telah melunasi pembayaran harga saham mereka.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum yang sah.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eksepsi kurang pihak yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.",
+        "page": 44,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.",
+        "page": 44,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula tanda terima dalam perjanjian jual beli.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan jual beli saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah alihkan saham ke dia tahun lalu, tapi dia bilang belum bayar dan malah minta deviden, apakah ini wajar?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 103991,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1267 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1457 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat wanprestasi (pemenuhan atau pembatalan perjanjian). Dalam pertanyaan dan putusan, sengketa justru dikonstruksi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena adanya klaim pembayaran deviden tanpa pembayaran harga saham, bukan sekadar keterlambatan pembayaran. Putusan menolak pendekatan wanprestasi untuk tuntutan restitusi (pengembalian saham) dan memilih jalur PMH. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif yang diuji atau diterapkan untuk menjawab inti pertanyaan tentang status kepemilikan dan klaim deviden."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menilai apakah jual beli saham tersebut sah secara hukum. Hakim menyimpulkan bahwa karena syarat pembayaran harga (inti perjanjian jual beli) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang menjadi dasar penolakan klaim Tergugat sebagai pemegang saham yang sah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa kewajiban membayar harga saham harus dilaksanakan sesuai perjanjian. Karena kewajiban ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tidak mengikat, sehingga Tergugat tidak berhak atas hak-hak pemegang saham (seperti deviden)."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama yang digunakan dalam gugatan dan pertimbangan hakim. Hakim menguji apakah tindakan Tergugat (mengklaim kepemilikan dan meminta deviden tanpa membayar) memenuhi unsur PMH. Putusan menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hak subjektif Penggugat dan menyebabkan kerugian, sehingga Pasal 1365 menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab apakah tindakan Tergugat 'wajar' atau tidak (jawabannya: tidak wajar karena merupakan PMH)."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli sebagai persetujuan di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga. Hakim menggunakan definisi ini untuk menunjukkan bahwa esensi dari jual beli saham adalah adanya pembayaran harga. Karena Tergugat tidak membayar, maka ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli, sehingga klaimnya sebagai pemilik saham yang sah (dan berhak atas deviden) tidak berdasar."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun dikutip dalam putusan untuk menetapkan siapa yang harus membuktikan dalilnya, pasal ini bersifat prosedural dan tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai kewajaran klaim deviden atau status kepemilikan saham. Jawaban substantif berasal dari analisis perjanjian dan PMH, bukan dari aturan pembuktian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1457 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 101779,
+    "completion_tokens": 4835
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 32,
+  "timings": {
+    "parse": 0.086,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 115.542,
+    "query": 2.565,
+    "relevance": 22.391,
+    "total": 140.584
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 94310,
+    "marked_chars": 94589
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DICABUT_DAMAI",
+    "amar": "MENGADILI:\n1. Menolak eksepsi Tergugat II.\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarat Utara berwenang memeriksa dan\nmengadili perkara no.575/Pdt.G/2023/PN.Jkt Utr.\n3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ini;\n4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;\nTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM\nMenimbang, bahwa  tentang pencabutan gugatan perkara perdata\ntidak diatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi;\nMenimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari\npersidangan dan telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya\nhadir pada persidangan yang ditetapkan itu, disertai saksi-saksi untuk diperiksa\ndan membawa surat keterangan yang akan dipergunakan (Pasal 121 ayat (1)\nHIR/145 RBg) ;\nDi dalam Buku Pedoman Tehnis  Administrasi Dan Tehnis Peradilan\nPerdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI,\nhalaman 58 dituliskan bahwa  gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila\nTergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan\njawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari\nTergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau R.Bg, tetapi ada dalam Pasal 271,\ndan Pasal 272 Rv); \nMenimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya yang\nberjudul HUKUM ACARA PERDATA, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 82\nHalaman 29 dari 32 Putusan Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kam"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 94589,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Tergugat II Walikota Jakarta Utara cq. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait sengketa penguasaan sebidang tanah warisan yang diduga dikuasai Tergugat I dan dibangun pagar dengan menggunakan IMB yang diterbitkan Tergugat II. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pengosongan tanah, pembatalan IMB, serta pembayaran ganti rugi. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat karena Tergugat belum memberikan jawaban.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah objek sengketa berdasarkan surat Girik atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I didalilkan telah menduduki tanah objek sengketa sejak April 2023 dan membangun pagar permanen di atasnya.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II didalilkan menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digunakan oleh Tergugat I untuk membangun pagar tersebut.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi Penggugat karena dianggap tidak memiliki legal standing sebagai pemilik sah tanah.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan salah sasaran karena tanah allegedly dimiliki oleh pihak lain sebelum dibeli oleh Tergugat I.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa tata usaha negara terkait IMB.",
+        "page": 24,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mencabut gugatan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Tergugat II Walikota Jakarta Utara cq. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan dalil bahwa Tergugat I secara melawan hukum telah menduduki sebidang tanah warisan yang merupakan hak Penggugat dan membangun pagar permanen di atasnya dengan menggunakan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Tergugat II. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah, serta memerintahkan Tergugat II membatalkan IMB terkait, bersama tuntutan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai legal standing Penggugat, kesalahan sasaran pihak yang digugat, dan daluwarsa, serta membantah adanya perbuatan melawan hukum dengan menyatakan kepemilikan sah atas tanah tersebut. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa perkara termasuk sengketa tata usaha negara yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara berlangsung dan Tergugat memberikan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga perkara dicabut dan hubungan hukum para pihak kembali ke keadaan semula."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Tergugat II Walikota Jakarta Utara cq. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan dalil bahwa Tergugat I secara melawan hukum telah menduduki sebidang tanah warisan yang merupakan hak Penggugat dan membangun pagar permanen di atasnya dengan menggunakan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Tergugat II. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah, serta memerintahkan Tergugat II membatalkan IMB terkait, bersama tuntutan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai legal standing Penggugat, kesalahan sasaran pihak yang digugat, dan daluwarsa, serta membantah adanya perbuatan melawan hukum dengan menyatakan kepemilikan sah atas tanah tersebut. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa perkara termasuk sengketa tata usaha negara yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara berlangsung dan Tergugat memberikan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga perkara dicabut dan hubungan hukum para pihak kembali ke keadaan semula.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah objek sengketa berdasarkan surat Girik atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I didalilkan telah menduduki tanah objek sengketa sejak April 2023 dan membangun pagar permanen di atasnya.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II didalilkan menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digunakan oleh Tergugat I untuk membangun pagar tersebut.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi Penggugat karena dianggap tidak memiliki legal standing sebagai pemilik sah tanah.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan salah sasaran karena tanah allegedly dimiliki oleh pihak lain sebelum dibeli oleh Tergugat I.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa tata usaha negara terkait IMB.",
+        "page": 24,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mencabut gugatan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah mencabut gugatan soal tanah yang dipagari orang lain, apakah hak saya atas tanah itu tetap aman?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9659,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pertanyaan berkaitan dengan status keamanan hak atas tanah setelah pencabutan gugatan, yang merupakan masalah akibat hukum dari proses pencabutan gugatan (hukum acara/perdata prosedural). Pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) sebagai dasar ganti rugi, bukan mengatur akibat hukum pencabutan gugatan terhadap status hak kebendaan. Isi pasal ini tidak mengatur apakah hak atas tanah tetap aman atau kembali ke keadaan semula akibat pencabutan gugatan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 32754,
+    "completion_tokens": 1107
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,219 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 28,
+  "timings": {
+    "parse": 0.051,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 146.962,
+    "query": 9.176,
+    "relevance": 97.914,
+    "total": 254.103
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 95556,
+    "marked_chars": 95799
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan bahwa tanah dan berdiri di atasnya bangunan rumah yang\nterletak di Komplek Departemen Perdagangan No. 4, RT. 004/RW. 006,\nKelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta\nUtara, Provinsi DKI Jakarta Sertifikat Nomor 6752/Kelapa Gading Timur\nadalah milik PT Solusi Mandiri Propertindo (Penggugat);\n3. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara (atas objek sengketa) adalah sah dan berharga;\n4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan segera atas objek sengketa; \n5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\nDALAM REKONVENSI:\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n-\nMenghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp 4.271.500, 00; (empat juta dua ratus tujuh puluh\nsatu ribu lima ratus rupiah);\nHalaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 95799,
+    "frame": "PT Solusi Mandiri Propertindo menggugat Benedicta Susetyawati atas sengketa pengosongan dan pengakuan kepemilikan atas tanah dan bangunan di Komplek Perdagangan No. 4, Jakarta Utara, yang dikuasai Tergugat setelah transaksi jual beli. Penggugat meminta pengadilan menyatakan objek sengketa sebagai miliknya, mengesahkan sita jaminan, dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan serta menyerahkan objek tersebut. Gugatan balik Tergugat yang meminta pembatalan akta jual beli dan pengakuan utang ditolak oleh pengadilan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa di hadapan Notaris pada tanggal 24 Oktober 2013.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.873.000.000,00 kepada Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2013.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Seluruh ahli waris Raden Ignatius Soewardji membuat surat pernyataan melepaskan hak dan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat di hadapan Notaris pada tanggal 25 Maret 2013.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian jual beli atas objek sengketa di hadapan Notaris/PPAT pada tanggal 19 Desember 2014.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6752 diubah menjadi PT Solusi Mandiri Propertindo.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat masih menguasai objek sengketa dan belum menyerahkannya kepada Penggugat meskipun telah menerima pembayaran.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan surat teguran kepada Tergugat pada tanggal 09 September 2023 dan tanggal 03 November 2023 agar mengosongkan objek sengketa.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa transaksi awal adalah perjanjian utang piutang dan objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan gugatan balik untuk menyatakan akta jual beli batal demi hukum dan meminta kompensasi kerugian.",
+        "page": 9,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan dari Tergugat melalui perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli yang sah, serta telah melunasi pembayaran, namun Tergugat menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tersebut. Tergugat membantah klaim kepemilikan Penggugat dengan dalih bahwa transaksi tersebut sebenarnya adalah perjanjian utang piutang dan objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi oleh ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi Tergugat mengenai kejelasan gugatan, prosedur mediasi, dan kelengkapan pihak, serta menetapkan bahwa perjanjian jual beli antara kedua belah pihak adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat substansi perjanjian dan didukung oleh bukti penyerahan harga serta pelepasan hak oleh ahli waris. Berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai pembeli sedangkan Tergugat sebagai penjual belum menyerahkan objek, hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan objek sengketa sebagai milik Penggugat, mengesahkan sita jaminan, dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan objek, sekaligus menolak seluruh gugatan balik Tergugat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan dari Tergugat melalui perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli yang sah, serta telah melunasi pembayaran, namun Tergugat menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tersebut. Tergugat membantah klaim kepemilikan Penggugat dengan dalih bahwa transaksi tersebut sebenarnya adalah perjanjian utang piutang dan objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi oleh ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi Tergugat mengenai kejelasan gugatan, prosedur mediasi, dan kelengkapan pihak, serta menetapkan bahwa perjanjian jual beli antara kedua belah pihak adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat substansi perjanjian dan didukung oleh bukti penyerahan harga serta pelepasan hak oleh ahli waris. Berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai pembeli sedangkan Tergugat sebagai penjual belum menyerahkan objek, hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan objek sengketa sebagai milik Penggugat, mengesahkan sita jaminan, dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan objek, sekaligus menolak seluruh gugatan balik Tergugat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa di hadapan Notaris pada tanggal 24 Oktober 2013.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.873.000.000,00 kepada Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2013.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Seluruh ahli waris Raden Ignatius Soewardji membuat surat pernyataan melepaskan hak dan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat di hadapan Notaris pada tanggal 25 Maret 2013.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian jual beli atas objek sengketa di hadapan Notaris/PPAT pada tanggal 19 Desember 2014.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6752 diubah menjadi PT Solusi Mandiri Propertindo.",
+        "page": 21,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat masih menguasai objek sengketa dan belum menyerahkannya kepada Penggugat meskipun telah menerima pembayaran.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan surat teguran kepada Tergugat pada tanggal 09 September 2023 dan tanggal 03 November 2023 agar mengosongkan objek sengketa.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa transaksi awal adalah perjanjian utang piutang dan objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan gugatan balik untuk menyatakan akta jual beli batal demi hukum dan meminta kompensasi kerugian.",
+        "page": 9,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan punya akta jual beli, tapi penjualnya masih diam di rumah itu dan menolak pindah, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 40163,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1474 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1474 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1474: Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi persetujuan (perjanjian). Dalam konteks pertanyaan tentang akta jual beli yang sudah dibuat, pasal ini menjadi dasar hukum untuk mengakui adanya ikatan perjanjian antara pembeli dan penjual, yang merupakan prasyarat untuk menuntut pelaksanaan kewajiban penjual."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, pembeli sudah bayar lunas dan punya akta, yang mengindikasikan adanya kesepakatan dan kecakapan. Pasal ini relevan untuk menilai apakah perjanjian jual beli tersebut sah secara hukum sehingga mengikat penjual."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan. Ini adalah dasar hukum utama bagi pembeli untuk menuntut penjual mematuhi isi perjanjian (menyerahkan barang) setelah pembayaran lunas."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort). Masalah dalam pertanyaan adalah wanprestasi (tidak melaksanakan perjanjian jual beli), bukan perbuatan melawan hukum di luar perjanjian. Sengketa ini lebih tepat diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian, bukan hukum perikaran luar perjanjian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1474 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur kewajiban utama penjual, yaitu menyerahkan barang. Ini adalah jawaban substantif langsung untuk pertanyaan pembeli yang sudah bayar tetapi penjual belum menyerahkan rumah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (alat bukti). Meskipun pembeli perlu membuktikan haknya, pasal ini bersifat prosedural/substantif pembuktian, bukan mengatur hak atau kewajiban substantif atas pelaksanaan perjanjian jual beli itu sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli. Sama seperti Pasal 1865, ini adalah aturan mengenai alat bukti, bukan aturan substantif yang mengatur hak pembeli untuk menuntut penyerahan objek jual beli."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1474 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 39597,
+    "completion_tokens": 1631
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_591_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,104 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_591_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 14,
+  "timings": {
+    "parse": 0.067,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 103.48,
+    "query": 21.162,
+    "relevance": 24.361,
+    "total": 149.07
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 41232,
+    "marked_chars": 41349
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\n- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat  telah dipanggil dengan patut\nakan tetapi tidak hadir;\n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek; \n- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar\nRp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh\nkami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota,, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30\nAgustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024,\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budhyawan Kristianto, S.H.,\nsebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta\ndihadiri oleh Penggugat akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut\nTergugat.   \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 41349,
+    "frame": "Penggugat, [NAMA_ORANG], menggugat Tergugat, [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat, [NAMA_ORANG], atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat. Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut terbukti dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa suami Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 250 m² di Jalan H. Amsir pada tanggal 11 Februari 2019 melalui TIM Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat memberikan jawaban tertulis pada tanggal 17 Oktober 2022 bahwa bidang tanah milik Penggugat terindikasi berada di dalam aset TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena sengketa mengenai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, [NAMA_ORANG], mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat, [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat, [NAMA_ORANG], dengan dalil bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang luasnya 250 m² di Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Penggugat mendalilkan bahwa permohonan pendaftaran tanah yang diajukan pada tahun 2019 tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan alasan tanah tersebut terindikasi sebagai aset TNI AD, padahal tanah di sekitarnya telah diterbitkan sertifikat. Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut terbukti dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik. Dalam persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim kemudian memeriksa syarat formil gugatan dan berkesimpulan bahwa sengketa yang timbul berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang pertanahan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini, dan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, [NAMA_ORANG], mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat, [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat, [NAMA_ORANG], dengan dalil bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang luasnya 250 m² di Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Penggugat mendalilkan bahwa permohonan pendaftaran tanah yang diajukan pada tahun 2019 tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan alasan tanah tersebut terindikasi sebagai aset TNI AD, padahal tanah di sekitarnya telah diterbitkan sertifikat. Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut terbukti dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik. Dalam persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim kemudian memeriksa syarat formil gugatan dan berkesimpulan bahwa sengketa yang timbul berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang pertanahan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini, dan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa suami Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 250 m² di Jalan H. Amsir pada tanggal 11 Februari 2019 melalui TIM Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat memberikan jawaban tertulis pada tanggal 17 Oktober 2022 bahwa bidang tanah milik Penggugat terindikasi berada di dalam aset TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena sengketa mengenai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa dapat sertifikat tanah saya padahal sudah lama mengajukan, dan kenapa pengadilan bilang ini bukan urusan mereka?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9995,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Isi pertanyaan berkaitan dengan kewenangan pengadilan (formil) dalam menangani sengketa administrasi pertanahan, bukan pada substansi perbuatan melawan hukum atau ganti rugi. Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil (salah pengadilan), sehingga Pasal 1365 yang mengatur substansi perbuatan melawan hukum tidak menjadi dasar hukum yang diperiksa atau relevan untuk menjawab mengapa pengadilan menolak perkara tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 16517,
+    "completion_tokens": 927
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_601_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,188 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_601_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 38,
+  "timings": {
+    "parse": 0.062,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 108.911,
+    "query": 17.026,
+    "relevance": 76.907,
+    "total": 202.906
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 112211,
+    "marked_chars": 112544
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi\nHalaman 36 dari 38 Putusan Perdata Nomor 601/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 36\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menghukum\n Tergugat untuk melunasi tagihanya sebesar\n Rp.\n1.307.659.675 (satu milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh\nSembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat;\n4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat\nperbuatan wanprestasi Tergugat sebesar Rp. 770.224.685 (tujuh ratus\ntujuh puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu  enam ratus delapan\npuluh lima rupiah) kepada Penggugat;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\n453.750 (empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;\nDemikian dipu"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 112544,
+    "frame": "PT. Patra Solusi Teknologi menggugat PT. Prager Kencana Services atas wanprestasi karena tidak melunasi sisa tagihan atas pengadaan barang telekomunikasi dan suku cadang yang telah diserahkan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar sisa tagihan, bunga, serta ganti rugi akibat kelalaian tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan untuk sebagian, menetapkan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa tagihan serta ganti rugi, namun menolak tuntutan bunga dan sita jaminan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama pengadaan barang telekomunikasi dan suku cadang di Kalimantan Tengah berdasarkan Purchase Order dan berita acara pekerjaan.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan barang pesanan kepada Tergugat yang diterima oleh pekerja Tergugat berdasarkan surat tanda terima delivery order.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp 90.000.000 kepada Penggugat setelah bulan April 2022.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa tagihan sebesar Rp 1.307.659.675 meskipun telah disomasi oleh Penggugat.",
+        "page": 33,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian berupa hilangnya keuntungan, biaya pesangon karyawan, dan tagihan ke vendor akibat wanprestasi Tergugat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga tagihan sebesar 0,5% per bulan dari waktu jatuh tempo.",
+        "page": 4,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memohon sita jaminan terhadap saham milik Tergugat.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memohon putusan serta merta meskipun tidak memenuhi syarat ketentuan hukum acara.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kerjasama pengadaan barang telekomunikasi antara Penggugat dan Tergugat di Kalimantan Tengah. Penggugat mendalilkan telah menyerahkan barang sesuai pesanan, namun Tergugat tidak melunasi seluruh tagihan. Tergugat mengakui adanya utang namun berselisih jumlah, serta membantah tuntutan bunga dan sita jaminan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi sisa tagihan sebesar Rp 1.307.659.675 setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan. Pengadilan mengabulkan tuntutan pembayaran pokok utang dan ganti rugi akibat wanprestasi, namun menolak tuntutan bunga karena tidak diperjanjikan, serta menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat hukum."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kerjasama pengadaan barang telekomunikasi antara Penggugat dan Tergugat di Kalimantan Tengah. Penggugat mendalilkan telah menyerahkan barang sesuai pesanan, namun Tergugat tidak melunasi seluruh tagihan. Tergugat mengakui adanya utang namun berselisih jumlah, serta membantah tuntutan bunga dan sita jaminan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi sisa tagihan sebesar Rp 1.307.659.675 setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan. Pengadilan mengabulkan tuntutan pembayaran pokok utang dan ganti rugi akibat wanprestasi, namun menolak tuntutan bunga karena tidak diperjanjikan, serta menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat hukum.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama pengadaan barang telekomunikasi dan suku cadang di Kalimantan Tengah berdasarkan Purchase Order dan berita acara pekerjaan.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan barang pesanan kepada Tergugat yang diterima oleh pekerja Tergugat berdasarkan surat tanda terima delivery order.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp 90.000.000 kepada Penggugat setelah bulan April 2022.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa tagihan sebesar Rp 1.307.659.675 meskipun telah disomasi oleh Penggugat.",
+        "page": 33,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian berupa hilangnya keuntungan, biaya pesangon karyawan, dan tagihan ke vendor akibat wanprestasi Tergugat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga tagihan sebesar 0,5% per bulan dari waktu jatuh tempo.",
+        "page": 4,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memohon sita jaminan terhadap saham milik Tergugat.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memohon putusan serta merta meskipun tidak memenuhi syarat ketentuan hukum acara.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah kirim barang pesanan ke mereka tapi mereka cuma bayar sebagian dan sisa tagihannya tidak dilunasi, apa bisa saya menuntut ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 26683,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1239 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1250 KUHPerdata",
+      "Pasal 1767 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'lalai' (wanprestasi) yang merupakan syarat utama untuk menuntut ganti rugi. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk mengonfirmasi bahwa Tergugat telah lalai tidak melunasi utang setelah disomasi, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur wanprestasi yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara eksplisit mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini adalah dasar hukum substantif langsung yang menjawab pertanyaan apakah penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat tidak lunasnya sisa tagihan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat waktu dimulainya kewajiban memberikan penggantian (biaya, kerugian, bunga), yaitu setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam putusan, hakim mengutip pasal ini untuk membenarkan tuntutan bunga dan ganti rugi karena Tergugat tetap lalai meskipun telah disomasi, sehingga terkait langsung dengan hak menuntut ganti rugi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang bunga moratoir dalam perikatan pembayaran uang. Meskipun terkait dengan komponen ganti rugi (bunga), putusan secara tegas menolak tuntutan bunga karena tidak diperjanjikan (mengacu pada yurisprudensi MA), sehingga pasal ini tidak menjadi dasar dikabulkannya ganti rugi dalam konteks sengketa ini. Selain itu, fokus pertanyaan adalah 'ganti rugi' secara umum (termasuk kerugian riil), bukan hanya bunga."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga konvensional (yang disepakati dalam perjanjian). Karena dalam perkara ini tidak ada perjanjian bunga dan tuntutan bunga ditolak, pasal ini tidak relevan sebagai dasar hukum untuk menjawab pertanyaan tentang hak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1239 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 42790,
+    "completion_tokens": 1337
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_611_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,154 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_611_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 24,
+  "timings": {
+    "parse": 0.041,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 172.319,
+    "query": 6.816,
+    "relevance": 23.931,
+    "total": 203.108
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 74767,
+    "marked_chars": 74974
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI",
+    "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili\nperkara Perdata Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp639.800,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh kami\nHANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh\nDENY RISWANTO, S.H.,M.H. dan YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H. masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam\npersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh\npara hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh WIDDY HASTUTY, S.H.,M.H.\nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi\npengadilan pada hari tersebut;\n   HAKIM-HAKIM ANGGOTA,\n       HAKIM KETUA MAJELIS,\n DENY RISWANTO, S.H.,M.H.\n      HANIFZAR, S.H.,M.H.\nYUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.\nPanitera Pengganti,\nWIDDY HASTUTY, S.H.,M.H.\nPerincian Biaya: \n1.\nPNBP\n: Rp30.000,00\nHalaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap s"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 74974,
+    "frame": "Para Penggugat (ahli waris) menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I (Notaris), dan Turut Tergugat II (BPN) terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan peninggalan almarhum Getah Haji Kuala yang beralamat di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara. Para Penggugat mendalilkan peralihan hak sertifikat kepada Tergugat I dilakukan secara melawan hukum melalui Akta Jual Beli yang cacat formil, sehingga mereka meminta pernyataan batal demi hukumnya akta tersebut, pengakuan kepemilikan sah atas tanah, serta pembatalan sertifikat baru atas nama Tergugat I. Gugatan ini juga menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil serta peletakan sita jaminan atas objek sengketa.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Getah Haji Kuala yang memiliki tanah dan bangunan seluas 241 M² di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Getah Haji Kuala pernah menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672 kepada Tergugat II untuk keperluan hutang.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tanggal 2 April 1997, diterbitkan Akta Jual Beli No. 33/cilincing/1997 di hadapan Turut Tergugat I (Notaris) yang mengalihkan hak atas objek tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli No. 33/cilincing/1997 diterbitkan secara cacat hukum karena almarhum ditipu menandatangani blangko kosong oleh Tergugat II.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 763 diterbitkan atas nama Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2007.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris lain yang ditarik menjadi Tergugat karena tidak mau mengajukan gugatan bersama atau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalilan bahwa permohonan pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi absolut karena amar gugatan meminta pembatalan sertifikat yang merupakan tindakan administratif kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris sah almarhum Getah Haji Kuala, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I (Notaris), dan Turut Tergugat II (BPN) terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara. Para Penggugat mendalilkan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan almarhum kepada Tergugat I melalui Akta Jual Beli tahun 1997 dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 763 atas nama Tergugat I tahun 2007 dilakukan secara melawan hukum dan cacat formil, sehingga mereka meminta pembatalan akta dan sertifikat tersebut, pengakuan kepemilikan sah, serta ganti rugi. Namun, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa permohonan pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang sertifikat baru merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa amar gugatan nomor 7 yang menuntut pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang sertifikat baru masuk dalam ranah administrasi negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan perkara dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris sah almarhum Getah Haji Kuala, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I (Notaris), dan Turut Tergugat II (BPN) terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara. Para Penggugat mendalilkan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan almarhum kepada Tergugat I melalui Akta Jual Beli tahun 1997 dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 763 atas nama Tergugat I tahun 2007 dilakukan secara melawan hukum dan cacat formil, sehingga mereka meminta pembatalan akta dan sertifikat tersebut, pengakuan kepemilikan sah, serta ganti rugi. Namun, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa permohonan pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang sertifikat baru merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa amar gugatan nomor 7 yang menuntut pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang sertifikat baru masuk dalam ranah administrasi negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan perkara dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Getah Haji Kuala yang memiliki tanah dan bangunan seluas 241 M² di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Getah Haji Kuala pernah menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672 kepada Tergugat II untuk keperluan hutang.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tanggal 2 April 1997, diterbitkan Akta Jual Beli No. 33/cilincing/1997 di hadapan Turut Tergugat I (Notaris) yang mengalihkan hak atas objek tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli No. 33/cilincing/1997 diterbitkan secara cacat hukum karena almarhum ditipu menandatangani blangko kosong oleh Tergugat II.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 763 diterbitkan atas nama Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2007.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris lain yang ditarik menjadi Tergugat karena tidak mau mengajukan gugatan bersama atau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalilan bahwa permohonan pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi absolut karena amar gugatan meminta pembatalan sertifikat yang merupakan tindakan administratif kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris merasa sertifikat tanah peninggalan ayah saya yang dijual orang lain itu tidak sah, tapi pengadilan bilang tidak berwenang mengadili soal pembatalan sertifikat, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 18495,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Isi pasal mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai dasar ganti rugi. Namun, dalam pertimbangan hukum ini, gugatan ditolak bukan karena pemeriksaan substansi perbuatan melawan hukum, melainkan karena eksepsi kewenangan absolut yang diterima. Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara pembatalan sertifikat karena itu adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum substantif yang diperiksa atau menjadi jawaban atas masalah kewenangan yang dihadapi pemohon dalam konteks pertanyaan ini."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 28861,
+    "completion_tokens": 1402
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_619_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,196 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_619_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 21,
+  "timings": {
+    "parse": 0.042,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 140.035,
+    "query": 16.813,
+    "relevance": 60.194,
+    "total": 217.083
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 64634,
+    "marked_chars": 64814
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": "MENGADILI\n1.\nMengabulkan eksepsi Tergugat  menyangkut kewenangan mengadili\nsecara relatif; \n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kls. I A Khusus tidak\nberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor\n619/Pdt.G//2024/PN. Jkt.Utr tersebut;\n3.\nMenghukum  Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\nhingga kini dihitung sebesar ;\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari\nSenin tanggal 17 Pebruari 2025 oleh kami Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H\nsebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan  SH dan Slamet Widodo, S.H.,M.H.  yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetepan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA\nKhusus Nomor 619/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal, 19 September 2024, putusan\nmana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19\nPebruari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim\nAnggota tersebut, dengan dibantu oleh Jihan Hasmin S.E., Panitera Pengganti\nPengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri oleh Kuasa  Penggugat, dan Kuasa\nTergugat dan putusan ini selanjutnya  dikirim melalui sistim informasi Pengadilan. \nHalaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 619/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kep"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 64814,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah milik Penggugat yang dianggap cacat hukum dan merugikan Penggugat. Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, mencabut eksekusi, membatalkan penetapan eksekusi, serta membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Perkara ini berakhir dengan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena objek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan penetapan sita eksekusi atas tanah milik Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyatakan tidak pernah menerima panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan dalam proses eksekusi tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengklaim amar putusan kasasi tidak memerintahkan Penggugat untuk melakukan sesuatu sehingga tidak dapat dieksekusi terhadapnya.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp120.000.000.000,- akibat hilangnya hak atas tanah seluas 24.500 M2.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp400.000.000,- atas kehilangan keuntungan yang diperkirakan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Pengadilan Negeri Cikarang.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil tegoran, dengan menyatakan panggilan telah dilakukan secara patut.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyangkal status kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dan menyatakan Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kewenangan relatif Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara.",
+        "page": 20,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan Tergugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah milik Penggugat yang dianggap cacat hukum karena Penggugat tidak pernah dipanggil tegoran dan amar putusan kasasi tidak memerintahkan tindakan terhadap Penggugat. Penggugat menuntut pencabutan eksekusi, pembatalan penetapan eksekusi, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi kewenangan relatif, menyatakan bahwa karena objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Kabupaten Bekasi, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Cikarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi kewenangan relatif tersebut, menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara, dan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan Tergugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah milik Penggugat yang dianggap cacat hukum karena Penggugat tidak pernah dipanggil tegoran dan amar putusan kasasi tidak memerintahkan tindakan terhadap Penggugat. Penggugat menuntut pencabutan eksekusi, pembatalan penetapan eksekusi, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi kewenangan relatif, menyatakan bahwa karena objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Kabupaten Bekasi, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Cikarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi kewenangan relatif tersebut, menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara, dan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan penetapan sita eksekusi atas tanah milik Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyatakan tidak pernah menerima panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan dalam proses eksekusi tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengklaim amar putusan kasasi tidak memerintahkan Penggugat untuk melakukan sesuatu sehingga tidak dapat dieksekusi terhadapnya.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp120.000.000.000,- akibat hilangnya hak atas tanah seluas 24.500 M2.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp400.000.000,- atas kehilangan keuntungan yang diperkirakan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Pengadilan Negeri Cikarang.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil tegoran, dengan menyatakan panggilan telah dilakukan secara patut.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyangkal status kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dan menyatakan Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kewenangan relatif Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara.",
+        "page": 20,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya merasa tidak adil karena tanah saya disita paksa padahal saya tidak pernah dipanggil, lalu pengadilan bilang tidak berwenang mengadili, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 20130,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1870 KUHPerdata",
+      "Pasal 1917 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti sengketa pokok yang digugat oleh Penggugat ('Perbuatan Tergugat yang mengajukan eksekusi secara melawan hukum'). Meskipun putusan ini menolak kewenangan pengadilan karena alasan prosedural (forum rei sitae), pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi dasar hukum materiil yang sedang diperdebatkan dan menjadi objek dari eksepsi kompetensi relatif tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini hanya dikutip secara teknis untuk menegaskan bahwa bukti salinan putusan yang diajukan Tergugat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban substantif terkait sengketa tanah atau perbuatan melawan hukum, melainkan hanya alat bukti prosedural."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat (res judicata) dari putusan hakim. Dalam teks putusan, pasal ini tidak dikutip atau menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus eksepsi kewenangan relatif. Putusan ini didasarkan pada HIR/RBG mengenai kompetensi relatif, bukan pada prinsip res judicata dari putusan sebelumnya."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 27437,
+    "completion_tokens": 1443
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_629_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,154 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_629_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 27,
+  "timings": {
+    "parse": 0.045,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 145.628,
+    "query": 20.679,
+    "relevance": 16.819,
+    "total": 183.171
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 80430,
+    "marked_chars": 80664
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONPENSI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenerima eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat dan Turut\nTergugat II;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONPENSI\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak\ndapat diterima;\nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI\n-\nMenghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar\nbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp547.800,00 (lima\nratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh\nkami DENY RISWANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MASKUR, SH dan\nHANIFZAR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim\nAnggota tersebut, dibantu oleh ANDRI HERMINANTO, SH. Panitera Pengganti\npada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik\nmelalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;\n      Hakim-Hakim Anggota,                                          Hakim Ketua,  \nHalaman 26 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs i"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 80664,
+    "frame": "PT JAFFARINDO PALM MAS menggugat PT MAP TRANS LOGISTIC, PT MENTARI SAMUDERA ABADI, dan PT SUNLIE GLOBAL LOGISTIC atas dugaan keterlambatan pengiriman muatan buah pinang yang menyebabkan kerugian. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi sebesar 54.000 USD. Perkara ini berakhir dengan putusan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara karena adanya klausul yurisdiksi dalam Bill of Lading.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat melakukan pemesanan pengiriman muatan buah pinang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2023, 20 Februari 2023, 23 Januari 2023, dan 03 Februari 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menunjuk Tergugat untuk melakukan pengiriman atas muatan barang milik Penggugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Muatan No. 064, Muatan No. 065, dan Muatan No. 158 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan 5 April 2023, melebihi jadwal kedatangan yang seharusnya.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Muatan No. 066 dan Muatan No. 145 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan 5 April 2023, melebihi jadwal kedatangan yang seharusnya.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar 54.000 USD akibat keterlambatan pengiriman dan telah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Hukum Pertama tertanggal 19 Juni 2023 dan Surat Peringatan Hukum Kedua tertanggal 5 Juli 2023 kepada Tergugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Bill of Lading nomor AYEBLWBND2300064, AYEBLWBND2300065, DNZBLWBWBWBND10158, AYEBLWBN2300066, dan DNZBLWBND10145 memuat klausul yang menyatakan perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai sesuai hukum Inggris.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah tidak mengajukan replik dan dianggap melepaskan hak-haknya.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Mahkamah menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara karena adanya klausul yurisdiksi dalam Bill of Lading yang menunjuk ke Uni Emirat Arab.",
+        "page": 25,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT JAFFARINDO PALM MAS mengajukan gugatan perdata terhadap PT MAP TRANS LOGISTIC, PT MENTARI SAMUDERA ABADI, dan PT SUNLIE GLOBAL LOGISTIC dengan dalil keterlambatan pengiriman muatan buah pinang dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Bandar Abbas yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi sebesar 54.000 USD dengan dasar perbuatan melawan hukum. Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dengan menunjuk klausul dalam Bill of Lading yang mengatur penyelesaian sengketa di Uni Emirat Arab UEA Dubai. Penggugat tidak mengajukan replik dan tidak hadir dalam persidangan selanjutnya. Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi kewenangan mengadili, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT JAFFARINDO PALM MAS mengajukan gugatan perdata terhadap PT MAP TRANS LOGISTIC, PT MENTARI SAMUDERA ABADI, dan PT SUNLIE GLOBAL LOGISTIC dengan dalil keterlambatan pengiriman muatan buah pinang dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Bandar Abbas yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi sebesar 54.000 USD dengan dasar perbuatan melawan hukum. Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dengan menunjuk klausul dalam Bill of Lading yang mengatur penyelesaian sengketa di Uni Emirat Arab UEA Dubai. Penggugat tidak mengajukan replik dan tidak hadir dalam persidangan selanjutnya. Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi kewenangan mengadili, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat melakukan pemesanan pengiriman muatan buah pinang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2023, 20 Februari 2023, 23 Januari 2023, dan 03 Februari 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menunjuk Tergugat untuk melakukan pengiriman atas muatan barang milik Penggugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Muatan No. 064, Muatan No. 065, dan Muatan No. 158 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan 5 April 2023, melebihi jadwal kedatangan yang seharusnya.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Muatan No. 066 dan Muatan No. 145 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan 5 April 2023, melebihi jadwal kedatangan yang seharusnya.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar 54.000 USD akibat keterlambatan pengiriman dan telah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Hukum Pertama tertanggal 19 Juni 2023 dan Surat Peringatan Hukum Kedua tertanggal 5 Juli 2023 kepada Tergugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Bill of Lading nomor AYEBLWBND2300064, AYEBLWBND2300065, DNZBLWBWBWBND10158, AYEBLWBN2300066, dan DNZBLWBND10145 memuat klausul yang menyatakan perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai sesuai hukum Inggris.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah tidak mengajukan replik dan dianggap melepaskan hak-haknya.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Mahkamah menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara karena adanya klausul yurisdiksi dalam Bill of Lading yang menunjuk ke Uni Emirat Arab.",
+        "page": 25,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya pesan kirim buah pinang tapi telat sampai, terus pas mau gugat di sini malah ditolak karena kontraknya bilang harus diselesaikan di Dubai, kan saya sudah bayar?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9031,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata (tort) atas perbuatan melawan hukum. Namun, dalam putusan ini, gugatan ditolak (dinyatakan tidak dapat diterima) karena adanya klausul yurisdiksi/arbitrase dalam kontrak (Bill of Lading) yang mengalihkan penyelesaian sengketa ke Dubai, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa pokok perkara. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum yang diperiksa atau diterapkan oleh hakim untuk menolak gugatan; penolakan murni bersifat prosedural/yurisdiksi berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan penilaian substantif atas unsur perbuatan melawan hukum."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 26811,
+    "completion_tokens": 1284
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_631_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,292 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_631_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 36,
+  "timings": {
+    "parse": 0.083,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 202.42,
+    "query": 5.585,
+    "relevance": 108.026,
+    "total": 316.114
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 106224,
+    "marked_chars": 106539
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONPENSI\nDALAM EKSEPSI\n- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. HENDRA\nSISWANTO.\n3.\nMenyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan\nsegala akibat hukumnya.\nHalaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 34\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4.\nMenghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutang\nberikut bunga dan keuntungan yang diharapkan secara tunai dan seketika\nkepada Penggugat sebesar Rp 3.720.600.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua\npuluh juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :\n\nHutang Pokok\n                          = Rp\n2.000.000.000,-\n\nBunga yang dijanjikan 1,5% x Rp 2.000.000.000 x 12 bulan       = Rp\n360.000.000,- \n\nPerubahan bunga 1% x Rp 2.000.000.000 x 80 bulan             "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 106539,
+    "frame": "Penggugat menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Hendra Siswanto atas wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang disepakati pada 4 Januari 2016. Penggugat menuntut pembayaran hutang pokok, bunga, dan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 3.720.600.000,- serta sita jaminan dan uang paksa. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Para Tergugat sebagai ahli waris yang melakukan wanprestasi dan wajib membayar hutang tersebut, namun menolak tuntutan sita jaminan dan uang paksa.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Alm. Hendra Siswanto menandatangani Surat Perjanjian tanggal 4 Januari 2016 mengenai pinjam meminjam uang.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2016.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alm. Hendra Siswanto meninggal dunia, sehingga Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan undangan klarifikasi pada 21 Juni 2023 dan somasi pada 27 Juni 2023 kepada Para Tergugat.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang berdasarkan perjanjian tanggal 4 Januari 2016.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Alm. Hendra Siswanto seperti melalui email pada 29 Mei 2017 untuk menurunkan bunga pinjaman dari 1,5% menjadi 1% per bulan.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alm. Hendra Siswanto telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 477.000.000,-.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan prematur karena tidak ada teguran tertulis kepada Alm. Hendra Siswanto semasa hidup.",
+        "page": 9,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan PT. Kharisma Interplast Pratama dan Agus Setyawan.",
+        "page": 9,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan salah pihak karena mereka tidak menandatangani perjanjian.",
+        "page": 11,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut sita jaminan terhadap rumah tinggal Para Tergugat.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- per hari.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Hendra Siswanto atas dasar wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat pada 4 Januari 2016. Penggugat mendalilkan telah mencairkan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Tergugat I dan menuntut pembayaran hutang pokok, bunga, serta keuntungan yang diharapkan. Para Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi prematur, kurang pihak, kabur, dan salah pihak, serta dalil bahwa mereka tidak mengetahui perjanjian tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan menetapkan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah serta telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah adanya klarifikasi dan somasi. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar total Rp 3.720.600.000,- yang terdiri dari hutang pokok, bunga yang telah disepakati, dan keuntungan yang diharapkan, dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan Alm. Hendra Siswanto. Tuntutan sita jaminan, putusan serta merta, dan uang paksa ditolak karena tidak didukung bukti kepemilikan yang cukup dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai uang paksa untuk pembayaran uang."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Hendra Siswanto atas dasar wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat pada 4 Januari 2016. Penggugat mendalilkan telah mencairkan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Tergugat I dan menuntut pembayaran hutang pokok, bunga, serta keuntungan yang diharapkan. Para Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi prematur, kurang pihak, kabur, dan salah pihak, serta dalil bahwa mereka tidak mengetahui perjanjian tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan menetapkan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah serta telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah adanya klarifikasi dan somasi. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar total Rp 3.720.600.000,- yang terdiri dari hutang pokok, bunga yang telah disepakati, dan keuntungan yang diharapkan, dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan Alm. Hendra Siswanto. Tuntutan sita jaminan, putusan serta merta, dan uang paksa ditolak karena tidak didukung bukti kepemilikan yang cukup dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai uang paksa untuk pembayaran uang.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Alm. Hendra Siswanto menandatangani Surat Perjanjian tanggal 4 Januari 2016 mengenai pinjam meminjam uang.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2016.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alm. Hendra Siswanto meninggal dunia, sehingga Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengirimkan undangan klarifikasi pada 21 Juni 2023 dan somasi pada 27 Juni 2023 kepada Para Tergugat.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang berdasarkan perjanjian tanggal 4 Januari 2016.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Alm. Hendra Siswanto seperti melalui email pada 29 Mei 2017 untuk menurunkan bunga pinjaman dari 1,5% menjadi 1% per bulan.",
+        "page": 23,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alm. Hendra Siswanto telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 477.000.000,-.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan prematur karena tidak ada teguran tertulis kepada Alm. Hendra Siswanto semasa hidup.",
+        "page": 9,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan PT. Kharisma Interplast Pratama dan Agus Setyawan.",
+        "page": 9,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan salah pihak karena mereka tidak menandatangani perjanjian.",
+        "page": 11,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut sita jaminan terhadap rumah tinggal Para Tergugat.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- per hari.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah pinjamkan uang ke ayah mereka, tapi setelah dia meninggal, para ahli warisnya tidak mau bayar hutangnya padahal sudah saya tegur berkali-kali."
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 42861,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1100 KUHPerdata",
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1244 KUHPerdata",
+      "Pasal 1245 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1321 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata",
+      "Pasal 1925 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1245: Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur kewajiban ahli waris untuk memikul utang dari pewaris seimbang dengan bagian warisan yang diterima. Hal ini menjadi dasar hukum substantif utama dalam menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang telah meninggal."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kealpaan) debitur yang dinyatakan lalai. Dalam konteks pertanyaan, hal ini relevan karena menjawab aspek 'tidak mau bayar' setelah 'sudah ditegur berkali-kali' (yang setara dengan pernyataan lalai/somasi), sehingga memenuhi unsur wanprestasi yang menuntut pertanggungjawaban."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga). Ini relevan untuk menjawab implikasi hukum dari ketidakpatuhan ahli waris membayar hutang, yaitu adanya kewajiban untuk membayar pokok hutang beserta bunga/kerugiannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian dalam wanprestasi, yaitu debitur harus membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure) jika ingin dibebaskan dari ganti rugi. Ini relevan secara substantif karena menentukan siapa yang harus membuktikan alasan ketidakmampuan bayar dalam sengketa wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pengecualian tanggung jawab ganti rugi akibat keadaan memaksa atau force majeure. Ini relevan sebagai pembelaan potensial atau unsur yang perlu dinilai dalam sengketa wanprestasi untuk menentukan apakah ahli waris dapat dibebaskan dari kewajiban membayar."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Karena sengketa berawal dari hutang pinjam meminjam (perjanjian), maka validitas perjanjian awal antara Penggugat dan Ayah Tergugat (Pewaris) harus dipenuhi. Ini adalah dasar hukum yang menopang adanya perikatan yang sah sebelum dialihkan ke ahli waris."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur batalnya perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Fakta dalam pertanyaan tidak menyebutkan adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam pembuatan perjanjian hutang, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif dengan isu sengketa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang alasan mengapa ahli waris harus menaati perjanjian hutang yang dibuat oleh pewarisnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (akta otentik vs bawah tangan). Ini adalah pasal prosedur pembuktian, bukan aturan substantif mengenai hak/kewajiban ahli waris atau wanprestasi, sehingga tidak menjawab inti pertanyaan hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pengakuan di hadapan hakim sebagai bukti sempurna. Ini adalah pasal alat bukti/prosedural, bukan aturan substantif yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan ahli waris debitur."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1100 KUHPerdata",
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1244 KUHPerdata",
+      "Pasal 1245 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 46110,
+    "completion_tokens": 2244
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_647_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,176 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_647_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 37,
+  "timings": {
+    "parse": 0.059,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 151.109,
+    "query": 13.073,
+    "relevance": 34.657,
+    "total": 198.899
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 112331,
+    "marked_chars": 112655
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI :\nI.\nDALAM KONVENSI\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat  untuk sebagian.\n2.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah\ndilangsungkan pada tanggal 01 September 2019 secara Katholik dihadapan\nPastor Reynaldo Antoni Haryanto, Pr, yang bertempat di Gereja Santo\nAmbrosius – Villa Melati Mas blok 06 nomor 26, Serpong – Tangerang\nSelatan, sesuai dengan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, Buku\nPerkawinan : 1, Halaman : 30, Nomor 088 dan sebagaimana telah\ndidaftarkan dan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang\nSelatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- tertanggal 05\nSeptember 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya.\n3.\nMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau\npetugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang\ntelah mempunyai kekuatan hukum tetap Pegawai Pencatat di Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, agar Pegawai\nPencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang\ndiperuntukan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat di Dinas\nKependudukan Kota Bandung sebagai tempat dimana perkawinan\ndilangsungkan agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari\nDaftar Catatan Perkawinan;\n4.\nMemerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya\nperceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil\ntempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak\nPutusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;\nDALAM REKONVENSI\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk\nsebagian;\n2. Menetapkan anak Bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan,\ntanggal 02 Juni 2020, umur 3 (tiga) tahun, sebagaimana Kutipan Akta\nKelahiran Nomor: --- tertanggal 29 Juni 20"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 112655,
+    "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan pisah tempat tinggal, serta meminta hak asuh anak tunggal mereka. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan gugatan reconvensi untuk mempertahankan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian namun menolak hak asuh anak bagi Penggugat dan menolak tuntutan harta bersama dalam reconvensi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal 01 September 2019 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 02 Juni 2020.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Upaya mediasi untuk perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan mengakui memiliki pria idaman lain.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan kepergiannya dari rumah disebabkan tugas kuliah S2 Psikologi dan mendapat persetujuan Penggugat.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mampu mendidik anak dengan baik sehingga meminta hak asuh anak.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat menghalang-halangi pertemuan Tergugat dengan anak.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan gugatan reconvensi untuk meminta hak asuh anak, pembagian harta bersama (mobil dan tabungan), serta nafkah anak.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada di tangan Tergugat sebagai ibu kandung.",
+        "page": 32,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pembagian harta bersama dan nafkah terhutang dalam gugatan reconvensi karena tidak dapat digabungkan dengan perkara perceraian atau tidak terbukti.",
+        "page": 34,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Februari 2023, serta meminta hak asuh anak tunggal mereka. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan kepergiannya bersifat sementara untuk tugas kuliah dan mengajukan reconvensi untuk mempertahankan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta nafkah. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan, namun menolak permintaan hak asuh anak dari Penggugat dan menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat demi kepentingan anak. Tuntutan harta bersama dan nafkah dalam reconvensi ditolak karena tidak dapat digabungkan dengan perkara perceraian atau tidak terbukti."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Februari 2023, serta meminta hak asuh anak tunggal mereka. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan kepergiannya bersifat sementara untuk tugas kuliah dan mengajukan reconvensi untuk mempertahankan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta nafkah. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan, namun menolak permintaan hak asuh anak dari Penggugat dan menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat demi kepentingan anak. Tuntutan harta bersama dan nafkah dalam reconvensi ditolak karena tidak dapat digabungkan dengan perkara perceraian atau tidak terbukti.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal 01 September 2019 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 02 Juni 2020.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Upaya mediasi untuk perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan mengakui memiliki pria idaman lain.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan kepergiannya dari rumah disebabkan tugas kuliah S2 Psikologi dan mendapat persetujuan Penggugat.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mampu mendidik anak dengan baik sehingga meminta hak asuh anak.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat menghalang-halangi pertemuan Tergugat dengan anak.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan gugatan reconvensi untuk meminta hak asuh anak, pembagian harta bersama (mobil dan tabungan), serta nafkah anak.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada di tangan Tergugat sebagai ibu kandung.",
+        "page": 32,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pembagian harta bersama dan nafkah terhutang dalam gugatan reconvensi karena tidak dapat digabungkan dengan perkara perceraian atau tidak terbukti.",
+        "page": 34,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya pisah rumah dengan suami sejak 2023 dan cerai, tapi hak asuh anak malah jatuh ke tangan dia, kenapa ya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 32280,
+    "candidates": [
+      "Pasal 246 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 246 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 246: Ketentuan - ketentuan Pasal 210 sampai dengan 220, Pasal 222 sampai dengan 228, dan Pasal 231, berlaku juga terhadap pisah meja dan ranjang yang diminta oleh salah seorang dan suami isteri terhadap yang lain. Setelah mengucapkan putusan tentang pisah meja dan ranjang, Pengadilan Negeri setelah mendengar dan memanggil dengan sah orang tua dan keluarga sedarah dan semenda anakanak yang masih di bawah umur, harus menetapkan siapa dan kedua orang tua itu yang akan melakukan kekuasaan orang tua atas diri tiap-tiap anak, kecuali bila kedua orang tua itu telah dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim yang terdahulu yang mungkin telah memecat atau melepaskan mereka dan kekuasaan orang tua. Ketetapan ini berlaku setelah hari putusan tentang pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum hari itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan perlawanan serta banding pun tidak diperbolehkan. Terhadap penetapan ini, pihak orang tua yang tidak ditugaskan untuk melaksanakan kekuasaan orang tua, boleh melakukan perlawanan, bila atas panggilan termaksud dalam alinea kedua dia tidak menghadap. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Pihak orang tua yang telah menghadap atas pemanggilan dan tidak ditugaskan untuk melakukan kekuasaan orang tua, atau yang perlawanannya ditolak, boleh mohon banding terhadap penetapan itu dalam waktu tiga puluh hari setelah hari termaksud dalam alinea ketiga. Ketentuan Pasal 230b dan Pasal 230c berlaku sama terhadap bapak dan ibu yang tidak diserahi tugas melakukan kekuasaan orang tua. Terhadap pemeriksaan para orang tua berlaku alinea keempat Pasat 206."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 246 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang akan melakukan kekuasaan orang tua (hak asuh) atas anak yang masih di bawah umur setelah terjadi perceraian atau pisah meja dan ranjang. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip Pasal 246 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk memutuskan pemberian hak asuh anak kepada Tergugat (ibu), sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang menjawab pertanyaan pengguna mengenai alasan hukum di balik putusan hak asuh."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 246 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 41139,
+    "completion_tokens": 1115
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_650_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,290 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_650_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 55,
+  "timings": {
+    "parse": 0.091,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 316.218,
+    "read": 118.381,
+    "query": 4.145,
+    "relevance": 83.784,
+    "total": 522.619
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 165588,
+    "marked_chars": 166074
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": "MENGADILI PERKARA A\nQUO;\n3.\nMENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA\nYANG TIMBUL DALAM PERKARA.\nNamun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a\nquo berpendapat lain dengan menyatakan berwenang memeriksa dan\nmengadili perkara a quo, maka dengan ini TERGUGAT I menyampaikan\ntanggapan lebih lanjut atas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, sebagaimana\nberikut di bawah ini.\nPENDAHULUAN\nI.\nKREDIT ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG TIMBUL\nBERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU KESEPAKATAN PINJAM\nMEMINJAM / HUTANG PIUTANG ANTARA BANK SELAKU KREDITOR\nDENGAN DEBITOR SEHINGGA TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN\nUNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN\nHalaman 13 dari 55 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nKONSUMEN YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM TERKAIT\nDENGAN KEGIATAN PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA. \n1. Bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 t"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134949,
+        "summary": "[HAL 1-11] Gugatan diajukan oleh PT. Bonatiga Jaya Abadi (Penggugat/Debitur) melawan PT. Bank Central Asia Tbk (Tergugat I/Kreditur), PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (Tergugat II), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono (Turut Tergugat) terkait Perjanjian Kredit No. 007-0386-2016-000 tanggal 22 Agustus 2016 dan Perjanjian Perubahan No. 02089/PPK/SLK/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan objek jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 atas nama Sukmawati seluas 90㎡ di Jl. Jampea No.127, Jakarta Utara [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 5.539.103.652,- [HAL 4-11]. Penggugat juga menuntut sita jaminan dan uang paksa [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-28] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan, namun mengajukan jawaban pokok perkara. Tergugat I dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku, dan perjanjian kredit sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 13-17]. Tergugat I dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023, namun Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi [HAL 18-22]. Tergugat I dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali (Maret, Mei, Juli 2024) yang tidak laku, dengan pemberitahuan yang telah dilakukan, dan lelang ke-4 dijadwalkan 11 Maret 2025 [HAL 25-28]. Tergugat I dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai [HAL 28-29].\n\n[HAL 30-45] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure, karena Penggugat mulai menunggak tahun 2023, jauh setelah pandemi ditetapkan, dan telah diberikan keringanan pembayaran yang dilanggar [HAL 30-31]. Tergugat I menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian, karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian pada 2018, serta tidak ada kewajiban membacakan pasal [HAL 32-36]. Tergugat I dalil Pasal 14.2 Perjanjian Kredit sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 37]. Tergugat I menolak dalil perlu pailitkan perusahaan sebelum lelang, karena hak eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan sendiri tanpa putusan pengadilan [HAL 38-39]. Tergugat I dalil Penggugat tidak beritikad baik karena menyewakan objek tanpa izin dan tidak membayar utang, serta Tergugat I telah terbuka untuk negosiasi [HAL 40-42]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan perincian kerugian tidak jelas, serta menolak uang paksa dan putusan serta merta berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 43-45]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 32625,
+        "summary": "[HAL 1-11] Gugatan diajukan oleh PT. Bonatiga Jaya Abadi (Penggugat/Debitur) melawan PT. Bank Central Asia Tbk (Tergugat I/Kreditur), PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (Tergugat II), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono (Turut Tergugat) terkait Perjanjian Kredit No. 007-0386-2016-000 tanggal 22 Agustus 2016 dan Perjanjian Perubahan No. 02089/PPK/SLK/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan objek jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 atas nama Sukmawati seluas 90㎡ di Jl. Jampea No.127, Jakarta Utara [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 5.539.103.652,- [HAL 4-11]. Penggugat juga menuntut sita jaminan dan uang paksa [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-28] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan, namun mengajukan jawaban pokok perkara. Tergugat I dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku, dan perjanjian kredit sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 13-17]. Tergugat I dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023, namun Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi [HAL 18-22]. Tergugat I dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali (Maret, Mei, Juli 2024) yang tidak laku, dengan pemberitahuan yang telah dilakukan, dan lelang ke-4 dijadwalkan 11 Maret 2025 [HAL 25-28]. Tergugat I dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai [HAL 28-29].\n\n[HAL 30-45] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure, karena Penggugat mulai menunggak tahun 2023, jauh setelah pandemi ditetapkan, dan telah diberikan keringanan pembayaran yang dilanggar [HAL 30-31]. Tergugat I menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian, karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian pada 2018, serta tidak ada kewajiban membacakan pasal [HAL 32-36]. Tergugat I dalil Pasal 14.2 Perjanjian Kredit sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 37]. Tergugat I menolak dalil perlu pailitkan perusahaan sebelum lelang, karena hak eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan sendiri tanpa putusan pengadilan [HAL 38-39]. Tergugat I dalil Penggugat tidak beritikad baik karena menyewakan objek tanpa izin dan tidak membayar utang, serta Tergugat I telah terbuka untuk negosiasi [HAL 40-42]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan perincian kerugian tidak jelas, serta menolak uang paksa dan putusan serta merta berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 43-45].\n\n[HAL 45-47] Tergugat I menolak tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena dalil Penggugat tidak didukung bukti autentik dan tidak ada jaminan yang diberikan sesuai SEMA 3/2000 [HAL 45]. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat sebagai debitor tidak memenuhi syarat Pasal 227 ayat (1) HIR yang mensyaratkan persangkaan penggelapan oleh pihak berhutang, serta objek sudah dibebani Hak Tanggungan sehingga tidak dapat disita lagi menurut yurisprudensi MA [HAL 46-47]. Tergugat I dalil lelang eksekusi Hak Tanggungan sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 25 PMK No. 213/PMK.06/2020 dan Pedoman Teknis Peradilan MA [HAL 47].\n\n[HAL 48-52] Tergugat I dalil tidak ada perbuatan melawan hukum karena tindakannya sesuai ketentuan hukum [HAL 48]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan wanprestasi karena lalai membayar utang sesuai Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023 dan lalai mengosongkan serta menyerahkan Objek Jaminan beserta kunci-kuncinya sesuai Pasal 2 butir 10 Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pasal 4 ayat 6 Perjanjian Penyelesaian Utang, sehingga Tergugat I menuntut Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan serta membayar uang paksa Rp 1.000.000,- per hari keterlambatan [HAL 48-53].\n\n[HAL 53-55] Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi, dengan persetujuan Tergugat I sesuai Pasal 271 RV [HAL 53-54]. Amar putusan: Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan, memerintahkan pencoretan perkara dalam register, dan membebankan biaya perkara Rp 384.200,- kepada Penggugat [HAL 54-55]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-11] Gugatan diajukan oleh PT. Bonatiga Jaya Abadi (Penggugat/Debitur) melawan PT. Bank Central Asia Tbk (Tergugat I/Kreditur), PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (Tergugat II), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono (Turut Tergugat) terkait Perjanjian Kredit No. 007-0386-2016-000 tanggal 22 Agustus 2016 dan Perjanjian Perubahan No. 02089/PPK/SLK/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan objek jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 atas nama Sukmawati seluas 90㎡ di Jl. Jampea No.127, Jakarta Utara [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 5.539.103.652,- [HAL 4-11]. Penggugat juga menuntut sita jaminan dan uang paksa [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-28] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan, namun mengajukan jawaban pokok perkara. Tergugat I dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku, dan perjanjian kredit sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 13-17]. Tergugat I dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023, namun Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi [HAL 18-22]. Tergugat I dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali (Maret, Mei, Juli 2024) yang tidak laku, dengan pemberitahuan yang telah dilakukan, dan lelang ke-4 dijadwalkan 11 Maret 2025 [HAL 25-28]. Tergugat I dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai [HAL 28-29].\n\n[HAL 30-45] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure, karena Penggugat mulai menunggak tahun 2023, jauh setelah pandemi ditetapkan, dan telah diberikan keringanan pembayaran yang dilanggar [HAL 30-31]. Tergugat I menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian, karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian pada 2018, serta tidak ada kewajiban membacakan pasal [HAL 32-36]. Tergugat I dalil Pasal 14.2 Perjanjian Kredit sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 37]. Tergugat I menolak dalil perlu pailitkan perusahaan sebelum lelang, karena hak eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan sendiri tanpa putusan pengadilan [HAL 38-39]. Tergugat I dalil Penggugat tidak beritikad baik karena menyewakan objek tanpa izin dan tidak membayar utang, serta Tergugat I telah terbuka untuk negosiasi [HAL 40-42]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan perincian kerugian tidak jelas, serta menolak uang paksa dan putusan serta merta berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 43-45].\n\n[HAL 45-47] Tergugat I menolak tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena dalil Penggugat tidak didukung bukti autentik dan tidak ada jaminan yang diberikan sesuai SEMA 3/2000 [HAL 45]. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat sebagai debitor tidak memenuhi syarat Pasal 227 ayat (1) HIR yang mensyaratkan persangkaan penggelapan oleh pihak berhutang, serta objek sudah dibebani Hak Tanggungan sehingga tidak dapat disita lagi menurut yurisprudensi MA [HAL 46-47]. Tergugat I dalil lelang eksekusi Hak Tanggungan sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 25 PMK No. 213/PMK.06/2020 dan Pedoman Teknis Peradilan MA [HAL 47].\n\n[HAL 48-52] Tergugat I dalil tidak ada perbuatan melawan hukum karena tindakannya sesuai ketentuan hukum [HAL 48]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan wanprestasi karena lalai membayar utang sesuai Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023 dan lalai mengosongkan serta menyerahkan Objek Jaminan beserta kunci-kuncinya sesuai Pasal 2 butir 10 Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pasal 4 ayat 6 Perjanjian Penyelesaian Utang, sehingga Tergugat I menuntut Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan serta membayar uang paksa Rp 1.000.000,- per hari keterlambatan [HAL 48-53].\n\n[HAL 53-55] Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi, dengan persetujuan Tergugat I sesuai Pasal 271 RV [HAL 53-54]. Amar putusan: Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan, memerintahkan pencoretan perkara dalam register, dan membebankan biaya perkara Rp 384.200,- kepada Penggugat [HAL 54-55]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 4660,
+    "frame": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menggugat PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan hak tanggungan. Gugatan ini menuntut pembatalan perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat atas dasar kesepakatan mediasi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi dalil bahwa PT. Bank Central Asia Tbk tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian kredit dan menggunakan klausula baku yang memberatkan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang serta ganti rugi materiil dan immateriil.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali yang tidak laku dengan pemberitahuan yang telah dilakukan.",
+        "page": 25,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai.",
+        "page": 28,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure.",
+        "page": 30,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian.",
+        "page": 32,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 43,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 227 ayat (1) HIR.",
+        "page": 46,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan wanprestasi karena lalai membayar utang.",
+        "page": 48,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi.",
+        "page": 53,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menggugat PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan hak tanggungan. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen, serta telah memberikan skema pembayaran bertahap namun Penggugat lalai membayar. Tergugat I juga dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang tidak laku dan menolak dalil force majeure serta klausula baku. Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi, dengan persetujuan Tergugat I sesuai Pasal 271 RV. Amar putusan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan, memerintahkan pencoretan perkara dalam register, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menggugat PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan hak tanggungan. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen, serta telah memberikan skema pembayaran bertahap namun Penggugat lalai membayar. Tergugat I juga dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang tidak laku dan menolak dalil force majeure serta klausula baku. Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi, dengan persetujuan Tergugat I sesuai Pasal 271 RV. Amar putusan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan, memerintahkan pencoretan perkara dalam register, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi dalil bahwa PT. Bank Central Asia Tbk tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian kredit dan menggunakan klausula baku yang memberatkan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang serta ganti rugi materiil dan immateriil.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi.",
+        "page": 18,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali yang tidak laku dengan pemberitahuan yang telah dilakukan.",
+        "page": 25,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai.",
+        "page": 28,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure.",
+        "page": 30,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian.",
+        "page": 32,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 43,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 227 ayat (1) HIR.",
+        "page": 46,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan wanprestasi karena lalai membayar utang.",
+        "page": 48,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi.",
+        "page": 53,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah sepakat mediasi dengan bank untuk hutang kredit, tapi sekarang saya bingung apakah perjanjian kredit dan jaminan tanah saya masih berlaku atau sudah batal?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 150000,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1266 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1337 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1925 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kelalaian debitur). Meskipun wanprestasi adalah pemicu eksekusi jaminan, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai status keabsahan atau pembatalan perjanjian kredit dan jaminan itu sendiri, melainkan hanya mengatur akibat dari ketidakpatuhan pembayaran."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pembatalan perjanjian karena wanprestasi, yaitu bahwa pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan dan tidak terjadi otomatis (batal demi hukum). Ini relevan untuk menjawab kebingungan apakah perjanjian 'sudah batal' secara otomatis akibat sengketa atau perlu proses hukum, serta menjadi dasar dalil Tergugat dalam menolak klaim pembatalan sepihak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Untuk menentukan apakah perjanjian kredit dan jaminan masih 'berlaku' atau sah, harus dilihat apakah syarat-syarat dalam pasal ini (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang) terpenuhi. Putusan menguji keabsahan perjanjian berdasarkan pasal ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang tidak terlarang (bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum). Dalam sengketa ini, isu apakah klausula baku atau perjanjian tersebut melanggar hukum (sehingga batal) diuji melalui kacamata pasal ini. Jika perjanjian melanggar pasal ini, maka perjanjian tersebut tidak sah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak) dan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan atau alasan undang-undang. Ini adalah prinsip utama yang menopang argumen bahwa perjanjian kredit tetap berlaku dan mengikat selama tidak dibatalkan secara sah oleh pengadilan atau melalui kesepakatan mediasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun Penggugat mendalilkan ini, pertanyaan awam berfokus pada status keabsahan perjanjian kredit dan jaminan (hukum perjanjian), bukan pada tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pasal ini bersifat insidental dalam konteks pertanyaan status keabsahan perjanjian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian pengakuan di hadapan hakim. Ini adalah aturan pembuktian prosedural, bukan aturan substantif yang menentukan status keabsahan atau pembatalan perjanjian kredit dan jaminan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1266 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1337 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 92866,
+    "completion_tokens": 4327
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,382 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 107,
+  "timings": {
+    "parse": 0.173,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 796.031,
+    "read": 212.378,
+    "query": 3.75,
+    "relevance": 48.597,
+    "total": 1060.93
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 333322,
+    "marked_chars": 334284
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n\nMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.\nDalam pokok perkara.\n1.\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \nHalaman 106 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 106\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp.334.200,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus\nrupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami,\nSlamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.,\ndan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang\nditunjuk berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n654/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 September 2023, jo Nomor 654/Pdt.G/2023/PN\nJkt.Utr tanggal 23 November 2023, "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134977,
+        "summary": "Penggugat, Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, Ketua Umum PB Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI), menggugat Tergugat, Drs. Rahsa Barunasto (Pendiri/Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya) dan Turut Tergugat, Ketua Umum PB FORKI, atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa *legal standing* [HAL 1-8]. Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final, sehingga Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat [HAL 2-6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp800.000.000,-, moril Rp2.000.000.000,-, permintaan maaf publik, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-8]. Tergugat menolak seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi: gugatan tidak kompeten karena seharusnya diselesaikan di BAORI (UU No. 11/2022), kurang pihak karena tidak melibatkan 13 pihak dalam sengketa BAORI, tidak jelas *legal standing* Penggugat, diskualifikasi *in person* karena kepengurusan Penggugat cacat formil/ilegal, *error in persona* (seharusnya menggugat Yayasan, bukan Tergugat pribadi), *error in objecto* (mencampuradukkan legalitas yayasan dan sengketa BAORI), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan prematur [HAL 9-23]. Dalam pokok perkara, Tergugat menguraikan kronologi lima fase: (1) 1966-2004: Pendiri Drs. Soetjipto Pramono mendirikan Inkatsu Pordibya dan Yayasan, Penggugat dipecat tahun 2000 [HAL 26-28]; (2) 2004-2011: Kepengurusan dipimpin Drs. Basilio Diaz Araujo, Tergugat sebagai KDG [HAL 29-30]; (3) 2011-2016: Terjadi dualisme, Munas 2011 yang mengangkat Penggugat dianggap Tergugat ilegal karena tidak melibatkan KDG/Pendiri, Munaslub 2014 mengangkat kembali Basilio dan membatalkan kepengurusan Penggugat, namun PB FORKI tetap mengakui Penggugat hingga 2017 [HAL 30-36]; (4) 2016-2020: Penggugat mendirikan Perkumpulan Inkatsu Pordibya baru (2016) dan mengubah nama menjadi BUDOKAI (2019) yang disetujui PB FORKI, namun Tergugat menganggapnya ilegal dan melanggar hak paten nama/lambang [HAL 36-42]; (5) 2020-2023: PB FORKI menetapkan BUDOKAI sebagai anggota, Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI [HAL 42-44]. Tergugat menegaskan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, tidak diakui oleh Ahli Waris Pendiri, dan perubahan nama BUDOKAI dilakukan tanpa izin, sehingga gugatan Penggugat adalah *vexatious litigation* [HAL 24-25, 44-45]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 134986,
+        "summary": "Penggugat, Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar (Ketua Umum PB Budo Kyokai Karate Indonesia/BUDOKAI), menggugat Tergugat, Drs. Rahsa Barunasto (Pendiri/Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya) dan Turut Tergugat, Ketua Umum PB FORKI, atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa *legal standing* [HAL 1-8]. Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final, sehingga Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat [HAL 2-6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp800.000.000,-, moril Rp2.000.000.000,-, permintaan maaf publik, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-8]. Tergugat menolak seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi: gugatan tidak kompeten karena seharusnya diselesaikan di BAORI (UU No. 11/2022), kurang pihak karena tidak melibatkan 13 pihak dalam sengketa BAORI, tidak jelas *legal standing* Penggugat, diskualifikasi *in person* karena kepengurusan Penggugat cacat formil/ilegal, *error in persona* (seharusnya menggugat Yayasan, bukan Tergugat pribadi), *error in objecto* (mencampuradukkan legalitas yayasan dan sengketa BAORI), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan prematur [HAL 9-23]. Dalam pokok perkara, Tergugat menguraikan kronologi lima fase: (1) 1966-2004: Pendiri Drs. Soetjipto Pramono mendirikan Inkatsu Pordibya dan Yayasan, Penggugat dipecat tahun 2000 [HAL 26-28]; (2) 2004-2011: Kepengurusan dipimpin Drs. Basilio Diaz Araujo, Tergugat sebagai KDG [HAL 29-30]; (3) 2011-2016: Terjadi dualisme, Munas 2011 yang mengangkat Penggugat dianggap Tergugat ilegal karena tidak melibatkan KDG/Pendiri, Munaslub 2014 mengangkat kembali Basilio dan membatalkan kepengurusan Penggugat, namun PB FORKI tetap mengakui Penggugat hingga 2017 [HAL 30-36]; (4) 2016-2020: Penggugat mendirikan Perkumpulan Inkatsu Pordibya baru (2016) dan mengubah nama menjadi BUDOKAI (2019) yang disetujui PB FORKI, namun Tergugat menganggapnya ilegal dan melanggar hak paten nama/lambang [HAL 36-42]; (5) 2020-2023: PB FORKI menetapkan BUDOKAI sebagai anggota, Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI [HAL 42-44]. Tergugat menegaskan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, tidak diakui oleh Ahli Waris Pendiri, dan perubahan nama BUDOKAI dilakukan tanpa izin, sehingga gugatan Penggugat adalah *vexatious litigation* [HAL 24-25, 44-45].\n\nTergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada; SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya dinyatakan Batal Demi Hukum karena berasal dari alas hak yang tidak benar [HAL 45]. Tergugat juga menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu, sehingga legalitas badan hukum BUDOKAI harus Batal Demi Hukum [HAL 45]. Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI juga Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI (Nomor 01/P.BAORI/III/2023) dan langkah Penggugat melanggar UU [HAL 45-46]. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya, serta menegaskan bahwa penyerahan pataka simbolis pada 30 Maret 2013 dilakukan semata-mata untuk menjaga nama baik dan sesuai AD/ART karena Ketum dan Sekjen periode berjalan tidak diundang, namun penyerahan tersebut bersifat simbolis dan tidak mengubah organisasi atau nama lembaga [HAL 46-47]. Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris, serta menunjuk Penggugat yang telah diberhentikan tidak hormat pada tahun 2000, dan dilakukan secara sistematis untuk kudeta [HAL 47]. Tergugat menyatakan gugatan sebelumnya (No. 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST) telah dicabut mutlak oleh Tergugat sendiri sebelum sidang pokok perkara [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI dan Satgassus tidak berhubungan dengan Tergugat, serta menyoroti potensi konflik kepentingan karena Kuasa Hukum Penggugat adalah Ketua Satgassus PB FORKI [HAL 48-49]. Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI, dan menyoroti dugaan ketidaknetralan oknum di PB FORKI yang menyebabkan hilangnya hak nama dan lambang Inkatsu Pordibya dari keanggotaan PB FORKI [HAL 49]. Tergugat kembali menyangkal legalitas Munaslub 2019 dan SK Kemenkumham sebagai keterangan palsu [HAL 50].\n\nTergugat menanggapi dalil Penggugat tentang Pasal 102 Ayat (1) UU No. 11/2022 dengan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa juga diatur dalam Ayat (3) dan (5) yang memungkinkan arbitrase di BAORI, serta Pasal 41 AD/ART KONI yang赋予 wewenang BAORI untuk menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan [HAL 50-51]. Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya, sedangkan Penggugat adalah Ketua Umum periode 2012-2017 yang dipilih secara tidak sah [HAL 51]. Tergugat menegaskan nama dan lambang Inkatsu Pordibya adalah milik Pendiri di bawah Akta Yayasan, dan Hak Patennya dipegang oleh Tergugat, sehingga BUDOKAI tidak ada dan legalitasnya palsu [HAL 51-52]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa perubahan nama ke BUDOKAI是为了 kemajuan internasional, dengan fakta bahwa tidak ada bukti kemajuan dan MoU afiliasi dengan Japan Karate Association (JKA) tahun 2013 dilakukan tanpa izin Tergugat selaku KDG, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 52]. Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah [HAL 52-53]. Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945, bukan PMH, serta Penggugat belum membuktikan sebagai pihak yang benar-benar dirugikan [HAL 53-56]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum, dan menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA [HAL 56-57]. Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara [HAL 57-58]. Tergugat memohon eksepsi dan pokok perkara dikabulkan dengan menolak gugatan Penggugat, menyatakan sah akta-akta yayasan dan permohonan ke BAORI, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara [HAL 58-59].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara [HAL 59]. Penggugat mengajukan 34 bukti surat (Bukti P-1 s.d. P-34) dan 7 saksi (Kemas Benjamin Agoes, Asril Azhari, Susigit, Maxi William Pauran, Semuel Matheos Christy, R. Djoko Dwi Subandono, Djasman Djamaan) [HAL 59-81]. Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum [HAL 63-81]. Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak [HAL 63-65]. Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI [HAL 67-68]. Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG [HAL 69-71]. Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil [HAL 71-73]. Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan [HAL 73-76]. Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat [HAL 76-80]. Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres [HAL 80-81].\n\nTergugat mengajukan 64 bukti surat (Bukti T-01 s.d. T-64) untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI [HAL 81-87]."
+      },
+      {
+        "window": 2,
+        "input_chars": 67321,
+        "summary": "Penggugat, Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar (Ketua Umum PB Budo Kyokai Karate Indonesia/BUDOKAI), menggugat Tergugat, Drs. Rahsa Barunasto (Pendiri/Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya) dan Turut Tergugat, Ketua Umum PB FORKI, atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa *legal standing* [HAL 1-8]. Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final, sehingga Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat [HAL 2-6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp800.000.000,-, moril Rp2.000.000.000,-, permintaan maaf publik, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-8]. Tergugat menolak seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi: gugatan tidak kompeten karena seharusnya diselesaikan di BAORI (UU No. 11/2022), kurang pihak karena tidak melibatkan 13 pihak dalam sengketa BAORI, tidak jelas *legal standing* Penggugat, diskualifikasi *in person* karena kepengurusan Penggugat cacat formil/ilegal, *error in persona* (seharusnya menggugat Yayasan, bukan Tergugat pribadi), *error in objecto* (mencampuradukkan legalitas yayasan dan sengketa BAORI), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan prematur [HAL 9-23]. Dalam pokok perkara, Tergugat menguraikan kronologi lima fase: (1) 1966-2004: Pendiri Drs. Soetjipto Pramono mendirikan Inkatsu Pordibya dan Yayasan, Penggugat dipecat tahun 2000 [HAL 26-28]; (2) 2004-2011: Kepengurusan dipimpin Drs. Basilio Diaz Araujo, Tergugat sebagai KDG [HAL 29-30]; (3) 2011-2016: Terjadi dualisme, Munas 2011 yang mengangkat Penggugat dianggap Tergugat ilegal karena tidak melibatkan KDG/Pendiri, Munaslub 2014 mengangkat kembali Basilio dan membatalkan kepengurusan Penggugat, namun PB FORKI tetap mengakui Penggugat hingga 2017 [HAL 30-36]; (4) 2016-2020: Penggugat mendirikan Perkumpulan Inkatsu Pordibya baru (2016) dan mengubah nama menjadi BUDOKAI (2019) yang disetujui PB FORKI, namun Tergugat menganggapnya ilegal dan melanggar hak paten nama/lambang [HAL 36-42]; (5) 2020-2023: PB FORKI menetapkan BUDOKAI sebagai anggota, Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI [HAL 42-44]. Tergugat menegaskan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, tidak diakui oleh Ahli Waris Pendiri, dan perubahan nama BUDOKAI dilakukan tanpa izin, sehingga gugatan Penggugat adalah *vexatious litigation* [HAL 24-25, 44-45].\n\nTergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada; SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya dinyatakan Batal Demi Hukum karena berasal dari alas hak yang tidak benar [HAL 45]. Tergugat juga menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu, sehingga legalitas badan hukum BUDOKAI harus Batal Demi Hukum [HAL 45]. Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI juga Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI (Nomor 01/P.BAORI/III/2023) dan langkah Penggugat melanggar UU [HAL 45-46]. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya, serta menegaskan bahwa penyerahan pataka simbolis pada 30 Maret 2013 dilakukan semata-mata untuk menjaga nama baik dan sesuai AD/ART karena Ketum dan Sekjen periode berjalan tidak diundang, namun penyerahan tersebut bersifat simbolis dan tidak mengubah organisasi atau nama lembaga [HAL 46-47]. Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris, serta menunjuk Penggugat yang telah diberhentikan tidak hormat pada tahun 2000, dan dilakukan secara sistematis untuk kudeta [HAL 47]. Tergugat menyatakan gugatan sebelumnya (No. 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST) telah dicabut mutlak oleh Tergugat sendiri sebelum sidang pokok perkara [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI dan Satgassus tidak berhubungan dengan Tergugat, serta menyoroti potensi konflik kepentingan karena Kuasa Hukum Penggugat adalah Ketua Satgassus PB FORKI [HAL 48-49]. Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI, dan menyoroti dugaan ketidaknetralan oknum di PB FORKI yang menyebabkan hilangnya hak nama dan lambang Inkatsu Pordibya dari keanggotaan PB FORKI [HAL 49]. Tergugat kembali menyangkal legalitas Munaslub 2019 dan SK Kemenkumham sebagai keterangan palsu [HAL 50].\n\nTergugat menanggapi dalil Penggugat tentang Pasal 102 Ayat (1) UU No. 11/2022 dengan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa juga diatur dalam Ayat (3) dan (5) yang memungkinkan arbitrase di BAORI, serta Pasal 41 AD/ART KONI yang赋予 wewenang BAORI untuk menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan [HAL 50-51]. Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya, sedangkan Penggugat adalah Ketua Umum periode 2012-2017 yang dipilih secara tidak sah [HAL 51]. Tergugat menegaskan nama dan lambang Inkatsu Pordibya adalah milik Pendiri di bawah Akta Yayasan, dan Hak Patennya dipegang oleh Tergugat, sehingga BUDOKAI tidak ada dan legalitasnya palsu [HAL 51-52]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa perubahan nama ke BUDOKAI是为了 kemajuan internasional, dengan fakta bahwa tidak ada bukti kemajuan dan MoU afiliasi dengan Japan Karate Association (JKA) tahun 2013 dilakukan tanpa izin Tergugat selaku KDG, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 52]. Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah [HAL 52-53]. Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945, bukan PMH, serta Penggugat belum membuktikan sebagai pihak yang benar-benar dirugikan [HAL 53-56]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum, dan menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA [HAL 56-57]. Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara [HAL 57-58]. Tergugat memohon eksepsi dan pokok perkara dikabulkan dengan menolak gugatan Penggugat, menyatakan sah akta-akta yayasan dan permohonan ke BAORI, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara [HAL 58-59].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara [HAL 59]. Penggugat mengajukan 34 bukti surat (Bukti P-1 s.d. P-34) dan 7 saksi (Kemas Benjamin Agoes, Asril Azhari, Susigit, Maxi William Pauran, Semuel Matheos Christy, R. Djoko Dwi Subandono, Djasman Djamaan) [HAL 59-81]. Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum [HAL 63-81]. Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak [HAL 63-65]. Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI [HAL 67-68]. Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG [HAL 69-71]. Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil [HAL 71-73]. Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan [HAL 73-76]. Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat [HAL 76-80]. Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres [HAL 80-81].\n\nTergugat mengajukan 64 bukti surat (Bukti T-01 s.d. T-64) untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI [HAL 81-87]. Bukti T-59 s.d. T-64 mencakup surat penyelesaian internal PP Pordibya kepada PB FORKI (Januari-Maret 2014), undangan pertemuan PB FORKI dengan Penggugat dan Tergugat (Maret 2014), hasil pertemuan PB FORKI, undangan Munas Inkatsu Pordibya (Maret-Juni 2014), dan Laporan Hasil Musyawarah Luar Biasa Perguruan Inkatsu Pordibya 3 Mei 2014 [HAL 88]. Bukti T-65 adalah SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya Periode Tahun 2012 – 2017 [HAL 88]. Bukti T-66 adalah foto Sekjen PB FORKI bersama Tergugat (Juli 2017) [HAL 88]. Bukti T-67 s.d. T-75 mencakup surat permohonan pengembalian perguruan kepada Roh Perguruan Inkatsu Pordibya (September 2016), SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan PB Budokai, permohonan penundaan pelantikan (Juni 2022), permohonan audiensi ke Ketua Umum PB FORKI (Mei 2020), data akte pendirian PP Inkatsu Pordibya (November 2020), serta klarifikasi dan permintaan dari Kantor Hukum Indonesia kepada PB FORKI (November-Desember 2020) [HAL 88-89]. Bukti T-76 s.d. T-82 mencakup permohonan audiensi ke Menpora (September 2021), permohonan audiensi ke Ketua Umum KONI (Juni 2022), laporan pencapaian prestasi Inkatsu PORDIBYA (Desember 2013), surat keberatan perubahan nama dan lambang Pordibya (Mei 2020), SK Pengangkatan Ketua Umum Inkatsu PORDIBYA (Mei 2022), dan foto kegiatan Inkatsu Pordibya (2021-2023) [HAL 89-90]. Bukti T-83 s.d. T-88 mencakup panggilan sidang BAORI (Juli 2022 dan Desember 2023), surat pernyataan kesediaan mundurnya Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya dari Tergugat kepada Penggugat (Juli 2013), dan tanda terima surat tersebut (Juli 2013) [HAL 89-90]. Bukti T-94.T s.d. T-98.T adalah Putusan BAORI Nomor 01/P.BAORI/III/2023 tanggal 7 Mei 2024, Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase, surat pemberitahuan/permintaan dari PP Inkatsu Pordibya (Juni 2024), surat PB FORKI terkait Putusan BAORI (Juli 2024), dan tanggapan Inkatsu Pordibya terhadap surat PB FORKI (Juli 2024) [HAL 90]. Majelis Hakim menyatakan bukti T-2, T-3, T-4, T-10 s.d. T-17, T-20, T-21, T-27, T-36, T-42, T-43, T-46, T-58, T-73, T-75, T-77, T-78, T-79, T-82, T-87, dan T-88 adalah foto copy sesuai aslinya; bukti T-1, T-5, T-7, T-8, T-9, T-18, T-19, T-23 s.d. T-26, T-28, T-30 s.d. T-34, T-35, T-37, T-38, T-40, T-41, T-44, T-45, T-47 s.d. T-57, T-59 s.d. T-65, T-67 s.d. T-72, T-74, T-76, T-80, T-81, T-83 s.d. T-86, T-95.T s.d."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "Penggugat, Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar (Ketua Umum PB Budo Kyokai Karate Indonesia/BUDOKAI), menggugat Tergugat, Drs. Rahsa Barunasto (Pendiri/Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya) dan Turut Tergugat, Ketua Umum PB FORKI, atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa *legal standing* [HAL 1-8]. Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final, sehingga Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat [HAL 2-6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp800.000.000,-, moril Rp2.000.000.000,-, permintaan maaf publik, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-8]. Tergugat menolak seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi: gugatan tidak kompeten karena seharusnya diselesaikan di BAORI (UU No. 11/2022), kurang pihak karena tidak melibatkan 13 pihak dalam sengketa BAORI, tidak jelas *legal standing* Penggugat, diskualifikasi *in person* karena kepengurusan Penggugat cacat formil/ilegal, *error in persona* (seharusnya menggugat Yayasan, bukan Tergugat pribadi), *error in objecto* (mencampuradukkan legalitas yayasan dan sengketa BAORI), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan prematur [HAL 9-23]. Dalam pokok perkara, Tergugat menguraikan kronologi lima fase: (1) 1966-2004: Pendiri Drs. Soetjipto Pramono mendirikan Inkatsu Pordibya dan Yayasan, Penggugat dipecat tahun 2000 [HAL 26-28]; (2) 2004-2011: Kepengurusan dipimpin Drs. Basilio Diaz Araujo, Tergugat sebagai KDG [HAL 29-30]; (3) 2011-2016: Terjadi dualisme, Munas 2011 yang mengangkat Penggugat dianggap Tergugat ilegal karena tidak melibatkan KDG/Pendiri, Munaslub 2014 mengangkat kembali Basilio dan membatalkan kepengurusan Penggugat, namun PB FORKI tetap mengakui Penggugat hingga 2017 [HAL 30-36]; (4) 2016-2020: Penggugat mendirikan Perkumpulan Inkatsu Pordibya baru (2016) dan mengubah nama menjadi BUDOKAI (2019) yang disetujui PB FORKI, namun Tergugat menganggapnya ilegal dan melanggar hak paten nama/lambang [HAL 36-42]; (5) 2020-2023: PB FORKI menetapkan BUDOKAI sebagai anggota, Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI [HAL 42-44]. Tergugat menegaskan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, tidak diakui oleh Ahli Waris Pendiri, dan perubahan nama BUDOKAI dilakukan tanpa izin, sehingga gugatan Penggugat adalah *vexatious litigation* [HAL 24-25, 44-45].\n\nTergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada; SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya dinyatakan Batal Demi Hukum karena berasal dari alas hak yang tidak benar [HAL 45]. Tergugat juga menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu, sehingga legalitas badan hukum BUDOKAI harus Batal Demi Hukum [HAL 45]. Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI juga Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI (Nomor 01/P.BAORI/III/2023) dan langkah Penggugat melanggar UU [HAL 45-46]. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya, serta menegaskan bahwa penyerahan pataka simbolis pada 30 Maret 2013 dilakukan semata-mata untuk menjaga nama baik dan sesuai AD/ART karena Ketum dan Sekjen periode berjalan tidak diundang, namun penyerahan tersebut bersifat simbolis dan tidak mengubah organisasi atau nama lembaga [HAL 46-47]. Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris, serta menunjuk Penggugat yang telah diberhentikan tidak hormat pada tahun 2000, dan dilakukan secara sistematis untuk kudeta [HAL 47]. Tergugat menyatakan gugatan sebelumnya (No. 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST) telah dicabut mutlak oleh Tergugat sendiri sebelum sidang pokok perkara [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI dan Satgassus tidak berhubungan dengan Tergugat, serta menyoroti potensi konflik kepentingan karena Kuasa Hukum Penggugat adalah Ketua Satgassus PB FORKI [HAL 48-49]. Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI, dan menyoroti dugaan ketidaknetralan oknum di PB FORKI yang menyebabkan hilangnya hak nama dan lambang Inkatsu Pordibya dari keanggotaan PB FORKI [HAL 49]. Tergugat kembali menyangkal legalitas Munaslub 2019 dan SK Kemenkumham sebagai keterangan palsu [HAL 50].\n\nTergugat menanggapi dalil Penggugat tentang Pasal 102 Ayat (1) UU No. 11/2022 dengan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa juga diatur dalam Ayat (3) dan (5) yang memungkinkan arbitrase di BAORI, serta Pasal 41 AD/ART KONI yang赋予 wewenang BAORI untuk menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan [HAL 50-51]. Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya, sedangkan Penggugat adalah Ketua Umum periode 2012-2017 yang dipilih secara tidak sah [HAL 51]. Tergugat menegaskan nama dan lambang Inkatsu Pordibya adalah milik Pendiri di bawah Akta Yayasan, dan Hak Patennya dipegang oleh Tergugat, sehingga BUDOKAI tidak ada dan legalitasnya palsu [HAL 51-52]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa perubahan nama ke BUDOKAI是为了 kemajuan internasional, dengan fakta bahwa tidak ada bukti kemajuan dan MoU afiliasi dengan Japan Karate Association (JKA) tahun 2013 dilakukan tanpa izin Tergugat selaku KDG, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 52]. Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah [HAL 52-53]. Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945, bukan PMH, serta Penggugat belum membuktikan sebagai pihak yang benar-benar dirugikan [HAL 53-56]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum, dan menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA [HAL 56-57]. Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara [HAL 57-58]. Tergugat memohon eksepsi dan pokok perkara dikabulkan dengan menolak gugatan Penggugat, menyatakan sah akta-akta yayasan dan permohonan ke BAORI, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara [HAL 58-59].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara [HAL 59]. Penggugat mengajukan 34 bukti surat (Bukti P-1 s.d. P-34) dan 7 saksi (Kemas Benjamin Agoes, Asril Azhari, Susigit, Maxi William Pauran, Semuel Matheos Christy, R. Djoko Dwi Subandono, Djasman Djamaan) [HAL 59-81]. Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum [HAL 63-81]. Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak [HAL 63-65]. Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI [HAL 67-68]. Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG [HAL 69-71]. Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil [HAL 71-73]. Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan [HAL 73-76]. Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat [HAL 76-80]. Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres [HAL 80-81].\n\nTergugat mengajukan 64 bukti surat (Bukti T-01 s.d. T-64) untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI [HAL 81-87]. Bukti T-59 s.d. T-64 mencakup surat penyelesaian internal PP Pordibya kepada PB FORKI (Januari-Maret 2014), undangan pertemuan PB FORKI dengan Penggugat dan Tergugat (Maret 2014), hasil pertemuan PB FORKI, undangan Munas Inkatsu Pordibya (Maret-Juni 2014), dan Laporan Hasil Musyawarah Luar Biasa Perguruan Inkatsu Pordibya 3 Mei 2014 [HAL 88]. Bukti T-65 adalah SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya Periode Tahun 2012 – 2017 [HAL 88]. Bukti T-66 adalah foto Sekjen PB FORKI bersama Tergugat (Juli 2017) [HAL 88]. Bukti T-67 s.d. T-75 mencakup surat permohonan pengembalian perguruan kepada Roh Perguruan Inkatsu Pordibya (September 2016), SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan PB Budokai, permohonan penundaan pelantikan (Juni 2022), permohonan audiensi ke Ketua Umum PB FORKI (Mei 2020), data akte pendirian PP Inkatsu Pordibya (November 2020), serta klarifikasi dan permintaan dari Kantor Hukum Indonesia kepada PB FORKI (November-Desember 2020) [HAL 88-89]. Bukti T-76 s.d. T-82 mencakup permohonan audiensi ke Menpora (September 2021), permohonan audiensi ke Ketua Umum KONI (Juni 2022), laporan pencapaian prestasi Inkatsu PORDIBYA (Desember 2013), surat keberatan perubahan nama dan lambang Pordibya (Mei 2020), SK Pengangkatan Ketua Umum Inkatsu PORDIBYA (Mei 2022), dan foto kegiatan Inkatsu Pordibya (2021-2023) [HAL 89-90]. Bukti T-83 s.d. T-88 mencakup panggilan sidang BAORI (Juli 2022 dan Desember 2023), surat pernyataan kesediaan mundurnya Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya dari Tergugat kepada Penggugat (Juli 2013), dan tanda terima surat tersebut (Juli 2013) [HAL 89-90]. Bukti T-94.T s.d. T-98.T adalah Putusan BAORI Nomor 01/P.BAORI/III/2023 tanggal 7 Mei 2024, Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase, surat pemberitahuan/permintaan dari PP Inkatsu Pordibya (Juni 2024), surat PB FORKI terkait Putusan BAORI (Juli 2024), dan tanggapan Inkatsu Pordibya terhadap surat PB FORKI (Juli 2024) [HAL 90]. Majelis Hakim menyatakan bukti T-2, T-3, T-4, T-10 s.d. T-17, T-20, T-21, T-27, T-36, T-42, T-43, T-46, T-58, T-73, T-75, T-77, T-78, T-79, T-82, T-87, dan T-88 adalah foto copy sesuai aslinya; bukti T-1, T-5, T-7, T-8, T-9, T-18, T-19, T-23 s.d. T-26, T-28, T-30 s.d. T-34, T-35, T-37, T-38, T-40, T-41, T-44, T-45, T-47 s.d. T-57, T-59 s.d. T-65, T-67 s.d. T-72, T-74, T-76, T-80, T-81, T-83 s.d. T-86, T-95.T s.d."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 11919,
+    "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa legal standing, dengan tuntutan ganti rugi materiil dan moril serta permintaan maaf publik. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara. Namun, gugatan pokok ditolak.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya.",
+        "page": 46,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris.",
+        "page": 47,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI.",
+        "page": 48,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI.",
+        "page": 49,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya.",
+        "page": 51,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah.",
+        "page": 52,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945.",
+        "page": 53,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum.",
+        "page": 56,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA.",
+        "page": 56,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan uitvoerbaar bij voorraad adalah kabur karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara.",
+        "page": 57,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara.",
+        "page": 59,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum.",
+        "page": 63,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak.",
+        "page": 63,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI.",
+        "page": 67,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG.",
+        "page": 69,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil.",
+        "page": 71,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan.",
+        "page": 73,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat.",
+        "page": 76,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres.",
+        "page": 80,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan 64 bukti surat untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI.",
+        "page": 81,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan bukti T-2, T-3, T-4, T-10 s.d. T-17, T-20, T-21, T-27, T-36, T-42, T-43, T-46, T-58, T-73, T-75, T-77, T-78, T-79, T-82, T-87, dan T-88 adalah foto copy sesuai aslinya.",
+        "page": 90,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa legal standing, dengan dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya yang telah disahkan oleh PB FORKI. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, menyatakan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, perubahan nama BUDOKAI ilegal, dan pengajuan sengketa ke BAORI adalah mekanisme hukum yang sah sesuai UU. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara. Namun, gugatan pokok ditolak."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa legal standing, dengan dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya yang telah disahkan oleh PB FORKI. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, menyatakan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, perubahan nama BUDOKAI ilegal, dan pengajuan sengketa ke BAORI adalah mekanisme hukum yang sah sesuai UU. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara. Namun, gugatan pokok ditolak.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya.",
+        "page": 46,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris.",
+        "page": 47,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI.",
+        "page": 48,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI.",
+        "page": 49,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya.",
+        "page": 51,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah.",
+        "page": 52,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945.",
+        "page": 53,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum.",
+        "page": 56,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA.",
+        "page": 56,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan uitvoerbaar bij voorraad adalah kabur karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara.",
+        "page": 57,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara.",
+        "page": 59,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum.",
+        "page": 63,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak.",
+        "page": 63,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI.",
+        "page": 67,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG.",
+        "page": 69,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil.",
+        "page": 71,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan.",
+        "page": 73,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat.",
+        "page": 76,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres.",
+        "page": 80,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan 64 bukti surat untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI.",
+        "page": 81,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan bukti T-2, T-3, T-4, T-10 s.d. T-17, T-20, T-21, T-27, T-36, T-42, T-43, T-46, T-58, T-73, T-75, T-77, T-78, T-79, T-82, T-87, dan T-88 adalah foto copy sesuai aslinya.",
+        "page": 90,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa saya digugat perbuatan melawan hukum karena orang lain mengajukan sengketa ke BAORI?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 22407,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata",
+      "Pasal 1925 KUHPerdata",
+      "Pasal 1926 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1926: Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar substantif dari gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa. Pertanyaan awam menanyakan alasan digugat karena tindakan tertentu (mengajukan sengketa ke BAORI). Hakim menggunakan Pasal 1365 untuk menguji apakah tindakan tersebut memenuhi unsur 'melanggar hukum' dan 'membawa kerugian'. Dalam pertimbangan, hakim menganalisis apakah keberatan Tergugat ke BAORI adalah penyalahgunaan hak atau perbuatan melawan hukum berdasarkan kerangka Pasal 1365. Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan untuk menjawab apakah tindakan tersebut secara hukum dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini hanya bersifat prosedural/alat bukti untuk menentukan siapa yang harus membuktikan dalilnya. Pasal ini tidak mengatur substansi apakah tindakan mengajukan sengketa ke BAORI itu melanggar hukum atau tidak, sehingga tidak menjawab inti pertanyaan substantif tentang alasan digugat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (akta asli vs salinan). Ini adalah aturan teknis pembuktian alat bukti surat. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai apakah tindakan mengajukan sengketa ke BAORI merupakan perbuatan melawan hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan di hadapan hakim sebagai bukti sempurna. Tidak ada fakta pengakuan di hadapan hakim yang menjadi isu dalam pertanyaan atau pertimbangan terkait tindakan ke BAORI. Pasal ini tidak relevan secara substantif."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pencabutan pengakuan di hadapan hakim. Sama seperti Pasal 1925, ini adalah aturan pembuktian yang tidak berkaitan dengan substansi sengketa perbuatan melawan hukum akibat tindakan mengajukan sengketa ke BAORI."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 115023,
+    "completion_tokens": 10443
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_655_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,174 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_655_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 41,
+  "timings": {
+    "parse": 0.065,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 163.619,
+    "query": 5.332,
+    "relevance": 55.505,
+    "total": 224.521
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 120498,
+    "marked_chars": 120858
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Kurang Pihak;\nDALAM POKOK PERKARA\nHalaman 39 dari 41 Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsekarang ditaksir sejumlah Rp.252.800,00 (dua ratus lima puluh dua\nribu delapan ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh\nkami Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 655/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 September\n2023, putusan tersebut telah diucapkan da"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 120858,
+    "frame": "Penggugat, PT Alma Madani, menggugat Tergugat I (PT Sumagung Inti Boga) dan Tergugat II (Lydia) atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan penggunaan venue tanpa pembayaran. Gugatan ini menuntut pembayaran kerugian materiil, immateriil, dan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp11.380.000.000,- serta pernyataan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dengan tidak disertakannya PT Pulo Mas Jaya sebagai pemilik gedung.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan PT Pulo Mas Jaya membuat Surat Perjanjian Pengelolaan Tribune Pulomas Nomor 23/PMJ/Perj/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 beserta Addendum Nomor 03/PMJ/PERJ-ADD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyatakan dalam gugatan bahwa Penggugat adalah pemilik Gedung Venue THE VIP Grand Ballroom, Jakarta International Equestrian Park (JIEP).",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II yang merupakan karyawan Penggugat mengirimkan surat penawaran harga paket venue kepada Tergugat I dengan nomor 00726/SP-VIP/V/2023 tanggal 18 Mei 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I menggunakan Gedung Venue THE VIP Grand Ballroom sebanyak 58 kali antara tanggal 16 Juni 2022 hingga 20 Mei 2023 tanpa membayar.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah dalil penggunaan sebanyak 58 kali dan menyatakan telah membayar lunas kepada Penggugat melalui Tergugat II.",
+        "page": 18,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa PT Pulo Mas Jaya adalah pemilik sah atas gedung Venue THE VIP Grand Ballroom berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Tribune.",
+        "page": 38,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Pulo Mas Jaya harus disertakan dalam perkara karena memiliki kepentingan hukum terkait pemakaian gedung yang disengketakan.",
+        "page": 38,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.",
+        "page": 39,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat PT Alma Madani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I PT Sumagung Inti Boga dan Tergugat II Lydia, dengan dalil bahwa Tergugat II memalsukan tanda tangan dalam surat penawaran kepada Tergugat I, dan Tergugat I kemudian menggunakan venue milik Penggugat sebanyak 58 kali tanpa membayar. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil, immateriil, dan keuntungan yang diharapkan. Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dan obscur libel, serta membantah dalil penggunaan venue dan ketidakpembayaran dengan menyatakan telah membayar melalui karyawan Penggugat. Majelis Hakim memeriksa bukti perjanjian pengelolaan antara Penggugat dan PT Pulo Mas Jaya, serta menemukan ketidakonsistenan status Penggugat sebagai pemilik gedung. Hakim menetapkan bahwa PT Pulo Mas Jaya adalah pemilik sah gedung tersebut dan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara. Oleh karena PT Pulo Mas Jaya tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat PT Alma Madani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I PT Sumagung Inti Boga dan Tergugat II Lydia, dengan dalil bahwa Tergugat II memalsukan tanda tangan dalam surat penawaran kepada Tergugat I, dan Tergugat I kemudian menggunakan venue milik Penggugat sebanyak 58 kali tanpa membayar. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil, immateriil, dan keuntungan yang diharapkan. Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dan obscur libel, serta membantah dalil penggunaan venue dan ketidakpembayaran dengan menyatakan telah membayar melalui karyawan Penggugat. Majelis Hakim memeriksa bukti perjanjian pengelolaan antara Penggugat dan PT Pulo Mas Jaya, serta menemukan ketidakonsistenan status Penggugat sebagai pemilik gedung. Hakim menetapkan bahwa PT Pulo Mas Jaya adalah pemilik sah gedung tersebut dan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara. Oleh karena PT Pulo Mas Jaya tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan PT Pulo Mas Jaya membuat Surat Perjanjian Pengelolaan Tribune Pulomas Nomor 23/PMJ/Perj/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 beserta Addendum Nomor 03/PMJ/PERJ-ADD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menyatakan dalam gugatan bahwa Penggugat adalah pemilik Gedung Venue THE VIP Grand Ballroom, Jakarta International Equestrian Park (JIEP).",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II yang merupakan karyawan Penggugat mengirimkan surat penawaran harga paket venue kepada Tergugat I dengan nomor 00726/SP-VIP/V/2023 tanggal 18 Mei 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I menggunakan Gedung Venue THE VIP Grand Ballroom sebanyak 58 kali antara tanggal 16 Juni 2022 hingga 20 Mei 2023 tanpa membayar.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah dalil penggunaan sebanyak 58 kali dan menyatakan telah membayar lunas kepada Penggugat melalui Tergugat II.",
+        "page": 18,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa PT Pulo Mas Jaya adalah pemilik sah atas gedung Venue THE VIP Grand Ballroom berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Tribune.",
+        "page": 38,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Pulo Mas Jaya harus disertakan dalam perkara karena memiliki kepentingan hukum terkait pemakaian gedung yang disengketakan.",
+        "page": 38,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.",
+        "page": 39,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar sewa gedung ke karyawan saya, tapi kenapa saya dianggap tidak bayar dan tidak bisa gugat?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 14698,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1131 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1367 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum atas harta benda debitur untuk memenuhi perikatan. Pertanyaan awam berkaitan dengan status pembayaran sewa, validitas gugatan, dan masalah pihak yang tepat (legal standing/plurium litis consortium), bukan tentang eksekusi jaminan harta atau prioritas pembayaran kreditur. Tidak ada hubungan substantif antara jaminan umum dengan sengketa apakah pembayaran kepada karyawan dianggap sah atau siapa yang harus digugat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Meskipun gugatan di pengadilan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), putusan hakim menolak gugatan karena cacat formil (gugatan kurang pihak/plurium litis consortium) sebelum masuk ke pemeriksaan substantif apakah perbuatan tersebut melanggar hukum atau menimbulkan kerugian. Pertanyaan awam ("
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab vicarious (tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahan). Pertanyaan awam justru berfokus pada pembayaran yang *sudah* dilakukan kepada karyawan ("
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Ini adalah aturan prosedural/bukti. Pertanyaan awam adalah masalah substantif mengenai hak gugat, status pembayaran, dan kewenangan pihak dalam perkara. Meskipun bukti surat dibahas dalam putusan, Pasal 1888 bukan dasar hukum untuk menjawab mengapa penggugat tidak bisa gugat atau mengapa pembayaran dianggap tidak sah; penolakan gugatan murni karena alasan formil (kurang pihak), bukan karena kelemahan alat bukti surat."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 42228,
+    "completion_tokens": 1463
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_659_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,213 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_659_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 92,
+  "timings": {
+    "parse": 0.146,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 487.339,
+    "read": 103.208,
+    "query": 2.187,
+    "relevance": 30.923,
+    "total": 623.803
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 285049,
+    "marked_chars": 285868
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI :\nI.\nDALAM KONVENSI\nDalam Eksepsi\n-\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenolak gugatan penggugat untuk seluruhnya\nII.\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi\ntidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);\nIII. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp. 3.766.200,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh\nenam ribu dua ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin,  tanggal 25 Maret 2024, oleh\nkami Deny Riswanto  S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto\nBayuaji, SH.MH. dan Rudi Fakhrudin Abbas, S.H.  masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, Efa Cendrakasih, SH Panitera Pengganti dan\nHalaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134932,
+        "summary": "[HAL 1-6] Penggugat Kamal Mangwani menggugat Tergugat I Manisha Mangwani (mantan istri), Tergugat II Raju Dhaloomal Punjabi, Tergugat III Dyah Kusfatinah, Tergugat IV Pishu Jhamatmal, Turut Tergugat I (Kemenkumham/Imigrasi), dan Turut Tergugat II (Polri) atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum, yang menyebabkan Penggugat trauma psikis. Gugatan menuntut pembayaran kerugian materiil Rp 1.087.616 dan immateriil Rp 150.000.000 secara tanggung renteng, serta pembatalan proses mutasi dan tindak tegas oleh Polri. [HAL 7-26] Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur, berargumen bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan adalah delik pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri dihentikan karena kurang bukti. Tergugat I juga menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur Permenkumham 43/2015 tanpa perlu persetujuan mantan suami, dan perkawinan telah putus secara hukum tetap sejak Juni 2022. [HAL 27-35] Tergugat I melanjutkan bantahan bahwa Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas) secara kumulatif dan rinci sesuai yurisprudensi, sehingga tuntutan ganti rugi dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. [HAL 36-44] Tergugat I mengajukan gugatan reconvensi (rekonpensi) terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap, serta perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942. Tergugat I menuntut ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dalil bahwa Putusan Pidana tersebut membuktikan adanya kesalahan, sifat melawan hukum, dan hubungan kausalitas antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang diderita Tergugat I."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 134995,
+        "summary": "[HAL 1-6] Penggugat Kamal Mangwani menggugat Tergugat I Manisha Mangwani (mantan istri), Tergugat II Raju Dhaloomal Punjabi, Tergugat III Dyah Kusfatinah, Tergugat IV Pishu Jhamatmal, Turut Tergugat I (Imigrasi), dan Turut Tergugat II (Polri) atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum, yang menyebabkan Penggugat trauma psikis. Gugatan menuntut pembayaran kerugian materiil Rp 1.087.616 dan immateriil Rp 150.000.000 secara tanggung renteng, serta pembatalan proses mutasi dan tindak tegas oleh Polri. [HAL 7-26] Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur, berargumen bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan adalah delik pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri dihentikan karena kurang bukti. Tergugat I juga menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur Permenkumham 43/2015 tanpa perlu persetujuan mantan suami, dan perkawinan telah putus secara hukum tetap sejak Juni 2022. [HAL 27-35] Tergugat I melanjutkan bantahan bahwa Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas) secara kumulatif dan rinci sesuai yurisprudensi, sehingga tuntutan ganti rugi dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. [HAL 36-44] Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap, serta perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942. Tergugat I menuntut ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dalil bahwa Putusan Pidana tersebut membuktikan adanya kesalahan, sifat melawan hukum, dan hubungan kausalitas antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang diderita Tergugat I. [HAL 44-51] Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) berargumen bahwa perbuatan kekerasan fisik Penggugat (Tergugat Rekonpensi) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar UU 23/2004, hak subjektif atas rasa aman, kaidah tata susila, dan asas kepatutan, yang telah terbukti berdasarkan Putusan Pidana No 529 yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian materiil yang didalilkan meliputi biaya pengobatan luka/memar dan terapi psikologi sebesar Rp 500.000.000, serta perampasan harta berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78 (dikonversi ke Rp 33.092.404,839), sehingga total kerugian materiil adalah Rp 2.533.092.404,839. Kerugian immateriil dituntut sebesar Rp 1.000.000.000 akibat trauma, depresi, dan hilangnya nama baik. Tergugat I juga menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 per hari keterlambatan pengembalian harta, meskipun Penggugat Rekonpensi mengakui yurisprudensi MA yang membatasi dwangsom hanya untuk tuntutan selain pembayaran uang. Petitum rekonvensi menuntut Penggugat Rekonpensi membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil tersebut secara lunas. [HAL 52-78] Tergugat II dan Tergugat IV membantah gugatan utama dengan mengajukan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur. Mereka berargumen bahwa perbuatan yang didalilkan merupakan delik pidana (pemalsuan tanda tangan, penghancuran barang bukti) yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas *Geen Straf Zonder Schuld* dan praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri telah dihentikan karena kurang bukti. Mereka juga menyatakan Penggugat gagal menguraikan rangkaian peristiwa (*feitelijke gronden*) dan hubungan kausalitas antara perbuatan mereka dengan kerugian Penggugat secara rinci sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi MA No. 2831 K/Pdt/1996, sehingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. Tergugat II dan IV menuntut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya. [HAL 79-86] Pengadilan memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak, termasuk bukti P-1 s/d P-9 dari Penggugat (screenshoot WhatsApp, foto dokumen mutasi, invoice biaya psikis) dan bukti TI-TII-TIV-1 s/d TI-TII-TIV-31 dari Tergugat I, II, dan IV (putusan perceraian, yurisprudensi, surat penghentian penyelidikan, dokumen mutasi alamat, bukti rekening bank, dan putusan pidana kekerasan rumah tangga). Pengadilan juga mendengar kesaksian Dr. Rajesh Kalwani (penjamin mutasi) dan Maya (karyawan Tergugat IV) yang menyatakan bahwa pengurusan mutasi alamat Tergugat I dilakukan secara lengkap dan sah sesuai prosedur. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan menolak eksepsi gugatan prematur dan tidak memiliki legal standing dari Tergugat I, II, dan IV karena telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pengadilan juga menolak eksepsi gugatan kabur karena Penggugat telah menguraikan dalil rangkaian peristiwa dan hubungan hukum antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang diderita."
+      },
+      {
+        "window": 2,
+        "input_chars": 18941,
+        "summary": "[HAL 1-6] Penggugat Kamal Mangwani menggugat Tergugat I Manisha Mangwani (mantan istri), Tergugat II Raju Dhaloomal Punjabi, Tergugat III Dyah Kusfatinah, Tergugat IV Pishu Jhamatmal, Turut Tergugat I (Imigrasi), dan Turut Tergugat II (Polri) atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum, yang menyebabkan Penggugat trauma psikis. Gugatan menuntut pembayaran kerugian materiil Rp 1.087.616 dan immateriil Rp 150.000.000 secara tanggung renteng, serta pembatalan proses mutasi dan tindak tegas oleh Polri. [HAL 7-26] Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur, berargumen bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan adalah delik pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri dihentikan karena kurang bukti. Tergugat I juga menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur Permenkumham 43/2015 tanpa perlu persetujuan mantan suami, dan perkawinan telah putus secara hukum tetap sejak Juni 2022. [HAL 27-35] Tergugat I melanjutkan bantahan bahwa Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas) secara kumulatif dan rinci sesuai yurisprudensi, sehingga tuntutan ganti rugi dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. [HAL 36-44] Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap, serta perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942. Tergugat I menuntut ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dalil bahwa Putusan Pidana tersebut membuktikan adanya kesalahan, sifat melawan hukum, dan hubungan kausalitas antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang diderita Tergugat I. [HAL 44-51] Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) berargumen bahwa perbuatan kekerasan fisik Penggugat (Tergugat Rekonpensi) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar UU 23/2004, hak subjektif atas rasa aman, kaidah tata susila, dan asas kepatutan, yang telah terbukti berdasarkan Putusan Pidana No 529 yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian materiil yang didalilkan meliputi biaya pengobatan luka/memar dan terapi psikologi sebesar Rp 500.000.000, serta perampasan harta berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78 (dikonversi ke Rp 33.092.404,839), sehingga total kerugian materiil adalah Rp 2.533.092.404,839. Kerugian immateriil dituntut sebesar Rp 1.000.000.000 akibat trauma, depresi, dan hilangnya nama baik. Tergugat I juga menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 per hari keterlambatan pengembalian harta, meskipun Penggugat Rekonpensi mengakui yurisprudensi MA yang membatasi dwangsom hanya untuk tuntutan selain pembayaran uang. Petitum rekonvensi menuntut Penggugat Rekonpensi membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil tersebut secara lunas. [HAL 52-78] Tergugat II dan Tergugat IV membantah gugatan utama dengan mengajukan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur. Mereka berargumen bahwa perbuatan yang didalilkan merupakan delik pidana (pemalsuan tanda tangan, penghancuran barang bukti) yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas *Geen Straf Zonder Schuld* dan praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri telah dihentikan karena kurang bukti. Mereka juga menyatakan Penggugat gagal menguraikan rangkaian peristiwa (*feitelijke gronden*) dan hubungan kausalitas antara perbuatan mereka dengan kerugian Penggugat secara rinci sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi MA No. 2831 K/Pdt/1996, sehingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. Tergugat II dan IV menuntut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya. [HAL 79-86] Pengadilan memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak, termasuk bukti P-1 s/d P-9 dari Penggugat (screenshoot WhatsApp, foto dokumen mutasi, invoice biaya psikis) dan bukti TI-TII-TIV-1 s/d TI-TII-TIV-31 dari Tergugat I, II, dan IV (putusan perceraian, yurisprudensi, surat penghentian penyelidikan, dokumen mutasi alamat, bukti rekening bank, dan putusan pidana kekerasan rumah tangga). Pengadilan juga mendengar kesaksian Dr. Rajesh Kalwani (penjamin mutasi) dan Maya (karyawan Tergugat IV) yang menyatakan bahwa pengurusan mutasi alamat Tergugat I dilakukan secara lengkap dan sah sesuai prosedur. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan menolak eksepsi gugatan prematur dan tidak memiliki legal standing dari Tergugat I, II, dan IV karena telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pengadilan juga menolak eksepsi gugatan kabur karena Penggugat telah menguraikan dalil rangkaian peristiwa dan hubungan hukum antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang diderita. [HAL 87-88] Pengadilan menelaah dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I memalsukan tanda tangan, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum guna berpindah alamat, yang mengakibatkan Penggugat trauma psikis dan mengeluarkan biaya pengobatan. Tergugat I, II, dan IV membantah dengan alasan Penggugat tidak menguraikan unsur kesalahan, kausalitas, dan kerugian secara hukum perdata melainkan hanya delik pidana tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur. Pengadilan menegaskan beban pembuktian ada pada Penggugat untuk membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan, perintah perobekan, dan bantuan mengelabui hukum yang menyebabkan kerugian. [HAL 89-91] Pengadilan menilai bukti surat Penggugat (P-1 s/d P-9b). Bukti P-6 dan P-8 dikesampingkan karena tidak diajukan aslinya. Bukti P-1, P-4, P-5, P-7a, dan P-7b (screenshot WhatsApp) dikesampingkan karena tidak dilengkapi bukti digital forensik dan alat bukti pendukung. Bukti P-2 dan P-3 (dokumen mutasi) dikesampingkan karena bukan asli dan tidak membuktikan dalil pokok gugatan. Bukti P-9a dan P-9b (surat pernyataan Tergugat I) dikesampingkan karena tidak membuktikan dalil pokok gugatan. Karena seluruh bukti surat Penggugat dinyatakan dikesampingkan, gugatan utama ditolak untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) dalil perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942, namun dalam perinciannya hanya menyebutkan rekening Citibank Rp 2.000.000.000 dan Finacle USD 2.127,78 (Rp 33.092.404,839) yang totalnya Rp 2.033.092.404,839. Perbedaan jumlah dalil dan rincian ini menjadikan gugatan rekonvensi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). [HAL 91-92] Amar putusan: Dalam pokok perkara (konvensi), eksepsi Tergugat ditolak, namun gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, gugatan rekonpensi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.766.200."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-6] Penggugat Kamal Mangwani menggugat Tergugat I Manisha Mangwani (mantan istri), Tergugat II Raju Dhaloomal Punjabi, Tergugat III Dyah Kusfatinah, Tergugat IV Pishu Jhamatmal, Turut Tergugat I (Imigrasi), dan Turut Tergugat II (Polri) atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum, yang menyebabkan Penggugat trauma psikis. Gugatan menuntut pembayaran kerugian materiil Rp 1.087.616 dan immateriil Rp 150.000.000 secara tanggung renteng, serta pembatalan proses mutasi dan tindak tegas oleh Polri. [HAL 7-26] Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur, berargumen bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan adalah delik pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri dihentikan karena kurang bukti. Tergugat I juga menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur Permenkumham 43/2015 tanpa perlu persetujuan mantan suami, dan perkawinan telah putus secara hukum tetap sejak Juni 2022. [HAL 27-35] Tergugat I melanjutkan bantahan bahwa Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas) secara kumulatif dan rinci sesuai yurisprudensi, sehingga tuntutan ganti rugi dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. [HAL 36-44] Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap, serta perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942. Tergugat I menuntut ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dalil bahwa Putusan Pidana tersebut membuktikan adanya kesalahan, sifat melawan hukum, dan hubungan kausalitas antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang diderita Tergugat I. [HAL 44-51] Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) berargumen bahwa perbuatan kekerasan fisik Penggugat (Tergugat Rekonpensi) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar UU 23/2004, hak subjektif atas rasa aman, kaidah tata susila, dan asas kepatutan, yang telah terbukti berdasarkan Putusan Pidana No 529 yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian materiil yang didalilkan meliputi biaya pengobatan luka/memar dan terapi psikologi sebesar Rp 500.000.000, serta perampasan harta berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78 (dikonversi ke Rp 33.092.404,839), sehingga total kerugian materiil adalah Rp 2.533.092.404,839. Kerugian immateriil dituntut sebesar Rp 1.000.000.000 akibat trauma, depresi, dan hilangnya nama baik. Tergugat I juga menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 per hari keterlambatan pengembalian harta, meskipun Penggugat Rekonpensi mengakui yurisprudensi MA yang membatasi dwangsom hanya untuk tuntutan selain pembayaran uang. Petitum rekonvensi menuntut Penggugat Rekonpensi membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil tersebut secara lunas. [HAL 52-78] Tergugat II dan Tergugat IV membantah gugatan utama dengan mengajukan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur. Mereka berargumen bahwa perbuatan yang didalilkan merupakan delik pidana (pemalsuan tanda tangan, penghancuran barang bukti) yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas *Geen Straf Zonder Schuld* dan praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri telah dihentikan karena kurang bukti. Mereka juga menyatakan Penggugat gagal menguraikan rangkaian peristiwa (*feitelijke gronden*) dan hubungan kausalitas antara perbuatan mereka dengan kerugian Penggugat secara rinci sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi MA No. 2831 K/Pdt/1996, sehingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. Tergugat II dan IV menuntut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya. [HAL 79-86] Pengadilan memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak, termasuk bukti P-1 s/d P-9 dari Penggugat (screenshoot WhatsApp, foto dokumen mutasi, invoice biaya psikis) dan bukti TI-TII-TIV-1 s/d TI-TII-TIV-31 dari Tergugat I, II, dan IV (putusan perceraian, yurisprudensi, surat penghentian penyelidikan, dokumen mutasi alamat, bukti rekening bank, dan putusan pidana kekerasan rumah tangga). Pengadilan juga mendengar kesaksian Dr. Rajesh Kalwani (penjamin mutasi) dan Maya (karyawan Tergugat IV) yang menyatakan bahwa pengurusan mutasi alamat Tergugat I dilakukan secara lengkap dan sah sesuai prosedur. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan menolak eksepsi gugatan prematur dan tidak memiliki legal standing dari Tergugat I, II, dan IV karena telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pengadilan juga menolak eksepsi gugatan kabur karena Penggugat telah menguraikan dalil rangkaian peristiwa dan hubungan hukum antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang diderita. [HAL 87-88] Pengadilan menelaah dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I memalsukan tanda tangan, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum guna berpindah alamat, yang mengakibatkan Penggugat trauma psikis dan mengeluarkan biaya pengobatan. Tergugat I, II, dan IV membantah dengan alasan Penggugat tidak menguraikan unsur kesalahan, kausalitas, dan kerugian secara hukum perdata melainkan hanya delik pidana tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur. Pengadilan menegaskan beban pembuktian ada pada Penggugat untuk membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan, perintah perobekan, dan bantuan mengelabui hukum yang menyebabkan kerugian. [HAL 89-91] Pengadilan menilai bukti surat Penggugat (P-1 s/d P-9b). Bukti P-6 dan P-8 dikesampingkan karena tidak diajukan aslinya. Bukti P-1, P-4, P-5, P-7a, dan P-7b (screenshot WhatsApp) dikesampingkan karena tidak dilengkapi bukti digital forensik dan alat bukti pendukung. Bukti P-2 dan P-3 (dokumen mutasi) dikesampingkan karena bukan asli dan tidak membuktikan dalil pokok gugatan. Bukti P-9a dan P-9b (surat pernyataan Tergugat I) dikesampingkan karena tidak membuktikan dalil pokok gugatan. Karena seluruh bukti surat Penggugat dinyatakan dikesampingkan, gugatan utama ditolak untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) dalil perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942, namun dalam perinciannya hanya menyebutkan rekening Citibank Rp 2.000.000.000 dan Finacle USD 2.127,78 (Rp 33.092.404,839) yang totalnya Rp 2.033.092.404,839. Perbedaan jumlah dalil dan rincian ini menjadikan gugatan rekonvensi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). [HAL 91-92] Amar putusan: Dalam pokok perkara (konvensi), eksepsi Tergugat ditolak, namun gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, gugatan rekonpensi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.766.200."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 7454,
+    "frame": "Penggugat Kamal Mangwani menggugat mantan istrinya Manisha Mangwani serta pihak-pihak terkait atas tuduhan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan perusakan dokumen yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Gugatan utama menuntut pembayaran ganti rugi dan pembatalan proses mutasi alamat, sementara Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terkait kekerasan fisik dan perampasan harta berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan menolak gugatan utama karena bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat pembuktian, dan menyatakan gugatan balik tidak dapat diterima karena ketidakjelasan rincian kerugian yang didalilkan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat III merusak dokumen.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat IV membantu mengelabui hukum yang menyebabkan Penggugat trauma psikis.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 1.087.616 dan immateriil sebesar Rp 150.000.000 secara tanggung renteng.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah dalil pemalsuan tanda tangan dengan menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur tanpa perlu persetujuan mantan suami.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.",
+        "page": 36,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dalam rekonvensi dalil perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942.",
+        "page": 36,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dalam rincian rekonvensi menyebutkan kerugian materiil berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78.",
+        "page": 44,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat (P-1 s/d P-9) dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat pembuktian.",
+        "page": 89,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menolak gugatan utama Penggugat untuk seluruhnya karena bukti yang diajukan dikesampingkan.",
+        "page": 91,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I tidak dapat diterima karena terdapat perbedaan jumlah antara dalil perampasan uang dengan rincian kerugian yang disebutkan.",
+        "page": 91,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat Kamal Mangwani menggugat mantan istrinya Manisha Mangwani serta pihak-pihak terkait atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang mencakup pemalsuan tanda tangan pada dokumen mutasi alamat, perobekan dan perusakan dokumen, serta bantuan dalam mengelabui hukum yang mengakibatkan trauma psikis dan kerugian materiil. Gugatan utama menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta pembatalan proses mutasi. Tergugat I membantah dengan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik pidana yang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan mutasi dilakukan secara sah, serta mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas kekerasan fisik dan perampasan harta berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan para Tergugat untuk masuk ke pokok perkara, namun kemudian menolak gugatan utama Penggugat karena seluruh bukti surat yang diajukan dinyatakan dikesampingkan. Dalam gugatan balik, Pengadilan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena ketidakjelasan rincian kerugian yang didalilkan dibandingkan dengan jumlah yang disebutkan dalam dalil, sehingga perkara berakhir dengan penolakan gugatan utama dan ketidakdapatditerimaanannya gugatan balik."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat Kamal Mangwani menggugat mantan istrinya Manisha Mangwani serta pihak-pihak terkait atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang mencakup pemalsuan tanda tangan pada dokumen mutasi alamat, perobekan dan perusakan dokumen, serta bantuan dalam mengelabui hukum yang mengakibatkan trauma psikis dan kerugian materiil. Gugatan utama menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta pembatalan proses mutasi. Tergugat I membantah dengan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik pidana yang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan mutasi dilakukan secara sah, serta mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas kekerasan fisik dan perampasan harta berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan para Tergugat untuk masuk ke pokok perkara, namun kemudian menolak gugatan utama Penggugat karena seluruh bukti surat yang diajukan dinyatakan dikesampingkan. Dalam gugatan balik, Pengadilan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena ketidakjelasan rincian kerugian yang didalilkan dibandingkan dengan jumlah yang disebutkan dalam dalil, sehingga perkara berakhir dengan penolakan gugatan utama dan ketidakdapatditerimaanannya gugatan balik.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat III merusak dokumen.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat IV membantu mengelabui hukum yang menyebabkan Penggugat trauma psikis.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 1.087.616 dan immateriil sebesar Rp 150.000.000 secara tanggung renteng.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah dalil pemalsuan tanda tangan dengan menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur tanpa perlu persetujuan mantan suami.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.",
+        "page": 36,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dalam rekonvensi dalil perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942.",
+        "page": 36,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dalam rincian rekonvensi menyebutkan kerugian materiil berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78.",
+        "page": 44,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat (P-1 s/d P-9) dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat pembuktian.",
+        "page": 89,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menolak gugatan utama Penggugat untuk seluruhnya karena bukti yang diajukan dikesampingkan.",
+        "page": 91,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I tidak dapat diterima karena terdapat perbedaan jumlah antara dalil perampasan uang dengan rincian kerugian yang disebutkan.",
+        "page": 91,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Mantan istri saya memalsukan tanda tangan saya untuk mengubah alamat di imigrasi dan merusak dokumen saya, tapi pengadilan menolak gugatan saya karena buktinya tidak diterima, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 25145,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar substantif dari gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa. Pertanyaan awam berkaitan dengan tuntutan ganti rugi akibat pemalsuan tanda tangan dan kerusakan dokumen, yang secara hukum harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 (perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal). Putusan secara eksplisit menguji apakah dalil penggugat memenuhi unsur-unsur ini, sehingga pasal ini sangat relevan untuk menjawab apakah gugatan tersebut dapat diterima atau ditolak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kesembronoan, yang merupakan bagian dari teori perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum, terdugat membantah adanya perbuatan melawan hukum dan hubungan kausal, yang merupakan analisis hukum yang sering merujuk pada standar tanggung jawab dalam Pasal 1365 dan 1366. Meskipun gugatan ditolak karena masalah pembuktian, pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi kerangka hukum yang digunakan untuk menilai apakah tindakan pemalsuan dan perusakan dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara perdata."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 91392,
+    "completion_tokens": 5628
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_67_Pdt.Plw_2024_PN_Jkt.Utr.json

@@ -0,0 +1,136 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_67_Pdt.Plw_2024_PN_Jkt.Utr.pdf",
+  "n_pages": 34,
+  "timings": {
+    "parse": 0.08,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 126.267,
+    "query": 2.205,
+    "relevance": 28.392,
+    "total": 156.944
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 102609,
+    "marked_chars": 102906
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMengabulkan Eksepsi Terlawan II ;\nDALAM POKOK PERKARA  :\n- \nMenyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke\nVerklaard);\n-\nMenghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini\nberjumlah sebesar Rp.436.200,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua\nratus rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh\nkami,  Harto Pancono, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H.,\nM.H dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 67/Pdt.Plw/2024/PN Jkt.Utr tanggal 29 Januari 2024\ndan tanggal 07 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei\n2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  tersebut,  Hendra Gunawan, S.H,\nHalaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Plw/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 102906,
+    "frame": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I (Bank), Terlawan II (Pejabat Lelang), dan Turut Terlawan (Debitur) untuk membatalkan rencana lelang atas tanah dan bangunan milik Pelawan yang dijadikan jaminan kredit. Pelawan mendalilkan bahwa perjanjian kredit tambahan tidak ditandatangani olehnya sebagai penjamin, sehingga penggunaan objek tersebut sebagai agunan adalah perbuatan melawan hukum. Pelawan meminta pengadilan menyatakan lelang tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan penundaan pelaksanaan lelang.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pelawan dan suaminya bertindak sebagai penjamin dalam perjanjian kredit antara Terlawan I dan Turut Terlawan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Fasilitas kredit awal sebesar Rp500.000.000,- ditambahkan menjadi Rp3.500.000.000,- melalui Addendum Suplesi Kredit No. 23 tanggal 10 Februari 2014.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan mendalilkan Addendum Suplesi Kredit No. 23 tanggal 10 Februari 2014 tidak ditandatangani oleh Pelawan maupun suaminya sebagai penjamin.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan I mengirimkan surat peringatan kepada Turut Terlawan yang menyebabkan status default dan rencana eksekusi jaminan.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan I mengirimkan surat pemberitahuan lelang kepada Pelawan untuk objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Rambutan.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang atas objek perkara dibatalkan oleh Pejabat Lelang karena SKT/SKPT atas objek lelang tidak ada.",
+        "page": 20,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Pelawan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Addendum Suplesi Kredit No. 23.",
+        "page": 33,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan dengan dalil bahwa rencana lelang atas tanah dan bangunan miliknya yang dijadikan jaminan kredit adalah tidak sah karena Addendum Suplesi Kredit yang menambah fasilitas kredit dan agunan tidak ditandatangani olehnya sebagai penjamin. Pelawan meminta pengadilan menyatakan lelang tersebut batal demi hukum dan memerintahkan penundaan pelaksanaan lelang. Terlawan II mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consortium (kurang pihak). Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona namun mengabulkan eksepsi plurium litis consortium karena Pelawan tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Addendum Suplesi Kredit No. 23 sebagai pihak dalam perkara. Akibat pengabulan eksepsi kurang pihak tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan dengan dalil bahwa rencana lelang atas tanah dan bangunan miliknya yang dijadikan jaminan kredit adalah tidak sah karena Addendum Suplesi Kredit yang menambah fasilitas kredit dan agunan tidak ditandatangani olehnya sebagai penjamin. Pelawan meminta pengadilan menyatakan lelang tersebut batal demi hukum dan memerintahkan penundaan pelaksanaan lelang. Terlawan II mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consortium (kurang pihak). Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona namun mengabulkan eksepsi plurium litis consortium karena Pelawan tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Addendum Suplesi Kredit No. 23 sebagai pihak dalam perkara. Akibat pengabulan eksepsi kurang pihak tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pelawan dan suaminya bertindak sebagai penjamin dalam perjanjian kredit antara Terlawan I dan Turut Terlawan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Fasilitas kredit awal sebesar Rp500.000.000,- ditambahkan menjadi Rp3.500.000.000,- melalui Addendum Suplesi Kredit No. 23 tanggal 10 Februari 2014.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan mendalilkan Addendum Suplesi Kredit No. 23 tanggal 10 Februari 2014 tidak ditandatangani oleh Pelawan maupun suaminya sebagai penjamin.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan I mengirimkan surat peringatan kepada Turut Terlawan yang menyebabkan status default dan rencana eksekusi jaminan.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan I mengirimkan surat pemberitahuan lelang kepada Pelawan untuk objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Rambutan.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang atas objek perkara dibatalkan oleh Pejabat Lelang karena SKT/SKPT atas objek lelang tidak ada.",
+        "page": 20,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Pelawan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Addendum Suplesi Kredit No. 23.",
+        "page": 33,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak melibatkan notaris yang buat surat tambahan kredit yang saya tidak tanda tangani?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9052,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan dan kecakapan). Dalam pertimbangan hakim, gugatan ditolak karena 'kurang pihak' (plurium litis consortium) akibat tidak dilibatkannya notaris yang membuat Addendum Kredit yang tidak ditandatangani oleh Pelawan. Masalah substansialnya adalah validitas atau keterikatan hukum pada Addendum tersebut yang merupakan perjanjian. Pasal 1320 menjadi kerangka hukum dasar untuk menilai apakah Addendum tersebut sah sebagai perjanjian atau tidak, sehingga memiliki hubungan substantif dengan akar masalah pertanyaan meskipun putusan akhir bersifat prosedural (kurang pihak)."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 34162,
+    "completion_tokens": 982
+  }
+}