Upload judgement summarization debug artifacts (debug_qwen35_status_aware) (part 4)

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1269_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,104 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1269_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.029,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 49.125,
+    "query": 3.189,
+    "relevance": 16.513,
+    "total": 68.857
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 26424,
+    "marked_chars": 26496
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 26496,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian ayahnya. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian tersebut sebagai syarat administratif untuk pencatatan sipil dan urusan harta peninggalan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan tanggal kematian dan memerintahkan pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak dari Harjadi dan Yoyoh Rochaya yang menikah pada 13 Mei 1963.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Harjadi meninggal dunia pada tanggal 7 September 1999 karena sakit.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Harjadi belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan masa mendatang untuk keperluan administrasi harta peninggalan.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayahnya, Harjadi, yang meninggal dunia pada 7 September 1999, belum memiliki Akta Kematian resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti Keterangan Pemeriksaan Mayat, Kartu Keluarga, dan kesaksian keluarga yang menyatakan bahwa kematian tersebut tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hakim menetapkan bahwa kematian Harjadi pada tanggal tersebut adalah fakta hukum yang terbukti, sehingga permohonan dikabulkan untuk menetapkan kematian tersebut dan memerintahkan Pemohon melaporkannya kepada instansi terkait guna penerbitan Akta Kematian."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayahnya, Harjadi, yang meninggal dunia pada 7 September 1999, belum memiliki Akta Kematian resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti Keterangan Pemeriksaan Mayat, Kartu Keluarga, dan kesaksian keluarga yang menyatakan bahwa kematian tersebut tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hakim menetapkan bahwa kematian Harjadi pada tanggal tersebut adalah fakta hukum yang terbukti, sehingga permohonan dikabulkan untuk menetapkan kematian tersebut dan memerintahkan Pemohon melaporkannya kepada instansi terkait guna penerbitan Akta Kematian.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak dari Harjadi dan Yoyoh Rochaya yang menikah pada 13 Mei 1963.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Harjadi meninggal dunia pada tanggal 7 September 1999 karena sakit.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Harjadi belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan masa mendatang untuk keperluan administrasi harta peninggalan.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara melaporkannya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12357,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/pertanggungjawaban harta. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur pencatatan sipil, pelaporan kematian, atau penerbitan akta kematian yang menjadi inti pertanyaan. Meskipun putusan mengutip Pasal 188 KUHPerdata, hal tersebut hanya sebagai dasar hukum pembuktian kekuatan surat (bukti P-1 sampai P-11), bukan sebagai jawaban substantif atas pertanyaan cara melaporkan kematian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12883,
+    "completion_tokens": 670
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1285_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,157 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1285_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.02,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 80.339,
+    "query": 4.054,
+    "relevance": 16.438,
+    "total": 100.851
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 26268,
+    "marked_chars": 26340
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 26340,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan khusus perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali tunggal atas anak perempuannya, EMMA NOELLE SAGITA, setelah sebelumnya bercerai dengan ayah anak tersebut. Pemohon meminta pengadilan menyatakan hak dan kewenangannya secara mandiri untuk mengurus pribadi dan harta benda anak tanpa perlu persetujuan atau keterlibatan ayah anak tersebut. Inti sengketa ini adalah kebutuhan legalitas perwalian tunggal akibat kesulitan administratif dan ketidakhadiran ayah anak.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan YOK SAGITA pernah mengikatkan diri dalam janji suci perkawinan yang dicatatkan di Indonesia.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan YOK SAGITA dikaruniai seorang anak bernama EMMA NOELLE SAGITA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan YOK SAGITA telah putus melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dalam putusan perceraian, Pemohon ditetapkan sebagai wali (ibu) atas anak EMMA NOELLE SAGITA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak EMMA NOELLE SAGITA masih berada di bawah umur.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pribadi anak seperti visa dan paspor karena masih diminta tanda tangan YOK SAGITA.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Keberadaan YOK SAGITA tidak dapat diketahui dan tidak dapat dihubungi oleh Pemohon.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang telah bercerai dari YOK SAGITA, mengajukan permohonan khusus perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon didalilkan telah ditetapkan sebagai wali atas anak perempuannya, EMMA NOELLE SAGITA, dalam putusan perceraian sebelumnya. Namun, dalam praktik, Pemohon menghadapi kendala administratif karena pengurusan dokumen pribadi anak, seperti visa dan paspor, masih mensyaratkan persetujuan atau tanda tangan dari ayah anak tersebut. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan YOK SAGITA tidak dapat diketahui dan tidak dapat dihubungi, sehingga menghambat pelaksanaan tugas perwalian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya dan menerima bukti-bukti yang diajukan Pemohon, termasuk bukti surat perceraian dan keterangan saksi. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan amar penetapan yang menetapkan Pemohon sebagai wali tunggal dari anak EMMA NOELLE SAGITA serta menyatakan Pemohon berhak dan berwenang secara mandiri melakukan kewajibannya sebagai wali mengenai pribadi dan harta benda anak tersebut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang telah bercerai dari YOK SAGITA, mengajukan permohonan khusus perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon didalilkan telah ditetapkan sebagai wali atas anak perempuannya, EMMA NOELLE SAGITA, dalam putusan perceraian sebelumnya. Namun, dalam praktik, Pemohon menghadapi kendala administratif karena pengurusan dokumen pribadi anak, seperti visa dan paspor, masih mensyaratkan persetujuan atau tanda tangan dari ayah anak tersebut. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan YOK SAGITA tidak dapat diketahui dan tidak dapat dihubungi, sehingga menghambat pelaksanaan tugas perwalian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya dan menerima bukti-bukti yang diajukan Pemohon, termasuk bukti surat perceraian dan keterangan saksi. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan amar penetapan yang menetapkan Pemohon sebagai wali tunggal dari anak EMMA NOELLE SAGITA serta menyatakan Pemohon berhak dan berwenang secara mandiri melakukan kewajibannya sebagai wali mengenai pribadi dan harta benda anak tersebut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan YOK SAGITA pernah mengikatkan diri dalam janji suci perkawinan yang dicatatkan di Indonesia.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan YOK SAGITA dikaruniai seorang anak bernama EMMA NOELLE SAGITA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan YOK SAGITA telah putus melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dalam putusan perceraian, Pemohon ditetapkan sebagai wali (ibu) atas anak EMMA NOELLE SAGITA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak EMMA NOELLE SAGITA masih berada di bawah umur.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pribadi anak seperti visa dan paspor karena masih diminta tanda tangan YOK SAGITA.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Keberadaan YOK SAGITA tidak dapat diketahui dan tidak dapat dihubungi oleh Pemohon.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah jadi wali tunggal anak saya, tapi masih butuh tanda tangan mantan suami untuk paspor padahal dia hilang, bagaimana caranya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10457,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 331 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 331 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 331: Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (anak di bawah umur) dan status hukum mereka yang berada di bawah perwalian. Dalam pertanyaan, subjek sengketa adalah anak yang masih di bawah umur (membutuhkan wali). Putusan juga secara eksplisit mengutip Pasal 330 (bersama Pasal 331) sebagai dasar hukum untuk menetapkan perwalian, yang merupakan inti dari penyelesaian masalah 'wali tunggal' yang diminta pemohon."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 331 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali. Ini relevan secara substantif karena pertanyaan berkaitan dengan status 'wali tunggal' dan penghapusan kebutuhan persetujuan mantan suami (wali bersama/co-wali). Putusan mengutip pasal ini untuk memperkuat alasan penetapan Pemohon sebagai satu-satunya wali yang berwenang, sehingga menjawab kebutuhan hukum pemohon untuk bertindak sendiri tanpa persetujuan mantan suami."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 331 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12649,
+    "completion_tokens": 1075
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1291_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,147 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1291_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 11,
+  "timings": {
+    "parse": 0.105,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 82.026,
+    "query": 4.42,
+    "relevance": 15.44,
+    "total": 101.991
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 32939,
+    "marked_chars": 33029
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 33029,
+    "frame": "Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus mengajukan permohonan penetapan wasiat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait harta peninggalan Almh. Susana Tjahjawidjaja. Pemohon meminta agar Akta Wasiat No. 17 dinyatakan sah secara hukum dan Pemohon ditetapkan sebagai penerima serta pelaksana wasiat yang sah atas objek wasiat berupa tanah dan bangunan. Perkara ini merupakan permohonan perdata (Pdt.P) yang diputus melalui penetapan hakim tanpa proses persidangan sengketer lawan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja adalah jemaat aktif dari Pemohon yang hidup sebagai sebatang kara tanpa suami, anak, saudara, atau orang tua yang masih hidup.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja membuat dan menandatangani Akta Wasiat No. 17 pada tanggal 18 Juli 2014 yang menunjuk Pemohon sebagai penerima wasiat dan pelaksana wasiat atas harta kekayaannya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Objek wasiat dalam Akta Wasiat No. 17 adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Green Garden Blok B3/3, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 379/Kedoya Utara atas nama Almh. Susana Tjahjawidjaja.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2020.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membantu mengurus kehidupan Almh. Susana Tjahjawidjaja selama hidupnya, termasuk membayar tagihan listrik, memberikan perawatan saat sakit, dan mengurus pengurusan jenazah setelah kematian.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah badan hukum yang didirikan sesuai hukum Indonesia dan telah memperoleh kedudukan hukum sebagai Lembaga Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almh. Susana Tjahjawidjaja.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus mengajukan permohonan penetapan wasiat terkait harta peninggalan Almh. Susana Tjahjawidjaja, seorang jemaat yang hidup sebatang kara dan meninggal dunia pada tahun 2020. Pemohon dalilkan bahwa Almh. Susana Tjahjawidjaja telah menunjuk Pemohon sebagai penerima dan pelaksana wasiat melalui Akta Wasiat No. 17 tertanggal 18 Juli 2014, dengan objek wasiat berupa tanah dan bangunan di Komplek Green Garden Blok B3/3, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik No. 379/Kedoya Utara. Pemohon juga mendalilkan telah membantu mengurus kehidupan dan pengurusan jenazah Almh. Susana Tjahjawidjaja. Hakim memeriksa bukti surat dan keterangan saksi yang menguatkan identitas almarhum, ketiadaan ahli waris, keabsahan akta wasiat, dan kepemilikan objek wasiat. Hakim menetapkan bahwa Akta Wasiat No. 17 sah secara hukum dan menetapkan Pemohon sebagai pihak yang sah dan berlandaskan hukum sebagai pemilik objek wasiat tersebut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus mengajukan permohonan penetapan wasiat terkait harta peninggalan Almh. Susana Tjahjawidjaja, seorang jemaat yang hidup sebatang kara dan meninggal dunia pada tahun 2020. Pemohon dalilkan bahwa Almh. Susana Tjahjawidjaja telah menunjuk Pemohon sebagai penerima dan pelaksana wasiat melalui Akta Wasiat No. 17 tertanggal 18 Juli 2014, dengan objek wasiat berupa tanah dan bangunan di Komplek Green Garden Blok B3/3, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik No. 379/Kedoya Utara. Pemohon juga mendalilkan telah membantu mengurus kehidupan dan pengurusan jenazah Almh. Susana Tjahjawidjaja. Hakim memeriksa bukti surat dan keterangan saksi yang menguatkan identitas almarhum, ketiadaan ahli waris, keabsahan akta wasiat, dan kepemilikan objek wasiat. Hakim menetapkan bahwa Akta Wasiat No. 17 sah secara hukum dan menetapkan Pemohon sebagai pihak yang sah dan berlandaskan hukum sebagai pemilik objek wasiat tersebut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja adalah jemaat aktif dari Pemohon yang hidup sebagai sebatang kara tanpa suami, anak, saudara, atau orang tua yang masih hidup.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja membuat dan menandatangani Akta Wasiat No. 17 pada tanggal 18 Juli 2014 yang menunjuk Pemohon sebagai penerima wasiat dan pelaksana wasiat atas harta kekayaannya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Objek wasiat dalam Akta Wasiat No. 17 adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Green Garden Blok B3/3, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 379/Kedoya Utara atas nama Almh. Susana Tjahjawidjaja.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2020.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membantu mengurus kehidupan Almh. Susana Tjahjawidjaja selama hidupnya, termasuk membayar tagihan listrik, memberikan perawatan saat sakit, dan mengurus pengurusan jenazah setelah kematian.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah badan hukum yang didirikan sesuai hukum Indonesia dan telah memperoleh kedudukan hukum sebagai Lembaga Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almh. Susana Tjahjawidjaja.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya mengurus janda sebatang kara yang meninggal tanpa ahli waris, lalu ia mewariskan tanah dan rumah ke gereja lewat akta wasiat, apakah saya bisa langsung ambil haknya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 7360,
+    "candidates": [
+      "Pasal 917 KUHPerdata",
+      "Pasal 938 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 917 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 917: Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 938 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 938: Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 917 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat subjektif (ketiadaan ahli waris) agar wasiat dapat mencakup seluruh harta peninggalan. Fakta bahwa pewaris meninggal tanpa ahli waris adalah isu substantif utama dalam pertanyaan ('meninggal tanpa ahli waris') yang menentukan sah tidaknya wasiat tersebut untuk mengalihkan seluruh hak milik kepada penerima wasiat (gereja)."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 938 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat formal pembuatan wasiat (harus di hadapan Notaris dan dua saksi). Dalam pertanyaan, objek wasiat dibuat lewat 'akta wasiat', sehingga keabsahan bentuk akta tersebut harus diuji terhadap ketentuan formal ini untuk memastikan wasiat sah secara hukum."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 917 KUHPerdata",
+      "Pasal 938 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13987,
+    "completion_tokens": 1161
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1292_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,177 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1292_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 13,
+  "timings": {
+    "parse": 0.056,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 78.705,
+    "query": 3.791,
+    "relevance": 31.881,
+    "total": 114.433
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 40836,
+    "marked_chars": 40944
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 40944,
+    "frame": "Pemohon TJONG SUPARMIN mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap Termohon BUDI TJAHJADI, anak kandung Pemohon yang menderita penyakit lumpuh otak sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar BUDI TJAHJADI ditetapkan berada di bawah pengampuan dan Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mewakili BUDI TJAHJADI dalam mengurus empat bidang tanah harta waris. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon TJONG SUPARMIN dan Nyonya Tham Sintawarni menikah pada tanggal 10 Januari 1975 dan tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, salah satunya adalah BUDI TJAHJADI yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1980.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nyonya Tham Sintawarni meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2012, sehingga harta bersama menjadi harta waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "BUDI TJAHJADI menderita penyakit Cerebral Palsy (lumpuh otak) sejak kecil sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan harta waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki empat bidang tanah yang tercatat sebagai harta waris, yaitu satu sertifikat hak milik di Sukabumi dan tiga surat keterangan tanah di Desa Caringin, Sukabumi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara karena tempat tinggal Pemohon dan orang yang dimintakan pengampuan berada di wilayah hukumnya.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke rumah Pemohon dan menemukan BUDI TJAHJADI dalam kondisi terbaring, tidak bisa berkomunikasi, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Permohonan pengampuan dikabulkan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi BUDI TJAHJADI dan diberi wewenang mewakili BUDI TJAHJADI dalam perbuatan hukum terkait pengurusan empat bidang tanah harta waris.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon TJONG SUPARMIN mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, BUDI TJAHJADI, yang menderita penyakit lumpuh otak sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan BUDI TJAHJADI di bawah pengampuan dan penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili BUDI TJAHJADI dalam mengurus empat bidang tanah harta waris yang berasal dari almarhumah istri Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan bukti-bukti, termasuk hasil pemeriksaan setempat yang mengonfirmasi kondisi BUDI TJAHJADI yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan BUDI TJAHJADI berada di bawah pengampuan, dan menunjuk Pemohon sebagai pengampu yang berwenang mewakili BUDI TJAHJADI dalam perbuatan hukum terkait pengurusan empat bidang tanah harta waris tersebut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon TJONG SUPARMIN mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, BUDI TJAHJADI, yang menderita penyakit lumpuh otak sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan BUDI TJAHJADI di bawah pengampuan dan penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili BUDI TJAHJADI dalam mengurus empat bidang tanah harta waris yang berasal dari almarhumah istri Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan bukti-bukti, termasuk hasil pemeriksaan setempat yang mengonfirmasi kondisi BUDI TJAHJADI yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan BUDI TJAHJADI berada di bawah pengampuan, dan menunjuk Pemohon sebagai pengampu yang berwenang mewakili BUDI TJAHJADI dalam perbuatan hukum terkait pengurusan empat bidang tanah harta waris tersebut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon TJONG SUPARMIN dan Nyonya Tham Sintawarni menikah pada tanggal 10 Januari 1975 dan tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, salah satunya adalah BUDI TJAHJADI yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1980.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nyonya Tham Sintawarni meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2012, sehingga harta bersama menjadi harta waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "BUDI TJAHJADI menderita penyakit Cerebral Palsy (lumpuh otak) sejak kecil sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan harta waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki empat bidang tanah yang tercatat sebagai harta waris, yaitu satu sertifikat hak milik di Sukabumi dan tiga surat keterangan tanah di Desa Caringin, Sukabumi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara karena tempat tinggal Pemohon dan orang yang dimintakan pengampuan berada di wilayah hukumnya.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke rumah Pemohon dan menemukan BUDI TJAHJADI dalam kondisi terbaring, tidak bisa berkomunikasi, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Permohonan pengampuan dikabulkan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi BUDI TJAHJADI dan diberi wewenang mewakili BUDI TJAHJADI dalam perbuatan hukum terkait pengurusan empat bidang tanah harta waris.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin mengurus empat bidang tanah warisan almarhum istri saya untuk anak saya yang lumpuh otak dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya yang berhak melakukannya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 40836,
+    "candidates": [
+      "Pasal 299 KUHPerdata",
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 299: Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuasaan orang tua atas anak yang belum dewasa (di bawah umur). Pertanyaan berkaitan dengan anak yang sudah dewasa (43 tahun) namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena kondisi medis (lumpuh otak), sehingga diatur oleh bab Pengampuan (Curatele), bukan kekuasaan orang tua. Isi pasal ini tidak mengatur mekanisme pengampuan orang dewasa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan, yaitu orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Dalam pertanyaan, anak mengalami lumpuh otak yang menyebabkan ketidakmampuan mengurus diri sendiri, yang merupakan fakta pemicu utama untuk menerapkan ketentuan pengampuan sesuai pasal ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan, yaitu keluarga sedarah. Dalam pertanyaan, pemohon adalah ayah (keluarga sedarah dalam garis lurus) yang ingin mengurus harta anak, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi hak ayah untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi anaknya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tata cara dan kewenangan yurisdiksi (prosedural) mengenai di mana permohonan pengampuan harus diajukan (Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan). Pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai siapa yang berhak mengurus harta atau syarat pengampuan, melainkan hanya aspek administratif persidangan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 26570,
+    "completion_tokens": 1333
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1293_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,134 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1293_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 14,
+  "timings": {
+    "parse": 0.058,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 81.766,
+    "query": 2.339,
+    "relevance": 9.995,
+    "total": 94.158
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 38678,
+    "marked_chars": 38795
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 38795,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kematian ayah kandungnya belum tercatat dalam catatan sipil. Pemohon meminta pengadilan menetapkan fakta kematian tersebut agar dapat diterbitkan Akta Kematian untuk keperluan administrasi. Perkara ini adalah permohonan perdata (Pdt.P) yang tidak melibatkan pihak tergugat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak dari Almarhum KUSMAN dan Almarhumah WARTI yang telah menikah pada tahun 1950.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum KUSMAN meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 di rumah karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Almarhum KUSMAN tidak pernah dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memerlukan bukti kematian atau Akta Kematian Almarhum KUSMAN untuk berbagai keperluan administrasi.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian Ibu, foto makam, surat keterangan kematian, surat keterangan pemakaman, dan surat pernyataan ahli waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi IKAH dan Saksi BANDI RACHMANSYAH memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa mereka mengetahui Almarhum KUSMAN meninggal pada tanggal 19 April 1969 karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon, Almarhum KUSMAN, meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri, Jakarta Barat, namun kematian tersebut tidak pernah dilaporkan dan didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Akta Kematian tidak diterbitkan. Pemohon membutuhkan dokumen tersebut untuk berbagai keperluan administrasi. Dalam persidangan, Pemohon mengajukan sejumlah bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang senada mengenai waktu, sebab, dan tempat kematian Almarhum KUSMAN. Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut dan menyatakan bahwa kematian Almarhum KUSMAN merupakan peristiwa penting yang belum tercatat. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang kuat, serta pertimbangan bahwa kematian telah terjadi lebih dari 10 tahun lalu sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk penerbitan akta kematian, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan bahwa Almarhum KUSMAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 karena sakit, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk dicatat dan diterbitkan Akta Kematian. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon, Almarhum KUSMAN, meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri, Jakarta Barat, namun kematian tersebut tidak pernah dilaporkan dan didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Akta Kematian tidak diterbitkan. Pemohon membutuhkan dokumen tersebut untuk berbagai keperluan administrasi. Dalam persidangan, Pemohon mengajukan sejumlah bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang senada mengenai waktu, sebab, dan tempat kematian Almarhum KUSMAN. Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut dan menyatakan bahwa kematian Almarhum KUSMAN merupakan peristiwa penting yang belum tercatat. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang kuat, serta pertimbangan bahwa kematian telah terjadi lebih dari 10 tahun lalu sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk penerbitan akta kematian, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan bahwa Almarhum KUSMAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 karena sakit, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk dicatat dan diterbitkan Akta Kematian. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak dari Almarhum KUSMAN dan Almarhumah WARTI yang telah menikah pada tahun 1950.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum KUSMAN meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 di rumah karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Almarhum KUSMAN tidak pernah dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memerlukan bukti kematian atau Akta Kematian Almarhum KUSMAN untuk berbagai keperluan administrasi.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian Ibu, foto makam, surat keterangan kematian, surat keterangan pemakaman, dan surat pernyataan ahli waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi IKAH dan Saksi BANDI RACHMANSYAH memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa mereka mengetahui Almarhum KUSMAN meninggal pada tanggal 19 April 1969 karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi akta kematiannya belum dibuat, bagaimana cara mengurusnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 13916,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta otentik vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Dalam konteks pertanyaan 'bagaimana cara mengurus akta kematian' (hukum acara/perdata bebas untuk penetapan kematian), pasal ini tidak mengatur substansi hak atau kewajiban untuk mendapatkan akta kematian, melainkan hanya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerima bukti surat yang diajukan pemohon dalam perkara tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 17433,
+    "completion_tokens": 1026
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1295_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1295_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.033,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 68.336,
+    "query": 1.557,
+    "relevance": 17.433,
+    "total": 87.359
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 28842,
+    "marked_chars": 28923
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 28923,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap anak kandungnya yang bernama Handiono karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar Handiono diletakkan di bawah pengampuan dan Pemohon sendiri ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurus kepentingan hukum dan harta bendanya. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang karena domisili kedua pihak berada di wilayah hukumnya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Djong Miau Kian (almarhum) yang dikaruniai empat anak termasuk Handiono.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Istri Pemohon, Djong Miau Kian, meninggal dunia pada tanggal 21 April 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Handiono adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Desember 1995 dan saat ini berusia 28 tahun.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Handiono berada dalam keadaan sakit dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Keterangan dari Rumah Sakit Royal Taruma menerangkan Handiono terdiagnosis penyandang down syndrome, tidak bisa berkomunikasi secara lancar, dan tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya tanpa bantuan.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon ditunjuk oleh para ahli waris untuk menjadi wali pengampu atas Handiono.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak ada pihak yang menaruh keberatan terhadap permohonan pengampuan tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan Handiono berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Handiono, yang telah dewasa namun dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat kondisi kesehatan mentalnya. Pemohon mendasarkan permohonan pada diagnosis medis yang menyatakan Handiono menderita down syndrome dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta harta bendanya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya karena domisili Pemohon dan Handiono berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan kondisi Handiono, Hakim menetapkan bahwa Handiono berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili Handiono dalam segala perbuatan hukum demi kepentingan anaknya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Handiono, yang telah dewasa namun dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat kondisi kesehatan mentalnya. Pemohon mendasarkan permohonan pada diagnosis medis yang menyatakan Handiono menderita down syndrome dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta harta bendanya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya karena domisili Pemohon dan Handiono berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan kondisi Handiono, Hakim menetapkan bahwa Handiono berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili Handiono dalam segala perbuatan hukum demi kepentingan anaknya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Djong Miau Kian (almarhum) yang dikaruniai empat anak termasuk Handiono.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Istri Pemohon, Djong Miau Kian, meninggal dunia pada tanggal 21 April 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Handiono adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Desember 1995 dan saat ini berusia 28 tahun.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Handiono berada dalam keadaan sakit dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Keterangan dari Rumah Sakit Royal Taruma menerangkan Handiono terdiagnosis penyandang down syndrome, tidak bisa berkomunikasi secara lancar, dan tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya tanpa bantuan.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon ditunjuk oleh para ahli waris untuk menjadi wali pengampu atas Handiono.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak ada pihak yang menaruh keberatan terhadap permohonan pengampuan tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan Handiono berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Anak saya yang dewasa sakit mental dan tidak bisa mengurus diri sendiri, bagaimana cara saya mengurus hartanya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9870,
+    "candidates": [
+      "Pasal 299 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 299: Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'kekuasaan orang tua' (ouderlijke macht) terhadap anak yang belum dewasa (di bawah umur). Pertanyaan berkaitan dengan pengampuan orang dewasa yang sakit mental (curatele), yang diatur oleh bab pengampuan (Pasal 436 dst.), bukan kekuasaan orang tua. Isi pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban untuk mengurus harta orang dewasa yang tidak cakap hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat formil pengajuan permohonan pengampuan (curatele), yaitu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan. Ini merupakan bagian substantif dari prosedur hukum yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 'bagaimana cara' mengurus harta anak dewasa yang tidak cakap, karena pengampuan adalah mekanisme hukum yang tepat untuk kasus tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 436 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12982,
+    "completion_tokens": 962
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_129_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,134 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_129_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 8,
+  "timings": {
+    "parse": 0.038,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 69.57,
+    "query": 4.247,
+    "relevance": 9.61,
+    "total": 83.465
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 24748,
+    "marked_chars": 24812
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 24812,
+    "frame": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena belum adanya akta kematian resmi atas suaminya yang bernama [NAMA_ORANG]. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2007 agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini diputus melalui penetapan perdata biasa (volunter) tanpa adanya pihak tergugat yang menentang.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] telah melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 18 Mei 1974.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Suami Pemohon [NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 25 April 2007 dikarenakan sakit.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon belum pernah mengurus atau melaporkan kematian suaminya ke instansi terkait sehingga belum ada akta kematian yang tercatat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Eti dan Eiyantni, yang memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai pernikahan, kelahiran anak, dan kematian suami Pemohon.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan berwenangnya memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon di wilayah hukumnya.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan bahwa kematian Suami Pemohon [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 April 2007 adalah sah menurut hukum.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia pada 25 April 2007 namun kematian tersebut belum dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa pernikahan mereka terjadi pada 18 Mei 1974 dan suami Pemohon telah meninggal karena sakit. Pengadilan memeriksa kewenangannya dan menemukan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian suami Pemohon tersebut sah menurut hukum dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang guna penerbitan akta kematian. Permohonan dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia pada 25 April 2007 namun kematian tersebut belum dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa pernikahan mereka terjadi pada 18 Mei 1974 dan suami Pemohon telah meninggal karena sakit. Pengadilan memeriksa kewenangannya dan menemukan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian suami Pemohon tersebut sah menurut hukum dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang guna penerbitan akta kematian. Permohonan dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] telah melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 18 Mei 1974.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Suami Pemohon [NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 25 April 2007 dikarenakan sakit.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon belum pernah mengurus atau melaporkan kematian suaminya ke instansi terkait sehingga belum ada akta kematian yang tercatat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Eti dan Eiyantni, yang memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai pernikahan, kelahiran anak, dan kematian suami Pemohon.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan berwenangnya memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon di wilayah hukumnya.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan bahwa kematian Suami Pemohon [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 April 2007 adalah sah menurut hukum.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi saya belum urus akta kematiannya, apakah saya bisa minta penetapan resmi dari pengadilan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 11898,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/persetujuan perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan pencatatan kematian dan administrasi kependudukan (hukum publik/administratif sipil), sehingga tidak ada hubungan substantif antara isi pasal dengan masalah yang ditanyakan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12134,
+    "completion_tokens": 906
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_12_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,199 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_12_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 30,
+  "timings": {
+    "parse": 0.089,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 85.982,
+    "query": 3.307,
+    "relevance": 47.828,
+    "total": 137.206
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 93396,
+    "marked_chars": 93657
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi:\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMembebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar\nRp8.427.000 (Delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).\n \n Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024\noleh kami Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto\nSupriyono, S.H.,M.H. dan Elly Istianwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai\nHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarat Barat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 09 Januari 2023,\nPutusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 telah diupload\noleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik/Elitigasi dengan dibantu oleh Wike\nRahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system\nE-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;\n      Hakim - Hakim Anggota,\n           Hakim Ketua,\n   Sapto Supriyono, S.H., M.H.                          Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.\n          \n \n     Elly Istianawati, S.H., M.H. \n         \nPanitera Pengganti,\n  \nHalaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya a"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 93657,
+    "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat I, II, serta III atas dugaan wanprestasi terkait perbaikan mobil Nissan President yang diserahkan ke bengkel CATS milik Tergugat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat melakukan wanprestasi, membayar ganti rugi materiil dan immateril, serta menjatuhkan uang paksa. Perkara ini berakhir dengan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas dikabulkan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan mobil Nissan President tahun 1992 dengan nomor polisi B 1203 RO untuk diperbaiki di bengkel CATS yang dimiliki Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014 kepada Penggugat yang menyatakan mobil dalam tahap penyelesaian, bengkel mengalami kesulitan pengadaan sparepart, dan meminta waktu tambahan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengetahui mobil telah berpindah penanganan ke Bengkel Plat H Cibubur tanpa persetujuan Penggugat setelah menghubungi Turut Tergugat II melalui pesan elektronik.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengunjungi kantor Penggugat pada 27 April 2019 untuk membahas kondisi mobil yang telah ditangani selama hampir enam tahun.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang berisi janji untuk memperbaiki mobil agar berfungsi normal, menanggung semua biaya, dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal tiga bulan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak menyelesaikan perbaikan mobil sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan kuasa hukumnya melakukan pengecekan kondisi mobil pada 19 April 2022 dan membuat Berita Acara yang menyatakan mesin tidak menyala, tidak lengkap, kabin berantakan, dan body mobil rusak.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dasar gugatan berupa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan dianggap sebagai surat sepihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan bukan merupakan perjanjian yang jelas dan tegas mengenai awal-akhir perjanjian, hal pokok yang diperjanjikan, serta prestasi yang dilanggar, sehingga gugatan dianggap kabur.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat terkait penanganannya atas mobil Nissan President milik Penggugat yang diserahkan ke bengkel CATS milik Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai menyelesaikan perbaikan mobil sesuai dengan Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang menjanjikan penyelesaian dalam tiga bulan dengan biaya ditanggung bengkel, serta tidak memberikan kabar selama bertahun-tahun. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, ganti rugi materiil dan immateril, serta uang paksa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena dokumen yang dijadikan dasar perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan bahwa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan yang dijadikan dasar gugatan bersifat sepihak dan tidak memuat kejelasan mengenai awal-akhir perjanjian, hal pokok, serta prestasi yang dilanggar. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat terkait penanganannya atas mobil Nissan President milik Penggugat yang diserahkan ke bengkel CATS milik Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai menyelesaikan perbaikan mobil sesuai dengan Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang menjanjikan penyelesaian dalam tiga bulan dengan biaya ditanggung bengkel, serta tidak memberikan kabar selama bertahun-tahun. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, ganti rugi materiil dan immateril, serta uang paksa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena dokumen yang dijadikan dasar perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan bahwa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan yang dijadikan dasar gugatan bersifat sepihak dan tidak memuat kejelasan mengenai awal-akhir perjanjian, hal pokok, serta prestasi yang dilanggar. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan mobil Nissan President tahun 1992 dengan nomor polisi B 1203 RO untuk diperbaiki di bengkel CATS yang dimiliki Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014 kepada Penggugat yang menyatakan mobil dalam tahap penyelesaian, bengkel mengalami kesulitan pengadaan sparepart, dan meminta waktu tambahan.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengetahui mobil telah berpindah penanganan ke Bengkel Plat H Cibubur tanpa persetujuan Penggugat setelah menghubungi Turut Tergugat II melalui pesan elektronik.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengunjungi kantor Penggugat pada 27 April 2019 untuk membahas kondisi mobil yang telah ditangani selama hampir enam tahun.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang berisi janji untuk memperbaiki mobil agar berfungsi normal, menanggung semua biaya, dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal tiga bulan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak menyelesaikan perbaikan mobil sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan kuasa hukumnya melakukan pengecekan kondisi mobil pada 19 April 2022 dan membuat Berita Acara yang menyatakan mesin tidak menyala, tidak lengkap, kabin berantakan, dan body mobil rusak.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dasar gugatan berupa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan dianggap sebagai surat sepihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan bukan merupakan perjanjian yang jelas dan tegas mengenai awal-akhir perjanjian, hal pokok yang diperjanjikan, serta prestasi yang dilanggar, sehingga gugatan dianggap kabur.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Mobil saya diperbaiki di bengkel tapi sudah bertahun-tahun tidak selesai dan bengkelnya tidak memberi kabar, apakah saya bisa menuntut ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 11911,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/pertunangan/perkawinan). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi perbaikan mobil atau ganti rugi perdata umum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Ini langsung menjawab pertanyaan awam tentang apakah bisa menuntut ganti rugi akibat ketidakselesaian perbaikan mobil."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan (perjanjian) sebagai dasar hubungan hukum. Dalam konteks pertanyaan, adanya kesepakatan perbaikan mobil antara pemilik mobil dan bengkel adalah prasyarat hukum untuk timbulnya kewajiban dan potensi wanprestasi, sehingga relevan secara substantif."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Putusan secara eksplisit menguji apakah surat-surat yang ada memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal ini untuk dapat dijadikan dasar tuntutan wanprestasi. Ini adalah kerangka hukum utama yang diuji dalam perkara."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa perjanjian yang sah harus dipatuhi, sehingga relevan dengan tuntutan pemenuhan kewajiban perbaikan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1313 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 30757,
+    "completion_tokens": 1553
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1301_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,116 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1301_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.02,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 54.82,
+    "query": 1.762,
+    "relevance": 13.195,
+    "total": 69.797
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 27875,
+    "marked_chars": 27956
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 27956,
+    "frame": "Pemohon Reza Hadinata mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, Raden Oetomo Hadisudarmo, yang didalilkan tidak cakap hukum karena sakit. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali pengampu dan diberi izin untuk mengurus serta menandatangani dokumen sertifikat yang hilang atas nama ayahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan seluruh permohonan tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon Reza Hadinata adalah anak sah dari Raden Oetomo Hadisudarmo dan Meike Himawati Haryanto.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Raden Oetomo Hadisudarmo menderita sakit stroke sebelah kanan dan hipertensi sejak Maret 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Raden Oetomo Hadisudarmo tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat membaca dan menulis, serta tidak dapat menandatangani dokumen karena kondisinya.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat atas nama Raden Oetomo Hadisudarmo hilang dan perlu diurus untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Reza Hadinata dalam kondisi sehat, cakap, dan mampu merawat serta mewakili ayahnya.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon Reza Hadinata mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan pengampuan terhadap ayahnya, Raden Oetomo Hadisudarmo, dengan alasan bahwa ayah pemohon sedang sakit dan tidak cakap hukum. Pemohon dalilkan bahwa Raden Oetomo Hadisudarmo menderita stroke sebelah kanan dan hipertensi sejak Maret 2022 sehingga tidak dapat berkomunikasi, membaca, menulis, atau menandatangani dokumen. Keperluan pengampuan ini didalilkan diperlukan untuk mengurus sertifikat yang hilang atas nama Raden Oetomo Hadisudarmo. Setelah memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat, hakim menetapkan bahwa Raden Oetomo Hadisudarmo berada di bawah pengampuan dan menetapkan Reza Hadinata sebagai wali pengampu yang diberi izin untuk mengurus dan menandatangani dokumen atas nama ayahnya. Permohonan dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon Reza Hadinata mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan pengampuan terhadap ayahnya, Raden Oetomo Hadisudarmo, dengan alasan bahwa ayah pemohon sedang sakit dan tidak cakap hukum. Pemohon dalilkan bahwa Raden Oetomo Hadisudarmo menderita stroke sebelah kanan dan hipertensi sejak Maret 2022 sehingga tidak dapat berkomunikasi, membaca, menulis, atau menandatangani dokumen. Keperluan pengampuan ini didalilkan diperlukan untuk mengurus sertifikat yang hilang atas nama Raden Oetomo Hadisudarmo. Setelah memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat, hakim menetapkan bahwa Raden Oetomo Hadisudarmo berada di bawah pengampuan dan menetapkan Reza Hadinata sebagai wali pengampu yang diberi izin untuk mengurus dan menandatangani dokumen atas nama ayahnya. Permohonan dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon Reza Hadinata adalah anak sah dari Raden Oetomo Hadisudarmo dan Meike Himawati Haryanto.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Raden Oetomo Hadisudarmo menderita sakit stroke sebelah kanan dan hipertensi sejak Maret 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Raden Oetomo Hadisudarmo tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat membaca dan menulis, serta tidak dapat menandatangani dokumen karena kondisinya.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sertifikat atas nama Raden Oetomo Hadisudarmo hilang dan perlu diurus untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Reza Hadinata dalam kondisi sehat, cakap, dan mampu merawat serta mewakili ayahnya.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya sakit stroke dan tidak bisa tanda tangan, bagaimana cara saya urus sertifikat tanah atas namanya yang hilang?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 15281,
+    "candidates": [
+      "Pasal 452 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari penetapan pengampuan, yaitu bahwa orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa (tidak cakap bertindak hukum) dan aturan perwalian berlaku baginya. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa ayah yang sakit stroke (dan ditetapkan di bawah pengampuan) tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri (seperti menandatangani sertifikat), sehingga pemohon sebagai pengampu memiliki kewenangan hukum untuk mewakilinya. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk membenarkan pemberian ijin kepada pemohon mewakili ayah mengurus dokumen."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 452 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 14058,
+    "completion_tokens": 788
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1303_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,138 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1303_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 11,
+  "timings": {
+    "parse": 0.019,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 54.879,
+    "query": 3.003,
+    "relevance": 24.345,
+    "total": 82.246
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 26932,
+    "marked_chars": 27022
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 27022,
+    "frame": "Pemohon [EEN SUHAYNI] mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dirinya sendiri sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, [ARNETA OLIVERA KAULIKA], agar dapat menjual tanah dan bangunan atas nama anak tersebut. Inti sengketa adalah kebutuhan izin pengadilan bagi seorang wali untuk melakukan tindakan hukum berupa penjualan benda tidak bergerak milik anak yang belum dewasa. Pemohon meminta penetapan sebagai wali yang berwenang menjual objek tanah dan bangunan tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon [EEN SUHAYNI] dan mantan suami [AHMAD YUSUP] telah bercerai pada tahun 2016.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak Pemohon bernama [ARNETA OLIVERA KAULIKA] lahir pada tanggal 21 Februari 2006 sehingga masih berada di bawah umur.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Mantan suami Pemohon telah menghibahkan tanah dan bangunan seluas 112 m2 di Jawa Barat Bandung kepada anak Pemohon berdasarkan Akta Hibah Nomor 394/2011.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Mantan suami Pemohon menyatakan tidak keberatan jika tanah dan bangunan hibah tersebut dijual oleh Pemohon untuk membiayai pendidikan anak.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon [EEN SUHAYNI] mengajukan permohonan perwalian karena anaknya, [ARNETA OLIVERA KAULIKA], masih di bawah umur dan tidak cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Anak tersebut memiliki harta berupa tanah dan bangunan hasil hibah dari mantan suami Pemohon, [AHMAD YUSUP], yang telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2016. Pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menjual harta tersebut guna membiayai kebutuhan pendidikan anak, dengan persetujuan mantan suami Pemohon. Berdasarkan fakta bahwa Pemohon masih memiliki kekuasaan sebagai orang tua namun dilarang menjual benda tidak bergerak milik anak tanpa izin pengadilan, Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut dengan wewenang untuk menjual tanah dan bangunan atas nama anak."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon [EEN SUHAYNI] mengajukan permohonan perwalian karena anaknya, [ARNETA OLIVERA KAULIKA], masih di bawah umur dan tidak cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Anak tersebut memiliki harta berupa tanah dan bangunan hasil hibah dari mantan suami Pemohon, [AHMAD YUSUP], yang telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2016. Pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menjual harta tersebut guna membiayai kebutuhan pendidikan anak, dengan persetujuan mantan suami Pemohon. Berdasarkan fakta bahwa Pemohon masih memiliki kekuasaan sebagai orang tua namun dilarang menjual benda tidak bergerak milik anak tanpa izin pengadilan, Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut dengan wewenang untuk menjual tanah dan bangunan atas nama anak.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon [EEN SUHAYNI] dan mantan suami [AHMAD YUSUP] telah bercerai pada tahun 2016.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak Pemohon bernama [ARNETA OLIVERA KAULIKA] lahir pada tanggal 21 Februari 2006 sehingga masih berada di bawah umur.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Mantan suami Pemohon telah menghibahkan tanah dan bangunan seluas 112 m2 di Jawa Barat Bandung kepada anak Pemohon berdasarkan Akta Hibah Nomor 394/2011.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Mantan suami Pemohon menyatakan tidak keberatan jika tanah dan bangunan hibah tersebut dijual oleh Pemohon untuk membiayai pendidikan anak.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bercerai, tapi anak saya masih kecil dan punya tanah hasil hibah dari mantan suami yang mau saya jual untuk biaya sekolah, boleh ya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 13108,
+    "candidates": [
+      "Pasal 345 KUHPerdata",
+      "Pasal 393 KUHPerdata",
+      "Pasal 1330 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa yang memegang perwalian (wali) atas anak yang belum dewasa ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam konteks pertanyaan, meskipun orang tua bercerai (bukan meninggal), putusan hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan status pemohon sebagai wali yang memiliki kewenangan hukum atas harta anak. Ini adalah unsur substantif yang menentukan siapa yang berhak bertindak untuk anak tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur larangan bagi wali untuk menjual atau mengasingkan barang tak bergerak (tanah) tanpa izin Pengadilan Negeri. Ini langsung menjawab inti pertanyaan tentang 'boleh tidaknya' menjual tanah anak, karena prosedur yang diminta pemohon (memohon izin ke PN) adalah implementasi dari ketentuan pembelaan/izin dalam pasal ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menentukan bahwa anak yang belum dewasa tidak cakap untuk membuat persetujuan (perjanjian). Ini relevan karena menjelaskan mengapa anak tidak bisa menjual tanahnya sendiri, sehingga diperlukan wali (orang tua) yang bertindak atas nama anak. Ini adalah dasar hukum substantif mengapa tindakan hukum harus dilakukan oleh wali, bukan anak."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 345 KUHPerdata",
+      "Pasal 393 KUHPerdata",
+      "Pasal 1330 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13385,
+    "completion_tokens": 973
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_130_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_130_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 18,
+  "timings": {
+    "parse": 0.037,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 63.494,
+    "query": 3.984,
+    "relevance": 12.376,
+    "total": 79.89
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 51926,
+    "marked_chars": 52079
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi\ntidak hadir;\n2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima dengan Verstek;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\nsampai hari ioni berjumlah Rp.5.150.000.00;\n (Lima Juta seratus lima\npuluh ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu,  tanggal 30 Agustus 2023\noleh kami, Iwan Wardhana, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Novita Riama,\nS.H.,M.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum masing-masing  sebagai\nHakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat Venny Luis Savitri, S.Sos.,MH. putusan tersebut diucapkan pada hari\nSelasa, tanggal 12 September 2023 dengan dihadiri oleh, Venny Luis Savitrri,\nS.Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan\ntanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;   \n     Hakim Anggota,                                                     Hakim Ketua,\n                                     \nNovita Riama, S.H, M.H.                                   Iwan Wardhana, S.H.,M.H.\n        \n           \nAde Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum\n    \n                             Panitera Pengganti,\nHalaman 17 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 52079,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pembelian ruko yang ternyata merupakan harta bersama yang telah disita dalam perkara perceraian Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli tersebut, membatalkan sita eksekusi, dan memerintahkan pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa sama dengan perkara eksekusi yang sedang berjalan, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama dalam perkara perceraian tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat melakukan pembelian ruko atas nama Tergugat II melalui Tergugat III yang diberi kuasa menjual berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Juni 2014.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Ruko yang dibeli Penggugat merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi terhadap ruko tersebut pada tanggal 25 Juli 2016.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mengetahui adanya sita jaminan saat melakukan pembelian ruko.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa sama dengan objek dalam proses eksekusi yang sedang berjalan.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] dengan dalih perbuatan melawan hukum karena ruko yang dibelinya dari Tergugat II melalui Tergugat III ternyata merupakan harta bersama yang telah disita dalam perkara perceraian Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa ia membeli ruko tersebut dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya sita jaminan, dan meminta pengadilan membatalkan sita eksekusi serta menyatakan sah jual beli tersebut. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diajukan Penggugat sama dengan objek dalam proses eksekusi yang sedang berjalan, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilakukan."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] dengan dalih perbuatan melawan hukum karena ruko yang dibelinya dari Tergugat II melalui Tergugat III ternyata merupakan harta bersama yang telah disita dalam perkara perceraian Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa ia membeli ruko tersebut dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya sita jaminan, dan meminta pengadilan membatalkan sita eksekusi serta menyatakan sah jual beli tersebut. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diajukan Penggugat sama dengan objek dalam proses eksekusi yang sedang berjalan, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilakukan.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama dalam perkara perceraian tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat melakukan pembelian ruko atas nama Tergugat II melalui Tergugat III yang diberi kuasa menjual berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Juni 2014.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Ruko yang dibeli Penggugat merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi terhadap ruko tersebut pada tanggal 25 Juli 2016.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mengetahui adanya sita jaminan saat melakukan pembelian ruko.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa sama dengan objek dalam proses eksekusi yang sedang berjalan.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya beli ruko dari mantan suami istri yang sedang cerai, tapi ternyata ruko itu disita paksa karena utang, apa saya bisa minta pembatalan sita itu?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 15198,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (objek sengketa sama dengan perkara lain yang sedang berjalan berdasarkan SEMA No. 7/2014), pasal ini tetap relevan karena menjadi teori hukum utama yang diuji untuk menjawab apakah tindakan para Tergugat (menjual harta sita) menimbulkan kewajiban ganti rugi atau pembatalan akibat kerugian yang diderita Pembeli beritikad baik."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 21415,
+    "completion_tokens": 1002
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1310_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,136 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1310_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 16,
+  "timings": {
+    "parse": 0.032,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 62.069,
+    "query": 2.146,
+    "relevance": 25.494,
+    "total": 89.74
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 51981,
+    "marked_chars": 52116
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 52116,
+    "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dan pencatatan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak-anaknya. Inti sengketa adalah status hukum anak-anak yang lahir dari hubungan yang belum tercatat secara sipil namun telah dilangsungkan secara adat dan agama, serta kebutuhan pengesahan demi kepentingan administrasi kependudukan. Pemohon meminta agar anak-anaknya ditetapkan sebagai anak sah dari pasangan pemohon dengan almarhum suaminya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai tiga orang anak, salah satunya bernama Halim yang lahir pada tanggal 27 Maret 1972.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada awalnya hanya mencantumkan nama ibu dan berstatus anak dari seorang ibu.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami Pemohon memberikan izin dan tidak keberatan atas permohonan pengesahan anak tersebut.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya yang lahir dari hubungan dengan almarhum suaminya. Anak-anak tersebut lahir sebelum kedua orang tuanya menikah secara resmi menurut hukum negara, meskipun telah dilangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah almarhum suami meninggal dunia. Pemohon meminta agar nama ayah kandung dicantumkan pada akta kelahiran anak-anaknya dan anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan mereka. Pengadilan memeriksa kewenangan, bukti surat, dan kesaksian yang menunjukkan adanya pernikahan sah menurut agama dan pencatatan sipil, serta persetujuan keluarga. Hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran, menetapkan anak-anak sebagai anak sah dari perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya, dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya yang lahir dari hubungan dengan almarhum suaminya. Anak-anak tersebut lahir sebelum kedua orang tuanya menikah secara resmi menurut hukum negara, meskipun telah dilangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah almarhum suami meninggal dunia. Pemohon meminta agar nama ayah kandung dicantumkan pada akta kelahiran anak-anaknya dan anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan mereka. Pengadilan memeriksa kewenangan, bukti surat, dan kesaksian yang menunjukkan adanya pernikahan sah menurut agama dan pencatatan sipil, serta persetujuan keluarga. Hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran, menetapkan anak-anak sebagai anak sah dari perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya, dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai tiga orang anak, salah satunya bernama Halim yang lahir pada tanggal 27 Maret 1972.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada awalnya hanya mencantumkan nama ibu dan berstatus anak dari seorang ibu.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami Pemohon memberikan izin dan tidak keberatan atas permohonan pengesahan anak tersebut.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah menikah dan punya anak, tapi akta lahir anak cuma ada nama ibu, bisa nggak saya minta nama ayah kandung dicantumkan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 30869,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen). Isinya sama sekali tidak berkaitan dengan pengesahan anak, pengakuan anak, atau pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menilai kekuatan bukti surat (P-1 sampai P-12), bukan sebagai substansi penyelesaian sengketa pengesahan anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam pertanyaan, pengguna (sebagai ayah) ingin mencantumkan nama ayah pada akta lahir anak yang saat ini hanya ada nama ibu. Putusan secara eksplisit menguji dan menerapkan Pasal 284 untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak tersebut sah, dengan catatan bahwa ibu (Pemohon) telah menyetujui dan mengajukan permohonan tersebut. Pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab apakah ayah dapat diakui sebagai ayah sah."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 25228,
+    "completion_tokens": 1074
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1311_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1311_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 16,
+  "timings": {
+    "parse": 0.034,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 74.034,
+    "query": 3.313,
+    "relevance": 30.297,
+    "total": 107.678
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 52415,
+    "marked_chars": 52550
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 52550,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengesahkan status anak luar kawin dan mencantumkan nama almarhum suami sebagai ayah sah pada akta kelahiran anak-anaknya. Sengketa ini bersifat volunter (non-adversarial) di mana tidak ada tergugat, melainkan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan kepastian hukum pencatatan sipil. Pemohon meminta agar anak-anaknya dinyatakan sah dari perkawinan antara Pemohon dan almarhum Tirta Lukman.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman belum memiliki akta perkawinan saat anak-anak mereka lahir.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman telah melakukan pencatatan perkawinan resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Tirta Lukman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman memiliki tiga orang anak, salah satunya bernama Halim Indrawan yang lahir pada tanggal 9 April 1976.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada awalnya hanya mencantumkan nama ibu (Liem Gwat Hong) dan tidak mencantumkan nama ayah.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum Tirta Lukman memberikan izin serta tidak keberatan atas permohonan pengesahan anak tersebut.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, Liem Gwat Hong, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya yang lahir dari hubungan dengan almarhum Tirta Lukman. Pemohon dalilkan bahwa ia dan almarhum Tirta Lukman telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tahun 2022, namun belum dicatatkan secara hukum saat anak-anak lahir. Setelah almarhum Tirta Lukman meninggal dunia pada Januari 2023, Pemohon dan almarhumnya mencatatkan perkawinannya secara resmi pada Oktober 2023. Pemohon meminta agar nama almarhum Tirta Lukman dicantumkan pada akta kelahiran anak-anaknya (termasuk Halim Indrawan) dan status anak-anak tersebut ditetapkan sah menurut hukum sebagai hasil perkawinan yang sah. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum karena perkawinan telah dicatatkan secara sah dan adanya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan anak-anak tersebut sebagai anak sah dari almarhum Tirta Lukman dan Liem Gwat Hong, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, Liem Gwat Hong, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya yang lahir dari hubungan dengan almarhum Tirta Lukman. Pemohon dalilkan bahwa ia dan almarhum Tirta Lukman telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tahun 2022, namun belum dicatatkan secara hukum saat anak-anak lahir. Setelah almarhum Tirta Lukman meninggal dunia pada Januari 2023, Pemohon dan almarhumnya mencatatkan perkawinannya secara resmi pada Oktober 2023. Pemohon meminta agar nama almarhum Tirta Lukman dicantumkan pada akta kelahiran anak-anaknya (termasuk Halim Indrawan) dan status anak-anak tersebut ditetapkan sah menurut hukum sebagai hasil perkawinan yang sah. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum karena perkawinan telah dicatatkan secara sah dan adanya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan anak-anak tersebut sebagai anak sah dari almarhum Tirta Lukman dan Liem Gwat Hong, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman belum memiliki akta perkawinan saat anak-anak mereka lahir.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman telah melakukan pencatatan perkawinan resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Tirta Lukman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman memiliki tiga orang anak, salah satunya bernama Halim Indrawan yang lahir pada tanggal 9 April 1976.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada awalnya hanya mencantumkan nama ibu (Liem Gwat Hong) dan tidak mencantumkan nama ayah.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum Tirta Lukman memberikan izin serta tidak keberatan atas permohonan pengesahan anak tersebut.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah menikah secara resmi dengan almarhum suami saya setelah ia meninggal, tapi akta lahir anak kami masih hanya mencantumkan nama ibu, apakah bisa diubah agar anak sah secara hukum?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 30050,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengesahan anak atau pencatatan kelahiran, yang menjadi inti pertanyaan. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum penerimaan bukti surat, bukan sebagai dasar materiil untuk menjawab pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Putusan secara eksplisit mengutip dan menganalisis Pasal 284 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak dapat diterima. Hal ini langsung berkaitan dengan substansi pertanyaan tentang status anak dan pengesahan hukumnya."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 25244,
+    "completion_tokens": 1199
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 16,
+  "timings": {
+    "parse": 0.031,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 57.049,
+    "query": 3.439,
+    "relevance": 31.212,
+    "total": 91.731
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 52132,
+    "marked_chars": 52267
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 52267,
+    "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya sebagai anak sah dari pernikahan dengan almarhum suaminya, [NAMA_ORANG]. Inti sengketa adalah pengesahan kelahiran anak-anak yang lahir dari hubungan yang belum tercatat secara hukum negara namun telah dilangsungkan secara adat dan agama, serta pencatatan nama ayah kandung pada akta kelahiran. Pemohon meminta agar nama almarhum suami dicantumkan pada akta kelahiran anak-anak dan status mereka ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2023.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai tiga orang anak, yaitu Halim, Halim Indrawan, dan Sugiati Lukman.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak Pemohon lahir di luar perkawinan yang tercatat secara hukum negara, sehingga akta kelahiran mereka hanya mencantumkan nama ibu.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami Pemohon memberikan izin dan menyatakan tidak keberatan serta tidak akan menuntut atas pengesahan anak tersebut.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk memenuhi permintaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan penetapan pengadilan.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak-anaknya lahir dari hubungan dengan almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], yang belum tercatat secara hukum negara meskipun telah dilangsungkan secara adat dan agama Buddha. Pemohon telah melakukan pencatatan perkawinan dengan almarhum suaminya setelah pernikahan agama, namun almarhum suami meninggal dunia sebelum pengesahan anak dilakukan. Pemohon meminta agar nama almarhum suami dicantumkan pada akta kelahiran ketiga anaknya (Halim, Halim Indrawan, dan Sugiati Lukman) dan status mereka ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Hakim menetapkan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum dan mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan ketiga anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan Pemohon dan almarhum suaminya, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak-anaknya lahir dari hubungan dengan almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], yang belum tercatat secara hukum negara meskipun telah dilangsungkan secara adat dan agama Buddha. Pemohon telah melakukan pencatatan perkawinan dengan almarhum suaminya setelah pernikahan agama, namun almarhum suami meninggal dunia sebelum pengesahan anak dilakukan. Pemohon meminta agar nama almarhum suami dicantumkan pada akta kelahiran ketiga anaknya (Halim, Halim Indrawan, dan Sugiati Lukman) dan status mereka ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Hakim menetapkan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum dan mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan ketiga anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan Pemohon dan almarhum suaminya, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2023.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai tiga orang anak, yaitu Halim, Halim Indrawan, dan Sugiati Lukman.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak Pemohon lahir di luar perkawinan yang tercatat secara hukum negara, sehingga akta kelahiran mereka hanya mencantumkan nama ibu.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami Pemohon memberikan izin dan menyatakan tidak keberatan serta tidak akan menuntut atas pengesahan anak tersebut.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk memenuhi permintaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan penetapan pengadilan.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Bagaimana cara mencantumkan nama almarhum suami di akta lahir anak-anak kami yang lahir sebelum kami resmi menikah?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 31037,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengesahan anak atau pencantuman nama ayah pada akta kelahiran. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menilai kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 sampai P-11), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip dan menganalisis Pasal 284 KUHPerdata untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak tersebut dapat diterima secara hukum. Pasal ini menjadi dasar teori hukum yang diuji untuk menjawab pertanyaan tentang cara mencantumkan nama ayah pada anak yang lahir sebelum pernikahan resmi."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 25370,
+    "completion_tokens": 1102
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,124 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.027,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 46.283,
+    "query": 3.349,
+    "relevance": 17.003,
+    "total": 66.662
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 26570,
+    "marked_chars": 26642
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 26642,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Saudih dan Saamah (Para Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan kematian ayah mereka, Ilin. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian Ilin sebagai bukti administrasi karena belum adanya Akta Kematian yang tercatat. Para Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa Ilin telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1985 dan memerintahkan pencatatan kematian tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah Saudih dan Saamah, anak dari Ilin dan Isah Binti Salim yang menikah secara agama Islam.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah Para Pemohon bernama Ilin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 April 1985 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu Para Pemohon bernama Isah Binti Salim meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1979 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Ilin kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan almarhum ayah mereka.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan ahli waris, surat pernyataan, dan foto makam, serta kesaksian dari dua saksi yang disumpah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Pemohon, Saudih dan Saamah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayah mereka, Ilin, yang meninggal dunia pada 26 April 1985, belum memiliki Akta Kematian yang tercatat secara resmi. Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada fakta bahwa kematian tersebut telah terjadi dan dimakamkan di tanah keluarga, namun tidak pernah dilaporkan ke instansi pencatatan sipil. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang membenarkan dalil-dalil Para Pemohon, Hakim menetapkan bahwa kematian Ilin pada tanggal 26 April 1985 adalah sah menurut hukum. Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat guna menerbitkan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Pemohon, Saudih dan Saamah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayah mereka, Ilin, yang meninggal dunia pada 26 April 1985, belum memiliki Akta Kematian yang tercatat secara resmi. Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada fakta bahwa kematian tersebut telah terjadi dan dimakamkan di tanah keluarga, namun tidak pernah dilaporkan ke instansi pencatatan sipil. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang membenarkan dalil-dalil Para Pemohon, Hakim menetapkan bahwa kematian Ilin pada tanggal 26 April 1985 adalah sah menurut hukum. Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat guna menerbitkan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah Saudih dan Saamah, anak dari Ilin dan Isah Binti Salim yang menikah secara agama Islam.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah Para Pemohon bernama Ilin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 April 1985 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu Para Pemohon bernama Isah Binti Salim meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1979 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Ilin kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan almarhum ayah mereka.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan ahli waris, surat pernyataan, dan foto makam, serta kesaksian dari dua saksi yang disumpah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu dan dimakamkan di tanah keluarga, tapi kami belum pernah mengurus akta kematiannya untuk keperluan administrasi warisan, bagaimana cara melaporkannya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12541,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/pertanggungjawaban harta. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur pelaporan kematian atau pencatatan sipil untuk keperluan administrasi warisan seperti yang ditanyakan. Meskipun putusan mengutip Pasal 188, konteksnya adalah sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 sampai P-11), bukan substansi hukum kematian. Namun, berdasarkan instruksi untuk menilai isi pasal dari teks resmi, teks Pasal 188 yang diberikan ('Orang yang berpiutang...') jelas tidak relevan dengan pertanyaan pelaporan kematian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12837,
+    "completion_tokens": 926
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.021,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 54.568,
+    "query": 4.935,
+    "relevance": 19.508,
+    "total": 79.032
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 26634,
+    "marked_chars": 26706
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 26706,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Saudih dan Saamah (Para Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan hukum mengenai kematian ibu mereka. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian Ibu Isah Binti Salim yang meninggal pada tahun 1979 namun belum tercatat secara resmi sebagai bukti administrasi. Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Ibu Isah Binti Salim telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1979.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Orang tua Para Pemohon, Bapak Ilin dan Ibu Isah Binti Salim, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah anak dari perkawinan Bapak Ilin dan Ibu Isah Binti Salim.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Bapak Ilin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 April 1985 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu Isah Binti Salim meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1979 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Bapak Ilin maupun Ibu Isah Binti Salim kepada instansi yang berwenang.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ibu Isah Binti Salim guna keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian almarhum Ibu Para Pemohon.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Pemohon, Saudih dan Saamah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ibu mereka, Isah Binti Salim, meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1979 namun kematian tersebut belum pernah dicatatkan oleh instansi yang berwenang. Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada fakta bahwa mereka adalah anak sah dari pasangan Ilin dan Isah Binti Salim, serta adanya kebutuhan akan bukti kematian untuk keperluan administrasi dan harta peninggalan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa kematian Ibu Isah Binti Salim pada tanggal 03 Maret 1979 adalah sah menurut hukum, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna penerbitan Akta Kematian."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Pemohon, Saudih dan Saamah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ibu mereka, Isah Binti Salim, meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1979 namun kematian tersebut belum pernah dicatatkan oleh instansi yang berwenang. Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada fakta bahwa mereka adalah anak sah dari pasangan Ilin dan Isah Binti Salim, serta adanya kebutuhan akan bukti kematian untuk keperluan administrasi dan harta peninggalan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa kematian Ibu Isah Binti Salim pada tanggal 03 Maret 1979 adalah sah menurut hukum, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna penerbitan Akta Kematian.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Orang tua Para Pemohon, Bapak Ilin dan Ibu Isah Binti Salim, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah anak dari perkawinan Bapak Ilin dan Ibu Isah Binti Salim.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Bapak Ilin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 April 1985 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu Isah Binti Salim meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1979 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Bapak Ilin maupun Ibu Isah Binti Salim kepada instansi yang berwenang.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ibu Isah Binti Salim guna keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian almarhum Ibu Para Pemohon.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ibu saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum dicatatkan, bagaimana cara mengurus akta kematiannya untuk urusan warisan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12595,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum perkawinan). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan tentang prosedur pengurusan akta kematian atau pencatatan sipil. Meskipun putusan mengutip Pasal 188 KUHPerdata, hal tersebut hanya untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 sampai P-11), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan tentang cara mengurus akta kematian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12926,
+    "completion_tokens": 968
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.076,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 68.793,
+    "query": 3.58,
+    "relevance": 13.871,
+    "total": 86.319
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 30007,
+    "marked_chars": 30088
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 30088,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama dirinya dalam kutipan akta kelahiran anaknya karena adanya kesalahan pencatatan. Sengketa ini bersifat volunter (non-gugatan) yang meminta izin pengadilan atas perubahan data kependudukan, bukan sengketa perdata antara dua pihak yang saling menyangkal hak. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan untuk mengganti nama dari Wati menjadi Kiki Rahma dalam dokumen akta kelahiran anak.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah menikah dengan Andi Wijaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/3/II/2007.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cheryl Aurelia Wijaya yang lahir pada tanggal 17 Maret 2007.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Kiki Rahma dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah Pemohon.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 645/JU/KLT/2008, nama ibu tercatat sebagai Wati.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan lainnya (Kiki Rahma) dengan Kutipan Akta Kelahiran anak (Wati) yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kesalahan pencatatan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatu.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon tidak memiliki maksud untuk menghindari tindak pidana dalam pengajuan perbaikan nama tersebut.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang perempuan yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama dirinya dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya, Cheryl Aurelia Wijaya. Pemohon dalilkan bahwa nama dirinya tercatat sebagai Kiki Rahma dalam berbagai dokumen resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, nama ibunya tercatat sebagai Wati. Pemohon menyatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh instansi pencatat, yang mengakibatkan hambatan dalam pengurusan administrasi, serta menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa perubahan nama tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dari Wati menjadi Kiki Rahma dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang perempuan yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama dirinya dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya, Cheryl Aurelia Wijaya. Pemohon dalilkan bahwa nama dirinya tercatat sebagai Kiki Rahma dalam berbagai dokumen resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, nama ibunya tercatat sebagai Wati. Pemohon menyatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh instansi pencatat, yang mengakibatkan hambatan dalam pengurusan administrasi, serta menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa perubahan nama tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dari Wati menjadi Kiki Rahma dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah menikah dengan Andi Wijaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/3/II/2007.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cheryl Aurelia Wijaya yang lahir pada tanggal 17 Maret 2007.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Kiki Rahma dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah Pemohon.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 645/JU/KLT/2008, nama ibu tercatat sebagai Wati.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan lainnya (Kiki Rahma) dengan Kutipan Akta Kelahiran anak (Wati) yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kesalahan pencatatan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatu.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon tidak memiliki maksud untuk menghindari tindak pidana dalam pengajuan perbaikan nama tersebut.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa nama ibu di akta lahir anak beda dengan KTP saya, dan bagaimana cara memperbaikinya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 15809,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/perkawinan). Pertanyaan berkaitan dengan pembetulan nama dalam akta kelahiran (hukum administrasi kependudukan). Isi pasal tidak mengatur substansi pembetulan nama, syarat, atau akibat hukum dari kesalahan pencatatan sipil, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah yang ditanyakan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 14578,
+    "completion_tokens": 996
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_133_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,117 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_133_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 11,
+  "timings": {
+    "parse": 0.02,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 35.99,
+    "query": 2.151,
+    "relevance": 23.098,
+    "total": 61.258
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 30873,
+    "marked_chars": 30963
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 30963,
+    "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh Sindula kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan pengampuan atas dirinya sendiri sebagai wali pengampu bagi ayahnya, Winarno. Inti sengketa adalah kebutuhan pengampuan Winarno karena kondisi kesehatan yang tidak cakap hukum. Pemohon meminta penetapan sebagai wali pengampu dan izin untuk mengurus pengalihan hak waris atas nama Winarno.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Winarno dan Tati Sukahati.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon, Tati Sukahati, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Winarno mengalami kondisi sakit yang menyebabkan tidak cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, serta mengalami penurunan fungsi kognitif, kesulitan komunikasi lisan, dan kesulitan mobilisasi dalam aktivitas sehari-hari.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengurus pengalihan hak waris atas nama Winarno.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, Sindula, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, Winarno, yang didalilkan mengalami kondisi sakit parah sehingga tidak cakap hukum dan tidak mampu melakukan tindakan hukum serta aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas, hubungan keluarga, dan surat keterangan medis dari rumah sakit yang menyatakan adanya penurunan fungsi kognitif pada Winarno. Hakim menetapkan bahwa kondisi Winarno memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan karena dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu (kurator) atas nama Winarno, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menandatangani pengalihan hak waris atas nama Winarno. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, Sindula, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, Winarno, yang didalilkan mengalami kondisi sakit parah sehingga tidak cakap hukum dan tidak mampu melakukan tindakan hukum serta aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas, hubungan keluarga, dan surat keterangan medis dari rumah sakit yang menyatakan adanya penurunan fungsi kognitif pada Winarno. Hakim menetapkan bahwa kondisi Winarno memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan karena dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu (kurator) atas nama Winarno, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menandatangani pengalihan hak waris atas nama Winarno. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Winarno dan Tati Sukahati.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon, Tati Sukahati, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Winarno mengalami kondisi sakit yang menyebabkan tidak cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, serta mengalami penurunan fungsi kognitif, kesulitan komunikasi lisan, dan kesulitan mobilisasi dalam aktivitas sehari-hari.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengurus pengalihan hak waris atas nama Winarno.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya sakit parah dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya bisa mengurus hak warisnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 18993,
+    "candidates": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan (kuratel), yaitu karena keadaan 'dungu, gila atau mata gelap'. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menilai apakah kondisi ayah pemohon (sakit parah, penurunan daya berpikir) memenuhi unsur tersebut sehingga perlu ditunjuk pengampu untuk mengurus kepentingannya, termasuk hak waris."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan, yaitu keluarga sedarah. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk membenarkan posisi pemohon (anak) sebagai keluarga sedarah yang berhak meminta pengampuan bagi ayahnya, yang merupakan prasyarat hukum agar pemohon dapat bertindak sebagai wali pengampu dalam mengurus harta waris."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 15665,
+    "completion_tokens": 757
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1340_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,124 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1340_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 8,
+  "timings": {
+    "parse": 0.037,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 47.757,
+    "query": 5.207,
+    "relevance": 19.304,
+    "total": 72.305
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 22526,
+    "marked_chars": 22590
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 22590,
+    "frame": "Permohonan diajukan oleh Zulhilmi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian ibunya, Jamilah, yang meninggal pada tahun 2005 namun belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta penetapan hukum bahwa Jamilah telah meninggal dunia agar dapat diterbitkan Akta Kematian untuk keperluan administrasi dan harta peninggalan. Perkara ini merupakan permohonan perdata (volunter) yang diperiksa oleh Hakim Tunggal.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Muhamad dan Jamilah yang menikah pada tanggal 7 Juli 1984.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu Pemohon bernama Jamilah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2005 karena sakit.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hingga saat permohonan diajukan, belum pernah ada yang mengurus pencatatan kematian Jamilah kepada instansi berwenang sehingga tidak ada Akta Kematian.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian Penduduk, dan foto batu nisan, serta kesaksian dua orang saksi.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan seluruhnya.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, Zulhilmi, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian ibunya, Jamilah, yang dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2005. Pemohon menyatakan bahwa hingga saat itu belum ada pencatatan kematian resmi dari instansi berwenang, sehingga ia membutuhkan penetapan pengadilan untuk menerbitkan Akta Kematian guna keperluan administrasi dan masa depan terkait harta peninggalan. Pemohon mendukung dalilnya dengan bukti surat seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian Penduduk, serta kesaksian dua orang saksi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa bukti dan keterangan, menetapkan bahwa kematian Jamilah pada tanggal 3 Maret 2005 adalah sah menurut hukum, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk penerbitan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, Zulhilmi, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian ibunya, Jamilah, yang dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2005. Pemohon menyatakan bahwa hingga saat itu belum ada pencatatan kematian resmi dari instansi berwenang, sehingga ia membutuhkan penetapan pengadilan untuk menerbitkan Akta Kematian guna keperluan administrasi dan masa depan terkait harta peninggalan. Pemohon mendukung dalilnya dengan bukti surat seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian Penduduk, serta kesaksian dua orang saksi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa bukti dan keterangan, menetapkan bahwa kematian Jamilah pada tanggal 3 Maret 2005 adalah sah menurut hukum, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk penerbitan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Muhamad dan Jamilah yang menikah pada tanggal 7 Juli 1984.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu Pemohon bernama Jamilah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2005 karena sakit.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hingga saat permohonan diajukan, belum pernah ada yang mengurus pencatatan kematian Jamilah kepada instansi berwenang sehingga tidak ada Akta Kematian.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian Penduduk, dan foto batu nisan, serta kesaksian dua orang saksi.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan seluruhnya.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ibu saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum ada akta kematian resmi, bagaimana cara mengurusnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12063,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum perkawinan). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan tentang cara mengurus akta kematian atau hukum administrasi kependudukan. Meskipun putusan mengutip Pasal 188 KUHPerdata, hal tersebut hanya untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 sampai P-7), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan cara mengurus akta kematian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 11737,
+    "completion_tokens": 844
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1345_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,116 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1345_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.026,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 46.449,
+    "query": 3.861,
+    "relevance": 17.561,
+    "total": 67.896
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 28421,
+    "marked_chars": 28502
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 28502,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan status perwalian dan izin penjualan harta warisan. Sengketa ini bersifat internal keluarga terkait pengelolaan harta peninggalan suami yang telah meninggal dunia. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur serta diberi izin untuk mewakili penjualan sebidang tanah dan bangunan warisan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan JIE POH SENG pada tanggal 16 Mei 2005.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu JIENNY SHINTIA dan JIEVAN EGA MAHENDRA, yang pada saat permohonan diajukan masih berada di bawah umur.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami Pemohon memiliki bagian harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 96 M2 di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 02614/Kapuk atas nama KIM SEN, JETI, dan para ahli waris termasuk Pemohon serta kedua anaknya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk membagikan hak waris dan membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris serta perwalian karena anak-anaknya belum dewasa.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu rumah tangga, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pengelolaan harta warisan suaminya yang telah meninggal dunia. Pemohon dalilkan bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2005 dan dikaruniai dua anak yang masih di bawah umur. Harta warisan yang dimaksud adalah sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat yang atas namanya tercatat bersama dengan pihak lain dan para ahli waris. Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang belum dewasa, sehingga ia dapat mewakili penjualan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali kedua anaknya serta memberi izin untuk mewakili penjualan harta warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu rumah tangga, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pengelolaan harta warisan suaminya yang telah meninggal dunia. Pemohon dalilkan bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2005 dan dikaruniai dua anak yang masih di bawah umur. Harta warisan yang dimaksud adalah sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat yang atas namanya tercatat bersama dengan pihak lain dan para ahli waris. Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang belum dewasa, sehingga ia dapat mewakili penjualan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali kedua anaknya serta memberi izin untuk mewakili penjualan harta warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan JIE POH SENG pada tanggal 16 Mei 2005.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu JIENNY SHINTIA dan JIEVAN EGA MAHENDRA, yang pada saat permohonan diajukan masih berada di bawah umur.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami Pemohon memiliki bagian harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 96 M2 di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 02614/Kapuk atas nama KIM SEN, JETI, dan para ahli waris termasuk Pemohon serta kedua anaknya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk membagikan hak waris dan membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris serta perwalian karena anak-anaknya belum dewasa.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Bagaimana cara saya menjual tanah warisan suami yang sudah meninggal karena anak-anak saya masih kecil?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12260,
+    "candidates": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan atau menjual barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan tentang prosedur menjual tanah warisan ketika ahli waris masih kecil, sebagaimana diterapkan dalam putusan untuk menetapkan wali dan memberikan izin penjualan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13899,
+    "completion_tokens": 775
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1346_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1346_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 8,
+  "timings": {
+    "parse": 0.021,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 63.003,
+    "query": 6.994,
+    "relevance": 7.674,
+    "total": 77.691
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 25604,
+    "marked_chars": 25668
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 25668,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam hal menjual harta warisan. Sengketa ini bersifat permohonan perdata tanpa pihak tergugat yang berlawanan, dengan inti permohonan adalah pengesahan kewenangan hukum Pemohon atas aset warisan anak perempuannya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan Sutardi pada tanggal 8 Juli 2006.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dikarunia seorang anak perempuan bernama Alyssa Nurul Nandini yang lahir pada tanggal 8 Mei 2008.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sutardi, suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 27 September 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alyssa Nurul Nandini ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sutardi berdasarkan surat keterangan waris.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alyssa Nurul Nandini masih berada di bawah umur dan belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Sutardi memiliki harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0816 atas nama Febriana Chandra, Dkk.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan ahli waris lainnya bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukumnya.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, Alyssa Nurul Nandini, dalam rangka menjual harta peninggalan warisan dari almarhum ayah anak tersebut, Sutardi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa anaknya masih di bawah umur sehingga memerlukan kuasa dari pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum terkait penjualan aset berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik atas nama pihak ketiga (Febriana Chandra, Dkk) yang merupakan bagian dari warisan Sutardi. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan Pemohon sebagai ibu kandung layak menjadi wali, serta menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Putusan ini memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anaknya dalam penjualan harta warisan tersebut, dengan Pemohon dibebani biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, Alyssa Nurul Nandini, dalam rangka menjual harta peninggalan warisan dari almarhum ayah anak tersebut, Sutardi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa anaknya masih di bawah umur sehingga memerlukan kuasa dari pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum terkait penjualan aset berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik atas nama pihak ketiga (Febriana Chandra, Dkk) yang merupakan bagian dari warisan Sutardi. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan Pemohon sebagai ibu kandung layak menjadi wali, serta menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Putusan ini memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anaknya dalam penjualan harta warisan tersebut, dengan Pemohon dibebani biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan Sutardi pada tanggal 8 Juli 2006.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dikarunia seorang anak perempuan bernama Alyssa Nurul Nandini yang lahir pada tanggal 8 Mei 2008.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sutardi, suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 27 September 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alyssa Nurul Nandini ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sutardi berdasarkan surat keterangan waris.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alyssa Nurul Nandini masih berada di bawah umur dan belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Sutardi memiliki harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0816 atas nama Febriana Chandra, Dkk.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan ahli waris lainnya bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukumnya.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan ayah anak saya yang masih kecil, tapi butuh izin pengadilan karena dia belum cukup umur, ya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10790,
+    "candidates": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk menjual atau mengasingkan barang tak bergerak (tanah) milik anak belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif bagi pertanyaan awam mengenai kebutuhan izin pengadilan untuk menjual tanah warisan milik anak yang masih di bawah umur."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12715,
+    "completion_tokens": 886
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1350_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1350_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.035,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 66.884,
+    "query": 3.787,
+    "relevance": 18.535,
+    "total": 89.241
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 28874,
+    "marked_chars": 28946
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 28946,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perbaikan nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran. Inti sengketa adalah pengurangan nama tengah anak dari 'Felloando Alvaro Lesmana' menjadi 'Felloando Lesmana' yang dikaitkan dengan alasan kesehatan anak. Para Pemohon meminta penetapan pengadilan yang mengizinkan perubahan tersebut dan memerintahkan pelaporannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon menikah pada tanggal 03 November 2016 berdasarkan Buku Nikah Nomor 1034/004/XI/2016.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon dikarunia anak laki-laki bernama Felloando Alvaro Lesmana yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2021.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3173-LU-18082021-0065 mencatat nama anak sebagai Felloando Alvaro Lesmana.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon bermaksud mengurangi nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dari Felloando Alvaro Lesmana menjadi Felloando Lesmana.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alasan pengurangan nama tersebut dikaitkan dengan menyangkut kesehatan anak.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pada Akta Kelahiran.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian nama tersebut.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran. Anak mereka, yang lahir pada 9 Agustus 2021, tercatat dengan nama Felloando Alvaro Lesmana. Para Pemohon meminta izin untuk mengurangi nama tengah 'Alvaro' sehingga nama anak menjadi Felloando Lesmana, dengan alasan yang berkaitan dengan kesehatan anak. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, mengabulkan permohonan untuk mengubah nama anak menjadi Felloando Lesmana, dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran. Anak mereka, yang lahir pada 9 Agustus 2021, tercatat dengan nama Felloando Alvaro Lesmana. Para Pemohon meminta izin untuk mengurangi nama tengah 'Alvaro' sehingga nama anak menjadi Felloando Lesmana, dengan alasan yang berkaitan dengan kesehatan anak. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, mengabulkan permohonan untuk mengubah nama anak menjadi Felloando Lesmana, dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon menikah pada tanggal 03 November 2016 berdasarkan Buku Nikah Nomor 1034/004/XI/2016.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon dikarunia anak laki-laki bernama Felloando Alvaro Lesmana yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2021.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3173-LU-18082021-0065 mencatat nama anak sebagai Felloando Alvaro Lesmana.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon bermaksud mengurangi nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dari Felloando Alvaro Lesmana menjadi Felloando Lesmana.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Alasan pengurangan nama tersebut dikaitkan dengan menyangkut kesehatan anak.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pada Akta Kelahiran.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian nama tersebut.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Bapak Ibu, bolehkah nama tengah anak saya dihapus dari akta lahir karena alasan kesehatan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 15206,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (sita conservatoir/pemisahan harta), yang merupakan materi hukum perkawinan dan kekayaan. Pertanyaan berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran (hukum administrasi kependudukan). Isi pasal tidak mempunyai hubungan substantif dengan masalah penghapusan nama anak, dan fakta pemicu unsur pasal (piutang, pemisahan harta) tidak muncul dalam perkara."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 14106,
+    "completion_tokens": 930
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1351_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,124 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1351_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 8,
+  "timings": {
+    "parse": 0.018,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 56.694,
+    "query": 2.591,
+    "relevance": 10.535,
+    "total": 69.839
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 24827,
+    "marked_chars": 24891
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 24891,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena istri pemohon meninggal dunia pada tahun 1989 namun belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan kematian istri secara sah menurut hukum dan memerintahkan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini merupakan permohonan perdata (volunter) yang tidak melibatkan pihak tergugat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan istri pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Desember 1976.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Istri pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1989 dikarenakan sakit.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hingga saat ini, kematian istri pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada instansi yang berwenang sehingga belum diterbitkan akta kematian.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, serta foto makam dan kebersamaan keluarga.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang disumpah untuk membenarkan keterangan mengenai pernikahan, kelahiran anak, dan kematian istri pemohon.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1989 namun kematian tersebut belum dicatatkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas diri, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta kesaksian dua orang saksi yang membenarkan fakta pernikahan dan kematian istri pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa kematian istri pemohon sah menurut hukum, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi terkait guna penerbitan akta kematian. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1989 namun kematian tersebut belum dicatatkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas diri, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta kesaksian dua orang saksi yang membenarkan fakta pernikahan dan kematian istri pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa kematian istri pemohon sah menurut hukum, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi terkait guna penerbitan akta kematian. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon dan istri pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Desember 1976.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Istri pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1989 dikarenakan sakit.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hingga saat ini, kematian istri pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada instansi yang berwenang sehingga belum diterbitkan akta kematian.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, serta foto makam dan kebersamaan keluarga.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang disumpah untuk membenarkan keterangan mengenai pernikahan, kelahiran anak, dan kematian istri pemohon.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Istri saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara melaporkannya agar urusannya lancar?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 11667,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/persetujuan perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan pencatatan sipil (akta kematian) dan administrasi kependudukan. Isi pasal tidak mengatur prosedur pelaporan kematian, syarat akta kematian, atau hak/wajib administratif warga negara, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah yang ditanyakan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12008,
+    "completion_tokens": 779
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1352_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,188 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1352_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 14,
+  "timings": {
+    "parse": 0.059,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 73.692,
+    "query": 2.635,
+    "relevance": 50.317,
+    "total": 126.703
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 46825,
+    "marked_chars": 46942
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 46942,
+    "frame": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibu kandungnya, [NAMA_ORANG], yang didalilkan tidak cakap mengurus kepentingan hukumnya sendiri akibat kondisi kesehatan. Pemohon meminta agar Termohon ditetapkan berada di bawah pengampuan dan Pemohon ditunjuk sebagai pengampu untuk mewakili Termohon dalam tindakan hukum, termasuk menjual tanah dan bangunan atas nama ahli waris. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari [NAMA_ORANG].",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami kesulitan berbicara dan salah menyebutkan kata-kata yang diduga akibat serangan stroke ringan sekitar tahun 2013.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami kejadian jatuh pada tahun 2017 hingga kehilangan kesadaran dan memerlukan alat bantu pernapasan serta tidak dapat berkomunikasi.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para dokter yang merawat [NAMA_ORANG] tidak dapat menentukan kondisi kesehatan mentalnya karena kondisi tidak dapat berkomunikasi.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sehingga dianggap tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki hubungan keluarga sedarah dengan [NAMA_ORANG] sehingga berwenang mengajukan permohonan pengampuan.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan mendapati [NAMA_ORANG] dalam kondisi terdiam dan tidak merespon saat diajak berkomunikasi.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual dan menerima hasil penjualan tanah dan bangunan seluas 306 M2 yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara II A No. 386, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1176.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibu kandungnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa Termohon tidak cakap lagi mengurus kepentingan hukumnya sendiri akibat kondisi kesehatan yang menyebabkan kesulitan berbicara, salah menyebutkan kata-kata, dan tidak dapat berkomunikasi. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pernah mengalami stroke ringan dan kecelakaan yang mengakibatkan ketergantungan pada alat bantu medis serta ketidakmampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan Termohon tidak merespon komunikasi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Termohon berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai pengampu. Penetapan ini juga memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Termohon dalam tindakan hukum, termasuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak ahli waris."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibu kandungnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa Termohon tidak cakap lagi mengurus kepentingan hukumnya sendiri akibat kondisi kesehatan yang menyebabkan kesulitan berbicara, salah menyebutkan kata-kata, dan tidak dapat berkomunikasi. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pernah mengalami stroke ringan dan kecelakaan yang mengakibatkan ketergantungan pada alat bantu medis serta ketidakmampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan Termohon tidak merespon komunikasi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Termohon berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai pengampu. Penetapan ini juga memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Termohon dalam tindakan hukum, termasuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak ahli waris.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari [NAMA_ORANG].",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami kesulitan berbicara dan salah menyebutkan kata-kata yang diduga akibat serangan stroke ringan sekitar tahun 2013.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami kejadian jatuh pada tahun 2017 hingga kehilangan kesadaran dan memerlukan alat bantu pernapasan serta tidak dapat berkomunikasi.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para dokter yang merawat [NAMA_ORANG] tidak dapat menentukan kondisi kesehatan mentalnya karena kondisi tidak dapat berkomunikasi.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sehingga dianggap tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki hubungan keluarga sedarah dengan [NAMA_ORANG] sehingga berwenang mengajukan permohonan pengampuan.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan mendapati [NAMA_ORANG] dalam kondisi terdiam dan tidak merespon saat diajak berkomunikasi.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual dan menerima hasil penjualan tanah dan bangunan seluas 306 M2 yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara II A No. 386, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1176.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya anak satu-satunya yang mengurus ibu sakit parah, bolehkah saya jual tanahnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 21044,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata",
+      "Pasal 452 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak suami/istri dalam perkara pemisahan harta benda akibat perceraian. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa pengampuan (curatele) atau kewenangan menjual harta milik orang yang sakit parah. Fakta perceraian dalam perkara ini hanya sebagai latar belakang hubungan keluarga, bukan isu hukum yang diatur oleh pasal ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif pengampuan, yaitu orang dewasa yang berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap' (sakit otak/kesehatan mental/fisik parah) harus ditempatkan di bawah pengampuan. Dalam pertanyaan, 'ibu sakit parah' yang tidak cakap mengurus kepentingan hukumnya adalah fakta pemicu yang langsung diatur oleh pasal ini sebagai dasar hukum untuk mengajukan pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berwenang mengajukan permohonan pengampuan, yaitu 'keluarga sedarah'. Dalam pertanyaan, pemohon adalah 'anak satu-satunya', yang merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi anak untuk mengajukan pengampuan bagi orang tuanya yang sakit parah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan yurisdiksi pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan berdasarkan tempat tinggal. Meskipun dikutip dalam putusan untuk menetapkan kewenangan PN Jakarta Barat, pasal ini bersifat prosedural/jurisdiksi dan tidak menjawab inti pertanyaan substantif mengenai 'bolehkah anak menjual tanah ibu sakit parah' atau dasar hak pengampuan itu sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari pengampuan, yaitu orang di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak belum dewasa (tidak cakap bertindak hukum) dan pengampu bertindak mewakili kepentingan orang tersebut. Ini menjawab inti pertanyaan 'bolehkah saya jual tanahnya' karena tanpa status pengampuan (yang diatur akibatnya di pasal ini), anak tidak memiliki hak hukum untuk menjual tanah ibu yang sakit parah."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata",
+      "Pasal 452 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 21481,
+    "completion_tokens": 1378
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 13,
+  "timings": {
+    "parse": 0.023,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 84.261,
+    "query": 1.605,
+    "relevance": 9.419,
+    "total": 95.307
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 33556,
+    "marked_chars": 33664
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 33664,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali pengampu bagi anaknya yang berkebutuhan khusus, [NAMA_ORANG], serta meminta izin untuk mewakili anak tersebut dalam penjualan tiga bidang tanah. Inti sengketa adalah pengakuan ketidakcakapan hukum anak tersebut dan kebutuhan akan perwakilan hukum untuk mengurus harta warisan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan status wali pengampu dan memberikan kuasa khusus untuk menandatangani perjanjian penjualan tanah.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 08 Desember 1977 di Medan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada 15 November 1996.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG], suami pemohon, meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tiga bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama almarhum [NAMA_ORANG] yang terletak di Kota Tangerang.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] didiagnosis mengalami Down Syndrom (Trisomy 21) berdasarkan laporan medis dari Rumah Sakit Pluit.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum karena kondisi fisik dan mentalnya.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berkeinginan menjual tiga bidang tanah tersebut untuk keperluan biaya hidup, perawatan anak, dan pengurusan harta waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena tempat tinggal pemohon dan terampu berada dalam wilayah hukumnya.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon terbukti layak dan patut ditetapkan sebagai wali pengampu bagi [NAMA_ORANG].",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa anaknya, [NAMA_ORANG], yang lahir pada 15 November 1996, mengalami Down Syndrom (Trisomy 21) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon, yang merupakan ibu kandung dan satu-satunya orang tua yang masih hidup setelah meninggalnya suami [NAMA_ORANG] pada 2010, meminta ditetapkan sebagai wali pengampu untuk mewakili kepentingan anak tersebut. Permohonan ini juga mencakup permintaan izin khusus bagi pemohon untuk mewakili [NAMA_ORANG] dalam penandatanganan penjualan tiga bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama almarhum [NAMA_ORANG] yang terletak di Kota Tangerang, yang diperlukan untuk biaya hidup, perawatan, dan pengurusan harta warisan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang dan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, menetapkan pemohon sebagai wali pengampu dan memberikan izin untuk mewakili anak dalam transaksi penjualan tanah tersebut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa anaknya, [NAMA_ORANG], yang lahir pada 15 November 1996, mengalami Down Syndrom (Trisomy 21) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon, yang merupakan ibu kandung dan satu-satunya orang tua yang masih hidup setelah meninggalnya suami [NAMA_ORANG] pada 2010, meminta ditetapkan sebagai wali pengampu untuk mewakili kepentingan anak tersebut. Permohonan ini juga mencakup permintaan izin khusus bagi pemohon untuk mewakili [NAMA_ORANG] dalam penandatanganan penjualan tiga bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama almarhum [NAMA_ORANG] yang terletak di Kota Tangerang, yang diperlukan untuk biaya hidup, perawatan, dan pengurusan harta warisan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang dan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, menetapkan pemohon sebagai wali pengampu dan memberikan izin untuk mewakili anak dalam transaksi penjualan tanah tersebut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 08 Desember 1977 di Medan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada 15 November 1996.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG], suami pemohon, meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tiga bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama almarhum [NAMA_ORANG] yang terletak di Kota Tangerang.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] didiagnosis mengalami Down Syndrom (Trisomy 21) berdasarkan laporan medis dari Rumah Sakit Pluit.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum karena kondisi fisik dan mentalnya.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berkeinginan menjual tiga bidang tanah tersebut untuk keperluan biaya hidup, perawatan anak, dan pengurusan harta waris.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena tempat tinggal pemohon dan terampu berada dalam wilayah hukumnya.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon terbukti layak dan patut ditetapkan sebagai wali pengampu bagi [NAMA_ORANG].",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Anak saya sakit mental dan tidak bisa urus sendiri, bolehkah saya jual tanah warisan almarhum suami untuk biaya perawatannya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 13571,
+    "candidates": [
+      "Pasal 436 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat formil pengajuan permohonan pengampuan, yaitu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan. Dalam pertanyaan, pemohon ingin menjual tanah untuk biaya perawatan anak yang sakit mental (tidak cakap hukum), yang secara substantif memerlukan penetapan pengampuan (wali pengampu). Putusan mendukung bahwa pasal ini menjadi dasar kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan pengampuan tersebut, sehingga relevan sebagai kerangka hukum untuk mendapatkan izin melakukan perbuatan hukum (menjual tanah) bagi orang yang tidak cakap."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 436 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 15103,
+    "completion_tokens": 1073
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1371_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,116 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1371_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 8,
+  "timings": {
+    "parse": 0.016,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 54.108,
+    "query": 3.774,
+    "relevance": 16.04,
+    "total": 73.938
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 23461,
+    "marked_chars": 23525
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 23525,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Hendro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan Perjanjian Kawin mereka. Inti sengketa berkaitan dengan keabsahan hukum pendaftaran perjanjian pisah harta tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang. Para Pemohon meminta agar perjanjian kawin dan pendaftarannya dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengikatkan diri untuk membuat perjanjian kawin tentang pisah harta bersama pada tanggal 8 Januari 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Paul Tamara di Jakarta.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Malang pada tanggal 16 April 1975.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Salinan akta perjanjian kawin Para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang pada tanggal 14 Juli 1975 dengan Nomor 114/196/75.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon menghadapi kendala perbedaan persepsi terhadap perjanjian kawin mereka karena tidak dicatatkan di Akta Perkawinan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Hendro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan Perjanjian Kawin yang dibuat pada 8 Januari 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang pada 14 Juli 1975. Para Pemohon berdalih bahwa pendaftaran tersebut sah berdasarkan ketentuan hukum perdata karena peraturan perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai pegawai pencatat perjanjian kawin, namun mereka menghadapi kendala administratif karena perjanjian tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Perkawinan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 8 Januari 1975 serta pendaftarannya di Pengadilan Negeri Malang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Hendro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan Perjanjian Kawin yang dibuat pada 8 Januari 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang pada 14 Juli 1975. Para Pemohon berdalih bahwa pendaftaran tersebut sah berdasarkan ketentuan hukum perdata karena peraturan perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai pegawai pencatat perjanjian kawin, namun mereka menghadapi kendala administratif karena perjanjian tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Perkawinan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 8 Januari 1975 serta pendaftarannya di Pengadilan Negeri Malang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengikatkan diri untuk membuat perjanjian kawin tentang pisah harta bersama pada tanggal 8 Januari 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Paul Tamara di Jakarta.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Malang pada tanggal 16 April 1975.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Salinan akta perjanjian kawin Para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang pada tanggal 14 Juli 1975 dengan Nomor 114/196/75.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon menghadapi kendala perbedaan persepsi terhadap perjanjian kawin mereka karena tidak dicatatkan di Akta Perkawinan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa perjanjian pisah harta kami tidak tercatat di akta nikah padahal sudah didaftarkan di pengadilan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10562,
+    "candidates": [
+      "Pasal 152 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 152 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 152: Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 152 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur syarat agar perjanjian kawin (termasuk pisah harta) berlaku bagi pihak ketiga, yaitu melalui pendaftaran di Pengadilan Negeri. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah status pengesahan dan kekuatan mengikat perjanjian yang sudah didaftarkan di pengadilan namun tidak tercatat di akta nikah. Putusan juga secara eksplisit menggunakan Pasal 152 sebagai dasar hukum untuk menyatakan pendaftaran tersebut sah dan mengikat, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum utama untuk menjawab pertanyaan tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 152 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 11682,
+    "completion_tokens": 776
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1377_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,124 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1377_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.022,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 54.811,
+    "query": 4.741,
+    "relevance": 15.539,
+    "total": 75.115
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 25257,
+    "marked_chars": 25329
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 25329,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen kependudukan. Pemohon meminta izin untuk menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahirannya. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti dan kesaksian.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Shi Ci Lia.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran No. 2666/JU/1983 atas nama Pemohon tidak mencantumkan nama keluarga atau nama ibu.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Paspor Republik Indonesia atas nama Pemohon mencantumkan nama Shi Ci Lia Tju.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menambahkan nama menjadi Tju Shi Ci Lia pada Kutipan Akta Kelahiran.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Aziz Suriayana dan Saksi Andina Nur Salsabila memberikan keterangan yang mendukung dalil perbedaan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Shi Ci Lia menjadi Tju Shi Ci Lia.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan adanya inkonsistensi penulisan nama dalam dokumen kependudukannya. Berdasarkan bukti surat yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor, serta kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Shi Ci Lia dalam dokumen kependudukan dasar, namun tercatat sebagai Shi Ci Lia Tju dalam paspor. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran, sehingga nama resmi menjadi Tju Shi Ci Lia, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan adanya inkonsistensi penulisan nama dalam dokumen kependudukannya. Berdasarkan bukti surat yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor, serta kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Shi Ci Lia dalam dokumen kependudukan dasar, namun tercatat sebagai Shi Ci Lia Tju dalam paspor. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran, sehingga nama resmi menjadi Tju Shi Ci Lia, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Shi Ci Lia.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran No. 2666/JU/1983 atas nama Pemohon tidak mencantumkan nama keluarga atau nama ibu.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Paspor Republik Indonesia atas nama Pemohon mencantumkan nama Shi Ci Lia Tju.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menambahkan nama menjadi Tju Shi Ci Lia pada Kutipan Akta Kelahiran.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Aziz Suriayana dan Saksi Andina Nur Salsabila memberikan keterangan yang mendukung dalil perbedaan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menetapkan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Shi Ci Lia menjadi Tju Shi Ci Lia.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa nama saya di KTP beda sama paspor, dan gimana cara nambahin nama keluarga di akta lahir biar seragam?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 14247,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Inti pertanyaan awam adalah mengenai prosedur administrasi kependudukan (pencatatan sipil/perubahan nama), bukan sengketa kekuatan bukti surat dalam konteks perdata murni. Selain itu, putusan ini adalah penetapan perkara non-sengketa (PN) yang mengacu pada UU Administrasi Kependudukan, sehingga Pasal 1888 hanya dikutip secara teknis untuk validitas bukti surat yang diajukan, bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab 'cara nambahin nama'."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12413,
+    "completion_tokens": 781
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1387_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1387_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 7,
+  "timings": {
+    "parse": 0.019,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 76.868,
+    "query": 1.65,
+    "relevance": 6.428,
+    "total": 84.965
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 18336,
+    "marked_chars": 18392
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 18392,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak-anaknya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan izin pengadilan bagi Pemohon sebagai wali untuk menjual tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan almarhum suaminya. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali yang berwenang memberikan ijin jual atas tanah dan bangunan tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan almarhum [NAMA_ORANG] pada tanggal 09 September 2005.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suami memiliki dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami memberikan hibah tanah dan bangunan kepada kedua anak Pemohon.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak dan keluarga berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena anak-anaknya belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan ijin jual tanah dan bangunan guna biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang masih di bawah umur dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG]. Pemohon menyatakan bahwa anak-anaknya telah menerima hibah tanah dan bangunan dari almarhum suami, namun karena mereka masih di bawah umur, mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri untuk menjual aset tersebut. Pemohon mendalilkan bahwa penjualan tanah dan bangunan tersebut diperlukan untuk menopang ekonomi keluarga, khususnya untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak. Setelah memeriksa alat bukti dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang tidak dicabut kekuasaannya adalah pihak yang paling tepat untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya untuk memberikan ijin jual atas tanah dan bangunan tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG]. Pemohon menyatakan bahwa anak-anaknya telah menerima hibah tanah dan bangunan dari almarhum suami, namun karena mereka masih di bawah umur, mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri untuk menjual aset tersebut. Pemohon mendalilkan bahwa penjualan tanah dan bangunan tersebut diperlukan untuk menopang ekonomi keluarga, khususnya untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak. Setelah memeriksa alat bukti dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang tidak dicabut kekuasaannya adalah pihak yang paling tepat untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya untuk memberikan ijin jual atas tanah dan bangunan tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan almarhum [NAMA_ORANG] pada tanggal 09 September 2005.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhum suami memiliki dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami memberikan hibah tanah dan bangunan kepada kedua anak Pemohon.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak dan keluarga berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena anak-anaknya belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan ijin jual tanah dan bangunan guna biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang masih di bawah umur dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan anak-anak saya yang masih kecil untuk biaya hidup, tapi saya butuh izin resmi sebagai wali, kan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 6202,
+    "candidates": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan prosedur perwalian (wali) dalam mengelola harta anak belum dewasa, khususnya mengenai larangan mengasingkan atau menjual barang tak bergerak (tanah) tanpa kuasa dari Pengadilan. Hal ini menjawab pertanyaan awam tentang kebutuhan izin resmi sebagai wali untuk menjual tanah warisan anak-anak yang masih kecil."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 9363,
+    "completion_tokens": 959
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_13_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,236 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_13_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 15,
+  "timings": {
+    "parse": 0.033,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 133.239,
+    "query": 7.725,
+    "relevance": 33.939,
+    "total": 174.936
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 46011,
+    "marked_chars": 46137
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI\nHalaman  14 dari 15 Halaman Putusan No. 13/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMenyatakan Tergugat  telah\ndipanggil secara sah dan patut,  namun tidak hadir ;\n2.\nMenyatakan\n \ngugatan\nPenggugat Tidak dapat diterima dengan  verstek;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk\nmembayar biaya perkara ini  sebesar              Rp. 272.000,- ( dua\nratustujuh puluh dua ribu rupiah ) ; \n            Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli  2023, oleh\nDinahayati Syofyan, S.H., M.H. dan diucapkan dalam persidangan yang\nterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh\nBeti Nurbaeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nJakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan  tanpa\nhadirnya Tergugat.\n         Panitera Pengganti                                               Hakim,\n                                                              "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 46137,
+    "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) atas dugaan wanprestasi berupa ketidakpengembalian pinjaman uang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok hutang, ganti rugi, bunga, serta uang paksa. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pembuktian yang diajukan tidak cukup kuat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang dikenal melalui pertetanggaan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat I pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp38.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp10.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat I pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp5.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp25.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp9.316.000,-.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II meminjam uang tunai pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp1.000.000,-.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II meminjam uang tunai pada tanggal 26 April 2021 sebesar Rp13.684.000,-.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II mengembalikan sebagian pinjaman sebesar Rp8.250.000,- pada bulan Maret dan April 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II berjanji melalui pesan singkat untuk melunasi hutang pada tanggal 22 Juli 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah melayangkan tiga kali surat somasi kepada Tergugat II pada tanggal 4 Agustus, 15 Agustus, dan 26 Agustus 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan bukti transfer berupa printout dari kamera handphone yang tidak mencantumkan nama pengirim secara jelas.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis surat somasi yang didalilkannya, melainkan hanya bukti foto teguran lisan.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menilai bukti yang diajukan Penggugat kurang meyakinkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri, dengan dalil bahwa para Tergugat telah meminjam uang tunai dan melalui transfer dalam berbagai periode antara tahun 2020 hingga 2021 untuk keperluan paspor, visa, tiket pesawat, dan biaya hidup, serta berjanji akan mengembalikannya namun tidak melunasi sisa hutang sebesar Rp93.750.000,- meskipun telah menerima teguran dan somasi. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, termasuk bukti transfer berupa printout kamera handphone dan bukti foto teguran lisan, namun menilai bukti tersebut tidak cukup kuat dan meyakinkan untuk membuktikan adanya perjanjian hutang piutang lisan yang jelas, terutama karena tidak adanya kwitansi atau surat perjanjian tertulis serta bukti somasi yang lengkap. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri, dengan dalil bahwa para Tergugat telah meminjam uang tunai dan melalui transfer dalam berbagai periode antara tahun 2020 hingga 2021 untuk keperluan paspor, visa, tiket pesawat, dan biaya hidup, serta berjanji akan mengembalikannya namun tidak melunasi sisa hutang sebesar Rp93.750.000,- meskipun telah menerima teguran dan somasi. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, termasuk bukti transfer berupa printout kamera handphone dan bukti foto teguran lisan, namun menilai bukti tersebut tidak cukup kuat dan meyakinkan untuk membuktikan adanya perjanjian hutang piutang lisan yang jelas, terutama karena tidak adanya kwitansi atau surat perjanjian tertulis serta bukti somasi yang lengkap. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang dikenal melalui pertetanggaan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat I pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp38.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp10.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat I pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp5.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp25.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp9.316.000,-.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II meminjam uang tunai pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp1.000.000,-.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II meminjam uang tunai pada tanggal 26 April 2021 sebesar Rp13.684.000,-.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II mengembalikan sebagian pinjaman sebesar Rp8.250.000,- pada bulan Maret dan April 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II berjanji melalui pesan singkat untuk melunasi hutang pada tanggal 22 Juli 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah melayangkan tiga kali surat somasi kepada Tergugat II pada tanggal 4 Agustus, 15 Agustus, dan 26 Agustus 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan bukti transfer berupa printout dari kamera handphone yang tidak mencantumkan nama pengirim secara jelas.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis surat somasi yang didalilkannya, melainkan hanya bukti foto teguran lisan.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menilai bukti yang diajukan Penggugat kurang meyakinkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke tetangga suami istri untuk biaya paspor dan hidup, tapi mereka tidak mau melunasi sisa hutangnya meskipun sudah saya tegur berkali-kali, kan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 11744,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1250 KUHPerdata",
+      "Pasal 1866 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi (kerugian dan bunga) akibat wanprestasi, yaitu ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, Penggugat mendalilkan adanya 'teguran berkali-kali' (yang secara hukum setara dengan pemanggilan/penetapan lalai) namun Tergugat tidak melunasi hutang. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut penggantian biaya/kerugian akibat ketidakpatuhan tersebut, sebagaimana secara eksplisit dirujuk dalam pertimbangan hakim untuk menilai perbuatan wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai perhitungan bunga dan penggantian biaya dalam perikatan pembayaran uang, serta menyatakan bahwa pembuktian kerugian tidak diperlukan. Namun, inti pertanyaan dan sengketa utama adalah mengenai adanya kewajiban pengembalian pokok hutang akibat wanprestasi dan pembuktian adanya perjanjian hutang piutang tersebut. Pasal 1250 bersifat teknis mengenai akibat hukum (bunga) setelah wanprestasi terbukti, bukan kerangka utama untuk menjawab apakah hutang tersebut harus dilunasi atau bagaimana membuktikan adanya perjanjian lisan yang menjadi isu sentral dalam gugatan wanprestasi ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (bukti tertulis, saksi, dll). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas sengketa hak/kewajiban. Meskipun hakim mengutip pasal ini dalam konteks pembuktian, pertanyaan awam menanyakan hak untuk menuntut pelunasan hutang (substantif), bukan prosedur pembuktiannya."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1243 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 18903,
+    "completion_tokens": 1831
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1400_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,157 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1400_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 17,
+  "timings": {
+    "parse": 0.083,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 71.307,
+    "query": 2.571,
+    "relevance": 47.595,
+    "total": 121.556
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 52984,
+    "marked_chars": 53128
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 53128,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Eric dan Susanna (Para Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan status anak-anak mereka yang lahir di luar perkawinan sah. Para Pemohon meminta agar anak-anak mereka ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pengesahan tersebut. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan pengadilan tanpa proses gugatan perdata biasa yang melibatkan pihak lawan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Eric dan Susanna melangsungkan perkawinan secara siri di klenteng sekitar tahun 2003 tanpa mendapatkan surat bukti tertulis.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eric dan Susanna melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 19 September 2019 di GBI GILGAL.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan Eric dan Susanna telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-07082023-0007 tanggal 7 Agustus 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon memiliki tiga orang anak yang lahir di luar perkawinan sah, yaitu Axel Jonatan, Vebbie Jesselyn, dan Debbie Jesselyn.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Para Pemohon mencatat status mereka sebagai anak luar kawin dari seorang ibu bernama Susanna.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta meminta penetapan dari Pengadilan untuk pengesahan anak sebelum dapat mendaftarkannya.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memastikan status hukum anak-anak mereka.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Eric dan Susanna mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status hukum anak-anak mereka yang lahir di luar perkawinan sah. Para Pemohon menyatakan bahwa mereka sebelumnya menikah secara siri sekitar tahun 2003, namun pada tahun 2019 mereka melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dan telah mendaftarkannya secara resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023. Anak-anak mereka, yaitu Axel Jonatan, Vebbie Jesselyn, dan Debbie Jesselyn, tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak luar kawin dari ibu mereka. Mengingat telah adanya perkawinan sah yang didaftarkan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan ketiga anak tersebut sebagai anak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 hari."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Eric dan Susanna mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status hukum anak-anak mereka yang lahir di luar perkawinan sah. Para Pemohon menyatakan bahwa mereka sebelumnya menikah secara siri sekitar tahun 2003, namun pada tahun 2019 mereka melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dan telah mendaftarkannya secara resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023. Anak-anak mereka, yaitu Axel Jonatan, Vebbie Jesselyn, dan Debbie Jesselyn, tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak luar kawin dari ibu mereka. Mengingat telah adanya perkawinan sah yang didaftarkan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan ketiga anak tersebut sebagai anak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 hari.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Eric dan Susanna melangsungkan perkawinan secara siri di klenteng sekitar tahun 2003 tanpa mendapatkan surat bukti tertulis.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eric dan Susanna melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 19 September 2019 di GBI GILGAL.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan Eric dan Susanna telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-07082023-0007 tanggal 7 Agustus 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon memiliki tiga orang anak yang lahir di luar perkawinan sah, yaitu Axel Jonatan, Vebbie Jesselyn, dan Debbie Jesselyn.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Para Pemohon mencatat status mereka sebagai anak luar kawin dari seorang ibu bernama Susanna.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta meminta penetapan dari Pengadilan untuk pengesahan anak sebelum dapat mendaftarkannya.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memastikan status hukum anak-anak mereka.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Bagaimana cara mengubah status anak saya yang lahir di luar nikah menjadi anak sah setelah saya menikah resmi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 29046,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 272 KUHPerdata",
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan pengesahan anak luar kawin atau perubahan status anak menjadi sah. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum pembuktian kekuatan surat (bukti P-1 sampai P-8), bukan sebagai dasar materiil untuk menjawab pertanyaan tentang pengesahan anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur mekanisme pengesahan anak luar kawin melalui perkawinan yang menyusul (legitimasi). Isi pasal ini menjawab pertanyaan awam tentang cara mengubah status anak menjadi sah setelah menikah resmi, yaitu dengan syarat pengakuan sah sebelum atau dalam akta perkawinan. Putusan juga mengutip prinsip serupa dalam Pasal 277 BW terkait akibat hukum pengesahan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat penerimaan pengakuan anak luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menilai validitas pengakuan anak oleh ayah, yang merupakan unsur penting dalam proses pengesahan anak menjadi sah. Pasal ini menjadi bagian dari analisis hukum substantif untuk menentukan apakah pengakuan tersebut dapat diterima."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 272 KUHPerdata",
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 24835,
+    "completion_tokens": 1173
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_140_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_140_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 41,
+  "timings": {
+    "parse": 0.075,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 88.689,
+    "query": 9.158,
+    "relevance": 15.211,
+    "total": 113.134
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 127359,
+    "marked_chars": 127719
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;\n-\nMenyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);\n-\nMenolak Eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard);\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet\nOntvankelijke Verklaard);\n-\nMenghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara\nsejumlah NIHIL;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\nHalaman 39 dari 41 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.170.000,00 (dua juta\nseratus tujuh puluh ribu Rupiah);\nDemikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tangg"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 127719,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat [NAMA_PERUSAHAAN] beserta dua individu lainnya atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian sewa ruko, yaitu kelalaian dalam perawatan bangunan dan kerusakan konstruksi yang diduga akibat pemasangan lift barang tanpa izin. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para tergugat wanprestasi, memerintahkan perbaikan bangunan, serta membayar ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa. Namun, gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena dianggap kabur (obscur libel) secara formal.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat I telah memiliki hubungan hukum berupa Perjanjian Sewa Menyewa atas ruko di Jl. Kedoya Raya No. 26, Jakarta Barat, yang berlaku dari tahun 2019 hingga 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memelihara ruko sehingga bangunan menjadi tidak layak dan hampir rubuh.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perubahan konstruksi dengan membongkar dinding dan memasang lift barang tanpa izin, yang diduga menyebabkan kerusakan struktur bangunan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya memperbaiki bangunan setelah ditegur melalui surat somasi.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa kerusakan bangunan disebabkan oleh kesalahan konstruksi awal dan bukan akibat kelalaian atau tindakan Tergugat I.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa mereka telah meminta izin untuk renovasi dan memiliki persetujuan dari Penggugat untuk melakukan perubahan pada bangunan.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa yang berkewajiban memperbaiki bangunan adalah Penggugat berdasarkan klausul perjanjian sewa.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena ketidakjelasan perhitungan kerugian materiil dan adanya petitum yang tidak diuraikan dalam posita.",
+        "page": 36,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.",
+        "page": 36,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan sewa menyewa antara Penggugat sebagai pemilik ruko dan Tergugat I sebagai penyewa untuk usaha minimarket. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak memelihara ruko, membiarkan bangunan rusak parah, serta melakukan perubahan konstruksi berupa pemasangan lift barang tanpa izin yang diduga merusak struktur bangunan. Penggugat menuntut perbaikan bangunan, ganti rugi, dan uang paksa. Sebaliknya, Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa kerusakan disebabkan oleh kesalahan konstruksi awal, bahwa mereka telah memiliki izin renovasi, dan bahwa kewajiban perbaikan berada pada Penggugat sesuai perjanjian. Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi menuntut Penggugat memperbaiki bangunan atau mengembalikan sisa uang sewa. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara tersebut karena menerima eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dari Tergugat. Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena ketidakjelasan perhitungan kerugian dan inkonsistensi antara posita dan petitum, sehingga gugatan konvensi maupun reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan sewa menyewa antara Penggugat sebagai pemilik ruko dan Tergugat I sebagai penyewa untuk usaha minimarket. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak memelihara ruko, membiarkan bangunan rusak parah, serta melakukan perubahan konstruksi berupa pemasangan lift barang tanpa izin yang diduga merusak struktur bangunan. Penggugat menuntut perbaikan bangunan, ganti rugi, dan uang paksa. Sebaliknya, Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa kerusakan disebabkan oleh kesalahan konstruksi awal, bahwa mereka telah memiliki izin renovasi, dan bahwa kewajiban perbaikan berada pada Penggugat sesuai perjanjian. Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi menuntut Penggugat memperbaiki bangunan atau mengembalikan sisa uang sewa. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara tersebut karena menerima eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dari Tergugat. Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena ketidakjelasan perhitungan kerugian dan inkonsistensi antara posita dan petitum, sehingga gugatan konvensi maupun reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat I telah memiliki hubungan hukum berupa Perjanjian Sewa Menyewa atas ruko di Jl. Kedoya Raya No. 26, Jakarta Barat, yang berlaku dari tahun 2019 hingga 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memelihara ruko sehingga bangunan menjadi tidak layak dan hampir rubuh.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perubahan konstruksi dengan membongkar dinding dan memasang lift barang tanpa izin, yang diduga menyebabkan kerusakan struktur bangunan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya memperbaiki bangunan setelah ditegur melalui surat somasi.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa kerusakan bangunan disebabkan oleh kesalahan konstruksi awal dan bukan akibat kelalaian atau tindakan Tergugat I.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa mereka telah meminta izin untuk renovasi dan memiliki persetujuan dari Penggugat untuk melakukan perubahan pada bangunan.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa yang berkewajiban memperbaiki bangunan adalah Penggugat berdasarkan klausul perjanjian sewa.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena ketidakjelasan perhitungan kerugian materiil dan adanya petitum yang tidak diuraikan dalam posita.",
+        "page": 36,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.",
+        "page": 36,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya pemilik ruko yang menyewakan ke orang lain, tapi bangunan rusak parah dan mereka tidak mau memperbaikinya, apakah saya bisa menuntut ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 32649,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1243 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama pembebanan ganti rugi (wanprestasi), yaitu ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, pemilik ruko ingin menuntut ganti rugi karena penyewa tidak memperbaiki bangunan; pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut ganti rugi akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban perjanjian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1243 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 45392,
+    "completion_tokens": 1106
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,177 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 15,
+  "timings": {
+    "parse": 0.031,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 72.848,
+    "query": 6.032,
+    "relevance": 58.657,
+    "total": 137.569
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 47141,
+    "marked_chars": 47267
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 47267,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap ayah kandungnya yang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2014. Pemohon meminta pengadilan menetapkan ayah kandungnya dalam keadaan tidak hadir, menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah untuk mewakili dan menjual harta bersama orang tua berupa tanah, serta memerintahkan penampungan hasil penjualan tanah ke rekening tertentu. Perkara ini adalah permohonan perdata (Pdt.P) yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Rusliyanto Purnawan dan Eliani Darmawan berdasarkan akta kelahiran.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Rusliyanto Purnawan meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2014 tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eliani Darmawan telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Rusliyanto Purnawan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eliani Darmawan melaporkan hilangnya Rusliyanto Purnawan kepada kepolisian pada tahun 2021.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1400 atas nama Eliani Darmawan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 0954876892 atas nama Pemohon.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemanggilan terhadap Rusliyanto Purnawan melalui media koran sebanyak tiga kali tidak menghasilkan kehadiran atau kabar berita.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, anak dari Rusliyanto Purnawan dan Eliani Darmawan, mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap ayah kandungnya yang telah meninggalkan rumah sejak tahun 2014 tanpa kabar berita. Pemohon mendasarkan permohonannya pada kebutuhan untuk mengurus dan menjual harta bersama orang tua berupa tanah di Jakarta Utara untuk keperluan hidup dan pelunasan hutang, serta telah dilakukan perceraian antara kedua orang tua Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini dengan mendengarkan keterangan saksi dan melihat bukti surat, serta melakukan pemanggilan terhadap Rusliyanto Purnawan melalui koran yang tidak menghasilkan kehadiran. Hakim menetapkan bahwa Rusliyanto Purnawan berada dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) dan dinyatakan hilang. Pengadilan juga menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah untuk mewakili, mengurus, memelihara, menjaga, dan/atau menjual harta bersama orang tua berupa tanah tersebut. Sebagai syarat, Pemohon diperintahkan untuk menampung uang hasil penjualan tanah pada rekening BCA atas nama Pemohon yang tidak dapat ditarik atau diambil oleh siapapun sampai Rusliyanto Purnawan dinyatakan kembali atau meninggal dunia. Seluruh permohonan Pemohon dikabulkan."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, anak dari Rusliyanto Purnawan dan Eliani Darmawan, mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap ayah kandungnya yang telah meninggalkan rumah sejak tahun 2014 tanpa kabar berita. Pemohon mendasarkan permohonannya pada kebutuhan untuk mengurus dan menjual harta bersama orang tua berupa tanah di Jakarta Utara untuk keperluan hidup dan pelunasan hutang, serta telah dilakukan perceraian antara kedua orang tua Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini dengan mendengarkan keterangan saksi dan melihat bukti surat, serta melakukan pemanggilan terhadap Rusliyanto Purnawan melalui koran yang tidak menghasilkan kehadiran. Hakim menetapkan bahwa Rusliyanto Purnawan berada dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) dan dinyatakan hilang. Pengadilan juga menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah untuk mewakili, mengurus, memelihara, menjaga, dan/atau menjual harta bersama orang tua berupa tanah tersebut. Sebagai syarat, Pemohon diperintahkan untuk menampung uang hasil penjualan tanah pada rekening BCA atas nama Pemohon yang tidak dapat ditarik atau diambil oleh siapapun sampai Rusliyanto Purnawan dinyatakan kembali atau meninggal dunia. Seluruh permohonan Pemohon dikabulkan.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Rusliyanto Purnawan dan Eliani Darmawan berdasarkan akta kelahiran.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Rusliyanto Purnawan meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2014 tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eliani Darmawan telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Rusliyanto Purnawan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eliani Darmawan melaporkan hilangnya Rusliyanto Purnawan kepada kepolisian pada tahun 2021.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1400 atas nama Eliani Darmawan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 0954876892 atas nama Pemohon.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemanggilan terhadap Rusliyanto Purnawan melalui media koran sebanyak tiga kali tidak menghasilkan kehadiran atau kabar berita.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya sudah hilang sejak 2014, bagaimana cara saya jual tanah warisan untuk bayar hutang?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 18044,
+    "candidates": [
+      "Pasal 463 KUHPerdata",
+      "Pasal 467 KUHPerdata",
+      "Pasal 468 KUHPerdata",
+      "Pasal 492 KUHPerdata",
+      "Pasal 1354 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 467: Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusanurusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturanpengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 468 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 468: Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 492 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 492: Bila kemudian orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali atau haknya dituntut atas namanya, pengembalian penghasilan dan pendapatannya boleh dituntut, terhitung dari hari ketika hak itu jatuh pada orang yang tak hadir itu, atas dasar dan menurut ketentuanketentuan Pasal 482."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1354 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1354: Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme awal ketika seseorang hilang tanpa kuasa, yaitu pengangkatan Balai Harta Peninggalan atau keluarga sebagai pengelola harta. Ini adalah langkah hukum substantif pertama yang harus ditempuh sebelum ahli waris dapat bertindak lebih jauh (seperti menjual harta), sehingga relevan dengan pertanyaan cara menjual tanah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat waktu (5 tahun) dan prosedur pemanggilan umum yang harus dipenuhi untuk membuktikan seseorang tidak hadir. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menetapkan status 'tidak hadir' yang menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk mewakilinya. Tanpa pemenuhan syarat ini, penjualan tanah tidak bisa dilakukan secara sah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 468 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pengumuman dugaan hukum kematian setelah pemanggilan ketiga. Dalam kasus ini, hakim hanya menetapkan status 'tidak hadir/hilang' (afwezigheid) dan menunjuk pemohon sebagai wakil, bukan menyatakan kematian. Karena status kematian belum ditetapkan, pasal ini tidak menjadi dasar hukum langsung untuk tindakan penjualan harta dalam konteks putusan ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 492 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pengembalian penghasilan jika orang yang hilang kembali. Ini adalah konsekuensi hukum jangka panjang bagi pengelola harta, bukan prosedur atau dasar hukum untuk melakukan penjualan harta saat ini. Relevansinya hanya bersifat prosedural/konsekuensial, bukan substantif untuk menjawab 'cara menjual'."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1354 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perwalian sukarela (negotiorum gestio). Dalam perkara ini, pemohon bertindak berdasarkan penetapan pengadilan sebagai ahli waris/wakil resmi, bukan sebagai pihak yang secara sukarela mengurus tanpa tugas. Fakta dan pertimbangan hakim tidak menggunakan teori ini sebagai dasar putusan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 463 KUHPerdata",
+      "Pasal 467 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 20649,
+    "completion_tokens": 1361
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 11,
+  "timings": {
+    "parse": 0.021,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 73.771,
+    "query": 5.157,
+    "relevance": 17.323,
+    "total": 96.273
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 35644,
+    "marked_chars": 35734
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 35734,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan izin untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya yang dimiliki bersama oleh Pemohon dan empat anak yang masih di bawah umur. Sengketa ini bersifat non-adversarial (volunter) di mana tidak ada pihak tergugat yang menentang, melainkan Pemohon meminta kewenangan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya dan izin resmi untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan almarhum suami demi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan BAINI ALIF pada tanggal 31 Agustus 1966.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "BAINI ALIF meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan BAINI ALIF dikaruniai empat orang anak yaitu AMELIA PUTRI SABRINA, BUNGA ALLIFAH, LINAILA NAJWA, dan AIDIL AHMED.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan keempat anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum BAINI ALIF berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum BAINI ALIF memiliki harta berupa Tanah dan atau Bangunan di Blok A3-5 No. 6, Desa/Kelurahan Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 98 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 449.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Keempat anak Pemohon masih berada di bawah umur (berusia 17, 16, 12, dan 8 tahun) sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berkeinginan menjual harta peninggalan tersebut untuk menopang ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual harta peninggalan almarhum suaminya, BAINI ALIF, yang berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor. Harta tersebut merupakan milik bersama yang kini menjadi hak warisan bagi Pemohon dan keempat anaknya. Karena keempat anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun, mereka dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya dan izin khusus dari pengadilan untuk menjual aset tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Pengadilan memeriksa kewenangannya, menguji bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon, serta menetapkan bahwa Pemohon berhak mewakili anak-anaknya. Pada akhirnya, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi keempat anak di bawah umur, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak dan bagian harta berupa tanah dan bangunan tersebut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual harta peninggalan almarhum suaminya, BAINI ALIF, yang berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor. Harta tersebut merupakan milik bersama yang kini menjadi hak warisan bagi Pemohon dan keempat anaknya. Karena keempat anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun, mereka dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya dan izin khusus dari pengadilan untuk menjual aset tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Pengadilan memeriksa kewenangannya, menguji bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon, serta menetapkan bahwa Pemohon berhak mewakili anak-anaknya. Pada akhirnya, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi keempat anak di bawah umur, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak dan bagian harta berupa tanah dan bangunan tersebut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan BAINI ALIF pada tanggal 31 Agustus 1966.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "BAINI ALIF meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan BAINI ALIF dikaruniai empat orang anak yaitu AMELIA PUTRI SABRINA, BUNGA ALLIFAH, LINAILA NAJWA, dan AIDIL AHMED.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan keempat anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum BAINI ALIF berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum BAINI ALIF memiliki harta berupa Tanah dan atau Bangunan di Blok A3-5 No. 6, Desa/Kelurahan Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 98 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 449.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Keempat anak Pemohon masih berada di bawah umur (berusia 17, 16, 12, dan 8 tahun) sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berkeinginan menjual harta peninggalan tersebut untuk menopang ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya janda yang butuh uang untuk hidup dan sekolah anak-anak saya yang masih kecil, bolehkah saya jual tanah peninggalan suami tanpa izin mereka?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 16264,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen). Hal ini tidak berkaitan dengan kewenangan wali (ibu) untuk menjual harta peninggalan suami demi kebutuhan hidup anak-anak yang masih di bawah umur, yang menjadi inti pertanyaan. Isu dalam putusan adalah perwalian dan penjualan harta warisan, bukan pemisahan harta benda antara suami-istri."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 16994,
+    "completion_tokens": 1023
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1411_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,174 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1411_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 12,
+  "timings": {
+    "parse": 0.024,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 89.931,
+    "query": 5.657,
+    "relevance": 22.574,
+    "total": 118.186
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 38320,
+    "marked_chars": 38419
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 38419,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama dan jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Sengketa ini bersifat volunter (non-adversarial) tanpa pihak tergugat, berpusat pada kekeliruan pencatatan sipil dan keinginan pemohon atas nama yang lebih lazim. Pemohon meminta penggantian nama dan jenis kelamin pada Akta Kelahiran serta nama pada Kartu Tanda Penduduk.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 1998 sebagai anak keempat dari pasangan Tua Alponius Simanjorang dan Rauba Sagala.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004 mencatat nama Pemohon sebagai \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mencatat jenis kelamin Pemohon sebagai \"PEREMPUAN\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kartu Tanda Penduduk Pemohon mencatat nama Pemohon sebagai \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah seorang laki-laki sejak lahir dan tidak pernah melakukan perubahan jenis kelamin.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengganti nama pada Akta Kelahiran dari \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\" menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengganti jenis kelamin pada Akta Kelahiran dari \"PEREMPUAN\" menjadi \"LAKI-LAKI\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk dari \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\" menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perbedaan nama antara Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk disebabkan oleh kesalahan tulis oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon tidak memiliki maksud untuk menghindari tindak pidana dengan penggantian nama tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah data kependudukan karena adanya kekeliruan pencatatan dan keinginan pribadi. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004, nama Pemohon tercatat sebagai \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\" dan jenis kelaminnya dicatat sebagai \"PEREMPUAN\", padahal Pemohon adalah laki-laki sejak lahir. Selain itu, Kartu Tanda Penduduk mencatat nama Pemohon sebagai \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\". Pemohon meminta penggantian nama pada kedua dokumen tersebut menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\" dan pengubahan jenis kelamin pada Akta Kelahiran menjadi \"LAKI-LAKI\". Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan bahwa penggantian nama dan jenis kelamin tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menghindari tindak pidana. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah data kependudukan karena adanya kekeliruan pencatatan dan keinginan pribadi. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004, nama Pemohon tercatat sebagai \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\" dan jenis kelaminnya dicatat sebagai \"PEREMPUAN\", padahal Pemohon adalah laki-laki sejak lahir. Selain itu, Kartu Tanda Penduduk mencatat nama Pemohon sebagai \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\". Pemohon meminta penggantian nama pada kedua dokumen tersebut menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\" dan pengubahan jenis kelamin pada Akta Kelahiran menjadi \"LAKI-LAKI\". Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan bahwa penggantian nama dan jenis kelamin tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menghindari tindak pidana. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 1998 sebagai anak keempat dari pasangan Tua Alponius Simanjorang dan Rauba Sagala.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004 mencatat nama Pemohon sebagai \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mencatat jenis kelamin Pemohon sebagai \"PEREMPUAN\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kartu Tanda Penduduk Pemohon mencatat nama Pemohon sebagai \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah seorang laki-laki sejak lahir dan tidak pernah melakukan perubahan jenis kelamin.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengganti nama pada Akta Kelahiran dari \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\" menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengganti jenis kelamin pada Akta Kelahiran dari \"PEREMPUAN\" menjadi \"LAKI-LAKI\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk dari \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\" menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\".",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perbedaan nama antara Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk disebabkan oleh kesalahan tulis oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon tidak memiliki maksud untuk menghindari tindak pidana dengan penggantian nama tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya laki-laki tapi di akta lahir tertulis perempuan dan nama saya salah, bolehkah saya minta diubah jadi nama lain dan jenis kelamin laki-laki?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 17952,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang dalam perkara pemisahan harta benda antara suami-istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perubahan nama atau jenis kelamin dalam akta kelahiran, yang merupakan masalah administrasi kependudukan. Selain itu, teks pasal bersifat prosedural/substantif dalam konteks perceraian/pemisahan harta, bukan inti dari pertanyaan awam."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 17642,
+    "completion_tokens": 1167
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1412_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,124 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1412_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.02,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 65.967,
+    "query": 3.793,
+    "relevance": 16.833,
+    "total": 86.614
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 26231,
+    "marked_chars": 26303
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 26303,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meminta izin penambahan nama dalam dokumen kependudukan. Inti sengketa adalah kesesuaian nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama dalam dokumen identitas lainnya seperti Akta Nikah dan Surat Kenal Lahir. Pemohon meminta izin untuk menambah nama 'YAYAT' di depan nama 'HARYATI' menjadi 'YAYAT HARYATI'.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak dari T. Karyana dan Titin yang lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 1966 dengan nama YAYAT HARYATI berdasarkan Surat Kenal Lahir.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Herry Amran berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 940/30/III/1996.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat sebagai HARYATI.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud menambah nama menjadi YAYAT HARYATI pada KTP dan KK untuk menyesuaikan dengan data identitas pada Kutipan Akta Nikah, Surat Kenal Lahir, dan Ijazah.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah datang ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mengubah nama namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin penambahan nama dalam dokumen kependudukan. Pemohon mendalilkan bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu 'HARYATI' tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas lainnya seperti Surat Kenal Lahir, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah yang menggunakan nama 'YAYAT HARYATI'. Pemohon meminta izin untuk menambah nama 'YAYAT' di depan nama 'HARYATI' agar menjadi 'YAYAT HARYATI' pada KTP, KK, dan dokumen lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama 'YAYAT' sehingga nama lengkap menjadi 'YAYAT HARYATI' pada dokumen kependudukan, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatat dalam register. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin penambahan nama dalam dokumen kependudukan. Pemohon mendalilkan bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu 'HARYATI' tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas lainnya seperti Surat Kenal Lahir, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah yang menggunakan nama 'YAYAT HARYATI'. Pemohon meminta izin untuk menambah nama 'YAYAT' di depan nama 'HARYATI' agar menjadi 'YAYAT HARYATI' pada KTP, KK, dan dokumen lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama 'YAYAT' sehingga nama lengkap menjadi 'YAYAT HARYATI' pada dokumen kependudukan, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatat dalam register. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak dari T. Karyana dan Titin yang lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 1966 dengan nama YAYAT HARYATI berdasarkan Surat Kenal Lahir.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Herry Amran berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 940/30/III/1996.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat sebagai HARYATI.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud menambah nama menjadi YAYAT HARYATI pada KTP dan KK untuk menyesuaikan dengan data identitas pada Kutipan Akta Nikah, Surat Kenal Lahir, dan Ijazah.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah datang ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mengubah nama namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya lahir dengan nama Yayat Haryati, tapi KTP dan KK saya cuma tertulis Haryati, bolehkah saya minta izin pengadilan untuk menambah nama depan saya agar sesuai dengan akta nikah dan ijazah?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 15700,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak istri/piutang dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen) dalam perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan perubahan atau penambahan nama di dokumen kependudukan (KTP/KK) yang menjadi inti pertanyaan. Meskipun putusan mengutip pasal ini, hal tersebut hanya untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (alat bukti), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab masalah nama."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13692,
+    "completion_tokens": 942
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1415_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,134 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1415_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.021,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 55.064,
+    "query": 10.535,
+    "relevance": 17.834,
+    "total": 83.454
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 27071,
+    "marked_chars": 27152
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 27152,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kematian orang tuanya (ayah) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sengketa ini berkaitan dengan kebutuhan pemohon untuk mendapatkan bukti kematian resmi agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon meminta pengadilan menetapkan sah menurut hukum kematian ayah pemohon yang terjadi di Makau pada tahun 1973.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak dari Jan Anggundharma dan Sinta Widjaja yang menikah pada tanggal 23 Januari 1971.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu pemohon, Sinta Widjaja, meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah pemohon, Jan Anggundharma, meninggal dunia di Makau pada tanggal 24 November 1973 karena sakit.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Keluarga pemohon hanya memiliki Pencatatan Mendiang Nomor 1224 dari Kantor Catatan Sipil Makau dan belum memiliki Akta Kematian resmi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian ayah pemohon untuk dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan domisili pemohon.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Jan Anggundharma belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak tanggal kematian.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kematian ayah pemohon, Jan Anggundharma, yang meninggal dunia di Makau pada tanggal 24 November 1973. Pemohon berdalih bahwa keluarga hanya memiliki Pencatatan Mendiang dari Makau namun belum memiliki Akta Kematian resmi yang diakui di Indonesia, sehingga diperlukan penetapan pengadilan untuk keperluan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan menerima bukti surat serta kesaksian yang diajukan. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah menurut hukum kematian Jan Anggundharma pada tanggal 24 November 1973 di Makau, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut ke instansi terkait, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kematian ayah pemohon, Jan Anggundharma, yang meninggal dunia di Makau pada tanggal 24 November 1973. Pemohon berdalih bahwa keluarga hanya memiliki Pencatatan Mendiang dari Makau namun belum memiliki Akta Kematian resmi yang diakui di Indonesia, sehingga diperlukan penetapan pengadilan untuk keperluan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan menerima bukti surat serta kesaksian yang diajukan. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah menurut hukum kematian Jan Anggundharma pada tanggal 24 November 1973 di Makau, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut ke instansi terkait, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah anak dari Jan Anggundharma dan Sinta Widjaja yang menikah pada tanggal 23 Januari 1971.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu pemohon, Sinta Widjaja, meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah pemohon, Jan Anggundharma, meninggal dunia di Makau pada tanggal 24 November 1973 karena sakit.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Keluarga pemohon hanya memiliki Pencatatan Mendiang Nomor 1224 dari Kantor Catatan Sipil Makau dan belum memiliki Akta Kematian resmi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian ayah pemohon untuk dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan domisili pemohon.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Jan Anggundharma belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak tanggal kematian.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal lama tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara melaporkannya ke dinas kependudukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 14660,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian bukti surat (akta otentik vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Dalam konteks pertanyaan awam tentang cara melapor ke Dinas Kependudukan, inti masalahnya adalah prosedur administrasi pencatatan sipil (hukum publik/administrasi), bukan sengketa perdata tentang kekuatan bukti perjanjian atau akta. Meskipun putusan mengutip pasal ini untuk menilai bukti yang diajukan pemohon, pasal tersebut tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai mekanisme pelaporan kematian ke dinas kependudukan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13650,
+    "completion_tokens": 882
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1417_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,126 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1417_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.027,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 46.625,
+    "query": 2.788,
+    "relevance": 25.726,
+    "total": 75.166
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 27548,
+    "marked_chars": 27629
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 27629,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap kakaknya untuk keperluan pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka yang telah meninggal. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena Pemohon tidak menemukan dokumen penetapan orang hilang sebelumnya dan nama kakaknya telah dihapus dari kartu keluarga. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena dianggap kabur dan tidak memenuhi syarat kepentingan hukum yang diperlukan untuk penetapan keadaan tidak hadir atau pencatatan sipil.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama kakaknya untuk keperluan pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022 tanpa meninggalkan surat wasiat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Kakak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada tahun 1995 dan hingga saat permohonan diajukan belum ditemukan keberadaannya.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama kakak Pemohon tidak tercantum dalam kartu keluarga dan tidak ditemukan data kependudukan mengenai kakak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menilai permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak ditemukan dasar kepentingan hukum yang disyaratkan untuk penetapan keadaan tidak hadir atau pencatatan sipil.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap kakaknya dengan alasan bahwa kakaknya telah hilang sejak tahun 1995, tidak ditemukan data kependudukannya, dan hal tersebut menghambat pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka yang telah meninggal. Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan mengenai keadaan tidak hadir dan peraturan administrasi kependudukan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak untuk memeriksa pokok permohonan karena menilai surat permohonan bersifat kabur dan tidak memenuhi syarat kepentingan hukum yang diperlukan untuk penetapan keadaan tidak hadir maupun untuk keperluan pencatatan sipil. Akibatnya, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon dibebani biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap kakaknya dengan alasan bahwa kakaknya telah hilang sejak tahun 1995, tidak ditemukan data kependudukannya, dan hal tersebut menghambat pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka yang telah meninggal. Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan mengenai keadaan tidak hadir dan peraturan administrasi kependudukan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak untuk memeriksa pokok permohonan karena menilai surat permohonan bersifat kabur dan tidak memenuhi syarat kepentingan hukum yang diperlukan untuk penetapan keadaan tidak hadir maupun untuk keperluan pencatatan sipil. Akibatnya, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon dibebani biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama kakaknya untuk keperluan pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022 tanpa meninggalkan surat wasiat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Kakak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada tahun 1995 dan hingga saat permohonan diajukan belum ditemukan keberadaannya.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama kakak Pemohon tidak tercantum dalam kartu keluarga dan tidak ditemukan data kependudukan mengenai kakak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menilai permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak ditemukan dasar kepentingan hukum yang disyaratkan untuk penetapan keadaan tidak hadir atau pencatatan sipil.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kakak saya hilang sejak lama dan tidak ada data kependudukannya, tapi saya tidak bisa urus surat warisan ayah karena hakim bilang tidak ada kepentingan hukum yang jelas, kan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9499,
+    "candidates": [
+      "Pasal 463 KUHPerdata",
+      "Pasal 495 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 495 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 495: Bila setelah pemberian izin, tetapi sebelum perkawinan dengan yang lain itu dilakukan, orang yang tak hadir itu muncul, atau seseorang membawa berita cukup tentang masih hidupnya orang itu, maka izin yang telah diberikan tidak berlaku lagi demi hukum. Bila orang yang ditinggalkan itu telah melakukan perkawinan lain, orang yang tak hadir juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan lain."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk penetapan seseorang dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid), khususnya mengenai adanya 'pihak-pihak yang berkepentingan' dan 'keadaan sangat memerlukan' pengelolaan harta. Dalam pertimbangan hukum, Hakim menolak permohonan Pemohon karena tidak menemukan dasar kepentingan hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 463 ini, sehingga pasal ini menjadi dasar utama penolakan gugatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 495 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum apabila orang yang tidak hadir muncul kembali sebelum atau setelah izin perkawinan dengan orang lain diberikan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak melibatkan isu perkawinan atau kemunculan kembali orang yang hilang, sehingga tidak ada hubungan substantif dengan sengketa penetapan kehilangan atau pengurusan warisan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 463 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12713,
+    "completion_tokens": 845
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1418_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1418_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.019,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 65.369,
+    "query": 2.886,
+    "relevance": 17.596,
+    "total": 85.871
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 25647,
+    "marked_chars": 25719
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 25719,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh OCTAVIANUS kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, menyusul kematian istri pemohon. Pemohon meminta penetapan tersebut agar dapat memproses balik nama atau menjual harta peninggalan istri berupa rumah susun yang menjadi warisan bersama. Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "OCTAVIANUS dan VERONICA SHERLEY SETIAWATI melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE pada tanggal 28 Oktober 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "VERONICA SHERLEY SETIAWATI meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "VERONICA SHERLEY SETIAWATI memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor 3479/XVII/AZALEA seluas 39,14 M2 di Apartemen Mediterania Garden Residence 1.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak pemohon, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang belum dewasa tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan anak pemohon menjadi ahli waris dari peninggalan harta warisan mendiang istri pemohon.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para ahli waris bermusyawarah untuk menjual rumah susun tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai keperluan pendidikan anak.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, OCTAVIANUS, mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang belum dewasa, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, menyusul kematian istri pemohon, VERONICA SHERLEY SETIAWATI, pada tahun 2021. Pemohon berdalih bahwa karena anaknya masih di bawah umur, diperlukan penetapan pengadilan agar ia dapat bertindak sebagai wali untuk memproses balik nama atau menjual harta peninggalan istri berupa rumah susun yang merupakan warisan bersama. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan pemohon, serta menemukan bahwa pemohon adalah ayah kandung dan ahli waris yang sah. Mengingat anak pemohon masih di bawah umur dan penjualan aset tersebut bertujuan untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, OCTAVIANUS, mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang belum dewasa, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, menyusul kematian istri pemohon, VERONICA SHERLEY SETIAWATI, pada tahun 2021. Pemohon berdalih bahwa karena anaknya masih di bawah umur, diperlukan penetapan pengadilan agar ia dapat bertindak sebagai wali untuk memproses balik nama atau menjual harta peninggalan istri berupa rumah susun yang merupakan warisan bersama. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan pemohon, serta menemukan bahwa pemohon adalah ayah kandung dan ahli waris yang sah. Mengingat anak pemohon masih di bawah umur dan penjualan aset tersebut bertujuan untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "OCTAVIANUS dan VERONICA SHERLEY SETIAWATI melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE pada tanggal 28 Oktober 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "VERONICA SHERLEY SETIAWATI meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "VERONICA SHERLEY SETIAWATI memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor 3479/XVII/AZALEA seluas 39,14 M2 di Apartemen Mediterania Garden Residence 1.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak pemohon, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang belum dewasa tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan anak pemohon menjadi ahli waris dari peninggalan harta warisan mendiang istri pemohon.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para ahli waris bermusyawarah untuk menjual rumah susun tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai keperluan pendidikan anak.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ibu saya sudah meninggal dan anak saya masih kecil, bagaimana cara saya jual rumah warisan untuk biaya hidupnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10819,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (di bawah umur). Dalam pertanyaan, anak masih kecil (di bawah umur), sehingga status ini menjadi syarat substantif yang memicu perlunya pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum (menjual rumah). Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menentukan bahwa anak tersebut belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga memerlukan wali."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13262,
+    "completion_tokens": 948
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1422_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,124 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1422_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.018,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 61.545,
+    "query": 6.059,
+    "relevance": 14.58,
+    "total": 82.202
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 29206,
+    "marked_chars": 29287
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 29287,
+    "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan perdata oleh RELITA PASARIBU kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual tanah dan bangunan atas nama anak yang masih di bawah umur. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anak perempuannya yang belum dewasa serta izin untuk menandatangani surat-surat transaksi jual beli atas harta peninggalan almarhum suaminya. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak dalam transaksi jual beli, namun menolak petitum penetapan status wali karena dianggap otomatis menurut hukum.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "RELITA PASARIBU menikah dengan MARUAP SITUMORANG dan dikaruniai tiga orang anak, termasuk STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG yang lahir pada 19 Oktober 2011.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "MARUAP SITUMORang meninggal dunia pada 1 Mei 2020, meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan atas nama dirinya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG masih berada di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak ahli waris anak-anaknya karena kebutuhan ekonomi.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup menjadi wali secara otomatis menurut undang-undang, sehingga petitum penetapan status wali ditolak sebagai berlebihan.",
+        "page": 8,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa mewakili anak yang belum dewasa dalam menandatangani surat-surat transaksi jual beli atas tanah dan bangunan seluas 92 M2.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "RELITA PASARIBU mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan almarhum suaminya, MARUAP SITUMORANG, atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur, khususnya STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG. Pemohon berdalih bahwa karena anak-anaknya belum dewasa, ia memerlukan penetapan perwalian dan izin khusus dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum jual beli demi menopang ekonomi keluarga. Pengadilan memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung fakta pernikahan, kelahiran anak, kematian suami, serta kepemilikan sertifikat tanah. Dalam putusannya, hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup menjadi wali secara otomatis menurut hukum, sehingga permohonan untuk menetapkan status wali ditolak sebagai berlebihan. Namun, permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon bertindak sebagai kuasa mewakili anak yang belum dewasa dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan dikabulkan secara redaksional, dengan Pemohon dibebani biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "RELITA PASARIBU mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan almarhum suaminya, MARUAP SITUMORANG, atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur, khususnya STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG. Pemohon berdalih bahwa karena anak-anaknya belum dewasa, ia memerlukan penetapan perwalian dan izin khusus dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum jual beli demi menopang ekonomi keluarga. Pengadilan memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung fakta pernikahan, kelahiran anak, kematian suami, serta kepemilikan sertifikat tanah. Dalam putusannya, hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup menjadi wali secara otomatis menurut hukum, sehingga permohonan untuk menetapkan status wali ditolak sebagai berlebihan. Namun, permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon bertindak sebagai kuasa mewakili anak yang belum dewasa dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan dikabulkan secara redaksional, dengan Pemohon dibebani biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "RELITA PASARIBU menikah dengan MARUAP SITUMORANG dan dikaruniai tiga orang anak, termasuk STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG yang lahir pada 19 Oktober 2011.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "MARUAP SITUMORang meninggal dunia pada 1 Mei 2020, meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan atas nama dirinya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG masih berada di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak ahli waris anak-anaknya karena kebutuhan ekonomi.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup menjadi wali secara otomatis menurut undang-undang, sehingga petitum penetapan status wali ditolak sebagai berlebihan.",
+        "page": 8,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa mewakili anak yang belum dewasa dalam menandatangani surat-surat transaksi jual beli atas tanah dan bangunan seluas 92 M2.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya butuh izin jual tanah warisan suami untuk anak kecil demi ekonomi keluarga, apakah harus minta penetapan wali dulu?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12024,
+    "candidates": [
+      "Pasal 354 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 354: Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakui dan kondisi ketika orang tua yang menjadi wali hendak kawin lagi. Fakta dalam pertanyaan dan putusan adalah mengenai anak dalam perkawinan sah (kawin) di mana salah satu orang tua meninggal dunia, sehingga tidak memenuhi unsur fakta pemicu pasal ini."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13960,
+    "completion_tokens": 876
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1427_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,166 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1427_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.016,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 68.971,
+    "query": 4.165,
+    "relevance": 38.587,
+    "total": 111.739
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 26331,
+    "marked_chars": 26403
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 26403,
+    "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meminta izin sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa guna menjual tanah dan bangunan warisan. Inti sengketa adalah keabsahan dan kewenangan pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atas harta warisan bersama karena adanya ahli waris yang belum cakap hukum. Pemohon meminta penetapan pengadilan yang memberikan izin untuk menjual objek tanah dan bangunan tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Dwi Lilis Suprihatini pada tanggal 09 April 1997 dan dikaruniai tiga orang anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dwi Lilis Suprihatini meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12237 atas nama Harun.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Salah satu anak Pemohon, Hilal Akbar, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berkeinginan menjual tanah dan bangunan warisan tersebut untuk kepentingan pendidikan, perawatan anak, dan kebutuhan sehari-hari.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan tempat tinggal Pemohon.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak laki-laki yang belum dewasa, Hilal Akbar.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, Hilal Akbar, agar dapat menjual tanah dan bangunan warisan. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12237, yang semula dimiliki oleh Pemohon dan almarhumah istrinya, Dwi Lilis Suprihatini, yang meninggal dunia pada tahun 2021. Pemohon menyatakan bahwa penjualan tersebut diperlukan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Hilal Akbar dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual objek tanah dan bangunan warisan tersebut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, Hilal Akbar, agar dapat menjual tanah dan bangunan warisan. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12237, yang semula dimiliki oleh Pemohon dan almarhumah istrinya, Dwi Lilis Suprihatini, yang meninggal dunia pada tahun 2021. Pemohon menyatakan bahwa penjualan tersebut diperlukan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Hilal Akbar dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual objek tanah dan bangunan warisan tersebut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Dwi Lilis Suprihatini pada tanggal 09 April 1997 dan dikaruniai tiga orang anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dwi Lilis Suprihatini meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12237 atas nama Harun.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Salah satu anak Pemohon, Hilal Akbar, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berkeinginan menjual tanah dan bangunan warisan tersebut untuk kepentingan pendidikan, perawatan anak, dan kebutuhan sehari-hari.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan tempat tinggal Pemohon.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak laki-laki yang belum dewasa, Hilal Akbar.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya janda yang punya anak kecil, bagaimana cara jual tanah warisan suami demi biaya sekolah anak?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10118,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 393 KUHPerdata",
+      "Pasal 1330 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai siapa yang termasuk 'belum dewasa' (minor). Meskipun pertanyaan melibatkan anak kecil, pasal ini hanya bersifat definisional dan tidak mengatur mekanisme atau prosedur hukum untuk menjual tanah warisan atau pengangkatan wali. Jawaban substantif untuk pertanyaan 'bagaimana cara jual' tidak terletak pada definisi umur, melainkan pada aturan perwalian dan kuasa pengadilan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan, menggadaikan, atau menjual barang tak bergerak (tanah) milik anak belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Ini adalah inti hukum substantif yang menjawab pertanyaan pengguna tentang prosedur legal untuk menjual tanah warisan demi kepentingan anak, yaitu dengan mendapatkan izin/kuasa dari pengadilan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat cakap untuk membuat persetujuan (perjanjian). Meskipun relevan secara umum dengan hukum perjanjian, pasal ini tidak secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan harta anak belum dewasa atau prosedur pengangkatan wali untuk menjual harta tersebut. Fokus pertanyaan adalah pada prosedur administratif/hukum perwalian, bukan pada validitas kapasitas hukum anak untuk menandatangani jual beli."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13135,
+    "completion_tokens": 1141
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_142_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,114 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_142_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 15,
+  "timings": {
+    "parse": 0.054,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 40.594,
+    "query": 7.289,
+    "relevance": 44.186,
+    "total": 92.124
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 44905,
+    "marked_chars": 45031
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari Selasa,  tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Novita\nRiama, S.H., M.H.,   sebagai Hakim Ketua,     Iwan Wardhana, S.H., M.H. dan\nAde Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.,  masing-masing  sebagai  Hakim\nAnggota,  yang ditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Februari\n2023,  putusan tersebut  diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim  Ketua    dengan   dihadiri   oleh    para\nHakim   Anggota    tersebut,     Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H. Panitera\nPengganti,  tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat  dan  Kuasa Tergugat. \n                Hakim Anggota \n               Hakim Ketua \n \n        Iwan Wardhana, S.H., M.H.                                Novita Riama, S.H., M.H.\n \n  Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.\n                                                     \n                                                                             Panitera Pengganti\n                                                   .\n                                                                   Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.\nPerincian biaya  :\n      \n   \n1. PNBP ......................................\nRp        30.000,00;\n2. Proses  Perkara ………….……\nRp      150.000,00;\n3. Panggilan.................................\nRp      450.000,00;\n4. Redaksi ...................................\nRp        30.000,00;\n5. Materai ....................................\nRp        10.000,00;\nHalaman 14 dari 14  Putusan  Nom"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 45031,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum berupa penyebarluasan foto/video intim dan pelaporan polisi yang didalilkan sebagai penyalahgunaan keadaan dalam hubungan konsensual. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat bersalah dan membayar ganti rugi materiil serta immateriil masing-masing sebesar Rp500.000.000,- serta uang paksa. Gugatan ini gugur karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang didalilkan telah menyebarluaskan foto/video intim dan melaporkan Penggugat ke kepolisian.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut melalui e-Summons.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat gugur karena ketidakhadiran Penggugat yang dianggap tidak serius mengajukan gugatan.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyebarluaskan rekaman hubungan intim dan melaporkan Penggugat ke kepolisian atas tuduhan kekerasan seksual, padahal hubungan tersebut bersifat konsensual dan didalilkan sebagai penyalahgunaan keadaan. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp500.000.000,- serta uang paksa. Namun, upaya mediasi gagal dan dalam persidangan berikutnya, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak serius mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyebarluaskan rekaman hubungan intim dan melaporkan Penggugat ke kepolisian atas tuduhan kekerasan seksual, padahal hubungan tersebut bersifat konsensual dan didalilkan sebagai penyalahgunaan keadaan. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp500.000.000,- serta uang paksa. Namun, upaya mediasi gagal dan dalam persidangan berikutnya, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak serius mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang didalilkan telah menyebarluaskan foto/video intim dan melaporkan Penggugat ke kepolisian.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut melalui e-Summons.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat gugur karena ketidakhadiran Penggugat yang dianggap tidak serius mengajukan gugatan.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya tidak hadir di sidang setelah dipanggil sah, lalu gugatan saya dinyatakan gugur karena dianggap tidak serius, apakah ini benar?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 44905,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang batas usia kedewasaan dan kecakapan hukum (status pribadi). Pertanyaan berkaitan dengan akibat hukum dari ketidakhadiran di persidangan (prosedur perdata), bukan mengenai status dewasa atau cakap hukum para pihak. Isi pasal tidak mengatur mekanisme panggilan sidang atau gugurnya gugatan karena tidak hadir."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (konsensualisme). Pertanyaan berkaitan dengan prosedur perdata akibat ketidakhadiran di sidang, bukan mengenai sah-tidaknya suatu perjanjian antara para pihak. Tidak ada hubungan substantif antara syarat sahnya perjanjian dengan gugurnya gugatan karena tidak hadir."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ganti rugi. Meskipun gugatan awal dalam perkara ini berbasis PMH, pertanyaan spesifik pengguna adalah mengenai 'gugur'nya gugatan karena tidak hadir di sidang. Ketidakhadiran di sidang adalah masalah prosedural (Hir/Reglemen Acara Perdata), bukan unsur substantif dari PMH itu sendiri. Pasal ini tidak mengatur akibat hukum dari ketidakhadiran di persidangan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 26125,
+    "completion_tokens": 914
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1433_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1433_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.049,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 68.708,
+    "query": 2.273,
+    "relevance": 28.301,
+    "total": 99.331
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 31382,
+    "marked_chars": 31463
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 31463,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum. Inti sengketa adalah kebutuhan ijin pengadilan bagi wali untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan ijin untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan Sdr. Tanda Sirait pada tanggal 5 Januari 1980.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan Sdr. Tanda Sirait dikaruniai lima orang anak, termasuk Grace Miracle Sirait.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sdr. Tanda Sirait meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan kelima anaknya telah mendapatkan Surat Pernyataan Ahli Waris atas harta peninggalan Sdr. Tanda Sirait.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Harta peninggalan Sdr. Tanda Sirait meliputi tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09.03.01.06.012599 atas nama Lasmaria Hutapea.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Grace Miracle Sirait masih berusia di bawah 18 tahun dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan anak-anak berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya telah meninggal dunia dan salah satu anaknya, Grace Miracle Sirait, masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon didalilkan sebagai ahli waris bersama anak-anak lainnya atas harta peninggalan suami berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik. Dengan alasan kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak, Pemohon meminta penetapan sebagai wali serta ijin pengadilan untuk menjual harta tersebut. Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung adalah wali yang sah untuk anaknya yang masih di bawah umur dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya telah meninggal dunia dan salah satu anaknya, Grace Miracle Sirait, masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon didalilkan sebagai ahli waris bersama anak-anak lainnya atas harta peninggalan suami berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik. Dengan alasan kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak, Pemohon meminta penetapan sebagai wali serta ijin pengadilan untuk menjual harta tersebut. Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung adalah wali yang sah untuk anaknya yang masih di bawah umur dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan Sdr. Tanda Sirait pada tanggal 5 Januari 1980.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan Sdr. Tanda Sirait dikaruniai lima orang anak, termasuk Grace Miracle Sirait.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sdr. Tanda Sirait meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan kelima anaknya telah mendapatkan Surat Pernyataan Ahli Waris atas harta peninggalan Sdr. Tanda Sirait.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Harta peninggalan Sdr. Tanda Sirait meliputi tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09.03.01.06.012599 atas nama Lasmaria Hutapea.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Grace Miracle Sirait masih berusia di bawah 18 tahun dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan anak-anak berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal dan anak saya masih kecil, bolehkah saya jual tanah warisan untuk biaya hidup?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 16263,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai kewenangan wali (ibu) untuk menjual harta warisan anak di bawah umur. Selain itu, dalam pertimbangan putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat-surat (bukti P-1 sampai P-7), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab sengketa atau permohonan perwalian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 15258,
+    "completion_tokens": 910
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1444_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,126 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1444_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 13,
+  "timings": {
+    "parse": 0.023,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 47.697,
+    "query": 5.304,
+    "relevance": 36.341,
+    "total": 89.364
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 41430,
+    "marked_chars": 41538
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 41538,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak yang dilahirkannya sebelum perkawinan sah dengan almarhumah istrinya belum tercatat sebagai anak sah. Pemohon meminta pengadilan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan yang sah dan memberikan izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ressy Munita pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 799/61/2017.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki anak bernama Qynna Nabila Rizal yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2017, sebelum perkawinan dengan Ressy Munita dilangsungkan secara sah.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Qynna Nabila Rizal hanya mencantumkan nama ibu Ressy Munita sebagai orang tua.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ressy Munita, istri Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengesahkan Qynna Nabila Rizal sebagai anak sah agar nama Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang pria yang telah menikah secara sah dengan almarhumah istrinya pada tahun 2017, mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak pertamanya yang lahir pada tahun 2017 belum tercatat sebagai anak sah dalam dokumen kelahiran. Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan almarhumah istrinya sah menurut hukum, sehingga permohonan pengesahan anak tersebut dikabulkan. Pengadilan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang pria yang telah menikah secara sah dengan almarhumah istrinya pada tahun 2017, mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak pertamanya yang lahir pada tahun 2017 belum tercatat sebagai anak sah dalam dokumen kelahiran. Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan almarhumah istrinya sah menurut hukum, sehingga permohonan pengesahan anak tersebut dikabulkan. Pengadilan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ressy Munita pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 799/61/2017.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki anak bernama Qynna Nabila Rizal yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2017, sebelum perkawinan dengan Ressy Munita dilangsungkan secara sah.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Qynna Nabila Rizal hanya mencantumkan nama ibu Ressy Munita sebagai orang tua.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ressy Munita, istri Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud mengesahkan Qynna Nabila Rizal sebagai anak sah agar nama Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin nama saya dicantumkan sebagai ayah dalam akta lahir anak saya yang lahir sebelum kami menikah, padahal istri saya sudah meninggal, apakah bisa?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 27008,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengesahan anak luar kawin atau pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum pembuktian kekuatan surat (bukti P-1 sampai P-8), bukan sebagai dasar materiil untuk menjawab pertanyaan pengguna."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan akibat hukum pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu dan konsekuensi pengakuan setelah ibu meninggal. Putusan secara eksplisit mengutip dan menganalisis pasal ini untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak dapat dilakukan oleh ayah ketika ibu sudah meninggal dunia, yang merupakan inti dari pertanyaan pengguna."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 284 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 20525,
+    "completion_tokens": 844
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_145_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,278 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_145_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 77,
+  "timings": {
+    "parse": 0.13,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 157.461,
+    "read": 87.77,
+    "query": 2.739,
+    "relevance": 160.51,
+    "total": 408.61
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 227041,
+    "marked_chars": 227725
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI:\n\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;\n\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp 370.000,00; (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023,\noleh kami, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,\nA.Asgari Mandala Dewa, S.H., dan Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan\nKetua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\ntanggal 15 Pebruari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17\nOktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim\nKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  tersebut, Kesumawati, S.H.,\nPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\n           Hakim Anggota,\nHakim Ketua,\nA.Asgari Mandala Dewa, S.H.            Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.\nDinahayati Syofyan, S.H.,M.H.\nPanitera Pengganti,\nKesumawati, S.H.,M.H.\nHalaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134933,
+        "summary": "[HAL 1-20] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat I (Alexander Sasagawa Palar) dan Penggugat II (Bryan Raymon Palar) melawan Tergugat (PT. Harapan Global Niaga). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka sebagai konsumen telah membeli 17 unit apartemen West Vista dengan total pembayaran Rp5.350.908.000,00 [HAL 2-4]. Gugatan ini didasari klaim Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris sebagaimana dipromosikan dalam brosur, melainkan hanya satu tower, serta mengubah fasilitas seperti kolam renang tanpa pemberitahuan [HAL 6-10]. Para Penggugat menuntut pembatalan demi hukum seluruh Formulir Pesanan dan pengembalian dana sebesar Rp5.350.908.000,00 ditambah kerugian materiil dan immateril lainnya hingga total Rp7.850.908.000,00 [HAL 16-19]. Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena Penggugat I pernah menggugat dengan perkara sama yang telah berkekuatan hukum tetap, serta eksepsi *obscuur libellum* karena menggabungkan dalil PMH dan Wanprestasi yang dianggap kabur [HAL 21-31]. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan, menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi dengan disclaimer, dan menegaskan bahwa Para Penggugat melakukan Wanprestasi dengan menunggak cicilan hingga 11 bulan serta membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 31-42]. Tergugat berargumen bahwa berdasarkan Poin 9 dan 12 Formulir Pesanan, pembatalan oleh pemesan mengakibatkan pembayaran tidak dapat dikembalikan [HAL 36-37]. Tergugat juga menyangkal unsur PMH karena telah menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak dan menawarkan solusi perdamaian berupa diskon harga [HAL 46-47]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 20]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 94292,
+        "summary": "[HAL 1-20] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat I (Alexander Sasagawa Palar) dan Penggugat II (Bryan Raymon Palar) melawan Tergugat (PT. Harapan Global Niaga). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka sebagai konsumen telah membeli 17 unit apartemen West Vista dengan total pembayaran Rp5.350.908.000,00 [HAL 2-4]. Gugatan ini didasari klaim Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris sebagaimana dipromosikan dalam brosur, melainkan hanya satu tower, serta mengubah fasilitas seperti kolam renang tanpa pemberitahuan [HAL 6-10]. Para Penggugat menuntut pembatalan demi hukum seluruh Formulir Pesanan dan pengembalian dana sebesar Rp5.350.908.000,00 ditambah kerugian materiil dan immateril lainnya hingga total Rp7.850.908.000,00 [HAL 16-19]. Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena Penggugat I pernah menggugat dengan perkara sama yang telah berkekuatan hukum tetap, serta eksepsi *obscuur libellum* karena menggabungkan dalil PMH dan Wanprestasi yang dianggap kabur [HAL 21-31]. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan, menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi dengan disclaimer, dan menegaskan bahwa Para Penggugat melakukan Wanprestasi dengan menunggak cicilan hingga 11 bulan serta membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 31-42]. Tergugat berargumen bahwa berdasarkan Poin 9 dan 12 Formulir Pesanan, pembatalan oleh pemesan mengakibatkan pembayaran tidak dapat dikembalikan [HAL 36-37]. Tergugat juga menyangkal unsur PMH karena telah menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak dan menawarkan solusi perdamaian berupa diskon harga [HAL 46-47]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 20].\n\n[HAL 47-50] Tergugat menegaskan itikad baiknya dengan menawarkan pengurangan harga (diskon) sebesar Rp4.551.264.323,00 sehingga sisa pembayaran menjadi Rp9.327.860.204,00, namun Penggugat tidak merespons [HAL 47]. Tergugat menuduh Penggugat wanprestasi karena keterlambatan pembayaran cicilan, lalai menandatangani PPJB, dan pembatalan sepihak [HAL 48]. Akibatnya, Tergugat membatalkan seluruh 17 unit apartemen pada 8 Januari 2020 dengan ketentuan menolak pengembalian dana [HAL 49]. Tergugat membantah permohonan uang paksa dan sita jaminan karena tidak ada utang piutang yang terbukti dan unit belum diserahkan karena belum lunas [HAL 49-50]. Tergugat memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya [HAL 50-51].\n\n[HAL 52-67] Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-43 (Formulir Pesanan, bukti bayar, brosur, somasi) tanpa saksi [HAL 52-55]. Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai T-91 (Putusan sebelumnya, Formulir Pesanan, kwitansi bayar, email notifikasi PPJB, surat pembatalan, invoice komisi agen) dan keterangan ahli Dr. Samuel M.P Hutabarat [HAL 55-67]. Ahli menyatakan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang, brosur bukan dokumen hukum yang mengikat kecuali ada janji ganti rugi spesifik, dan sengkatan dalam perjanjian harus diselesaikan via Wanprestasi, bukan PMH [HAL 65-67].\n\n[HAL 68-76] Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem* karena terkait pembuktian materiil (pokok perkara) dan menolak eksepsi *obscurum libellum* karena dalil PMH jelas mengenai ketidaksesuaian promosi dengan realisasi fisik bangunan [HAL 68-69]. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan gugatan tidak *ne bis in idem* karena putusan sebelumnya hanya menolak secara formil [HAL 71]. Hakim memeriksa unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata dan menemukan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower [HAL 72]. Gambar promosi (P-39) dan desain perubahan (P-41-P-43) tidak diberikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat [HAL 73]. Penggugat terbukti wanprestasi dengan menunggak pembayaran jatuh tempo 1 Februari 2019, lalai menandatangani PPJB, dan membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 73-74]. Tergugat telah menawarkan solusi itikad baik yang diabaikan Penggugat [HAL 74]. Hakim menyimpulkan Penggugat mengada-ada alasan PMH untuk membatalkan pesanan dan meminta pengembalian dana [HAL 75]. Karena unsur PMH tidak terbukti, gugatan ditolak seluruhnya [HAL 75-76].\n\n[HAL 76-77] Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara Rp370.000,00 [HAL 76-77]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-20] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat I (Alexander Sasagawa Palar) dan Penggugat II (Bryan Raymon Palar) melawan Tergugat (PT. Harapan Global Niaga). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka sebagai konsumen telah membeli 17 unit apartemen West Vista dengan total pembayaran Rp5.350.908.000,00 [HAL 2-4]. Gugatan ini didasari klaim Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris sebagaimana dipromosikan dalam brosur, melainkan hanya satu tower, serta mengubah fasilitas seperti kolam renang tanpa pemberitahuan [HAL 6-10]. Para Penggugat menuntut pembatalan demi hukum seluruh Formulir Pesanan dan pengembalian dana sebesar Rp5.350.908.000,00 ditambah kerugian materiil dan immateril lainnya hingga total Rp7.850.908.000,00 [HAL 16-19]. Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena Penggugat I pernah menggugat dengan perkara sama yang telah berkekuatan hukum tetap, serta eksepsi *obscuur libellum* karena menggabungkan dalil PMH dan Wanprestasi yang dianggap kabur [HAL 21-31]. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan, menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi dengan disclaimer, dan menegaskan bahwa Para Penggugat melakukan Wanprestasi dengan menunggak cicilan hingga 11 bulan serta membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 31-42]. Tergugat berargumen bahwa berdasarkan Poin 9 dan 12 Formulir Pesanan, pembatalan oleh pemesan mengakibatkan pembayaran tidak dapat dikembalikan [HAL 36-37]. Tergugat juga menyangkal unsur PMH karena telah menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak dan menawarkan solusi perdamaian berupa diskon harga [HAL 46-47]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 20].\n\n[HAL 47-50] Tergugat menegaskan itikad baiknya dengan menawarkan pengurangan harga (diskon) sebesar Rp4.551.264.323,00 sehingga sisa pembayaran menjadi Rp9.327.860.204,00, namun Penggugat tidak merespons [HAL 47]. Tergugat menuduh Penggugat wanprestasi karena keterlambatan pembayaran cicilan, lalai menandatangani PPJB, dan pembatalan sepihak [HAL 48]. Akibatnya, Tergugat membatalkan seluruh 17 unit apartemen pada 8 Januari 2020 dengan ketentuan menolak pengembalian dana [HAL 49]. Tergugat membantah permohonan uang paksa dan sita jaminan karena tidak ada utang piutang yang terbukti dan unit belum diserahkan karena belum lunas [HAL 49-50]. Tergugat memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya [HAL 50-51].\n\n[HAL 52-67] Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-43 (Formulir Pesanan, bukti bayar, brosur, somasi) tanpa saksi [HAL 52-55]. Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai T-91 (Putusan sebelumnya, Formulir Pesanan, kwitansi bayar, email notifikasi PPJB, surat pembatalan, invoice komisi agen) dan keterangan ahli Dr. Samuel M.P Hutabarat [HAL 55-67]. Ahli menyatakan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang, brosur bukan dokumen hukum yang mengikat kecuali ada janji ganti rugi spesifik, dan sengkatan dalam perjanjian harus diselesaikan via Wanprestasi, bukan PMH [HAL 65-67].\n\n[HAL 68-76] Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem* karena terkait pembuktian materiil (pokok perkara) dan menolak eksepsi *obscurum libellum* karena dalil PMH jelas mengenai ketidaksesuaian promosi dengan realisasi fisik bangunan [HAL 68-69]. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan gugatan tidak *ne bis in idem* karena putusan sebelumnya hanya menolak secara formil [HAL 71]. Hakim memeriksa unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata dan menemukan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower [HAL 72]. Gambar promosi (P-39) dan desain perubahan (P-41-P-43) tidak diberikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat [HAL 73]. Penggugat terbukti wanprestasi dengan menunggak pembayaran jatuh tempo 1 Februari 2019, lalai menandatangani PPJB, dan membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 73-74]. Tergugat telah menawarkan solusi itikad baik yang diabaikan Penggugat [HAL 74]. Hakim menyimpulkan Penggugat mengada-ada alasan PMH untuk membatalkan pesanan dan meminta pengembalian dana [HAL 75]. Karena unsur PMH tidak terbukti, gugatan ditolak seluruhnya [HAL 75-76].\n\n[HAL 76-77] Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara Rp370.000,00 [HAL 76-77]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 4370,
+    "frame": "Para Penggugat menggugat PT. Harapan Global Niaga atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum karena ketidaksesuaian pembangunan apartemen dengan promosi, menuntut pembatalan pesanan dan pengembalian dana. Tergugat membantah dengan dalil Wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran dan pembatalan sepihak oleh Penggugat. Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat karena unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dan Penggugat dinyatakan wanprestasi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat membeli 17 unit apartemen dengan total pembayaran sebesar Rp5.350.908.000,00.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris serta mengubah fasilitas tanpa pemberitahuan sebagaimana dipromosikan.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan dan menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi.",
+        "page": 31,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat menunggak pembayaran jatuh tempo pada 1 Februari 2019.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat lalai menandatangani PPJB.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat membatalkan pemesanan secara sepihak.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membatalkan seluruh 17 unit apartemen pada 8 Januari 2020 dengan ketentuan menolak pengembalian dana.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower.",
+        "page": 72,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gambar promosi dan desain perubahan tidak diberikan langsung oleh Tergugat kepada Para Penggugat.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menyimpulkan Para Penggugat mengada-ada alasan Perbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan pesanan dan meminta pengembalian dana.",
+        "page": 75,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum karena ketidaksesuaian realisasi fisik apartemen dengan promosi, serta menuntut pembatalan pesanan dan pengembalian dana. Tergugat membantah adanya janji dalam kontrak dan menuduh Para Penggugat wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran, kelalaian menandatangani dokumen, dan pembatalan sepihak. Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower serta gambar promosi tidak diserahkan langsung oleh Tergugat. Hakim juga menetapkan bahwa Para Penggugat telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran dan membatalkan pesanan secara sepihak. Karena unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dan Para Penggugat dinyatakan wanprestasi, gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum karena ketidaksesuaian realisasi fisik apartemen dengan promosi, serta menuntut pembatalan pesanan dan pengembalian dana. Tergugat membantah adanya janji dalam kontrak dan menuduh Para Penggugat wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran, kelalaian menandatangani dokumen, dan pembatalan sepihak. Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower serta gambar promosi tidak diserahkan langsung oleh Tergugat. Hakim juga menetapkan bahwa Para Penggugat telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran dan membatalkan pesanan secara sepihak. Karena unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dan Para Penggugat dinyatakan wanprestasi, gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat membeli 17 unit apartemen dengan total pembayaran sebesar Rp5.350.908.000,00.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris serta mengubah fasilitas tanpa pemberitahuan sebagaimana dipromosikan.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan dan menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi.",
+        "page": 31,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat menunggak pembayaran jatuh tempo pada 1 Februari 2019.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat lalai menandatangani PPJB.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat membatalkan pemesanan secara sepihak.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membatalkan seluruh 17 unit apartemen pada 8 Januari 2020 dengan ketentuan menolak pengembalian dana.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower.",
+        "page": 72,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gambar promosi dan desain perubahan tidak diberikan langsung oleh Tergugat kepada Para Penggugat.",
+        "page": 73,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menyimpulkan Para Penggugat mengada-ada alasan Perbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan pesanan dan meminta pengembalian dana.",
+        "page": 75,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka apartemen tapi telat tanda tangan dan batalkan sendiri, sekarang developer tolak kembalikan uangnya, kan saya yang rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 26198,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1234 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1266 KUHPerdata",
+      "Pasal 1311 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1457 KUHPerdata",
+      "Pasal 1458 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata",
+      "Pasal 1917 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1311 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1311: Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman itu adalah mengenai suatu barang yang dapat dibagi-bagi, maka hukuman hanya harus dibayar oleh ahli waris debitur yang melanggar perikatan, dan hanya untuk jumlah yang tidak melebihi bagiannya dalam perikatan pokok, tanpa ada tuntutan terhadap mereka yang telah memenuhi perikatan. Peraturan ini dikecualikan, jika perjanjian hukuman ditambah dengan maksud supaya pemenuhan tidak terjadi untuk sebagian, dan salah satu ahli waris telah menghalangi pelaksanaan perikatan untuk seluruh dan dari para ahli waris yang lain hanya untuk bagian mereka, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut ahli waris yang melanggar perikatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat). Meskipun menjadi dasar hukum perikatan, dalam konteks pertanyaan spesifik mengenai akibat hukum dari pembatalan pesanan dan penolakan pengembalian uang muka akibat kelalaian pembayaran, pasal ini terlalu umum dan tidak secara langsung mengatur mekanisme pembatalan atau akibat wanprestasi yang menjadi inti sengketa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) akibat ketidakpemenuhan perikatan setelah debitur lalai. Pertanyaan fokus pada hak pengembalian uang muka (restitusi) akibat pembatalan sepihak/kelalaian, bukan pada tuntutan ganti rugi lebih lanjut atas kerugian tambahan. Dalam putusan terkait, gugatan perbuatan melawan hukum (yang sering dikaitkan dengan pasal ini secara tidak langsung atau pasal 1365) ditolak karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti, dan sengketa lebih ke arah pelaksanaan perjanjian jual beli."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat batal yang dianggap selalu ada dalam persetujuan timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta prosedur pembatalan melalui Pengadilan. Ini sangat relevan dengan pertanyaan karena menyangkut akibat hukum dari ketidakpatuhan (telat tanda tangan/bayar) terhadap perjanjian pemesanan (Order Form/PPJB) dan hak developer untuk membatalkan perjanjian serta retaining uang muka berdasarkan kesepakatan atau hukum perjanjian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1311 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pewarisan kewajiban dan hukuman dalam perikatan yang melibatkan ahli waris. Fakta pertanyaan tidak melibatkan kematian atau pewarisan hak/kewajiban, sehingga tidak relevan secara substantif."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun perjanjian pemesanan harus memenuhi syarat ini, pertanyaan spesifik mengenai akibat dari pembatalan dan penolakan pengembalian uang muka lebih tepat dianalisis melalui pasal akibat wanprestasi atau pembatalan perjanjian (seperti Pasal 1266 atau klausul perjanjian itu sendiri), bukan sekadar syarat sahnya perjanjian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menetapkan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang alasan developer menolak pengembalian uang muka jika klausul dalam Order Form/PPJB secara sah mengatur bahwa uang muka hangus atau tidak dapat ditarik kembali jika pembeli membatalkan atau lalai. Putusan juga menekankan pentingnya menaati ketentuan dalam Formulir Pemesanan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari hubungan kontraktual (pembayaran uang muka, pembatalan pesanan). Meskipun penggugat dalam putusan mencoba menggunakan pasal ini, hakim menolak karena sengketa lebih tepat diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian (wanprestasi/klausul perjanjian) dan unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Untuk pertanyaan awam mengenai hak pengembalian uang muka akibat pembatalan, dasar hukum utamanya adalah hukum perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini hanya mendefinisikan jual beli. Meskipun transaksi apartemen adalah jual beli, pasal ini tidak mengatur akibat hukum dari pembatalan atau kelalaian pembayaran yang menjadi inti pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur saat terjadinya jual beli (saat kesepakatan). Ini tidak menjawab pertanyaan mengenai akibat hukum dari pembatalan dan penolakan pengembalian uang muka setelah kesepakatan terjadi namun ada kelalaian pembayaran."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (beban pembuktian). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas hak/kewajiban material."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum tetap (res judicata) dari putusan hakim. Ini adalah aturan prosedural yang tidak relevan dengan substansi hak pengembalian uang muka dalam sengketa perjanjian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1266 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 76917,
+    "completion_tokens": 3852
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1462_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1462_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 9,
+  "timings": {
+    "parse": 0.016,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 84.942,
+    "query": 2.505,
+    "relevance": 12.929,
+    "total": 100.393
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 26412,
+    "marked_chars": 26484
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 26484,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Freddy Tedjasasmita, Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita terhadap diri sendiri sebagai pemohon dalam perkara perdata permohonan penetapan ahli waris dan perwalian. Inti sengketa adalah kebutuhan penetapan status ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu serta penunjukan wali bagi anak di bawah umur untuk mengurus harta warisan. Para Pemohon meminta pengadilan menetapkan mereka sebagai ahli waris sah dan menetapkan Freddy Tedjasasmita sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Almarhum Cecillia Chandra Wisnu meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Freddy Tedjasasmita adalah suami dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu yang menikah pada tanggal 16 Mei 2000.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak yaitu Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Fidelia Tedjasasmita masih berada di bawah umur dan belum dewasa.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Cecillia Chandra Wisnu meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan seluas 632 M2 di Jalan Tosiga Mulia, Blok 1/3, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.4918/Kebun Jeruk atas nama Freddy Tedjasasmita.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Freddy Tedjasasmita ditetapkan sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak karena almarhum Cecillia Chandra Wisnu, istri dari Pemohon I, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan. Karena salah satu ahli waris, Fidelia Tedjasasmita, masih di bawah umur, diperlukan penetapan wali untuk mengurus kepentingan hukumnya, termasuk pengalihan hak atas harta warisan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Freddy Tedjasasmita, Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita sebagai ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu, serta menetapkan Freddy Tedjasasmita sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita yang diberi wewenang untuk mengurus peralihan hak atas sertifikat hak milik tersebut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak karena almarhum Cecillia Chandra Wisnu, istri dari Pemohon I, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan. Karena salah satu ahli waris, Fidelia Tedjasasmita, masih di bawah umur, diperlukan penetapan wali untuk mengurus kepentingan hukumnya, termasuk pengalihan hak atas harta warisan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Freddy Tedjasasmita, Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita sebagai ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu, serta menetapkan Freddy Tedjasasmita sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita yang diberi wewenang untuk mengurus peralihan hak atas sertifikat hak milik tersebut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Almarhum Cecillia Chandra Wisnu meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Freddy Tedjasasmita adalah suami dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu yang menikah pada tanggal 16 Mei 2000.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak yaitu Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Fidelia Tedjasasmita masih berada di bawah umur dan belum dewasa.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Cecillia Chandra Wisnu meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan seluas 632 M2 di Jalan Tosiga Mulia, Blok 1/3, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.4918/Kebun Jeruk atas nama Freddy Tedjasasmita.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Freddy Tedjasasmita ditetapkan sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah, tapi anak kami masih kecil, bagaimana cara saya mengurus warisan itu?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12477,
+    "candidates": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh wali (ayah/ibu yang ditunjuk) untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda tak bergerak milik anak yang belum dewasa, seperti menjual tanah. Dalam konteks pertanyaan tentang cara mengurus warisan ketika anak masih kecil, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjelaskan bahwa wali tidak dapat sembarangan menjual atau mengasingkan harta anak tanpa izin Pengadilan Negeri, sehingga relevan untuk menjawab langkah hukum yang diperlukan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13225,
+    "completion_tokens": 989
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1467_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1467_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 7,
+  "timings": {
+    "parse": 0.015,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 69.537,
+    "query": 9.207,
+    "relevance": 10.516,
+    "total": 89.275
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 21098,
+    "marked_chars": 21154
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 21154,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara permohonan penetapan wali. Inti sengketa adalah kebutuhan pemohon untuk mendapatkan kewenangan hukum mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam hal menjual harta warisan. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk mewakili anak-anaknya menjual tanah dan bangunan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 07 April 2001.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan anak-anaknya menjadi ahli waris dari almarhum suami Pemohon.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ada harta warisan berupa tanah dan atau bangunan seluas 200 M2 dengan surat girik atas nama Ruhanah Bt Muhamad yang terletak di Jakarta Selatan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan atau bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dua anak Pemohon, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], masih berada di bawah umur.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak yang masih di bawah umur belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon perlu mendapatkan penetapan sebagai wali dari Pengadilan untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari dua anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon berdalih bahwa setelah meninggalnya suaminya, ia dan anak-anaknya menjadi ahli waris atas harta warisan berupa tanah dan bangunan. Karena dua anaknya masih di bawah umur dan tidak mampu melakukan tindakan hukum sendiri, Pemohon membutuhkan kewenangan wali untuk mewakili mereka dalam menjual harta warisan tersebut guna menopang kehidupan ekonomi. Pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta kesaksian, dan menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan bahwa Pemohon layak dan mampu menjadi wali, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak di bawah umurnya dalam menjual tanah dan bangunan tersebut. Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari dua anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon berdalih bahwa setelah meninggalnya suaminya, ia dan anak-anaknya menjadi ahli waris atas harta warisan berupa tanah dan bangunan. Karena dua anaknya masih di bawah umur dan tidak mampu melakukan tindakan hukum sendiri, Pemohon membutuhkan kewenangan wali untuk mewakili mereka dalam menjual harta warisan tersebut guna menopang kehidupan ekonomi. Pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta kesaksian, dan menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan bahwa Pemohon layak dan mampu menjadi wali, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak di bawah umurnya dalam menjual tanah dan bangunan tersebut. Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 07 April 2001.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan anak-anaknya menjadi ahli waris dari almarhum suami Pemohon.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ada harta warisan berupa tanah dan atau bangunan seluas 200 M2 dengan surat girik atas nama Ruhanah Bt Muhamad yang terletak di Jakarta Selatan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan atau bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dua anak Pemohon, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], masih berada di bawah umur.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak yang masih di bawah umur belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon perlu mendapatkan penetapan sebagai wali dari Pengadilan untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya janda yang butuh izin pengadilan jadi wali anak kecil saya agar bisa jual tanah warisan suami untuk biaya hidup."
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10300,
+    "candidates": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan atau menjual barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif bagi pemohon (janda) untuk mengajukan permohonan izin menjadi wali dan mendapatkan kuasa dari pengadilan guna menjual tanah warisan untuk kepentingan hidup anak-anaknya, sebagaimana yang menjadi inti pertanyaan dan pertimbangan hakim dalam putusan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 11070,
+    "completion_tokens": 908
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_146_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_146_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 16,
+  "timings": {
+    "parse": 0.15,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 79.926,
+    "query": 2.075,
+    "relevance": 11.122,
+    "total": 93.273
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 49656,
+    "marked_chars": 49791
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 49791,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditunjuk sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan mendapatkan izin kuasa untuk menjual harta warisan. Sengketa ini bersifat permohonan perdata tanpa pihak tergugat yang berlawanan, berfokus pada validitas kewenangan pemohon sebagai ibu kandung untuk mewakili anak dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan status wali dan memberikan ijin khusus untuk menandatangani surat jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan peninggalan nenek dari almarhum suaminya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Bambang Purwanto Darmali yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki tiga orang anak dari perkawinannya dengan almarhum, yaitu Yoanita, Cindy Alviani, dan Melvin Timothy.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak pemohon bernama Melvin Timothy lahir pada tanggal 22 Mei 2006 dan masih berada di bawah umur.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami pemohon dan pemohon merupakan ahli waris dari Sri Rahayu Lunardi, nenek dari almarhum suami.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa tujuh bidang tanah dan bangunan di atas tanah garapan yang terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri untuk menjual harta warisan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Melvin Timothy.",
+        "page": 4,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta ijin untuk mewakili anak di bawah umur dalam menandatangani penjualan tanah dan bangunan warisan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur serta izin kuasa untuk menjual harta warisan. Pemohon berdalih bahwa karena anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap hukum, ia perlu mewakili mereka dalam transaksi jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan peninggalan nenek dari almarhum suaminya yang merupakan harta warisan. Pengadilan memeriksa kewenangan yurisdiksi dan substansi permohonan, menemukan bahwa pemohon secara otomatis menjadi wali hukum bagi anaknya yang belum dewasa berdasarkan ketentuan perwalian, sehingga permintaan untuk 'ditetapkan' sebagai wali ditolak karena berlebihan. Namun, pengadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian dengan memberikan ijin kepada pemohon sebagai kuasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan tersebut demi kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya, dengan pemohon dibebani biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur serta izin kuasa untuk menjual harta warisan. Pemohon berdalih bahwa karena anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap hukum, ia perlu mewakili mereka dalam transaksi jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan peninggalan nenek dari almarhum suaminya yang merupakan harta warisan. Pengadilan memeriksa kewenangan yurisdiksi dan substansi permohonan, menemukan bahwa pemohon secara otomatis menjadi wali hukum bagi anaknya yang belum dewasa berdasarkan ketentuan perwalian, sehingga permintaan untuk 'ditetapkan' sebagai wali ditolak karena berlebihan. Namun, pengadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian dengan memberikan ijin kepada pemohon sebagai kuasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan tersebut demi kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya, dengan pemohon dibebani biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Bambang Purwanto Darmali yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki tiga orang anak dari perkawinannya dengan almarhum, yaitu Yoanita, Cindy Alviani, dan Melvin Timothy.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak pemohon bernama Melvin Timothy lahir pada tanggal 22 Mei 2006 dan masih berada di bawah umur.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum suami pemohon dan pemohon merupakan ahli waris dari Sri Rahayu Lunardi, nenek dari almarhum suami.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa tujuh bidang tanah dan bangunan di atas tanah garapan yang terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri untuk menjual harta warisan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Melvin Timothy.",
+        "page": 4,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon meminta ijin untuk mewakili anak di bawah umur dalam menandatangani penjualan tanah dan bangunan warisan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya janda butuh izin jual tanah warisan untuk biaya sekolah anak kecil saya, boleh ya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 22603,
+    "candidates": [
+      "Pasal 354 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 354: Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakui dan kondisi ketika wali (ibu) hendak kawin lagi. Fakta dalam pertanyaan dan putusan adalah mengenai anak dalam perkawinan sah (kawin) yang kehilangan orang tua, sehingga pasal ini tidak mengatur substansi masalah perwalian anak sah yang menjadi inti sengketa."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 22833,
+    "completion_tokens": 932
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1476_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1476_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 8,
+  "timings": {
+    "parse": 0.015,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 89.788,
+    "query": 2.885,
+    "relevance": 9.232,
+    "total": 101.921
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 22769,
+    "marked_chars": 22833
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 22833,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Inti sengketa adalah kebutuhan persetujuan pengadilan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk menjual atau menjaminkan harta warisan atas nama anak tersebut. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menjual atau menjaminkan sertifikat hak guna bangunan kepada pihak ketiga atau bank.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan LINAYANGTRI IRWAN pada tanggal 27 Oktober 2009.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan LINAYANGTRI IRWAN dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ADLER THEODORE SUGIARTO yang lahir pada tanggal 24 Juni 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Istri Pemohon, LINAYANGTRI IRWAN, meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan anak yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO menjadi ahli waris sah dari Mendiang LINAYANGTRI IRWAN.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Mendiang LINAYANGTRI IRWAN memiliki harta berupa tanah dan atau bangunan seluas 153 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04736 yang terletak di Komplek BSD, The Zora Cluster Kimora Blok C-1 No.16, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak Pemohon, ADLER THEODORE SUGIARTO, masih dikategorikan anak di bawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berniat untuk menjual atau menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04736 kepada pihak Bank BCA guna menopang ekonomi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dipandang mampu untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon mengemukakan bahwa ia menikah secara sah dengan mendiang LINAYANGTRI IRWAN dan dikaruniai anak laki-laki bernama ADLER THEODORE SUGIARTO. Setelah istri meninggal dunia, Pemohon dan anak menjadi ahli waris sah atas harta berupa sertifikat hak guna bangunan atas nama mendiang. Karena anak masih di bawah umur, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan untuk dapat menjual atau menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak ketiga atau bank. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan domisili Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon mampu menjadi wali dan permohonan tersebut tidak melawan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk menjual atau menjaminkan sertifikat hak guna bangunan atas nama anak kepada pihak ketiga atau Bank BCA."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon mengemukakan bahwa ia menikah secara sah dengan mendiang LINAYANGTRI IRWAN dan dikaruniai anak laki-laki bernama ADLER THEODORE SUGIARTO. Setelah istri meninggal dunia, Pemohon dan anak menjadi ahli waris sah atas harta berupa sertifikat hak guna bangunan atas nama mendiang. Karena anak masih di bawah umur, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan untuk dapat menjual atau menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak ketiga atau bank. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan domisili Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon mampu menjadi wali dan permohonan tersebut tidak melawan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk menjual atau menjaminkan sertifikat hak guna bangunan atas nama anak kepada pihak ketiga atau Bank BCA.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan LINAYANGTRI IRWAN pada tanggal 27 Oktober 2009.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan LINAYANGTRI IRWAN dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ADLER THEODORE SUGIARTO yang lahir pada tanggal 24 Juni 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Istri Pemohon, LINAYANGTRI IRWAN, meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan anak yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO menjadi ahli waris sah dari Mendiang LINAYANGTRI IRWAN.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Mendiang LINAYANGTRI IRWAN memiliki harta berupa tanah dan atau bangunan seluas 153 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04736 yang terletak di Komplek BSD, The Zora Cluster Kimora Blok C-1 No.16, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak Pemohon, ADLER THEODORE SUGIARTO, masih dikategorikan anak di bawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berniat untuk menjual atau menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04736 kepada pihak Bank BCA guna menopang ekonomi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dipandang mampu untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Istri saya meninggal dan kami punya tanah, tapi anak saya masih kecil sehingga tidak bisa jual atau gadai sendiri, apa saya bisa minta izin pengadilan untuk mengurusnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10431,
+    "candidates": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan, menggadaikan, atau menjual barang tak bergerak milik anak belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab pertanyaan awam mengenai prosedur meminta izin pengadilan untuk menjual atau menggadaikan tanah milik anak yang masih di bawah umur."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 11730,
+    "completion_tokens": 1063
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_147_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,277 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_147_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 87,
+  "timings": {
+    "parse": 0.205,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 376.149,
+    "read": 96.219,
+    "query": 4.389,
+    "relevance": 151.829,
+    "total": 628.791
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 241501,
+    "marked_chars": 242275
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\nDalam Konvensi.\n-\nMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet On Vankelijke\nVerklaar );\nDalam Rekonvensi.\n-\nMenyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat\nKonvensi tidak dapat diterima (Niet On Vaanklijke Verklaar);\nDalam Konvensi/Rekonvensi.\nHalaman 85 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 85\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara ini sebesar Rp.\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari kamis, tanggal 19 Oktober 2023,\noleh kami, Denny Tulangow, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua , Martin Ginting,\nS.H., M.H dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Penga"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134958,
+        "summary": "[HAL 1-11] Tumpal Sitio (Penggugat I) menggugat PT Harapan Global Niaga (Tergugat I) dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pembelian Satuan Unit Apartemen West Vista at Puri – Tower Crest Lantai 09 Unit 27 (Luas 30,20 M2) dengan harga jual Rp 782.705.000 berdasarkan Formulir Pesanan No 00821/WV/SP tanggal 7 Agustus 2020 [HAL 2-3]. Penggugat dalil telah membayar Rp 368.939.000 (tahap ke-12) namun terhambat pembayaran akibat pandemi Covid-19 yang ia klaim sebagai *Force Majeure* [HAL 4]. Penggugat mengajukan permohonan penangguhan pada 9 Desember 2022, namun pada 31 Januari 2023 Tergugat melalui email menyatakan pemesanan batal dan pembayaran hangus [HAL 5]. Penggugat mendalilkan hal ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat tidak menerapkan asas itikad baik dan mengabaikan dampak pandemi, serta menyalahkan Turut Tergugat (OJK) karena lalai mengawasi Tergugat agar memberikan restukturisasi [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pengembalian seluruh uang Rp 368.939.000, kerugian materil Rp 12.000.000, immateril Rp 1.000.000.000, uang paksa, serta Sita Jaminan [HAL 8-10]. Mediasi gagal [HAL 11].\n\n[HAL 12-21] Tergugat membantah dengan Eksepsi Kompetensi Relatif, menyatakan domisili hukum Tergugat di Jakarta Selatan (International Financial Center, Jl. Jend. Sudirman) berdasarkan Akta Notaris dan NIB, sehingga gugatan seharusnya diajukan ke PN Jakarta Selatan [HAL 19-21]. Tergugat juga mengajukan Eksepsi Pokok Perkara berupa *Error in Persona*, menyatakan OJK tidak berwenang mengawasi Tergugat karena Tergugat bergerak di bidang real estat (KBLI 68111), bukan jasa keuangan, sehingga POJK No. 11/2020 tidak berlaku [HAL 12, 22-25]. Tergugat dalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Akta PPJB No. 25 tanggal 18 September 2020, yang menyatakan jika Pembeli lalai bayar, Perjanjian dapat diakhiri sepihak dan uang pembayaran menjadi hak Penjual tanpa hak tuntutan hukum lebih lanjut [HAL 12-13, 26-28]. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscurum Libellum* karena Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara kabur [HAL 13, 28-34].\n\n[HAL 17-18, 35-49] Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut Penggugat membayar kerugian Rp 954.731.969 yang terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda Rp 40.965.969, dan biaya operasional Rp 500.000.000 akibat wanprestasi Penggugat yang macet bayar sejak angsuran ke-12 (15 November 2021) [HAL 17-18]. Tergugat dalil telah memberikan peringatan berkali-kali dan kesempatan 13 bulan, namun Penggugat tetap tidak bayar dan diduga itikad tidak baik dengan menjaminkan unit kepada pihak ketiga [HAL 17, 36-37]. Tergugat menegaskan hubungan hukum berbasis perjanjian (Formulir Pesanan dan Akta PPJB) yang mengikat selayaknya undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) [HAL 14, 39-40]. Tergugat membantah klaim *Force Majeure* Penggugat karena Formulir Pesanan dan Akta PPJB ditandatangani 4-5 bulan setelah terbitnya Keppres 12/2020, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kausalitas antara pandemi dengan ketidakmampuan bayar [HAL 14-15, 44-46]. Tergugat juga menegaskan bahwa POJK No. 11/2020 hanya untuk bank, dan Tergugat sebagai developer real estat tidak terikat kewajiban restukturisasi di bawah pengawasan OJK [HAL 15, 47-49]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 108817,
+        "summary": "[HAL 1-11] Tumpal Sitio (Penggugat I) menggugat PT Harapan Global Niaga (Tergugat I) dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pembelian Satuan Unit Apartemen West Vista at Puri – Tower Crest Lantai 09 Unit 27 (Luas 30,20 M2) dengan harga jual Rp 782.705.000 berdasarkan Formulir Pesanan No 00821/WV/SP tanggal 7 Agustus 2020 [HAL 2-3]. Penggugat dalil telah membayar Rp 368.939.000 (tahap ke-12) namun terhambat pembayaran akibat pandemi Covid-19 yang ia klaim sebagai *Force Majeure* [HAL 4]. Penggugat mengajukan permohonan penangguhan pada 9 Desember 2022, namun pada 31 Januari 2023 Tergugat melalui email menyatakan pemesanan batal dan pembayaran hangus [HAL 5]. Penggugat mendalilkan hal ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat tidak menerapkan asas itikad baik dan mengabaikan dampak pandemi, serta menyalahkan Turut Tergugat (OJK) karena lalai mengawasi Tergugat agar memberikan restukturisasi [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pengembalian seluruh uang Rp 368.939.000, kerugian materil Rp 12.000.000, immateril Rp 1.000.000.000, uang paksa, serta Sita Jaminan [HAL 8-10]. Mediasi gagal [HAL 11].\n\n[HAL 12-21] Tergugat membantah dengan Eksepsi Kompetensi Relatif, menyatakan domisili hukum Tergugat di Jakarta Selatan (International Financial Center, Jl. Jend. Sudirman) berdasarkan Akta Notaris dan NIB, sehingga gugatan seharusnya diajukan ke PN Jakarta Selatan [HAL 19-21]. Tergugat juga mengajukan Eksepsi Pokok Perkara berupa *Error in Persona*, menyatakan OJK tidak berwenang mengawasi Tergugat karena Tergugat bergerak di bidang real estat (KBLI 68111), bukan jasa keuangan, sehingga POJK No. 11/2020 tidak berlaku [HAL 12, 22-25]. Tergugat dalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Akta PPJB No. 25 tanggal 18 September 2020, yang menyatakan jika Pembeli lalai bayar, Perjanjian dapat diakhiri sepihak dan uang pembayaran menjadi hak Penjual tanpa hak tuntutan hukum lebih lanjut [HAL 12-13, 26-28]. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscurum Libellum* karena Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara kabur [HAL 13, 28-34].\n\n[HAL 17-18, 35-49] Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut Penggugat membayar kerugian Rp 954.731.969 yang terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda Rp 40.965.969, dan biaya operasional Rp 500.000.000 akibat wanprestasi Penggugat yang macet bayar sejak angsuran ke-12 (15 November 2021) [HAL 17-18]. Tergugat dalil telah memberikan peringatan berkali-kali dan kesempatan 13 bulan, namun Penggugat tetap tidak bayar dan diduga itikad tidak baik dengan menjaminkan unit kepada pihak ketiga [HAL 17, 36-37]. Tergugat menegaskan hubungan hukum berbasis perjanjian (Formulir Pesanan dan Akta PPJB) yang mengikat selayaknya undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) [HAL 14, 39-40]. Tergugat membantah klaim *Force Majeure* Penggugat karena Formulir Pesanan dan Akta PPJB ditandatangani 4-5 bulan setelah terbitnya Keppres 12/2020, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kausalitas antara pandemi dengan ketidakmampuan bayar [HAL 14-15, 44-46]. Tergugat juga menegaskan bahwa POJK No. 11/2020 hanya untuk bank, dan Tergugat sebagai developer real estat tidak terikat kewajiban restukturisasi di bawah pengawasan OJK [HAL 15, 47-49].\n\n[HAL 49-52] Tergugat menegaskan kembali bahwa berdasarkan NIB, ia berbadan hukum PMA dengan KBLI 68111 (Real Estat), bukan perusahaan pembiayaan bank/non-bank, sehingga tidak terikat POJK No. 11/2020 dan tidak memiliki hubungan pelaporan dengan OJK [HAL 49]. Tergugat berdalil Penggugat telah melepaskan hak tuntutan hukum berdasarkan Pasal 10 Akta PPJB yang mengatur bahwa jika Penggugat wanprestasi (macet bayar lebih dari 30 hari setelah denda berjalan), Tergugat berhak mengakhiri perjanjian sepihak, uang pembayaran menjadi hak Tergugat (karena pembayaran <50% dari harga total), dan Penggugat melepaskan segala hak tuntutan hukum [HAL 49-50]. Tergugat berargumen prinsip *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) mengikat para pihak, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena telah melepaskan haknya [HAL 51-52]. Tergugat juga dalil telah beritikad baik dengan menyelesaikan pembangunan Apartemen West Vista sesuai waktu janji dan mengelola dana Penggugat untuk pembangunan tersebut [HAL 51-52]. Tergugat menyatakan pembatalan pemesanan melalui Surat No:003/MRKT-SB/HGN/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 adalah pelaksanaan ketentuan perjanjian, menolak pengembalian dana, dan berhak menjual kembali unit tersebut [HAL 52].\n\n[HAL 53-58] Tergugat membantah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Penggugat gagal membuktikan syarat PMH (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 53-54]. Tergugat berargumen pembatalan pemesanan adalah pelaksanaan hak kontraktual, bukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat justru bersalah karena tidak membayar [HAL 54-55]. Tergugat menyangkal kerugian materiil dan immateril yang didalilkan Penggugat karena tidak ada hubungan kausalitas dengan perbuatan Tergugat, serta kerugian immateril Rp 1 Miliar dianggap mengada-ada dan tidak memenuhi syarat yurisprudensi MA untuk ganti rugi immateril [HAL 55-56]. Permohonan uang paksa dan sita jaminan ditolak karena tidak ada PMH yang terbukti, tidak ada barang milik Penggugat yang dikuasai Tergugat (unit belum lunas/beralih hak), dan tidak ada utang piutang yang memunculkan hak sita [HAL 56-58].\n\n[HAL 58-69] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) membayar kerugian Rp 954.731.969 akibat wanprestasi [HAL 58-69]. Wanprestasi tersebut meliputi: (1) tidak membayar cicilan sejak jatuh tempo ke-12 (15 November 2021) hingga diterbitkannya surat pembatalan, dengan bukti surat peringatan berkali-kali [HAL 60-62]; (2) menjaminkan/mengalihkan unit apartemen kepada pihak ketiga (PT Proline Finance Indonesia) tanpa persetujuan tertulis Penggugat, yang merupakan pelanggaran Pasal 13 Akta PPJB dan Butir 13 Formulir Pesanan yang mensyaratkan persetujuan penjual untuk pengalihan hak [HAL 62-65]. Tergugat dalil Penggugat beritikad tidak baik dengan melakukan pengalihan hak tersebut untuk melunasi utang pribadi kepada pihak ketiga [HAL 63-64]. Kerugian yang ditagih terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda keterlambatan Rp 40.965.969 (1 permil/hari), dan biaya operasional/hukum Rp 500.000.000 [HAL 67-69].\n\n[HAL 70-76] Turut Tergugat (OJK) mengajukan eksepsi *Error in Persona*, menyatakan tidak berwenang mengawasi Tergugat karena kewenangannya terbatas pada sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dll) sesuai UU OJK dan UU P2SK, sedangkan Tergugat bergerak di bidang properti [HAL 72-75]. Turut Tergugat juga menyatakan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan para pihak dalam perjanjian jual beli apartemen [HAL 73-75]. Turut Tergugat memohon agar gugatan terhadapnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 75-76].\n\n[HAL 77-87] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan 6 bukti surat tanpa saksi; Tergugat mengajukan 27 bukti surat tanpa saksi; Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat tanpa saksi [HAL 77-82]. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *Error in Persona* dari Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Turut Tergugat, dengan alasan OJK tidak memiliki kewenangan mengawasi developer real estat dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian jual beli, sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak [HAL 83-85]. Karena eksepsi pokok perkara dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Konvensi (Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) [HAL 85]. Akibatnya, Gugatan Rekonvensi (Tergugat) juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 85]. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.260.000,00 [HAL 86-87]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-11] Tumpal Sitio (Penggugat I) menggugat PT Harapan Global Niaga (Tergugat I) dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pembelian Satuan Unit Apartemen West Vista at Puri – Tower Crest Lantai 09 Unit 27 (Luas 30,20 M2) dengan harga jual Rp 782.705.000 berdasarkan Formulir Pesanan No 00821/WV/SP tanggal 7 Agustus 2020 [HAL 2-3]. Penggugat dalil telah membayar Rp 368.939.000 (tahap ke-12) namun terhambat pembayaran akibat pandemi Covid-19 yang ia klaim sebagai *Force Majeure* [HAL 4]. Penggugat mengajukan permohonan penangguhan pada 9 Desember 2022, namun pada 31 Januari 2023 Tergugat melalui email menyatakan pemesanan batal dan pembayaran hangus [HAL 5]. Penggugat mendalilkan hal ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat tidak menerapkan asas itikad baik dan mengabaikan dampak pandemi, serta menyalahkan Turut Tergugat (OJK) karena lalai mengawasi Tergugat agar memberikan restukturisasi [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pengembalian seluruh uang Rp 368.939.000, kerugian materil Rp 12.000.000, immateril Rp 1.000.000.000, uang paksa, serta Sita Jaminan [HAL 8-10]. Mediasi gagal [HAL 11].\n\n[HAL 12-21] Tergugat membantah dengan Eksepsi Kompetensi Relatif, menyatakan domisili hukum Tergugat di Jakarta Selatan (International Financial Center, Jl. Jend. Sudirman) berdasarkan Akta Notaris dan NIB, sehingga gugatan seharusnya diajukan ke PN Jakarta Selatan [HAL 19-21]. Tergugat juga mengajukan Eksepsi Pokok Perkara berupa *Error in Persona*, menyatakan OJK tidak berwenang mengawasi Tergugat karena Tergugat bergerak di bidang real estat (KBLI 68111), bukan jasa keuangan, sehingga POJK No. 11/2020 tidak berlaku [HAL 12, 22-25]. Tergugat dalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Akta PPJB No. 25 tanggal 18 September 2020, yang menyatakan jika Pembeli lalai bayar, Perjanjian dapat diakhiri sepihak dan uang pembayaran menjadi hak Penjual tanpa hak tuntutan hukum lebih lanjut [HAL 12-13, 26-28]. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscurum Libellum* karena Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara kabur [HAL 13, 28-34].\n\n[HAL 17-18, 35-49] Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut Penggugat membayar kerugian Rp 954.731.969 yang terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda Rp 40.965.969, dan biaya operasional Rp 500.000.000 akibat wanprestasi Penggugat yang macet bayar sejak angsuran ke-12 (15 November 2021) [HAL 17-18]. Tergugat dalil telah memberikan peringatan berkali-kali dan kesempatan 13 bulan, namun Penggugat tetap tidak bayar dan diduga itikad tidak baik dengan menjaminkan unit kepada pihak ketiga [HAL 17, 36-37]. Tergugat menegaskan hubungan hukum berbasis perjanjian (Formulir Pesanan dan Akta PPJB) yang mengikat selayaknya undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) [HAL 14, 39-40]. Tergugat membantah klaim *Force Majeure* Penggugat karena Formulir Pesanan dan Akta PPJB ditandatangani 4-5 bulan setelah terbitnya Keppres 12/2020, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kausalitas antara pandemi dengan ketidakmampuan bayar [HAL 14-15, 44-46]. Tergugat juga menegaskan bahwa POJK No. 11/2020 hanya untuk bank, dan Tergugat sebagai developer real estat tidak terikat kewajiban restukturisasi di bawah pengawasan OJK [HAL 15, 47-49].\n\n[HAL 49-52] Tergugat menegaskan kembali bahwa berdasarkan NIB, ia berbadan hukum PMA dengan KBLI 68111 (Real Estat), bukan perusahaan pembiayaan bank/non-bank, sehingga tidak terikat POJK No. 11/2020 dan tidak memiliki hubungan pelaporan dengan OJK [HAL 49]. Tergugat berdalil Penggugat telah melepaskan hak tuntutan hukum berdasarkan Pasal 10 Akta PPJB yang mengatur bahwa jika Penggugat wanprestasi (macet bayar lebih dari 30 hari setelah denda berjalan), Tergugat berhak mengakhiri perjanjian sepihak, uang pembayaran menjadi hak Tergugat (karena pembayaran <50% dari harga total), dan Penggugat melepaskan segala hak tuntutan hukum [HAL 49-50]. Tergugat berargumen prinsip *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) mengikat para pihak, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena telah melepaskan haknya [HAL 51-52]. Tergugat juga dalil telah beritikad baik dengan menyelesaikan pembangunan Apartemen West Vista sesuai waktu janji dan mengelola dana Penggugat untuk pembangunan tersebut [HAL 51-52]. Tergugat menyatakan pembatalan pemesanan melalui Surat No:003/MRKT-SB/HGN/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 adalah pelaksanaan ketentuan perjanjian, menolak pengembalian dana, dan berhak menjual kembali unit tersebut [HAL 52].\n\n[HAL 53-58] Tergugat membantah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Penggugat gagal membuktikan syarat PMH (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 53-54]. Tergugat berargumen pembatalan pemesanan adalah pelaksanaan hak kontraktual, bukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat justru bersalah karena tidak membayar [HAL 54-55]. Tergugat menyangkal kerugian materiil dan immateril yang didalilkan Penggugat karena tidak ada hubungan kausalitas dengan perbuatan Tergugat, serta kerugian immateril Rp 1 Miliar dianggap mengada-ada dan tidak memenuhi syarat yurisprudensi MA untuk ganti rugi immateril [HAL 55-56]. Permohonan uang paksa dan sita jaminan ditolak karena tidak ada PMH yang terbukti, tidak ada barang milik Penggugat yang dikuasai Tergugat (unit belum lunas/beralih hak), dan tidak ada utang piutang yang memunculkan hak sita [HAL 56-58].\n\n[HAL 58-69] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) membayar kerugian Rp 954.731.969 akibat wanprestasi [HAL 58-69]. Wanprestasi tersebut meliputi: (1) tidak membayar cicilan sejak jatuh tempo ke-12 (15 November 2021) hingga diterbitkannya surat pembatalan, dengan bukti surat peringatan berkali-kali [HAL 60-62]; (2) menjaminkan/mengalihkan unit apartemen kepada pihak ketiga (PT Proline Finance Indonesia) tanpa persetujuan tertulis Penggugat, yang merupakan pelanggaran Pasal 13 Akta PPJB dan Butir 13 Formulir Pesanan yang mensyaratkan persetujuan penjual untuk pengalihan hak [HAL 62-65]. Tergugat dalil Penggugat beritikad tidak baik dengan melakukan pengalihan hak tersebut untuk melunasi utang pribadi kepada pihak ketiga [HAL 63-64]. Kerugian yang ditagih terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda keterlambatan Rp 40.965.969 (1 permil/hari), dan biaya operasional/hukum Rp 500.000.000 [HAL 67-69].\n\n[HAL 70-76] Turut Tergugat (OJK) mengajukan eksepsi *Error in Persona*, menyatakan tidak berwenang mengawasi Tergugat karena kewenangannya terbatas pada sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dll) sesuai UU OJK dan UU P2SK, sedangkan Tergugat bergerak di bidang properti [HAL 72-75]. Turut Tergugat juga menyatakan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan para pihak dalam perjanjian jual beli apartemen [HAL 73-75]. Turut Tergugat memohon agar gugatan terhadapnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 75-76].\n\n[HAL 77-87] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan 6 bukti surat tanpa saksi; Tergugat mengajukan 27 bukti surat tanpa saksi; Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat tanpa saksi [HAL 77-82]. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *Error in Persona* dari Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Turut Tergugat, dengan alasan OJK tidak memiliki kewenangan mengawasi developer real estat dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian jual beli, sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak [HAL 83-85]. Karena eksepsi pokok perkara dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Konvensi (Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) [HAL 85]. Akibatnya, Gugatan Rekonvensi (Tergugat) juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 85]. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.260.000,00 [HAL 86-87]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 7920,
+    "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat terkait pembatalan pemesanan unit apartemen dan tuntutan pengembalian dana pembayaran yang telah disetorkan. Sengketa ini bermula dari ketidakmampuan Penggugat melanjutkan pembayaran cicilan yang diklaim sebagai force majeure, yang kemudian menyebabkan Tergugat membatalkan pesanan dan menahan dana pembayaran. Penggugat menuntut pengembalian seluruh uang pembayaran serta ganti rugi materil dan immateril.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat membeli unit apartemen dari Tergugat dengan harga tertentu berdasarkan formulir pesanan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah membayar sejumlah uang sebagai tahap pembayaran cicilan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pembayaran Penggugat terhambat akibat pandemi Covid-19 yang diklaim sebagai force majeure.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyatakan pembatalan pemesanan dan bahwa pembayaran hangus melalui email.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan ketentuan dalam akta perjanjian jual beli.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalil tidak terikat oleh peraturan pengawasan jasa keuangan karena bergerak di bidang real estat.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat berdalil tidak berwenang mengawasi Tergugat karena kewenangannya terbatas pada sektor jasa keuangan.",
+        "page": 72,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Turut Tergugat tidak berwenang mengawasi Tergugat dan tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak.",
+        "page": 83,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi pokok perkara dikabulkan.",
+        "page": 85,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas sengketa pembatalan pemesanan unit apartemen dan tuntutan pengembalian dana pembayaran yang telah disetorkan, dengan alasan pembatalan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan kelalaian pengawasan. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, error in persona terhadap Turut Tergugat, serta dalil bahwa Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan perjanjian jual beli. Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan tidak berwenangnya mengawasi pelaku usaha di bidang real estat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Turut Tergugat, dengan pertimbangan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan mengawasi developer real estat dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian jual beli. Akibat pengabulan eksepsi pokok perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Penggugat tidak dapat diterima, sehingga gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diperiksa. Penggugat dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas sengketa pembatalan pemesanan unit apartemen dan tuntutan pengembalian dana pembayaran yang telah disetorkan, dengan alasan pembatalan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan kelalaian pengawasan. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, error in persona terhadap Turut Tergugat, serta dalil bahwa Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan perjanjian jual beli. Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan tidak berwenangnya mengawasi pelaku usaha di bidang real estat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Turut Tergugat, dengan pertimbangan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan mengawasi developer real estat dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian jual beli. Akibat pengabulan eksepsi pokok perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Penggugat tidak dapat diterima, sehingga gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diperiksa. Penggugat dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat membeli unit apartemen dari Tergugat dengan harga tertentu berdasarkan formulir pesanan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah membayar sejumlah uang sebagai tahap pembayaran cicilan.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pembayaran Penggugat terhambat akibat pandemi Covid-19 yang diklaim sebagai force majeure.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat menyatakan pembatalan pemesanan dan bahwa pembayaran hangus melalui email.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan ketentuan dalam akta perjanjian jual beli.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalil tidak terikat oleh peraturan pengawasan jasa keuangan karena bergerak di bidang real estat.",
+        "page": 12,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat berdalil tidak berwenang mengawasi Tergugat karena kewenangannya terbatas pada sektor jasa keuangan.",
+        "page": 72,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Turut Tergugat tidak berwenang mengawasi Tergugat dan tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak.",
+        "page": 83,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi pokok perkara dikabulkan.",
+        "page": 85,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan apartemen tapi terhambat pandemi, lalu developer bilang pesanannya batal dan uangnya hangus, apakah saya bisa minta uangnya kembali?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10432,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1233 KUHPerdata",
+      "Pasal 1234 KUHPerdata",
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1244 KUHPerdata",
+      "Pasal 1246 KUHPerdata",
+      "Pasal 1249 KUHPerdata",
+      "Pasal 1311 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1340 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1249 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1249: Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1311 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1311: Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman itu adalah mengenai suatu barang yang dapat dibagi-bagi, maka hukuman hanya harus dibayar oleh ahli waris debitur yang melanggar perikatan, dan hanya untuk jumlah yang tidak melebihi bagiannya dalam perikatan pokok, tanpa ada tuntutan terhadap mereka yang telah memenuhi perikatan. Peraturan ini dikecualikan, jika perjanjian hukuman ditambah dengan maksud supaya pemenuhan tidak terjadi untuk sebagian, dan salah satu ahli waris telah menghalangi pelaksanaan perikatan untuk seluruh dan dari para ahli waris yang lain hanya untuk bagian mereka, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut ahli waris yang melanggar perikatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum lahirnya perikatan (dari persetujuan atau undang-undang). Meskipun menjadi dasar hukum adanya perjanjian, pasal ini tidak secara substantif menjawab sengketa spesifik mengenai akibat hukum pembatalan perjanjian, pengembalian uang, atau pembebasan tanggung jawab akibat force majeure (pandemi) yang menjadi inti pertanyaan awam."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini hanya mendefinisikan isi perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Ini adalah definisi umum yang tidak memberikan jawaban substantif mengenai hak pengembalian uang atau akibat dari wanprestasi/pembatalan perjanjian dalam konteks pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (default). Meskipun kelalaian pembayaran adalah fakta dalam kasus, pasal ini hanya mengatur prosedur/status lalai, bukan akibat hukum substantif mengenai pengembalian uang atau pembebasan tanggung jawab akibat keadaan di luar kendali (pandemi) yang menjadi inti pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi setelah dinyatakan lalai. Ini adalah konsekuensi dari wanprestasi, namun tidak menjawab pertanyaan utama tentang apakah uang bisa dikembalikan ketika perjanjian dibatalkan atau apakah ada alasan pembenaran (force majeure) yang membebaskan pengembalian uang. Tidak mengatur mekanisme restitusi atau pembatalan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pembebasan tanggung jawab ganti rugi jika ketidakpemenuhan perikatan disebabkan oleh 'hal yang tak terduga' (force majeure). Ini sangat relevan secara substantif dengan pertanyaan awam mengenai keterlambatan pembayaran akibat pandemi, karena menentukan apakah developer dapat membebaskan diri dari kewajiban mengembalikan uang atau menanggung kerugian akibat keadaan di luar kendali tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perhitungan besaran ganti rugi (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Ini tidak menjawab pertanyaan apakah uang cicilan harus dikembalikan atau hangus, melainkan hanya menghitung besaran ganti rugi jika wanprestasi terbukti dan tidak dibebaskan oleh force majeure."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1249 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur klausul likuidasi (denda tetap). Meskipun sering muncul dalam perjanjian apartemen, pasal ini hanya mengatur besaran denda jika ada kelalaian, bukan menjawab pertanyaan substantif tentang hak pengembalian uang pokok atau akibat pembatalan perjanjian akibat force majeure."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1311 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perikatan yang melibatkan ahli waris. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak melibatkan kematian atau pewarisan, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif dengan sengketa antara pembeli dan developer."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian harus sah, pertanyaan awam berfokus pada akibat hukum setelah perjanjian dibuat (pembatalan/pengembalian uang), bukan pada validitas pembentukan perjanjiannya. Pasal ini terlalu umum untuk menjawab sengketa spesifik mengenai restitusi uang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang). Meskipun menjadi dasar bahwa perjanjian harus ditaati, pasal ini tidak secara spesifik menjawab apakah uang harus dikembalikan jika perjanjian dibatalkan atau jika ada force majeure. Prinsip ini justru sering digunakan developer untuk mempertahankan 'uang hangus' berdasarkan klausul perjanjian, sehingga tidak memberikan jawaban substantif tunggal untuk hak pembeli tanpa analisis lebih lanjut mengenai force majeure atau pembatalan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya). Ini relevan untuk eksepsi OJK dalam putusan, tetapi tidak menjawab pertanyaan substantif awam mengenai hak pengembalian uang antara pembeli dan developer."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam putusan, gugatan PMH ditolak karena eksepsi error in persona terhadap OJK dan gugatan tidak dapat diterima. Selain itu, sengketa utama adalah wanprestasi/perjanjian, bukan PMH. Pasal ini tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab pertanyaan tentang pengembalian uang cicilan dalam konteks wanprestasi/perjanjian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1244 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 76970,
+    "completion_tokens": 5581
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1482_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,126 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1482_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 8,
+  "timings": {
+    "parse": 0.019,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 65.962,
+    "query": 2.21,
+    "relevance": 7.095,
+    "total": 75.285
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 24211,
+    "marked_chars": 24275
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 24275,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena salah satu anaknya yang merupakan ahli waris masih di bawah umur. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk menjual bagian anak tersebut atas tanah dan bangunan warisan. Sengketa ini bersifat permohonan perdata bukan gugatan lawan tergugat dalam konteks sengketa kontentiosa.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah suami dari HERMAWATI PANESTO yang telah meninggal dunia.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan HERMAWATI PANESTO dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah MATTHEW STEVEN WINATA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "MATTHEW STEVEN WINATA lahir pada 16 Juni 2007 dan saat ini belum mencapai usia dewasa.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan HERMAWATI PANESTO memiliki harta campur berupa tanah Hak Milik nomor 11105/Tegal Alur seluas 117 M2 beserta bangunan di atasnya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "MATTHEW STEVEN WINATA memiliki hak waris sebesar 1/8 bagian atas tanah dan bangunan tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud menjual bagian warisan MATTHEW STEVEN WINATA untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak dan kelangsungan usaha.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual karena salah satu anaknya, MATTHEW STEVEN WINATA, yang merupakan ahli waris dari almarhumah istri Pemohon, masih berada di bawah umur. Pemohon mendalilkan bahwa untuk menjual bagian warisan anak tersebut atas tanah dan bangunan yang menjadi harta campur orang tuanya, diperlukan izin pengadilan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon berada dalam kewenangannya dan permohonan tersebut beralasan menurut hukum. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari MATTHEW STEVEN WINATA serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian anak tersebut atas tanah dan bangunan warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual karena salah satu anaknya, MATTHEW STEVEN WINATA, yang merupakan ahli waris dari almarhumah istri Pemohon, masih berada di bawah umur. Pemohon mendalilkan bahwa untuk menjual bagian warisan anak tersebut atas tanah dan bangunan yang menjadi harta campur orang tuanya, diperlukan izin pengadilan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon berada dalam kewenangannya dan permohonan tersebut beralasan menurut hukum. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari MATTHEW STEVEN WINATA serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian anak tersebut atas tanah dan bangunan warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah suami dari HERMAWATI PANESTO yang telah meninggal dunia.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan HERMAWATI PANESTO dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah MATTHEW STEVEN WINATA.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "MATTHEW STEVEN WINATA lahir pada 16 Juni 2007 dan saat ini belum mencapai usia dewasa.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan HERMAWATI PANESTO memiliki harta campur berupa tanah Hak Milik nomor 11105/Tegal Alur seluas 117 M2 beserta bangunan di atasnya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "MATTHEW STEVEN WINATA memiliki hak waris sebesar 1/8 bagian atas tanah dan bangunan tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud menjual bagian warisan MATTHEW STEVEN WINATA untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak dan kelangsungan usaha.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin menjual bagian tanah warisan anak saya yang masih kecil untuk biaya sekolah, tapi butuh izin pengadilan, ya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 9933,
+    "candidates": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan (menjual) barang tak bergerak milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab pertanyaan awam mengenai kebutuhan izin pengadilan untuk menjual tanah warisan anak yang masih kecil."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 11981,
+    "completion_tokens": 760
+  }
+}