Upload extraction/v2-pidana-abstraction/smoke_v6.jsonl with huggingface_hub

extraction/v2-pidana-abstraction/smoke_v6.jsonl

@@ -3,3 +3,8 @@
 {"filename": "1689133540_PERDATA_PN_Kln_2021_Pdt.G_161_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Anak tiri diam-diam balik nama surat tanah saya almarhumah tanpa wasiat. Gimana saya bisa minta tanah itu dikembalikan?", "relevant_laws": ["Pasal 875 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "Sengketa ini melibatkan [Penggugat] sebagai para ahli waris almarhumah [NAMA_ORANG] dan [Tergugat I], [Tergugat II], serta [Tergugat III] terkait kepemilikan tanah [Objek Sengketa]. [Objek Sengketa] merupakan harta bawaan almarhumah yang diperoleh melalui hibah dari neneknya jauh sebelum ia menikah, sehingga bukan merupakan harta bersama perkawinan. Setelah almarhumah meninggal dunia, [Tergugat I] menguasai tanah tersebut dan melakukan proses balik nama sertifikat atas namanya dengan menggunakan Surat Keterangan Waris yang menyatakan dirinya sebagai anak kandung almarhumah, padahal secara fakta ia adalah anak angkat dari suami almarhumah yang lahir sebelum pernikahan. [Penggugat] menggugat perbuatan [Tergugat I] dan [Tergugat II] yang menguasai [Objek Sengketa] sebagai perbuatan melawan hukum, serta menuntut pembatalan surat pewarisan dan sertifikat atas nama [Tergugat I]. Majelis Hakim menemukan bahwa [Tergugat I] bukan ahli waris sah karena anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal menurut hukum perdata, dan tidak ada wasiat yang memberikan hak kepadanya. Akibatnya, penguasaan [Objek Sengketa] oleh [Tergugat I] dan [Tergugat II] dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sementara penguasaan [Tergugat III] tidak digolongkan demikian karena didasarkan pada perjanjian sewa. Hakim memutuskan untuk membatalkan Surat Pewarisan dan Sertifikat atas nama [Tergugat I] secara hukum, mengembalikan status sertifikat kepada nama almarhumah, dan memerintahkan [Tergugat I] serta [Tergugat II] untuk mengosongkan [Objek Sengketa] dan menyerahkannya kepada [Penggugat]. Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci, namun [Tergugat I] dan [Tergugat II] dihukum membayar uang paksa jika lalai melaksanakan putusan serta menanggung biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 875 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 81366, "completion_tokens": 6485}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", "unsur": "Ketentuan mengenai hak waris anak angkat yang hanya dapat diperoleh melalui wasiat atau testamen, karena anak angkat tidak termasuk ahli waris menurut hukum perdata.", "fakta_pemicu": ["Tergugat I adalah anak angkat yang lahir sebelum pernikahan Pujiono dan Sri Lestari, bukan anak kandung.", "Tidak ditemukan bukti adanya surat wasiat atau testamen dari almarhumah Sri Lestari yang memberikan hak waris kepada Tergugat I.", "Majelis Hakim memutuskan Tergugat I tidak berhak mewarisi harta asal almarhumah karena tidak ada wasiat yang mengatur hal tersebut."]}, {"pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", "unsur": "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian atau gangguan hak milik orang lain, sehingga mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab.", "fakta_pemicu": ["Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dan melakukan proses balik nama sertifikat atas namanya berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dinyatakan batal demi hukum.", "Tergugat II tinggal dan menguasai objek sengketa tanpa izin dari pihak yang berhak (Para Penggugat).", "Tindakan penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II digolongkan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dihentikan."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 2, "problems": []}]}
 {"filename": "1679967627_2022MA003112_Pdt.G_2022.pdf", "humanized_query": {"text": "Kakek saya wariskan tanah ke ayah saya, tapi ayah saya meninggal duluan. Apakah anak-anak ayah saya otomatis dapat haknya, atau harus ikut adik-adik tiri ayah?", "relevant_laws": ["Pasal 841 KUHPerdata", "Pasal 842 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat] I s/d XI dan Turut Tergugat terkait sengketa hak waris dan kepemilikan atas [Objek Sengketa] berupa sebidang tanah di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Palu. [Penggugat] mendalilkan diri sebagai ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, anak dari Alm. TAVAILI, yang merupakan keturunan dari Alm. LAWALA VUNGGARANO dan Almh. SETIANI, pemilik asli tanah yang diperoleh melalui pembukaan tanah bekas Swapraja sejak tahun 1940-an. [Penggugat] menuding bahwa Almh. SIANI SUMBA dan Alm. ABIDIN MA’RUF (orang tua kandung [Tergugat] II dan III) hanya menempati sebagian tanah berdasarkan izin tinggal, namun kemudian melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyewakan dan menjual tanah tersebut kepada [Tergugat] I tanpa seizin ahli waris Alm. TAVAILI, sehingga [Tergugat] I memperoleh sertifikat hak milik secara tidak sah. [Penggugat] menuntut pengosongan tanah, pembatalan sertifikat, serta pembayaran ganti rugi materil dan immateril. Sebaliknya, [Tergugat] I s/d X mengajukan eksepsi bahwa [Penggugat] tidak memiliki keabsahan untuk menggugat (*legal standing*) karena bertindak seorang diri tanpa melibatkan seluruh ahli waris Alm. TAVAILI yang masih hidup maupun ahli waris Alm. LAWALA VUNGGARANO lainnya, serta mendalilkan gugatan tersebut kabur, salah objek, dan kadaluwarsa karena sertifikat telah diterbitkan sejak tahun 1971. [Tergugat] I juga mengajukan gugatan rekonpensi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang merusak nama baik. Majelis Hakim menemukan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Alm. LAWALA VUNGGARANO dan Almh. SETIANI, yang memiliki anak Alm. TAVAILI, dan Alm. TAVAILI memiliki lima anak termasuk Alm. ACERIA (orang tua kandung [Penggugat]). Hakim menetapkan bahwa [Penggugat] adalah ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, namun karena masih ada keturunan langsung Alm. TAVAILI yang masih hidup (Irian dan Ahoria) serta saudara kandung [Penggugat] (CARLIN dan DADANG EFENDY) yang tidak turut menjadi pihak, [Penggugat] tidak memiliki keabsahan untuk maju seorang diri. Akibatnya, eksepsi tidak adanya *legal standing* dikabulkan, dan gugatan [Penggugat] serta gugatan rekonpensi [Tergugat] I dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan [Penggugat] dihukum membayar biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 841 KUHPerdata", "Pasal 842 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 62755, "completion_tokens": 6484}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 841 KUHPerdata", "unsur": "Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.", "fakta_pemicu": ["Alm. ACERIA meninggal dunia lebih dahulu sebelum Alm. TAVAILI sehingga posisinya digantikan oleh anak-anaknya.", "Anak-anak Alm. ACERIA berhak menggantikan kedudukan Alm. ACERIA dalam garis keturunan Alm. TAVAILI."]}, {"pasal": "Pasal 842 KUHPerdata", "unsur": "Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir dan diizinkan dalam segala hak.", "fakta_pemicu": ["Hak waris mengalir dari Alm. LAWALA VUNGGARANO ke Alm. TAVAILI, lalu ke Alm. ACERIA, dan selanjutnya ke anak-anak Alm. ACERIA.", "Penggantian hak waris berlaku terus menerus dalam garis keturunan ke bawah tanpa terputus."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 4 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 2, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 3, "problems": []}]}
 {"filename": "1689133949_PERDATA_PN_Kln_2022_Pdt.G_105_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya kerjasama jual produk, tapi distributornya nggak bayar lunas pesenannya. Apakah saya bisa hapuskan kontrak dan minta uang produksi saya balik?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1267 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] dan [Tergugat] menandatangani perjanjian kerja sama pada Juni 2021, di mana [Penggugat] bertindak sebagai produsen dan [Tergugat] sebagai distributor untuk produk [Objek Sengketa], dengan larangan tegas bagi [Tergugat] untuk melakukan repacking, relabelling, atau refilling. Setelah masa berlaku perjanjian tertulis berakhir, para pihak sepakat secara lisan melanjutkan kerjasama hingga Maret 2022, sebelum akhirnya membuat addendum tertulis pada April 2022 yang memperpanjang masa berlaku hingga Juni 2026. [Penggugat] mendalilkan bahwa [Tergugat] melakukan wanprestasi dengan melanggar larangan repacking/refilling dan tidak melunasi sisa pembayaran pesanan terakhir sebesar Rp 11.625.000,-, sehingga menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. [Tergugat] membantah tuduhan pemalsuan produk dan mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil [Penggugat] wanprestasi karena tidak mengirimkan pesanan dan adanya komplain konsumen terkait kualitas produk. Majelis Hakim menyatakan perjanjian sah dan mengikat, namun menolak dalil [Penggugat] mengenai perbuatan repacking/refilling karena bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan keaslian produk yang dibeli secara online berasal dari [Tergugat]. Namun, hakim menemukan bahwa [Tergugat] terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar kekurangan pembayaran pesanan terakhir. Akibatnya, hakim mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian dan menghukum [Tergugat] membayar sisa pembayaran sebesar Rp 11.625.000,-, menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil lainnya, serta menolak gugatan rekonvensi [Tergugat] karena materinya tumpang tindih dengan gugatan konvensi.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1267 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 69062, "completion_tokens": 6585}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", "unsur": "Syarat sah perjanjian terpenuhi (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang halal)", "fakta_pemicu": ["Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama No. 01/IX/2021 mengenai produksi dan pemasaran produk Cherry Slim.", "Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama sah dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata."]}, {"pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", "unsur": "Perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak", "fakta_pemicu": ["Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.", "Para pihak sepakat secara lisan untuk melanjutkan kerjasama setelah masa berlaku perjanjian tertulis berakhir."]}, {"pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", "unsur": "Hak untuk menuntut pembatalan persetujuan dan penggantian biaya/kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan", "fakta_pemicu": ["Tergugat tidak melunasi pembayaran pesanan produk terakhir sebesar Rp 11.625.000,- yang telah diperjanjikan.", "Majelis Hakim mengabulkan petitum pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata.", "Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi biaya produksi sebesar Rp 11.625.000,-."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": []}]}
+{"filename": "1701844044-putusan_522_pdt_g_2022_pn_jkt_pst_20231206132610.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya ikutin saran investasi online tapi dianya ilang karena aplikasi diblokir. Kok promotornya nggak bertanggung jawab ngembaliin uang saya?", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "Para Penggugat, yang merupakan peserta investasi dalam skema robot trading online Fin888, menggugat sejumlah pihak termasuk promotor investasi, perusahaan penukar uang, dan instansi pemerintah terkait, dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat hilangnya dana investasi setelah broker yang digunakan diblokir oleh otoritas asing, serta menuding instansi pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan. Para Tergugat swasta membantah adanya hubungan hukum langsung atau perbuatan melawan hukum, serta mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut kurang pihak karena tidak melibatkan broker dan pihak lain yang menerima dana. Sementara itu, Tergugat instansi pemerintah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan terhadap mereka sebagai pejabat pemerintahan merupakan sengketa tata usaha negara. Hakim memutuskan bahwa gugatan terhadap instansi pemerintah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara secara keseluruhan. Akibatnya, eksepsi kompetensi absolut dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 172803, "completion_tokens": 9586}, "error": null, "gate_rincian": [], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["memakai istilah terlarang: ganti rugi"]}, {"attempt": 2, "problems": []}]}
+{"filename": "1702011027_PN_JKT.SEL_2023_Pdt.G_87_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya bayar biaya perawatan ayah sampai ratusan dolar, tapi sekarang saya cuma minta bayar satu saudara. Kok pas di pengadilan malah ditolak karena saya nggak serempak ngajak semua saudara?", "relevant_laws": ["Pasal 1100 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] dan [Tergugat] adalah anak kandung dari Almarhum [NAMA_ORANG] yang meninggal dunia pada tahun 2001. [Penggugat] menggunakan uang pribadi sebesar USD 103.051,83 untuk membiayai perawatan medis Almarhum karena almarhum tidak memiliki asuransi kesehatan. Pada tahun 2001, [Penggugat] dan [Tergugat] membuat kesepakatan tertulis untuk membagi beban biaya perawatan tersebut secara sama rata, masing-masing menanggung 50%. [Penggugat] kemudian menuntut [Tergugat] untuk membayar bagian sebesar USD 51.525,92 beserta ganti rugi kerugian investasi dan immateril, serta mengajukan permohonan sita jaminan terhadap saham [Tergugat] di [NAMA_PERUSAHAAN]. [Tergugat] mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa sengketa biaya perawatan orang tua merupakan beban warisan yang harus ditanggung oleh seluruh ahli waris, namun [Penggugat] hanya menggugat [Tergugat] saja tanpa menarik ahli waris lainnya. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh [Tergugat] karena [Penggugat] tidak menarik seluruh ahli waris Almarhum dalam gugatan, sehingga menyatakan gugatan [Penggugat] tidak dapat diterima dan menghukum [Penggugat] untuk membayar biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 1100 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 48707, "completion_tokens": 4942}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", "unsur": "Kewajiban ahli waris untuk memikul beban warisan (utang/beban lain) seimbang dengan bagian warisan yang diterima", "fakta_pemicu": ["Biaya perawatan medis Almarhum Zbigniew Bleszynski sebesar USD 103.051,83 merupakan beban warisan yang harus dipikul oleh seluruh ahli waris.", "Penggugat hanya menggugat satu ahli waris (Tergugat) tanpa menarik ahli waris lainnya dalam sengketa pembagian beban tersebut."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["verifier: Bagian A: Sebutan 'kakek saya' tidak cocok. Dalam fakta, almarhum adalah ayah kandung dari pihak yang membayar ([Penggugat]), bukan kakek.", "verifier: Bagian B: Arah perkara tidak cocok. Dalam fakta, [Penggugat] (anak) yang aktif menuntut [Tergugat] (saudara) untuk membayar bagiannya. Dalam pertanyaan, narasinya seolah penanya (cucu) yang ingin menuntut/klaim dari keluarga lain, atau posisi penanya sebagai pihak yang dituntut untuk membayar, yang bertentangan dengan fakta bahwa [Penggugat] adalah pihak yang menggugat.", "verifier: Bagian A: Hubungan keluarga tidak cocok. Dalam fakta, almarhum adalah AYAH penanya, bukan KAKEK.", "verifier: Bagian B: Arah perkara tidak cocok. Dalam fakta, penanya adalah ANAK yang menggugat saudara kandung. Dalam pertanyaan, penanya berperan sebagai CUCU.", "verifier: Bagian C: Klaim faktual tidak didukung. Fakta menunjukkan pembayaran dilakukan oleh anak (Penggugat), bukan cucu. Sengketa adalah antar anak (saudara kandung), bukan antara cucu dan keluarga lain.", "verifier: Bagian D: Pasal tidak terpicu dengan benar karena subjek hukum dalam pertanyaan (cucu) berbeda dengan subjek dalam fakta (anak) yang menjadi dasar penerapan Pasal 1100 KUHPerdata dalam putusan.", "verifier: Bagian A: Hubungan keluarga salah. Dalam fakta, almarhum adalah AYAH dari pihak berperkara, bukan KAKEK.", "verifier: Bagian B: Arah perkara tertukar. Dalam fakta, [Penggugat] menuntut [Tergugat] (saudara) untuk membayar bagian beban warisan orang tua. Dalam pertanyaan, si penanya (sebagai cucu) ingin menuntut keluarga lain atas pembayaran yang sudah ia lakukan.", "verifier: Bagian C: Klaim faktual tidak didukung. Fakta menunjukkan [Penggugat] dan [Tergugat] adalah anak kandung, bukan cucu. Tidak ada fakta bahwa cucu yang membayar.", "verifier: Bagian D: Pasal tidak nyambung dengan narasi pertanyaan karena subjek hukum (cucu vs anak) berbeda, sehingga aplikasi Pasal 1100 (beban ahli waris) menjadi tidak relevan untuk skenario 'cucu bayar kakek'."]}, {"attempt": 2, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 3, "problems": []}]}
+{"filename": "1701840112-Putusan_Sela_689_Pdt_G_2021_PN_Jkt_Pst.pdf", "humanized_query": {"text": "Data pribadiku disebar aplikasi pinjol, padahal [NAMA_PERUSAHAAN] abai nggak ngatur. Gimana biar mereka bertanggung jawab?", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan terhadap [Tergugat] yang terdiri dari pejabat tinggi negara dan lembaga pengawas sektor keuangan serta komunikasi, dengan dalil bahwa kelalaian [Tergugat] dalam mengatur dan mengawasi layanan pinjaman online berbasis teknologi telah menyebabkan pelanggaran hak atas privasi dan rasa aman masyarakat. [Penggugat] mendalilkan bahwa ketiadaan regulasi yang memadai dan pengawasan yang efektif memungkinkan terjadinya praktik penagihan yang kasar, penyebaran data pribadi, serta kerugian lainnya, yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. [Tergugat] membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi kewenangan, berargumen bahwa sengketa yang menyangkut tindakan pemerintahan dan kelalaian pejabat negara dalam menjalankan tugas administratif merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kewenangan yang diajukan oleh [Tergugat], dengan pertimbangan bahwa perkara ini merupakan sengketa tindakan pemerintahan yang tidak bersifat keperdataan. Akibatnya, Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, sehingga gugatan [Penggugat] tidak dapat diterima dan [Penggugat] dihukum membayar biaya perkara.", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 254594, "completion_tokens": 16471}, "error": null, "gate_rincian": [], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)", "memakai istilah terlarang: ganti rugi"]}, {"attempt": 2, "problems": []}]}
+{"filename": "1697503701_54_Pdt.G_2023.pdf", "humanized_query": {"text": "Surat tanah cuma dikasih fotokopi, tapi Hakim tolak karena nggak ada aslinya. Padahal mantan suami saya sudah jual diam-diam, gimana cara saya buktikan haknya?", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata", "Pasal 1925 KUHPerdata", "Pasal 1865 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "Setelah perceraian antara [Penggugat] dan [Tergugat], [Penggugat] mengajukan gugatan untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yang meliputi beberapa bidang tanah dan kendaraan bermotor. Sebagian dari objek sengketa tersebut telah dijual oleh [Tergugat] kepada pihak ketiga setelah perceraian. [Tergugat] mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa gugatan tersebut cacat formil karena kurang pihak (*error in persona*) dan tidak jelas (*abscur libel*), serta menyatakan bahwa objek yang telah dijual kepada pihak ketiga berada di luar kewenangan pengadilan. Dalam proses pemeriksaan, hakim menemukan ketidaksesuaian antara dalil gugatan dengan kondisi riil objek tanah dan menilai bahwa [Penggugat] gagal membuktikan kepemilikan atas sebagian objek sengketa serta tidak memenuhi syarat pembuktian yang berlaku. Akibatnya, hakim menyatakan gugatan [Penggugat] tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena cacat formil berupa kurang pihak dan ketidakjelasan objek sengketa.", "relevant_laws": ["Pasal 1888 KUHPerdata", "Pasal 1925 KUHPerdata", "Pasal 1865 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 102643, "completion_tokens": 6489}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", "unsur": "Kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya; salinan hanya dipercaya jika sesuai dengan aslinya yang dapat ditunjukkan.", "fakta_pemicu": ["[Penggugat] menyerahkan bukti surat berupa fotokopi KTP, Akta Cerai, Sertifikat, dan Akta Jual Beli tanpa menyertakan dokumen aslinya.", "Hakim menilai bukti surat fotokopi tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya."]}, {"pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", "unsur": "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya.", "fakta_pemicu": ["Hakim menemukan fakta penjualan tanah kepada pihak ketiga berdasarkan pengakuan dalil dan bukti yang mengikat.", "Hakim menyatakan pengakuan dalil merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap pemberi pengakuan."]}, {"pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", "unsur": "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu.", "fakta_pemicu": ["Hakim menolak gugatan terkait objek tanah dan kendaraan karena [Penggugat] tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut adalah harta bersama.", "Hakim mengutip ketentuan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak harus membuktikan adanya hak itu."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 2, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 3, "problems": []}]}
+{"filename": "1702010245_PN_JKT.SEL_2022_Pdt.G_838_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Gila, [NAMA_ORANG] bikin konferensi pers ngomong saya penipu di TV. Usaha saya hancur, gimana biar dia minta maaf?", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat I] dan [Tergugat II] dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum dan pencemaran nama baik, yang berawal dari pelaporan dugaan penipuan oleh [Tergugat] kepada kepolisian dan konferensi pers yang menyebut [Penggugat] sebagai penipu. [Penggugat] menuntut ganti rugi materil dan immateril serta mengajukan permohonan sita jaminan atas aset [Tergugat]. Sebaliknya, [Tergugat I] dan [Tergugat II] mengajukan Gugatan Rekonpensi (gugatan balik) yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan [Penggugat], serta mengajukan berbagai eksepsi termasuk prematuritas gugatan dan cacat formil. Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan [Tergugat] dan menolak permohonan sita jaminan [Penggugat] karena tidak dibuktikan dengan surat autentik. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Hakim menilai bahwa pelaporan ke kepolisian dan konferensi pers yang dilakukan [Tergugat] tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan [Penggugat] ditolak seluruhnya. Sementara itu, Gugatan Rekonpensi yang diajukan [Tergugat] dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena dalilnya rancu dan tidak memperinci sumber kerugian secara jelas. [Penggugat] dihukum untuk membayar biaya perkara.", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 96109, "completion_tokens": 7693}, "error": null, "gate_rincian": [], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["memakai istilah terlarang: ganti rugi"]}, {"attempt": 2, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 3, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 4, "problems": []}]}