Datasets:

ghanahmada
/

kuhperdata

+{"filename": "1697194313_261_G_23.pdf", "humanized_query": {"text": "", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan cerai terhadap [Tergugat] dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ketidakmampuan [Tergugat] memberikan nafkah, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa memukul dan menendang. Kedua pihak telah menikah secara sah pada tanggal 09 Desember 2018 dan dikaruniai dua orang anak. Rumah tangga mulai tidak harmonis sejak Februari 2020 karena [Tergugat] malas bekerja dan sering mabuk, yang berujung pada KDRT. Pada Januari 2021, [Penggugat] diusir dari rumah kediaman bersama saat dalam keadaan hamil, sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan [Tergugat] tidak memberikan nafkah lahir, batin, maupun untuk anak-anak. Upaya mediasi dan penasehatan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil. [Tergugat] tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara diperiksa secara verstek. Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah menyebabkan rumah tangga tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga memenuhi unsur alasan perceraian. Gugatan [Penggugat] dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra [Tergugat] terhadap [Penggugat], dan biaya perkara dibebankan kepada [Penggugat].", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 33224, "completion_tokens": 3068}, "error": null, "generation_problems": ["query_empty", "query_failed_validation"], "gate_rincian": [], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 2, "problems": ["verifier: Bagian D (Kaitan Pasal): Pasal 1888 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli vs salinan. Pertanyaan membahas fakta-fakta perceraian (KDRT, pengusiran, tidak nafkah) yang merupakan materi hukum perkawinan/perdata keluarga, bukan masalah otentisitas dokumen tertulis. Tidak ada kaitan logis antara fakta pertanyaan dengan isi pasal yang dipilih.", "verifier: Bagian D: Pasal 1888 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan. Pertanyaan berisi klaim faktual tentang perbuatan suami (mabuk, pukul, usir, tidak nafkah) yang merupakan alasan materiil perceraian. Tidak ada unsur dalam pertanyaan yang berkaitan dengan masalah pembuktian dokumen (akta asli vs salinan). Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan untuk menjawab pertanyaan awam tersebut.", "verifier: Bagian D: Pasal 1888 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli vs salinan. Pertanyaan berisi klaim faktual tentang perbuatan suami (mabuk, KDRT, pengusiran, tidak nafkah) yang merupakan alasan substantif perceraian. Tidak ada unsur dalam pertanyaan yang berkaitan dengan masalah otentisitas dokumen atau kekuatan bukti tulisan, sehingga pasal ini tidak relevan dengan fakta yang ditanyakan."]}, {"attempt": 3, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 4, "problems": ["query kosong"]}], "summary_tries": 1, "raw_summary_on_failure": "{\"summarized_case\": {\"text\": \"[Penggugat] mengajukan gugatan cerai terhadap [Tergugat] dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ketidakmampuan [Tergugat] memberikan nafkah, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa memukul dan menendang. Kedua pihak telah menikah secara sah pada tanggal 09 Desember 2018 dan dikaruniai dua orang anak. Rumah tangga mulai tidak harmonis sejak Februari 2020 karena [Tergugat] malas bekerja dan sering mabuk, yang berujung pada KDRT. Pada Januari 2021, [Penggugat] diusir dari rumah kediaman bersama saat dalam keadaan hamil, sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan [Tergugat] tidak memberikan nafkah lahir, batin, maupun untuk anak-anak. Upaya mediasi dan penasehatan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil. [Tergugat] tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara diperiksa secara verstek. Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah menyebabkan rumah tangga tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga memenuhi unsur alasan perceraian. Gugatan [Penggugat] dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra [Tergugat] terhadap [Penggugat], dan biaya perkara dibebankan kepada [Penggugat].\"}}"}
+{"filename": "1689133340_PERDATA_PN_Kln_2021_Pdt.G_145_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya mau sengketa tanah lagi, tapi hakim tolak karena sudah pernah ada kasus serupa. Padahal sekarang lawan saya beda orang, kok bisa begitu?", "relevant_laws": ["Pasal 1917 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat I] dan [Tergugat II] terkait sengketa kepemilikan tanah pekarangan yang merupakan [Objek Sengketa]. [Penggugat] mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Buku Tanah Desa yang diterbitkan pada tahun 1959 atas namanya, dan menganggap penerbitan sertifikat atas nama pihak lain sebagai cacat hukum. [Tergugat I] mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa perkara ini merupakan pengajuan kembali perkara yang sama (*ne bis in idem*), mengingat [Objek Sengketa] telah menjadi objek sengketa dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara terdahulu tersebut, [Penggugat] bertindak sebagai Tergugat dan kalah perkara, sehingga [Objek Sengketa] ditetapkan milik pihak lawan melalui eksekusi dan perdamaian, kemudian dijual oleh pemenang perkara kepada [Tergugat I] melalui akta jual beli yang sah. [Penggugat] menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa objek gugatan saat ini berbeda karena berfokus pada Berita Acara Eksekusi dan penerbitan sertifikat baru, serta menyatakan putusan perkara terdahulu tidak sah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun kedudukan subjek dalam gugatan saat ini berbeda dengan perkara terdahulu, objek sengketa dan materi pokok permasalahan adalah sama. Berdasarkan yurisprudensi bahwa gugatan terhadap objek yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap dinyatakan *ne bis in idem* meskipun kedudukan subjek berbeda, Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh [Tergugat I] dan [Tergugat II]. Akibat diterimanya eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan [Penggugat] tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut, serta menghukum [Penggugat] untuk membayar seluruh biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 1917 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 40035, "completion_tokens": 3261}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", "unsur": "Kekuatan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, dengan syarat soal yang dituntut sama, alasan sama, dan pihak yang sama dalam hubungan yang sama.", "fakta_pemicu": ["Objek sengketa tanah pekarangan yang menjadi pokok gugatan saat ini adalah sama dengan objek dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.", "Materi pokok permasalahan mengenai kepemilikan tanah tersebut telah diputus dalam perkara terdahulu sehingga tidak dapat diajukan kembali.", "Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena melanggar asas ne bis in idem meskipun kedudukan subjek hukum dalam gugatan saat ini berbeda dengan perkara terdahulu."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 2, "problems": ["memakai istilah terlarang: gugatan, perkara"]}, {"attempt": 3, "problems": ["memakai istilah terlarang: perkara"]}, {"attempt": 4, "problems": []}]}
+{"filename": "1689133540_PERDATA_PN_Kln_2021_Pdt.G_161_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Anak tiri diam-diam balik nama surat tanah saya almarhumah tanpa wasiat. Gimana saya bisa minta tanah itu dikembalikan?", "relevant_laws": ["Pasal 875 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "Sengketa ini melibatkan [Penggugat] sebagai para ahli waris almarhumah [NAMA_ORANG] dan [Tergugat I], [Tergugat II], serta [Tergugat III] terkait kepemilikan tanah [Objek Sengketa]. [Objek Sengketa] merupakan harta bawaan almarhumah yang diperoleh melalui hibah dari neneknya jauh sebelum ia menikah, sehingga bukan merupakan harta bersama perkawinan. Setelah almarhumah meninggal dunia, [Tergugat I] menguasai tanah tersebut dan melakukan proses balik nama sertifikat atas namanya dengan menggunakan Surat Keterangan Waris yang menyatakan dirinya sebagai anak kandung almarhumah, padahal secara fakta ia adalah anak angkat dari suami almarhumah yang lahir sebelum pernikahan. [Penggugat] menggugat perbuatan [Tergugat I] dan [Tergugat II] yang menguasai [Objek Sengketa] sebagai perbuatan melawan hukum, serta menuntut pembatalan surat pewarisan dan sertifikat atas nama [Tergugat I]. Majelis Hakim menemukan bahwa [Tergugat I] bukan ahli waris sah karena anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal menurut hukum perdata, dan tidak ada wasiat yang memberikan hak kepadanya. Akibatnya, penguasaan [Objek Sengketa] oleh [Tergugat I] dan [Tergugat II] dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sementara penguasaan [Tergugat III] tidak digolongkan demikian karena didasarkan pada perjanjian sewa. Hakim memutuskan untuk membatalkan Surat Pewarisan dan Sertifikat atas nama [Tergugat I] secara hukum, mengembalikan status sertifikat kepada nama almarhumah, dan memerintahkan [Tergugat I] serta [Tergugat II] untuk mengosongkan [Objek Sengketa] dan menyerahkannya kepada [Penggugat]. Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci, namun [Tergugat I] dan [Tergugat II] dihukum membayar uang paksa jika lalai melaksanakan putusan serta menanggung biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 875 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 81366, "completion_tokens": 6485}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", "unsur": "Ketentuan mengenai hak waris anak angkat yang hanya dapat diperoleh melalui wasiat atau testamen, karena anak angkat tidak termasuk ahli waris menurut hukum perdata.", "fakta_pemicu": ["Tergugat I adalah anak angkat yang lahir sebelum pernikahan Pujiono dan Sri Lestari, bukan anak kandung.", "Tidak ditemukan bukti adanya surat wasiat atau testamen dari almarhumah Sri Lestari yang memberikan hak waris kepada Tergugat I.", "Majelis Hakim memutuskan Tergugat I tidak berhak mewarisi harta asal almarhumah karena tidak ada wasiat yang mengatur hal tersebut."]}, {"pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", "unsur": "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian atau gangguan hak milik orang lain, sehingga mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab.", "fakta_pemicu": ["Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dan melakukan proses balik nama sertifikat atas namanya berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dinyatakan batal demi hukum.", "Tergugat II tinggal dan menguasai objek sengketa tanpa izin dari pihak yang berhak (Para Penggugat).", "Tindakan penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II digolongkan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dihentikan."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 2, "problems": []}]}
+{"filename": "1679967627_2022MA003112_Pdt.G_2022.pdf", "humanized_query": {"text": "Kakek saya wariskan tanah ke ayah saya, tapi ayah saya meninggal duluan. Apakah anak-anak ayah saya otomatis dapat haknya, atau harus ikut adik-adik tiri ayah?", "relevant_laws": ["Pasal 841 KUHPerdata", "Pasal 842 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat] I s/d XI dan Turut Tergugat terkait sengketa hak waris dan kepemilikan atas [Objek Sengketa] berupa sebidang tanah di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Palu. [Penggugat] mendalilkan diri sebagai ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, anak dari Alm. TAVAILI, yang merupakan keturunan dari Alm. LAWALA VUNGGARANO dan Almh. SETIANI, pemilik asli tanah yang diperoleh melalui pembukaan tanah bekas Swapraja sejak tahun 1940-an. [Penggugat] menuding bahwa Almh. SIANI SUMBA dan Alm. ABIDIN MA’RUF (orang tua kandung [Tergugat] II dan III) hanya menempati sebagian tanah berdasarkan izin tinggal, namun kemudian melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyewakan dan menjual tanah tersebut kepada [Tergugat] I tanpa seizin ahli waris Alm. TAVAILI, sehingga [Tergugat] I memperoleh sertifikat hak milik secara tidak sah. [Penggugat] menuntut pengosongan tanah, pembatalan sertifikat, serta pembayaran ganti rugi materil dan immateril. Sebaliknya, [Tergugat] I s/d X mengajukan eksepsi bahwa [Penggugat] tidak memiliki keabsahan untuk menggugat (*legal standing*) karena bertindak seorang diri tanpa melibatkan seluruh ahli waris Alm. TAVAILI yang masih hidup maupun ahli waris Alm. LAWALA VUNGGARANO lainnya, serta mendalilkan gugatan tersebut kabur, salah objek, dan kadaluwarsa karena sertifikat telah diterbitkan sejak tahun 1971. [Tergugat] I juga mengajukan gugatan rekonpensi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang merusak nama baik. Majelis Hakim menemukan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Alm. LAWALA VUNGGARANO dan Almh. SETIANI, yang memiliki anak Alm. TAVAILI, dan Alm. TAVAILI memiliki lima anak termasuk Alm. ACERIA (orang tua kandung [Penggugat]). Hakim menetapkan bahwa [Penggugat] adalah ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, namun karena masih ada keturunan langsung Alm. TAVAILI yang masih hidup (Irian dan Ahoria) serta saudara kandung [Penggugat] (CARLIN dan DADANG EFENDY) yang tidak turut menjadi pihak, [Penggugat] tidak memiliki keabsahan untuk maju seorang diri. Akibatnya, eksepsi tidak adanya *legal standing* dikabulkan, dan gugatan [Penggugat] serta gugatan rekonpensi [Tergugat] I dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan [Penggugat] dihukum membayar biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 841 KUHPerdata", "Pasal 842 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 62755, "completion_tokens": 6484}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 841 KUHPerdata", "unsur": "Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.", "fakta_pemicu": ["Alm. ACERIA meninggal dunia lebih dahulu sebelum Alm. TAVAILI sehingga posisinya digantikan oleh anak-anaknya.", "Anak-anak Alm. ACERIA berhak menggantikan kedudukan Alm. ACERIA dalam garis keturunan Alm. TAVAILI."]}, {"pasal": "Pasal 842 KUHPerdata", "unsur": "Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir dan diizinkan dalam segala hak.", "fakta_pemicu": ["Hak waris mengalir dari Alm. LAWALA VUNGGARANO ke Alm. TAVAILI, lalu ke Alm. ACERIA, dan selanjutnya ke anak-anak Alm. ACERIA.", "Penggantian hak waris berlaku terus menerus dalam garis keturunan ke bawah tanpa terputus."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 4 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 2, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 3, "problems": []}]}
+{"filename": "1689133949_PERDATA_PN_Kln_2022_Pdt.G_105_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya kerjasama jual produk, tapi distributornya nggak bayar lunas pesenannya. Apakah saya bisa hapuskan kontrak dan minta uang produksi saya balik?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1267 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] dan [Tergugat] menandatangani perjanjian kerja sama pada Juni 2021, di mana [Penggugat] bertindak sebagai produsen dan [Tergugat] sebagai distributor untuk produk [Objek Sengketa], dengan larangan tegas bagi [Tergugat] untuk melakukan repacking, relabelling, atau refilling. Setelah masa berlaku perjanjian tertulis berakhir, para pihak sepakat secara lisan melanjutkan kerjasama hingga Maret 2022, sebelum akhirnya membuat addendum tertulis pada April 2022 yang memperpanjang masa berlaku hingga Juni 2026. [Penggugat] mendalilkan bahwa [Tergugat] melakukan wanprestasi dengan melanggar larangan repacking/refilling dan tidak melunasi sisa pembayaran pesanan terakhir sebesar Rp 11.625.000,-, sehingga menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. [Tergugat] membantah tuduhan pemalsuan produk dan mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil [Penggugat] wanprestasi karena tidak mengirimkan pesanan dan adanya komplain konsumen terkait kualitas produk. Majelis Hakim menyatakan perjanjian sah dan mengikat, namun menolak dalil [Penggugat] mengenai perbuatan repacking/refilling karena bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan keaslian produk yang dibeli secara online berasal dari [Tergugat]. Namun, hakim menemukan bahwa [Tergugat] terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar kekurangan pembayaran pesanan terakhir. Akibatnya, hakim mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian dan menghukum [Tergugat] membayar sisa pembayaran sebesar Rp 11.625.000,-, menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil lainnya, serta menolak gugatan rekonvensi [Tergugat] karena materinya tumpang tindih dengan gugatan konvensi.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1267 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 69062, "completion_tokens": 6585}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", "unsur": "Syarat sah perjanjian terpenuhi (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang halal)", "fakta_pemicu": ["Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama No. 01/IX/2021 mengenai produksi dan pemasaran produk Cherry Slim.", "Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama sah dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata."]}, {"pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", "unsur": "Perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak", "fakta_pemicu": ["Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.", "Para pihak sepakat secara lisan untuk melanjutkan kerjasama setelah masa berlaku perjanjian tertulis berakhir."]}, {"pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", "unsur": "Hak untuk menuntut pembatalan persetujuan dan penggantian biaya/kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan", "fakta_pemicu": ["Tergugat tidak melunasi pembayaran pesanan produk terakhir sebesar Rp 11.625.000,- yang telah diperjanjikan.", "Majelis Hakim mengabulkan petitum pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata.", "Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi biaya produksi sebesar Rp 11.625.000,-."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": []}]}