Regulation Name stringlengths 2 3.85k ⌀ | Regulation Number stringlengths 1 63 ⌀ | Year stringdate 1945-01-01 00:00:00 2030-01-01 00:00:00 ⌀ | About stringlengths 3 18.3k ⌀ | Chapter stringlengths 5 2.72k ⌀ | Article stringlengths 5 36 ⌀ | Content stringlengths 11 32.8k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 48 | (1) Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 47 | .
Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa
berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak
diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Instansi
Pelaksana berwenang mencabut.
Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu
Tanda Penduduk Khusus sebagai pe... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VI - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Pasal 49 | (1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pegawai negeri sipil, pada:
a. Direktorat Jenderal untuk penyelenggara pusat;
b. Pemerintah provinsi yang bidang tugasnya dalam
urusan Administrasi Kependudukan untuk
penyelenggara pr... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VI - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Pasal 50 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VI - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Pasal 50 | (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang
diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan:
a. pada penyelenggara pusat memiliki pangkat/golongan
paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
b. pada penyelenggara provinsi memiliki
pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VI - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Pasal 51 | (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VI - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Pasal 50 | yang diberikan oleh Menteri kepada
petugas Penyelenggara Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan
menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan
dokumen kependudukan.
(2) Penyelenggara Pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam
memasukkan, m... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VI - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Pasal 52 | Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikecualikan dari data pribadi penduduk. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VI - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Pasal 53 | Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dengan cara:
a. pemberian hak akses kepada petugas pada penyelenggara
provinsi, kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana diusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk:
1. petugas pada Instansi Pelaksana dan penyelenggara
kab... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VI - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Pasal 54 | (1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data
dari Instansi Pelaksana.
(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan
pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh
Instansi Pelaksana.
(3) Penyesuaian . . .
PRESIDEN
REPUB... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VII - DATA PRIBADI PENDUDUK | Pasal 55 | (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
(2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan
kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
b. pengangkatan anak,... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VII - DATA PRIBADI PENDUDUK | Pasal 56 | Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan Instansi Pelaksana disimpan dalam database pada data center. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VII - DATA PRIBADI PENDUDUK | Pasal 57 | (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikelola sebagai bahan informasi
kependudukan.
(2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VII - DATA PRIBADI PENDUDUK | Pasal 58 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VII - DATA PRIBADI PENDUDUK | Pasal 58 | Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi
penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai
bahan informasi publik. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VII - DATA PRIBADI PENDUDUK | Pasal 59 | Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang
menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VII - DATA PRIBADI PENDUDUK | Pasal 60 | Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian
dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri.
Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara
Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VII - DATA PRIBADI PENDUDUK | Pasal 61 | (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna
harus memiliki izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
(2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VII - DATA PRIBADI PENDUDUK | Pasal 62 | (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:
a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan
menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
b. Menteri . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
b. Menteri, gubernur, atau bupat... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VIII - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 63 | (1) Penduduk pelintas batas yang bermaksud melintas batas negara wajib memiliki Buku Pas Lintas Batas dari instansi berwenang.
(2) Buku Pas Pelintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran penduduk pelintas batas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VIII - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 64 | (1) Penduduk pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didaftar oleh Instansi Pelaksana.
(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pendaftaran setelah pelintas batas memiliki Buku Pas Lintas Batas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VIII - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 65 | Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
Bagian Kedua . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VIII - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 66 | Pendaftaran penduduk pelintas batas dilakukan oleh Pejabat
Instansi Pelaksana dengan cara:
berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi perbatasan;
mendata penduduk pelintas batas yang telah memiliki Buku Pas Lintas Batas di kantor/pos lintas batas di perbatasan;
melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk
Pelint... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VIII - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 67 | Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Instansi Pelaksana menempatkan petugas pendaftar pada kantor/pos lintas batas setempat. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VIII - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 68 | Instansi Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendaftar penduduk pelintas batas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB VIII - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 69 | (1) Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan pendaftaran
penduduk pelintas batas kepada Penyelenggara
kabupaten/kota.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara periodik dan berjenjang. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 70 | Pengelolaan SIAK bertujuan:
meningkatkan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah
mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
yang akurat, lengkap, mutakhir... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 71 | SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
database;
perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
sumber daya manusia;
pemegang hak akses;
lokasi database;
pengelolaan database;
pemeliharaan database;
pengamanan database;
pengawasan database; dan
data cadangan (back-up data/ disaster recovery ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 72 | (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan
yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
(2) Database sebagaimana dima... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 73 | (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diperlukan
untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online) , semi
elektronik (offline) atau manual.
(2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 74 | (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c adalah pranata komputer.
(2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada
belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya
manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 75 | Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 76 | Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e
berada di:
a. Direktorat Jenderal pada Pemerintah Pusat;
b. Unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi
Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Provinsi; dan
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pemerintah kabupaten/kota. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 77 | Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f meliputi kegiatan:
a. perekaman . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil ke dalam database kependudukan;
b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaiman... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 78 | (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database
kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah,
emerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
p
(2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam d... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 79 | Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pasal 80 | (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai
engan wewenang dan tanggungjawabnya.
d
(2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan
SIAK, dari:
a. kecamatan ke kabupaten/kota dan kabupaten/kota ke
provinsi menjadi beban pemerintah kabupaten/kot... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB X - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 81 | (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan
Pemuka Penghayat Kepercayaan.
(2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi
penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
(3) Pemuka Penghaya... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB X - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 82 | Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:
a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
b. fotokopi KTP;
c. pas foto suami dan istri;
d. akta kelahiran; dan
e. paspor suami d... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB X - PERSYARATAN DAN TATA CARA | Pasal 83 | (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:
a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada
pasangan suami istri;
b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XI - PELAPORAN | Pasal 84 | (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Pe... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XI - PELAPORAN | Pasal 85 | (1) Menteri mengoordinasikan pelaporan mengenai
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
(2) Menteri melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF | Pasal 86 | Petugas Rahasia Khusus yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF | Pasal 87 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF | Pasal 87 | (1) Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
(2) Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (3) dikenai sank... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN | Pasal 88 | Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan
sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi
Pelaksana sampai dibentuknya UPTD Instansi Pelaksana; dan
b. Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum
Peraturan Pemerintah ini berla... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 89 | Semua ketentuan pelaksanaan urusan Administrasi
Kependudukan sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
Semua Peraturan Menteri yang berkaitan dengan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sudah diterbitkan
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diteta... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 90 | Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangg... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 2 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 3 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 4 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 5 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 6 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 7 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 8 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 9 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 9 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 10 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 11 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 12 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 13 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 14 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 15 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 16 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 17 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 18 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 19 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 20 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 20 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 21 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 22 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 23 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 24 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 25 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 26 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 27 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 28 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 29 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 30 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 31 | Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan
pelayanan masyarakat” dalam ketentuan ini antara
lain meliputi pelayanan pencatatan sipil penduduk
yang memerlukan Kutipan Akta.
Cukup jelas.
Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 32 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 33 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 34 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 35 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 36 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 37 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 38 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 39 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 40 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 40 | Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah
seperti surat identitas pilot Indonesia, dan/atau kartu advokat, surat identitas diri dan profesi.
Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan adalah seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas tanah, Surat Ijin Meng... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 41 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 42 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 43 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 44 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 45 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 46 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 47 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 48 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 48 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 49 | Cukup jelas. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.