Question stringlengths 44 623 | Answer stringlengths 92 33.1k |
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 3? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan bahwa:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 3? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 dinyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa bunyi Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan isi Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Jelaskan ketentuan Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana redaksi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Berdasarkan peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , Pasal 3 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan secara lengkap isi Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Dalam konteks PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menguraikan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Regulasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 3 menegaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Jelaskan secara rinci ketentuan Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 dirumuskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi Pasal 3? | Isi dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK dalam adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Berdasarkan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja ketentuannya? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, memuat:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa yang diuraikan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pengaturan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 3 menentukan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana rumusan Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan hukum dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 3 menyebutkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Formulasi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 adalah sebagai berikut:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa pokok isi dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Rumusan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan bahwa:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Jelaskan muatan yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pasal Pasal 3 pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , mengandung ketentuan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa saja yang tercantum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kaidah dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 3 mengatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan bunyi lengkap Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Bunyi lengkap dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Menurut ketentuan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja yang diatur? | Teks pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyatakan bahwa:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana formulasi Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa muatan norma yang terdapat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Diksi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pengertian menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan secara lengkap ketentuan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan yuridis dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa pengaturan yang ditetapkan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Aspek normatif dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 memuat:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana ketentuan hukumnya dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menentukan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kerangka (framework) PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menegaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan rincian ketentuan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Konstruksi hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyi Pasal 3? | Esensi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengandung:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana teks lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Makna dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa saja yang ditetapkan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Hakikat PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Jelaskan materi muatan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Inti dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan rumusan hukum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pokok ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa ketentuan pokok dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kandungan dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana substansi pengaturan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Konsep dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menerangkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan isi normatif dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Gagasan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Menurut Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyinya? | Ide utama dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa kandungan hukum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Prinsip dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatur:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Jelaskan pengaturan yuridis dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Asas yang terdapat dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana redaksi atau diksi Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dasar hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menentukan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa materi hukum yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Fundamen dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Landasan hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Menurut ketentuan hukum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isinya? | Fondasi yuridis PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengandung:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana bunyi lengkap Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Basis dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menegaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa saja persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pijakan hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Acuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Sebutkan secara rinci isi Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pedoman yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 3? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan bahwa:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Pe... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 3? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 dinyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa ... |
Apa bunyi Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
P... |
Sebutkan isi Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Su... |
Jelaskan ketentuan Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penye... |
Apa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Pe... |
Bagaimana redaksi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Berdasarkan peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , Pasal 3 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa ... |
Sebutkan secara lengkap isi Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Dalam konteks PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menguraikan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyel... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Regulasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 3 menegaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Pe... |
Jelaskan secara rinci ketentuan Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 dirumuskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyel... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi Pasal 3? | Isi dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK dalam adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelengg... |
Berdasarkan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja ketentuannya? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, memuat:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Pe... |
Apa yang diuraikan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pengaturan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 3 menentukan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumb... |
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penye... |
Bagaimana rumusan Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan hukum dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 3 menyebutkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa... |
Sebutkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Formulasi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 adalah sebagai berikut:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sum... |
Apa pokok isi dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Rumusan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan bahwa:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
P... |
Jelaskan muatan yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pasal Pasal 3 pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , mengandung ketentuan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Su... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbanga... |
Apa saja yang tercantum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kaidah dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 3 mengatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbanga... |
Sebutkan bunyi lengkap Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Bunyi lengkap dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyel... |
Menurut ketentuan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja yang diatur? | Teks pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyatakan bahwa:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penye... |
Bagaimana formulasi Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
... |
Apa muatan norma yang terdapat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Diksi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelengga... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pengertian menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
P... |
Sebutkan secara lengkap ketentuan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan yuridis dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
P... |
Apa pengaturan yang ditetapkan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Aspek normatif dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 memuat:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penye... |
Bagaimana ketentuan hukumnya dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menentukan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penye... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kerangka (framework) PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menegaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
... |
Sebutkan rincian ketentuan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Konstruksi hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbanga... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyi Pasal 3? | Esensi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengandung:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelenggaraa... |
Bagaimana teks lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Makna dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyeleng... |
Apa saja yang ditetapkan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Hakikat PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelenggara... |
Jelaskan materi muatan Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Inti dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelenggara... |
Sebutkan rumusan hukum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pokok ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbanga... |
Apa ketentuan pokok dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kandungan dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelengg... |
Bagaimana substansi pengaturan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelenggaraa... |
Apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Konsep dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menerangkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyele... |
Sebutkan isi normatif dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Gagasan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyel... |
Menurut Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyinya? | Ide utama dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyel... |
Apa kandungan hukum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Prinsip dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatur:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyeleng... |
Jelaskan pengaturan yuridis dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Asas yang terdapat dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumban... |
Bagaimana redaksi atau diksi Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dasar hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menentukan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyeleng... |
Apa materi hukum yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Fundamen dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyel... |
Sebutkan kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Landasan hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelen... |
Menurut ketentuan hukum dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isinya? | Fondasi yuridis PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengandung:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penye... |
Bagaimana bunyi lengkap Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Basis dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menegaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelengg... |
Apa saja persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pijakan hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Acuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyeleng... |
Sebutkan secara rinci isi Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pedoman yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumba... |