Question stringlengths 50 3.05k | Answer stringlengths 72 36.7k |
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 pada Pasal 1? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, Pasal 1 menyebutkan bahwa:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran Badan... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 Pasal 1? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran Bada... |
Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, pada , Pasal 1 dinyatakan:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pemb... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembub... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, Pasal 1 menetapkan:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran Badan
P... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 1? | Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, pada , menyatakan:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran Badan... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, khususnya , Pasal 1, memuat:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran Badan... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, Pasal 1 berbunyi:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran Badan
P... |
Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, khususnya , Pasal 1, adalah:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran B... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, pada , Pasal 1 menjelaskan:
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran Bad... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 pada Pasal 5? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri Nega... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 Pasal 5? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri Neg... |
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, pada , Pasal 5 dinyatakan:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh ... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Me... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, Pasal 5 menetapkan:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri Negara ... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 5? | Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, pada , menyatakan:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri Nega... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, khususnya , Pasal 5, memuat:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri Nega... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, Pasal 5 berbunyi:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri Negara ... |
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, khususnya , Pasal 5, adalah:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri ... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004, pada , Pasal 5 menjelaskan:
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri Ne... |
Apa yang diatur dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 pada Pasal 1? | Berdasarkan Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 1 menyebutkan bahwa:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1? | Dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutny... |
Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Menurut ketentuan dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, pada , Pasal 1 dinyatakan:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004. | Sesuai dengan Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang s... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Ketentuan dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 1 menetapkan:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya di... |
Menurut Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004, apa isi dari Pasal 1? | Pasal Pasal 1 dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, pada , menyatakan:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Substansi Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, khususnya , Pasal 1, memuat:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Norma hukum dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 1 berbunyi:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya di... |
Apa substansi hukum dari Pasal 1 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Materi muatan Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, khususnya , Pasal 1, adalah:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanju... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004. | Redaksi dari Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, pada , Pasal 1 menjelaskan:
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutn... |
Apa yang diatur dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 pada Pasal 10? | Berdasarkan Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 10 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) Pelak... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10? | Dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) Pela... |
Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Menurut ketentuan dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, pada , Pasal 10 dinyatakan:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BP... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004. | Sesuai dengan Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, ketentuan pada , Pasal 10 berbunyi:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Ketentuan dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 10 menetapkan:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) Pelaksan... |
Menurut Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004, apa isi dari Pasal 10? | Pasal Pasal 10 dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, pada , menyatakan:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) Pelak... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Substansi Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, khususnya , Pasal 10, memuat:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) Pelak... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Norma hukum dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 10 berbunyi:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) Pelaksan... |
Apa substansi hukum dari Pasal 10 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Materi muatan Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, khususnya , Pasal 10, adalah:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) P... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004. | Redaksi dari Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, pada , Pasal 10 menjelaskan:
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) Pel... |
Apa yang diatur dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 pada Pasal 47? | Berdasarkan Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 47 menyebutkan bahwa:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberwenan... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 47? | Dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 47 mengatur sebagai berikut:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberwena... |
Apa bunyi lengkap Pasal 47 dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Menurut ketentuan dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, pada , Pasal 47 dinyatakan:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian,... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 47 dari Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004. | Sesuai dengan Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, ketentuan pada , Pasal 47 berbunyi:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, B... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 47 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Ketentuan dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 47 menetapkan:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberwenangme... |
Menurut Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004, apa isi dari Pasal 47? | Pasal Pasal 47 dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, pada , menyatakan:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberwenan... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 47 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Substansi Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, khususnya , Pasal 47, memuat:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberwenan... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 47 dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Norma hukum dalam Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 47 berbunyi:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberwenangme... |
Apa substansi hukum dari Pasal 47 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004? | Materi muatan Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, khususnya , Pasal 47, adalah:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberw... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 47 Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004. | Redaksi dari Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, pada , Pasal 47 menjelaskan:
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberwen... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 1? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 1 menyebutkan bahwa:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota ... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 1 mengatur sebagai berikut:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota... |
Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 1 dinyatakan:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 1 menetapkan:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota Kep... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 1? | Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota Ke... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 1, memuat:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota Ke... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 1 berbunyi:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota Kep... |
Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 1, adalah:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggot... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 1 menjelaskan:
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota ... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 2? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 2 menyebutkan bahwa:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 2? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 2 mengatur sebagai berikut:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 2 dinyatakan:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 2 berbunyi:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 2 menetapkan:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 2? | Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 2, memuat:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 2 berbunyi:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 2, adalah:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 2 menjelaskan:
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 3? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 3 menyebutkan bahwa:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/meningga... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 3? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/meningg... |
Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 3 dinyatakan:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewa... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 3 menetapkan:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/meninggal d... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 3? | Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/meninggal ... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 3, memuat:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/meninggal ... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 3 berbunyi:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/meninggal d... |
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 3, adalah:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/mening... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 3 menjelaskan:
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/meningga... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 4? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 4 menyebutkan bahwa:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 4? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 4 mengatur sebagai berikut:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republi... |
Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 4 dinyatakan:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 4 berbunyi:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 4 menetapkan:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik In... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 4? | Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik I... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 4, memuat:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik I... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 4 berbunyi:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik In... |
Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 4, adalah:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republ... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 4 menjelaskan:
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 5? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 5 menyebutkan bahwa:
. . .
- 5 - |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 5? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
. . .
- 5 - |
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 5 dinyatakan:
. . .
- 5 - |
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:
. . .
- 5 - |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 5 menetapkan:
. . .
- 5 - |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 5? | Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan:
. . .
- 5 - |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 5, memuat:
. . .
- 5 - |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 5 berbunyi:
. . .
- 5 - |
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 5, adalah:
. . .
- 5 - |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 5 menjelaskan:
. . .
- 5 - |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.