Datasets:
horelulus
/
ID_REG_QA_Small

Dataset card Data Studio Files
xet
 Community
Question
stringlengths
50
3.05k
Answer
stringlengths
72
36.7k
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 8 menyebutkan bahwa: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengelolaan data...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 8?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 8 mengatur sebagai berikut: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengelolaan dat...
Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 8 dinyatakan: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengel...
Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 8 berbunyi: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengelol...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 8 menetapkan: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengelolaan data ke...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengelolaan data k...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 8, memuat: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengelolaan data k...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 8 berbunyi: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengelolaan data ke...
Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 8, adalah: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengelolaan da...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 8 menjelaskan: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan: a. tata cara pengelolaan data...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 menyebutkan bahwa: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 9?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 mengatur sebagai berikut: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 dinyatakan: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 berbunyi: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 menetapkan: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9, memuat: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 berbunyi: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9, adalah: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 menjelaskan: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 menyebutkan bahwa: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan spesifikas...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 9?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 mengatur sebagai berikut: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan spesifika...
Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 dinyatakan: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan ...
Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 berbunyi: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan sp...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 menetapkan: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan spesifikasi b...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan spesifikasi ...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9, memuat: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan spesifikasi ...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 berbunyi: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan spesifikasi b...
Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9, adalah: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan spesifik...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 9 menjelaskan: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan: a. standar dan spesifikas...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 10?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 10 menyebutkan bahwa: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengada...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 10?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 10 mengatur sebagai berikut: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengad...
Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 10 dinyatakan: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengiku...
Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 10 berbunyi: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 10 menetapkan: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengadaan ...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengadaan...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 10, memuat: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengadaan...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 10 berbunyi: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengadaan ...
Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 10, adalah: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti penga...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 10 menjelaskan: (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengada...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 11?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 11 menyebutkan bahwa: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh ...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 11?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 11 mengatur sebagai berikut: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh...
Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 11 dinyatakan: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilak...
Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 11 berbunyi: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakuk...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 11 menetapkan: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gub...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gu...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 11, memuat: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gu...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 11 berbunyi: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gub...
Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 11, adalah: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan ole...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 11 menjelaskan: Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh ...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 12?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 12 menyebutkan bahwa: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a. dengan i...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 12?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 12 mengatur sebagai berikut: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a. dengan ...
Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 12 dinyatakan: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a...
Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 12 berbunyi: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a. ...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 12 menetapkan: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a. dengan inst...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a. dengan ins...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 12, memuat: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a. dengan ins...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 12 berbunyi: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a. dengan inst...
Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 12, adalah: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a. dengan...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 12 menjelaskan: (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi: a. dengan i...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 13?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 13 menyebutkan bahwa: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis pendaftar...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 13?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 13 mengatur sebagai berikut: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis pendafta...
Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 13 dinyatakan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis...
Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 13 berbunyi: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis p...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 13 menetapkan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran ...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 13, memuat: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 13 berbunyi: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran ...
Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 13, adalah: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis pendaft...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 13 menjelaskan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur : a. memberikan bimbingan teknis pendaftar...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 menyebutkan bahwa: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 14?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 mengatur sebagai berikut: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 dinyatakan: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Jelaskan isi kandungan Pasal 14 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 berbunyi: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 menetapkan: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14, memuat: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 berbunyi: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Apa substansi hukum dari Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14, adalah: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 menjelaskan: . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 14?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 menyebutkan bahwa: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosialisasi an...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 14?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 mengatur sebagai berikut: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosialisasi a...
Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 dinyatakan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosi...
Jelaskan isi kandungan Pasal 14 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 berbunyi: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosial...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 menetapkan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosialisasi antar...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosialisasi anta...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14, memuat: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosialisasi anta...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 berbunyi: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosialisasi antar...
Apa substansi hukum dari Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14, adalah: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosialisasi ...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 14 menjelaskan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan: a. koordinasi sosialisasi an...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 15?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 15 menyebutkan bahwa: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data kependuduka...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 15?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 15 mengatur sebagai berikut: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data kependuduk...
Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 15 dinyatakan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data k...
Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 15 berbunyi: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data kep...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 15 menetapkan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data kependudukan y...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 15?
Pasal Pasal 15 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data kependudukan ...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 15, memuat: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data kependudukan ...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 15 berbunyi: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data kependudukan y...
Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 15, adalah: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data kependudu...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 15 menjelaskan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan: a. pengelolaan data kependuduka...