Datasets:

indrajatmiko
/

cambioCPT

text stringlengths 202 16.2k
Jenis Regulasi : PP Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2008 Judul : RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Alias : PP No. 26 Tahun 2008 BAB I Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan st...
Jenis Regulasi : PP Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2008 Judul : RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Alias : PP No. 26 Tahun 2008 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Pasal 14 (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kri...
Jenis Regulasi : PP Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2008 Judul : RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Alias : PP No. 26 Tahun 2008 Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (5) Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas p...
Jenis Regulasi : PP Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2008 Judul : RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Alias : PP No. 26 Tahun 2008 Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (6...
Jenis Regulasi : PP Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2008 Judul : RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Alias : PP No. 26 Tahun 2008 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL I. UMUM Sesuai dengan amanat Pasal ...
Jenis Regulasi : Perpres Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 12 Tahun : 2025 Judul : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 Alias : Perpres No. 12 Tahun 2025 Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan y...
Jenis Regulasi : Perpres Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 12 Tahun : 2025 Judul : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 Alias : Perpres No. 12 Tahun 2025 Pasal 2 (1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umu...
Jenis Regulasi : Perpres Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 12 Tahun : 2025 Judul : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 Alias : Perpres No. 12 Tahun 2025 Pasal 3 (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Renstra-KL dan RPJM Daerah. ...
Jenis Regulasi : Perpres Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 12 Tahun : 2025 Judul : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 Alias : Perpres No. 12 Tahun 2025 Pasal 4 (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perunda...
Jenis Regulasi : Perpres Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 12 Tahun : 2025 Judul : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 Alias : Perpres No. 12 Tahun 2025 Pasal 5 (1) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. narasi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang mem...
Jenis Regulasi : Perpres Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 12 Tahun : 2025 Judul : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 Alias : Perpres No. 12 Tahun 2025 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (3) Matriks pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025-2029...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB I Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan ...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB II Pasal 2 Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keberlanj...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB II Pasal 3 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan ...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB III Pasal 4 Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB III Pasal 5 (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lin...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB III Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya ala...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB V Pasal 12 Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB V Pasal 13 (1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. (2) Pembinaan penataan ruang sebagaiman...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VII Pasal 55 (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pe...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VII Pasal 56 (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VII Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila . . . (2) Ap...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VII Pasal 57 Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai deng...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VII Pasal 58 (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VII Pasal 3 dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (2) Dala...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VII Pasal 59 (1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VIII Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh pengga...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VIII Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat y...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VIII Pasal 62 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VIII Pasal 62 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan iz...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VIII Pasal 64 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan peraturan pemerintah.
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VIII Pasal 65 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB VIII Pasal 66 (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana di...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB IX Pasal 67 (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB X Pasal 68 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di ...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XI Pasal 69 (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XI Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi . . . fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima rat...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XI Pasal 70 (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan ...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XI Pasal 71 Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penja...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XI Pasal 72 Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, d...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XI Pasal 73 (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidan...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XI Pasal 74 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pe...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XI Pasal 75 (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XI Pasal 70 , Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XII Pasal 76 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan be...
Jenis Regulasi : UU Instansi : Pemerintah Indonesia Nomor : 26 Tahun : 2007 Judul : PENATAAN RUANG Alias : UU No. 26 Tahun 2007 BAB XII Pasal 77 (1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiata...

README.md exists but content is empty.

Downloads last month: 49

Number of rows:

Total file size:

100 kB