instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Uraikan Pasal 2. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sarana penyampaian laporan dan/atau pengaduan meliputi antara lain kotak pos, situs (website), layanan pesan singkat, surat elektronik, media sosial, dan lain-lain. SK N. |
Jelaskan isi Pasal 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Cr.rkup;elas. Yang dimaksuC dengan "kepastian hukum" dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang ],arlEl dilakukan ber. |
Apa yang diatur dalam Pasal 3? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Cr.rkup;elas. Yang dimaksuC dengan "kepastian hukum" dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang ],arlEl dilakukan ber. |
Bagaimana bunyi Pasal 3? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Cr.rkup;elas. Yang dimaksuC dengan "kepastian hukum" dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang ],arlEl dilakukan ber. |
Apa isi Pasal 3? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Cr.rkup;elas. Yang dimaksuC dengan "kepastian hukum" dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang ],arlEl dilakukan ber. |
Ringkasan Pasal 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Cr.rkup;elas. Yang dimaksuC dengan "kepastian hukum" dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang ],arlEl dilakukan ber. |
Terangkan isi Pasal 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Cr.rkup;elas. Yang dimaksuC dengan "kepastian hukum" dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang ],arlEl dilakukan ber. |
Apa ketentuan Pasal 3? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Cr.rkup;elas. Yang dimaksuC dengan "kepastian hukum" dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang ],arlEl dilakukan ber. |
Uraikan Pasal 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Cr.rkup;elas. Yang dimaksuC dengan "kepastian hukum" dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang ],arlEl dilakukan ber. |
Jelaskan isi Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Apa yang diatur dalam Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Bagaimana bunyi Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Apa isi Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Ringkasan Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Terangkan isi Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Apa ketentuan Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Uraikan Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Jelaskan isi Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur ketentuan dalam Pasal 5. |
Apa yang diatur dalam Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur ketentuan dalam Pasal 5. |
Bagaimana bunyi Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur ketentuan dalam Pasal 5. |
Apa isi Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur ketentuan dalam Pasal 5. |
Ringkasan Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur ketentuan dalam Pasal 5. |
Terangkan isi Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur ketentuan dalam Pasal 5. |
Apa ketentuan Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur ketentuan dalam Pasal 5. |
Uraikan Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur ketentuan dalam Pasal 5. |
Jelaskan isi Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya rneliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi RTR ya.rrg dide.sarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran Masyaraka. |
Apa yang diatur dalam Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya rneliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi RTR ya.rrg dide.sarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran Masyaraka. |
Bagaimana bunyi Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya rneliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi RTR ya.rrg dide.sarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran Masyaraka. |
Apa isi Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya rneliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi RTR ya.rrg dide.sarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran Masyaraka. |
Ringkasan Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya rneliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi RTR ya.rrg dide.sarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran Masyaraka. |
Terangkan isi Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya rneliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi RTR ya.rrg dide.sarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran Masyaraka. |
Apa ketentuan Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya rneliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi RTR ya.rrg dide.sarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran Masyaraka. |
Uraikan Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya rneliputi tahapan yang terdiri atas tahap penyusunan materi RTR ya.rrg dide.sarkan pada kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran Masyaraka. |
Jelaskan isi Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemaniaatan Rrrang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pema.nfaatan Ruang. Pemanfaatan Ruang ditua. |
Apa yang diatur dalam Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemaniaatan Rrrang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pema.nfaatan Ruang. Pemanfaatan Ruang ditua. |
Bagaimana bunyi Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemaniaatan Rrrang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pema.nfaatan Ruang. Pemanfaatan Ruang ditua. |
Apa isi Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemaniaatan Rrrang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pema.nfaatan Ruang. Pemanfaatan Ruang ditua. |
Ringkasan Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemaniaatan Rrrang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pema.nfaatan Ruang. Pemanfaatan Ruang ditua. |
Terangkan isi Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemaniaatan Rrrang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pema.nfaatan Ruang. Pemanfaatan Ruang ditua. |
Apa ketentuan Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemaniaatan Rrrang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pema.nfaatan Ruang. Pemanfaatan Ruang ditua. |
Uraikan Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemaniaatan Rrrang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pema.nfaatan Ruang. Pemanfaatan Ruang ditua. |
Jelaskan isi Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur ketentuan dalam Pasal 9. |
Apa yang diatur dalam Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur ketentuan dalam Pasal 9. |
Bagaimana bunyi Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur ketentuan dalam Pasal 9. |
Apa isi Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur ketentuan dalam Pasal 9. |
Ringkasan Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur ketentuan dalam Pasal 9. |
Terangkan isi Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur ketentuan dalam Pasal 9. |
Apa ketentuan Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur ketentuan dalam Pasal 9. |
Uraikan Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur ketentuan dalam Pasal 9. |
Jelaskan isi Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. SK No 093528 A (2) Rencana. PRES I DEN REPUBLTK INDONESIA (21 Rencana. |
Apa yang diatur dalam Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. SK No 093528 A (2) Rencana. PRES I DEN REPUBLTK INDONESIA (21 Rencana. |
Bagaimana bunyi Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. SK No 093528 A (2) Rencana. PRES I DEN REPUBLTK INDONESIA (21 Rencana. |
Apa isi Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. SK No 093528 A (2) Rencana. PRES I DEN REPUBLTK INDONESIA (21 Rencana. |
Ringkasan Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. SK No 093528 A (2) Rencana. PRES I DEN REPUBLTK INDONESIA (21 Rencana. |
Terangkan isi Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. SK No 093528 A (2) Rencana. PRES I DEN REPUBLTK INDONESIA (21 Rencana. |
Apa ketentuan Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. SK No 093528 A (2) Rencana. PRES I DEN REPUBLTK INDONESIA (21 Rencana. |
Uraikan Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. SK No 093528 A (2) Rencana. PRES I DEN REPUBLTK INDONESIA (21 Rencana. |
Jelaskan isi Pasal 12. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penyusunan Renca.na Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a meliputi: a. proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pelibatan peran Masyaraka. |
Apa yang diatur dalam Pasal 12? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penyusunan Renca.na Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a meliputi: a. proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pelibatan peran Masyaraka. |
Bagaimana bunyi Pasal 12? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penyusunan Renca.na Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a meliputi: a. proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pelibatan peran Masyaraka. |
Apa isi Pasal 12? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penyusunan Renca.na Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a meliputi: a. proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pelibatan peran Masyaraka. |
Ringkasan Pasal 12. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penyusunan Renca.na Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a meliputi: a. proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pelibatan peran Masyaraka. |
Terangkan isi Pasal 12. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penyusunan Renca.na Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a meliputi: a. proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pelibatan peran Masyaraka. |
Apa ketentuan Pasal 12? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penyusunan Renca.na Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a meliputi: a. proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pelibatan peran Masyaraka. |
Uraikan Pasal 12. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penyusunan Renca.na Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a meliputi: a. proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pelibatan peran Masyaraka. |
Jelaskan isi Pasal 13. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaima. |
Apa yang diatur dalam Pasal 13? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaima. |
Bagaimana bunyi Pasal 13? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaima. |
Apa isi Pasal 13? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaima. |
Ringkasan Pasal 13. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaima. |
Terangkan isi Pasal 13. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaima. |
Apa ketentuan Pasal 13? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaima. |
Uraikan Pasal 13. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaima. |
Jelaskan isi Pasal 14. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur (1) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. (. |
Apa yang diatur dalam Pasal 14? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur (1) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. (. |
Bagaimana bunyi Pasal 14? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur (1) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. (. |
Apa isi Pasal 14? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur (1) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. (. |
Ringkasan Pasal 14. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur (1) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. (. |
Terangkan isi Pasal 14. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur (1) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. (. |
Apa ketentuan Pasal 14? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur (1) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. (. |
Uraikan Pasal 14. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur (1) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. (. |
Jelaskan isi Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. .Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. RTRpulau/kepulauan; c. RTR KSN; d. nZ XeW; dan e. RZ KSNT. (2) Rencana tata ruarrg wilayah provinsi me. |
Apa yang diatur dalam Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. .Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. RTRpulau/kepulauan; c. RTR KSN; d. nZ XeW; dan e. RZ KSNT. (2) Rencana tata ruarrg wilayah provinsi me. |
Bagaimana bunyi Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. .Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. RTRpulau/kepulauan; c. RTR KSN; d. nZ XeW; dan e. RZ KSNT. (2) Rencana tata ruarrg wilayah provinsi me. |
Apa isi Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. .Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. RTRpulau/kepulauan; c. RTR KSN; d. nZ XeW; dan e. RZ KSNT. (2) Rencana tata ruarrg wilayah provinsi me. |
Ringkasan Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. .Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. RTRpulau/kepulauan; c. RTR KSN; d. nZ XeW; dan e. RZ KSNT. (2) Rencana tata ruarrg wilayah provinsi me. |
Terangkan isi Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. .Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. RTRpulau/kepulauan; c. RTR KSN; d. nZ XeW; dan e. RZ KSNT. (2) Rencana tata ruarrg wilayah provinsi me. |
Apa ketentuan Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. .Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. RTRpulau/kepulauan; c. RTR KSN; d. nZ XeW; dan e. RZ KSNT. (2) Rencana tata ruarrg wilayah provinsi me. |
Uraikan Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: a. .Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. RTRpulau/kepulauan; c. RTR KSN; d. nZ XeW; dan e. RZ KSNT. (2) Rencana tata ruarrg wilayah provinsi me. |
Jelaskan isi Pasal 16. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur (1) Perr5rusunan rencana tata ru?ng wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi: a. proses perljrusunai.'- rencana tata ruang vrilayah provinsi; b. pelibatan peran l\. |
Apa yang diatur dalam Pasal 16? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur (1) Perr5rusunan rencana tata ru?ng wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi: a. proses perljrusunai.'- rencana tata ruang vrilayah provinsi; b. pelibatan peran l\. |
Bagaimana bunyi Pasal 16? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur (1) Perr5rusunan rencana tata ru?ng wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi: a. proses perljrusunai.'- rencana tata ruang vrilayah provinsi; b. pelibatan peran l\. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.