instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa isi Pasal 66? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur ketentuan dalam Pasal 66. |
Ringkasan Pasal 66. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur ketentuan dalam Pasal 66. |
Terangkan isi Pasal 66. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur ketentuan dalam Pasal 66. |
Apa ketentuan Pasal 66? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur ketentuan dalam Pasal 66. |
Uraikan Pasal 66. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur ketentuan dalam Pasal 66. |
Jelaskan isi Pasal 67. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Jangka wa sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 67? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Jangka wa sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Bagaimana bunyi Pasal 67? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Jangka wa sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa isi Pasal 67? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Jangka wa sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Ringkasan Pasal 67. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Jangka wa sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Terangkan isi Pasal 67. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Jangka wa sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa ketentuan Pasal 67? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Jangka wa sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Uraikan Pasal 67. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Jangka wa sejak tanggal pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Jelaskan isi Pasal 68. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Cukup jelas. SK No 093729 A Pasal69... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Apa yang diatur dalam Pasal 68? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Cukup jelas. SK No 093729 A Pasal69... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Bagaimana bunyi Pasal 68? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Cukup jelas. SK No 093729 A Pasal69... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Apa isi Pasal 68? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Cukup jelas. SK No 093729 A Pasal69... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Ringkasan Pasal 68. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Cukup jelas. SK No 093729 A Pasal69... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Terangkan isi Pasal 68. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Cukup jelas. SK No 093729 A Pasal69... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Apa ketentuan Pasal 68? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Cukup jelas. SK No 093729 A Pasal69... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Uraikan Pasal 68. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Cukup jelas. SK No 093729 A Pasal69... PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Jelaskan isi Pasal 69. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian r€rncangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata mang wilayah kabupaten kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Hur. |
Apa yang diatur dalam Pasal 69? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian r€rncangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata mang wilayah kabupaten kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Hur. |
Bagaimana bunyi Pasal 69? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian r€rncangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata mang wilayah kabupaten kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Hur. |
Apa isi Pasal 69? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian r€rncangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata mang wilayah kabupaten kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Hur. |
Ringkasan Pasal 69. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian r€rncangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata mang wilayah kabupaten kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Hur. |
Terangkan isi Pasal 69. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian r€rncangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata mang wilayah kabupaten kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Hur. |
Apa ketentuan Pasal 69? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian r€rncangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata mang wilayah kabupaten kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Hur. |
Uraikan Pasal 69. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian r€rncangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata mang wilayah kabupaten kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Hur. |
Jelaskan isi Pasal 70. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Apa yang diatur dalam Pasal 70? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Bagaimana bunyi Pasal 70? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Apa isi Pasal 70? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Ringkasan Pasal 70. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Terangkan isi Pasal 70. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Apa ketentuan Pasal 70? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Uraikan Pasal 70. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Jelaskan isi Pasal 71. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur Cukup jelas. Pasal T2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hrrruf b Yang dimaksud dengan "garis pantai sesuai kebutuha-n rencana tata mang" adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara . |
Apa yang diatur dalam Pasal 71? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur Cukup jelas. Pasal T2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hrrruf b Yang dimaksud dengan "garis pantai sesuai kebutuha-n rencana tata mang" adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara . |
Bagaimana bunyi Pasal 71? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur Cukup jelas. Pasal T2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hrrruf b Yang dimaksud dengan "garis pantai sesuai kebutuha-n rencana tata mang" adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara . |
Apa isi Pasal 71? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur Cukup jelas. Pasal T2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hrrruf b Yang dimaksud dengan "garis pantai sesuai kebutuha-n rencana tata mang" adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara . |
Ringkasan Pasal 71. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur Cukup jelas. Pasal T2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hrrruf b Yang dimaksud dengan "garis pantai sesuai kebutuha-n rencana tata mang" adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara . |
Terangkan isi Pasal 71. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur Cukup jelas. Pasal T2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hrrruf b Yang dimaksud dengan "garis pantai sesuai kebutuha-n rencana tata mang" adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara . |
Apa ketentuan Pasal 71? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur Cukup jelas. Pasal T2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hrrruf b Yang dimaksud dengan "garis pantai sesuai kebutuha-n rencana tata mang" adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara . |
Uraikan Pasal 71. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur Cukup jelas. Pasal T2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hrrruf b Yang dimaksud dengan "garis pantai sesuai kebutuha-n rencana tata mang" adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara . |
Jelaskan isi Pasal 72. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur (1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelen. |
Apa yang diatur dalam Pasal 72? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur (1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelen. |
Bagaimana bunyi Pasal 72? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur (1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelen. |
Apa isi Pasal 72? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur (1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelen. |
Ringkasan Pasal 72. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur (1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelen. |
Terangkan isi Pasal 72. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur (1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelen. |
Apa ketentuan Pasal 72? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur (1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelen. |
Uraikan Pasal 72. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur (1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelen. |
Jelaskan isi Pasal 73. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Apa yang diatur dalam Pasal 73? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Bagaimana bunyi Pasal 73? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Apa isi Pasal 73? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Ringkasan Pasal 73. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Terangkan isi Pasal 73. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Apa ketentuan Pasal 73? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Uraikan Pasal 73. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Jelaskan isi Pasal 74. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan iln.tas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal75... . |
Apa yang diatur dalam Pasal 74? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan iln.tas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal75... . |
Bagaimana bunyi Pasal 74? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan iln.tas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal75... . |
Apa isi Pasal 74? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan iln.tas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal75... . |
Ringkasan Pasal 74. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan iln.tas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal75... . |
Terangkan isi Pasal 74. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan iln.tas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal75... . |
Apa ketentuan Pasal 74? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan iln.tas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal75... . |
Uraikan Pasal 74. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan pembahasan iln.tas sektor sebagaimana tercantum dalam undangan rapat pembahasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal75... . |
Jelaskan isi Pasal 75. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Apa yang diatur dalam Pasal 75? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Bagaimana bunyi Pasal 75? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Apa isi Pasal 75? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Ringkasan Pasal 75. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Terangkan isi Pasal 75. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Apa ketentuan Pasal 75? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Uraikan Pasal 75. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Jelaskan isi Pasal 76. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurlf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Huruf d Pemba. |
Apa yang diatur dalam Pasal 76? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurlf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Huruf d Pemba. |
Bagaimana bunyi Pasal 76? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurlf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Huruf d Pemba. |
Apa isi Pasal 76? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurlf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Huruf d Pemba. |
Ringkasan Pasal 76. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurlf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Huruf d Pemba. |
Terangkan isi Pasal 76. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurlf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Huruf d Pemba. |
Apa ketentuan Pasal 76? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurlf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Huruf d Pemba. |
Uraikan Pasal 76. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurlf b Cukup jelas. Huruf c Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri ditembuskan kepada gubernur. Huruf d Pemba. |
Jelaskan isi Pasal 77. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur ketentuan dalam Pasal 77. |
Apa yang diatur dalam Pasal 77? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur ketentuan dalam Pasal 77. |
Bagaimana bunyi Pasal 77? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur ketentuan dalam Pasal 77. |
Apa isi Pasal 77? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur ketentuan dalam Pasal 77. |
Ringkasan Pasal 77. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur ketentuan dalam Pasal 77. |
Terangkan isi Pasal 77. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur ketentuan dalam Pasal 77. |
Apa ketentuan Pasal 77? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur ketentuan dalam Pasal 77. |
Uraikan Pasal 77. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur ketentuan dalam Pasal 77. |
Jelaskan isi Pasal 78. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Apa yang diatur dalam Pasal 78? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Bagaimana bunyi Pasal 78? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Apa isi Pasal 78? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Ringkasan Pasal 78. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Terangkan isi Pasal 78. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Apa ketentuan Pasal 78? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.