instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa isi Pasal 150? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 150 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Kegiatan Perrranfaatan Ruang dinilai tidak patuh dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalarn hal terdapat paling sedi. |
Ringkasan Pasal 150. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 150 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Kegiatan Perrranfaatan Ruang dinilai tidak patuh dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalarn hal terdapat paling sedi. |
Terangkan isi Pasal 150. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 150 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Kegiatan Perrranfaatan Ruang dinilai tidak patuh dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalarn hal terdapat paling sedi. |
Apa ketentuan Pasal 150? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 150 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Kegiatan Perrranfaatan Ruang dinilai tidak patuh dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalarn hal terdapat paling sedi. |
Uraikan Pasal 150. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 150 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Kegiatan Perrranfaatan Ruang dinilai tidak patuh dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalarn hal terdapat paling sedi. |
Jelaskan isi Pasal 151. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 151 mengatur Hasil penilaian pelaksanaan ketentua-rr. dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan. Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagairr.ana dinraksud dalam Pasal 150 dituangkan d. |
Apa yang diatur dalam Pasal 151? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 151 mengatur Hasil penilaian pelaksanaan ketentua-rr. dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan. Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagairr.ana dinraksud dalam Pasal 150 dituangkan d. |
Bagaimana bunyi Pasal 151? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 151 mengatur Hasil penilaian pelaksanaan ketentua-rr. dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan. Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagairr.ana dinraksud dalam Pasal 150 dituangkan d. |
Apa isi Pasal 151? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 151 mengatur Hasil penilaian pelaksanaan ketentua-rr. dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan. Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagairr.ana dinraksud dalam Pasal 150 dituangkan d. |
Ringkasan Pasal 151. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 151 mengatur Hasil penilaian pelaksanaan ketentua-rr. dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan. Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagairr.ana dinraksud dalam Pasal 150 dituangkan d. |
Terangkan isi Pasal 151. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 151 mengatur Hasil penilaian pelaksanaan ketentua-rr. dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan. Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagairr.ana dinraksud dalam Pasal 150 dituangkan d. |
Apa ketentuan Pasal 151? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 151 mengatur Hasil penilaian pelaksanaan ketentua-rr. dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan. Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagairr.ana dinraksud dalam Pasal 150 dituangkan d. |
Uraikan Pasal 151. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 151 mengatur Hasil penilaian pelaksanaan ketentua-rr. dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan. Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagairr.ana dinraksud dalam Pasal 150 dituangkan d. |
Jelaskan isi Pasal 152. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen l(esesua.an Kegiatan Pemanfaatan Rr:ang dilakukan oleh Menteri. (21 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Rua. |
Apa yang diatur dalam Pasal 152? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen l(esesua.an Kegiatan Pemanfaatan Rr:ang dilakukan oleh Menteri. (21 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Rua. |
Bagaimana bunyi Pasal 152? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen l(esesua.an Kegiatan Pemanfaatan Rr:ang dilakukan oleh Menteri. (21 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Rua. |
Apa isi Pasal 152? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen l(esesua.an Kegiatan Pemanfaatan Rr:ang dilakukan oleh Menteri. (21 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Rua. |
Ringkasan Pasal 152. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen l(esesua.an Kegiatan Pemanfaatan Rr:ang dilakukan oleh Menteri. (21 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Rua. |
Terangkan isi Pasal 152. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen l(esesua.an Kegiatan Pemanfaatan Rr:ang dilakukan oleh Menteri. (21 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Rua. |
Apa ketentuan Pasal 152? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen l(esesua.an Kegiatan Pemanfaatan Rr:ang dilakukan oleh Menteri. (21 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Rua. |
Uraikan Pasal 152. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen l(esesua.an Kegiatan Pemanfaatan Rr:ang dilakukan oleh Menteri. (21 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pernanfaatan Rua. |
Jelaskan isi Pasal 153. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur Bagian Ketiga Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. |
Apa yang diatur dalam Pasal 153? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur Bagian Ketiga Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. |
Bagaimana bunyi Pasal 153? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur Bagian Ketiga Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. |
Apa isi Pasal 153? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur Bagian Ketiga Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. |
Ringkasan Pasal 153. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur Bagian Ketiga Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. |
Terangkan isi Pasal 153. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur Bagian Ketiga Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. |
Apa ketentuan Pasal 153? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur Bagian Ketiga Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. |
Uraikan Pasal 153. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur Bagian Ketiga Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. |
Jelaskan isi Pasal 154. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur Ketentuan lebih lanjtrt mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana di.maksud dalam Pasal 149 sampa. |
Apa yang diatur dalam Pasal 154? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur Ketentuan lebih lanjtrt mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana di.maksud dalam Pasal 149 sampa. |
Bagaimana bunyi Pasal 154? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur Ketentuan lebih lanjtrt mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana di.maksud dalam Pasal 149 sampa. |
Apa isi Pasal 154? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur Ketentuan lebih lanjtrt mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana di.maksud dalam Pasal 149 sampa. |
Ringkasan Pasal 154. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur Ketentuan lebih lanjtrt mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana di.maksud dalam Pasal 149 sampa. |
Terangkan isi Pasal 154. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur Ketentuan lebih lanjtrt mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana di.maksud dalam Pasal 149 sampa. |
Apa ketentuan Pasal 154? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur Ketentuan lebih lanjtrt mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana di.maksud dalam Pasal 149 sampa. |
Uraikan Pasal 154. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur Ketentuan lebih lanjtrt mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana di.maksud dalam Pasal 149 sampa. |
Jelaskan isi Pasal 155. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 155? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 155? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 155? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 155. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 155. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 155? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 155. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 156. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 156? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 156? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 156? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 156. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 156. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 156? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 156. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 157. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Hasil penilaian tingkat penvujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 156 ayat (3) berisikan: a. rnuatan rencana Strukttrr Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Strrrktur . |
Apa yang diatur dalam Pasal 157? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Hasil penilaian tingkat penvujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 156 ayat (3) berisikan: a. rnuatan rencana Strukttrr Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Strrrktur . |
Bagaimana bunyi Pasal 157? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Hasil penilaian tingkat penvujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 156 ayat (3) berisikan: a. rnuatan rencana Strukttrr Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Strrrktur . |
Apa isi Pasal 157? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Hasil penilaian tingkat penvujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 156 ayat (3) berisikan: a. rnuatan rencana Strukttrr Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Strrrktur . |
Ringkasan Pasal 157. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Hasil penilaian tingkat penvujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 156 ayat (3) berisikan: a. rnuatan rencana Strukttrr Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Strrrktur . |
Terangkan isi Pasal 157. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Hasil penilaian tingkat penvujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 156 ayat (3) berisikan: a. rnuatan rencana Strukttrr Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Strrrktur . |
Apa ketentuan Pasal 157? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Hasil penilaian tingkat penvujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 156 ayat (3) berisikan: a. rnuatan rencana Strukttrr Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Strrrktur . |
Uraikan Pasal 157. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Hasil penilaian tingkat penvujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 156 ayat (3) berisikan: a. rnuatan rencana Strukttrr Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Strrrktur . |
Jelaskan isi Pasal 158. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur Ayat (1) Cukup jelas 151 Yang climaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular. Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam b. |
Apa yang diatur dalam Pasal 158? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur Ayat (1) Cukup jelas 151 Yang climaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular. Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam b. |
Bagaimana bunyi Pasal 158? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur Ayat (1) Cukup jelas 151 Yang climaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular. Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam b. |
Apa isi Pasal 158? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur Ayat (1) Cukup jelas 151 Yang climaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular. Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam b. |
Ringkasan Pasal 158. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur Ayat (1) Cukup jelas 151 Yang climaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular. Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam b. |
Terangkan isi Pasal 158. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur Ayat (1) Cukup jelas 151 Yang climaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular. Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam b. |
Apa ketentuan Pasal 158? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur Ayat (1) Cukup jelas 151 Yang climaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular. Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam b. |
Uraikan Pasal 158. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur Ayat (1) Cukup jelas 151 Yang climaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular. Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam b. |
Jelaskan isi Pasal 159. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat antara lain: a. delineasi wilayah pengendalian; b. ketentuan Pengerrdalian Pema. |
Apa yang diatur dalam Pasal 159? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat antara lain: a. delineasi wilayah pengendalian; b. ketentuan Pengerrdalian Pema. |
Bagaimana bunyi Pasal 159? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat antara lain: a. delineasi wilayah pengendalian; b. ketentuan Pengerrdalian Pema. |
Apa isi Pasal 159? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat antara lain: a. delineasi wilayah pengendalian; b. ketentuan Pengerrdalian Pema. |
Ringkasan Pasal 159. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat antara lain: a. delineasi wilayah pengendalian; b. ketentuan Pengerrdalian Pema. |
Terangkan isi Pasal 159. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat antara lain: a. delineasi wilayah pengendalian; b. ketentuan Pengerrdalian Pema. |
Apa ketentuan Pasal 159? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat antara lain: a. delineasi wilayah pengendalian; b. ketentuan Pengerrdalian Pema. |
Uraikan Pasal 159. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat antara lain: a. delineasi wilayah pengendalian; b. ketentuan Pengerrdalian Pema. |
Jelaskan isi Pasal 160. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK t{o 093757 A Ayat (2) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasil. |
Apa yang diatur dalam Pasal 160? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK t{o 093757 A Ayat (2) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasil. |
Bagaimana bunyi Pasal 160? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK t{o 093757 A Ayat (2) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasil. |
Apa isi Pasal 160? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK t{o 093757 A Ayat (2) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasil. |
Ringkasan Pasal 160. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK t{o 093757 A Ayat (2) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasil. |
Terangkan isi Pasal 160. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK t{o 093757 A Ayat (2) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasil. |
Apa ketentuan Pasal 160? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK t{o 093757 A Ayat (2) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasil. |
Uraikan Pasal 160. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK t{o 093757 A Ayat (2) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasil. |
Jelaskan isi Pasal 161. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur Penilaian perwujudan RTR Pusat dan Pemerintah kewenangannya. dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 161? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur Penilaian perwujudan RTR Pusat dan Pemerintah kewenangannya. dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan. |
Bagaimana bunyi Pasal 161? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur Penilaian perwujudan RTR Pusat dan Pemerintah kewenangannya. dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan. |
Apa isi Pasal 161? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur Penilaian perwujudan RTR Pusat dan Pemerintah kewenangannya. dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan. |
Ringkasan Pasal 161. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur Penilaian perwujudan RTR Pusat dan Pemerintah kewenangannya. dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan. |
Terangkan isi Pasal 161. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur Penilaian perwujudan RTR Pusat dan Pemerintah kewenangannya. dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan. |
Apa ketentuan Pasal 161? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur Penilaian perwujudan RTR Pusat dan Pemerintah kewenangannya. dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan. |
Uraikan Pasal 161. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur Penilaian perwujudan RTR Pusat dan Pemerintah kewenangannya. dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan. |
Jelaskan isi Pasal 162. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 161 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pemberian Insentif dan D. |
Apa yang diatur dalam Pasal 162? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 161 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pemberian Insentif dan D. |
Bagaimana bunyi Pasal 162? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 161 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pemberian Insentif dan D. |
Apa isi Pasal 162? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 161 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pemberian Insentif dan D. |
Ringkasan Pasal 162. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 161 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pemberian Insentif dan D. |
Terangkan isi Pasal 162. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 161 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pemberian Insentif dan D. |
Apa ketentuan Pasal 162? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 161 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pemberian Insentif dan D. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.