text stringlengths 0 4.35M |
|---|
beri. menetapkamemutuskan: peraturan bupati tentang pedoman alokasi dana des. bupati adalah bupati kutai timur, yang selanjutnya disingkat addyang bersangkutan menurut asas keadilan. nilai, dan kesediaan data daerah. variabel independen utama merupakanadalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa,,babi,dan: dan pemberia... |
walikota padang panjangadministrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam luar daerah propinsi dan luar negeri, perlu dilakukan perubahanbelanja bahan bakar kendaraan dinas (untuk kendaraan roda bangunan pekanbaru |bumi asia pangeran pembelahan pelalawan rengat o3sss| isiakindrapura 3g6| sopan a98| sibolga 39e| panyabunga... |
peraturan walikota kota bontang nomor taifun tentang perubahan atas peraturan walikota bontang nomor taifmenimbang kota bontang walikota bontang.merubah tugas pokok, fungsi dan uraian tugaswalikota bontang memutus(ketentuanberita daerah tahun nomor diubahh2 o15 walikota bontang, vt adi darma diundangkan bontang pada ta... |
peraturan walikota kota bontang nomor tahun tentang perubahan atas peraturan iiialikota bontang nomor taifun tentang pelayanan terpadu satu pintu walikota bontang, menimbang bahwa dalam rangka penerapan penyelenggaraan perizinan kepada pelaku usaha yang perizinannya diproses secara terpadu dan bersamaan, maka perlu mer... |
peraturan walikota bontang nomor taifunwalikota bontang, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan nomor menteri pertanian permintaan sr. 11l2 ol4 dontang2t:. undang undang nomor tahun oo9);20tt: peraturan menteri pertanian nomor 40l permintaan ot.l4 olah2 oo7 tentang rekomendasi pemupukan dan pada padi sa... |
peraturan walikota kota bontang nomor 40tahun2 ol5 tentang perubaiia.it atas peraturan.it walikota bontang nomor taifun tentang perubahan tarif retribusi jasa usia pelayanan kepelabuhanan day retribusi penjualan produksi usia walikota bontang, menimbang bahwa sehubungan adanya kekeliruan dalam perubahan tarif retribusi... |
peraturan walikota kota bontang nomor taifun walikota bontang, menimbang bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap susunan organisasi dan pokja dewan ketahanan pangan yang telah ditetapkanmbentukan dewan ketahanan p12 nomor tari.walikota bontang memutuskan: menetapkan peraturan walikota. beberapa ketentuan dalam perat... |
menimbang mengingat peraturan walikota bontang nomor 50tahun2015ontangn7.perubahan tahun anggaran lembaran daerah kota bontang tahun nomor memutuskan zz, menetapkan peraturan walikota pertanggungjawaban tentang penjabaran peiiiksanaan anggaran terdiri dari: .r80. .23t, .53t, pendapatan dan belandsahda bantuan sosial ju... |
peraturan walikota bontang nomor tahun 2oi5 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota bontang walikota bontlingkungan pemerintah kota bontangusunan standar operasional prosedur sop)kmemutuskan: menetapkan peraturan pei{susunan lingkungan walikota tentang pedoman standar operasio... |
peraturan walikota bontang nomor taifun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah walikota bontang, menimbang bahwa dalam rangka memberikan pedoman ketatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan berbasis akrual, perlu m'mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; bahwa untuk melaksanakan m... |
peraturan trialikota kota bontang nomor taifun walikota bontang. menimbang bahwa sehubungan adanya perubahan persyaratan dan masa berlakunya izin pembuangan limbah cairata cara pemberian izin pembuangan limbah cairlro59o1o tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. beberapa ketentuan dalam peratu... |
peraturan walikota bontang nomor 55tahun2015 tentang tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administrasi bangunan gedung walikota bontang. menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kota bontang nomor tahun o1l tentang bangunan gedung, perlu menetapkan peraturan walikota bontang tentang tata cara dan... |
neilakukannya perubahan tarif dan adanya penambahan objek retribusi pada retribusi pertokoan, yakni pada space petak toko pasar modern amuntai, maka guna legalisasi atas pemungutan objek retribusi tersebut, perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pertokoan, bahwa perda tentang peru... |
salinan walikota sibolga provinsi sumatera utaradengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sibolga, menimbang aa. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja camat dan lurah yang lebih maksimal perlu dilakukan evaluasi yang merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja camat dan lurah oleh pemerintah kota sibolga yang... |
tambahan lembaran negara r.i penyelenggarakembangan industri perusahaan pembiayaan saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal industri perusahaan pembiayaan berpotensi menyebabkan peningkatan risiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan dan dapat menimbulkan pe... |
lembaran negara republik indonesia pemeliharaan dokumepemeliharaan dokumen oleh lembaga kliring dan penjaminan lembaga kliring dan penjaminakai jasa lembaga kliring dan penjaminan, catatan atas kliring transaksi bursa dan pembukuan dana jaminan lembaga kliring dan penjaminan, cc. penyelenggaraan kliring dan penjaminan ... |
nang tambahan lembaran negara r.itata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar dalam membangun kondisi perekonomian yang sehat. penerapan tata kelola perusahaan yang baik berkaitan erat dengan kredibilitas perusahaan yang menjalankan serta iklim perekonomian suatu negara. pesatnya perkembangan industri pe... |
nang tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pt. peleburan. penggab: rencana bisnis depan pasca penggabungan usaha atau peleburan usaha: manfaat dalam praktiknyasc)cc.diatasdiatasdiatas |
lembaran negara republik indonesia penyelesaian. subrekeningsubrekening efek padasubrekening efek padsubrekening efek padsubrekening efekrtisipan adalah perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. nasabah adalah pemegang rekening efek pada partisipan. ... |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bpr. bars. ti. penyelenggaraan. standatandarii. umum peran teknologi informasi bagi industri perbankan, termasuk bpr dan bars, sangat penting serta tidak dapat dipisahkan dari operasional perbankan dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan. penyelenggaraan teknologi in... |
End of preview. Expand in Data Studio
YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
Citation
If you use IndoGovBERT in your research or work, please cite the following paper:
BibTeX:
@article{riyadi2024indogovbert,
title={IndoGovBERT: A Domain-Specific Language Model for Processing Indonesian Government SDG Documents},
author={Riyadi, Agus and Kovacs, Mate and Serd{\"u}lt, Uwe and Kryssanov, Victor},
journal={Big Data and Cognitive Computing},
volume={8},
number={11},
pages={153},
year={2024},
publisher={Multidisciplinary Digital Publishing Institute},
doi = {10.3390/bdcc8110153}
}
APA:
Riyadi, A., Kovacs, M., Serdült, U., & Kryssanov, V. (2024). IndoGovBERT: A Domain-Specific Language Model for Processing Indonesian Government SDG Documents. Big Data and Cognitive Computing, 8(11), 153. https://doi.org/10.3390/bdcc8110153
- Downloads last month
- 4