text stringlengths 525 3.02k | source stringclasses 1
value |
|---|---|
Tim Mana emen Tim Serikat Pekerj -Y97' t if BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Istilah dan Pengertian 1. Absen Tanpa Upah (ATU) adalah tidak hadir pada jam kerja yang diperhitungkan dengan pemotongan upah. 2. Ahli waris adalah orang yang berdasarkan hukum berhak untuk menerima pembayaran atau hak-hak lainnya dari Perusahaan ... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Manaiemen Tim Serikat Peke 21. Dokter Spesialis/dokter rujukan adalah dokter yang dirujuk oleh Dokter Perusahaan atau Dokter Rayon untuk menindaklanjuti proses pemeliharaan kesehatan. 22. Gaji Pokok adalah pendapatan yang diberikan kepada Karyawan sesuai Jabatan dan/atau Pangkat tertentu. 23. Hari dan Jam Kerja ada... | 001_file_pkb.pdf |
37. Kerja Gilir adalah bekerja dalam aturan waktu kerja. yang setiap 1 (satu) minggu bergeser dari aturan waktu kerja pagi, siang dan malam hari atau sebaliknya. 38. Kerja Lembur adalah aktivitas kerja di luar jam kerja yang ditetapkan Perusahaan untuk mengerjakan tugas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan di waktu ... | 001_file_pkb.pdf |
Pemerintah RI Nomor: 6 Tahun 2019, tanggal 19 Februari 2019, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta. 55. Promosi adalah pengangkatan Karyawan pada jabatan dan/atau pangkat yang lebih tinggi. 56. Rasionalisasi adalah pengurangan Karyawan secara massal yang tidak dapat dihindari. 57. ... | 001_file_pkb.pdf |
1. Serikat Pekerja Peruri Bersatu yang berkedudukan di Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta, sebagaimana yang terdaftar dalam tanda bukti pencatatan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor : 318N/PNI/2003, tanggal 2 Juni 2003 dan Bukti Perubahan Nama dan/atau Lambang SPPB ... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 5 Ruang Lingkup PKB PKB ini berlaku dan mengikat bagi: Perusahaan Serikat Pekerja Karyawan Karyawan yang ditugaskan di luar Perusahaan, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di tempat penugasan. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Kewajiban Perusahaan dan Serikat Pekerja (1) Mengambil keputusan bekerja s... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Manajemen r), \f, 4,' gi( Tim Serikat Pekerja 91-Pasal 8 Kewajiban Serikat Pekerja (1)Serikat Pekerja wajib membantu Perusahaan untuk menjaga kinerja dan produktivitas dalam membangun dan memajukan Perusahaan. (2)Setiap kegiatan yang bersifat umum dan terbuka oleh Serikat Pekerja yang ada di Perum Peruri yang dilak... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 11 Kepengurusan Serikat Pekerja (1) Untuk menghindari benturan kepentingan, bagi Karyawan yang menduduki jabatan tertentu dan/atau yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara Perusahaan dan Serikat Pekerja atau karena posisinya mewakili kepentingan Perusahaan, tidak menjadi Pengurus... | 001_file_pkb.pdf |
BAB III HUBUNGAN KERJA Pasal 14 Status Karyawan (1) Perusahaan pada dasamya hanya mengenal dua status yaitu Calon Karyawan dan Karyawan. (2)Status Karyawan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Perjanjian Kerja tersendiri. Pasal 15 Penerimaan Karyawan (1) Penerimaan Karyawan didasarkan atas kualifikasi dan... | 001_file_pkb.pdf |
(2)Laporan perkawinan harus dilampirkan dengan bukti berupa surat nikah yang sah dan foto copy surat nikah. (3)Perkawinan sesama Karyawan secara khusus diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Pasal 18 Penugasan Karyawan di Anak Perusahaan, Afiliasi atau Organ Ekstra Struktural (1) Untuk kepentingan Perusahaan, setiap Kar... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 21 Pemetaan Jalur Karir (1) Dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja, Perusahaan menyediakan 2 (dua) jalur karir yang dapat ditempuh melalui pengembangan diri, yaitu: a. Jatur Karir Struktural b. Jalur Karir Fungsional. 1)Band Jabatan Spesialis 2)Band Jabatan Pelaksana (2) Ketentuan tentang Jalur Karir dan Ke... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Manajemen Tim Serikat Pekerja Pasal 25 Pengembangan Diri (1) Setiap Karyawan memiliki kesempatan untuk dapat menduduki posisi karir yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam jalur karir. (2) Untuk dapat menduduki pada posisi karir tertentu. Karyawan harus membekali tingkat kemampuan diri sesuai yang dipersy... | 001_file_pkb.pdf |
(2) Karyawan yang dapat dikenakan demosi adalah: a. Berdasarkan hasil penilaian kinerja dalam memangku jabatan terbukti tidak mampu melaksanakan tugasnya. b. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin kategori berat sesuai Peraturan Disiplin yang berlaku. c. Atas permintaan sendiri sebagai tanggung jawab moril sebagaimana... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Serikat Pekerja Tim Manajemen tkr\ ")-?' kr*\ "64-1 if (3) Bentuk pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Karyawan dapat berupa: a. Pendidikan formal; b. Pendidikan penjenjangan; c. Penataran, kursus-kursus, seminar, lokakarya, simposium, studi banding, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Perusahaan... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Manaemen Tim Serikat Pekerja (5) Penetapan lebih lanjut mengenai fasilitas penginapan, uang saku dan fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. BAB VII WAKTU KERJA, CUT1 DAN IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN Pasal 34 Waktu Kerja (1) Perusahaan mene... | 001_file_pkb.pdf |
Kerja lembur hanya dilakukan atas dasar kepentingan Perusahaan dan waktunya dilaksanakan sebelum dan/atau setelah jam kerja yang ditetapkan Perusahaan atau pada hari libur/besar. Setiap Karyawan yang kerja lembur harus didasarkan atas instruksi dan/atau izin tertulis yang direncanakan dan dimonitor oleh perencana dan m... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Serikat Pekerja Tim Manajemen c. luran Program Pensiun luran Pasti dan/atau iuran Program Pensiun Manfaat Pasti, dan d. luran Program Kesehatan Purnabakti. Pasal 38 lari Libur (1) Hari libur Perusahaan adalah hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Rl. (2) Untuk unit kerja yang tidak... | 001_file_pkb.pdf |
(6) Karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, hak Cuti Tahunan yang belum dijalani diberikan kompensasi dalam bentuk uang. (7) Masa Persiapan Pensiun (MPP) Karyawan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk mendapatkan hak Cuti Tahunan. (8) Bagi Karyawan yang Masa Persiapan Pensiunnya (MPP) dihibahkan, maka... | 001_file_pkb.pdf |
(10) Hak Cuti Besar yang tidak digunakan diberikan uang kompensasi hanya untuk 1 (satu) bulan menjelang berakhirnya masa Cuti Besar. Pasal 42 Cuti Bersama (1)Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat diperhitungkan dengan hak Cuti Tahunan dan/atau Cuti Besar Karyawan. (2)Apabila Perusahaan menghendaki Cuti Ber... | 001_file_pkb.pdf |
(4) Karyawan yang mendapat Surat Keterangan Dokter tentang Cuti Sakit yang berkelanjutan atau berulang, maka atasan yang bersangkutan wajib mengusulkan pemeriksaan kesehatan Karyawan yang bersangkutan melalui unit kerja yang melayani kesehatan. Pasal 46 Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan (CDTP) (1) Karyawan yang telah b... | 001_file_pkb.pdf |
Menjaga anak/istri/suami Karyawan yang sedang dirawat di Rumah Sakit (perbulan = dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak dirawat di Rumah Sakit) 2 (dua) hari kerja per keluarga karyawan atau maksimal 3 (tiga) hari kerja per keluarga karyawan apabila dirawat lebih dari 2 (dua) hari kerja Menyelenggarakan pernikahan anak Kar... | 001_file_pkb.pdf |
BAB Vill PENGUPAHAN Pasal 50 Prinsip Dasar Pengupahan Prinsip dasar dan sasaran pengupahan, meliputi: 1. Prinsip dasar a. Menghargai perbedaan job grade dan/atau jenjang jabatan; b. Menghargai kontribusi kerja Karyawan (kinerja) secara individu; c. Mempertimbangkan vitalitas dan daya saing Perusahaan; d. Mempertimbangk... | 001_file_pkb.pdf |
c. Manfaat (Benefil): 1)Tunjangan Pensiun 2)Tunjangan Pajak Penghasilan 3)Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan 4)Tunjangan BPJS Kesehatan 5)Tunjangan Program Asuransi Kesehatan Puma Bakti 6)Tunjangan Jaminan Hari Tua (2) Gaji Pokok a. Besaran Skala Gaji Pokok ditetapkan berdasarkan job grade dan/atau grade pangkat. b. Gaji P... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 55 Promotion Increase (1)Kenaikan Gaji Pokok karena promosi dihitung dengan metode compa ratio promotion increase. (2)Rumusan perhitungan compa ratio promotion increase diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 56 Tunjangan Jabatan (1) Tunjangan Jabatan diberikan kepada karyawan sesuai dengan ti... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Serikat Peker a v 25 (2) Besaran Ph DP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. dihitung sebagai berikut: a. Besaran Ph DP untuk Program Pensiun Manfaat Pasti sama dengan 115 % (seratus lima belas persen) x Gaji Pokok Karyawan per 30 November 2010; b. Besaran Ph DP untuk Program Pensiun luran Pasti sama dengan 95 %... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 62 Uang Cuti Tahunan (UCT) (1) Uang Cuti Tahunan (UCT) diberikan kepada Karyawan setiap tahun sekali sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok. (2) Pembayaran UCT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut: a. Karyawan harus mengajukan permohonan pembayaran UCT yang diketahui oleh atasan yang bersangku... | 001_file_pkb.pdf |
(3) Karyawan yang dalam periode tahun anggaran masih bencontribusi/dinas aktif namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan dapat diberikan THR yang besarannya dihitung secara proporsional berdasarkan sisa bulan dinas aktif. Pasal 65 Uang Transport (1) Uang Transport diberik... | 001_file_pkb.pdf |
d. Perusahaan dapat memberikan uang muka Insentif Jasa Produksi selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus setiap tahunnya maksimum sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok. (2) Insentif Jasa Produksi tidak diberikan kepada Karyawan yang selama periode tahun anggaran, yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut: a. Berdasarkan Sura... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 68 Upah Kerja Lembur (1) Upah kerja lembur diberikan kepada: a. Karyawan dengan jabatan Pelaksana b. Karyawan dengan jabatan Kepala Unit/setingkat pada hari libur (2) Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dihitung sebagai berikut: a. Upah kerja lembur pada hari kerja: 1)Untuk 1 (satu) jam per... | 001_file_pkb.pdf |
b. Premi Gilir dengan waktu kerja sesuai Pasal 34 ayat (3) No Jumlah Hari Hadir per Minggu Jumlah Jam Gilir I Jumlah Jam Gilir II Jumlah Jam Gilir III 1. 1 hari kerja 3,90 jam 1,30 jam 2,60 jam 2. 2 hari kerja 7,80 jam 2,60 jam 5,20 jam 3. 3 hari kerja 11,70 jam 3,90 jam 7,80 jam 4. 4 hari kerja 15,60 jam 5,20 jam 10,4... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 71 Pembayaran Komponen Pengupahan (1) Komponen pengupahan yang dibayarkan setiap bulan meliputi: a. Komponen pengupahan yang dibayarkan langsung kepada Karyawan 1)Gaji Pokok; 2)Tunjangan Jabatan; 3)Uang Transport; 4)Upah Kerja Lembur; 5)Premi Gilir. b. Komponen pengupahan yang dibayar dan disetorkan oleh Perusaha... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Manajemen Tim Serikat Peke 32 c. Pada 6 (enam) bulan ketiga mendapat Gaji Pokok sebesar 50% (lima putuh persen). d. Untuk bulan selanjutnya mendapat Gaji Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan Perusahaan. (2) Kepada Karyawan sebagaimana ayat (1) tidak diberikan Uang Tra... | 001_file_pkb.pdf |
Jenis Penghargaan Piagam 10 th Piagam + uang Rp 1. 550. 000,- 15 th Piagam + uang Rp 2. 050. 000,-No Masa Kerja 2. 5 th Piagam + Lencana (emas 23 karat 5 gram) + uang Rp 2. 150. 000,- Piagam + Lencana (emas 23 karat 10 gram) + uang Rp 2. 800. 000,-4. 20 th 5. 25 th 30 th 35 th Piagam + Medali (emas 23 karat 15 gram) + ... | 001_file_pkb.pdf |
(3) Selain Penghargaan Masa Kerja dan Penghargaan Purna Bakti sebagaimana ayat (1) dan (2) Pasal ini, Perusahaan memberikan penghargaan lain yang diatur dalam Surat Keputusan tersendiri. Pasal 81 Pemberian Makanan dan Extra Fooding (1) Perusahaan memberikan makanan kepada seluruh Karyawan 1 (satu) kali pada hari kerja.... | 001_file_pkb.pdf |
(5) Besarnya santunan uang duka: No Yang Meninggal Dunia Besar Santunan Uang Duka Meninggal Dunia Dalam Dinas Meninggal Dunia Bukan Dalam Dinas_ 1. Karyawan 6 x Gaji Pokok 4 x Gaji Pokok 2. Istri/Suami Karyawan-2 x Gaji Pokok 3. Anak tertanggung Karyawan-2 x Gaji Pokok 4. Anak tidak ditanggung (<25 tahun, belum bekerja... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 86 Rekreasi (1) Perusahaan menyelenggarakan rekreasi untuk Karyawan sekali dalam satu tahun. (2) Untuk keperluan rekreasi Perusahaan memberikan fasilitas transportasi yang diselenggarakan dalam kelompok Seksi/Departemen sekali dalam 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan tentang pemberian fasilitas rekreasi sebagaimana ay... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 90 BPJS Kesehatan (1) Perusahaan wajib mengikutsertakan Karyawan pada program BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. tanpa mengurangi fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 89. (2) Perusahaan menanggung biaya yang timbul dari selisih fasilitas BPJS Kese... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Serik, t Peker. a Tim Manajemen (2) Setiap Karyawan bertanggungjawab untuk menjaga kesetamatan dan kesehatan kerja masing-masing serta rekan kerjanya, dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap cara-cara kerja yang dapat membahayakan dan segera melaporkan setiap keadaan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan... | 001_file_pkb.pdf |
13. Membuat Sasaran Kerja Unit (SKU/KM)/Sasaran Kerja Individu (SKI) sesuai dengan ketentuan Perusahaan. 14. Memakai seragam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 15. Membina bawahan dalam melaksanakan tugas secara bijaksana, temasuk dapat memberikan peringatan tertulis dengan tembusan kepada Divisi SDM. 16. Memberikan ... | 001_file_pkb.pdf |
4. Terlambat masuk ke Perusahaan dan/atau pulang lebih dahulu dari ketentuan jam kerja Perusahaan yang telah ditentukan tanpa izin atasan akan dikenakan tilang. 5. Membawa barang ke dalam daerah produksi tanpa izin yang diduga dapat digunakan sebagai sarana untuk membawa hasil produksi ke luar secara tidak sah. 6. Memb... | 001_file_pkb.pdf |
Tim Manajemen r);97 11- Tim Serikat Peke ja ci 29. Mencuri dan/atau menggelapkan barang/harta milik orang lain di dalam maupun di luar Perusahaan. 30. Melakukan tindakan penghinaan dan/atau penganiayaan terhadap orang lain di dalam Perusahaan. 31. Memberikan keterangan palsu kepada Perusahaan. 32. Mencuri dan menggelap... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 96 Jenis Hukuman (1) Jen is hukuman disiplin terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut: a. Hukuman Pokok: 1) Hukuman Ringan: a)Teguran Tertulis I dengan masa berlaku serendah-rendahnya 1 (satu) bulan dan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan. b)Teguran Tertulis II dengan masa berlaku serendah-r... | 001_file_pkb.pdf |
b. Karyawan yang mendapat hukuman sedang, upahnya dipotong sebesar 5% (lima persen) s. d 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok setiap bulan selama masa hukuman. c. Karyawan yang mendapat hukuman berat kecuali hukuman skorsing, upahnya dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) s. d 15% (lima belas persen) dari Gaji Pokok set... | 001_file_pkb.pdf |
BAB XIII LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT DAN PERUNDINGAN BIPARTIT Pasal 99 Lembaga Kerja Sama Bipartit (1) Perusahaan wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKSB) yang berfungsi sebagai Forum Komunikasi dan Konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di Perusahaan. (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tata cara, p... | 001_file_pkb.pdf |
(4) Seluruh Karyawan wajib bersama-sama mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam rangka menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif untuk mendorong keberlanjutan perusahaan. (5) Seluruh Karyawan wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip berperilaku saling me... | 001_file_pkb.pdf |
2) Keluh kesah yang tidak terkait dengan Perselisihan Hubungan Industrial dapat melakukan penyelesaian melalui LKSB. BAB XVI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 104 Umum (1) Perusahaan, Karyawan dan Serikat Pekerja harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (2) Dalam hal PHK tidak dapat dihindari,... | 001_file_pkb.pdf |
Pasal 107 PHK Karena Sakit Berkepanjangan, Cacat Jasmani/Rohani (1)Kepada Karyawan yang tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat jasmani/rohani melebihi 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut berdasarkan surat keterangan dokter, maka Perusahaan dapat melakukan PHK dengan diberikan hak pensiun dan hak-hak lainnya ... | 001_file_pkb.pdf |
BAB XVII PENGAWASAN PELAKSANAAN PKB Pasal 110 Perusahaan dan Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kesepakatan PKB yang sudah ditandatangani. BAB XVIII PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN MATERI Pasal 111 (1)Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang hak dan kewajiban Karyawan, sebe... | 001_file_pkb.pdf |
im erikat Pekerja Pasal 113 Penutup (1) Setelah PKB ini ditandatangani. Perusahaan harus segera mendaftarkan ke instansi terkait, disosialisasikan, diperbanyak dan dibagikan kepada semua Karyawan (2) PKB ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. (3) Sebelum berakhirnya masa berl... | 001_file_pkb.pdf |
TIM PERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERUM PERURI SERIKAT -ERJA. 441. 4 Esti uryani Ortf 11 vj - 1 /1°I. nyanto Ketua Ketua Fadel Wakil Ketua 0111181 ti. r Wakil Ketua - 1r , Sony Wahyu H il' 2_____ Atok Supratikno Se etaris Sekretaris , p i' A Pe-"-- mana 111.---- Jenal Mustofa A ggota Ang ta Noneng uangsih Anggota ... | 001_file_pkb.pdf |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8