Update.

.gitignore

@@ -0,0 +1 @@
+.DS_Store

README.md

@@ -0,0 +1 @@
+Structured data of Indonesian Law.

undang-undang/1945/1945-1.yaml

@@ -0,0 +1,15 @@
+number: 1
+year: 1945
+articles:
+  - article: 1
+    content: Komite Nasional Daerah diadakan -ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta- di Keresidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.
+  - article: 2
+    content: Komite Nasional Daerah mendjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerdjaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas dari padanja.
+  - article: 3
+    content: Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.
+  - article: 4
+    content: Ketua Komite Nasional Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3.
+  - article: 5
+    content: Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
+  - article: 6
+    content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.

undang-undang/1946/1946-1.yaml

@@ -0,0 +1,128 @@
+number: 1
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.
+  - article: 2
+    content: Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda dulu (Verordeningen van het Militair Gezag) dicabut.
+  - article: 3
+    content: Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana ditulis dengan perkataan "Nederlandsch-Indie" atau "NederlandschIndisch(e) (en)", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Indonesie" atau "Indonesishc(e) (en)".
+  - article: 4
+    content: Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada sesuatu pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang harus dianggap menggantinya.
+  - article: 5
+    content: Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku.
+  - article: 6
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Nama Undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" dirobah menjadi "Wetboek van Strafrecht".
+      - paragraph: 2
+        content: Undang-undang tersebut dapat disebut : Kitab Undang-undang hukum pidana".
+  - article: 7
+    content: Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 3, maka semua perkataan "Nederlandsch-onderdaan" dalam Kitan Undang-undang hukum pidana diganti dengan "Warga Negara Indonesia".
+  - article: 8
+    content: |
+      Kitab Undang-undang hukum pidana dirobah sebagai berikut :
+      1. Dalam pasal 4, ayat 1, ke 1e angka-angka "104-108" harus dibaca "104, 106, 107 en 108" dan angka-angka "130-133" dibaca "131".
+      2. Perkataan "Directeur van Justitie" dalam pasal 15b diganti dengan "Minister van Justitie".
+      3. Pasal 16 dirobah sebagai berikut :
+         a. perkataan "Directeur van Justitie" harus dibaca "Minister van Justitie"
+         b. bagian kalimat : "voorzopver betreft de Gouvern- ementslanden van Java en Madoera, van den assitent- resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" diganti dengan "van den jaksa" dan perkataan "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Minister van Justitie".
+         c. bagian kalimat : "in de Gouvernementslanden van Java en Madoera ob bevel van den assitent-resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" dalam ayat 3 diganti dengan "op bevel van den Jaksa"
+      4. Dalam pasal 20 perkataan "het hoofd van plaatselijk bestuur (den assistent-resident) diganti dengan "den jaksa".
+      5. Dalam pasal 21, perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan "Minister van Justitie".
+      6. Dalam Pasal 29, ayat (2)m perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan Minister van Justitie".
+      7. Dalam pasal 33a, perkataan "Gouverneur-Generaal", diganti dengan "President".
+      8. Dalam pasal 44, ayat 3, perkataan "de Europeesche rechtbanken", diganti dengan "Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi".
+      9. Pasal 76 dirobah sebagai berikut :
+         a. bagian kalimat "of van den rechter in Nederland of in Suriname of in Curacao", dihapuskan.
+         b. perkataan "inheemsche" dan "Inlandsche" dihapuskan.
+      10. Dalam pasal 92, bagian kalimat "den Volksraad, van den provinciale raden en van de raden ingesteld ingevolge artikel 121, tweede lid en artikel 124, tweede lid der Indische Staatsregeling" diganti dengan "een door of namens de regering ingesteld wetgeven, besturend of volksvertegenwooedigend lichaam".
+      11. Pasal 94 dihapuskan.
+      12. Dalam pasal 104 perkataan-perkataan "den Koning, de regeerende koningin of den Regent" diganti dengan "den Presiden of den Vice-President".
+      13. Pasal 105 dihapuskan.
+      14. Dalam pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) angka-angka "104-108" harus dibaca "104,106, 107 en 108".
+      15. Dalam pasal 111 perkataan "hetzij" dan bagian kalimat "hetzij met een Indische vorst of volk" dihapuskan.
+      16. Dalam pasal 112 dan 121 bagian kalimat "een Indishce vorst of volk" dihapuskan.
+      17. Dalam pasal 117 no. 3 perkataan "Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie harus dibaca "President".
+      18. Dalam pasal 122 dan 123 perkataan "Nederland" harus dibaca "Indonesie".
+      19. Dalam pasal 128 bagian kalimat : "een der in de artikelen 104 en 105 omschreven misdreijven" diganti dengan "het in artikel 104 omshcreven misdrijf".
+      20. Kepala Bab II diganti sebagai berikut : "Misdrijven tegen de waardigheid van den President en van den Vice-President".
+      21. Pasal 130 dihapuskan.
+      22. Dalam pasal 131 perkataan "des konings of der Koningin" diganti dengan "van den President of van den Vice President"
+      23. Pasal 135 dan 136 dihapuskan.
+      24. Dalam pasal 134 perkataan-perkataan "Koning of der Koningin" diganti dengan "President of den Vice-President"
+      25. Pasal-pasal 135 dan 136 dihapuskan.
+      26. Dalam pasal 136 bis bagian kalimat : "de artikelen 134, 135 en 136" harus dibaca "artikel 134".
+      27. Dalam pasal 137 bagian kalimat "de Koning, de Koningin, den gemaal der regeerende Koningin, den troonopvolger, een lid van het Konniklijke Huis of den Regent" harus dibaca "den President of den Vice-President".
+      28. Pasal 138 dihapuskan.
+      29. Pasal 239 dirobah sebagai berikut :
+         a. ayat (1) dihapuskan.
+         b. dalam ayat (2) bagian kalimat "een der in artikelen 131-133 omschreven misdrijven" harus dibaca "het in artikel 131 omschreven misdrifjf".
+         c. dalam ayat (3) bagian kalimat "een der artikelen 134-136 omschreven misdrijf" harus dibaca "de artikel 134 omscht ven misdrijf".
+      30. Perkataan "Nederlandsche" dalam pasal 143 dan 144 harus dibaca "Indonesische".
+      31. Dalam pasal 146 dan 147 bagian-bagian kalimat : "den Volksraad, van een provincialen raad of van een raad ingesteld ingevolge artikel 121 tweede lid, dan wel ingevolge artikel 124 tweede lid der Indische Staatsregeling" harus dibaca "een door or namens de Regeering ingeteld wetgevend, besturend of volksvertegenwoordigend lichaam".
+      32. Pasal 153 bis dan pasal 153 ter hapuskan.
+      33. Dalam pasal 154 dan 155 bagian kalimat "Nederland of van Nederlandsch-Indie" harus dibaca "Indonesie".
+      34. Pasal 161 bis dihapuskan.
+      35. Dalam pasal 164 angka-angka "104-108" harus dibaca "104, 106, 107 en 108".
+      36. Dalam pasal 165 angka-angka "104-108" dan 115-133" masing-masing harus dibaca "104, 106, 107 en 108" dan 115-129 en 131".
+      37. Pasal 171 dihapuskan.
+      38. Dalam pasal 207 dan 208 bagian kalimat : "Nederlan of in Nederlandch-Indie" harus dibaca "Indonesie".
+      39. Dalam pasal 210 ayat (1) ke-2 bagian kalimat "dan wel'aan een inlandschen officier van Justitie" dihapuskan.
+      40. Dalam pasal 228 bagian kalimat "vier maanden en twee weken" diganti dengan "twee jaren".
+      41. Pasal 230, dihapuskan.
+      42. Dalam pasal 234 dibelakang perkataan-perkataan "in een postbus gestoken" ditambah dengan perkataan "dan wel aan een koerier toevertrouwd".
+      43. Dalam pasal 238 perkataan "Gouverneur-General" harus dibaca "President".
+      44. Pasal 239 dirobah sebagai berikut :
+         a. bagian kalimat "buiten de gevallen waarin het krachtens algemeence verordening veroorloofds is, zonder toestemming van den Vouverneur-Generaal" dihapuskan.
+         b. perkataan "Inlander" diganti met "Warga Negara Indonesia".
+      45. Dalam pasal 240 ayat (1) No. 1 bagian kalimat "167 der Indische Staatsregeling" harus dibaca "30 der Undangundang Dasar".
+      46. Dalam pasal-pasal 253 dan 260 perkataan-perkataan "van rijkswege of" dihapuskan.
+      47. Dalam pasal 260 bis bagian-bagian kalimat "hetzij van Suriname of Curacao" dan "hetzij voorzoover merken betreft, van Nederland" dihapuskan.
+      48. Dalam pasal 274 perkataan "Inlandsch" dihapuskan.
+      49. Dalam pasal 420 ayat (1) No. 2 bagian kalimat "dan wel de Inlandsch Officier van Justitie die" dihapuskan.
+      50. Dalam pasal 447, 448 dan 449 perkataan "Nederlansch of" dihapuskan.
+      51. Dalam pasal 450 en 451 perkataan "Nederlandsche Regeering" diganti dengan "Indonesische Regeering".
+      52. Dalam pasal-pasal 453, 454, 455 en 458 ayat (1) perkataan "Nederlandsch of" dihapuskan.
+      53. Dalam pasal 458 ayat (2) perkataan "Nederlandschen" diganti dengan "Indonesischen".
+      54. Dalam pasal 459 ayat (1), 461, 464 ayat (1), 466, 467, 468, 469 ayat (1), 470 en 471 perkataan "Nederlandschen of" dihapuskan.
+      55. Dalam pasal 173 en 474 perkataa perkataan-perkataan "Nederlandsch (e)" diganti dengan "Indonesisch (e)".
+      56. Dalam pasal-pasal 475, 476 en 477 perkataan-perkataan "Nederlandsch of" dihapuskan.
+      57. Pasal 587 dirobah sebagai berikut :
+         a. angka-angka dan perkataan-perkataan "130, eerste lid" dan "105" dihapuskan.
+         b. angka-angka "131-133" harus dibaca "131"
+      58. Dalam pasal 490 No. 4 bagian kalimat "aan het hoofd van plaatselijk bestuur" den assistent-resident diganti dengan "een het Hoofd van de politie".
+      59. Dalam pasal 495, ayat (1) bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den regent) diganti dengan "het hoofd van de politie".
+      60. Dalam pasal 496 bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk, bestuur" (den assitent-resident), diganti dengan "het hoofd van de politie".
+      61. Dalam pasal 500 bagian kalimat "het hoofd plaatselijk bestuur" (de resident), diganti dengan "het hoofd van de politie".
+      62. Dalam pasal 501 ayat (1) no. 2 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur (de assistent-resident) diganti dengan "het hoofd van de politie".
+      63. Pasal 507 dirobah sebagai berikut :
+         a. bagian "le" dibaca demikian : hij, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, een Indonesischen adelijken titel voert, of een Indonesischen ordeteeken draagt"
+         b. perkataan-perkataan "s'Konings verlof" harus dibaca "verlof van den President".
+      64. Dalam pasal 508 bis bagian kalimat : "van een zelfstandige gemeenschap als bedoeld in artikel 121 eerste lid of artikel 123 tweede lid der Indische Staatsregeling dan wel van een waterschap" harus dibaca "van een bij de wet ingetstelde of eerkende zelfstandige gemeenschap".
+      65. Dalam pasal 510 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den resident) harus dibaca "het hoofd van de politie".
+      66. Dalam pasal 516 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur of aan den door dezen aangewezen" harus dibaca "het hoofd van de politie of aan den door dezen aangewezen".
+      67. Dalam pasal 524 bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den assistent-resident) harus dibaca "den daartoe aangewezen ambtenaar".
+      68. Dalam pasal 544 ayat (1) bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den regent) harus dibaca "het hoofd van den politie".
+  - article: 9
+    content: Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.
+  - article: 10
+    content: Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau, dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya lima belas tahun.
+  - article: 11
+    content: Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas yang dari pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal di luar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal yang baru lalu, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya lima belas tahun.
+  - article: 12
+    content: Barang siapa menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau penyimpan atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun.
+  - article: 13
+    content: Kalau orang dihukum karena melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12 maka mata uang atau uang kertas serta benda lain yang dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, juga kalau benda-benda itu bukan kepunyaan terhukum.
+  - article: 14
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
+      - paragraph: 2
+        content: Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
+  - article: 15
+    content: Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.
+  - article: 16
+    content: Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan.
+  - article: 17
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.

undang-undang/1946/1946-10.yaml

@@ -0,0 +1,21 @@
+number: 10
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Barang siapa bepergian dari daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 ke daerah lain di Jawa dan Madura dilarang membawa uang yang melebihi jumlah f 1000,- (seribu rupiah), jika tidak mendapat izin lebih dahulu dari Kepala daerahnya atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Kepala daerah tersebut menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
+  - article: 2
+    content: Daerah yang dimaksud dalam pasal 1 ialah Karesidenan-karesidenan Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor, Priangan dan daerah lainnya yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.
+  - article: 3
+    content: Barang siapa bepergian masuk pulau Jawa-Madura dilarang membawa uang yang melebihi jumlah f 5000,- (lima ribu rupiah) seorang, jika tidak mendapat izin dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
+  - article: 4
+    content: Pasal 1 s/d 3 di atas ini tidak mengenai pembawaan uang kepunyaan Negara, dengan izin Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
+  - article: 5
+    content: Segala peraturan tentang pembawaan uang keluar atau kedalam suatu daerah, yang ditetapkan sebelum undang-undang ini berlaku dibatalkan.
+  - article: 6
+    content: Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 1 sampai dengan 3, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun dan uang yang terdapat melebihi batas-batas jumlah tersebut dalam pasal 1, 2, atau 3 dirampas buat Negara, juga kalau uang itu bukan kepunyaan terhukum.
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang pembawaan Uang".
+      - paragraph: 2
+        content: Undang-undang ini mulai berlaku satu minggu sesudah diumumkan.

undang-undang/1946/1946-11.yaml

@@ -0,0 +1,12 @@
+number: 11
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Aturan bea meterai ("zegelverordening") 1921, Stbl. 1921 No. 498, diubah sebagai berikut :
+      I. Dalam pasal 2 ayat 1a, perkataan "van stukken aan een recht van meer dan vijf honderd gulden onderworpen", dihapuskan.
+      II. Pasal 8, pasal 9 dan pasal 22 ayat 3 dihapuskan.
+  - article: 2
+    content: Osamu Seirei No. 23 tanggal 21 bulan 7 tahun Syoowa 18 (2603) aturan istimewa dalam peraturan bea segel, dihapuskan.
+  - article: 3
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura tujuh hari sesudah diumumkannya dan buat daerah lain dari pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.

undang-undang/1946/1946-12.yaml

@@ -0,0 +1,137 @@
+number: 12
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Jumlah anggauta Komite Nasional Pusat ialah 200 orang yang terbagi dalam :
+          a. 110 orang yang ditetapkan menurut pemilihan daerah;
+          b. 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik, dan
+          c. 30 orang yang ditunjuk oleh Presiden.
+      - paragraph: 2
+        content: Pembagian dalam golongan-golongan hanya berlaku guna pembentukan.
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Yang dimaksud dengan golongan a, ialah anggauta-anggauta yang dipilih oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap karesidenan bagi daerah Jawa dan Sumatra, dan oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap propinsi bagi daerah Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku.
+      - paragraph: 2
+        content: Pembagian menurut daerah ditetapkan sebanding dengan banyaknya penduduk berdasarkan cacah jiwa 1930 dengan progressie (kemajuan) yang didapat tiap-tiap tahun.
+      - paragraph: 3
+        content: Dalam menetapkan angka perimbangan dari jumlah anggauta pada umumnya dibulatkan ke atas. Berdasarkan kebijaksanaan pembulatan dapat dilakukan menyimpang dari penetapan tersebut.
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Guna menetapkan pemilih-pemilih dalam tiap-tiap karesidenan di daerah Jawa, maka dalam tiap-tiap kawedanan dibentuk satu komisi yang terdiri dari wakil-wakil perkumpulan politik, sosial, ekonomi, dan Laskar-laskar rakyat.
+      - paragraph: 2
+        content: Banyaknya wakil perkumpulan dalam komisi tersebut pada ayat satu ialah seorang buat satu perkumpulan.
+      - paragraph: 3
+        content: Jumlah anggauta komisi ialah sebanyak jumlah badan-badan dan perkumpulan yang terdapat pada kawedanan, dengan memperhatikan pasal 5.
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Komisi tersebut menetapkan daftar pemilih yang terdiri dari 10 orang yang tinggal dalam daerah kawedanan.
+      - paragraph: 2
+        content: Orang yang tidak tergabung dalam perkumpulan juga boleh dimasukkan dalam daftar pemilih tersebut pada ayat 1.
+  - article: 5
+    content: Jika dalam sesuatu kawedanan tidak terdapat sesuatu perkumpulan yang tersebut dalam pasal 3, maka Wedana bersama dengan camat-camat bawahannya membentuk satu komisi yang terdiri dari 7 orang-orang cerdik pandai. Demikian pula jika jumlah perkumpulan yang ada kurang dari 5, maka jumlah anggauta komisi ditambah oleh Wedana bersama-sama dengan wakil-wakil perkumpulan yang ada sehingga menjadi 7.
+  - article: 6
+    content: Pemilih-pemilih yang ditetapkan oleh komisi-komisi kawedanan dari satu karesidenan bersama-sama merupakan badan pemilih karesidenan.
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Guna menetapkan pemilih-pemilih Karesidenan di daerah Sumatera diadakan bagi tiap-tiap karesidenan satu komisi yang sekaligus menetapkan pemilih dari karesidenannya.
+      - paragraph: 2
+        content: Komisi terdiri dari wakil-wakil perkumpulan-perkumpulan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1.
+      - paragraph: 3
+        content: Jumlah pemilih bagi sesuatu karesidenan ialah 20 X jumlahnya anggauta golongan a yang ditetapkan buat karesidenannya.
+      - paragraph: 4
+        content: Jika dalam Karesidenan yang berkepentingan tidak terdapat sesuatu perkumpulan, maka Residen bersama-sama dengan Kepala-Kepala daerah yang langsung dibawahnya menetapkan sebuah komisi yang terdiri dari orang-orang cerdik pandai dalam daerahnya.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Guna menetapkan pemilih-pemilih dari daerah-daerah lainnya maka ditiap-tiap Propinsi diadakan suatu komisi pemilih menurut aturan-aturan yang berlaku buat karesidenan dalam pasal 7.
+      - paragraph: 2
+        content: Berhubung dengan keadaan maka Propinsi-Propinsi yang dimaksud dalam ayat 1 dapat menyelenggarakan pemilihan di Jawa.
+      - paragraph: 3
+        content: Jika bagi sesuatu Propinsi tidak ada perkumpulan yang bisa mengirimkan wakil kepada komisi tersebut, maka Gupernur bersama-sama dengan orang-orang cerdik pandai yang berasal dari daerahnya membentuk suatu komisi yang terdiri dari 7 orang. Demikian pula jika jumlah perkumpulan-perkumpulan yang dapat mengirimkan wakilnya kurang dari 5 (lima), jumlah anggauta komisi ditambah oleh Gupernur bersama-sama dengan wakil-wakil perkumpulan yang ada itu sehingga menjadi 7 orang.
+      - paragraph: 4
+        content: Jika Gupernur tidak dapat membentuk Komisi yang dimaksud dalam ayat 3 dalam waktu yang ditetapkan oleh Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat maka Menteri Dalam Negeri menunjuk penggantinya untuk membentuk Komisi tersebut.
+  - article: 9
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Sesuatu badan Pemilih boleh memilih orang yang tinggal di luar daerahnya.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika seseorang terpilih oleh lebih dari satu daerah maka ia selekas mungkin memberitahukan kepada Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat dari daerah mana ia menerima pemilihannya.
+      - paragraph: 3
+        content: Pemilihan yang tidak diterima oleh orang yang dimaksud dalam ayat 2 diulangi dengan mengingat peraturan-peraturan Undang-undang ini.
+  - article: 10
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Guna menetapkan wakil-wakil perkumpulan yang dimaksud oleh pasal 1 huruf b, maka oleh Presiden diangkat satu Komisi yang anggauta-anggautanya terdiri dari wakil-wakil perkumpulan politik, yang memenuhi syarat-syarat berikut :
+          a. mempunyai pengurus besar.
+          b. mempunyai cabang-cabang dalam 10 karesidenan.
+      - paragraph: 2
+        content: Jumlah wakil tiap-tiap perkumpulan di dalam komisi tersebut dalam ayat 1 sebanyak-banyaknya 2 orang yang ditunjuk oleh perkumpulan sendiri.
+      - paragraph: 3
+        content: Komisi berapat di bawah pimpinan ketua yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggautanya.
+  - article: 11
+    content: |
+      Komisi tersebut dalam pasal 10 menetapkan :
+      a. perkumpulan politik mana yang harus mempunyai wakil dalam Komite Nasional Pusat.
+      b. berapa jumlah wakil tiap-tiap perkumpulan tersebut dengan mengingat jumlah yang tersebut dalam pasal 1 ayat b.
+  - article: 12
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Tiap-tiap perkumpulan merdeka dalam menetapkan wakilnya dalam Komite Nasional Pusat.
+      - paragraph: 2
+        content: Penetapan tersebut di atas berlaku selama adanya Komite Nasional Pusat.
+  - article: 13
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dalam menunjuk anggauta-anggauta golongan c, Presiden tidak terbatas pada orang-orang yang masuk sesuatu perkumpulan.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam menetapkan golongan c Presiden harus memperhatikan adanya wakil dari bagian warga negara yang di bawah pemerintah kolonial tidak termasuk dalam golongan bangsa Indonesia.
+      - paragraph: 3
+        content: Dalam menetapkan wakil-wakil golongan yang tersebut dalam ayat 2 hendaklah Presiden mendengar gabungangabungan (perkumpulan-perkumpulan yang terdapat diantara golongan yang berkepentingan).
+  - article: 14
+    content: Yang tidak boleh menjadi anggauta Komite Nasional Pusat ialah: Presiden, Wakil Presiden Negara Republik Indonesia; Menteri, Wakil Menteri, Direktur-Jenderal dan Sekretaris dari suatu Departemen; Sekretaris Negara; Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta Dewan Pertimbangan Agung; Ketua dan Hakim Mahkamah Agung; Ketua Pengadilan Tinggi; Jaksa Agung; Presiden dan Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gupernur; Komisaris Tinggi, Residen; Prajurit Tentara dari pangkat Kolonel keatas.
+  - article: 15
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II diangkat oleh Presiden dari 3 orang calon yang dipilih oleh sidang yang pertama Komite Nasional Pusat.
+      - paragraph: 2
+        content: Angkatan tersebut pada ayat 1 diumumkan dalam berita Republik Indonesia.
+  - article: 16
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Aturan yang tersebut pada pasal 12 ayat 2 berlaku pula buat anggauta-anggauta yang termasuk dalam golongan a dan c dari pasal 1 ayat 1.
+      - paragraph: 2
+        content: |
+          Berhenti jadi anggauta :
+          a. Karena meninggal.
+          b. Atas permintaan anggauta yang bersangkutan.
+          c. Karena diangkat dalam jabatan seperti tersebut dalam pasal 14.
+      - paragraph: 3
+        content: Penggantian anggauta yang berhenti menurut aturan ayat 2 diserahkan kepada pihak yang memilih atau menunjuk anggauta yang berhenti itu.
+  - article: 17
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Untuk menyelenggarakan pembentukan Komite Nasional Pusat baru oleh Presiden diadakan suatu badan yang dinamai Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
+      - paragraph: 2
+        content: Badan Pembaharuan berpusat di Jogyakarta dan mempunyai cabang-cabang pada tiap-tiap karesidenan Jawa dan Sumatera dan pada tempat kedudukan Gupernur untuk Borneo dan Maluku, dan untuk daerah Sulawesi dan Sunda Kecil pada tempat menurut pendapat-pendapat Pusat Badan Pembaharuan.
+      - paragraph: 3
+        content: Anggauta-anggauta Pusat Badan Pembaharuan diangkat oleh Presiden dan anggauta-anggauta cabang Badan Pembaharuan diangkat oleh Residen atau Gubernur yang bersangkutan.
+  - article: 18
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Cara-cara pemilihan anggauta golongan a ditetapkan dengan peraturan yang disusun oleh Pusat Badan Pembaharuan.
+      - paragraph: 2
+        content: Peraturan itu diumumkan dengan segala alat penyiaran.
+  - article: 19
+    content: Untuk menjaga jangan sampai ada pertepatan pemilihan seorang dan/atau penunjukan oleh partai dan oleh Presiden sebaik-baiknya dilakukan lebih dahulu penetapan anggauta golongan a, kemudian penetapan anggauta golongan b, dan akhirnya penunjukan oleh Presiden.
+  - article: 20
+    content: Dengan berlakunya Undang-undang ini peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 18 April 1946 batal.
+  - article: 21
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1946/1946-13.yaml

@@ -0,0 +1,11 @@
+number: 13
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Yang dianggap sebagai desa perdikan, ialah semua desa-desa yang dalam tata negara Belanda dinamakan "Vrije desa" (Gouv. Besl. no. 25, tanggal 20-12-1912; Bijbl. No. 7847).
+  - article: 2
+    content: Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan usaha penghapusan desa-desa perdikan, dengan mengingat kepada keadaan masing-masing daerah dan mengingat kepentingan mereka yang langsung bersangkutan.
+  - article: 3
+    content: Cara menyelenggarakan usaha yang tersebut dalam pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
+  - article: 4
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

undang-undang/1946/1946-14.yaml

@@ -0,0 +1,11 @@
+number: 14
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pasal 1 ayat (2) dari ordonansi Pemilih kepala desa, Stb. 1907 No. 212 (dirubah dengan Stb. 1934 - 661, Stb. 1938 - 21 dan osamu seirei No. 7 tanggal 16 Pebruari 1944), dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
+      - paragraph: 2
+        content: Yang berhak memilih kepala desa ialah semua warga negara penduduk desa, laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas atau sudah kawin.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

undang-undang/1946/1946-15.yaml

@@ -0,0 +1,17 @@
+number: 15
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Dari ketetapan pajak-bumi Jawa dan Madura (Stbl. 1939 No. 240) untuk tahun pajak 1946 - 1947 dipungut tambahan pokok pajak untuk Negeri seperti berikut :
+      pajak f 0,00 f 10,- dipungut empat ratus persen tambahan.
+      diatas "10,-" 40,- enam ratus persen tambahan.
+      " " 40,- "70,- seribu seratus persen tambahan
+      " " 70,- "100,- seribu sembilan ratus persen tambahan
+      " " 100,- ke atas dua ribu sembilan ratus persen tambahan
+  - article: 2
+    content: Untuk pungutan tambahan pokok pajak yang dimaksud pada pasal 1 diberi upah (ganjaran) memungut delapan persen dari jumlah yang dipungut, menurut cara ditetapkan dalam pasal 16 (2) Ordonansi Pajak Bumi Jawa dan Madura 1939, Stbl. 1939 No. 240.
+  - article: 3
+    content: Pada kohir pajak Bumi diadakan perobahan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 Perobahan kohir ini diberitahukan kepada wajib pajak.
+  - article: 4
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1946/1946-16.yaml

@@ -0,0 +1,10 @@
+number: 16
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Bahwasanya pernyataan keadaan bahaya buat :
+      a. daerah Istimewa Surakarta tanggal 6 Juni 1946;
+      b. Jawa dan Madura tanggal 7 Juni 1946, dan
+      c. Seluruh Indonesia tanggal 28 Juni 1946.
+      adalah syah.

undang-undang/1946/1946-17.yaml

@@ -0,0 +1,9 @@
+number: 17
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Pemerintah mengeluarkan Uang Republik Indonesia.
+  - article: 2
+    content: Dasar nilai uang tersebut, dasar penukaran uang Republik Indonesia dengan uang yang berlaku sekarang dan tindakan terhadap uang ini akan ditetapkan dalam Undang-undang lain.
+  - article: 3
+    content: Macam, warna, jenis harga uang Republik Indonesia dan lain-lain hal yang berhubungan dengan pengeluaran uang ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

undang-undang/1946/1946-19.yaml

@@ -0,0 +1,59 @@
+number: 19
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Undang-undang tentang Uang Republik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentukan sepuluh rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat lima Gram.
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Sebagai dasar penukaran, lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah Uang Republik Indonesia.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam daerah di luar Jawa dan Madura dasar penukaran ditetapkan seratus rupiah uang Jepang sama dengan satu rupiah uang Republik Indonesia. Menteri Keuangan berhak mengubah dasar penukaran itu, jika dianggap perlu.
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Penukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia hanya dilakukan dengan perantaraan Bank yang dimaksud dalam pasal 1a Undang-undang tentang kewajiban menyimpan yang dalam Bank. (Undang-undang No. 18 tahun 1946).
+      - paragraph: 2
+        content: Untuk sementara yang ditukar dengan Uang Republik Indonesia oleh Bank tersebut ialah hanya uang Jepang yang telah disimpan dalam Bank menurut pasal 1a Undang-undang termaksud dalam ayat 1.
+      - paragraph: 3
+        content: Sebagai pengganti uang tunai yang masih dapat dipakai menurut pasal 1 a Undang-undang termaksud dalam ayat 1, maka kepada segenap penduduk diberikan satu rupiah uang Republik Indonesia seorang.
+      - paragraph: 4
+        content: Apabila dipandang perlu, Menteri Keuangan diperbolehkan menambah jumlah uang, yang diberikan kepada tiap-tiap penduduk asal saja penambahan itu tidak melebihi lima sen seorang.
+      - paragraph: 5
+        content: Menurut peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan pengambilan kembali simpanan yang dapat dibatasi.
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Pembayaran segala macam hutang yang belum dibayar lunas pada waktu berlakunya uang Republik Indonesia dilakukan dengan dasar perhitungan sebagai berikut :
+          a. Satu rupiah uang sah sebelum uang Republik berlaku disamakan dengan satu rupiah uang Republik Indonesia, jika hutang terjadi sebelum tanggal 1 bulan Januari 1943.
+          b. Dua puluh rupiah uang sah sebelum uang Republik Indonesia berlaku disamakan dengan satu rupiah uang Republik Indonesia, jika hutang terjadi pada tanggal 1 bulan Januari 1944 atau sesudahnya tetapi sebelum pada tanggal 1 bulan Januari 1946.
+          c. Lima puluh rupiah uang sah sebelum uang Republik berlaku disamakan dengan satu rupiah yang Republik Indonesia, jika hutang terjadi pada tanggal 1 bulan Januari 1946 atau sesudahnya.
+      - paragraph: 2
+        content: Pembayaran hutang termaksud dalam huruf a dan b ayat 1 tidak boleh dilakukan dengan uang Jepang sesudah Undang-undang ini berlaku.
+      - paragraph: 3
+        content: Menteri Keuangan dapat mengadakan peraturan khusus untuk hutang-hutang pajak atau hutang-hutang lain kepada negeri, asa saja tidak memberatkan orang-orang yang berhutang.
+  - article: 5
+    content: Pembayaran hutang, berdasarkan perjanjian sewa harta tetap, yang juga berlaku sesudah waktu termaksud dalam pasal 8 untuk sebagian dikecualikan dari penetapan dalam pasal 4; besarnya bagian hutang tersebut untuk masa yang akan datang, ditetapkan lagi.
+  - article: 6
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Menyimpang dari pasal 4 ayat 1 sub c, upah untuk bulan Oktober 1946 yang pada hari berlakunya Undang-undang ini belum dibayar, pembayarannya dengan uang Republik ditetapkan mengingat pedoman upah Menteri Sosial.
+      - paragraph: 2
+        content: Penetapan upah selanjutnya harus disesuaikan pula dengan pedoman tersebut. Aturan tersebut dalam ayat 1 tidak mengenai pegawai/ pekerja Negeri. Hal itu diatur oleh Menteri Keuangan.
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Menteri Kemakmuran dapat menetapkan harga setinggi-tingginya dari barang-barang yang dipandang perlu olehnya.
+      - paragraph: 2
+        content: Penetapan harga, termaksud dalam ayat 1 dapat disertai ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya setahun dan/atau denda setinggi-tingginya 10.000 rupiah uang Republik.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Uang Republik Indonesia mulai berlaku pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
+      - paragraph: 2
+        content: Uang yang berlaku sebelum ada uang Republik, tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah mulai hari yang untuk tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
+      - paragraph: 3
+        content: Buat daerah-daerah di Jawa dan Madura yang diduduki Tentara Asing Menteri Keuangan dapat menyimpang dari pasal 3 ayat 3.
+  - article: 9
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

undang-undang/1946/1946-2.yaml

@@ -0,0 +1,8 @@
+number: 2
+year: 1946
+title: HAL PERATURAN TENTANG BATAS WAKTU PAJAK KOHIR DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI (STBLD. 1882 NO. 10)
+articles:
+  - article: 1
+    content: Peraturan tentang batas-waktunya piutang pajak dimaksudkan dalam Staatsblad 1882 No. 280 dan beberapa ordonansi pajak yang bersangkutan, tidak berlaku lagi sampai pada waktunya yang kemudian akan ditentukan.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

undang-undang/1946/1946-20.yaml

@@ -0,0 +1,27 @@
+number: 20
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana tentera adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
+      - paragraph: 2
+        content: Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan pasal 5.
+      - paragraph: 2
+        content: Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat 1.
+  - article: 4
+    content: Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.
+  - article: 5
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.
+      - paragraph: 2
+        content: Peraturan tata-usaha atau tata-tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.
+  - article: 6
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya.

undang-undang/1946/1946-21.yaml

@@ -0,0 +1,13 @@
+number: 21
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Dengan berlakunya Undang-undang ini Osamu Seirei No. 3 tahun 1943 dan Osamu Seirei No. 27 tahun 1944 menjadi batal.
+  - article: 2
+    content: |
+      Diantara ayat (1) dan (2) dari pasal 5 Undang-undang Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) disisipkan ayat yang bunyinya sebagai berikut :
+      1 a. Harga eceran yang dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Pejabatan Bea dan Cukai menurut aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pembesar tersebut.
+      1 b. Untuk penetapan tersebut pengusaha paberik harus memasukkan keterangan tentang angka-angka yang diperlukan.
+      1 с. Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Kepala Pejabatan Bea dan Cukai pegawai yang tersebut pada ayat (1a) harus memperhatikan nasehat dari satu panitya ahli-ahli yang ditetapkan oleh Kepala Pejabatan tersebut.
+  - article: 3
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari diumumkannya, dan untuk daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

undang-undang/1946/1946-22.yaml

@@ -0,0 +1,49 @@
+number: 22
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
+      - paragraph: 2
+        content: Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
+      - paragraph: 3
+        content: Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
+      - paragraph: 4
+        content: Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
+      - paragraph: 5
+        content: Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pencacat nikah ditetapkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
+      - paragraph: 6
+        content: Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
+      - paragraph: 2
+        content: Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) pasal 45 peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku- pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu.
+      - paragraph: 3
+        content: Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat (1) pasal ini serta membuat petikan dari buku-pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat (2) di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
+      - paragraph: 2
+        content: Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah).
+      - paragraph: 3
+        content: Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
+      - paragraph: 4
+        content: Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya R 100,- (seratus rupiah).
+      - paragraph: 5
+        content: Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
+  - article: 4
+    content: Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
+  - article: 5
+    content: Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
+  - article: 6
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.
+      - paragraph: 2
+        content: Berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain.
+  - article: 7
+    content: Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Jawa dan Madura Huwelijksordonnatie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 menjadi batal.

undang-undang/1946/1946-23.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 23
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1946 disahkan menjadi Undang-undang.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1946/1946-24.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 24
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1946 disahkan menjadi undang-undang.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1946/1946-3.yaml

@@ -0,0 +1,159 @@
+number: 3
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Warga Negara Indonesia ialah :
+      a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia;
+      b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain;
+      c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;
+      d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
+      e. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negara Indonesia, meninggal dunia;
+      f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
+      g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;
+      h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah;
+      i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya.
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Seorang perempuan selama di dalam perkawinan turut kewargaan negara suaminya.
+      - paragraph: 2
+        content: Permohonan atau pernyataan untuk merubah kewargaan negara tidak dapat diajukan oleh seorang isteri.
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Kewargaan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang bapa dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang sah, disahkan atau olehnya diakui dengan cara yang sah, dan anak-anak-angkatnya yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
+      - paragraph: 2
+        content: Kewargaan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang ibu-janda dengan cara naturalisasi dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang sah atau disahkan, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
+      - paragraph: 3
+        content: Kewargaan Negara Indonesua yang didapat oleh seorang ibu dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang hanya olehnya diakui dengan cara yang sah, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
+      - paragraph: 4
+        content: Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang bapa atau seorang ibu menurut perincian di atas berlaku juga untuk anak-anaknya menurut perincian itu dan anak-anakangkatnya, hanya jika anak-anak itu turut mendapat kewargaan negara negeri lain.
+      - paragraph: 5
+        content: Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang ibu karena atau sebagai akibat dari perkawinannya atau karena pernyataan sebagai tersebut dalam pasal 10 tidak berlaku untuk anak-anaknya.
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pernyataan tersebut dalam pasal 1 bab b harus disampaikan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah peraturan dalam pasal tersebut berlaku buat orang yang bersangkutan.
+      - paragraph: 2
+        content: |
+          Bersama dengan surat pernyataan, orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti yaitu :
+          a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya;
+          b. perkawinan-perkawinannya;
+          c. perputusan perkawinan-perkawinannya;
+          d. bahwa mereka adalah warga negara negeri lain.
+      - paragraph: 3
+        content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan.
+  - article: 5
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Yang dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi ialah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang telah kawin, yang telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman di dalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir dan cakap berbahasa Indonesia.
+      - paragraph: 3
+        content: Untuk tiap-tiap naturalisasi harus dibayar kepada Kas Negeri Indonesia sejumlah f 500,-.
+      - paragraph: 4
+        content: Permohonan untuk mendapat kewargaan Negara Indonesia, dengan cara naturalisasi harus disampaikan dengan tulisan di atas kertas yang bermeterai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukan pemohon.
+      - paragraph: 5
+        content: |
+          Bersama dengan permohonan untuk naturalisasi pemohon harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti dari hal:
+          a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, dengan nama-nama lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya;
+          b. perkawinan-perkawinannya;
+          c. perputusan perkawinan-perkawinannya;
+          d. telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman di dalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir;
+          e. kecakapan berbahasa Indonesia;
+          f. telah membayar untuk naturalisasi yang sejumlah yang ditetapkan diatas kepada Kas Negeri Indonesia;
+          g. jika pemohon itu orang dari negeri asing, bahwa undang-undang negeri asing itu tidak menjadi halangan bagi naturalisasi tersebut.
+      - paragraph: 6
+        content: Setelah menerima surat permohonan itu maka Pengadilan Negeri wajib dengan selekas-lekasnya memeriksanya untuk menetapkan apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ini dipenuhi. Dengan selekas-lekasnya setelah mengambil penetapan tentang permohonan itu maka Pengadilan Negeri berwajib mengirimkan salinan dari penetapan itu disertai dengan surat permohonan dan surat-surat lampirannya kepada Menteri Kehakiman.
+      - paragraph: 7
+        content: Jika permohonan itu dikabulkan maka dengan selekaslekasnya Menteri Kehakiman harus memberitahukannya kepada pemohon dengan perantaraan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
+      - paragraph: 8
+        content: Undang-undang yang mengabulkan permohonan untuk naturalisasi akan berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia sebagai berikut : Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Negara Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya, bahwa saja akan menjunjung tinggi hukum-hukum Negara Indonesia, dan bahwa saja memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun.
+      - paragraph: 9
+        content: Dari penyumpahan atau pengambilan janji ini oleh penulis Pengadilan Negeri harus dibikin rencana.
+      - paragraph: 10
+        content: Kepada orang yang telah bersumpah atau berjanji itu dan kepada semua orang yang turut terbawa dalam naturalisasi itu oleh Pengadilan Negeri seketika itu juga harus diberikan sehelai kartu bukti Warga Negara Indonesia menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.
+      - paragraph: 11
+        content: Dengan selekas-lekasnya Pengadilan Negeri harus memberitahukan pemberian kartu bukti itu kepada Menteri Kehakiman.
+      - paragraph: 12
+        content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima pemberitahuan tersebut di atas maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkannya dalam majalah Pemerintah.
+      - paragraph: 13
+        content: Jika permohonan untuk naturalisasi tidak dikabulkan maka jumlah uang yang dibayarkan kepada Kas Negeri Indonesia harus dikembalikan lagi.
+  - article: 6
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Bilamana anak yang mendapat kewargaan Negara Indonesia karena terbawa dalam naturalisasi bapa atau ibunya sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka dalam tahun yang berikut ia boleh menyatakan bahwa ia tidak suka lagi terbawa dalam naturalisasi itu.
+      - paragraph: 2
+        content: |
+          Pernyataan itu harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan.
+          Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti tentang :
+          a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya;
+          b. kelahirannya sebelum bapa atau ibunya mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi.
+          c. perkawinan-perkawinannya.
+          d. perputusan perkawinan-perkawinannya.
+          e. bahwa anak-anaknya tersebut di atas dengan pernyataan ini mendapat kewargaan Negara negeri lain.
+      - paragraph: 3
+        content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan.
+  - article: 7
+    content: |
+      Naturalisasi juga dapat diberikan dengan beralasan kepentingan Negara. Dalam hal ini maka peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 tidak berlaku.
+      Undang-undang yang memberikan naturalisasi ini tiaptiap kali menetapkan syarat-syarat untuk naturalisasi ini.
+  - article: 8
+    content: |
+      Kewargaan Negara Indonesia akan hilang :
+      1. oleh karena mendapat kewargaan Negara dari negeri lain.
+      2. oleh karena dengan tidak mendapat idzin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia masuk menjadi perajurit atau pegawai Negeri negeri lain.
+  - article: 9
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewargaan Negara Indonesia, dapat memperoleh kewargaan itu kembali, jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus ia menyatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan.
+          Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti tentang:
+          a. perkawinannya;
+          b. perputusan perkawinannya;
+          c. bahwa ia sebelum kawin itu adalah Warga Negara Indonesia;
+          d. kelahiran dan nama-nama yang lengkap dari anaknya yang lahir di luar perkawinan sesudahnya perkawinan termaksud diatas terputus, yang hanya olehnya diakui dengan cara yang sah.
+      - paragraph: 2
+        content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam Majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan.
+  - article: 10
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya mendapat kewargaan Negara Indonesia, tetep menjadi Warga Negara Indonesia, kecuali jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus, ia menyatakan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman, bahwa ia tidak suka lagi menjadi Warga Negara Indonesia.
+          Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktubukti tentang:
+          a. perkawinannya.
+          b. perputusan perkawinannya;
+          c. bahwa ia sebelum kawin itu bukan Warga Negara Indonesia;
+      - paragraph: 2
+        content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah jika pernyataan itu disahkan, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan.
+  - article: 11
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Anak Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewargaan Negara Indonesia karena terbawa oleh bapa atau ibunya yang dengan cara naturalisasi memperoleh kewargaan Negara dari negeri lain, dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia kembali, jika dalam waktu 1 tahun setelah ia berumur 21 tahun atau sebelum itu setelah ia kawin ia menyatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan.
+          Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti tentang:
+          a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya;
+          b. kelahirannya sebelum bapa atau ibunya mendapat kewargaan negara dari negeri lain dengan cara naturalisasi;
+          c. perkawinannya;
+          d. perputusan perkawinan-perkawinannya.
+      - paragraph: 2
+        content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan.
+  - article: 12
+    content: Menteri Kehakiman harus mengadakan dan memelihara dalam departemennya sebuah daftar guna pendaftaran-pendaftaran tersebut diatas.
+  - article: 13
+    content: Barang siapa bukan Warga Negara Indonesia, ialah orang asing.
+  - article: 14
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Penduduk Negara Indonesia ialah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut.
+      - paragraph: 2
+        content: Kedudukan-hukum Penduduk Negara Indonesia seseorang hilang dengan sendirinya oleh karena orang itu bertempat kedudukan di luar daerah Negara Indonesia.
+      - paragraph: 3
+        content: Seorang perempuan selama di dalam perkawinan turut kedudukan-hukum penduduk negara suaminya.
+      - paragraph: 4
+        content: |
+          Anak yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin dianggap sebagai penduduk Negara Indonesia, jika bapa atau walinya mempunyai kedudukan-hukum Penduduk Negara Indonesia.
+          Bilamana anak itu sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka ia tetap menjadi Penduduk Negara Indonesia, jika ia bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia.
+  - article: 15
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

undang-undang/1946/1946-4.yaml

@@ -0,0 +1,60 @@
+number: 4
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: "Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menjual surat-surat pengakuan hutang atas tanggungan Negara dengan kurs dan bunga, yang dipandangnya perlu untuk memperoleh sejumlah uang f 1.000.000.000,- (seribu juta rupiah)."
+      - paragraph: 2
+        content: "Surat-surat pengakuan hutang hanya dapat dimiliki warga-negara Republik Indonesia."
+      - paragraph: 3
+        content: "Surat-surat pengakuan hutang tidak dapat dilepaskan (dijual digadaikan, diwariskan d.s.b.) kepada warga negara negeri lain atau kepada badan hukum negeri lain."
+      - paragraph: 4
+        content: "Penjualan tersebut dapat diselenggarakan, baik sekaligus sampai semua jumlah yang dimaksud dalam ayat ke-1, maupun berturut-turut sebagian-sebagian dari jumlahitu, pada waktu-waktu yang dipandang baik oleh Menteri Keuangan."
+      - paragraph: 5
+        content: "Pinjaman ini disebut \"Pinjaman Nasional 1946\" dan apabila tidak diselenggarakan sekaligus tetapi sebagian sebagian seperti termaksud dalam ayat ke-empat, maka bagian itu dinamakan \"Bagian (I, II dst.) dari pinjaman Nasional 1946\"."
+  - article: 2
+    content: "Rupiah dalam undang-undang ini berarti rupiah yang sah sebagai alat pembayaran Republik Indonesia pada waktu pinjaman dikeluarkan."
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: "Perjanjian-perjanjian tentang penjualan surat-surat pengakuan hutang yang dimaksud dalam pasal satu, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mengingat aturan-aturan dalam Undang-undang ini."
+      - paragraph: 2
+        content: "Dari penjualan surat-surat pengakuan hutang, sebagai dimaksud dalam ayat ke-empat pasal 1, untuk tiap-tiap bagian pinjaman dibuat perhitungan sendiri, yang setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diberitahukan kepada Badan Perwakilan Rakyat."
+      - paragraph: 3
+        content: |
+          Surat-surat pengakuan hutang didaftarkan oleh atau atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dibubuhi satu bukti pendaftaran itu, sebelum surat-surat pengakuan itu dikeluarkan. Sebelum badan tersebut didirikan maka pendaftaran termaksud dilakukan oleh kantor, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pendaftaran tersebut dilakukan juga terhadap tanda-tanda penerimaan sementara (recepissen) sebelum surat-surat pengakuan hutang dapat dikeluarkan.
+      - paragraph: 4
+        content: "Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat yang berikut dalam pasal ini, uang pinjaman yang diadakan menurut undang-undang ini, akan dibayar kembali dalam selama-lamanya 40 tahun, dihitung mulai tahun sesudah sesuatu penjualan sebagai dimaksud dalam ayat ke-empat pasal 1 diselenggarakan."
+      - paragraph: 5
+        content: "Diantara perjanjian-perjanjian yang dimaksud dalam ayat kesatu pasal ini, dapat pula dimaksudkan hak Pemerintah untuk mempercepat pembayaran kembali pinjaman yang diselenggarakan menurut undang-undang ini."
+      - paragraph: 6
+        content: "Jika Pemerintah mengeluarkan yang sendiri, maka Pemerintah berhak untuk mengubah jumlah nominal dari surat-surat pengakuan hutang yang telah dibayar penuh dan jumlah uang tersebut dalam kupon-kupon sesuai dengan kurs yang ditetapkan untuk uang baru itu."
+      - paragraph: 7
+        content: "Surat-surat pengakuan hutang yang diterima kembali, setelah hutang yang bersangkutan dilunasi menurut ayat ke-empat dan ke-lima, dikirimkan kepada Badan Pemeriksa Keuang untuk dibinasakan."
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: "Kepada bank-bank, yang langsung membeli sejumlah surat-surat pengakuan hutang, dapat diberikan provisi sebanyak- banyak-banyaknya 3/8 prosen dari jumlah nominal dalam surat-surat pengakuan hutang yang diberikan (toegewezen) kepadanya, provisi mana akan dibayarkan sesudah jumlah yang harus dibayar disetor dalam kantor-kantor yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan."
+      - paragraph: 2
+        content: "Juga kepada bank-bank yang kantornya dipergunakan untuk memberi pertolongan buat penjualan surat-surat pengakuan hutang, penerimaan pendaftaran-pendaftaran (inschrijvingen), setoran-setoran pengeluaran surat-surat pengakuan hutang dapat diberikan kerugian sebanyak-banyaknya 3/8 prosen dari jumlah nominal dari surat-surat pengakuan hutang yang dijual dengan perantaranya."
+  - article: 5
+    content: "Uang yang dibutuhkan untuk memenuhi pembayaran bunga, pembayaran hutang dan biaya-biaya penjualan surat-surat pengakuan hutang yang dikeluarkan menurut undang-undang ini, disediakan dalam Anggaran Belanja Negara."
+  - article: 6
+    content: "Segala surat-surat, kwitansi-kwitansi, surat-surat pendaftaran nama, surat-surat pengakuan hutang yang dimaksud dalam pasal 1 dan perjanjian-perjanjian tentang penjualan surat-surat pengakuan hutang, yang dibuat dan dikeluarkan menurut Undang-undang ini, dibebaskan dari pembayaran meterai."
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Jika perjanjian-perjanjian yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 3 memperkenankan, maka Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengadakan conversi buat seluruhnya atau sebagian dari pinjaman yang dibuat menurut Undang-undang ini dengan jalan mengadakan pinjaman lain dengan bunga yang lebih rendah. Untuk keperluan itu ia berhak mengeluarkan surat-surat pengakuan hutang baru sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kembali surat-surat pengakuan hutang yang lama yang termasuk dalam pinjaman yang harus diganti (diconversikan).
+      - paragraph: 2
+        content: |
+          Pinjaman-pinjaman yang akan diadakan menurut pasal ini dan yang akan disebut sesuai dengan pinjaman yang diadakan menurut pasal 1 dalam Undang-undang ini, akan dilakukan oleh Menteri Keuangan menurut kurs dan bungan yang ditetapkan olehnya. Dengan mengingat "kurs pengeluaran" dan peraturan tentang caranya membayar kembali, bunga ini harus lebih rendah dari pada bunga surat-surat pengakuan hutang yang akan dibayar kembali itu.
+      - paragraph: 3
+        content: "Pinjaman yang akan diselenggarakan menurut pasal ini, akan dibayar kembali dalam waktu selama-lamanya 40 tahun, terhitung dari tahun sesudah pinjaman yang bermula, yang diganti oleh pinjaman baru itu diselenggarakan."
+      - paragraph: 4
+        content: "Selanjutnya peraturan-peraturan dari Undang-undang ini juga akan berlaku terhadap surat-surat pengakuan hutang yang akan dikeluarkan menurut pasal ini."
+  - article: 8
+    content: "Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan."
+  - article: 9
+    content: "Undang-undang ini dapat disebut dengan nama \"Undangundang tentang Pinjaman Nasional 1946\"."

undang-undang/1946/1946-5.yaml

@@ -0,0 +1,23 @@
+number: 5
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Buat menentukan besarnya ketetapan pajak pendapatan untuk tahun pajak 1946/1947, maka tarip B dan C tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b serta tarip tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3 ordonansi pajak pendapatan 1932 diganti dengan tarip yang ditetapkan pasal 1 ayat 1 huruf a, b dan c ordonannsi tanggal 18 Pebruari 1942 (Staatblad No. 53).
+      - paragraph: 2
+        content: Yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang baharu disebut di atas tadi, berlaku untuk ketetapan pajak dimaksud di ayat 1 dari pasal ini.
+      - paragraph: 3
+        content: Buat ketetapan pajak pendapatan untuk tahun pajak 1946/1947, maka perkataan "drie vierden" dalam pasal 73 ayat 1, pasal 73a ayat 1 dan pasal 75 ayat 1 dan 6 ordonansi pajak pendapatan 1932 dibaca "delapan puluh lima persen".
+      - paragraph: 4
+        content: Buat tahun-pajak 1945/1946, maka ketetapan yang dimaksudkan dalam pasal 75 ordonansi pajak pendapatan 1932, menyimpang dari pada aturan yang telah ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib-pajak yang dalam pajak itu pendapatannya yang harus kena pajak buat 90% atau lebih terdiri atas upah yang harus kena pajak upah.
+  - article: 2
+    content: Dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun-pajak 1946/1947 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri.
+  - article: 3
+    content: Dari ketetapan pajak perseroan sesuatu masa yang Berachir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1945 dan tanggal 1 Juli 1946 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk negeri.
+  - article: 4
+    content: Dari ketetapan pajak untung-perang yang berkenaan dengan tahun kalender 1945 atau sebahagian dari itu, atau untuk suatu masa yang berachir pada suatu tanggal antara 30 Juni 1945 dan tanggal 1 Juli 1946 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri.
+  - article: 5
+    content: Yang ditentukan dalam pasal 3 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang disebut pada pasal 1 ayat 1 di atas tadi, berlaku buat upah tersebut di pasal 9 ayat 1a ordonansi pajak upah, yaitu buat upah yang jumlahnya ditetapkan di dalam masa mulai dari tanggal 1 April 1945 sampai akhir tanggal 31 Maret 1947.
+  - article: 6
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1946/1946-6.yaml

@@ -0,0 +1,188 @@
+number: 6
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari daerah Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya.
+      - paragraph: 2
+        content: |
+          Keadaan bahaya dinyatakan, jika terjadi :
+          a. serangan,
+          b. bahaya serangan,
+          c. pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya,
+          d. bencana alam.
+      - paragraph: 3
+        content: Dalam pernyataan keadaan bahaya diterangkan sebab-sebabnya seperti yang dimaksudkan dalam ayat 2.
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pernyataan keadaan bahaya disahkan dengan Undangundang.
+      - paragraph: 2
+        content: Pernyataan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya untuk mendapat pengesahan.
+      - paragraph: 3
+        content: Dengan tidak mengurangi yang dimaksudkan dalam pasal 1 peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini berlaku sejak hari pernyataan, dengan tidak menunggu pengesahan.
+      - paragraph: 4
+        content: Penghapusan keadaan bahaya dinyatakan oleh Presiden dan hal itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya, untuk mendapat pengesahan.
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Setelah pernyataan keadaan bahaya dilakukan untuk sebagian maupun untuk seluruh Daerah Negara, maka kekuasaan yang menjalankan peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini, ialah suatu Dewan Pertahanan Negara yang terdiri dari :
+          a. Perdana-Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan Menteri Perhubungan.
+          b. Panglima Besar.
+          c. 3 wakil-wakil organisasi rakyat.
+      - paragraph: 2
+        content: Dewan Pertahanan Negara bertanggung jawab kepada Dewan Menteri.
+      - paragraph: 3
+        content: Anggauta-anggauta Dewan Pertahanan Negara sub a dan b menjadi anggauta karena jabatannya, anggauta sub c diangkat oleh Presiden, setelah mendengar organisasi-organisasi rakyat.
+      - paragraph: 4
+        content: Ketua Dewan Pertahanan Negara ialah Perdana Menteri, Wakil Ketuanya Menteri Pertahanan.
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika seluruh negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka di tiap-tiap Karesidenan dibentuk suatu Dewan Pertahanan Daerah.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika hanya sebagian atau beberapa bagian dari negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, di bagian-bagian itu saja diadakan Dewan Pertahanan Daerah.
+      - paragraph: 3
+        content: |
+          Dewan Pertahanan Daerah terdiri dari :
+          a. Residen dan 2 anggauta Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan,
+          b. Komandan Tentara tertinggi dalam daerah itu,
+          c. 3 wakil organisasi rakyat di daerah itu.
+      - paragraph: 4
+        content: Residen dan Komandan menjadi anggauta karena jabatannya dan anggauta-anggauta lainnya diangkat oleh Ketua Dewan Pertahanan Daerah atas usul Dewan Perwakilan Daerah, dan disahkan oleh Ketua Dewan Pertahanan Negara.
+      - paragraph: 5
+        content: Ketua Dewan Pertahanan Daerah ialah Residen, Wakil Ketuanya, Komandan tersebut dalam ayat 3 sub b.
+      - paragraph: 6
+        content: Dewan Pertahanan Daerah menerima perintah dari, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertahanan Negara.
+  - article: 5
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika dalam suatu Karesidenan terjadi hal-hal yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2, sedang perhubungan antara Pemerintah Karesidenan dengan Pemerintah Pusat terputus sehingga Pemerintah Karesidenan tidak dapat menyampaikan hal-hal itu kepada Pemerintah Pusat, maka Residen bersama-sama dengan pemimpin Tentera tertinggi di daerah itu dan Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan tersebut, dapat menyatakan daerah itu dalam keadaan bahaya.
+      - paragraph: 2
+        content: Pernyataan tersebut berlaku pada hari pengumumannya.
+      - paragraph: 3
+        content: Segera sesudah perhubungan baik kembali Residen harus memberitahukan pernyataan keadaan bahaya tersebut kepada Pemerintah Pusat disertai dengan alasan-alasannya untuk disahkan dengan Undang-undang.
+      - paragraph: 4
+        content: Peraturan-peraturan dalam ayat 1, 2 dan 3, pasal ini, hanya berlaku untuk daerah di luar pulau Jawa.
+      - paragraph: 5
+        content: Semua aturan-aturan dalam Undang-undang ini berlaku untuk daerah yang dimaksudkan dalam pasal ini.
+  - article: 6
+    content: Selama perhubungan terputus Dewan Pertahanan Daerah termaksud dalam pasal 5 mempunyai hak-hak Dewan Pertahanan Negara.
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dalam Keadaan Bahaya Kekuasaan membentuk Undang-undang tetap ditangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
+      - paragraph: 2
+        content: Dewan Pertahanan Negara berhak menetapkan peraturan yang mempunyai kekuasaan sama dengan Undang-undang dalam daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan alasan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 sub a.
+      - paragraph: 3
+        content: Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari, peraturan tersebut dimintakan persetujuan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
+  - article: 8
+    content: Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau menghapuskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau kemerdekaan mengeluarkan pikiran, menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.
+  - article: 9
+    content: Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau melarang pencetakan atau pengumuman menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.
+  - article: 10
+    content: Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau melarang pengiriman berita, dengan perantaraan pos, tilpon, tilgram dan radio menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.
+  - article: 11
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal 7, 8 dan 9 berlaku selama-lamanya 3 bulan.
+      - paragraph: 2
+        content: Memperpanjang waktu berlakunya aturan-aturan tersebut diatur dengan Undang-undang.
+  - article: 12
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menahan seseorang selama-lamanya 15 hari.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam 3 hari setelah ditahan, maka orang itu harus diperiksa.
+      - paragraph: 3
+        content: Alasan-alasan penahanan serta turunan surat-surat pemeriksaan selekas-lekasnya dikirimkan kepada Kejaksaan Agung.
+  - article: 13
+    content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menyuruh atau melarang seseorang atau segerombolan orang meninggalkan sesuatu daerah, dengan jaminan perumahan dan makanan.
+  - article: 14
+    content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak membatasi atau melarang perhubungan dengan alat kendaraan darat, laut atau udara.
+  - article: 15
+    content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak membatasi atau melarang pengeluaran, pemasukan, pemakaian atau perdagangan senjata api disesuatu daerah.
+  - article: 16
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak melakukan pemeriksaan dalam tempat-tempat milik seseorang dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam hal tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan diwajibkan memberikan bantuannya untuk memudahkan jalannya pemeriksaan tersebut.
+  - article: 17
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menggunakan barang, tanah, bangunan dan perusahaan, kepunyaan partikulir atau yang dikuasai oleh Jawatan Negeri.
+      - paragraph: 2
+        content: Jumlah kerugian penggunaan tersebut ditetapkan oleh sebuah panitya terdiri dari beberapa ahli.
+      - paragraph: 3
+        content: Orang-orang yang karena rumahnya digunakan tidak mempunyai kediaman lagi, diberi kediaman lain.
+      - paragraph: 4
+        content: Orang-orang yang bekerja di perusahaan yang digunakan menurut ayat (1), harus tetap bekerja, sedangkan upahnya dijamin dari semula.
+  - article: 18
+    content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak melarang segala perubahan bentuk tanah, bangunan, perusahaan atau perubahan tentang hak-hak yang ada diatasnya.
+  - article: 19
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menutup atau membatasi waktu-buka balai pertemuan, rumah bola, rumah makan dan lain-lain tempat penghiburan.
+      - paragraph: 2
+        content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak mengadakan jam malam.
+  - article: 20
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Di dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, Polisi, pembantu polisi, barisan pemadam api dan Penjaga Bahaya Udara, dianggap sebagai tentera.
+      - paragraph: 2
+        content: Menganggap golongan atau jawatan lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) sebagai tentera, harus diatur dengan Undang-undang.
+  - article: 21
+    content: |
+      Berhubung dengan alasan-alasan yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2, maka ditetapkan :
+      1. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub b, maka pasal 18 dari Undang-undang ini tidak berlaku.
+      2. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub c, maka pasal 17 dan pasal 18 dari Undang-undang ini tidak berlaku.
+      3. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub d, maka pasal-pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 19 dari Undang-undang ini tidak berlaku.
+  - article: 22
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika seseorang dalam pelaksanaan pasal-pasal 8 sampai 19 merasa diperlakukan melampaui batas, ia atau orang lain berhak mengadu dengan lisan atau surat kepada Ketua Pengadilan Negara pada tempat itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Pengaduan dengan surat itu dapat dilakukan dengan tidak ditanda tangani.
+      - paragraph: 3
+        content: Pengaduan-pengaduan itu diperiksa selambat-lambatnya dalam 5 hari sesudah menerimanya.
+      - paragraph: 4
+        content: Jikalau dalam pemeriksaan itu terbukti kebenaran pengaduan, perkara harus diadili selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan.
+  - article: 23
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika seseorang dalam pelaksanaan pasal-pasal 16, 17, 18 dan 19 merasa menderita kerugian benda, ia atau wakilnya berhak mengadu kepada panitya yang diadakan oleh Dewan Pertahanan Negara.
+      - paragraph: 2
+        content: Panitya tersebut menetapkan besarnya kerugian yang diderita dan kedua pihak tunduk pada putusan panitya itu.
+  - article: 24
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak memaksa, sekalipun dengan kekerasan agar Undang-undang ini atau peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasar atas Undang-undang ini di-indahkan serta dipenuhi.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika untuk melakukan tindakan tersebut di atas Pemerintah terpaksa mengeluarkan ongkos maka pelanggar-pelanggar itu dapat diharuskan memikul ongkos-ongkos tersebut.
+  - article: 25
+    content: Jawatan-jawatan pemerintahan sipil dengan segenap pegawainya tunduk pada perintah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan Negara (Daerah) menurut peraturan yang disusun oleh Presiden.
+  - article: 26
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Segala sesuatu yang harus diatur untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Dewan Pertahanan Negara.
+      - paragraph: 2
+        content: Sebelum terbentuknya Dewan Pertahanan Negara, segala sesuatu yang harus diatur untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden.
+  - article: 27
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Hukuman yang setinggi-tingginya, dapat ditetapkan untuk perkara-perkara yang mengenai peraturan-peraturan dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan oleh Dewan Pertahanan Negara (Daerah), ialah :
+          a) 3 bulan hukuman kurungan.
+          b) 20 tahun hukuman penjara.
+          c) f 50.000,- hukuman denda.
+      - paragraph: 2
+        content: Barang-barang yang langsung bersangkutan dengan pelanggaran, baik milik pelanggar peraturan, maupun milik orang lain, boleh dirampas atau dirusak.
+  - article: 28
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Undang-undang ini disebut "Undang-undang keadaan bahaya".
+      - paragraph: 2
+        content: Undang-undang ini berlaku sejak hari pengumumannya.

undang-undang/1946/1946-7.yaml

@@ -0,0 +1,126 @@
+number: 7
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Pengadilan Tentara terdiri atas:
+      a. Mahkamah - Tentara Agung;
+      b. Mahkamah - Tentara.
+  - article: 2
+    content: |
+      Pengadilan Tentara mengadili perkara-perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:
+      a. perajurit Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia;
+      b. orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan perajurit yang dimaksudkan dalam sub a;
+      C. orang yang tidak termasuk golongan a atau b, tetapi berhubung dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara.
+  - article: 3
+    content: Berhubung dengan yang tersebut dalam pasal 2 a dan b, Pengadilan Tentara berkuasa mengadili suatu perkara hanya jika pembuatnya pada waktu melakukan perbuatannya adalah perajurit yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a atau orang yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub b.
+  - article: 4
+    content: Pengadilan Tentara mengadili pula perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk titel I atau titel II buku dua dari Kitab Undang-undang hukum pidana dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 Undang-undang Dasar.
+  - article: 5
+    content: Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a dan b, bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan a dan b itu, diadili oleh pengadilan biasa, kecuali jikalau menurut ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh Pengadilan Tentara.
+  - article: 6
+    content: Perselisihan tentang kekuasaan antara Pengadilan Tentara dan Pengadilan biasa diputus oleh Presiden.
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Mahkamah-Tentara Agung berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung dan daerah hukumnya ialah seluruh Indonesia.
+      - paragraph: 2
+        content: Mahkamah-Tentara Agung bersidang di tempat kedudukannya, kecuali jikalau berhubung dengan keadaan Negara atas Ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman sidang itu harus diadakan di tempat lain.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Mahkamah-Tentara Agung.
+      - paragraph: 2
+        content: Selain dari anggauta-anggauta tersebut dalam ayat 1, Mahkamah-Tentara Agung terdiri atas tiga orang ahli hukum lain dan enam opsir tentara yang serendah-rendahnya berpangkat letnan kolonel.
+      - paragraph: 3
+        content: Anggauta-anggauta tersebut dalam ayat 2 diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
+  - article: 9
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jaksa Agung karena jabatannya menjadi Jaksa-Tentara Agung.
+      - paragraph: 2
+        content: Bilamana Jaksa-Tentara Agung berhalangan maka ia diwakili oleh seorang Jaksa Tinggi tingkat I pada Kejaksaan Agung atau salah seorang Jaksa Tinggi lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
+  - article: 10
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Panitera Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi panitera Mahkamah-Tentara Agung.
+      - paragraph: 2
+        content: Apabila Panitera tersebut berhalangan ia diwakili pegawai yang berhak mewakilinya sebagai Panitera Mahkamah Agung, atau oleh pegawai lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah-Tentara Agung.
+  - article: 11
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Mahkamah-Tentara Agung bersidang dengan lima orang hakim terhitung ketuanya.
+      - paragraph: 2
+        content: Dari lima orang hakim itu dua orang harus ahli hukum dan tiga orang opsir tentara.
+      - paragraph: 3
+        content: Opsir ini harus ketiga-tiganya berkedudukan militer lebih tinggi daripada kedudukan militer terdakwa-terdakwa yang perkaranya harus diadili.
+      - paragraph: 4
+        content: Apabila dalam suatu perkara diantara enam opsir yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 2 tiada terdapat tiga opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 3 maka Presiden, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai hakim.
+      - paragraph: 5
+        content: Hakim ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menanda tangani putusan dalam perkara tersebut.
+      - paragraph: 6
+        content: Apabila Ketua atau Wakil Ketua berhalangan, maka sidang diketuai oleh anggauta ahli hukum yang ditunjuk oleh Ketua.
+  - article: 12
+    content: |
+      Mahkamah-Tentara Agung memutus dalam tingkatan pertama dan penghabisan:
+      1. Perkara-perkara yang terdakwanya atau salah satu dari terdakwanya:
+      a. adalah perajurit yang serendah-rendahnya berpangkat mayor;
+      b. adalah seorang yang seandainya dituntut di hadapan pengadilan biasa, diputus oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi.
+      2. Perselisihan tentang kekuasaan antara Mahkamah-mahkamah-Tentara.
+  - article: 13
+    content: Mahkamah-Tentara Agung mengadili dalam tingkatan kedua dan penghabisan dalam perkara-perkara yang telah diadili oleh Mahkamah-Tentara.
+  - article: 14
+    content: Tempat kedudukam Mahkamah-mahkamah-Tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
+  - article: 15
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman, maka Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah-hukumnya termasuk tempat, yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Mahkamah-Tentara, karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah-Tentara; begitu juga Panitera Pengadilan Negeri tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah-Tentara.
+      - paragraph: 2
+        content: Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri yang dimaksudkan dalam ayat 1, karena jabatannya menjadi Jaksa-Tentara pada Mahkamah-Tentara.
+      - paragraph: 3
+        content: Menteri Kehakiman menunjuk Ketua - dan Jaksa-pengganti Mahkamah-Tentara.
+      - paragraph: 4
+        content: Apabila panitera yang dimaksudkan dalam ayat 1 berhalangan, maka ia juga untuk pekerjaannya pada Pengadilan-Tentara diwakili oleh pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Negeri.
+  - article: 16
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Buat tiap-tiap Mahkamah-Tentara jumlah anggauta- anggauta opsirnya sesediki-dikitnya empat orang.
+      - paragraph: 2
+        content: Mereka diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
+  - article: 17
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Mahkamah-Tentara bersidang dengan seorang ahli hukum sebagai Ketua, dua opsir tentara yang serendah-rendahnya berpangkat kapten sebagai anggauta, seorang JaksaTentara dan seorang Panitera.
+      - paragraph: 2
+        content: Opsir yang dimaksudkan dalam ayat 1 harus kedua-duanya berkedudukan Militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa-dakwa yang perkaranya harus diadili.
+      - paragraph: 3
+        content: Apabila dalam suatu perkara diantara opsir-opsir yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 tiada terdapat dua opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 2, maka komandan tertinggi dari daerah hukum Mahkamah-Tentara yang bersangkutan hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai hakim.
+      - paragraph: 4
+        content: Hakim ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menanda tangani putusan dalam perkara tersebut.
+  - article: 18
+    content: |
+      Dengan tidak mengurangi apa yang termuat dalam pasal 2, 3 dan 4. Mahkamah-Tentara mengadili semua perkara kejahatan dan pelanggaran yang:
+      a. dilakukan oleh perajurit yang termasuk suatu pasukan yang berada di dalam daerah hukumnya;
+      b. dilakukan di dalam daerah-hukumnya.
+  - article: 19
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Apabila lebih dari satu Mahkamah-Tentara berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka Mahkamah yang menerima perkara itu lebih dahulu dari kejaksaan, harus memutus perkara tersebut.
+      - paragraph: 2
+        content: Dari syarat-syarat tersebut dalam pasal 18 maka syarat a adalah lebih kuat dari pada syarat b.
+  - article: 20
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pengadilan Tentara dalam mengadili perkara pelanggaran terdiri dari seorang hakim yaitu Ketua pengadilan itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Putusannya dijatuhkan dalam tingkatan pertama dan penghabisan.
+      - paragraph: 3
+        content: Mahkamah-Tentara Agung dalam susunannya untuk mengadili perkara pelanggaran berhak memerintah Ketua Mahkamah-Tentara yang bersangkutan sebagai pengganti Mahkamah-Tentara Agung mengadili perkara pelanggaran yang seharusnya diadili oleh Mahkamah-Tentara Agung.
+  - article: 21
+    content: Ketua, Wakil Ketua, Anggauta-anggauta, Jaksa serta Panitera Pengadilan Tentara yang bukan opsir tentara, oleh Presiden diberi pangkat militer sesuai dengan kedudukan masing-masing.
+  - article: 22
+    content: Jika perlu berhubung dengan keadaan, Presiden berhak membentuk pengadilan tentara luar biasa yang susunannya menyimpang dari peraturan dalam Undang-undang ini.
+  - article: 23
+    content: Kecuali apa yang telah ditetapkan di atas, maka segala penyelenggaraan Undang-undang ini dikerjakan dengan penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.
+  - article: 24
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

undang-undang/1946/1946-8.yaml

@@ -0,0 +1,64 @@
+number: 8
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Guna pengadilan tentara, yang daerah hukumnya termasuk daerah Jawa dan Madura berlaku sebagai pedoman :
+      a. "het Herziene Inlandsch Reglement", dengan perubahanperubahan seperti dimuat dalam undang-undang ini;
+      b. "Reglement op de Strafvordering voor de raden van justitie of Java en het hoogerechtshof van Nederlandsch Indie", yang selanjutnya disebut "Strafvordering", dengan perubahan-perubahan seperti dimuat dalam undang-undang ini.
+  - article: 2
+    content: |
+      Guna pengadilan tentara, yang daerah hukumnya terletak di luar daerah Jawa dan Madura berlaku sebagai pedoman :
+      "Reglement to regeling van het rechtswezen in de residenties buiten Java en Madoera", yang selanjutnya disebut "Rechtsreglement Buitengewesten", dengan perobahan-perobahan seperti dimuat dalam Undang-undang ini.
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dalam pasal 39 dari "het Herziene Inlandsch Reglement" dan dalam bab III dari "Rechtsreglement Buitengewesten", maka hak mengusut kejahatan dan pelanggaran diserahkan juga :
+          a. kepada kepala pasukan Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia yang berpangkat opsir serta opsir-opsir bawahannya, terhadap anak-buahnya masing-masing;
+          b. kepada pemimpin-pemimpin pasukan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub b Undang-undang tentang Peraturan Pengadilan Tentara, yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman terhadap anak-buahnya;
+          C. kepada pegawai-pegawai polisi tentara, yang mempunyai angkatan yang sah, dalam daerahnya masing-masing.
+      - paragraph: 2
+        content: Mereka terutama memakai sebagai pedoman, buat daerah Jawa dan Madura, titel dua, bagian satu, bagian tiga, bagian empat dan bagian lima dari "het Herziene Inlandsch Reglement" dan buat daerah diluar-nya, bab III "Rechts Reglement Buitengenwesten".
+      - paragraph: 3
+        content: Berhubung dengan penyelidikan kejahatan dan pelanggaran tersebut mereka langsung di bawah pimpinan JaksaTentara.
+      - paragraph: 4
+        content: Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Jaksa-Tentara dengan saksama.
+  - article: 4
+    content: |
+      Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3 pada tanggal 1 dan 15 dari tiap-tiap bulan mereka harus memberi laporan tertulis kepada Jaksa-Tentara tentang :
+      a. penangkapan dan penahanan orang yang dilakukan oleh mereka;
+      b. pengelepasan orang tersebut;
+      C. pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka.
+  - article: 5
+    content: Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan Jaksa-Tentara segera memberi laporan tertulis kepada kepala Dipisi yang bersangkutan.
+  - article: 6
+    content: Dengan mengingat kepentingan tentara dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, Jaksa-Tentara melakukan atau memimpin pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan tentara sedapat-dapat secara pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan biasa.
+  - article: 7
+    content: Dengan mengingat kepentingan tentara dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, maka pengadilan Tentara melakukan pemeriksaan perkara-perkara pidana dalam tingkatan pertama dengan berpedoman acara pemeriksaan perkara pidana yang dipakai oleh Pengadilan Negeri.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Putusan Mahkamah-Tentara Agung dalam perselisihan tentang kekuasaan antara Mahkamah-mahkamah Tentara harus disertai alasan-alasannya. Putusan tersebut dikirimkan kepada Jaksa-Tentara pada Mahkamah yang ditunjuk sebagai pengadilan yang harus mengadili.
+      - paragraph: 2
+        content: Ketua Mahkamah yang lain dan Jaksa-Tentaranya mendapat turunan putusan tersebut.
+      - paragraph: 3
+        content: Mahkamah yang dimaksud dalam akhir ayat 1 wajib menuruti putusan Mahkamah-Tentara Agung.
+  - article: 9
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Dengan mengingat kepentingan tentara dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain maka Mahkamah-Tentara Agung melakukan pemeriksaan perkara-perkara dalam tingkatan kedua dengan pedoman :
+          a. titel 15 dari "Strafvordering", jika perkara itu pada tingkatan pertama diadili oleh MahkamahTentara di daerah Jawa dan Madura;
+          b. bab IV, titel V, bagian IV dari "Rechtsreglement Buitengewesten", jika perkara itu pada tingkatan pertama diadili oleh Mahkamah-Tentara di luar daerah Jawa dan Madura.
+      - paragraph: 2
+        content: Waktu yang dimaksudkan dalam pasal 284 ayat 1 "Strafvordering" diperpanjang menjadi 2 minggu.
+  - article: 10
+    content: |
+      Putusan pengadilan tentara dijalankan oleh Jaksa-Tentara atau Jaksa-Tentara Agung yang bersangkutan dengan pedoman :
+      a. titel sepuluh, bagian empat dari "het Herziene Inlandsch Reglement" untuk pengadilan tentara di daerah Jawa dan Madura;
+      b. bab IV, titel V, bagian dari "Rechtsreglement Buitengewesten" untuk pengadilan tentara di luar daerah Jawa dan Madura.
+  - article: 11
+    content: Jika perlu berhubung dengan keadaan, maka Presiden berhak menetapkan peraturan acara guna pengadilan tentara luar biasa yang menyimpang dari peraturan dalam undang-undang ini.
+  - article: 12
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

undang-undang/1946/1946-9.yaml

@@ -0,0 +1,12 @@
+number: 9
+year: 1946
+articles:
+  - article: 1
+    content: Perkataan "bunga" dalam Undang-undang tentang Pinjaman Nasional 1946 dihapuskan dan diganti dengan perkataan "hadiah".
+  - article: 2
+    content: |
+      Pasal 1 Undang-undang Pinjaman Nasional 1946 ditambah dengan ayat baru, ja'ni ayat 1a, yang bunyinya :
+      1. "Hadiah" yang dimaksudkan dalam ayat 1 tidak akan dibayarkan kepada "pemegang" surat pengakuan utang jika ia tidak mau menerimanya".
+      2. "Semua uang hadiah yang ditolak oleh yang berhak akan disediakan untuk badan-badan amal".
+  - article: 3
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-1.yaml

@@ -0,0 +1,14 @@
+number: 1
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Memperpanjang waktu berlakunya :
+      a. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5 tahun 1946 tentang penjabatan-penjabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya;
+      b. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 7 tahun 1946 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon;
+      c. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 8 tahun 1946 tentang pesawat penerimaan radio;
+      d. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 9 tahun 1946 tentang pemancar radio;
+      e. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 11 tentang pencetakan pengumuman dan penerbitan;
+      f. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 16 tentang pembikinan pemeriksaan dan peredaran film; sampai tanggal 11 bulan April 1947.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1946.

undang-undang/1947/1947-10.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 10
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Pasal 31 ke II No. 8 Aturan Bea Meterai 1921, Stbl 1921 No. 498 dicabut.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku buat Jawa dan Madura pada hari diumumkan dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

undang-undang/1947/1947-11.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 11
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Ordonansi pajak potong 1936 Stbl. 1936 No. 671, diubah sebagai berikut : Besarnya pajak yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1, ialah "f 4,-, f 3,-, f 4.50,-, f 1.50,-, f 3,-, f 1,50, f 4,-, f 4.50, f 3,-, f 1,-, f 1,-, f 1,-, f 0,50,-, f 2,-, f 0.40, f 0.50,-" diubah berturut-turut menjadi : "R 20,-, R 15,-, R 22.50,-, R 7.50,-, R 15,-, R 7.50,-, R 20,-, R 22.50,-, R 15,-, R 5,-, R 5,-, R 10,-, R 5,-, R 20,-, R 4,-, R 5,-".
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada tanggal 15 Mei 1947 dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

undang-undang/1947/1947-12.yaml

@@ -0,0 +1,49 @@
+number: 12
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Dari semua pesawat penerimaan radio dipungut pajak yang dinamai "Pajak Radio".
+  - article: 2
+    content: Yang dimaksudkan dengan pesawat penerimaan radio dalam Undang-undang ini, ialah segala alat, yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio (Hertzche golven).
+  - article: 3
+    content: |
+      Pesawat penerimaan radio akan dibebaskan dari pajak jika pesawat itu tidak dipakai dan karena itu disegel.
+      Yang berwajib memasang segel itu ialah Kepala Kantor telepon atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
+      Segala itu dipasang demikian rupa sehingga pesawat penerimaan radio itu tidak dapat dipakai kembali dengan tidak merusakkan segel itu.
+  - article: 4
+    content: Besarnya pajak buat tiap-tiap pesawat penerimaan radio ialah R. 5,- untuk sebulan almanak.
+  - article: 5
+    content: Yang dikenakan pajak ialah pemegang pesawat penerimaan radio.
+  - article: 6
+    content: Buat mereka yang mulai menjadi wajib-pajak, sebagian dari sebulan yang melebihi 10 hari dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika pesawat yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajak.
+  - article: 7
+    content: Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 hari bulan yang berjalan pada Kantor Pos dimana radio didaftarkan atau diminta pendaftaran telah dipindahkan.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Tanda pembayaran pajak radio harus disimpan bersama- sama dengan tanda pendaftaran pesawat itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat radio, tanda pendaftaran dan tanda pembayaran pajak radio harus diperlihatkan kepadanya.
+  - article: 9
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Jika pada tanggal yang dimaksud dalam pasal 7, pembayaran pajak masih belum dipenuhi, harus dipungut biaya penagihan sebesar R. 0,50,-.
+          Jika wajib-pajak menunggak pajak dua bulan berturutturut dikenakan denda sebesar R. 100,-.
+      - paragraph: 2
+        content: Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak, jika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata bahwa tunggakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kekhilafan yang dapat dimaafkan.
+  - article: 10
+    content: |
+      Yang berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Undang-undang ini ialah:
+      a. Kepala Kantor telepon atau pegawai yang ditunjuknya atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon;
+      b. Pulisi dan pegawai negeri lain, yang pada umumnya berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran-pelanggaran.
+  - article: 11
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pajak Radio".
+      - paragraph: 2
+        content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1947.
+      - paragraph: 3
+        content: Untuk Sumatera besarnya uang tersebut dalam pasal 4 dan 9 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
+  - article: 12
+    content: Peraturan untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

undang-undang/1947/1947-13.yaml

@@ -0,0 +1,21 @@
+number: 13
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Buat menentukan besarnya ketetapan pajak pendapatan untuk tahun-pajak 1947/1948, maka tarip B dan tarip C yang tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b, serta tarip tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3, ordonansi pajak pendapatan 1932, diganti dengan tarip yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 huruf a, b dan c ordonansi tanggal 18 Pebruari 1942 (stbl. No. 53).
+      - paragraph: 2
+        content: Yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang baharu disebut di atas tadi, berlaku untuk ketetapan pajak dimaksud di ayat 1 dari pasal ini.
+      - paragraph: 3
+        content: Buat ketetapan pajak pendapatan untuk tahun-pajak 1947/1948, maka perkataan "drie vierden" dalam pasal 73 ayat 1, pasal 73a ayat 1 dan pasal 75 ayat 1 dan 6 ordonansi pajak pendapatan 1932 dibaca "delapan puluh lima persen".
+  - article: 2
+    content: Dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun pajak 1947/1948 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri.
+  - article: 3
+    content: Dari ketetapan pajak perseroan untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1946 dan tanggal 1 Juli 1947 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk negeri.
+  - article: 4
+    content: Dari ketetapan pajak untung perang yang berkenaan dengan tahun-kalender 1946 atau sabahagian dari itu, atau untuk suatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1946 dan tanggal 1 Juli 1947 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri.
+  - article: 5
+    content: Yang ditentukan dalam pasal 3 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang disebut pada pasal 1 ayat 1 di atas tadi, berlaku buat upah tersebut di pasal 9 ayat 1a ordonansi pajak upah, yaitu buat upah yang jumlahnya ditetapkan di dalam masa mulai dari tanggal 1 April 1947 sampai akhir tanggal 31 Maret 1948.
+  - article: 6
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-14.yaml

@@ -0,0 +1,80 @@
+number: 14
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Jika di dalam Undang-undang ini disebut perkataan :
+      a. pembayaran, maka yang dimaksudkan pembayaran guna pembelian makanan dan minuman atau sewa-kamar, termasuk pula semua tambahan-tambahan dengan nama apapun juga, kecuali untuk pajak, di rumah makan dan rumah penginapan;
+      b. rumah makan, maka yang dimaksudkan perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya;
+      c. rumah penginapan, maka yang dimaksudkan perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum.
+  - article: 2
+    content: |
+      Dari semua pembayaran:
+      1. di rumah-rumah makan yang omzetnya lebih dari R. 3000,-(tiga ribu rupiah);
+      2. di tiap-tiap rumah penginapan dipungut pajak yang dinamai "Pajak Pembangunan I".
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pajak ini besarnya sepuluh persen dari jumlah pembayaran dan dibulatkan keatas sampai jumlah R. 0,05 penuh.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika pembayaran kurang dari R. 0,50 maka jumlah itu tidak dikenakan pajak.
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Rumah makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran pajak pembangunan I ini.
+      - paragraph: 2
+        content: Yang ditentukan di atas ini tidak mengurangi hak Kepala Kantor Penetapan Pajak untuk meniadakan pembebasan tersebut, jika ternyata padanya, bahwa rumah makan tersebut tidak dapat dianggap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini.
+  - article: 5
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dengan tidak mengurangi aturan tertera dalam ayat 4 pasal ini, maka pajak ini harus dipenuhi dengan meletakkan meterai pembangunan sebagian yaitu yang terbesar di atas kertas yang memuat apa yang dipesan atau kwitansi dan diserahkan kepada yang membayar dan bagian lainnya di atas kertas yang memuat salinan dari surat pesanan atau kwitansi itu dan harus disimpan oleh yang mempunyai perusahaan; sesudah penempelan meterai itu segera dibubuhi tanggal dan ditandai supaya tidak dapat dipergunakan lagi.
+      - paragraph: 2
+        content: Pemakaian lebih dari sehelai meterai pembangunan diperkenankan.
+      - paragraph: 3
+        content: Akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ini ialah, bahwa pajak yang seharusnya dibayar, dipandang sebagai tidak dipenuhi.
+      - paragraph: 4
+        content: Untuk beberapa hal yang memenuhi beberapa syarat Menteri Keuangan atau pegawai yang ditunjuk olehnya dapat memberi idzin untuk memenuhi pajak ini dengan cara, lain dari pada penempelan meterai pembangunan. Dalam idzin itu ditetapkan pula tanggal penghabisan untuk memenuhi pajak.
+  - article: 6
+    content: Dengan Peraturan Menteri Keuangan akan ditetapkan bentuk warna dan harga meterai pembangunan, cara dapat membeli meterai itu dan cara menandai meterai itu supaya tidak dapat dipergunakan lebih dari satu kali.
+  - article: 7
+    content: Yang menanggung pajak ini ialah yang mempunyai perusahaan tersebut di dalam pasal 2 dan untuk itu ia diperkenankan menambah jumlah pembayaran dengan sepuluh persen.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Yang mempunyai atau yang mengurus, jika perusahaan tidak dijalankan oleh yang mempunyai perusahaan itu, diwajibkan menyimpan salinan surat-surat dimaksud dalam pasal 5, buku-buku dan surat-surat yang mengenai pajak ini, selama 3 tahun.
+      - paragraph: 2
+        content: Ia diwajibkan pula memperlihatkan semua surat tersebut dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Penetapan Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya, yang mengadakan pemeriksaan di perusahaannya.
+  - article: 9
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika ternyata bahwa pajak ini dibayar kurang atau sama dalam pasal 5, maupun menurut keterangan lain yang diketahui oleh sekali tidak dibayar menurut catatan besarnya pajak dimaksud Kepala Penetapan Pajak atau jika tidak dibayar dalam waktunya dalam hal pajak itu dibayar dengan cara sebagai tertera dalam pasal 5 ayat 4, maka yang mempunyai perusahaan itu dikenakan denda 100 X pajak yang tidak dibayar dan sedikit-dikitnya R 50,-.
+      - paragraph: 2
+        content: Denda termaksud dalam ayat tersebut di atas dapat dibebaskan sebagian atau semuanya oleh Kepala Pejabatan Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya, jika dapat dibuktikan dengan nyata bahwa pelanggaran itu disebabkan oleh kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
+  - article: 10
+    content: Hak untuk menagih pajak ini dan dendanya lewat tempoh (verjaard) sesudah 3 tahun, terhitung dari tanggal pajak itu harus dibayar.
+  - article: 11
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 8 dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya R. 100,-.
+      - paragraph: 2
+        content: Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran.
+  - article: 12
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Barang siapa dengan sengaja memperlihatkan surat-surat atau buku-buku palsu kepada pegawai dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 yang melakukan pemeriksaan dihukum dengan hukuman penjara sebanyak-banyaknya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya R. 1.000,-
+      - paragraph: 2
+        content: Perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan.
+  - article: 13
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika perbuatan-perbuatan yang dihukum menurut Undangundang ini dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut dan dihukum ialah pengurus seluruhnya.
+      - paragraph: 2
+        content: Hukuman ini tidak akan dijatuhkan atas anggota pengurus jika terbukti bahwa perbuatan itu kejadian di luar pengetahuannya.
+  - article: 14
+    content: Surat-surat tanda pembayaran yang dikenakan pajak ini, dibebaskan dari bea meterai termaksud dalam Bab IV Aturan Bea Meterai 1921.
+  - article: 15
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1947.
+      - paragraph: 2
+        content: Menteri Keuangan berhak menunda berlakunya Undang-undang ini di beberapa daerah yang akan ditetapkan olehnya.

undang-undang/1947/1947-15.yaml

@@ -0,0 +1,14 @@
+number: 15
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut :
+      a. No. 5 tahun 1946 tentang pejabatan-pejabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya,
+      b. No. 7 tahun 1946 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon,
+      c. No. 8 tahun 1946 tentang pesawat penerimaan radio,
+      d. No. 9 tahun 1946 tentang pemancar radio,
+      e. No. 11 tahun 1946 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan.
+      f. No. 16 tahun 1946 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film, diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Juli 1947.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1947.

undang-undang/1947/1947-16.yaml

@@ -0,0 +1,99 @@
+number: 16
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Daerah yang meliputi:
+          a. sebagian dari Kabupaten Kota, Kasunanan dan sebagian dari Kabupaten Kota Mangkunegaran, yang batasnya ditetapkan dengan surat ketetapan Pemerintah Hindia Belanda termuat di dalam Bijblad No. 13318.
+          b. Kalurahan Nusukan yang dimaksudkan dalam surat Ketetapan Pemerintah Mangkunegaran tanggal 25 Nopember 1942 No. 186.
+          c. Kalurahan-kalurahan Karangasem, Kerten, Jajar, Sumber dan Banyuanyar, semua dari onderdistrik Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
+          d. Kalurahan-kalurahan Kadipiro dan Mojomengo dari onderdistrik Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, ditunjuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
+      - paragraph: 2
+        content: Daerah itu dinamakan "Haminte-Kota Surakarta".
+  - article: 2
+    content: |
+      Pemerintah Haminte-Kota terdiri dari :
+      1. Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota atau disingkat : Dewan Kota.
+      2. Dewan Executief Haminte-Kota atau disingkat Dewan Pemerintah Kota, dan
+      3. Wali Kota.
+  - article: 3
+    content: |
+      Dewan Kota terdiri dari:
+      1. Wali kota sebagai Ketua,
+      2. Seorang Wakil Ketua merangkap Wakil Wali Kota yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggauta Dewan Kota.
+      3. 50 (lima puluh) anggauta yang dipilih oleh penduduk Haminte-Kota menurut Undang-undang pemilihan.
+  - article: 4
+    content: |
+      Dewan Pemerintah Kota yang menjalankan pemerintahan Haminte-Kota sehari-hari terdiri dari:
+      1. Wali Kota sebagai Ketua merangkap anggauta,
+      2. Wakil Ketua (anggauta) merangkap Wakil Ketua Dewan Kota, dan
+      3. 5 (lima) anggauta yang dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Kota.
+  - article: 5
+    content: Wali Kota diangkat oleh Presiden.
+  - article: 6
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Untuk menyelenggarakan kewajibannya, maka tiap-tiap tahun Haminte-Kota Surakarta diberi tunjangan dari Kementerian Dalam Negeri Untuk menutup kekurangan keuangannya.
+      - paragraph: 2
+        content: Jumlah uang tunjangan ditetapkan dalam anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri.
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Urusan-urusan seperti yang tersebut di bawah ini yang ada di dalam daerah Haminte-Kota Surakarta yang hingga waktu yang mulai berlakunya Undang-undang ini masih diselenggarakan oleh daerah Keresidenan Surakarta, diserahkan kepada Haminte-Kota Surakarta:
+          1. Urusan tanah dan rumah-rumah,
+          2. Pendaftaran-pendaftaran tanah,
+          3. Urusan Kuburan,
+          4. Pencatatan jiwa,
+          5. Urusan Rukun Tetangga,
+          6. Urusan Kesehatan Kota,
+          7. Pemeliharaan orang terlantar,
+          8. Perumahan dan makanan pengungsi,
+          9. Pembagian barang-barang,
+          10. Pemotongan hewan,
+          11. Perusahaan air minum,
+          12. Urusan penerangan (lampu-lampu),
+          13. Pasar-pasar Kota,
+          14. Pajak-pajak lokaal,
+          15. Urusan jalan-jalan dan jembatan-jembatan,
+          16. Urusan bangun-bangunan,
+          17. Urusan pembersihan Kota,
+          18. Urusan "rooiwezen",
+          19. Urusan pembuangan air (assaineering),
+          20. Penolong kebakaran,
+          21. Urusan yayasan purbakala, Radyo-Pustoko,
+          22. Urusan perbaikan dan pengeluaran Kota.
+      - paragraph: 2
+        content: Gedung-gedung dan alat-alat inventaris, anggaran belanja dan pegawai dari pada urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini turut diserahkan.
+      - paragraph: 3
+        content: Perobahan atau tambahan dari penyerahan urusan-urusan yang ditetapkan dengan putusan Menteri Dalam Negeri.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Semua peraturan yang mengenai urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Karesidenan Surakarta kepada Haminte-Kota Surakarta masih tetap berlaku.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam lingkungan kekuasannya maka Dewan Kota berhak mencabut, mengganti, merobah atau menambah peraturanperaturan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini.
+  - article: 9
+    content: Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang hak tanah yang berlaku di daerah Balowarti (kraton), maka segala peraturan ataupun ketetapan dari Haminte-Kota Surakarta berlaku buat semua penduduk dalam daerah Haminte-Kota Surakarta.
+  - article: 10
+    content: Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia berlaku juga buat Haminte-Kota Surakarta, kecuali jika di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan itu atau di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan lain dengan tegas ditentukan sebaliknya.
+  - article: 11
+    content: Peraturan-peraturan Pemerintah yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku buat stadsgemeente dan desa (kelurahan) berlaku juga buat Haminte-Kota Surakarta dan desa (kelurahan) yang ada di dalam daerahnya, kecuali jikalau ada peraturan yang istimewa.
+  - article: 12
+    content: |
+      Perkataan-perkataan dalam "stadsgemeente-ordonnantie":
+      a. "den raad" atau "stadsgemeenteraad" harus dibaca "Dewan Kota".
+      b. "het college van Burgemeester en Wethourders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Kota".
+      c. "Burgemeester" harus dibaca "Wali Kota".
+      d. "Loco Burgemeester" harus dibaca "Wakil Wali Kota".
+      e. "Gouverneur Generaal" atau "Gouverneur Generaal", den Raad van Indie gehoord" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri".
+      f. "Resident" atau "College van gedeputeerden" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri".
+      g. "Stadsgemeente" harus dibaca "Haminte-Kota".
+  - article: 13
+    content: Mereka yang pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini menjadi Dewan Kota Surakarta tetap menjadi anggauta sampai diadakan pemilihan menurut undang-undang seperti yang dimaksud dalam pasal 3.
+  - article: 14
+    content: Buat pertama kali anggaran belanja Dalam Kota Surakarta ditetapkan seperti termuat dalam lampiran undang-undang ini.
+  - article: 15
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-17.yaml

@@ -0,0 +1,104 @@
+number: 17
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Daerah yang meliputi:
+          a. Kabupaten Kota Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) yang batas-batasnya ditetapkan dengan surat ketetapan Pemerintah Hindia-Belanda tgl. 24 Juli 1923 No. 31 (Staatsblad 1923 No. 377).
+          b. Kalurahan Umbulharjo (terdiri dari gabungan kalurahan-kalurahan Semaki, Muja-Muju, Warungboto, Sorosutan dan Giwangan), Kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul,
+          c. bekas kalurahan Pilahan yang sekarang telah tergabung dengan kalurahan Banguntapan, kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul,
+          d. desa Gedongan dari Kalurahan Banguntapan, kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul.
+          e. daerah penerbangan bagian IV di sebelah Barat jalan besar mulai perempatan di desa Babadan ke Kotagede dan di sebelah Selatan jalan besar mulai perempatan di desa Babadan ke Barat sampai batas Kota Yogyakarta lama,
+          f. Kemantren Pamong Projo, Kotagede, kapanewon Kota gede, Kabupaten Bantul, ditunjuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
+      - paragraph: 2
+        content: Daerah itu dinamakan "Haminte-Kota Yogyakarta".
+  - article: 2
+    content: |
+      Pemerintahan Haminte-Kota terdiri dari:
+      1. Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota atau disingkat Dewan Kota;
+      2. Dewan Executief Haminte-Kota atau disingkat Dewan Pemerintah Kota, dan
+      3. Wali Kota.
+  - article: 3
+    content: |
+      Dewan Kota terdiri dari:
+      1. Wali Kota sebagai Ketua,
+      2. Seorang Wakil Ketua merangkap Wakil Wali Kota, yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggauta Dewan Kota,
+      3. 50 (lima puluh) anggauta yang dipilih oleh penduduk Haminte-Kota.
+  - article: 4
+    content: |
+      Dewan Pemerintah Kota yang menjalankan pemerintahan Haminte-Kota sehari-hari terdiri dari:
+      1. Wali Kota sebagai Ketua merangkap anggauta,
+      2. Wakil Ketua (anggauta) merangkap Wakil Ketua Dewan Kota dan
+      3. 5 (lima) anggauta yang dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Kota.
+  - article: 5
+    content: Wali Kota diangkat oleh Presiden.
+  - article: 6
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Untuk menyelenggarakan kewajibannya, maka tiap-tiap tahun Haminte-Kota Yogyakarta diberi uang tunjangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menutup kekurangan keuangannya.
+      - paragraph: 2
+        content: Jumlah uang tunjangan ditetapkan dalam anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri.
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Urusan-urusan seperti yang tersebut di bawah ini yang ada di dalam daerah Haminte-Kota Yogyakarta dan yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini diselenggarakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, diserahkan kepada Haminte-Kota Yogyakarta.
+          1. Urusan tanah dan rumah-rumah,
+          2. Pendaftaran-pendaftaran tanah,
+          3. Urusan kuburan, terkecuali pasareyan Kota-Gede,
+          4. Pencatatan jiwa,
+          5. Urusan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga,
+          6. Urusan Kesehatan Kota,
+          7. Pemeliharaan orang-orang terlantar (Wiloso Projo),
+          8. Rumah sakit Tungkak,
+          9. Perumahan dan makan pengungsi,
+          10. Pembagian barang-barang,
+          11. Pemotongan khewan,
+          12. Perusahaan air minum,
+          13. Pasar-pasar Kota,
+          14. Pajak-pajak lokaal,
+          15. Urusan jalan-jalan dan jembatan-jembatan,
+          16. Urusan bangunan-bangunan,
+          17. Pembersihan Kota,
+          18. Urusan rooi,
+          19. Urusan pembuangan air (assaineering),
+          20. Penolong kebakaran,
+          21. Urusan yayasan purbakala,
+          22. Perbaikan dan pengeluasan Kota.
+      - paragraph: 2
+        content: Gedung-gedung dan alat-alat inventaris, anggaran belanja dan pegawai dari pada urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini turut diserahkan.
+      - paragraph: 3
+        content: Perubahan atau tambahan dari penyerahan urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini selanjutnya dapat ditetapkan dengan putusan Menteri Dalam Negeri.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Semua peraturan yang mengenai urusan-urusan yang diserahkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Haminte-Kota Yogyakarta masih tetap berlaku.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam lingkungan kekuasannya maka Dewan Kota berhak mencabut, mengganti, merobah atau menambah peraturanperaturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
+  - article: 9
+    content: Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang hak tanah yang berlaku di daerah Kemantren Pamong Projo Kraton, maka segala peraturan ataupun ketetapan dari Haminte-Kota Yogyakarta berlaku buat semua penduduk dalam daerah HaminteKota Yogyakarta.
+  - article: 10
+    content: Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia berlaku buat Haminte-Kota Yogyakarta, kecuali jika di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan itu atau di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan lain dengan tegas ditentukan sebaliknya.
+  - article: 11
+    content: Peraturan-peraturan yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku buat stadsgemeente dan desa (Kalurahan) berlaku juga buat Haminte-Kota Yogyakarta dan desa (kalurahan) yang ada di dalam daerahnya, kecuali jikalau ada peraturan yang istimewa.
+  - article: 12
+    content: |
+      Perkataan-perkataan dalam "stadsgemeente-ordonnantie":
+      a. "den Raad" atau "stadsgemeenteraad" harus dibaca "Dewan Kota",
+      b. "het College van Burgemeester en Wethouders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Kota"
+      c. "Burgemeester" harus dibaca "Wali-Kota"
+      d. "Loco Burgemeester" harus dibaca "Wakil Wali-Kota"
+      e. "Gouverneur Generaal" atau "Gouverneur Generaal den Raad van Indie gehoord" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri",
+      f. "Resident atau "College van Gedeputeerden" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri",
+      g. "Stadsgemeente" harus dibaca "Haminte-Kota".
+  - article: 13
+    content: |
+      Sebelum adanya Undang-undang pemilihan Dewan Kota, maka Dewan Kota Yogyakarta disusun menurut Aturan berikut:
+      1. Mereka yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi anggauta Dewan Kota Yogyakarta tetap menjadi anggauta.
+      2. Memilih tambahannya supaya jumlah anggauta menjadi 50 orang, diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota menurut cara pembentukan Dewan ini sendiri.
+  - article: 14
+    content: Buat pertama kali anggaran belanja Haminte-Kota Yogyakarta ditetapkan seperti termuat dalam lampiran Undang-undang ini.
+  - article: 15
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-18.yaml

@@ -0,0 +1,9 @@
+number: 18
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1947 ditambah dengan ayat 4 sebagai berikut:
+      (4) Buat tahun pajak 1946/1947, maka ketetapan yang dimaksudkan dalam pasal 75 ordonansi pajak pendapatan 1932, menyimpang dari pada aturan yang ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib pajak yang dalam tahun pajak itu pendapatannya yang harus kena pajak buat 90% atau lebih terdiri atas upah yang harus kena pajak upah.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-2.yaml

@@ -0,0 +1,31 @@
+number: 2
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut :
+      a. No. 6 tahun 1946 tentang Penjagaan Bahaya Udara;
+      b. No. 10 tahun 1946 tentang Pengiriman Emas;
+      c. No. 12 tahun 1946 tentang Pengawasan Bangunan;
+      d. No. 13 tahun 1946 tentang Kewajiban Bekerja;
+      e. No. 15 tahun 1946 tentang Penimbunan dan pembatasan harga barang.
+      f. No. 18 tahun 1946 tentang Pendaftaran Perusahaan;
+      g. No. 19 tahun 1946 tentang Lasykar dan Barisan;
+      h. No. 23 tahun 1946 tentang Penambahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 15;
+      i. No. 24 tahun 1946 tentang Pengawasan Export dan Import;
+      j. No. 25 tahun 1946 tentang Panitia Kesehatan dan
+      k. No. 26 tahun 1946 tentang Badan Textiel Negara, adalah sah.
+  - article: 2
+    content: |
+      Undang-undang ini mulai berlaku buat Peraturan Dewan Pertahanan Negara :
+      a. No. 6 tahun 1946, sejak tanggal 19 Juli 1946;
+      b. No. 10 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946;
+      c. No. 12 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946;
+      d. No. 13 tahun 1946, sejak tanggal 7 Agustus 1946;
+      e. No. 15 tahun 1946, sejak tanggal 20 Agustus 1946;
+      f. No. 18 tahun 1946, sejak tanggal 30 September 1946;
+      g. No. 19 tahun 1946, sejak tanggal 4 Oktober 1946;
+      h. No. 23 tahun 1946, sejak tanggal 11 Nopember 1946;
+      i. No. 24 tahun 1946, sejak tanggal 5 Desember 1946;
+      j. No. 25 tahun 1946, sejak tanggal 30 Nopember 1946 dan
+      k. No. 26 tahun 1946, sejak tanggal 25 Nopember 1946.

undang-undang/1947/1947-20.yaml

@@ -0,0 +1,169 @@
+number: 20
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Dari segala pengadilan district dan pengadilan Kabupaten di Jawa dan Madura dapat diminta, dalam perkara perdata oleh salah satu dari fihak (partijen) yang berkepentingan dan dalam perkara pidana oleh terhukum atau Jaksa, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Negara yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
+      - paragraph: 2
+        content: Setelah permintaan ini oleh Hakim Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, turunan putusan dan semua surat-surat pemeriksaan harus segera dikirim kepada Pengadilan Negeri.
+  - article: 3
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dalam perkara perdata Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan kepada kedua belah fihak hari waktu perkara itu akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dengan perintah supaya pada hari itu mereka membawa saksi-saksi yang akan dimajukan untuk diperiksa.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar kedua belah fihak dan para saksi.
+      - paragraph: 3
+        content: Setelah mempertimbangkan segala bukti, baik yang sudah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maupun yang baru, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dengan mengingat peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberi tahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+      - paragraph: 4
+        content: Cara menjalankan putusan dalam pemeriksaan tingkat kedua ini sama dengan cara dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dalam perkara pidana terdakwa dan para saksi dipanggil oleh Jaksa, supaya datang dalam sidang Pengadilan Negeri yang waktunya ditetapkan oleh Hakim.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar terdakwa dan para saksi.
+      - paragraph: 3
+        content: Selanjutnya pemeriksaan dijalankan dan putusan dijatuhkan secara sama dengan peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+      - paragraph: 4
+        content: Cara menjalankan putusan ini sama dengan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+  - article: 5
+    content: Dari putusan Pengadilan Kepolisian tidak dapat diadakan pemeriksaan ulangan.
+  - article: 6
+    content: Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari fihak-fihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masingmasing.
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
+      - paragraph: 2
+        content: Bagi peminta yang tidak berdiam dalam karesidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.
+      - paragraph: 3
+        content: Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya, maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.
+      - paragraph: 4
+        content: Permintaan akan pemeriksaan di atas sudah lalu, demikian juga, jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang syah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika, dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh diminta pemeriksaan ulangan.
+  - article: 9
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan.
+      - paragraph: 2
+        content: Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.
+  - article: 10
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.
+      - paragraph: 2
+        content: Panitera memberi tahukan hal itu kepada fihak lawan yang minta pemeriksaan ulangan.
+  - article: 11
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah fihak, bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari.
+      - paragraph: 2
+        content: Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan suratsurat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambatlambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
+      - paragraph: 3
+        content: Kedua belah fihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada fihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.
+  - article: 12
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Permintaan idzin supaya tidak dibayar biaya dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, oleh fihak lain di dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya pemberi tahuan permintaan pemeriksaan ulangan.
+      - paragraph: 2
+        content: Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar.
+      - paragraph: 3
+        content: Didalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberi tahukan permintaan itu kepada fihak yang lain dan menyuruh memanggil kedua belah fihak supaya datang dimuka Hakim tersebut.
+      - paragraph: 4
+        content: Jika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada.
+      - paragraph: 5
+        content: Jika peminta datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu juga fihak yang lain, jika ia datang.
+  - article: 13
+    content: Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak memutuskan perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kedua, selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai.
+  - article: 14
+    content: Pengadilan Tinggi memberi putusan atas permintaan tersebut dan menyuruh memberitahukan selekas mungkin putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
+  - article: 15
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi dapat menyuruh Pengadilan Negeri memutuskan perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya.
+      - paragraph: 3
+        content: Panitera Pengadilan Tinggi mengirim selekas mungkin turunan putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+      - paragraph: 4
+        content: Cara menjalankan putusan ini sama dengan cara menjalankan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+  - article: 16
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara pidana, yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya, dapat diminta oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau Jaksa yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.
+      - paragraph: 2
+        content: Terdakwa yang dihukum di luar hadir dapat juga minta pemeriksaan ulangan, jika ia belum memajukan perlawanan terhadap putusan itu, atau jika dari sebab apapun juga ia tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+      - paragraph: 3
+        content: Jika Jaksa dari putusan, yang dijatuhkan di luar hadir terdakwa, minta pemeriksaan ulangan, terdakwa tidak dapat mempergunakan lagi hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+      - paragraph: 4
+        content: Pemeriksaan ulangan itu tidak mengubah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lain.
+  - article: 17
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam tujuh hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
+      - paragraph: 2
+        content: Permintaan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera tersebut dan jika dapat, juga oleh peminta atau wakilnya, surat keterangan mana harus disertakan dengan surat-surat pemeriksaan perkara, dan juga dicatat dalam daftar.
+  - article: 18
+    content: Jika Jaksa yang meminta pemeriksaan ulangan, maka hal ini harus selekas mungkin diberitahukan kepada terdakwa.
+  - article: 19
+    content: Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Pengadilan Tinggi, permintaan pemeriksaan ulangan dapat dicabut kembali oleh Peminta, dan jika dicabut, tidak dapat diulangi lagi.
+  - article: 20
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Selambat-lambatnya lima minggu, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan Pengadilan Negeri kepada yang bersangkutan, Panitera harus mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi turunan putusan dan suratsurat pemeriksaan serta surat-surat bukti.
+      - paragraph: 2
+        content: Selama tujuh hari sebelum pengiriman surat-surat kepada Pengadilan Tinggi dan selama empat belas hari sesudah menerimanya surat-surat oleh Pengadilan Tinggi harus diberi kesempatan pada terdakwa atau wakilnya dan kepada Jaksa untuk membaca surat-surat tersebut.
+      - paragraph: 3
+        content: Mulainya berlaku tempo ini harus diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Tinggi.
+  - article: 21
+    content: Pemeriksaan ulangan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terdakwa atau saksi.
+  - article: 22
+    content: Dalam perkara kejahatan yang terdakwanya menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, sejak permintaan pemeriksaan ulangan diajukan, Pengadilan Tinggilah yang menentukan ditahan atau tidaknya.
+  - article: 23
+    content: Selama Pengadilan Tinggi belum memutuskan dalam pemeriksaan ulangan, terdakwa atau wakilnya dan Jaksa dapat menyerahkan surat-surat pembelaan atau keterangan kepada Pengadilan Tinggi.
+  - article: 24
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dalam pemeriksaan ulangan Pengadilan Tinggi dapat merobah surat tuntutan secara yang boleh dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+      - paragraph: 2
+        content: Atas perobahan surat tuntutan ini terdakwa harus didengar oleh Pengadilan Tinggi sendiri atau oleh Pengadilan Negeri atas perintahnya.
+  - article: 25
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan atau kealpaan atau kurang lengkap atau kurang kesempurnaan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal-hal ini harus diperbaiki.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan perbaikan ini oleh Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, atau oleh salah satu Hakim dari Pengadilan Tinggi.
+      - paragraph: 3
+        content: Jika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan Hakim dalam tingkat pertama yang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri.
+      - paragraph: 4
+        content: Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan perbuatan yang dibatalkan tadi.
+  - article: 26
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Setelah semua hal tersebut diatas dipertimbangkan dan dijalankan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, yaitu membenarkan atau merobah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika pembatalan ini terjadi atas putusan Hakim Pengadilan Negeri, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, perkara harus dikembalikan kepada Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang wajib memeriksa perkaranya.
+  - article: 27
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika terdakwa dalam pemeriksaan ulangan dihukum oleh karena kejahatan yang terdakwanya menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, Pengadilan Tinggi menentukan penahanan, langsungnya penahanan atau pemberhentian penahanan.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika keadaan lain dari pada yang tersebut dalam ayat 1 Pengadilan Tinggi tidak boleh memerintahkan penahanan dan, jika terdakwa tertahan perintah penahanan harus dicabut.
+  - article: 28
+    content: Putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan ini harus ditanda tangani oleh semua Hakim yang turut memeriksa dan oleh Panitera yang turut membantu pemeriksaan.
+  - article: 29
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Turunan putusan ini beserta dengan surat-surat pemeriksaan harus selekas mungkin dikirim kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
+      - paragraph: 2
+        content: Isi putusan harus diberi tahukan kepada terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri selekas mungkin, pemberitahuan mana harus dicatat dalam putusan Pengadilan Negeri.
+  - article: 30
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-21.yaml

@@ -0,0 +1,61 @@
+number: 21
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jikalau dalam pemeriksaan dalam perkara kejahatan atau pelanggaran pada Pengadilan Negeri terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka Hakim memeriksa, apakah hari sidang itu diberitahukan kepada terdakwa dengan semestinya.
+      - paragraph: 2
+        content: Jikalau terdakwa tidak diberi tahu dengan semestinya, maka Hakim memerintahkan supaya terdakwa diberi tahu lagi untuk hadir pada hari sidang ditentukan oleh Hakim.
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jikalau terdakwa tidak hadir biarpun ia telah diberi tahu dengan semestinya, maka selain dari pada yang ditentukan pada pasal 253 ayat 2 Herzein Inlandsch Reglement, Hakim dapat juga memerintahkan supaya perkara terdakwa diperiksa dan diputus diluar hadir terdakwa.
+      - paragraph: 2
+        content: Ketentuan tersebut pada ayat 1 berlaku juga dalam hal di dalam suatu perkara ada lebih dari satu terdakwa, dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, yang dimaksudkan pada pasal 253 ayat 3 Herzein Inlandsch Reglement.
+  - article: 3
+    content: Apabila Hakim memberikan perintah tersebut pada pasal 2 ayat 1, maka dengan menyimpang seperlunya dari acara pemeriksaan dalam titel X bagian kedua Herzein Inlandch Reglement, saksi-saksi dan ahli-ahli yang hadir dapat didengar pada hari sidang yang ditentukan dalam perintah itu.
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jikalau terdakwa dihukum, maka setelah menerima petikan keputusan dimaksudkan pada pasal 325 (3) Herzein Inlandsch Reglement atau surat keterangan dimaksudkan pada pasal 325 (5) Reglement itu, jaksa harus dengan selekas-lekasnya menyampaikan kepada terhukum sendiri putusan hukuman itu dan kemungkinan kepada terhukum sendiri putusan hukuman itu dan kemungkinan memajukan perlawanan.
+      - paragraph: 2
+        content: Sesudah Jaksa menyampaikan putusan itu kepada terhukum, hal ini harus dilapurkannya kepada Hakim tersebut pada pasal 5.
+  - article: 5
+    content: Dalam tempo tujuh hari dihitung mulai hari berikutnya sesudah hari putusan disampaikan, terhukum dapat memajukan perlawanan pada Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan.
+  - article: 6
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Perlawanan itu dimajukan dengan lisan pada Hakim tersebut pada pasal 5, yang membuat catatan tentang hal itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Catatan itu ditanda tangani bersama-sama oleh pelawan dan panitera.
+      - paragraph: 3
+        content: Bagi pelawan yang tidak dapat menulis penanda tanganan itu dapat dilakukan dengan cap jari.
+      - paragraph: 4
+        content: Oleh karena perlawanan itu putusan hukuman diluar hadir terdakwa tidak berlaku lagi.
+  - article: 7
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Hakim memberitahukan kepada Jaksa perlawanan yang dimajukan seperti tersebut dalam pasal 6.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam pemberi tahuan itu Hakim menentukan hari sidang bilamana perkara terdakwa akan diperiksa, dan juga apakah saksi-saksi dan ahli tersebut pada pasal 3 akan didengar lagi.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Kecuali jikalau Hakim atas kebijaksanaan sendiri atau atas permintaan terdakwa memerintahkan supaya perkara diperiksa menurut ketentuan dalam bagian kedua dan ketiga titel X Herzein Inlandch Reglement, perkara diputus setelah terdakwa didengar dan setelah suratsurat pemeriksaan dibacakan dan terdakwa ditanya apakah ia mengerti betul isi surat-surat itu dan apakah jawabnya atas itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut pada pasal 3 yang dibacakan dalam sidang ini dianggap sebagai diucapkan dalam sidang itu.
+  - article: 9
+    content: Jikalau pada hari sidang yang ditentukan menurut pasal 7 terdakwa tidak hadir, maka perlawanannya batal dan putusan hukuman diluar hadir terdakwa semula berlaku lagi, dan kesempatan untuk memajukan perlawanan tidak ada lagi.
+  - article: 10
+    content: Dalam perkara tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan setinggitingginya 20 tahun tidak dapat diadakan pemeriksaan diluar hadir terdakwa.
+  - article: 11
+    content: |
+      Untuk daerah diluar Jawa dan Madura perkataan:
+      1. pasal 253 ayat 2 Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 2 (1) Undang-undang ini harus dibaca: pasal 556 ayat 2 Rechtsreglement Buitengewesten.
+      2. pasal 253 ayat 3 Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 2 (2) Undang-undang ini harus dibaca: pasal 556 ayat 3 Rechtsreglement Buitengewesten.
+      3. titel X bagian kedua Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 3 Undang-undang ini harus dibaca: bab IV titel V bagian kedua Rechtsreglement Buitengewesten.
+      4. pasal 325 (3) dan pasal 325 (5) Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 4 Undang-undang ini harus dibaca : pasal 625 (3) dan 625 (5) Rechtsreglement Buitengewesten.
+      5. bagian kedua dan ketiga titel X Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 8 (1) Undang-undang ini harus dibaca : bagian kedua dan ketiga titel V bab IV Rechsreglement Buitengewesten.
+  - article: 12
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-22.yaml

@@ -0,0 +1,13 @@
+number: 22
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Dalam keadaan yang memaksa Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan, bahwa suatu pengadilan untuk sementara waktu bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah hukumnya.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam keadaan yang memaksa Jaksa Agung dapat menetapkan, bahwa suatu kejaksaan untuk sementara waktu bertempat kedudukan di luar daerah-hukumnya.
+      - paragraph: 3
+        content: Pemindahan tempat kedudukan pengadilan dan kejaksaan yang dilakukan sebelum Undang-undang ini berlaku, dianggap syah jika disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-23.yaml

@@ -0,0 +1,15 @@
+number: 23
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Semua Pengadilan-Raja (zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera dihapuskan.
+      - paragraph: 2
+        content: Kekuasaan mengadili dari pengadilan yang dihapuskan itu pindah kepada badan-badan pengadilan dari Negara Republik Indonesia yang berkuasa menurut peraturan-peraturan tentang susunan pengadilan yang berlaku.
+  - article: 2
+    content: Pindahan perkara-perkara sipil dan pidana, yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini sedang diperiksakan pada pengadilan termaksud dalam ayat 1 pasal 1 kepada badan pengadilan yang berkuasa untuk mengadili perkara-perkara itu, dilakukan dengan mengirimkan surat-surat yang mengenai perkara-perkara itu oleh pengadilan yang kini sedang memeriksanya, kepada pengadilan yang selanjutnya berkuasa untuk mengadilinya.
+  - article: 3
+    content: Hal menjalankan keputusan-keputusan dari pengadilan termaksud dalam ayat 1 pasal 1, yang telah dijatuhkan sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap dilakukan menurut peraturan-peraturan tentang hal itu yang sediakala berlaku.
+  - article: 4
+    content: Undang-undang ini berlaku mulai pada tanggal diumumkan.

undang-undang/1947/1947-24.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 24
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Permohonan Wilhelm Karl Gottfried Mewes, lahir pada tanggal 29-9-1886 di Magdeburg, bertempat tinggal di Karang gedong, Parakan, keresidenan Kedu, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktub dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-25.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 25
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Permohonan George Wilhelm August Friedrichs lahir pada tanggal 24 Mei 1899 di Gottingen Hannover), bertempat tinggal di Jalan Indramayu No. 30 Jakarta, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

undang-undang/1947/1947-26.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 26
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Permohonan Herman Oscar Gustav Fischer, lahir pada tanggal 1 Nopember 1866, di Braunscheweig Jerman, bertempat tinggal di Selabintana No. 1177 Sukabumi, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapkan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia sebagai termaksud dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-27.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 27
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Permohonan Curt Ulrich Gross, lahir pada tanggal 3 Agustus 1890 di Greifenberg in Pommeren, bertempat tinggal di van Breenweg No. 16 Jakarta, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktub dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

undang-undang/1947/1947-28.yaml

@@ -0,0 +1,315 @@
+number: 28
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:
+      a. "tembakau" termasuk juga bahan-bahan lain yang dipergunakan orang sebagai pengganti tembakau, ialah tembakau yang sudah dapat dipakai, yakni dapat diisap dikumul dsb;
+      b. "jual eceran", ialah jual kepada orang yang tidak menjualnya pula, di daerah pabean;
+      c. "saudagara kecil", ialah barang-siapa yang menjual eceran di daerah pabean;
+      d. "daerah pabean", ialah daerah Negara Indonesia, dimana dipungut bea dan cukai;
+      e. "menyiapkan" tembakau, ialah membungkus, atau mengisi barang tembakau dalam tempat pembungkus lain, untuk dijual eceran;
+      f. "pengusaha", ialah barang-siapa yang menyiapkan tembakau untuk dijual eceran;
+      g. "perusahaan", ialah bangunan yang dipakai oleh pengusaha untuk menyiapkan tembakau untuk dijual eceran;
+      h. "pegawai", "penerima", dan "kantor", ialah pegawai/pekerja penerima dan kantor Jawatan Bea dan Cukai.
+  - article: 2
+    content: Segala tembakau yang belum dikenakan cukai menurut Stbl. 1932 No. 517 (Tabaksaccijns-ordonnantie) dikenakan cukai menurut Undang-undang ini.
+  - article: 3
+    content: |
+      Dibebaskan dari Cukai ini:
+      a. Tembakau yang dipergunakan sebagai bahan untuk membuat rokok, serutu d.s.b. dalam paberik-paberik tembakau menurut Undang-undang cukai tembakau (Stbl. 1932 No. 517, Tabaksaccijns-ordonnantie).
+      b. Tembakau kepunyaan dan yang ada dalam tangan orang yang berhak atas tanah yang dikenakan pajak bumi.
+  - article: 4
+    content: Menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan maka tembakau yang dikenakan cukai,dapat dibebaskan dari cukai, atau cukai yang telah dibayar dapat dikembalikan pada yang membayarnya, bila tembakau itu dikirim ke luar daerah pabean atau dimasukkan pabrik tembakau yang dimaksudkan dalam pasal 3 sub a.
+  - article: 5
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Cukai ini dihitung menurut harga eceran, yaitu harga yang di dalamnya telah termasuk cukai serta segala ongkos-ongkos untuk menyiapkan tembakau itu, yang boleh ditawarkan setinggi-tingginya oleh saudagar kecil untuk barang yang dikenakan cukai itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam hal-hal bila barang yang dikenakan cukai diperdagangkan atas cara lain dari ditukarkan dengan mata uang, serta dalam hal-hal yang lain yang perlu, Menteri Keuangan mengadakan peraturan untuk menetapkan harga eceran barang-barang yang dikenakan cukai.
+  - article: 6
+    content: |
+      Cukai yang dikenakan ialah:
+      empat puluh per seratus dari harga eceran.
+  - article: 7
+    content: Cukai dipungut dari pengusaha.
+  - article: 8
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Sebagai tanda bukti bahwa cukai tembakau itu telah dibayar dan untuk kepentingan pengawasan dalam hal ini haruslah :
+          1. Pada bungkusan, atau tempat pembungkus lain yang diisi dengan tembakau itu direkatkan pita pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang diatasnya tersebut harga eceran.
+          2. Pada bungkusan, atau tempat pembungkus lain itu selanjutnya direkatkan "kertas etiket" yang diatasnya harus nyata :
+             a. berat bersih tembakau dalam tiap-tiap bungkusan atau dalam tiap-tiap tempat pembungkus lain itu;
+             b. jumlah biji atau potong yang diisi dalam bungkusan atau dalam tempat pembungkus lain itu untuk jenis-jenis tembakau yang disiapkan untuk dijual satu persatu;
+             c. harga eceran dari tiap-tiap biji atau potong tembakau yang dijual satu persatu, atau harga eceran dari tiap-tiap 50 gram tembakau yang dijual eceran menurut beratnya;
+             d. nomer pengawasan yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai;
+             e. selanjutnya hal-hal yang perlu untuk pengawasan menurut pemandangan Kepala Jawatan Bea dan Cukai.
+      - paragraph: 2
+        content: Pita pengawasan serta kertas etiket itu harus direkatkan pada bungkusan atau pada tempat-tempat pembungkus lain yang berisi tembakau yang dikenakan cukai itu di dalam perusahaan.
+  - article: 9
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Menurut aturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan aturan yang dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan :
+          a. tentang bangun dan rupa serta warna pita-pita pengawasan itu.
+          b. hal memperoleh pita-pita itu,
+          c. golongan harga pita-pita itu,
+          d. cara mempergunakan dan merekatkan pita-pita itu,
+          e. cara membinasakan pita-pita itu supaya tidak dapat dipakai berulang-ulang,
+          f. cara menukar pita-pita itu,
+          g. tentang bangun dan rupa serta cara merekatkan dan memakai kertas etiket itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Pita pengawasan serta kertas etiket yang direkatkan tidak menurut penetapan tentang merekatnya, dianggap selaku tidak direkatkan.
+  - article: 10
+    content: Kepala Jawatan Bea dan Cukai dapat memperkenankan berutang Cukai kepada pengusaha yang mempunyai surat izin perusahaan yang dimaksud dalam pasal 14, dengan jaminan yang cukup menurut pendapat Kepala Jawatan tersebut yang selanjutnya dapat mengatur hal pemberian utang ini, sambil mengingat akan kepentingan pemungutan cukai.
+  - article: 11
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Cukai yang ternyata terbayar kurang ditagih lagi.
+      - paragraph: 2
+        content: Jikalau oleh karena salah menghitung cukai terbayar lebih, maka kelebihan itu boleh dikembalikan menurut aturan yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai.
+  - article: 12
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Cukai dapat ditagih dengan jalan surat paksa. Surat paksa ini dijalankan dengan cara yang sama, serta sama berlakunya, dengan salinan keputusan hakim yang tidak boleh diubah dalam perkara sipil.
+      - paragraph: 2
+        content: Aturan dalam Stbl. 1917 No. 171 yang telah diubah dan ditambah, yang mengandung aturan untuk menagih pajak di Indonesia dengan surat paksa, dalam hal yang bersamaan berlaku terhadap kepada penagihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
+  - article: 13
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Untuk kepentingan cukai, kas Negeri lebih berhak dari pada lain-lain piutang atas harta benda, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dari orang yang berutang cukai.
+      - paragraph: 2
+        content: Tetapi utang-utang yang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4, pasal 1149 No. 1 dari kitab Undang-undang Perdata serta utang-utang yang dimaksud dalam pasal 80 dari Kitab Undang-undang Dagang tentang Gadaian, tentang Jaminan Panen, dan tentang Hypotheek, harus dibayar lebih dahulu dari utang cukai.
+  - article: 14
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pengusaha harus mempunyai surat izin perusahaan.
+      - paragraph: 2
+        content: Surat izin ini diberikan kepada pengusaha yang tinggal di Indonesia, akan tetapi dapat juga diberikan pada pengusaha yang tidak tinggal di Negara ini bila disini ada wakilnya yang sah.
+      - paragraph: 3
+        content: Jika pengusaha itu tidak tinggal di Indonesia, maka aturan-aturan dalam Undang-undang ini serta segala aturan-aturan, yang diadakan berhubung dengan Undangundang ini, yang hendaknya dipenuhi olehnya, harus dipenuhi oleh wakilnya itu.
+  - article: 15
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Barang siapa hendak memperoleh surat izin perusahaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 14, hendaklah untuk itu ia menyampaikan surat permintaan rangkap dua, yang ditanda tangani, kepada Kepala Jawatan Bea dan Cukai. Dalam permintaan yang dimaksudkan di ayat (1) pasal ini yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai harus disebutkan :
+          a. tempat dan tanggal permintaan itu;
+          b. nama dan tempat tinggal sipeminta atau jikalau permintaan itu dimajukan oleh persekutuan atau perkumpulan, nama dan tempat kedudukan persekutuan atau perkumpulan itu. Jika sipeminta tinggal di luar Indonesia, nama dan tempat tinggal orang yang mewakilinya di Indonesia;
+          c. macam perusahaan yang dijalankan oleh sipeminta;
+          d. letaknya perusahaan itu diberitahukan sejelas-jelasnya dan selanjutnya jenis tembakau yang akan disiapkan;
+          e. lebih lanjut disebutkan macam pekarangan atau ruangan yang berhubungan dengan perusahaan itu, atau yang berbatas dengannya, dan selanjutnya diberitakan banyaknya cukai rata-rata sebulan menurut taksiran yang hendak dibayarnya, serta golongan harga pita pengawasan yang diperlukannya.
+      - paragraph: 3
+        content: Terhadap badan hukum, pada permintaan itu haruslah dilampirkan sehelai salinan dari anggaran dasar yang masih berlaku.
+      - paragraph: 4
+        content: Kepala Jawatan Bea dan Cukai memberi putusan terhadap permintaan itu dalam waktu dua bulan.
+  - article: 16
+    content: Kepada pengusaha tidak diberikan surat izin perusahaan jika perusahaannya tidak memenuhi aturan dari pasal 27.
+  - article: 17
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Di dalam surat izin perusahaan yang diberikan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai kepada pengusaha itu disebutkan : hal-hal yang dimaksud dibahagian b dan d dari pasal 15, serta yang dimaksud dibahagian e dari pasal tersebut, tentang golongan harga pita pengawasan yang diperkenankan memakai.
+      - paragraph: 2
+        content: Di dalam surat izin perusahaan disebutkan juga kantor yang ditentukan untuk pengusaha itu.
+      - paragraph: 3
+        content: Yang mempunyai surat izin diharuskan didalam masa 14 hari memberi tahukan kepada kantor yang tersebut di dalam surat izinnya tiap-tiap perubahan dalam perihal yang dimaksudkan dalam ayat 2 bagian b dari pasal 15 dan sedemikian tiap-tiap perobahan yang mengenai jenis batang tembakau yang dimaksud dalam ayat 2 bagian d dari pasal itu dan selanjutnya jikalau hendak memperoleh perobahan, penambahan atau penghapusan golongan harga pita pengawasan yang dimaksud dalam ayat 2 bagian e pasal tersebut memajukan surat permohonan kepada Kepala Jawatan Bea dan Cukai.
+  - article: 18
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Izin perusahaan yang dimaksud dalam pasal 14 diberikan hanya pada yang disebut namanya dalam surat izin itu dan berlaku hanya untuk perusahaan yang tersebut dalam surat izin itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Jikalau yang empunya surat izin meninggal dunia, perusahaan itu boleh diteruskan oleh seorang warisnya atau oleh beberapa warisnya, atau oleh orang-orang yang mendapat hak atas peninggalan itu, selama tiga bulan dengan tidak perlu beroleh surat izin lain.
+      - paragraph: 3
+        content: Kemudian setelah meneruskan perusahaan itu menurut yang ditetapkan dalam ayat 2, yang meneruskan perusahaan itu harus memberitahukan hal meneruskan itu pada kantor yang tersebut dalam izin itu, selama-lamanya dalam waktu empat belas hari sesudahnya perusahaan itu mulai diteruskan olehnya.
+  - article: 19
+    content: Menurut aturan yang diberikan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai diatas atau di sebelah tempat masuk perusahaannya yang menghadap kejalan umum pengusaha harus memberikan tanda dengan huruf yang terang kelihatan : "PERUSAHAAN TEMBAKAU".
+  - article: 20
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Atas permintaan yang empunya surat izin, izin perusahannya boleh dicabut oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai.
+      - paragraph: 2
+        content: |
+          Jikalau permintaan serupa itu tidak dimajukan oleh yang berkepentingan, maka izin berusaha yang telah diberikan itu hanya dapat dicabut oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai :
+          a. bila surat izin itu tidak dipergunakan selama satu tahun;
+          b. jikalau perusahaan itu tidak lagi memenuhi syaratsyarat yang dimaksud dalam pasal 27;
+          c. jikalau tuntutan yang dimaksud di pasal 28 tidak dipenuhi didalam waktu yang ditetapkan;
+          d. jikalau yang empunya surat izin karena berulangulang melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam Undang-undang ini sudah pasti akan dihukum atau dengan rela hati telah terima hukumannya itu;
+          e. jikalau pengusaha tidak memenuhi lagi syarat-syarat dimaksud di pasal 14 ayat 2.
+      - paragraph: 3
+        content: Permohonan seseorang yang telah dicabut surat izinnya menurut salah satu dasar yang tersebut di ayat 2 bagian d serta permohonan isterinya atau orang yang tinggal dengan orang itu, untuk memperoleh izin berusaha boleh ditolak untuk selama-lamanya tiga tahun, sesudah perihal yang menyebabkan pencabutan itu terjadi.
+  - article: 21
+    content: Tembakau boleh dibawa dari perusahaan kedalam peredaran umum hanya dalam jenis yang diperbolehkan, dan dalam bungkusan, atau dalam tempat pembungkus lain yang diperbolehkan, semuanya menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pada bungkusan atau tempat pembungkus lain itu telah direkatkan pita pengawasan dan kertas etiket yang dimaksud dalam pasal 8.
+  - article: 22
+    content: Tembakau yang dikeluarkan dari perusahaan selain dari untuk dibawa kedalam peredaran umum tidak usah dalam jenis seperti yang dimaksud dalam pasal 21 itu dan tidak usah dibungkus menurut pasal tsb., tetapi senantiasa harus disertai dengan surat keterangan yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai.
+  - article: 23
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Tembakau, kecuali jenis tembakau yang dimaksud dalam pasal 3 sub b, hanya boleh dijual, ditawarkan, diserahkan kepada orang atau disediakan untuk dijual di peredaran umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
+      - paragraph: 2
+        content: Tembakau yang ada di salah satu kedai atau bangunanbangunan lain, atau yang ada di salah satu tempat, masing-masing dimana dilakukan jual-beli tembakau cara eceran, dipandang disediakan untuk dijual, dan demikian pula tembakau yang ada pada penjual-penjual berjualan keliling.
+  - article: 24
+    content: |
+      Pengangkutan segala tembakau yang tidak diisi dalam bungkusan atau tempat pembungkus lain yang ditetapkan dalam pasal 21 dilarang kecuali :
+      1. Bila tembakau itu, menilik banyaknya terang untuk dipakai sendiri, atau contoh tembakau yang akan dijual.
+      2. Bila tembakau itu terang hendak dimasukkan ke dalam salah satu perusahaan yang mempunyai izin perusahaan yang dimaksud dalam pasal 14. Dalam hal ini orang yang mengangkut itu harus mempunyai surat yang diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Surat tersebut yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai harus ditanda-tangani oleh pegawai yang berwajib.
+      3. Bila tembakau itu adalah kepunyaan golongan orang-orang yang dimaksud dalam pasal 3 sub b.
+  - article: 25
+    content: Tembakau tidak boleh dijual, ditawarkan atau diserahkan pada orang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang tersebut pada pita pengawasan dan kertas etiket yang dimaksud dalam pasal 8, yang terekat pada bungkusan atau tempat pembungkus lain itu.
+  - article: 26
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Tentang penjualan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 dari Aturan Lelang (Stbl. 1908 No. 189) dari barang yang dikenakan cukai, diberitahukan oleh kepala lelang atau wakilnya dengan surat kepada penerima di kantor yang terdekat selambat-lambatnya satu minggu lebih dahulu.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika untuk penjualan itu tidak diminta perantaraan kantor lelang surat pemberitahuan yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh orang yang memberi perantaraan dalam penjualan itu.
+      - paragraph: 3
+        content: Jika dalam suatu penjualan, seperti yang dimaksudkan dalam pasal ini, buat barang yang dikenakan cukai didapat suatu harga yang lebih tinggi dari pada harga pada pita pengawasan yang tersebut dalam pasal 8, maka barang itu tidak boleh diserahkan kepada sipembeli, selain jika kelebihan cukai yang harus dibayar itu sudah dibayar.
+      - paragraph: 4
+        content: Menteri Keuangan menetapkan aturan yang perlu untuk menjalankan aturan dalam pasal ini.
+  - article: 27
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Perusahaan tidak boleh berhubungan dengan kedai atau tempat apapun bila di kedai atau tempat-tempat itu dijual tembakau cara eceran.
+      - paragraph: 2
+        content: Perusahaan tidak boleh berbatas dengan sebuah kedai, atau tempat yang dimaksud di ayat (1) pasal ini, juga tidak boleh berhubungan dengan rumah tinggal dan harus dapat dimasuki dari jalan umum.
+  - article: 28
+    content: Kepala Jawatan Bea dan Cukai boleh menuntut dalam hal yang perlu supaya sebuah perusahaan dipisahkan dari ruangan dan pekarangan lain dengan ongkos pengusaha, pun boleh menuntut supaya pintu, jendela dan lobang-lobang lain yang ada pada perusahaan itu ditutup, sekaliannya menurut aturan yang akan diadakannya.
+  - article: 29
+    content: Sesudah Undang-undang ini berlaku, kedai atau tempat apapun, bila disitu hendak dijual barang tembakau cara eceran, tidak boleh didirikan di dalam lingkungan atas di atas pekarangan yang berhubungan atau berbatas dengan sebuah perusahaan.
+  - article: 30
+    content: Menjual tembakau cara eceran dalam perusahaan atau dalam pekarangan yang berhubungan dengan perusahaan tidak boleh.
+  - article: 31
+    content: Dilarang menyiapkan tembakau di kedai-kedai atau di tempat-tempat penjualan tembakau.
+  - article: 32
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Pegawai-pegawai yang diharuskan mencari pelanggaran Undang-undang ini boleh memeriksa:
+          1. Kedai-kedai serta segala tempat penjualan barang tembakau cara eceran.
+          2. Perusahaan-perusahaan atau bangunan-bangunan lain serta ruangan-ruangan tempat penyiapan tembakau atau tempat penyimpanan tembakau yang sudah siap atau setengah siap.
+          3. Bangunan-bangunan serta ruangan-ruangan bagian dari kedai-kedai, tempat jualan, perusahaan-perusahaan atau bangunan-bangunan yang dimaksud dalam bagian 1 dan 2 ayat ini.
+          4. Bangunan-bangunan serta ruangan-ruangan yang mempunyai perhubungan dengan kedai-kedai, tempat penjualan, perusahaan-perusahaan atau bangunan yang dimaksud dibagian 1 dan 2 ayat ini.
+      - paragraph: 2
+        content: Pegawai-pegawai yang tersebut di ayat (1) pasal ini selanjutnya dapat memeriksa lain-lain bangunan dan ruangan jikalau diketahuinya bahwa disitu ada pelanggaran Undang-undang ini, atau menurut persangkaannya yang beralasan disitu mungkin ada pelanggaran Undang-undang ini.
+      - paragraph: 3
+        content: Pegawai-pegawai yang dimaksud dalam kedua ayat yang lalu, bila melakukan pemeriksaan diwaktu antara matahari terbenam dan matahari terbit di tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat (2) dan di dalam bagian yang dipergunakan untuk tempat kediaman dari semua bangunanbangunan yang dimaksud di ayat (1), harus disertai oleh seorang pegawai yang menurut peraturan hukum negeri pada umumnya ditunjuk untuk turut serta dalam hal itu.
+  - article: 33
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pegawai-pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 32 berkuasa memeriksa orang yang keluar dari salah sebuah bangunan yang dimaksud dalam pasal tersebut, (bukan bangunan tempat penjualan tembakau cara eceran), jika orang itu disangkanya membawa tembakau yang disiapkan untuk dijual eceran.
+      - paragraph: 2
+        content: Pegawai itu berkuasa juga, memeriksa alat-alat pengangkut serta barang-barang yang dimuat di atas atau di dalamnya, jikalau menurut persangkaannya alat-alat pengangkut itu dipergunakan untuk melakukan pelanggaran.
+  - article: 34
+    content: Waktu memeriksa seperti dimaksud dalam pasal 32 dan pasal 33 pegawai-pegawai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 32 berkuasa membuka bungkusan barang atau tempat atau alat yang berisi barang yang hendak diperiksanya.
+  - article: 35
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Menurut aturan yang akan dibuat, oleh Menteri Keuangan ditetapkan dalam hal-hal mana menurut Undang-undang ini harus dibayar uang pengganti, selanjutnya berapa jumlah uang pengganti itu, untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai atas permintaan seseorang yang berkepentingan dalam hal itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Yang ditetapkan dalam pasal 12 dan 13 berlaku juga terhadap uang pengganti yang dimaksud di ayat (1) pasal ini.
+  - article: 36
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan boleh diwajibkan kepada pengusaha-pengusaha untuk mengadakan daftar-daftar dalam perusahaan dalam hal-hal yang dianggap perlu.
+      - paragraph: 2
+        content: Pegawai-pegawai berkuasa memeriksa daftar-daftar yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan bila mempunyai surat kuasa dari Menteri Keuangan, boleh juga pegawaipegawai itu memeriksa lain-lain buku dan segala suratsurat yang bersangkutan dengan perusahaan-perusahaan.
+  - article: 37
+    content: Cara mengisi serta cara membuat daftar-daftar yang ditetapkan dalam Undang-undang ini atau dalam peraturan untuk menjalankannya serta segala surat-surat yang bersangkutan dengan peraturan ini harus dilakukan dengan huruf Latin dalam bahasa Indonesia.
+  - article: 38
+    content: Segala surat-surat yang dibuat untuk memenuhi yang ditetapkan dalam Undang-undang ini atau dalam segala peraturan untuk menjalankannya bebas dari bea meterai, kecuali surat izin yang dimaksud dalam pasal 14, dan selembar dari surat-surat permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 15.
+  - article: 39
+    content: Tiap-tiap pegawai dilarang mengumumkan sesuatu hal baik yang nyata padanya ataupun yang diberitahukan kepadanya didalam jabatannya atau pangkatnya dalam menjalankan Undang-undang ini atau dalam menjalankan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, selain dari yang perlu untuk melakukan jabatan atau pangkat itu.
+  - article: 40
+    content: |
+      Tiap-tiap orang dilarang :
+      1. menjual, menawarkan atau menyerahkan atas dasar jual beli kepada orang lain pita pengawasan yang diberikan kepadanya;
+      2. membeli, menerima atas dasar jual beli, atau mempunyai persediaan pita pengawasan yang tidak diberikan padanya.
+  - article: 41
+    content: Pengusaha dan saudagar kecil dilarang mempunyai persediaan pita pengawasan yang telah dipakai.
+  - article: 42
+    content: Kecuali untuk memungkinkan penjualan yang dimaksud dalam pasal 23 maka segala alat-alat pembungkus yang telah dipergunakan untuk pembungkus, barang yang dikenakan cukai, ataupun bahagian dari alat-alat tersebut, tidak boleh ada pada saudagar kecil; juga tidak boleh dikembalikan kepada pengusaha, tidak boleh diterima atau dipakai lagi oleh mereka ini, kecuali jikalau pita pengawasan serta kertas etiket yang dimaksud dalam pasal 8 yang direkatkan pada alat-alat atau bahagian alat-alat tersebut telah dibinasakan menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 9 sehingga ta' dapat dipakai lagi.
+  - article: 43
+    content: Barang siapa meniru atau memalsukan pita pengawasan yang dimaksud dalam pasal 8 dengan maksud untuk memakainya sendiri atau diperuntuk buat dipakai oleh orang lain seperti sejati atau seperti dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
+  - article: 44
+    content: Barang siapa dengan sengaja memakai dan menjual, menawarkan dan menyerahkan pada orang, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke dalam negeri ini pita pengawasan yang palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat berlawanan dengan hukum Negeri, seperti pita pengawasan itu tidak palsu, tidak dipalsukan atau tidak dibuat berlawanan dengan hukum Negeri, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
+  - article: 45
+    content: Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan dan menyerahkan pada orang atau memasukkan ke dalam Negeri ini pita pengawasan yan telah pernah dipakai dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
+  - article: 46
+    content: |
+      Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut di bawah ini dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun :
+      1. Orang yang atas permintaan pegawai yang hendak memperoleh keterangan dalam hal pengawasan dan dalam hal menjamin pemungutan cukai dengan sengaja menyampaikan kepada pegawai itu surat perhitungan jual beli, factuur d.s.b. yang palsu atau yang dipalsukan.
+      2. Orang yang dengan sengaja tidak memperlihatkan untuk diperiksa kepada pegawai daftar-daftar atau surat-surat lain yang harus dibuatnya menurut Undang-undang ini atau menurut segala aturan yang dibuat atas dasar Undang-undang ini, tetap dengan sengaja memberikan kepada pegawai itu daftar-daftar surat-surat yang palsu atau yang dipalsukan dalam hal ini.
+      3. Orang yang dengan sengaja memperlihatkan kepada pegawai yang mengadakan pemeriksaan menurut ayat 2 pasal 36, buku serta surat-surat lain yang palsu atau yang dipalsukan.
+  - article: 47
+    content: Barang siapa merekatkan pita pengawasan yang dimaksud dalam pasal 8 pada tembakau yang bukan dari perusahaan sendiri dengan tidak mendapat izin dari pengusaha yang empunya tembakau itu dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau hukuman denda sebanyakbanyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus supiah), jikalau karena perbuatannya itu merugikan kepada yang empunya tembakau itu.
+  - article: 48
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Barang siapa menjalankan perusahaan dengan tidak mempunyai izin perusahaan seperti yang dimaksud dipasal 14, dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
+      - paragraph: 2
+        content: Jikalau terbukti, dalam hal yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, olehnya telah digelapkan cukai maka hukuman denda itu boleh diganti dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.
+  - article: 49
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Barang siapa dengan sengaja membukakan rahasia yang tersebut dalam pasal 39 yang dipercayakan kepadanya dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya R. 600,- (enam ratus rupiah).
+      - paragraph: 2
+        content: Barang siapa yang bersalah hingga rahasia itu diketahui orang lain, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya R. 300,- (tiga ratus rupiah).
+      - paragraph: 3
+        content: Pelanggaran dalam ayat-ayat yang lalu dituntut hanya atas pengaduan orang yang rahasianya itu dibukakan.
+  - article: 50
+    content: Barang siapa tidak melakukan atau tidak melakukan dengan sempurna: Aturan dalam ayat 3 pasal 17, aturan dalam ayat 3 pasal 18 dan aturan pasal 19, dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangya R. 10,- (sepuluh rupiah) dan sebanyak-banyaknya R. 300,- (tiga ratus rupiah).
+  - article: 51
+    content: Barang siapa, bertentangan dengan Undang-undang ini, membawa barang yang dikenakan cukai dari perusahaan ke dalam peredaran umum dengan tidak memenuhi akan syarat-syarat yang ditetapkan menurut pasal 21, dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangnya R. 100,- (seratus rupiah) dan sebanyakbanyaknya R. 2.000,- (dua ribu rupiah) .
+  - article: 52
+    content: Barang siapa yang melanggar aturan yang ditetapkan menurut pasal 23, 24 dan 25 dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangnya R. 25,- (dua puluh lima rupiah) sebanyakbanyaknya R. 500,- (lima ratus rupiah).
+  - article: 53
+    content: Barang siapa melanggar salah satu larangan yang dimaksud dalam pasal 40 dan 41 dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangnya R. 100,- (seratus rupiah) sebanyakbanyaknya R. 2.000,- (dua ribu rupiah).
+  - article: 54
+    content: Barang siapa melanggar salah satu larangan yang dimaksud dalam pasal 42 dihukum dengan hukuman denda sekurangkurangnya R. 25,-(dua puluh lima rupiah) dan sebanyakbanyaknya R. 300,- (tiga ratus rupiah).
+  - article: 55
+    content: Selain dari perbuatan serta kelalaian yang diancam dengan hukuman menurut pasal 43 sampai pasal 54, maka segala perbuatan yang bertentangan baik dengan maksud Undang-undang ini, atau maupun dengan maksud peraturan yang dibuat menurut Undang-undang ini, diancam dengan hukuman denda sebanyakbanyaknya R. 1.000,- (seribu rupiah) dan sedemikianpun segala kelalaian yang lain dalam hal yang diharuskan baik dalam Undang-undang ini maupun dalam peraturan-peraturan yang dibuat atas dasar Undang-undang ini, diancam dengan hukuman yang tersebut dalam pasal ini.
+  - article: 56
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Benda dan barang bukti dalam perkara yang diputuskan dengan hukuman menurut pasal 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, dan 54 harus dirampas.
+      - paragraph: 2
+        content: Benda dan barang bukti itu menjadi milik negeri, yang tidak berguna boleh dibinasakan.
+  - article: 57
+    content: Barang siapa melanggar atau melalaikan aturan pada ayat (1) dan (2) pasal 66 dihukum dengan hukuman denda paling banyak R. 5.000,-(lima ribu rupiah), sedang tembakanya serta tempat penyimpanannya dirampas pula.
+  - article: 58
+    content: Pegawai-pegawai yang diharuskan untuk mencari pelanggaran dari undang-undang ini: Berkuasa menuntut penyerahan dari segala apa, yang menurut sangkaannya sungguh mungkin telah dipergunakan atau telah diperuntuk hendaknya buat melakukan salah satu pelanggaran dari Undang-undang ini, serta berhak merampas segala apa yang dapat digunakan sebagai bukti dalam hal pelanggaran itu.
+  - article: 59
+    content: Jikalau badan hukum, oleh karena melakukan perbuatan yang menurut Undang-undang ini harus dihukum maka penuntutan hukuman itu dijalankan, dan selanjutnya hukuman itu dijatuhkan kepada anggota pengurus badan hukuman itu yang tinggal di Indonesia, dan jikalau anggota itu ketiadaan karena salah satu halangan, kepada wakil dari badan hukum itu yang ada di Negeri ini.
+  - article: 60
+    content: Perbuatan yang harus dihukum menurut pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48 ayat 2 dan 49 dipandang sebagai kejahatan, perbuatan atau kelalaian lain yang harus dihukum menurut Undang-undang ini dipandang sebagai pelanggaran.
+  - article: 61
+    content: |
+      Untuk mencari pelanggaran dari Undang-undang ini atau pelanggaran dari peraturan pemerintah yang dibuat atas dasar Undang-undang ini diharuskan :
+      1. Mereka yang umumnya diharuskan untuk mencari segala perbuatan yang harus dihukum.
+      2. Pegawai pejabatan bea dan cukai.
+  - article: 62
+    content: Menteri Keuangan, untuk menyingkirkan tuntutan kehakiman boleh mengadakan perundingan atau menyuruh mengadakan perundingan dengan yang dituntut dalam perkara yang diancam dengan hukuman menurut Undang-undang ini, yang tidak bersifat kejahatan, untuk menyelesaikan perkara itu dengan cara berdamai.
+  - article: 63
+    content: Orang yang sedang menjalankan perusahaan yang harus mempunyai izin perusahaan menurut pasal 14, pada waktu Undang-undang ini berlaku, harus memajukan permohonan yang dimaksud dalam pasal 15, selambat-lambatnya 1 bulan sesudah Undang-undang ini mulai berlaku.
+  - article: 64
+    content: Orang yang memajukan permohonan untuk mendapat izin perusahaan menurut aturan pasal 63 dianggap telah mendapat izin perusahaan menurut Undang-undang ini semenjak Undang-undang ini berlaku hingga pada waktu ia mendapat keputusan tentang permohonannya itu; dalam hal itu Undangundang ini tetap berlaku baginya.
+  - article: 65
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika orang yang dianggap telah mendapat izin perusahaan untuk menyiapkan tembakau menurut aturan pasal 64 mendapat keputusan, bahwa ia tidak diberi izin perusahaan itu, maka cukai buat tembakau yang kedapatan ditempat perusahaannya dipungut dengan segera.
+      - paragraph: 2
+        content: Dalam hal yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini yang menyiapkan tembakau itu boleh diperkenankan menyudahkan penyiapan tembakau itu atau meneruskan pekerjaan lain yang perlu, menurut aturan yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai; dalam hal itu Undang-undang ini masih tetap berlaku baginya.
+  - article: 66
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Barang siapa, kecuali golongan orang-orang yang dimaksud dalam pasal 3 sub b yang mempunyai tembakau sebanyak 100 (seratus) kg, atau lebih setelah Undang-undang ini berlaku harus selambat-lambatnya dalam tempo satu bulan merapotkan sebanyaknya dan tempat penyimpanannya buat tiap-tiap jenis tembakau kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang bersangkutan.
+      - paragraph: 2
+        content: Menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mereka yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diwajibkan untuk mengadakan daftar-daftar dan/atau buku-buku serta surat-surat dalam hal-hal yang dianggap perlu yang mengenai tembakau.
+  - article: 67
+    content: Orang yang mempunyai tembakau untuk dijual seperti yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) pada waktu Undang-undang ini berlaku boleh memajukan permohonan yang dimaksud dalam pasal 15 selambat-lambatnya 1 bulan sesudah Undang-undang ini mulai berlaku. Dalam hal itu ia dianggap selaku orang yang telah memajukan permohonan seperti yang tersebut dalam pasal 63, dan pasal 64 dan 65 berlaku baginya.
+  - article: 68
+    content: |
+      Selama satu waktu yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai sesudah Undang-undang ini mulai berlaku :
+      1. Tembakau boleh dibawa dari perusahaan ke dalam peredaran umum serta pengangkutan sebagai yang dimaksud dalam pasal 24 boleh dilakukan dengan menyimpang dari aturan dalam pasal 21.
+      2. Tembakau boleh dijual, ditawarkan, diserahkan kepada orang atau disediakan untuk dijual dengan menyimpang dari aturan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 23.
+  - article: 69
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-29.yaml

@@ -0,0 +1,48 @@
+number: 29
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Jikalau dalam peraturan tentang cukai minuman keras ditulis perkataan "Zaimubutyo" atau perkataan "Gunseikan", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Menteri Keuangan".
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Barang siapa yang membuat minuman keras dengan tidak mendapat izin perusahaan, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun, atau dengan hukuman denda paling banyak R. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedang minuman keras yang dibuatnya serta mesin-mesin, alat-alat dan bejana-bejana yang dipergunakan, dirampas pula.
+      - paragraph: 2
+        content: Cukai tidak dikenakan buat minuman keras yang dibuat dengan tidak mendapat izin perusahaan itu, dipungut dengan segera.
+  - article: 3
+    content: Barang siapa dengan maksud untuk meluputkan diri dari pembayaran cukai, memberikan keterangan yang palsu kepada Pejabatan Bea dan Cukai sehingga dengan jalan yang curang itu ia mendapat salah satu surat izin yang diharuskan dalam Osamu Seirei No. 32 tahun 1944, dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau hukuman denda paling banyak R. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut di bawah ini, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 1 tahun atau dengan hukuman denda paling banyak R. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) :
+          a. Orang yang mengubah maksud mempergunakan minuman keras untuk dipakai sebagai bahan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 19 Osamu Seirei No. 32-1944, yaitu dengan tidak mendapat pengesahan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 19 Osamu Seirei No. 32-1944, atau orang yang melakukan sesuatu tindakan tentang minuman keras, atau mengeluarkannya dari tempat membuatnya;
+          b. Orang yang melakukan suatu tindakan tentang minuman keras atau mengeluarkannya dari tempat membuatnya, berlawanan dengan aturan pasal 23 Osamu Seirei No. 32-1944.
+      - paragraph: 2
+        content: Cukai yang dikenakan buat minuman keras yang dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan segera.
+  - article: 5
+    content: |
+      Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut di bawah ini, dihukum dengan hukuman denda paling banyak R. 5.000,-(lima ribu rupiah):
+      a. Orang yang mengadakan perusahaan untuk menjual minuman keras dengan tidak mendapat izin-perusahaan, berlawanan dengan aturan pasal 8 Osamu Seirei No. 32-1944;
+      b. Orang yang melanggar perintah yang dimaksud dalam pasal 25 atau pasal 26 Osamu Seirei No. 32-1944.
+  - article: 6
+    content: |
+      Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut dibawah ini, dihukum dengan hukuman denda paling banyak R. 2.000,-(dua ribu rupiah) :
+      a. Orang yang memindahkan tempat membuat atau tempat menjual minuman keras dengan tidak mendapat izin yang dimaksud dalam pasal 10 Osamu Seirei No. 32-1944;
+      b. Orang yang tidak memajukan permohonan yang dimaksud dalam pasal 11 Osamu Seirei No. 32-1944;
+      c. Orang yang tidak mencatat dalam buku perusahannya hal-hal yang dimaksud dalam aturan pasal 27 Osamu Seirei No. 32-1944; atau mencatat hal-hal yang tidak benar, atau menyembunyikan buku perusahaan itu;
+      d. Orang yang tidak merapotkan, hal-hal yang dimaksud dalam pasal 29 Osamu Seirei No. 32-1944, atau menyampaikan rapotan bohong;
+      e. Orang yang mempergunakan mesin-mesin, alat-alat atau bejana-bejana yang tidak diperiksa, berlawanan dengan aturan pasal 29 Osamu Seirei No. 32-1944;
+      f. Orang yang melakukan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 30 Osamu Seirei No. 32-1944 dengan tidak diperiksa atau disahkan oleh kantor Bea dan Cukai Daerah;
+      g. Orang yang tidak memberi keterangan yang diminta oleh pegawai Pejabatan Bea dan Cukai, memberi keterangan bohong atau tidak menyampaikan contoh minuman keras, atau menolak, merintangi, atau menghindari pegawai itu melakukan kewajiban jabatannya berlawanan dengan aturan pasal 31 Osamu Seirei No. 32-1944;
+      h. Orang yang mengangkut minuman keras 5 liter atau lebih, demikian juga mengeluarkan dari tempat membuatnya atau memasukannya ke dalam tempat membuatnya itu dengan tidak mendapat izin yang dimaksud dalam pasal 32 Osamu Seirei No. 32-1944.
+  - article: 7
+    content: Jika wakil, keluarga, isi rumah, pegawai atau pekerja yang lain dari pembuat atau penjual minuman keras melanggar undang-undang ini, berhubung dengan pekerjaan perusahannya, maka yang dihukum, ialah orang yang melakukan pelanggaran itu atau pembuat atau penjual minuman keras itu.
+  - article: 8
+    content: Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam Undang-undang ini, dipandang sebagai pelanggaran terkecuali perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal 3 yang dipandang sebagai kejahatan.
+  - article: 9
+    content: Perabot-perabot yang dipakai untuk melakukan pelanggaran atau yang tidak dirapotkan dalam hal rapotan itu diharuskan, harus dirampas.
+  - article: 10
+    content: Menteri Keuangan atau pegawai Pejabatan Bea dan Cukai yang ditunjuk olehnya, dapat mengadakan perdamaian untuk mencegah tuntutan dimuka hakim, terkecuali kalau perbuatan yang dituntut merupakan kejahatan.
+  - article: 11
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-3.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 3
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: "Peraturan Pemerintah No. 1, tahun 1947 tanggal 6 Januari 1947 (Berita Negara 1947 No. 1) tentang bea masuk dan bea keluar yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan ini disahkan menjadi Undang-undang."
+  - article: 2
+    content: "Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan."

undang-undang/1947/1947-30.yaml

@@ -0,0 +1,7 @@
+number: 30
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1947 tanggal 26 Juli 1947 tentang Promes Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan ini disahkan menjadi Undang-undang.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

undang-undang/1947/1947-31.yaml

@@ -0,0 +1,14 @@
+number: 31
+year: 1947
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut :
+      a. No. 5 tentang pejabatan-pejabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya;
+      b. No. 7 jo No. 31 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon;
+      c. No. 8 tentang pesawat penerimaan radio;
+      d. No. 9 tentang pemancar radio;
+      e. No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan;
+      f. No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film; diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Oktober 1947.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1947.