Update

undang-undang/1952/1952-12.yaml

@@ -0,0 +1,44 @@
+number: 12
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Tarip bea-bea masuk, termaktub dalam lampiran A dari pasal 1 dari Undang-undang Tarip (Indisch Tariefwet), seperti yang kemudian telah diubah dan ditambah, diubah dan ditambah lagi seperti berikut :
+      a. dibelakang bagian I dari pos 1 didalam ruangan "Rechten", maka "f 100.-" harus dibaca "Rp. 700,-", sedang dalam pos tersebut tadi dibelakang bagian II didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", maka "stuk" dan "f 20.-" harus dibaca "waarde" dan "12%".
+      b. dalam pos 2, maka titik dua dibelakang "Wolve" dan bagian-bagian I dan II seluruhnya dihapuskan, sedang dibelakang pos tersebut tadi didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechtten" harus dibaca "waarde" dan "6%".
+      c. dibelakang pos 3 didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", maka "stuk" dan "f 2.50" diganti dengan "waarde" dan "6%".
+      d. dibelakang pos 4 didalam ruangan "Rechten" maka "f 15.-" diubah dimenjadi "Rp. 120,-".
+      e. dalam pos 5 dibelakang bagian-bagian I dan II didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", dihapuskan berturut-turut "stuk" dan "f 0.10", dan "stuk" dan "f 2.-", dan harus dibaca berturut-turut "waarde" dan "6%", dan "waarde" dan "20%".
+      f. dibelakang pos 6 didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", "100 stuks" dan "f 0.60" diganti dengan "waarde" dan "6%".
+      g. dalam pos 8, maka bagian I untuk seluruhnya, dan perkataan "andere" didalam bagian II, dihapuskan, sedang bagian-bagian II dan III diberi nomor I dan II.
+      h. dalam pos 15, maka titik dua dibelakang "surrogaten" dan bagian-bagian I dan II untuk seluruhnya dihapuskan, sedang dibelakang pos tersebut itu didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan Rechten harus dibaca "waarde" dan 12%".
+      i. dibelakang pos 38 didalam ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", maka "100 kilogram" dan "f 40.-" diganti dengan "waarde" dan "20%".
+      j. dalam pos 61, maka bagian-bagian I dan II diubah sebagai berikut :
+         I  Opium ..........waarde ...20%
+         II Gambir ...waarde ..12%
+      k. dalam pos 111 dibelakang bagian Ib didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten" maka "hectoliter" dan "f 9.-" diganti dengan "waarde" dan "20%".
+      l. didalam bagian I dan II dari pos 113, maka yang disebutkan dalam ruangan "Rechten" diubah sebagai berikut :
+         I .........  Rp. 51.-
+         IIa .......  Rp. 60.-
+         IIb ........ Rp. 54.-
+      m. didalam bagian-bagian I dan II dari pos 115, maka yang disebutkan dalam ruangan "Maatstaf" dan "Rechten" dihapuskan berturut-turut "hectoliter" dan "f 13.50", "100 flesschen" dan "f 42.-", "hectoliter" dan "f 21.-" dan harus dibaca berturut-turut "waarde" dan "20%", "waarde" dan "20%", dan "waarde" dan "20%".
+      n. dalam pos 121 dibelakang bagian-bagian I dan II didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", maka "100 kilogram" dan "f 12.-" dan "100 kilogram" dan "f 18.-" berturut-turut diganti dengan "waarde" dan " 12%", dan "waarde" dan "20%".
+      o. dalam pos 122, maka titik dua dibelakang "begrepen" dan bagian-bagian I dan II dihapuskan, sedang dibelakang pos tersebut didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", harus dibaca "waarde" dan "20%".
+      p. dibelakang pos 128, didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", maka "100 kilogram" dan "f 0.25", harus dibaca "waarde" dan "6%".
+      q. dibelakang pos 138, didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", maka "hectoliter" dan "f 0.40" harus dibaca "waarde" dan "6%".
+      r. dibelakang bagian I dari pos 147, didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", maka "100 kilogram bruto" dan "f 1.-" harus dibaca "waarde" dan "12%".
+      s. didalam bagian-bagian I dan II dari pos 149 maka yang disebutkan didalam "Rechten" diubah sebagai berikut :
+         I .......... Rp. 60.-
+         IIa ........ Rp. 16.-
+         b .......... Rp. 40.-.
+      t. dibelakang pos 159 didalam ruangan "Rechten", maka bea istimewa yang dipungut lagi atas minyak wangi minyak rambut, air kumur, air penghias dan lain-lain air sejenis itu, sebesar "f 30.-" diubah menjadi "Rp. 240.-" per hectoliter cairan.
+      u. dibelakang pos 162 didalam ruangan "Rechten", maka "f 3.-" harus dibaca "Rp. 6.-".
+      v. dibelakang pos 173 lla didalam ruangan "Rechten", maka "f 10.-" harus dibaca "Rp. 20.-".
+      w. didalam pos 191, dibelakang bagian-bagian I dan II didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten" maka "100 kilogram" dan "f 20.-" dan "100 kilogram" dan "f 12.-" berturut-turut harus dibaca "waarde" dan "20%" dan "waarde" dan "12%".
+      x. dibelakang pos 207 didalam ruangan-ruangan "Maatstaf" dan "Rechten", maka "kilogram" dan "f 2.50", harus dibaca "waarde" dan "20%".
+      y. bagian I huruf-huruf a, b, dan c dari pada pos 921, diubah sebagai berikut :
+         I. Kartu mainan dari kertas dalam lembaran, atau dalam bentuk lain ..........harga ..........20%.
+  - article: 2
+    content: Pasal ten tweede lla dari Tariefordonantie (Staatsblad 1910 No. 628), seperti kemudian telah diubah dan ditambah, dihapuskan.
+  - article: 3
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah hari pengundangannya.

undang-undang/1952/1952-13.yaml

@@ -0,0 +1,11 @@
+number: 13
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Pasal 2 dari Undang-undang No. 10 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 55), sebagaimana Undang-undang ini berdasarkan Undang-undang Nr 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 56) juga berlaku untuk tahun 1952 diubah sebagai berikut:
+      a. pada ayat 1, maka "Rp. 30" dibaca "Rp. 240.-" dan "250" dibaca "50";
+      b. ayat 2 dihapuskan dan diganti dengan Bea masuk dipungut menurut pos 173 sub IA ditambah dengan 50 opsenten;
+      c. ayat 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dihapuskan.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah hari pengundangannya.

undang-undang/1952/1952-14.yaml

@@ -0,0 +1,27 @@
+number: 14
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: Peraturan penunjukan Perusahaan Garam Negeri sebagai yang termaktub dalam Staatsblad 1936 No. 711 dicabut.
+  - article: 2
+    content: '"Regi Garam dan Perusahaan Garam Negeri" disatukan dalam satu perusahaan berdasarkan Staatsblad 1927 No. 419 dengan nama "Perusahaan Garam dan Soda Negeri".'
+  - article: 3
+    content: Neraca permulaan pada tanggal 1 Januari 1952, seperti dimaksudkan dalam pasal 14 Staatsblad 1927 No. 419, dari "Perusahaan Garam dan Soda Negeri", akan ditetapkan kemudian dengan undang-undang.
+  - article: 4
+    content: Persentasi bunga atas kapital, seperti dimaksudkan dalam pasal 4, ayat la, Staatsblad 1927 No. 419, akan ditetapkan kemudian dengan undang-undang bersama-sama dengan neraca permulaan yang dimaksudkan dalam pasal 3 diatas.
+  - article: 5
+    content: Penghapusan harga (afschrijving) pada milik "Perusahaan Garam dan Soda Negeri" kecuali dalam keadaan yang luar biasa, dihitung berdasarkan nilai perusahaan dan lamanya tempo pemakaian (bedrijfswaarde en gebruiksduur), sedang buat satu golongan barang-barang sejenis, penghapusan harga itu ditetapkan menurut persentasi rata-rata.
+  - article: 6
+    content: |
+      Buat tahun 1952 sampai dengan 1956 ditetapkan golongan barang-barang sejenis sebagai berikut :
+      Lapangan-lapangan, jalan-jalan dan bangunan-bangunan tanah;
+      Bangunan-bangunan pengairan tetap dipelabuhan-pelabuhan;
+      Gedung-gedung;
+      Mesin-mesin, instalasi penerangan dan pengeringan;
+      Alat-alat pengangkutan disungai serta terusan-terusan dipegaraman;
+      Alat-alat pengangkutan dilaut;
+      Kereta-api decauville dan lain-lain alat pengangkutan didarat;
+      Barang-barang inventaris.
+      Persentasi penghapusan harga akan ditetapkan dengan undang-undang, bersama-sama dengan neraca permulaan dan persentasi bunga yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 3 dan 4 dalam undang-undang ini.
+  - article: 7
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surat sampai tanggal 1 Januari 1952.

undang-undang/1952/1952-15.yaml

@@ -0,0 +1,45 @@
+number: 15
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1951 tentang Bursa" yang termuat dalam Lembaran Negara tahun 1951 Nr 79 ditetapkan sebagai undang- undang yang berbunyi sebagai berikut :
+      Undang-undang tentang Bursa.
+      Pasal 1.
+      Yang dimaksudkan dengan bursa dalam arti Undang-undang ini ialah bursa-bursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk perdagangan uang dan effek-effek, termasuk semua pelelangan effek-effek.
+      Pasal 2.
+      Pembukaan bursa dalam arti pasal 1 hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan.
+      Pasal 3.
+      (1) Bursa itu diawasi oleh Menteri Keuangan.
+      (2) Untuk melaksanakan pengawasan dimaksud dalam ayat 1, Menteri Keuangan berhak mengadakan peraturan-peraturan tentang :
+          a. pembukaan dan penutupan bursa;
+          b. pencatatan dan cara-cara berdagang dibursa.
+      Pasal 4.
+      Menteri Keuangan diberi kuasa mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu guna kepentingan umum, guna kepentingan perdagangan uang dan effek-effek umumnya, atau guna kepentingan transaksi-transaksi dibursa khususnya.
+      Pasal 5.
+      (1) Ada suatu panitia penasehat soal-soal bursa, yang anggota-anggotanya diangkat oleh Menteri Keuangan. Dalam panitia itu duduk seorang wakil dari De Javasche Bank, sedangkan sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota-anggota itu harus terdiri dari anggota perserikatan perdagangan uang dan effek-effek yang akan didirikan oleh Menteri Keuangan dengan melaksanakan pasal 4.
+      (2) Panitia penasehat soal-soal bursa, mengatur sendiri caranya ia melakukan pekerjaannya.
+      (3) Menteri Keuangan tidak akan menetapkan peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 3 atau mengambil tindakan-tindakan sebagai dimaksud dalam pasal 4 sebelum mendengar panitia penasehat soal-soal bursa.
+      (4) Panitia penasehat soal-soal bursa berhak mengajukan usul-usul kepada Menteri Keuangan, jika dipandangnya berfaedah atau perlu guna kepentingan umum, guna kepentingan perdagangan uang dan effek-effek umumnya, atau guna kepentingan transaksi-transaksi dibursa khususnya.
+      Pasal 6.
+      Semua perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sesuatu ketetapan dari sesuatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan undang-undang ini, batal dengan sendirinya.
+      Pasal 7.
+      (1) Pelanggaran sesuatu ketetapan dalam peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini atau sesuatu ketetapan dalam Undang- undang ini menimbulkan suatu kejahatan dan dihukum :
+          a. jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman itu;
+          b. jika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian, dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman itu.
+      (2) Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman, atau terhadap mana perbuatan itu dilakukan, lagi pula benda-benda yang diperoleh karena perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, dapat dinyatakan menjadi milik Negara apabila benda-benda itu kepunyaan yang terhukum.
+      Pasal 8.
+      (1) Denda itu harus dibayar selama waktu yang ditentukan oleh penjabat, yang atas namanya pelaksanaan keputusan hakim itu dijalankan.
+      (2) Jika denda tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, maka denda itu atau sebagiannya yang tidak dibayar, dimintakan ganti rugi dari kekayaan siterhukum. Permintaan ganti rugi ini dilakukan dengan melaksanakan hukuman denda itu dengan cara yang ditetapkan dalam pelaksanaan hukuman membayar biaya sengketa.
+      (3) Apabila permintaan ganti rugi dari kekayaanpun tidak mungkin, maka denda atau permintaan ganti rugi, atau sebagiannya yang tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan.
+      Pasal 9.
+      (1) Apabila sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut Undang- undang ini, dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain, atau yayasan, maka penuntutan hukuman dilakukan dan hukuman-hukuman dijatuhkan dan/atau tindakan-tindakan diambil:
+          a. terhadap anggota-anggota pengurus badan hukum atau perserikatan lainnya, pesero-pesero dari perseroan, atau orang-orang yang sesungguhnya mengurus yayasan atau
+          b. terhadap wakil-wakil dari badan hukum perseroan, perserikatan lainnya atau yayasan, yang ada di Indonesia apabila mereka yang dimaksudkan itu tidak berada di Indonesia.
+      (2) Sesuatu perbuatan dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik karena hubungan jabatan maupun karena lain-lain hal, bertindak dalam lingkungan pekerjaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain- lain atau yayasan itu, dengan tiada membeda-bedakan, apakah orang-orang itu melakukan perbuatan itu sendiri-sendiri, ataupun pada mereka bersama terdapat bagian-bagian dari pada perbuatan itu.
+      (3) Mereka yang tersebut dalam ayat 1 huruf a dan b tidak dijatuhi hukuman, apabila ternyata, bahwa perbuatan yang diancam dengan hukuman itu telah dilakukan oleh mereka diluar pengetahuan atau bantuannya.
+      (4) Apa yang tersebut pada ayat l; berlaku pula terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan, pesero, pemelihara atau wakil dari suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain atau yayasan.
+      (5) Yang bertanggung-jawab, baik sendiri, maupun untuk seluruhnya mengenai penglunasan dari pada segala beban uang, yang dikenakan kepada satu atau beberapa orang yang dimaksud dalam ayat satu huruf a dan b berhubung dengan dilakukannya sesuatu perbuatan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan seperti dimaksud dalam ayat itu, adalah : badan hukum, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaannya, pesero-pesero dari pada perseroan dan anggota-anggota dari pada peserikatan lain-lain, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaan perseroan atau perserikatan itu, dan yang berhak atas yayasan oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan kekayaan yayasan.
+      (6) Apa yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 berlaku pula terhadap penglunasan permintaan ganti rugi atas kekayaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain dan yayasan atau kekayaan-kekayaan lain yang, dapat dikenakan permintaan ganti rugi itu.
+  - article: "II"
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 8 September 1951.

undang-undang/1952/1952-16.yaml

@@ -0,0 +1,9 @@
+number: 16
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia da dan Negara India tertanggal tiga (3) bulan Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.
+  - article: 2
+    content: Perjanjian Persahabatan tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di New Delhi.
+  - article: 3
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

undang-undang/1952/1952-17.yaml

@@ -0,0 +1,9 @@
+number: 17
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan tertanggal tiga (3) bulan Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.
+  - article: 2
+    content: Perjanjian Persahabatan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Jakarta.
+  - article: 3
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

undang-undang/1952/1952-18.yaml

@@ -0,0 +1,9 @@
+number: 18
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: "Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma tertanggal tiga puluh satu (31) Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui."
+  - article: 2
+    content: "Perjanjian Persahabatan tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Rangoon."
+  - article: 3
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

undang-undang/1952/1952-19.yaml

@@ -0,0 +1,9 @@
+number: 19
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina tertanggal dua puluh satu (21) bulan Juni 1951 yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.
+  - article: 2
+    content: Perjanjian Persahabatan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Manila.
+  - article: 3
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

undang-undang/1952/1952-20.yaml

@@ -0,0 +1,118 @@
+number: 20
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan pegawai Negeri ialah pegawai yang diangkat sebagai pegawai Negeri tetap dan sementara. (Selanjutnya disebut pegawai Negeri).
+  - article: 2
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Masa kerja yang dihitung untuk menentukan pensiun ialah waktu mulai bekerja :
+          a. sebagai pegawai Negeri tetap dengan menerima gaji atau uang tunggu menurut peraturan Negeri yang berlaku;
+          b. sebagai pegawai sementara dengan menerima gaji dari anggaran Negara dan kemudian diangkat menjadi pegawai Negeri;
+          c. sebagai tenaga tidak termasuk dalam huruf a dan b, dengan menerima penghasilan dari anggaran Negara dan kemudian langsung mendapat kedudukan termaksud dalam huruf b;
+          d. sebagai pegawai Daerah Otonom.
+      - paragraph: 2
+        content: Masa kerja mereka yang kedudukannya tidak termasuk dalam ayat (1), dalam hal-hal yang akan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah, dapat dihitung untuk sebagian atau penuh untuk menentukan pensiunnya.
+      - paragraph: 3
+        content: Dalam perhitungan masa kerja untuk pensiun, pecahan bulan dibulatkan menjadi sebulan penuh.
+  - article: 3
+    content: Yang dimaksud dengan dasar pensiun dalam Undang-undang ini ialah gaji tertinggi sebulan yang telah diterima.
+  - article: 4
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Yang dimaksud dengan gaji ialah gaji pokok, termasuk gaji tambahan peralihan, yang diterima menurut peraturan gaji yang berlaku, tidak terhitung tunjangan-tunjangan dan sebagainya.
+      - paragraph: 2
+        content: Jikalau pegawai beristirahat didalam atau Luar Negeri dengan hanya menerima sebagian dari gaji semestinya, maka yang dimaksud gaji untuk menghitung dasar-pensiun termaksud pada pasal 3 adalah gaji menurut ayat (1).
+  - article: 5
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Pegawai Negeri yang diberhentikan dari jabatan Negeri berhak menerima pensiun, jikalau;
+          a. mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 25 tahun dan telah mencapai umur 50 tahun dalam jabatan Negeri, atau
+          b. dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan/atau rohani disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan kewajiban jabatannya, atau
+          c. mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan/atau rohani, tidak disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan kewajiban jabatannya, atau
+          d. telah mencapai umur 50 tahun dalam jabatan Negeri dan mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 15 tahun, dengan ketentuan, bahwa jumlah umur dan masa-kerja tidak kurang dari 75 tahun, atau
+          e. mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 25 tahun, dengan ketentuan bahwa jumlah umur dan masa-kerja tidak kurang dari 75 tahun, atau
+      - paragraph: 2
+        content: Pegawai Negeri yang diberhentikan dari jabatannya setelah mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun karena penghapusan jabatan atau perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganya tidak diperlukan lagi dan kemudian hingga ia mencapai umur 50 tahun tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan kembali, berhak menerima pensiun, setelah diberhentikan dari jabatan Negeri.
+      - paragraph: 3
+        content: Pegawai Negeri yang setelah memangku jabatan Presiden, Wakil-Presiden atau Menteri Negara, hingga mencapai umur 50 tahun tidak bekerja kembali dalam sesuatu jabatan Negeri dan diberhentikan dari jabatan Negeri, berhak menerima pensiun jika mempunyai masa-kerja sebagai pegawai Negeri sekurang-kurangnya 10 tahun.
+      - paragraph: 4
+        content: Pensiun yang dimaksudkan dalam ayat (1) diatas tidak diberikan apabila pegawai yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu pelanggaran jabatan yang mengakibatkan mereka dituntut dimuka hakim dan dijatuhi hukuman.
+  - article: 6
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: |
+          Jumlah pensiun sebulan adalah sebagai berikut:
+          a. dalam hal termasuk pada pasal 5 ayat (1) huruf a, c, d, dan e, ayat (2) dan (3), untuk tiap-tiap tahun masa-kerja 1,6% dari dasar pensiun apabila masa-kerja itu tidak lebih dari 25 tahun dan untuk tiap-tiap tahun masa-kerja lebih dari 25 tahun jumlah tersebut ditambah dengan 2% dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa jumlah pensiun setinggi-tingginya 50% dari dasar pensiun dan dalam hal termaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c, d dan e sekurang-kurangnya 25% dari dasar itu;
+          b. dalam hal termaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b, 50% dari dari pensiun.
+      - paragraph: 2
+        content: Jumlah pensiun menurut ayat (1) diatas paling sedikit 75% dari gaji terendah menurut peraturan gaji yang berlaku.
+      - paragraph: 3
+        content: Jumlah pensiun dibayar dengan perhitungan rupiah bulat; pecahan rupiah dibulatkan keatas menjadi satu rupiah penuh.
+  - article: 7
+    content: Pada surat pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri tetap harus disebutkan tanggal kelahiran berdasarkan bukti-bukti yang sah atau jika tanggal kelahiran itu tidak dapat ditetapkan secara demikian, disebutkan umur menurut keterangan yang berkepentingan, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran itu kemudian tidak dapat diubah lagi.
+  - article: 8
+    content: |
+      Untuk mendapat pensiun yang berkepentingan harus mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai disertai :
+      a. surat keputusan pemberhentian dari jabatan Negeri;
+      b. daftar riwayat pekerjaan yang disahkan oleh yang berwajib, serta surat-surat keputusan untuk membuktikan daftar riwayat tersebut;
+      c. surat keterangan dari yang berkepentingan, bahwa semua surat-surat milik Negara, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, jika surat-surat itu berhubung dengan kewajiban jabatan semula ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.
+  - article: 9
+    content: Jikalau syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 8 tidak dipenuhi maka keputusan tentang kemungkinan pemberian pensiun atau pensiun sementara diserahkan pada pertimbangan Kepala Kantor Urusan Pegawai.
+  - article: 10
+    content: Pensiun diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan menyebutkan alasan-alasan pemberiannya.
+  - article: 11
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya bulan pemberhentian dari jabatan Negeri.
+      - paragraph: 2
+        content: Pensiun berakhir pada penghabisan bulan dari saat yang berkepentingan meninggal dunia.
+      - paragraph: 3
+        content: Dalam hal tersebut pada pasal 12 ayat (1) dan 13 ayat (1), maka pensiun berakhir pada penghabisan bulan hal itu terjadi.
+  - article: 12
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Apabila yang mendapat pensiun diangkat kembali menjadi pegawai Negeri, maka pembayaran pensiun dihentikan dan surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan.
+      - paragraph: 2
+        content: Jikalau pegawai yang termaksud pada ayat (1) kemudian diberhentikan lagi dari jabatan Negeri, maka pensiunnya diberikan lagi dan diatur kembali dengan mengingat jumlah masa-kerja dan gaji lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.
+  - article: 13
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Hak pensiun hapus, jikalau yang berkepentingan tidak seizin Presiden menjadi anggota tentara asing atau menjadi pegawai Negeri asing.
+      - paragraph: 2
+        content: Jikalau ternyata, bahwa keterangan-keterangan yang diajukan tidak benar, maka surat-keputusan pemberian pensiun diubah sebagaimana mestinya.
+  - article: 14
+    content: Apabila penetapan pensiun dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya, dengan surat keputusan baru, yang memuat alasan-alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.
+  - article: 15
+    content: Surat penetapan pensiun boleh dipergunakan untuk tanggungan guna mendapat pinjaman dari salah satu Bank, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
+  - article: 16
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Hak pensiun tidak boleh dipindahkan.
+      - paragraph: 2
+        content: Orang yang menerima pensiun tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu secara lain menguasakan haknya kepada siapapun juga.
+      - paragraph: 3
+        content: Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) diatas dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.
+  - article: 17
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Pegawai Negeri diwajibkan membayar iuran pensiun, tiap-tiap bulan sebanyak 2% dari gaji atau uang tunggunya. Apabila karena rupa-rupa sebab pemungutan iuran-pensiun itu tidak dapat dijalankan, maka jumlah iuran pensiun yang belum dipungut itu dibayar berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari gaji jika ada, ditambah pensiun atau uang tunggu yang diterima.
+      - paragraph: 2
+        content: Untuk masa kerja termaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, c dan/atau d, pegawai yang berkepentingan diharuskan membayar iuran pensiun 2% dari gaji jika ada, ditambah pensiun atau uang tunggu yang diterima selama waktu tersebut, dengan memperhitungkan jumlah iuran pensiun yang telah dibayar dalam masa itu. Jumlah iuran pensiun yang harus dibayar ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai atas usul dan bahan-bahan dari Kementerian Jawatan yang bersangkutan. Pembayaran iuran itu dilakukan berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari gaji atau uang tunggu mulai bulan sesudah ia diangkat menjadi pegawai Negeri.
+      - paragraph: 3
+        content: Jika iuran pensiun termaksud dalam ayat (1) dan (2) pada waktu pegawai diberhentikan dari jabatan Negeri dengan hak pensiun belum dibayar penuh, maka sisa iuran pensiun tersebut dipungut berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari pensiun tadi, dengan ketentuan bahwa angsuran itu dinaikkan sedemikian sehingga sisa itu lunas dalam masa selambat-lambatnya 10 tahun.
+      - paragraph: 4
+        content: Iuran pensiun yang telah dipungut menurut peraturan ini tidak dibayar kembali.
+  - article: 18
+    content: Hal-hal luar biasa yang tidak diatur dalam Undang-undang ini, dapat ditetapkan dengan surat putusan Presiden.
+  - article: 19
+    content: |
+      Jikalau pegawai Negeri pada tanggal mulai berlakunya peraturan ini memenuhi atau dalam waktu setahun akan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh hak pensiun menurut peraturan-peraturan pensiun yang hingga saat itu berlaku terhadapnya, maka hak itu dapat dipergunakan olehnya berdasarkan peraturan-peraturan itu selambat-lambatnya dua tahun sesudah tanggal termaksud.
+      I. Untuk menghitung masa kerja dan persentase pensiun mengenai masa sebelum tanggal mulai berlakunya peraturan ini, terhadap mereka yang pada tanggal itu masih mempunyai kedudukan sebagai pegawai dalam jabatan Negeri - jika menguntungkan - dipergunakan cara menghitung masa-kerja dan persentase itu menurut peraturan-peraturan pensiun yang hingga tanggal termaksud berlaku baginya.
+      II. (1) Dengan menyimpang dari ayat (1), maka masa kerja selama istirahat diluar Negeri atau didalam Negeri sebagai ganti istirahat diluar Negeri dengan menerima gaji istirahat, begitu pula waktu selama menerima gaji non-aktif diluar Negeri, selalu dihitung menurut peraturan pensiun lama termaksud diatas.
+          (2) Dalam penetapan pensiun, menurut peraturan ini gaji-gaji yang diterima sebelum tanggal 1 Juli 1950 tidak diindahkan. Gaji yang diatur menurut peraturan gaji yang berlaku sebelum tanggal 1 Juli 1950 terlebih dahulu disesuaikan dengan peraturan gaji yang mulai berlaku pada atau sesudah tanggal tersebut.
+      III. (1) Apabila pada dan sesudah tanggal 1 Juli 1950 hingga saat pemberhentian dari jabatan Negeri dengan berhak pensiun tidak diterima gaji melainkan uang-tunggu, maka dasar pensiun ditetapkan berdasarkan gaji terakhir sebelum tanggal tersebut setelah disesuaikan dengan peraturan gaji yang mulai berlaku pada atau sesudah tanggal termaksud.
+  - article: 20
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

undang-undang/1952/1952-21.yaml

@@ -0,0 +1,29 @@
+number: 21
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat Nr 25 jo. Nr 34 tahun 1950 termuat dalam Lembaran-Negara masing-masing Nr 41 dan 74 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang Republik Indonesia dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
+      Undang-undang tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil.
+      Pasal 1.
+      (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus yang telah atau akan ditetapkan dengan Undang-undang, maka sekalian pegawai-negeri sipil Republik Indonesia dengan mengindahkan aturan-aturan mengenai soal kepegawaian yang berlaku, dipekerjakan untuk sementara, diangkat dalam jabatan tetap Republik Indonesia, diangkat untuk sementara atau tetap dalam jabatan, diberhentikan dari pekerjaan sementara, diberhentikan dari jabatannya dan diberhentikan dari jabatan Negeri oleh :
+          a. Presiden : yang mengenai pegawai yang digaji menurut P.G.P. 1948 golongan VI ruang e ke atas.
+          b. Menteri : masing-masing yang mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini.
+          c. Dewan Perwakilan Rakyat : yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Dewan itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini.
+          d. Mahkamah Agung : yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Mahkamah itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini.
+          e. Dewan Pengawas Keuangan : yang mengenai pegawai pada Dewan itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini.
+          f. Direktur Kabinet Presiden : yang mengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu, termasuk sipil yang dipekerjakan pada Istana-istana Presiden dan Wakil- Presiden, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas dan jabatan-jabatan termasuk golongan VIa sampai dengan VId P.G.P. 1948 yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri.
+      (2) Untuk menerima (kembali) bekas pegawai negeri sipil atau bekas anggota Tentara, yang diberhentikan dari jabatan Negeri dengan sebutan "tidak dengan hormat", atau mereka, yang dikenakan hukuman karena menjalankan kejahatan, maka diperlukan izin terlebih dahulu dari Dewan Menteri.
+      (3) Pembesar atau Dewan tersebut dalam ayat 1 huruf b, c, d, e dan f menetapkan, membatalkan atau memperpanjang perjanjian-perjanjian tentang mempekerjakan seseorang dalam ikatan dinas Republik Indonesia untuk waktu yang terbatas dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing setelah mendapat persetujuan lebih dulu dari Menteri Urusan Pegawai.
+      (4) Untuk mempekerjakan pegawai yang bukan warga negara Republik Indonesia, maka buat pertama kalinya diperlukan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Menteri.
+      (5) Menteri berhak memindahkan pegawai dalam lingkungan kekuasaannya dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bagian kebagian administrasi lain Kementeriannya. Instansi atau pembesar tersebut dalam pasal 1 sub c, d, e dan f berhak memindahkan pegawai dari satu bagian ke bagian administrasi lain dalam lingkungan kekuasaannya dengan mengingat kepentingan Negara.
+      Pasal 2.
+      Dalam hal dipekerjakan sementara, dalam hal pengangkatan tetap dan dalam hal dipekerjakan dalam ikatan dinas untuk waktu yang terbatas, jika menurut peraturan- peraturan yang berlaku kedudukan yang bersangkutan tidak dapat diatur sendiri oleh pemegang kuasa yang berhak untuk mengangkat karena menyimpang dari peraturan yang berlaku, begitu pula dalam hal pengangkatan sementara atau pengangkatan tetap atau pengangkatan untuk tempo yang terbatas, jika pengangkatan itu akan melebihi susunan pegawai yang diizinkan dalam anggaran, maka sekalian itu hanya dapat dilakukan setelah dicapai kata sepakat dengan Menteri Urusan Pegawai. Dalam hal-hal melewati susunan pegawai maka disyaratkan juga kata sepakat dengan Menteri Keuangan.
+      Pasal 3.
+      Pemberhentian dari jabatan Negeri Republik Indonesia yang disertai sebutan "tidak dengan hormat" boleh dilakukan hanya oleh Presiden bagi pegawai tersebut dalam pasal 1 ayat 1 huruf a dan oleh Menteri, Dewan atau Pembesar, masing-masing termaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf b sampai dengan f, bagi pegawai tersebut dalam pasal 1 ayat 1 huruf b, c, d, e dan f.
+      Pasal 4.
+      Menteri atau badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 huruf b, c dan d dapat menyerahkan kekuasaannya yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 yang mengenai jabatan-jabatan termasuk golongan Vb ke bawah P.G.P. 1948, kecuali kekuasaan untuk memberhentikan dari jabatan Negeri Republik Indonesia tidak atas permintaan sendiri dan hak memindah termaksud dalam pasal 1 ayat 5 yang mengenai jabatan-jabatan termaksud golongan Vb ke bawah P.G.P. 1948, kepada pemegang- pemegang kuasa yang termasuk dalam lingkungan Kementeriannya. Penyerahan kekuasaan itu diatur dengan surat keputusan Menteri yang bersangkutan.
+      Pasal 5.
+      Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2, maka dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat 1 segala pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

undang-undang/1952/1952-22.yaml

@@ -0,0 +1,35 @@
+number: 22
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        conten: Jika surat keputusan asli dan sesuatu Pengadilan dari sebab apapun juga hilang, sedang keputusan itu masih harus dijalankan atau masih perlu untuk pemeriksaan-banding, kasasi atau grasi, atau perlu untuk disimpan di dalam arsip selama 30 tahun sesuai dengan Undang-undang yang bersangkutan, maka turunan sah (authentik) surat keputusan asli itu dianggap dan disimpan sebagai surat keputusan asli.
+      - paragraph: 2
+        content: Barang siapa mempunyai, menyimpan atau memegang suatu turunan sah surat keputusan asli itu, diwajibkan menyerahkan surat turunan itu atas perintah Pengadilan yang menjatuhkan keputusan itu.
+      - paragraph: 3
+        content: Kepada orang yang menyerahkan turunan sah sesuatu surat keputusan Pengadilan dapat diberikan atas permintaannya surat turunan sah dari pada surat turunan termaksud.
+      - paragraph: 4
+        content: Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah Pengadilan termaktub dalam ayat (2) dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya empat bulan dan dua minggu, atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
+      - paragraph: 5
+        content: Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (4) adalah kejahatan.
+      - paragraph: 6
+        content: Bahwa surat keputusan asli itu betul hilang, harus dinyatakan dengan suatu surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang Hakim dan seorang Panitera Pengadilan yang menjatuhkan keputusan itu, atas sumpah jabatannya.
+  - article: 2
+    content: Jika tidak terdapat turunan sah keputusan asli itu, tetapi masih ada surat catatan pemeriksaan perkara dalam sidang yang lengkap (proces-verbaal sidang), maka keputusan Pengadilan dapat dijalankan bersandar atas catatan keputusan (dictum) yang termuat dalam surat catatan pemeriksaan itu.
+  - article: 3
+    content: Jika dalam perkara pidana surat catatan pemeriksaan perkara dalam sidang yang lengkap pun tidak ada, sedang keputusan Pengadilan itu masih harus dijalankan, maka perkaranya harus diperiksa kembali atas permintaan Jaksa dari Kejaksaan yang bersangkutan, kecuali apabila terdakwa dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat menimbulkan persangkaan bahwa dengan hilangnya alat pembuktian, ia akan sangat dirugikan.
+  - article: 4
+    content: Jika dalam menjalankan keputusan Pengadilan dalam perkara pidana, yang mulai dijalankan, akan tetapi karena tidak terdapat lagi surat keputusan atau turunan sah surat keputusan asli itu ataupun petikan dari keputusan asli (uittrekselvonnis) sehingga menimbulkan keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan itu, maka Pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atau atas permintaan Jaksa ataupun atas permintaan terhukum, setelah mengadakan pemeriksaan, dapat mengadakan penetapan resmi (declaratoire beschikking) tentang macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman itu.
+  - article: 5
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Jika dan sesuatu perkara dimintakan pemeriksaan-banding dan surat-surat pemeriksaan perkaranya yang bersangkutan telah dikirimkan kepada Pengadilan, yang harus melakukan pemeriksaan-banding ini, akan tetapi pada Pengadilan ini dari sebab apapun juga tidak terdapat surat-surat itu, maka Pengadilan ini harus selekas mungkin menetapkan, bahwa surat-surat pemeriksaan itu telah hilang atau sedikit sekali kemungkinannya masih akan diterimanya oleh Pengadilan itu.
+      - paragraph: 2
+        content: Jika penetapan Pengadilan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (1) telah ada, maka Pengadilan ini meminta dari Pengadilan yang memutuskan perkaranya dalam tingkatan pertama, suatu turunan keputusan asli atau turunan dari yang menurut pasal I ayat (1) dianggap sebagai keputusan asli itu.
+      - paragraph: 3
+        content: Pengadilan yang melakukan pemeriksaan-banding dapat memerintahkan kepada Pengadilan tingkat pertama untuk mengadakan pemeriksaan perlengkapan (aanvuflend onderzoek) terhadap terdakwa serta saksi-saksinya, semuanya dengan petunjuk-petunjuk Pengadilan-banding itu.
+      - paragraph: 4
+        content: Sesudah menerima surat-surat pemeriksaan perlengkapan (aanvuuend onderzoek) Pengadilan-banding mengambil keputusan-banding.
+  - article: 6
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

undang-undang/1952/1952-23.yaml

@@ -0,0 +1,12 @@
+number: 23
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan termaktub dalam Undang-undang Darurat Nr 3 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 Nr 4) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan- perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
+      Pasal 1.
+      Dipungut tambahan pokok pajak seratus persen (100%) dari ketetapan pajak kekayaan buat tahun 1950.
+      Pasal 2.
+      Dipungut tambahan pokok Pajak tiga ratus persen (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara 30 Juni 1949 dan 1 Juli 1950.
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

undang-undang/1952/1952-24.yaml

@@ -0,0 +1,12 @@
+number: 24
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan 1951 (Undang- undang Darurat No. 35 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga bunyinya sebagai berikut:
+      Pasal 1.
+      Dipungut tambahan pokok pajak seratus persen (100%) dari ketetapan pajak kekayaan buat tahun 1951.
+      Pasal 2.
+      Dipungut tambahan pokok pajak tiga ratus persen (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara 30 Juni 1950 dan 1 Juli 1951.
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.