Question stringlengths 50 3.05k | Answer stringlengths 72 36.7k |
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 6? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Pera... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 6? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Per... |
Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 6 dinyatakan:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum ber... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 6 berbunyi:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berla... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 menetapkan:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Peratur... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 6? | Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Pera... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 6, memuat:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Pera... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 berbunyi:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Peratur... |
Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 6, adalah:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya ... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 6 menjelaskan:
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Pe... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 7? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 7 menyebutkan bahwa:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap orang m... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 7? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap orang ... |
Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 7 dinyatakan:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar se... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 7 berbunyi:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar seti... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 7 menetapkan:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap orang meng... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 7? | Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap orang m... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 7, memuat:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap orang m... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 7 berbunyi:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap orang meng... |
Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 7, adalah:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap ora... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 7 menjelaskan:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap orang... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 10? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, Pasal 10 menyebutkan bahwa:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2),... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 10? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2)... |
Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada , Pasal 10 dinyatakan:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal ... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada , Pasal 10 berbunyi:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, Pasal 10 menetapkan:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), da... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 10? | Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada , menyatakan:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2),... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya , Pasal 10, memuat:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2),... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, Pasal 10 berbunyi:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), da... |
Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya , Pasal 10, adalah:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat ... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada , Pasal 10 menjelaskan:
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 1? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam p... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam ... |
Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertib... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam pene... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 1? | Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam pen... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam pen... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam pene... |
Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam p... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 2? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
Bag... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 2? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
Ba... |
Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 2 dinyatakan:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 2 berbunyi:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota. ... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 2 menetapkan:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
Bagian... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 2? | Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
Bagia... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 2, memuat:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
Bagia... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 2 berbunyi:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
Bagian... |
Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 2, adalah:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
B... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 2 menjelaskan:
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
Bag... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 3? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 3 menyebutkan bahwa:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh M... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 3? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh ... |
Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 3 dinyatakan:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilaku... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 3 berbunyi:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakuka... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 3 menetapkan:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Ment... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 3? | Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Men... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 3, memuat:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Men... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 3 berbunyi:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Ment... |
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 3, adalah:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 3 menjelaskan:
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh M... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 4? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 4 menyebutkan bahwa:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. seca... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 4? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. sec... |
Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 4 dinyatakan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 4 berbunyi:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi: ... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 4 menetapkan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. secara ... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 4? | Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. secara... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 4, memuat:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. secara... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 4 berbunyi:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. secara ... |
Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 4, adalah:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. se... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 4 menjelaskan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. seca... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 5? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perencan... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 5? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perenca... |
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 5 dinyatakan:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoma... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 5 berbunyi:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman ... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 5 menetapkan:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perencanaan... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 5? | Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perencanaa... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 5, memuat:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perencanaa... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 5 berbunyi:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perencanaan... |
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 5, adalah:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perenc... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 5 menjelaskan:
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perencan... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 6? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialisas... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 6? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialisa... |
Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 6 dinyatakan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan ... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 6 berbunyi:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan so... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 6 menetapkan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialisasi; ... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 6? | Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialisasi;... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 6, memuat:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialisasi;... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 6 berbunyi:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialisasi; ... |
Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 6, adalah:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialis... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 6 menjelaskan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialisas... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 7? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualifik... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 7? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualifi... |
Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 7 dinyatakan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standa... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, ketentuan pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 7 berbunyi:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar ... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 7 menetapkan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualifikasi... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007, apa isi dari Pasal 7? | Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, menyatakan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualifikas... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 7, memuat:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualifikas... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 7 berbunyi:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualifikasi... |
Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, khususnya BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 7, adalah:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualif... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2007 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, pada BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN, Pasal 7 menjelaskan:
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualifik... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.