filename
stringlengths
16
16
title
stringlengths
22
107
text
stringlengths
132
2.1k
softlabel
stringlengths
15
740
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Kesepakatan-kesepakatan tersebut berperan dalam salah satu ledakan industri pertanian yang mungkin terbesar sepanjang sejarah dunia. Dalam beberapa tahun belakangan, setelah Darwan dan belasan bupati lain menduduki kursi kepemimpinan, perkebunan jadi berlipat ganda di wilayah nusantara. Dampak kerusakan pada hutan tropis Indonesia mengirim negara ini ke peringkat atas dalam daftar negara pemicu perubahan iklim.Seruyan dengan sendirinya memainkan peran penting dalam hal ini, tetapi kisah tentang bupati, seperti Darwan Ali memiliki implikasi yang lebih luas. Dia bukanlah contoh satu-satunya, melainkan contoh umum bagaimana belasan bupati menggunakan kekuasaan di seluruh penjuru negeri, dan bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan menyebar hingga ke penghujung nusantara.Dampak-dampak dari tindakan mereka terus dirasakan meskipun lebih dari satu dekade telah berlalu, seiring hilangnya hutan-hutan Indonesia yang terus berlangsung hingga kini.Industri sawit sering kali digambarkan sebagai suatu keajaiban ekonomi yang dengan cepat menghasilkan pemasukan dan modernisasi ke wilayah-wilayah terpencil. Narasi ini menghadirkan cerita tentang perluasan yang terencana, terkontrol dan mengikuti aturan. Kerusakan pada lingkungan merupakan efek samping yang disayangkan dari kewajiban moral untuk melaksanakan pembangunan.Namun ada versi lain di balik cerita itu, yang melibatkan transaksi bawah tangan dan kolusi. Dalam versi ini, para politisi diam-diam membagi-bagi lahan milik rakyat dan menjualnya kepada anak-anak konglomerat.Lahan-lahan pertanian yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat pedesaan digusur hingga perusahaan-perusahaan multinasional bisa menghasilkan komoditas untuk diekspor. Upaya-upaya untuk mengendalikan kabupaten direduksi oleh kemampuan para calon kepala daerah untuk mendanai pilkada dengan uang hasil sawit, hingga mereka dikenal dengan julukan “raja kecil.”
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Kesepakatan Darwan di Seruyan meskipun sangat besar, hanya mewakili sepenggal dari total lahan yang izinnya diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan. Bagian yang paling penting adalah hal-hal yang mereka ceritakan mengenai bagaimana sistem itu dimainkan, yang memungkinkan para kepala daerah megeksploitasi sumber daya alam.Dengan menyelami cerita itu, kami memaparkan bagian tersembunyi dari sebuah sistem yang beroperasi di seluruh nusantara.Hari ini, tindakan para bupati seperti Darwan merebak di berbagai penjuru Indonesia, saat perselisihan lahan dan deforestasi terus terjadi di lahan-lahan yang mereka serahkan kepada perusahaan-perusahaan. Memahami korupsi yang terjadi dalam masa yang rapuh ini bisa menjadi kunci mengakhiri krisis ini.  ***  Indonesia Terlahir KembaliAhmad Ruswandi berusia 21 tahun ketika ribuan demonstran menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998, menuntut pengunduran diri Soeharto yang sudah lanjut umur.Krisis moneter telah mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah terjun bebas hingga menghilangkan kekuasaan sang diktator untuk menutupi kesenjangan sosial yang teramat dalam.Pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan penggunaan militer merupakan pondasi rezim Soeharto, kala itu. Namun, di saat perekonomian runtuh, cadangan pangan goyah dan pengangguran melonjak tajam, dia kemudian ditinggalkan oleh para menterinya, dan akhirnya mengundurkan diri.Selama tiga dekade, Soeharto telah menyerahkan seluruh sektor perekonomian ke tangan para anggota keluarga dan para kroni. Investigasi majalah Time memperkirakan, keluarga ini berhasil menimbun kekayaan hingga mencapai US$15 miliar. Transparency International, sebuah LSM, menempatkan dia pada peringkat pertama dalam daftar pemimpin paling korup di dunia.
[0.9995973110198975, 0.00017646934429649264, 0.00022623571567237377]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada masa kekosongan kepemimpinan setelah pengunduran Soeharto, negara terancam pecah. Indonesia sudah lama diikat oleh pemusatan kekuasaan yang dipaksakan dengan kekuatan militer. Tanpa adanya daya magnet yang diberikan Soeharto di Jakarta, daerah-daerah mulai berjuang keluar dari kendali orbitnya.Perjuangan untuk menggantikan kekuasaan rezim Soeharto berujung pada kekerasan di berbagai wilayah nusantara.  Imbalan yang diharapkan bagi mereka yang berhasil mendaki ke puncak adalah jatah kekayaan alam Indonesia yang berlimpah.Kepulauan negeri ini menyimpan logam dan bahan bakar fosil berharga, di balik hutan tropis yang kaya kayu yang bernilai sangat tinggi. Selama tiga dekade, semua orang hanya bisa memandang tak berdaya, ketika uang yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam mengalir keluar pulau, menuju Jakarta dan ke rekening pribadi keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Sekarang kekayaan ini menjadi bisa diperebutkan.Dalam situasi yang bergejolak inilah Darwan Ali, bangkit menjadi seorang politikus yang punya pengaruh. Dia lahir di sebuah desa di tepian Sembuluh, sebuah danau besar di tengah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.Asal-usulnya simpang siur, meskipun tetua setempat mengatakan, bahwa dia lahir awal 1950-an dari orangtua penjahit dan petani, dan memberi nama anak-anaknya yang lain Dardi, Darlen, Darhod dan Darwis.Pada 1990-an, dia tinggal di ibu kota kabupaten, Sampit, saat perekonomian daerah itu sangat bergantung pada penebangan hutan. Kayu-kayu keras berharga diekstrak dari hutan-hutan lebat yang dahulu menyelimuti seluruh bagian pulau itu. Rakit-rakit gelondongan kayu dialirkan melalui hilir sungai menuju Sampit, dan dari sana dikirim menggunakan kapal ke negara-negara kaya di seluruh dunia.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Penebangan terus meluas hingga jauh melampaui batas eksploitasi yang sah menurut hukum ataupun yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Suatu sistem perekonomian di bawah tangan tumbuh subur, dengan arus uang masuk dari perdagangan kayu yang tidak memiliki izin.Seperti itulah dunia tempat Darwan bekerja, pertama sebagai pengusaha kontraktor bangunan, kemudian sebagai pelobi sektor industri, selain juga sebagai pejabat setempat yang cukup terkemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Sosok Darwan seperti digambarkan dalam media setempat saat itu, adalah sosok pelobi tangguh yang siap melawan berbagai peraturan yang membatasi lingkup usaha mereka. Dia protes ketika beberapa perusahaan dilarang mengikuti proses tender kontrak-kontrak pemerintah karena dugaan keterlibatan suap dan korupsi.Dia sosok kontroversial ketika memenangkan kontrak penyediaan perabot sekolah yang tidak ditenderkan. Dia juga mengeluhkan soal pajak yang diterapkan bagi sektor kehutanan, yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi penebangan liar.“Kesan keseluruhan tentangnya adalah pebisnis tipikal daerah frontier Kalimantan yang menghasilkan banyak uang dari ekonomi gelap bayangan,” kata Gerry van Klinken, profesor Universitas Amsterdam yang mengikuti politik Kalimantan dari dekat.  Seiring dengan berkurangnya kendali dari Jakarta, ekonomi bayangan dan sosok-sosok yang mengendalikannya menjadi lebih dominan.  Mafia kayu menjamur memasuki wilayah-wilayah yang dilindungi. Taman Nasional Tanjung Puting, yang sebagian besar terdiri atas hutan rawa penuh dengan orang utan, macan tutul dan buaya, menjadi sasaran empuk karena memiliki kayu ramin dan ulin.Pada awal 1999, Indonesia mengawali program desentralisasi yang cukup ambisius dengan menyerahkan serangkaian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Harapan dan tujuannya, mencegah pergerakan separatis dan membuat pemerintah lebih dipercaya oleh rakyatnya.
[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Para bupati diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kemudian menjalankan dengan penuh kebebasan. Dari beberapa keputusan pertama yang diambil Pemerintah Kotawaringin Timur, salah satu menarik retribusi dari pengiriman kayu ilegal hingga menjadikan perekonomian bayangan ini bagian dari sistem.Pada 2002, Seruyan, yang diberi nama sama dengan sungai yang membelah wilayah itu, dipisahkan dari Kotawaringin Timur menjadi kabupaten baru. Tahun berikutnya, Darwan — saat itu menjabat sebagai Ketua PDIP di Kotawaringin Timur —, menjadi bupati pertama Seruyan.Wilayah yang masuk kewenangannya dari pesisir Laut Jawa hingga hutan-hutan pedalaman. Bagian barat mencakup sebagian dari Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayahnya didominasi dataran rendah antara taman nasional dan Kota Sampit, dengan Danau Sembuluh di tengah-tengah. Lebih dari dua-pertiga kabupaten ini masih berselubung hutan. Meskipun sudah ditipiskan oleh penebangan liar, kekayaan satwa liar di wilayah ini masih mampu bersaing dengan lansekap manapun di bumi.Bupati pertama sejak era Reformasi, yang telah memperoleh kewenangan baru lebih besar ini, dipilih anggota DPRD. Kebangkitan Darwan mengejutkan beberapa pengamat, yang memandangnya sebagai pemain baru di dunia politik.Dia dikatakan pernah mengumumkan bahwa birokrat manapun yang mendukung pencalonannya akan naik pangkat dari eselon satu menjadi dua, atau eselon dua menjadi tiga, dan seterusnya. Dia kurang memahami bahwa sebenarnya penyebutan itu malah merupakan penurunan pangkat.Meskipun demikian, dia terlanjur dipandang sebagai putra daerah, yang akan bertarung buat rakyatnya. Dia memerintah selama lima tahun, setengah dekade untuk mengubah peruntungan daerahnya, sebelum menghadapi para konstituen di kotak suara.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada 2003, perekonomian di Seruyan, tak berkembang. Perdagangan kayu runtuh karena penebangan berlebihan. Danau Sembuluh, sebelumnya pusat industri pembangunan kapal yang pada masa jayanya sempat menyerap banyak tenaga kerja dari pulau-pulau lain. Kapal-kapal itu terbuat dari kayu dan untuk mengangkut kayu, hingga industri itu mati ketika kayu komersil habis. Karena pohon-pohon yang paling berharga sudah ditebangi, Darwan mewarisi suatu kabupaten yang masa kejayaan kayu sebagai pemasukan utamanya, telah berakhir.Perkebunan, terutama sawit, merupakan pengganti dengan prospek paling jelas. Buah sawit menghasilkan lemak yang bermanfaat bagi beragam produk dari cokelat hingga bahan bakar nabati. Permintaan dunia akan komoditas ini terus mengalami peningkatan. Wilayah  selatan Danau Sembuluh dipandang memiliki potensi amat besar dalam mengembangkan komoditas dagang ini dalam skala raksasa.Meskipun tak memiliki infrastruktur cukup memadai, Seruyan dekat dengan kota pelabuhan, Pangkalanbun dan Sampit. Pemerintah daerah menimbang potensi Sampit sebagai sebuah pusat kegiatan, yang menyerap buruh untuk bekerja di perkebunan dan mengekspor sawit ke pasar global.Darwan mengumumkan rencana untuk mengundang para investor dari Hong Kong dan Malaysia. Dia menjanjikan pelabuhan baru untuk memfasilitasi ekspor dan memberikan kemudahan regulasi.Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang bergabung dengan tim kampanye Darwan pada 2003 mengatakan, pergeseran kekuasaan ke tangan putra daerah telah menciptakan harapan. “Masyarakat ada kebanggaan tersendiri,” katanya kepada kami. “Nggak taunya, di belakangnya, dia main lebih besar lagi.”  ***Booming Sektor Perkebunan Sawit
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Dulu, pernah ada perlawanan terhadap sejumlah kecil perusahaan perkebunan yang ada di Seruyan sebelum Darwan menjadi bupati. Penduduk desa yang terdampak oleh perusahaan sawit pertama yang memasuki area Danau Sembuluh, PT Agro Indomas, mengklaim bahwa pertama kali mereka mengetahui bahwa lahan milik mereka masuk ke konsesi, ketika lahan pertanian dibakar atau diratakan.Saat perusahaan menghancurkan pemakaman, hal ini mendorong warga desa merusak satu jembatan terletak di dalam konsesi.Seorang penduduk desa yang lahan diambil perusahaan lain, PT Mustika Sembuluh, kemudian mengatakan kepada sebuah LSM bahwa masyarakat tak punya pilihan selain menerima kompensasi sesuai ketentuan perusahaan. Mereka memandang hal ini sebagai penyerahan lahan secara “paksa”.“Jika kami menolak, kami berhadapan dengan aparat keamanan yang didatangkan untuk menjaga kegiatan perusahaan,” katanya.“Kepala desa kami dulu pernah mengatakan, meskipun ada yang menolak menyerahkan lahan, perusahaan akan tetap meratakan lahan karena mereka sudah punya izin. Karena lahan kami milik negara.”Perkebunan-perkebunan ini mencemari danau dan sungai hingga keperluan air bersih di beberapa wilayah harus diangkut dengan truk tangki air. Pencemaran juga menghentikan perdagangan ikan, seiring dengan jatuhnya industri pembangunan kapal. “[Mengakibatkan] migrasi secara besar-besaran penduduk laki-laki,” kata Gregory Acciaioli, Dosen University of Western Australia, yang melakukan penelitian lapangan di kabupaten itu.“Ada banyak sekali rumah tangga dikepalai perempuan yang bekerja, mengisi polybag dengan tanah dan bibit untuk perkebunan sawit,” katanya kepada kami.“Mereka hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup.”  “Situasinya sangat menyedihkan.”
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Meskipun sudah ada beberapa pengalaman buruk seperti ini, ada optimisme baru terhadap perkebunan sawit besar pada awal pemerintahan Darwan. Menurut Mashudi Noorsalim, yang pernah bekerja untuk beberapa lembaga riset kebijakan Indonesia dan mempelajari pertumbuhan industri sawit Seruyan,  ketika Darwan menjabat, beberapa orang menggantungkan harapan pada prospek penyerapan tenaga kerja, atau kontrak untuk mengangkut buah sawit atau membangun infrastruktur.  Mashudi mengatakan kepada kami, banyak penduduk mengira beberapa hal akan menjadi lebih baik karena Darwan, putra daerah. “Beberapa penduduk setempat percaya bahwa dia akan membuat perkebunan-perkebunan itu membantu mereka,” katanya.Sebagai seorang bupati, Darwan bisa menerbitkan izin untuk siapapun yang dia inginkan, tanpa konsultasi publik maupun proses tender. Kementerian Kehutanan secara teori memegang kendali terhadap tahap akhir proses perizinan di wilayah-wilayah lahan yang berada di bawah jurisdiksinya. Namun, kementerian ini sering diabaikan di seluruh provinsi Kalimantan Tengah, hingga pengawasan terhadap kekuasaan bupati dalam menerbitkan perizinan seakan dihapuskan.Di Seruyan, hal ini mengakibatkan ledakan izin-izin perkebunan sawit dengan jumlah melampaui izin yang diterbitkan oleh hampir semua kabupaten lain di Indonesia.Analisa kami terhadap perizinan pada sumber data pemerintah dan sumber-sumber lain menunjukkan, antara 1998-2003, hanya tiga izin diberikan kepada perusahaan sawit di Seruyan. Pada 2004 dan 2005, Darwan menerbitkan 37 izin, jika disatukan mencakup wilayah hampir 500.000 hektar, setara tujuh kali wilayah Kota Jakarta.Pola ini mirip dengan yang terjadi di seluruh Kalimantan, namun dalam skala yang lebih besar,  saat para bupati memanfaatkan wewenang mereka terhadap kesepakatan lahan, membagi-bagikan izin yang mengakibatkan ledakan deforestasi.
[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Salah  satu perusahaan yang pertama mendapat izin dari Darwan adalah BEST Group, yang dimiliki kakak-beradik Winarto dan Winarno Tjajadi. Namun izin itu memotong Taman Nasional Tanjung Puting ke sudut timur laut. Taman nasional ini pernah diselamatkan dari kerusakan pada 2003, ketika Jakarta akhirnya mengambil langkah melawan penebangan liar. Aparat keamanan datang ke Tanjung Puting untuk menunjukkan kekuasaan yang bertujuan memperingatkan bahwa masa kejayaan eksploitasi kayu yang tidak terkontrol sudah berakhir.Kementerian Kehutanan memaksa Darwan untuk mencabut izin itu. Namun dia tetap pada pendiriannya, dan bulldozer milik BEST menerobos masuk ke hutan taman nasional. Peristiwa ini satu pertanda yang menunjukkan siapa pemegang kuasa sesungguhnya saat itu.Para penggerak awal ledakan perizinan di Seruyan antara lain keluarga-keluarga terkaya di Indonesia dan Malaysia. Ketika Darwan mulai menjabat pada 2003, Robert Kuok, kala itu orang kaya nomor dua di Malaysia, kemungkinan besar merupakan pemilik lahan terbesar di Seruyan. Portofolio perkebunan Seruyan milik dia akan digabungkan dengan perusahaan perkebunan lain, yang merupakan bagian dari bisnis keluarga Kuok– yang makin menyebar– untuk membentuk Wilmar International, perusahaan sawit yang mungkin terbesar di dunia.Pada 2005, Arif Rachmat menjadi CEO usaha perkebunan keluarganya, Triputra Agro Persada, dan pembukaan lahan mulai dilakukan untuk salah satu perkebunan pertama mereka, suatu konsesi raksasa di selatan Danau Sembuluh. Dua dari keluarga terkaya di Indonesia menyatukan diri ke dalam struktur perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan Triputra di Seruyan.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Hutan-hutan di Kalimantan menyimpan kandungan karbon dalam volume sangat besar. Karbon ini dilepas ketika hutan raya jadi perkebunan. Di bagian selatan pulau ini, kebanyakan dari hutan ini tumbuh di lahan gambut berawa, terdiri atas beberapa lapisan bahan organik yang dalam dan tertimbun selama ribuan tahun.Untuk menanam pada lahan gambut, pekebun sawit pertama menggali parit besar untuk mengeringkan kandungan air dalam tanah, hingga mengakibatkan proses dekomposisi sangat cepat. Proses ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfir dalam jumlah sangat besar.Lahan gambut kering jadi sangat mudah terbakar. Sementara, perusahaan-perusahaan dan penduduk desa rutin menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Pada 2006, Indonesia mengalami salah satu musim pembakaran terburuk sepanjang sejarah, ketika asap kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, memicu bom karbon dan menyelimuti wilayah itu dengan kabut asap yang bisa terlihat dari luar angkasa. Seruyan merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak ketika di bawah administrasi Darwan.Dalam suatu film dokumenter pada 2007 mengenai dampak perkebunan sawit di Seruyan, seorang penduduk desa menunjuk ke sekelompok pohon terisolasi di antara hamparan lahan gundul. Satu orangutan besar terlihat duduk di salah satu pucuk pohon. Primata berwarna oranye ini hidup di pepohonan, dan bergantung pada hamparan pohon yang membentang di sepanjang wilayah selatan Seruyan, merupakan habitat mereka.Hewan-hewan ini masih bisa bertahan ketika beberapa pohon terbesar menghilang karena ditebangi pembalak liar tetapi tak bisa bertahan ketika hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah, yang dalam sekejap berganti perkebunan.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada tahun sama ketika terjadi kebakaran besar di Seruyan, suatu laporan yang dikomisikan Pemerintah Inggris menyita perhatian, soal emisi deforestasi global lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan bahan bakar fosil sektor transportasi. Pada 2007, Bank Dunia membuat kesimpulan mengejutkan, bahwa akibat kerusakan hutan dan gambut, Indonesia memproduksi lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan negara lain manapun terkecuali Amerika Serikat dan China.Deforestasi dan perubahan pada tata guna lahan – eufemisme dari perluasan perkebunan – terhitung menyumbang 85% emisi di Indonesia. Secara global, Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga emisi di bawah kategori ini, yang sekarang diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim.Sebagian besar deforestasi di Indonesia, terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang merupakan pusat pertumbuhan perkebunan. Namun, di pulau-pulau ini, deforestasi hanya terpusat di dua provinsi: Riau, terletak di bagian timur laut pulau Sumatera, dan Kalimantan Tengah, rumah bagi Darwan Ali. Provinsinya telah menjadi inti dari suatu krisis global, dimana Seruyan memainkan peran.  ***Nyanyian Peniup PeluitPada suatu hari awal 2007, sebuah mobil menepi di rumah Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang pernah membantu Darwan Ali menjadi bupati di Seruyan. Dia tinggal di Kuala Pembuang, kota kecil di pesisir yang merupakan ibu kota Seruyan.Marianto mengenali sosok pria di balik kemudi sebagai seorang pejabat pemerintah. Pejabat itu kemudian menurunkan kaca jendela dan menyerahkan setumpuk kertas.“Tolong diperiksa – ada beberapa masalah,” katanya datar, sebelum pergi.
[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Ketika Marianto memeriksa dokumen ini, dia menemukan salinan izin-izin perkebunan yang sudah diberikan Darwan untuk beberapa perusahaan, beserta daftar nama direktur dan alamat-alamat perusahaan. Dia segera mengenali beberapa nama orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Darwan. Di antara beberapa alamat yang terdaftar, dia mengenali rumah kakak laki-laki Darwan di Kuala Pembuang.Marianto tak tahu mengapa pria itu membawakan informasi itu. Mungkin dia peduli terhadap Seruyan dan ingin meluruskan keadaan. Mungkin dia merasa kecewa dengan keadaan dan berpikir bahwa Marianto bisa melakukan sesuatu.Marianto adalah pendatang dari pulau Jawa yang tiba di Kalimantan pada 1985 untuk bergabung dengan perusahaan perkapalan milik kawannya. Dia kemudian pindah ke perusahaan kayu Malaysia, sebelum akhirnya bisa berdiri sendiri sebagai “penebang liar”, sebagaimana yang dia katakan.Ketika Seruyan dibentuk, Marianto menjadi Ketua PDIP di kabupaten yang baru berdiri itu, saat sama ketika Darwan memimpin partai itu di Kotawaringin Timur yang letaknya bersebelahan. Dia bergabung dengan kampanye Darwan untuk menjadi bupati pada 2003, dan kakak iparnya menjadi wakil bupati.Namun, saat dia bertemu dengan sang pemberi data atau si peniup peluit (whistleblower), Marianto sudah kurang simpati dengan kepemimpinan Darwan. Dia merasa, Darwan sudah mengkhianati harapan bahwa Seruyan akan dikembangkan demi kemakmuran warga. Perkebunan yang dibiarkan membanjiri wilayah itu telah menciptakan dampak yang sebaliknya.“Ini yang saya lihat,” kata Marianto kepada kami pada awal tahun ini, sambil duduk-duduk di rumah yang sama dia bertemu sang whistleblower. “Mungkin saya orang yang paling kritis di kabupaten ini.”Marianto, pria kurus tinggi, bersuara serak dengan senyuman lebar. Ketika kami bertemu, dua jarinya dibungkus kain kasa. Jari-jari itu terluka dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa hari sebelumnya dan dua kuku jari terkelupas.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Nama julukan pria ini, Codot, didapat dari masa lalunya saat dia tergabung dalam band rock tahun 1980-an. “Dari muara sampai ke ujung sungai, tahu semua nama saya,” katanya.Beberapa hari setelah peroleh data itu, Marianto dan seorang kawannya menempuh perjalanan selama empat jam naik mobil menuju Sampit, untuk memeriksa sederet alamat lain dalam dokumen-dokumen itu.Dia mengenali alamat yang pertama sebagai rumah anak Darwan, Ahmad Ruswandi. Mereka pernah rapat-rapat kampanye di sana selama persiapan pencalonan Darwan sebagai bupati. Satu atau dua kali Marianto menginap di rumah itu. Dia juga mengenal alamat yang kedua. Rumah itu milik tukang jahit langganan Darwan, yang memproduksi baju safari untuk PDIP.“Masalahnya, negara kita ini adalah negara korup,” katanya kepada kami. “Banyak pejabat yang ada, nggak menghidupkan Seruyan, tambah mau hidup dari Seruyan.”   ***The Gecko Project dan Mongabay menyatukan cerita di balik praktik penghambur-hamburan izin dari berbagai arsip di pasar saham, database perizinan pemerintah dan akta-akta perusahaan. Informasi dan kesaksian lebih lanjut juga diberikan oleh Marianto, dan aktivis lokal bernama Nordin Abah, yang secara terpisah melakukan investigasi terhadap Darwan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan Marianto.Kami menguatkan temuan-temuan kami dengan berbagai wawancara dengan orang-orang yang terlibat di beberapa perusahaan yang terkait.Gambaran yang dihasilkan adalah suatu skema terperinci dan terkoordinasi untuk mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang yang didaftarkan atas nama kerabat dan kroni Darwan. Darwan memberikan masing-masing perusahaan itu izin lahan ribuan hektar, dan kerabat dan kroninya menjual ke beberapa konglomerat terkaya.
[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Mereka yang terlibat bisa meraup keuntungan hingga ratusan ribu, bahkan jutaan dolar. Jika rencana itu dijalankan sampai selesai, ia akan mengubah hampir seluruh wilayah selatan Seruyan, di dataran rendah yang terletak di bawah perbukitan, jadi perkebunan sawit raksasa. Jika itu terjadi, kita bakal bisa berkendaraan sejauh 75 kilometer dari timur ke barat dan 220 kilometer dari selatan ke utara melewati bentangan lautan sawit.Skema ini melibatkan sederet pelaku lebih dari 20 orang yang berperan sebagai direktur maupun pemegang saham di perusahaan-perusahaan cangkang itu. Tokoh-tokoh yang memainkan peran itu terdiri dari anggota keluarga Darwan, kolega semasa dia masih menjadi Kepala Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Kotawaringin Timur, para anggota tim suksesnya, dan setidaknya satu orang yang mengakui namanya digunakan sebagai samaran.Istri Darwan, Nina Rosita, adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Anak perempuannya, Iswanti, menjabat di tiga perusahaan sebagai direktur atau pemegang saham. Anak perempuan lainnya, Rohana, juga menjabat direktur. Anak laki-lakinya, Ruswandi, memegang peranan lebih mengemuka, sebagai direktur di beberapa perusahaan dan pemegang saham  setidaknya  di satu perusahaa n. Kakak laki-lakinya, Darlen, memiliki dua perusahaan. Adik laki-lakinya, Darwis, memiliki satu perusahaan.  Kebiasaan ini menyebar hingga keluarga besarnya, sampai dengan keponakan laki-laki dan suami keponakan perempuannya.Secara keseluruhan, kami mengidentifikasi 18 perusahaan yang terhubung dengan Darwan. Tiga perusahaan dibentuk beberapa tahun sebelum dia menduduki jabatan sebagai bupati. Kondisi ini menunjukkan, dia sudah tertarik dengan sawit skala besar sebelum berkarir di bidang politik. Dua perusahaan lain dibentuk pada 2004, satu tahun setelah dia berkuasa, dan kemudian pada awal 2005 sederet kegiatan lain jadi makin intens.
[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Lima perusahaan dibentuk dalam rentang waktu sangat pendek yaitu dua hari pada akhir Januari; satu perusahaan lain muncul dua minggu kemudian. Kami berhasil menemukan nama-nama para direktur di semua perusahaan itu, dan para pemegang saham di semua perusahaan terkecuali pada enam perusahaan.Setidaknya satu orang anggota keluarga Darwan menjadi pemegang saham di hampir semua perusahaan. Nama Darwan tidak muncul  di perusahaan manapun, namun menurut pandangan Marianto, Darwan mengendalikan skemanya. “Ibarat catur,” katanya. “Aktornya tetap Darwan, mereka sebagai pionnya.”  ***Sebagian besar nama itu jarang digunakan . Namun, beberapa nama lebih sering muncul dibandingkan yang lain, dan hal ini menjadi petunjuk penting terkait bagaimana skema ini berfungsi. Nama pertama adalah Vino Oktaviano, yang disebut-sebut sebagai pemegang saham di tiga perusahaan yang didirikan pada hari sama, dan sebagai direktur di satu perusahaan lainnya.Nordin Abah, aktivis Kalimantan Tengah yang sempat menjalankan investigasi sendiri terhadap Darwan, kebetulan cukup mengenal Vino. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang sama dan terkadang bertemu untuk minum kopi.Pasca skandal BEST Group dan Taman Nasional Tanjung Puting, Nordin mencari nama-nama di balik menjamurnya izin yang diterbitkan Darwan. Saat menemukan nama Vino, Nordin langsung menanyakan hal ini kepadanya . Vino menjawab bahwa Darwan hanya menggunakan namanya. Dia sendiri tak memiliki peranan langsung di perusahaan-perusahaan itu.“Dia kira biasa saja, gak jadi apa-apa gitu,” kata Nordin kepada kami, di kantor lembaga swadaya masyarakat di Palangkaraya, yang dia kepalai, Save Our Borneo. “Cuma dia tidak mau turut bertanggung jawab.”
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Vino bekerja sebagai kontraktor bangunan, mendapatkan proyek-proyek dari pemerintahan Darwan, juga keponakan istri Darwan. Nama bos-nya, merupakan orang kepercayaan Darwan, saat dia masih aktif di Gapensi, juga muncul di dokumen-dokumen perusahaan itu.“Kamu masuk penjara Vino, kalau [perusahaan jadi] nggak karu-karuan,” kata Nordin mengingatkan, kala itu. “Saya dikerjain, Din,” jawab Vino. “Aku ditipu.”Nordin adalah ahli kampanye yang memburu perusahaan-perusahaan sawit yang memporak-porandakan Seruyan. Dia juga memiliki koneksi kuat dengan dan di dalam kabupaten itu. Pamannya pernah bertugas sebagai sekretaris daerah, posisi tertinggi sebagai pegawai negeri sipil.Ketika menyelidiki Darwan, dia mulai menyadap keluarganya sendiri yang bertugas di pemerintahan untuk mencari petunjuk. Dia berhasil menguak beberapa nama yang terlibat, dan seperti halnya Marianto, dia juga menemukan banyak perusahaan didaftarkan menggunakan alamat palsu atau alamat properti yang dimiliki sang bupati dan keluarga.Nordin menyadari, perusahaan perkebunan suatu saat perlu mengoperasikan pabrik untuk mengolah buah sawit. “Sedangkan Vino itu pabrik tahu aja gak punya dia,” kata Nordin terbahak. Dia yakin, ada beberapa orang lain yang telah dimanfaatkan dengan cara sama. “Orang kamu mungkin guru, mungkin wartawan, mungkin pengusaha kontraktor bangunan. Punya izin perkebunan? Ya gak bisa,” kata Nordin.“Kamu tidak punya kapasitas yang memadai untuk bangun kebun. Dan juga gak ada duit. Dijual aja ini. Ceritanya sih aku pinjam nama, menggunakan namamu untuk menjual kepada yang lain.”Nama Ambrin M Yusuf, muncul sebagai direktur di salah satu perusahaan. Nordin mengidentifikasi tokoh ini sebagai orang kepercayaan Darwan sejak masih aktif di Gapensi. Kami menelusuri Yusuf hingga rumahnya di Kuala Pembuang, dimana dia baru saja kembali setelah menjalani hukuman penjara atas perannya sebagai kurir uang tunai dalam skandal suap di daerah itu.
[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Dia mengaku sebagai mitra politik Darwan. Dia mengatakan, bahwa beberapa  perantara meminta untuk memasang namanya di satu perusahaan sawit. Namun dia menjelaskan klaim yang sulit dipercayai, bahwa dia menolak tawaran ini. Bahwa orang yang namanya digunakan dalam dokumen-dokumen itu adalah orang lain yang memiliki nama sama.Meskipun demikian, dia mengakui merupakan hal “biasa” bagi seorang bupati membagikan izin bagi anggota keluarga.Apa yang diceritakan oleh Yusuf dan Vino menunjukkan, kroni-kroninya digunakan sebagai topeng, kemungkinan untuk menyembunyikan nama orang lain – penerima manfaat yang sesungguhnya – dari dokumen-dokumen perusahaan. Nordin dan Marianto percaya, beberapa orang lain yang namanya muncul sebenarnya terlibat lebih jauh. Mereka berdua menunjuk seorang pria bernama Khaeruddin Hamdat sebagai sosok utama.Khaeruddin muncul sebagai direktur di tiga perusahaan, namun tidak pernah sebagai pemegang saham. Marianto, Nordin dan yang lain mengidentifikasi dia sebagai “ajudan” Darwan. Khaeruddin baru berusia 30-an tahun saat perusahaan-perusahaan itu didirikan. Nordin menggambarkan sosoknya sebagai “bos di Jakarta” dan penjaga gerbang bagi Darwan, yang melakukan rapat dengan para eksekutif sawit di hotel mewah di Jakarta.“Karena Darwan harus melindungi dirinya kan,” jelas Nordin, “gak mungkin dong dia yang tanda tangan kontrak jual-beli.”Sebagian dari mereka yang terlibat dalam skema ini terbukti sukar ditemui atau menolak berkomentar ketika mereka menyadari perihal apa yang sebenarnya kami tanyakan. Namun salah satu dari mereka, kami sudah tahu pasti keberadaannya, Hamidhan Ijuh Biring. Dia dipenjara karena skandal korupsi lain. Kami melacaknya hingga ke lembaga pemasyarakatan di jalan protokol di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.
[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Nama Hamidhan muncul sebagai direktur dan pemegang saham di salah satu 18 perusahaan itu. Dia juga menikah dengan sepupu perempuan Darwan. Dia mengatakan, mendirikan perusahaan itu dan menerima satu izin dari Darwan namun mengalami kekurangan modal untuk mengembangkannya menjadi perkebunan.Darwan mendorongnya untuk menjual perusahaan itu kepada seorang rekan politiknya di Jakarta, yang juga direktur salah satu perusahaan sawit yang ada di Seruyan. Setelah kesepakatan itu berhasil dilakukan, dia menerima sejumlah pembayaran, namun kemudian menemukan bahwa sisanya langsung diberikan kepada Darwan.“Ternyata di dalamnya ada Pak Darwan, intinya mungkin Pak Darwan ngomong, ‘Gak usah dibayarlah Pak Hamidhan gapapa juga’,” katanya, merasa getir.Sebelum hubungannya dengan Darwan memburuk, Hamidhan adalah orang yang dekat dengannya, dan membantunya kampanye maju pilkada 2008. Dia membenarkan klaim dari Nordin dan Marianto bahwa Khaeruddin berperan sebagai ajudan Darwan. Dia mengatakan, setiap kali dia bertemu bupati itu, Khaeruddin ada bersamanya. ***Kronologi yang terjadi setelah perusahaan-perusahaan cangkang dibentuk menunjukkan dua hal. Pertama, tujuannya bukanlah agar pendiri bisa mengembangkan perkebunan sendiri. Antara Desember 2004 sampai Mei 2005, Darwan membagikan izin perkebunan untuk 16 perusahaan milik keluarga dan kroninya. Sebelum akhir 2005, sedikitnya sembilan dari perusahaan-perusahaan itu dijual ke perusahaan-perusahaan sawit besar seharga ratusan ribu dolar.Suatu hal tidak masuk akal bahwa sederet orang yang saling terhubung, terutama anggota keluarga, secara bersamaan membentuk sejumlah perusahaan hanya untuk memutuskan bahwa mereka tak memiliki kapasitas untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu. Satu-satunya penjelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi adalah, bahwa perusahaan-perusahaan ini memang didirikan untuk dijual.  
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Kedua, hal ini menujukkan bahwa cara-cara pembentukan dan penjualan perusahaan-perusahaan itu terkoordinasi dengan sangat baik. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini didirikan dalam jarak waktu sangat singkat, kebanyakan hanya selisih beberapa hari. Beberapa juga dijual dalam jangka waktu sangat singkat, yaitu beberapa bulan setelah pendiriannya.Delapan dari perusahaan-perusahaan cangkang ini dibeli oleh keluarga Kuok akhir 2005. Keluarga Darwan dan kroni-kroninya pada akhirnya akan memperoleh hampir satu juta dolar dari kesepakatan dengan biliuner Malaysia.Dalam skema besarnya, jumlah ini hanyalah sedikit, sebagian kecil dari jumlah yang diperoleh keluarga Kuok jika perkebunan itu jadi dikembangkan. Tapi dalam kesepakatan ini para pemegang saham yang terhubung dengan Darwan juga memegang lima persen saham di masing-masing perusahaan itu, yang bisa menjadikan mereka masing-masing seorang milyader.Bukti yang diperoleh Nordin mengenai hubungan antara keluarga Darwan dan perusahaan-perusahaan yang dijual kepada keluarga Kuok ini pertama kali dibeberkan dalam laporan dari sebuah LSM, pada Juni 2007.Laporan ini diterbitkan hanya dua minggu sebelum dua dari perusahaan-perusahaan keluarga Kuok disatukan untuk membentuk Wilmar International. Saat itu, Wilmar sudah dihujani berbagai kritikan atas kegiatan ilegal, pelanggaran hak masyarakat dan perusakan lingkungan di banyak areal perkebunannya.  Pada tahun sama, sebuah konsorsium LSM mengajukan keluhan terhadap ombudsman Bank Dunia, dengan memberikan bukti yang nantinya mengukuhkan bahwa lembaga itu telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai mekanisme pengamanan sendiri dengan mendanai perusahaan Malaysia tersebut.
[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Meskipun tuduhan terkait izin-izin yang diterbitkan Darwan hanya disebutkan sekilas dalam laporan LSM itu, kemungkinan akan skandal korupsi ternyata cukup kuat. Dalam sebuah surel yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengataka bahwa perusahaan itu memutuskan untuk tak mengembangkan perkebunan-perkebunan itu dan membiarkan perizinan yang diterbitkan oleh Darwan kadaluwarsa setelah berhadapan dengan beberapa LSM.Wilmar menolak untuk menyebutkan kapan keputusan itu dibuat, dan terus menyertakan perusahaan-perusahaan itu dalam laporan-laporan tahunannya hingga 2010.Usaha perkebunan milik Triputra Group, dikepalai oleh Arif Rachmat yang masih muda, membeli tujuh perusahaan dari keluarga bupati itu. (Triputra menolak sejumlah permintaan kami untuk wawancara terkait Arif Rachmat, namun mereka menjawab beberapa pertanyaan kami lewat surel.)  Empat dari tujuh perusahaan ini kemudian tidak dikembangkan hingga izinnya kadaluwarsa, sedangkan tiga lainnya, yang dikembangkan kemudian, terhubung langsung dengan anak Darwan, Ahmad Ruswandi.Ketiga perusahaan itu bernama PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Pada akhir 2007, dua dari perusahaan ini mulai membuka suatu kawasan luas yang terdiri atas hutan, gambut dan lahan pertanian.  ***Marianto yakin, Darwan telah mengkhianati para konstituennya. Saat dia bertemu dengan whistleblower pada awal 2007, booming di sektor perkebunan sedang puncak-puncaknya, meskipun rata-rata penduduk Seruyan lebih menderita dibandingkan ketika masa penebangan liar.Saat ini, satu-satunya pilihan bagi banyak petani adalah mendapatkan upah sangat sedikit sebagai buruh di salah satu perkebunan itu. Mereka kehilangan lahan pertanian mereka sendiri, kerusakan hutan membuat mereka kekurangan makanan dan sumber hutan lain, dan mencari ikan di sungai jadi makin sulit karena sungai-sungai terkena polusi.
[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Menurut Marianto, Darwan patut disalahkan atas segala permasalahan yang terjadi. Sebagai bupati, dia memiliki kewenangan mencabut izin seperti halnya kewenangan menerbitkannya. Jika dia ingin melakukannya, tentu saja dia dapat memaksa perusahaan-perusahaan itu memenuhi janji terhadap masyarakat Seruyan. Bocoran data yang didapat menegaskan bahwa dia memiliki motivasi berbeda.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang lahir setelah kejatuhan Soeharto, muncul sebagai kekuatan baru melawan penggelapan oleh para pegawai pemerintah. Pada Juni 2007, ketika proses merger Wilmar selesai, Marianto mengemas temuan-temuannya dan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke KPK.Menjelang 2007, beberapa delegasi dari seluruh dunia tiba di Pulau Bali untuk menghadiri acara konferensi perubahan iklim tahunan PBB yang ke 13. Nasib hutan-hutan di bumi ini, jelas merupakan salah satu agenda bahasan.Namun di metropolitan Jakarta, permainan yang berbeda sedang terjadi. Empat hari sebelum konferensi PBB dimulai, saat Darwan Ali menyiapkan kampanye pilkada langsung untuk pertama kali, anaknya Ruwandi memasuki Menara Kadin untuk melakukan pertemuan dengan Arif Rachmat, guna menandatangani kesepakatan ketujuh dan terakhir antara keluarganya dan Triputra.   ***Setelah jatuhnya Soeharto, ada sedikit optimisme bahwa perampokan besar yang dilakukan oleh rezimnya akan mereda. Diharapkan bahwa desentralisasi kekuasaan yang berjalan cepat akan menggeser akuntabilitas keputusan-keputusan politik menjadi lebih dekat dengan masyarakat.Dalam buku berjudul Democracy for Sale, ilmuwan politik Ward Berenschot dan Edward Aspinall menulis bahwa kabupaten-kabupaten di Indonesia menjadi didominasi oleh “sistem di balik layar yang terdiri atas hubungan dan jaringan politik yang didasari hubungan pribadi, kesepakatan yang dirahasiakan, imbal jasa, korupsi, dan sederet praktik bayangan lainnya.”
[0.9995973110198975, 0.00017646934429649264, 0.00022623571567237377]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pemilihan umum merupakan suatu dasar permainan ini. Kegiatan itu jadi sangat mahal, dengan biaya yang jumlahnya sebanding dengan besarnya kekuasaan atas proyek-proyek yang sangat menguntungkan atau sumber daya alam, dimana sang pemenang bisa membagikan kepada para pendukungnya.Bagi para bupati yang memimpin kabupaten-kabupaten yang lahan dan hutan sangat kaya, mereka seringkali menghabiskan hingga jutaan dolar. Berenschot, Aspinall dan para akademisi lainnya yang sudah mempelajari pemilihan umum di Indonesia selama dua dekade telah mengidentifikasi proses penggunaan uang secara seragam dan sistematis yang dilakukan para kandidat.Modusnya , mereka membayar orang-orang penting dalam partai politiknya untuk memastikan bahwa mereka akan dipilih sebagai kandidat. Kemudian, mereka merekrut suatu kelompok aktivis politik yang besar dan tokoh-tokoh berpengaruh untuk bergabung dengan tim suksesnya.Lalu, mereka akan menyiapkan uang bagi tim sukses untuk membeli dukungan dari pemegang kekuasaan setempat–kepala desa, pemuka agama dan kepala klub-klub olahraga. Orang-orang ini pada akhirnya akan mengumpulkan dukungan publik dalam lingkup pengaruhnya masing-masing.Para kandidat mengadakan kampanye dan konser mahal, membayar penyanyi-penyanyi terkenal untuk tampil dan melakukan bagi-bagi makanan gratis. Pada akhirnya, mereka terlibat dalam apa yang dikenal sebagai “serangan fajar,” mengirim belasan suporter untuk beredar di jalan dan berkunjung rumah-ke-rumah, membagikan uang langsung kepada para pemilih untuk mengumpulkan dukungan mereka.Hal ini, kata Berenschot, merupakan biaya paling besar bagi para kandidat. Dia memperkirakan, harga pencalonan sebagai bupati berkisar antara US$1,2 juta hingga US$6 juta.
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Dana ini diperoleh dari para pebisnis dan kontraktor lokal, yang mengharapkan pamrih jika kandidat tersebut sukses. “Rampungnya pemilihan adalah waktunya membalas jasa, dan para donor serta orang-orang yang membantu kampanye bisa mengharapkan balas jasa dari kandidat yang menang dengan diberi pekerjaan, kontrak, kredit, proyek, dan manfaat-manfaat lainnya,” tulis Berenschot dan Aspinall.Mereka juga menulis, petahana memiliki posisi awal yang unggul, karena telah menabung sejumlah “harta jarahan –terutama berasal dari keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk korupsi,” untuk pemilihan umum yang selanjutnya. “Imbal jasa dan keuntungan materi di setiap tingkatan siklus pemilihan umum sudah mewabah hingga tepat untuk berpikir bahwa demokrasi di Indonesia adalah untuk diperjual-belikan”.Dalam pengakuannya, Hamidhan Ijuh Biring, suami keponakan perempuan Darwan yang memperoleh izin dari Darwan, memainkan peran sama pada kampanye 2008. Pada saat itu, kata Hamidhan kepada kami, bupati itu sudah memalaknya. Namun dia masih percaya bahwa dia akan diuntungkan jika Darwan mempertahankan kursinya. Diapun ikut maju dengan bergabung dalam tim pemenangan.Hamidhan mengatakan, menyumbang Rp500 juta  kampanye Darwan sebelum pemilihan. Dia memahami, telah bergabung dengan sederet tokoh yang sudah mengambil keuntungan pribadi dari patron bupati itu–kontraktor-kontraktor yang diberi proyek-proyek yang sangat menguntungkan dari Darwan tanpa mengikuti proses tender, dan bos-bos perkebunan yang bisa menyuruh para pekerja yang kebanyakan pendatang dari wilayah lain di Indonesia–, untuk memilih petahana.Dalam serangan fajar, katanya, uang tunai senilai Rp150.000 sampai Rp300.000  akan ditempelkan pada bagian belakang paket mie instan dan dibagikan bagi para pemilih.
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada Februari 2008, Darwan memenangkan pemilihan dan melanjutkan posisi sebagai bupati Seruyan dalam masa jabatan kedua selama lima tahun. Untuk merayakan, kakak laki-lakinya, Darlen, mengadakan konser di dekat danau, dengan mengundang penyanyi Rhoma Irama, yang dikenal sebagai Si Raja Dangdut. Konsekuensi dari kemenangannya dan kesepakatan lahan yang terjadi di bawah pengawasannya segera terlihat jelas bagi orang-orang di kabupatennya.  ***Ketika Warga Mulai MelawanSuatu malam ketika Darwan masih menjabat pada periode kedua, seorang petani bernama Marjuansyah, yang tinggal di desa tempat bupati itu dibesarkan, berhadapan dengan oknum polisi.Selama dua tahun dia memelihara sepetak kecil sawit di timur Danau Sembuluh, dan ratusan pohon muda saat itu sudah hampir berbuah. Namun, lahan juga berada di wilayah yang izinnya diterbitkan untuk PT Salonok Ladang Mas, salah satu perusahaan yang sudah dijual oleh Ahmad Ruswandi, anak Darwan, ke Triputra.Polisi itu mengatakan kepada Marjuansyah bahwa mereka datang mewakili perusahaan. Anak perusahaan Triputra , katanya, ingin membeli seluruh lahan seluas sembilan hektar itu Rp5 juta per hektar.Uang sebesar itu tak akan bertahan lama, sementara sawit yang sudah dia rawat bisa menghasilkan pendapatan, sebagai jaminan penghasilan di masa tua nanti. Dia tak mau menjual lahan itu, namun merasa kesulitan mengatakan tidak kepada perusahaan yang mendekati masyarakat lewat polisi.Dengan harapan bisa melepaskan diri dari mereka, dia kemudian mengatakan, tak bisa menerima kurang dari dua kali lipat dari harga yang ditawarkan.Bukannya mundur, katanya, perwakilan Triputra malah mencari dan membayar orang lain yang bersedia mengklaim kepemilikan palsu atas lahannya. Pejabat setempat yang mudah dipengaruhi membantu menjamin transaksi itu.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Perusahaan sawit kemudian menggilas lahan perkebunan milik Marjuansyah dengan buldoser – sawit yang ditanam petani biasa lebih rendah mutunya dibandingkan pohon-pohon yang ditanam perusahaan – dan menghancurkan satu pondok yang sudah dia bangun.“Saya laporkan sampai ke polda,” kata Marjuansyah kepada kami di rumah seorang temanya di desa itu, sambil menggenggam foto buram tempat tinggalnya dulu. “Tapi tidak ada reaksi — saya yang dipanggil! Perusahaannya, nggak pernah dipanggil!”Banyak orang di Seruyan yang mengalami nasib serupa ketika perusahaan-perusahaan perkebunan melakukan ekspansi hingga mendesak lahan pertanian mereka dan hutan-hutan di sekitar. Sudah lazim bagi perusahaan menawarkan sedikit uang untuk membeli lahan mereka, sepertinya dilakukan dengan harapan mencegah perlawanan. Praktiknya, tidak ada negosiasi, sebagaimana dialami Marjuansyah, hanya ada pilihan yang sangat sempit untuk mengatakan tidak.Para petani berada pada posisi kurang diuntungkan, karena negara tak mengakui hak-hak mereka atas lahan. Beberapa dari mereka memiliki sertifikat lahan yang diterbitkan kepala desa, yang secara hukum sebenarnya kurang kuat dibandingkan izin-izin yang dikeluarkan bupati sebagaimana yang dimiliki perusahaan.Sertifikat yang diterbitkan kepala desa mudah dipalsukan atau dimanipulasi, sebagaimana dialami Marjuansyah. Banyak klaim lahan tumpang tindih, suatu situasi yang sebelumnya bukan merupakan permasalahan bagi warga desa sebelum ada tekanan komersial pada lahan itu, dan permasalahan itu bisa selesai melalui hukum adat. Ketika perusahaan hadir, mereka mengakibatkan dan mengeksplotasi perseteruan ini, dengan membeli lahan dari siapapun yang bersedia untuk menjual duluan.Kehadiran oknum polisi untuk negosiasi dengan Marjuansyah bukanlah suatu peristiwa asing. Di kasus lain, mereka mengambil langkah berani dan berat sebelah dalam melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan.
[0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Seorang petani bernama Wardian bin Junaidi menceritakan kepada kami mengenai bagaimana anak perusahaan Triputra yang sama menghancurkan pohon-pohon karet dan durian miliknya. Keluhannya terhadap perusahaan diacuhkan.Waktu itu, Wardian nekat memanen buah sawit sendiri.  “Saya mencoba memberanikan ke sana karena sudah bosan datang ke perusahaan,”  kata pria yang berumur 63 tahun ini.“Nyatanya, saya dituduh mencuri. Sebenarnya orang-orang itulah yang pencuri. Tapi hukum itu tebang pilih. Kami orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau perusahaan punya uang banyak.”  Dia ditahan dan dipenjara selama enam bulan.  ***Sejak awal hadirnya industri sawit di Indonesia, pemerintah telah berusaha menyeimbangkan antara menyerahkan lahan ke perusahaan-perusahaan besar yang mampu mengembangkan perkebunan yang menguntungkan, dan memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat. Sepanjang 1980-an hingga 1990-an, pemerintah telah bereksperimen dengan mencoba berbagai model.Cara paling umum adalah dengan meminta perusahaan membantu petani-petani setempat mengelola kebun “plasma”, yaitu kebun masyarakat yang ditanami sawit. Dua hektar pohon dewasa saja sudah bisa menciptakan perubahan besar bagi kehidupan petani miskin di pedesaan di Indonesia.Perbandingan ukuran lahan yang harus disediakan perusahaan bervariasi. Memberikan terlalu banyak untuk perusahaan akan mengakibatkan masyarakat tak memperoleh manfaat; sedangkan jika terlalu sedikit akan membuat investasi jadi kurang menarik. Pada 2002, peraturan berlaku saat itu ambigu dari segi bagaimana perusahaan akan membantu petani lokal, namun jelas bahwa perusahaan harus melakukannya. Ini adalah peraturan yang memberi kuasa kepada bupati untuk menerbitkan izin, dan kewenangan untuk mencabut perizinan jika perusahaan gagal “menumbuhkan dan memberdayakan” masyarakat setempat.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada 2007, peraturan-peraturan ini menjadi lebih konkrit, dengan mewajibkan perusahaan menyediakan, menanam dan menyerahkan suatu wilayah kebun plasma yang setara seperlima dari luas izin konsesi yang mereka miliki.Setiap perusahaan yang diberi lampu hijau oleh Darwan wajib mematuhi peraturan-peraturan ini, tetapi tak ada yang melakukannya. Sejak keluarga Kuok dan Rachmat datang ke Seruyan pada awal 2000-an, mereka sudah menjanjikan kebun plasma. Memasuki periode kedua kepemimpinan Darwan, kegagalan mereka memenuhi janji mengakibatkan keresahan yang terus berkembang.Jika perampasan lahan di awal adalah suatu tamparan keras, tidak terlaksananya kebun plasma merupakan rasa sakit berkepanjangan. Tanpa plasma masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kekayaan yang dihasilkan perkebunan, yang terkonsentrasi di tangan-tangan para biliuner pemilik lahan terluas di kabupaten itu.Penduduk desa sudah kehilangan lahan mereka, sungai menjadi tercemar, pekerjaan posisi terbaik di perkebunan diberikan kepada pendatang yang dianggap memiliki kemampuan lebih baik. Buruh harian memetik buah sawit hanya menghasilkan upah yang sangat kecil untuk bisa bertahan hidup layak.Ketika protes dari para penduduk desa tak didengarkan, jadi makin jelas bahwa Darwan tak hanya berpihak kepada kepentingan perusahaan, juga mengendalikan arah bentuk kebijakan dalam dukungannya terhadap perusahaan-perusahaan itu.Ketika Triputra menciptakan keresahan dengan rencana membangun sebuah pabrik pemrosesan sawit di hulu Danau Sembuluh, warga yang mengeluh diancam bupati itu sendiri.“Pada 2010, dia menghadiri acara keagamaan di desa kami dan mengatakan, ‘tidak ada yang boleh menentang pabrik atau akan ada masalah,” kata seorang penduduk desa kepada sebuah LSM.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Pada awal periode kepemimpinan Darwan yang kedua, seseorang bernama Budiardi terpilih duduk di DPRD. Dia terang-terangan bilang terpilihnya dia merupakan mandat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melawan perusahaan.Budiardi berasal dari Kecamatan Hanau, dimana perkebunan BEST Group didirikan di tengah-tengah taman nasional dan desa-desa di sekitar. Tak lama kemudian dia berpendapat sia-sia mencoba melakukan perubahan sistem dari dalam. Partai Darwan mendominasi di DPRD, ketuanya adalah keponakannya.“Suaranya apapun untuk menentang kebijakan Darwan ini, percuma,” kata Budiardi. “Kerjanya DPR ini, mengontrol kerjanya bupati.”James Watt, petani Desa Bangkal, desa di tepian Danau, sudah terlanjur percaya dengan janji Darwan yang katanya akan membuat perkebunan bisa bermanfaat untuk rakyat, sebelum lahannya diambil alih Sinar Mas Group, konglomerat Indonesia yang didirikan keluarga Widjaja. “Katanya untuk mensejahterakan rakyat — ternyata nol,” kata James.“Yang sejahtera itu bukan rakyat, tapi untuk orang-orang yang berkepentingan.”Saat perusahaan terus memaksa, Darwan tak melakukan apa-apa. “Dia selalu mengabaikan apa yang janji-janji dia itu.” Sebagai dramatisasi dia lalu meniru suara Darwan, “Kesempatan mumpung saya sebagai pejabat bupati, jadi kesempatan saya meraih uang yang sebesar-besarnya. Kan gitu.”Ketika perlawanan dilakukan para petani Seruyan melalui jalur pemerintahan–lembaga desa, polisi, DPRD, dan bupati–gagal, mereka mulai mengambil tindakan langsung. Seorang laki-laki bernama Sadarsyah mengklaim bahwa lahannya yang direbut anak perusahaan Triputra menjadi suatu simbol dari konflik-konflik yang tak terselesaikan pada awal 2011, yang mengakibatkan para penduduk desa menutup akses jalan perusahaan selama berhari-hari. Perusahaan lalu menuduh dia sebagai penipu dan melaporkan para demonstran ke polisi.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Sementara itu, di perkebunan milik Wilmar, ratusan penduduk desa menutup jalan utama menuju area konsesi, dimana limbah pabrik terus mencemari pasokan air setempat. Polisi anti huru-hara sejak saat itu sering terlihat di perkebunan.Ketika tim LSM mengunjungi salah satu perkebunan Wilmar pada 2012, salah satu hal yang pertama mereka lihat adalah seorang tentara yang dipersenjatai dengan senapan serbu M-16.   ***Prospek penuntutan oleh KPK mulai membayangi Darwan. Lembaga anti-rasuah ini mengunjungi Seruyan pada 2008, sebagai tindak lanjut laporan Marianto, setelah Darwan diputuskan menjabat bupati pada periode kedua.Menurut Marianto, mereka menggeledah kantor-kantor pemerintah untuk mencari data melalui beberapa kunjungan ke Kuala Pembuang, ibu kota kabupaten yang terletak di tepi laut. KPK menolak untuk berkomentar terkait kasus Darwan ini.Suatu hari, mereka mengadakan pertemuan dengan asisten Darwan dan sekumpulan tokoh setempat, termasuk Marianto. “Jangan sekadar datang untuk lihat-lihat saja,” Marianto ingat waktu mendesak mereka.“Kita mengharap, dengan kedatangan KPK ini, kita minta ada ending yang diharapkan masyarakat.” Hingga periode kedua, investigasi ini sepertinya tidak dilanjutkan.Nordin Abah, aktivis yang investigasi sendiri terhadap Darwan, juga melaporkan ke KPK. Dia saling kontak dengan pimpinan dari lembaga itu selama masa jabatan kedua Darwan, namun kasus ini tak pernah terungkap. Selain ke KPK, Nordin punya pilihan untuk melaporkan atas tindakan korupsi ke polisi atau kantor kejaksaan. Namun, dia mengatakan kepada kami bahwa hal itu akan “sia-sia.”Nordin juga khawatir bahwa dia bisa “dikriminalisasi”: ditahan atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Dia mengatakan, menerima ancaman terhadap anak-anaknya, yang dikirim lewat pesan singkat (SMS).
[0.9995973110198975, 0.00017646934429649264, 0.00022623571567237377]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | “Nordin, kalau kamu di sini lagi, kamu kalau masih ke Seruyan, kamu pikirkan anak kamu masih kecil,” katanya menceritakan, bunyi pesan orang yang mengintimidasi.“Saya sebenarnya agak terganggu dengan ancaman tentang anak itu. Kalau hanya saya gak masalah, tapi kalau anak itu saya terganggu.” Nordin meninggal dunia karena hipertensi pada Juni tahun ini, pada usia 47 tahun.  ***Menjelang akhir Juli 2011, ketegangan di Seruyan makin memuncak. Ribuan warga desa di seluruh kabupaten itu mendatangi Kuala Pembuang, mendirikan tenda di luar gedung DPRD dan meminta audiensi dengan bupati.Para demonstran mewakili 27 desa, dan datang menyuarakan keluhan ganda yaitu pencaplokan lahan dan kegagalan menyediakan kebun plasma. Salah satu koordinator aksi itu adalah James Watt, petani dari Bangkal yang kehilangan lahan karena dicaplok Sinar Mas Group.Mereka didampingi oleh anggota DPRD yang bersimpati, termasuk Budiardi. Mereka menggelar spanduk, mendirikan dapur umum dan mendeklarasikan bahwa mereka berniat tinggal sampai Darwan keluar menemui merekaBeberapa hari kemudian, Darwan akhirnya muncul dari gedung DPRD. Dia keluar menuju panggung beranda, melihat para demonstran yang mengelilingi panggung itu di bawah. Dia mengenakan kemeja bupati berwarna hitam dan berkancing, serta peci hitam. Dia didampingi oleh orang kepercayaan dan tokoh-tokoh pemerintahan lain.  James Watt dan para pemimpin demonstran menggunakan alat pengeras suara untuk membacakan tuntutan mereka. Mereka ingin bupati menggunakan kewenangan mendorong perusahaan-perusahaan menyelesaikan konflik lahan. Juga memaksa perusahaan untuk menyediakan seperlima lahan untuk perkebunan masyarakat.Darwan mendengarkan, dan menjawab akan menyambut kedatangan masyarakat dan berusaha menyampaikan aspirasi mereka kepada perusahaan-perusahaan itu. Namun, dia mengatakan, perusahaan tak mungkin menyediakan lahan plasma di dalam wilayah perkebunan karena mereka tak wajib melakukan itu.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Para demonstran kemudian menyoraki dia, berteriak bahwa dia seorang pembohong, sebagaimana diingat James. Darwan mengacungkan tangan berusaha membuat mereka diam. Mereka terus berteriak.“Akhirnya dia kan malu,” kata James. “Karena didesak begitu, akhirnya dia tidak mau lagi bicara. Langsung dia balik, masuk ke dalam dan keluar lewat belakang.” ***Protes ini terjadi selama masa puncak konflik rakyat di berbagai penjuru Indonesia. Bulan berikutnya, konflik suram di Mesuji, Sumatera Selatan, menjadi pusat perhatian nasional. Beberapa bulan kemudian, ratusan penduduk desa menduduki Pelabuhan Sape di Pulau Sumbawa untuk menentang izin pertambangan yang diterbitkan bagi sebuah perusahaan Australia. Setelah lima hari, polisi anti huru-hara menembakkan senjata mereka ke arah blokade, hingga menewaskan dua remaja.Pada bulan sama, 28 petani dari Pulau Padang, Riau, menjahit mulut mereka memprotes konsesi industri kayu yang mengklaim lebih dari sepertiga pulau mereka. Akhir tahun, setidaknya 22 orang meninggal dalam ratusan aksi protes di berbagai wilayah Indonesia.Banyak pakar mengutuk aksi demonstran karena “mengabaikan hak demokrasi mereka untuk mengajukan keluhan melalui perwakilan rakyat yang sudah dipilih” dan memilih untuk melakukan “aksi jalanan,” sebagaimana dikutip di editorial Jakarta Post.Budiardi, anggota DPRD dari Seruyan, memiliki pandangan berbeda. “Kita bercoba berkomunikasi dengan mereka soal penyelesaian konflik lahan dan kemitraan dengan masyarakat,” katanya. “Tapi, saya pikir, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kepala daerahnya kayaknya tidak menginginkan apa yang diminta oleh masyarakat.”Pada Desember tahun sama, 11 orang dari Hanau, kecamatan yang sama dengan asal Budiardi, memasuki perkebunan BEST Group untuk aksi vandalisme. Marah setelah bertahun-tahun berupaya protes ke perusahaan tetapi tak berhasil, mereka menggunakan satu truk dan tali serta mencabut beberapa pohon sawit sampai ke akarnya.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Semua orang yang terlibat masuk penjara selama beberapa bulan. Budiardi tidak ada disana, namun dia mengorganisir protes di depan kantor perusahaan, dan sekarang dia dijuluki “provokator.” Surat perintah diterbitkan untuk menahannya.Budiardi tak mengacuhkan perintah itu dan pergi ke Jakarta bersama dengan warga Hanau untuk audiensi di DPR. Setelah sebulan berlalu sebagai seorang “buronan”, Budiardi akhirnya ditangkap juga. Dia disidangkan dan dipenjara selama empat bulan.Bagi Budiardi, yang terjadi akhirnya meluluhkan semangatnya. Setelah memenuhi hukuman penjara dan kembali ke rumah, dia mengosongkan lemari berkas yang dia miliki, mengambil semua fotokopi perizinan yang pernah diterbitkan Darwan beserta dokumen-dokumen lain, membawa ke belakang rumah, dan membakarnya.“Saya kecil harapan, untuk percaya lagi dengan pemerintahan sekarang,” katanya. “Saya secara pribadi, nggak lagi mau ikut campur di situ.” ***Meskipun pergulatan melawan perkebunan berhasil memukul mundur semangat juang Budiardi, sebaliknya malah membuat James Watt menguatkan tekad. Dia membutuhkan tekad itu untuk menghadapi kandidat terdepan yang akan menggantikan Darwan setelah periode kedua dan terakhir masa kepemimpinannya berakhir, yang tak lain adalah anak laki-laki bupati itu, Ahmad Ruswandi.Pada saat pilkada di Seruyan, April 2013, semangat reformasi sudah bertekuk lutut di bawah kuasa pemimpin daerah yang memanipulasi demokrasi. Para kerabat pejabat daerah merayap masuk ke ruang-ruang di pemerintahan, saat para bupati berupaya melanjutkan kepemimpinannya melampaui batas masa kepemimpinan, dengan memasukkan pasangan, saudara kandung, saudara sepupu dan anak-anak mereka ke dalam jabatan politik.Tak lama, pada 2013, penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena menerima suap kala memutus perkara perselisihan pilkada akhirnya mendorong isu dinasti politik ini hingga menjadi sorotan di tingkat nasional.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Meskipun demikian, ketika Ruswandi mencalonkan diri sebagai bupati, dia sudah menciptakan kekhawatiran besar bagi para lawan mereka di Seruyan, yang hampir tidak bisa membayangkan lima tahun lagi di bawah kepemimpinan anggota keluarga Darwan.“Masyarakat pun lihat, ibarat HP itu — cuma berubah casing-nya saja,” kata Wardian, petani yang pernah dipenjara karena mencuri buah sawit sebagai pembalasan atas perusahaan yang merampas lahannya. “Mesinnya tetap, yang itu aja.”Menurut aturan main yang biasa berlaku, Ruswandi kemungkinan akan menang dengan mudah. Setiap orang di 12 partai yang memiliki kursi di DPRD sudah mendukung dia. Penantang utama sudah dipaksa mengundurkan diri dari pilkada ketika salah satu partai menarik dukungan dan mendukung Ruswandi pada detik-detik akhir. Ketua cabang partai di Seruyan bingung atas keputusan yang diambil di tingkat provinsi itu.Ward Berenschot, salah satu pengarang Democracy for Sale, mengatakan, uang seringkali digunakan ketika para kandidat mencari dukungan dari partai-partai politik, dan para kandidat membutuhkan dukungan dari partai-partai politik itu untuk mencalonkan diri. Partai-partai itu bisa meminta sampai lebih dari Rp1 miliar untuk setiap kursi yang mereka duduki di DPRD.Ambrin M Yusuf, laki-laki yang mengaku nyaris tak bisa menghindar dari keterlibatan dalam skema perizinan Darwan, bergabung dengan tim kampanye Ruswandi. Dia mengatakan kepada kami, bahwa Darwan sendirilah yang telah mengumpulkan dukungan bagi Ruswandi.“Semua partai kan diambil Haji Darwan,” katanya, dengan menyebutkan gelar kehormatan untuk menunjukkan rasa hormat.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Darwan dikatakan sangat percaya diri pada peluang anaknya sampai sesumbar bahwa tak akan ada bedanya jika pasangan pencalonannya adalah orangutan. Namun ketika Ruswandi kampanye di desa-desa yang telah mengalami berbagai bentuk pembangunan di bawah kepemimpinan ayahnya selama satu dekade, dia mungkin akan melihat alasan untuk melihat dari sudut berbeda. Jalurnya menuju kemenangan pilkada mungkin tak semudah seperti yang dia perkirakan sebelumnya.Berhadapan dengan Wardian, dia mendengar bahwa jalurnya menuju kemenangan mungkin tidak sejelas yang diharapkannya. “Kalau kamu mengandalkan uang, kamu tidak menang,” kata Wardian.Rasa percaya diri Darwan terbukti kurang tepat. Suatu gerakan akar rumput perlahan menggelembung di balik satu-satunya penantang, Sudarsono, yang tidak memiliki dukungan partai dan harus maju sebagai calon independen.Syarat pencalonan independen adalah mengumpulkan ribuan tanda tangan untuk maju pilkada. Sudarsono adalah seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah, sementara kandidat yang maju sebagai wakil bupati, Yulhaidir, pernah mendampingi para demonstran pada aksi besar-besaran tahun 2011 sebagai anggota DPRD Seruyan.Tokoh-tokoh utama dari peristiwa itu, seperti James Watt, mendukung kampanyenya dan mendirikan pos sukarelawan di rumahnya masing-masing, dimana mereka mengorganisir gerakan itu.Sudarsono-Yulhaidir maju lewat platform yang tepat menyasar industri sawit, dengan menandatangi ikrar bahwa jika terpilih, mereka akan mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk menuntaskan konflik lahan dan menyediakan kebun plasma. Hal ini sesuai dengan aspirasi para pemilih yang merasa dikhianati oleh Darwan yang dulunya mereka percaya. Sudarsono diumumkan sebagai pemenang dengan selisih cukup besar. Ruswandi menuduh kemenangan ini sebagai kecurangan, namun tuntutannya kalah di Mahkamah Konstitusi.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2017-019-14.json
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan | Era Darwan Ali telah usai. Meskipun kehancuran akibat transaksi-transaksi lahan yang dilakukannya akan terus berlanjut, dia sudah kehilangan kekuasaan. Setidaknya untuk saat ini.  *** Korupsi dengan Modus Makin CanggihBagi segelintir pemerhati yang tahu kelakuan Darwan, cukup jelas dia dianggap telah menyalahgunakan jabatan untuk menghasilkan uang bagi keluargany [SEP]
[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2015-001-14.json
Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing
Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing | [CLS] Tim Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115 mengungkap fakta mengejutkan tentang kapal asing yang masih beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Fakta tersebut terungkap, karena Satgas menemukan ada keanehan dalam penemuan di lapangan.Kepala Pelaksana Harian Satgas 115 yang juga Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Widodo menjelaskan, keanehan yang dimaksud, adalah tidak ditemukannya keselarasan antara informasi yang masuk dengan fakta di lapangan.“Ini disinyalir karena ada kapal yang sudah menggunakan teknologi canggih,” ucap Widodo di Jakarta, Senin (28/12/2015).Dia memaparkan, dugaan digunakannya alat canggih, karena sebelumnya ada laporan yang masuk bahwa ada kapal dari Tiongkok yang terdeteksi di radar pemantau. Posisi kapal tersebut dengan jelas ada keterangan titik koordinatnya secara detil.Tetapi, Widodo melanjutkan, saat Satgas mengirimkan anggota ke titik koordinat yang dimaksud, kapal asing tersebut ternyata tidak ada. Adanya perbedaan fakta di lapangan dan laporan di radar tersebut, bisa terjadi jika kapal asing menggunakan alat canggih.“Jadi, alat tersebut disinyalir berfungsi untuk mengelabui alat pemantau yang ada di kami. Jadi, kita mendeteksi mereka, tapi kita tidak bisa mengetahui dimana keberadaannya secara pasti. Ini sedang diselidiki oleh kita,” tutur dia.Gandeng Hacker LokalUntuk mengatasi terjadi lagi kasus seperti itu, Widodo mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan keberadaan hacker-hacker lokal yang memang memiliki kompetensi di bidang teknologi internet.“Kita menduga, adanya titik koordinat palsu juga karena ada keterlibatan hacker lokal yang tanpa sengaja memengaruhi sistem AIS (automatic identification system) yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia,” papar dia.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-001-14.json
Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing
Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing | “Jadi, hacker-hacker kita harus bekerja keras untuk mencari itu. Sekarang kan sudah sumber electronic war fare,” tambah dia.Menurut Widodo, walau kejadian tersebut merupakan yang pertama kali, namun dia berusaha keras agar tidak terulang kembali di waktu mendatang. Hal itu, karena data kamuflase seperti itu bisa mengacaukan patroli yang ada di lapangan.Kata dia, bisa saja anggota di lapangan memburu titik koordinat yang ditemukan di AIS, namun kenyataannya kapal asing tersebut sedang menangkap ikan di titik koordinat yang tidak terdeteksi.“Karena ini adalah kamuflase. Maka, kita tidak bisa memastikan apakah kapal asing yang terdeteksi itu benar-benar ada atau tidak. Kalaupun ada, kita tidak tahu dari negara mana mereka asalnya. Jadi, walau di AIS terdeteksi dari Tiongkok, itu belum pasti dari negara tersebut,” tandas dia.ABK Asing Tertahan di MalukuMenjelang pergantian tahun ke 2016, Satgas 115 mencatat masih ada anak buah kapal (ABK) eks perusahaan yang terlibat dalam aksi IUU Fishing, dan tertahan di Ambon, Maluku. Menurut Anggota Satgas 115 Mas Achmad Santosa, terdapat 109 dari 385 ABK berkebangsaan Myanmar dan 56 ABK berkebangsaan Thailand.Para ABK tersebut, kata pria yang akrab disapa Ota itu, sebelumnya bekerja kepada 9 (sembilan) perusahaan, yaitu PT JM, PT HDG, PT TMN, PT BIP, dan PT TAJ (MBR Grup), PT SMMI, PT ESI (SnT Grup), PT MBJ, PT SLU (SLU Grup).“Para ABK tersebut masih tertahan, karena beragam kasus. Adayang belum mendapat gaji karena tidak diakui sebagai pekerja kapal dan ada juga yang masih dibutuhkan oleh perusahaannya untuk menjaga kapal,” tutur dia.Untuk memecahkan persoalan tersebut, menurut Ota, Satgas 115 menemui sejumlah pihak terkait. Hasilnya, 109 ABK berkebangsaan Myanmar sudah diakui sebagai pekerja dan 34 ABK diantaranya sudah mendapatkan gaji.Selain itu, 37 dari 56 ABK berkebangsaan Thailand sudah dipulangkan ke negaranya dan sisanya masih menunggu penyelesaian dokumen.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-001-14.json
Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing
Satgas 115 Deteksi Kapal Kamuflase Berkebangsaan Asing | “Untuk ABK yang belum mendapatkan gaji, akan dibayar maksimal sebelum pergantian tahun ini,” pungkas dia. [SEP]
[0.010403446853160858, 0.9893416166305542, 0.00025497988099232316]
2021-078-10.json
Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang
Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | [CLS]     Pembangunan jalan tol Manado-Bitung, terutama di seksi 2B menuai protes berbagai kalangan dari masyarakat adat, pegiat lingkungan hidup maupun mahasiswa di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka khawatir, pembangunan proyek ini berdampak pada situs Mata air Aerujang yang jadi tempat ritual adat sekaligus sumber air minum warga sekitar.“Kami dukung pembangunan jalan, tapi jangan merusak sumber air dan situs budaya. Sudah sejak 2015, saya katakan itu. Tanpa jalan tol manusia bisa hidup, tapi tidak tanpa air,” kata Neltje Tengker, Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu, ketika dihubungi Mongabay akhir November ini.Sebelumnya, Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, proyek pembangunan jalan tol akan tetap menjaga keberlanjutan situs mata Aerujang.Eksistensi mata air Aerujang terletak di Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, tak lepas dari pembentukan perkampungan yang dikenal dengan nama negeri Danowudu, pada 1908.Berdasarkan informasi yang dihimpun Mongabay, hingga kini Aerujang jadi lokasi menjalankan ritual bagi sejumlah prang adat di Minahasa. Selain itu, 11 mata air di sana berkontribusi menyuplai air bersih setidaknya 800 keluarga di tiga kelurahan di Kota Bitung.Pembangunan jalan tol Manado-Bitung seksi 2B sepanjang 11,7 km khawatir mengancam eksistensi situs itu. Masyarakat adat berharap, keberlanjutan situs seluas kurang lebih 1,7 hektar itu tetap terjaga.Pada 23 Desember 2018, sejumlah warga Kota Bitung protes pembangunan jalan tol yang melintasi situs mata Aerujang. Setelah dua tahun terhenti, protes kembali muncul pada 17 dan 18 November kala proyek pembangunan kembali mulai.Mereka melayangkan tuntutan, antara lain, meminta penghentian operasi alat berat, pembuatan pagar permanen di bagian kiri luar mata air, serta seruan menggeser jalan tol dari mata air Aerujang.  
[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2021-078-10.json
Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang
Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | “Pembangunan hanya digeser 22 meter dari sumber air, padahal masyarakat minta 200 meter,” kata Mario Prakoso, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mata Aerujang.Pada 27 November 2020, sejumlah warga dan lembaga yang tergabung dalam Aliansi Mata Air Aerujang menggelar konsolidasi. Aliansi yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, pencinta alam, aktivis lingkungan hingga masyarakat adat itu bersepakat memperkuat gerakan, dan memperluas penyadartahuan masyarakat.Billy Ladi, tim Agitasi dan Propaganda Aliansi Mata Aerujang menerangkan, kasus ini seharusnya jadi isu kemanusiaan. Sebab, rencana pembangunan dapat berdampak pada lingkungan hidup dan keberlanjutan ritual adat. Kalau mata air Aerujang rusak, katanya, akan menimbulkan bencana bagi banyak orang.“Air adalah hak rakyat. Ketika mata air ini mati atau rusak, akan jadi bencana bagi generasi kita dan ke depan,” kata Billy.David Wungkana, devisi Tanah dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado menambahkan, proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung sebaiknya mempertimbangkan hak warga memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta masyarakat adat di sekitar lokasi. Saat ini, mereka melakukan investigasi, menjalin komunikasi dengan masyarakat hingga mempelajari potensi gugatan.“Karena kalau mereka tebang pohon-pohon di sana, masyarakat khawatir debit air makin berkurang,” katanya.Menurut penjelasan Fabian Manopo, tim ahli penilai dampak proyek ini mengatakan, tak bisa dipungkiri dampak pembangunan jalan tol ini. Berdasarkan kajiannya, sekitar 2% luasan mata air Aerujang akan terdampak pembangunan.“Dari data yang kami gabungkan, sumber mata air bukan hanya sekitar situ. Ia kan besar, kan DAS, wilayah tangkapan luas. Kalau 10 liter di situ, delapan liter DAS lebih besar. Kira-kira 2% pengaruhnya. Itu yang kami coba reduksi,” kata akademisi Universitas Sam Ratulangi ini.
[0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146]
2021-078-10.json
Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang
Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | Sebagai tenaga ahli pembangunan proyek ini, kapasitas Fabian sebatas memberi masukan dan menganalisa pengaruh pembangunan terhadap situs mata air Aerujang.Dia sempat memberi beberapa masukan, antara lain, penanaman pohon di lokasi terdampak, menggeser pondasi dari situs mata air Aerujang, serta memperhatikan wilayah tangkapan lain di luar lokasi pembangunan.“Yang mesti dijaga itu bukan cuma di situ. Mata air ini tangkapannya luas. DAS-nya kan besar, ada berapa meter. itu memang ada dampak, tapi pemerintah kan coba me-recovery walau pun tidak sama 100% dengan sekarang. Tapi 80% DAS dari atas mesti dijaga.”  Janji lindungi Pertengahan Maret 2020, Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR berjanji tak akan memasang tiang pancang tol di area mata air Aerujang. Menurut dia, dalam pembangunan infrastruktur, KPUPR berkomitmen menghindari kerusakan lingkungan hidup, salah satu dengan menjaga ekosistem mata air Aerujang yang akan dilewati seksi 2B, sepanjang 11,5 km.“Saya tidak akan berani memasang tiang pancang di area mata air Aerujang. Lebih baik kita geser pancang. Mata air ini, akan kita lindungi. Mari kita jaga bersama,” kata Basuki, dikutip dari website Kementerian PUPR.Jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 km terdiri dua seksi: Seksi 1 Ring Road Manado-Sukur-Airmadidi, sepanjang 14 km dan Seksi 2, terbagi atas Seksi 2A Airmadidi-Danowudu sepanjang 11,5 km serta Seksi 2B Danowudu-Bitung sepanjang 13,5 km.Dalam wesbsite KPUPR disebutkan, jalan tol Manado-Bitung merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN), guna mengurangi biaya logistik dari Pelabuhan Internasional Bitung.Keberadaan tol ini akan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, dan memangkas waktu tempuh Manado-Bitung hingga 60 menit.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2021-078-10.json
Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang
Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang | “Tidak hanya terkoneksi untuk pelabuhan KEK Bitung dan Tanjung Pulisan, Minahasa Utara, juga pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Bitung-Likupang, termasuk akses ke Pulau Lembeh,” sebut penjelasan dalam website KPUPR.  ****** Keterangan foto utama:  Tol Manado-Bitung, sebagian ruas sekitar 21 km sudah diresmikan, dari totall rencana 39 km. Foto: KPUPR  [SEP]
[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2021-074-19.json
Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan
Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | [CLS] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sempat menjadi primadona Pemerintahan Jokowi jilid 1 beberapa saat lalu menghadapi nestapa. Hal ini disebabkan karena terbongkarnya kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur yang menyeret nama sejumlah pejabat KKP termasuk di dalamnya nama Edhy Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.Selama setahun menjabat Menteri KKP, Edhy terlihat banyak berseberangan dalam hal kebijakan dengan pendahulunya. Antara lain membuka izin ekspor benih lobster yang oleh menteri sebelumnya sangat dilarang, meniadakan penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan ilegal, hingga wacana akan mengizinkan kembali alat tangkap cantrang.Kini KKP mempunyai nahkoda baru untuk membangun kelautan dan perikanan Indonesia. Namanya sudah tak asing lagi, di dunia usaha telekomunikasi dan pertahanan, namun sangat asing di dunia kelautan dan perikanan. Rabu, 23 Desember 2020 Presiden melantik Wahyu Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan untuk mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.KKP merupakan kementerian teknis yang mengurus pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan KKP akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan pembudidaya.baca : Indikasi Kemunduran Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Mulai Terlihat  Absennya Visi Besar Kelautan dan PerikananBerkaca ketika Edhy Prabowo dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Oktober 2019 silam, ia menegaskan bahwa tidak ada visi misi Menteri yang ada hanya visi misi Presiden. Menurutnya Presiden menitipkan dua hal, yaitu membangun komunikasi dengan nelayan dan juga mengoptimalkan pengembangan budidaya perikanan.
[0.9995983242988586, 0.00017576274694874883, 0.0002258315507788211]
2021-074-19.json
Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan
Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Sebenarnya tidak ada yang salah dari pendapat Edhy terkait tidak adanya visi misi Menteri. Karena memang Presiden Jokowi sendiri yang menegaskan bahwa tidak ada visi misi Menteri yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun pesan terkait tidak ada visi misi Menteri tidak lagi terdengar saat Presiden mengumumkan adanya reshuffle kabinet ataupun saat melantik Menteri yang baru 23 Desember 2020 kemarin.Namun demikian, seorang Menteri seharusnya bisa mengelaborasi dan mengimplementasikan visi misi Presiden ke dalam pembangunan yang jelas dan terarah.Setelah satu tahun Menteri Edhy menjabat, entah mengapa pembangunan kelautan dan perikanan seakan belum menemukan visi besarnya. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Edhy masih belum dapat menyelesaikan masalah dalam bidang kelautan dan perikanan, malah kebijakannya cenderung menimbulkan kontroversi.Jika berkaca pada pembangunan kelautan dan perikanan pada masa Menteri Susi, terdapat tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yang selalu menjadi landasan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan KKP. Tiga pilar tersebut adalah Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan, kemudian jika dikaitkan ketiga pilar tersebut akan saling berhubungan. Dengan adanya kedaulatan di laut maka keberlanjutan sumber daya laut akan terjaga dan akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.Harapannya pilar-pilar tersebut dapat kembali digunakan oleh nahkoda baru KKP Wahyu Sakti Trenggono untuk melandasi setiap kebijakan yang ia keluarkan dalam membangun kelautan dan perikanan.baca juga : Babak Baru Polemik Cantrang  Tugas Besar Nahkoda baru KKPJika KKP diibaratkan sebagai kapal, maka Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) adalah nahkoda. Ia adalah orang yang menentukan kemana kapal akan dibawa dan ia juga yang menentukan keselamatan orang-orang di dalam kapal.
[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2021-074-19.json
Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan
Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Sedikitnya ada empat tugas besar yang harus bisa diselesaikan oleh Menteri KP yang baru. Pertama, mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik sangat penting bagi seorang menteri dalam menjalankan tugasnya.Mengutip survey yang dirilis oleh Lembaga Survey Arus Survey Indonesia pada Juni 2020 lalu terkait tingkat kepuasan kinerja Menteri, Menteri KP sebelumnya Edhy Prabowo mendapatkan tingkat kepuasan paling rendah diantara menteri-menteri yang lain. Belum lagi ditambah dengan adanya kasus korupsi benur di tubuh KKP, tentunya tingkat kepuasan akan semakin sangat rendah.Posisi Wahyu saat ini tentu tidak mudah untuk mendapat kepercayan publik jika dilihat dari latar belakangnya yang bukan profesional di bidang kelautan dan perikanan.Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Menteri Wahyu untuk mendapatkan kepercayaan publik adalah dengan berani membuat kebijakan yang selama ini selalu dikritisi oleh publik. Seperti menghentikan kebijakan ekspor benih lobster melalui revisi Permen KP No.12 tahun 2020.Hingga hari ini kebijakan terkait ekspor benur masih distop dan dievaluasi, belum terlihat titik terang apakah kebijakan ini akan dihentikan oleh Menteri Wahyu.perlu dibaca : Akankah Menteri KP Baru Hapus Kebijakan Ekspor Benih Lobster?  Kedua mencari solusi langsung dari permasalahan nelayan dan pembudidaya. Menteri Wahyu harus bisa membuktikan walaupun ia bukan berlatar belakang bidang kelautan dan perikanan tapi ia mampu meracik kebijakan yang pro lingkungan dan sumberdaya juga berorientasi pada kesejahteraan nelayan.Menteri Wahyu harus langsung berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi nelayan saat ini. Seperti diketahui bersama saat ini perekonomian Indonesia memasuki masa resesi. Nelayan merupakan salah satu pihak yang terdampak resesi. Apalagi ditambah kondisi pandemi yang belum kunjung usai makin mempersulit nelayan dan menyebabkan harga ikan tangkapan menurun di beberapa wilayah.
[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2021-074-19.json
Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan
Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan | Ketiga, memutus mata rantai oligarki. Korupsi benur mengungkap tabir kongkalingkong antara pejabat negara dengan pihak swasta untuk memonopoli sumberdaya kelautan dan perikanan.Oligarki semacam ini bukan hanya merusak keberlanjutan sumberdaya perikanan, namun juga dapat mengendalikan harga pasar yang merugikan bagi pelaku usaha.Untuk memutus mata rantai oligarki, pertama-tama Menteri Wahyu harus memastikan dirinya terbebas dari kepentingan bisnis dan politik balas budi. Setelah itu ia harus bisa memilih orang-orang yang professional di bidangnya dalam membantu kinerjanya sebagai menteri. Khususnya dalam penunjukan staf khusus harus dipastikan bahwa orang-orang yang ditunjuk bersih dari orientasi bisnis dan kepentingan politik praktis.penting dibaca : Catatan Akhir Tahun : Perjuangan Masyarakat Pesisir Keluar dari Tekanan Pandemi COVID-19  Keempat, transparansi proses perizinan. Poin keempat ini ada sangkut pautnya dengan poin ketiga, karena oligarki selalu bermula dari proses perizinan dan mengakar menjadi penguasaan sumberdaya.Dalam hal transparansi perizinan bukan hanya sebatas merilis data-data perusahaan yang mengantongi izin usaha. Tapi harus dimulai dengan melibatkan stakeholder terkait seperti akademisi, praktisi, LSM, dan perwakilan masyarakat dalam proses perizinan untuk menghindari potensi terjadinya relasi kuasa.Selamat Bertugas Menteri Wahyu Sakti Trenggono, bidang kelautan dan perikanan adalah kekuatan besar bagi kemajuan Indonesia. Semoga Amanah!  *Anta Maulana Nasution, Peneliti Bidang Kemaritiman Pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Tulisan ini merupakan opini penulis  [SEP]
[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2012-016-10.json
Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami
Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami | [CLS] Menanggapi kerjasama produsen kertas Asia Pulp and Paper -yang selama ini lekat dengan berbagai kasus pelanggaran lingkungan- dengan LSM internasional The Forest Trust yang berbasis di Swiss, organisasi lingkungan Greenpeace menekankan bahwa hal terpenting adalah kerjasama ini bisa memastikan bahwa Asia Pulp and Paper (APP) harus menghentikan suplai kayu mereka yang bersumber dari hutan alam dan hutan gambut jika komitmen yang mereka tuangkan dalam ‘Sustainability Roadmap 2020’ ingin dianggap sebagai sebuah langkah yang serius. Komitmen yang dirilis 5 Juni 2012 silm ini bahkan sudah memberikan laporan 3 bulan pertama dalam First Quarterly Progress Report yang dirilis 5 September 2012 silam“APP harus secepatnya menghentikan untuk menerima kayu dari hasil penebangan hutan alami dan memastikan bahwa tidak akan ada ekspansi lahan yang akan dilakukan, kecuali perluasan lahan tersebut dilakukan berbasis pada perkebunan serat kayu yang sudah mereka miliki selama ini,” jelas Bustar Maitar dari Greenpeace Asia Tenggara kepada Mongabay.com. “Hanya dengan cara itulah, dan bukan dengan upaya kampanye humas serta memilih siapa mitra mereka, APP bisa membangun kredibilitas dengan mitra mereka dan kepada mantan pembeli mereka di seluruh dunia.”“APP selama ini masih terus bergantung pada penebangan hutan alami untuk mendapat sumber mentah kertas mereka dan pabrik pengolahan mereka dan kini mereka tengah berencana membangun salah satu pabrik pengolahan pulp yang terbesar di Sumatera Selatan,” tambah Bustar. “Dalam konteks inilah kerjasama antara APP dan TFT harus dilihat.”
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-016-10.json
Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami
Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami | Kendati APP tidak memublikasikan rencana mereka untuk membangun pabrik baru di Sumatera Selatan tersebut, media melaporkan bahwa proyek yang disokong oleh Sinar Mas Grup sebagai pemilik APP akan memiliki kapasitas sekitar 2 juta ton per tahun dan akan memakan biaya sekitar 3 miliar dollar AS. Saat ini Sinar Mas sudah mendapat pinjaman senilai 250 juta dollar dari sebuah bank di Indonesia yang tidak disebutkan namanya, menurut keterangan dari Investor Daily.Aktivis lingkungan menekankan bahwa pembangunan pabrik baru ini akan menambah tekanan bagi hutan alami yang ada di Sumatera Selatan dan propinsi di sekitarnya dimana tidak akan pernah cukup perkebunan untuk menyuplai kapasitas produksi pabrik besar ini. Namun, APP menekankan bahwa ekspansi pabrik ini akan sejalan dengan komitmen lingkungan yang mereka tuangkan dalam ‘Sustainablitiy Roadmap’ untuk melindungi hutan konservasi yang bernilai tinggi atau HCVF dan akan menjalankan praktek perkebunan HTI yang berkelanjutan. APP juga akan menjaga bahwa setelah 2015, perkebunan baru akan masuk dalam kriteria kandungan karbon yang tinggi, dan tidak akan memasukkan hutan gambut dan hutan lain yang disebabkan oleh konversi.Selama ini APP diduga telah terlibat berbagai kasus lingkungan, terutama penebangan hutan alami lewat praktek manajemen mereka. Bersama dengan Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL), mereka dinilai telah menghancurkan habitat harimau Sumatera dan orangutan di Jambi dan Riau yang sangat padat mengandung karbon di wilayah Sumatera. [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-040-01.json
10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya?
10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? | [CLS]   Kelalawar sudah lama diasosiakan dengan dunia kegelapan, cerita-cerita menyeramkan, dan kehidupan malam. Mungkin banyak pula di antara kita yang menganggap bila kelelawar hanya terdiri dari beberapa spesies, dan umumnya berwujud sama.Selain itu, ada juga yang menganggap kelelalawar sebagai hama yang harus diberantas, tanpa menyadari betapa berjasanya makhluk ini pada ekosistem. Mulai dari penyerbuk tanaman, penyeimbang populasi hama dan serangga, penyubur tanah, serta sumber makanan untuk organisme lain.Di seluruh dunia, tercatat ada sekitar 1.100 spesies kelelawar. Inilah mamalia yang bisa terbang, bergigi tajam, dan berkaki empat!Mongabay Indonesia telah mengumpulkan 10 spesies kelelawar, dari berbagai sumber, yang mungkin paling unik di muka bumi ini.  Ditemukan di hutan hujan Filipina, kelelawar ini memiliki salah satu wajah paling aneh di antara mamalia. Telinga dengan warna gelap berbintik kuning, mata oranye dan hidung berlubang besar yang mirip tabung, memberikan penampilan wajah yang aneh. Umumnya, jenis ini makan buah ara dan buah-buahan lainnya, namun dalam keadaan tertentu menyantap serangga juga.  Kelelawar ini banyak ditemukan di Afrika di sepanjang garis khatulistiwa. Dinamakan demikian karena bentuk kepalanya yang sangat aneh, besar dan mirip palu. Kepala ini diperlukan untuk menghasilkan suara yang keras, menarik perhatian kelelawar betina. Jenis ini adalah pemakan buah-buahanan dan kadang serangga.  Kelelelawar ini ditemukan di Benua Amerika, dari Meksiko bagian selatan, Bolivia hingga hutan di Brasil. Kelelawar ini sering disebut Fringe-lipped bat, atau kelelawar berbibir, karena mulutnya yang dipenuhi duri dan ujung-ujung yang tajam. Termasuk hidungnya yang menjulang tajam. Bulu-bulunya tajam dan tebal.  
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-040-01.json
10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya?
10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? | Diberi nama demikian karena kelelawar ini menghisap darah. Bisa jadi, inilah kelelawar yang selalu diasosiakan dengan film-film horor. Padahal, kelelawar ini dinamai berdasarkan cerita vampir, bukan sebaliknya; Oxford English Dictionary mencatat keterlibatan kelelawar vampir dalam cerita vampir di Inggris dimulai 1734.Walaupun gigitan kelelawar vampir biasanya tidak berbahaya bagi manusia, jenis ini diketahui sering menyerang ternak dan bahkan manusia. Seringkali meninggalkan tanda berupa dua bekas gigitan di kulit korbannya.  Kelelawar ini cukup unik, karena berbulu putih, dan ketika terbang di malam hari, memang terlihat kontras dengan gelapnya malam. Inilah mengapa dipanggil kelelawar hantu. Jenis ini  ditemukan di hutan hujan tropis dari Meksiko ke Brasil, dan juga di Pulau Trinidad, di Karibia. Hewan ini menghabiskan siangnya bertengger di bawah daun palem yang besar, berburu ngengat dan serangga terbang lainnya di malam hari.  Kelelawar ini banyak ditemukan di Venezuela, Kolombia, Peru, dan di sepanjang cekungan Sungai Amazon. Inilah salah satu spesies yang paling sedikit diketahui keberadaannya karena memang terbatas dan langka. Hidup menyendiri di pepohonan besar yang tinggi.  Kelelawar pemakan serangga ini banyak ditemukan di hutan hujan kawasan tengah dan selatan Afrika. Kelelawar ini terkenal dengan “tatanan rambutnya yang aneh” dan sang jantan mengeluarkan  bau aneh  untuk menarik perhatian sang betina selama pacaran.  Kelelawar besar ini memakan ikan dan hidup di Meksiko beserta beberapa negara di Amerika Latin. Kelelawar ini juga dijuluki Great Bulldog bat, karena wajahnya yang mirip anjing bulldog.Jenis ini menggunakan kakinya yang bercakar panjang untuk menangkap ikan yang berenang di permukaan sungai. Selain tentunya memakan serangga.  
[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2017-040-01.json
10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya?
10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? | Kelelawar pemakan buah ini ditemukan di Meksiko dan Amerika Tengah, yang dikenal sebagai “Murcielago viejito” (kelelawar orang tua) atau “Murcielago zopilote” (kelelawar kondor), karena tubuh dan wajahnya yang keriput. Ada lipatan besar kulit yang digunakan sebagai masker untuk menutupi wajahnya ketika tidur.  Kelelawar ini memiliki telingga yang begitu besar, dengan proporsi yang lebih besar dari umumnya. Menggunakan echolocation untuk menemukan mangsanya, telinga besar itu memberi pendengaran jauh lebih baik ketimbang kelelawar lain yang bertelinga lebih kecil. Jenis ini banyak ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat.   [SEP]
[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2012-037-07.json
5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC
5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC | [CLS] Walhi mengingatkan, perusahaan yang mendapatkan sertifikasi harus dipastikan bisa mengelola hutan dan lingkungan dengan baik.LIMA  perusahaan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) menjalin kerja sama dengan The Borneo Initiative (TBI), Selasa (12/6/12), di Jakarta. Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHPL) dengan skema Forest Stewardship Council (FSC).FSC merupakan organisasi internasional yang didirikan sejak tahun 1993 untuk mempromosikan manajemen hutan yang berkelanjutan dan “baik.” Badan yang bermarkas di Jerman ini menekankan arti penting sertifikasi hutan karena membantu membedakan antara kayu “baik” dengan kayu dari sumber yang patut dipertanyakan.Direktur TBI Jessy Kuijper seperti dikutip dari National Geographic Indonesia mengatakan skema FSC yang mereka gunakan  diharapkan bisa memaksimalkan produksi perusahaan.Dengan tambahan lima perusahaan ini, total ada 31 pemegang IUPHHK yang bekerja sama dengan TBI sejak 2010. Menurut dia, konsumen di seluruh dunia wajib tahu produk dari hutan berkelanjutan.“Perusahaan yang tergabung ini wajib diberi applause karena sudah memiliki insitiatif untuk keberlangsungan hutan,” kata Kuijper.Kelima perusahaan ini yaitu PT Mitra Pembangunan Global yang memiliki lahan 83.950 hektare di Papua Barat; PT Bina Balantak Utama dengan lahan seluas 298.710 hektare di Papua. Lalu, PT Telagabakti Persada degan lahan 63.405 hektare di Maluku Utara; Perum Perhutani KPH Banten dengan lahan 80.162 hektare di Jawa Barat; dan PT Manokwari Mandiri Lestari yang memiliki lahan 83.240 hektare di Papua Barat.Dengan luasan hutan yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu, sertifikasi kayu memegang peran krusial bagi keberlangsungan hutan Indonesia. Sebab, di Indonesia, 1,8 juta hektare hutan hujan tropis lenyap per tahun untuk kepentingan industri, perkebunan, atau terdegradasi.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-037-07.json
5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC
5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC | “Penebangan yang tidak terkendali bisa menyebabkan konsekuensi serius bagi Indonesia.”Selain hilangnya paru-paru dunia, penebangan hutan bisa menyebabkan habitat hewan berujung pada kematian. Manusia yang hidup bergantung pada hutan akan kehilangan mata pencaharian.Bayu Krisnamurthi sebagai Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, ada atau tidak regulasi kayu di negara lain, Indonesia akan jadi faktor utama bagi produksi dan perdagangan kayu dunia.“Karena kita menghasilkan produk-produk hutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.”Juru Kampanye Hutan Walhi, Deddy Ratih mengatakan, sertifikasi yang diberikan harus jelas. Sebab, masalah yang sering lalai dalam sertifikasi tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan permasalahan sosial.“Kebanyakan sertifikasi itu hanya melihat hal-hal teknis dan administrasi. Sedang isu lingkungan dan sosial dengan masyarakat sekitar tak menjadi perhitungan utama,” katanya, Jumat(15/6/12).Dalam melihat perusahaan yang dianggap memiliki kepedulian terhadap lingkungan pun, tak bisa hanya dari program yang mereka miliki seperti corporate social responsibility (CSR) atau community development. “Pihak penilai harus melihat langsung bagaimana pengelolaan di lapangan.”Tak hanya itu. Bagi perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH), yang medapatkan label mengelola secara lestari, seharusnya juga dilihat bagaimana daur produksi dan tingkat produksi per hektare.Sebab, daur produksi dari blok ke blok dan tingkat produksi per ha itu menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola hutan. Sebab ini, berkaitan dengan pemenuhan pasokan kayu ke pasar.Di Indonesia, produksi kayu di hutan tanaman industri (HTI) rendah. Saat ini, kebanyakan di bawah 100 meter kubik per ha, bahkan ada yang hanya 45 meter kubik per ha. “Tidak bisa disebut lestari juga kalau pasokan kayu mereka rendah.”
[0.958142876625061, 0.019970469176769257, 0.021886609494686127]
2012-037-07.json
5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC
5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC | Menurut Deddy, biasa sertifikat yang diberikan itu hanya mengacu aspek-aspek tertentu, misal dari sisi manajemen atau administrasi perusahaan. “Perusahaan manajemen bagus, banyak.” Terpenting, perusahaan dengan manajemen bagus dan tata kelola hutan termasuk lingkungan dan sosial.Dia berharap, ke depan sertifikasi dengan melihat tata kelola perusahaan secara keseluruhan atau komprehensif. [SEP]
[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2014-041-10.json
Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah
Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah | [CLS] Gua Cikarae merupakan salah satu dari ratusan gua di kawasan Jagabaya Karst, yang masuk wilayah administrasi Desa Leuwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten  Bogor, Jawa Barat.  Gua yang diberi nama dari nama sejenis ikan lele ini, mempunyai tiga mulut gua, dengan salah satunya merupakan mulut gua vertikal.Saya masuk ke Gua Cikarae, disambut dengan lorong gua yang makin gelap.  Lorong gua yang gelap dan basah berlumpur itu semakin menantang adrenalin untuk menyusuri lebih jauh. Beberapa lorong dengan atap rendah memaksa saya harus merayap di atas lumpur yang basah. Di depan saya, genangan air di cekungan dengan lebar sekitar 10 cm menarik perhatian saya. Terlihat ada yang bergerak di dasar genangan  berwarna merah jambu berjalan ke sana kemari meninggalkan jejak di dasar genangan.Saat itu, tahun 2004 saya hanya tertegun dengan makhluk gua yang pertama kali saya lihat di Jawa. Sebelumnya, kelompok hewan yang masuk dalam bangsa Isopoda ini diyakini sebagai Stenasellus dari famili Stenasellidae yang hanya ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Belum pernah ditemukan sebelumnya di Jawa, sehingga saya yakin ini catatan baru dan sekaligus spesies baru untuk Jawa.Akhirnya, tahun 2006 bersama kolega dari Perancis, Dr. Guy Magniez, Isopoda berwarna merah jambu ini diberi nama Stenasellus javanicus.  Spesies ini merupakan spesies isopoda gua yang endemik di Jawa khususnya di Gua Cikarae. Sampai saat ini diyakini spesies ini hanya hidup di Gua Cikarae, tidak ditemukan di gua manapun.Kondisi TerkiniSepuluh tahun berselang, dengan beberapa kegiatan penelusuran gua di Gua Cikarae diperoleh fakta yang semakin memprihatinkan. Genangan air dimana pada tahun 2004 saya menemukan spesies khas tersebut, saat ini tak satupun ditemukan isopoda bahkan genangan airnya. Namun yang melegakan beberapa ekor, tidak lebih dari tujuh ekor, ditemukan di lorong gua yang berbeda, jauh dari lorong pertama kali ditemukan.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2014-041-10.json
Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah
Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah | Selain di genangan tersebut, tidak ada lagi tempat di dalam gua ditemukan sebagai habitat spesies Stenasellus javanicus. Spesies ini sangat unik, karena secara biologi mempunyai nenek moyang yang hidup di laut. Namun saat ini mereka hidup di air tawar yang spesifik, mereka tidak ditemukan hidup di aliran sungai utama. Mereka hanya hidup di genangan air yang berasal dari rembesan di lorong-lorong gua. Hal ini menyebabkan tingkat kerentanan terhadap gangguan sangat tinggi.AncamanKondisi populasi yang sangat kecil ini memerlukan perhatian yang sangat serius karena hingga saat ini tidak banyak informasi biologi spesies tersebut. Beberapa  ancaman serius yang perlu perhatian adalah aktifitas penelusuran gua yang mengancam habitat karena posisi genangan yang di lantai gua yang terancam oleh pijakan penelusur gua.Ancaman lain adalah kekhawatiran karena perubahan peruntukan lahan di sekitar gua dari perkebunan menjadi tempat pemukiman menjadikan gua terancam oleh limbah domestik. Selain itu, semakin kecil daerah tangkapan air karena perubahan menjadi bangunan menyebabkan kemampuan penyerapan air semakin kecil sehingga tidak ada lagi air yang meresap menjadi air perkolasi di dalam gua.  Aktifitas lain seperti penambangan tidak jauh dari gua juga perlu mendapatkan perhatian.Status gua yang menjadi milik penduduk memerlukan upaya yang lebih besar karena potensi peralihan kepemilikan tidak bisa terelakkan. Para penelusur gua atau caver yang sering mengunjungi Gua Cikarae perlu diberi pemahaman tentang perlunya memperhatikan kondisi gua ketika penelusuran gua karena banyak hewan yang mungkin akan punah jika terganggu oleh penelusur gua.*Penulis adalah Peneliti arachnologi dan biologi gua Pusat Penelitian Biologi, Museum Zoologicum Bogoriense, LIPI.  Twitter: @crahmadi [SEP]
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2018-079-15.json
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | [CLS] Setelah hampir dua tahun—sejak April 2016– rencana pemerintah keluarkan aturan  tunda sementara (moratorium) izin sawit digodok, tampaknya bakal keluar dalam waktu dekat ini. Dalam rancangan kebijakan itu dikatakan, Instruksi Presiden soal penundaan perizinan kebun sawit paling lama tiga tahun. Berbagai kalangan berikan tanggapan.Dari draf dokumen yang diperoleh Mongabay, aturan berjudul Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit ini sudah disetujui dan ditandatangani Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian per 22 Desember 2017. Sebelumnya, draf ini sudah melalui Pramono Anung, Sekretaris Kabinet pada 6 November 2017.Inpres ini dengan tujuan kepada kementerian (lembaga), hingga kepala daerah (gubernur, bupati/walikota). Adapun kementerian dan lembaga itu antara lain Menko Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Dalam Negeri.Penundaan dan evaluasi perkebunan sawit serta peningkatan produktivitas kebun sawit ada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. Untuk pelaksanaan, akan ada tim kerja bentukan Menko Perekonomian.”Inti arah dari Bapak Presiden adalah perizinan lahan sawit, hilirisasi dan peremajaan tanaman sawit,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di sela Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat di Jakarta, Selasa (23/1/18).Inpres ini, katanya,  menitikberatkan kesejahteraan rakyat dan pembenahan perizinan yang ada. Siti mengatakan, sekitar 4 juta hektar perkebunan sawit milik rakyat memiliki produktivitas rendah.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-079-15.json
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | ”Sehabis inpres keluar, tak ada izin baru. Izin-izin yang sudah keluar atau sedang proses dari KLHK untuk pelepasan dilakukan dalam kaitan sudah jadi HGU (hak guna usaha-red) atau belum. Setelah jadi HGU, seperti apa, juga akan dievaluasi,” katanya.Soal evaluasi izin, katanya, antara lain terhadap usaha-usaha sawit yang sudah berizin tetapi belum ada kegiatan, perubahan penggunaan tanah dan perubahan komoditas dari pengajuan awal.Kelengkapan perizinan yang sedang berproses pun akan ditelaah, baik terkait tata ruang, sampai budidaya. “Apakah hutan yang diajukan bisa dikonversi? Termasuk perizinan yang sama sekali belum ada usulan izin pelepasan kawasan hutan. ”Itu dipertimbangkan, diperketat dan hati-hati.”Begitu juga terhadap izin sedang proses apabila masih mempunyai hutan produktif, maka hutan tidak akan dilepaskan.Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan menyambut baik substansi draf inpres ini, meski ada beberapa catatan.Menurut dia, aturan ini memberikan bentuk baru pengelolaan dan perbaikan demi kelestarian ekologi dengan mengembalikan kawasan hutan yang terlanjur jadi perkebunan sawit llegal.Teguh berharap, temuan dari evaluasi dan pengawasan terhadap perkebunan sawit ini dapat ditindaklanjuti melalui penegakan hukum.Selain itu, katanya, dalam proses verifikasi perlu memperhatikan indikator sosial, misal, soal free, prior and informed consent (FPIC), konflik masyarakat dan konsultasi publik atau penolakan warga.Namun, organisasi masyarakat sipil menggarisbawahi soal periode masa moratorium. ”Kami mendesak inpres ini seharusnya berbasis kriteria dan indikator capaian, bukan berbatas waktu,” kata Mardi Minangsari, pegiat Kaoem Telapak.Indikator capaian yang dimaksud Mardi, seperti terkait tata kelola berkelanjutan, kepastian hukum, penurunan emisi dan lain-lain.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2018-079-15.json
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Siti beranggapan, kalau evaluasi berjalan lancar, waktu tiga tahun sudah cukup untuk moratorium. ”Saya malah bilang dua tahun cukup, moratorium tidak ada izin baru, jika evaluasi menyebutkan sawit bagus, peremajaan oke dan lain-lain,” katanya.Greenpeace Indonesia juga menyambut baik Inpres moratorium izin perkebunan sawit ini. Meskipun begitu, dalam siaran pers, Greenpeace menekankan dua hal penting perlu ada dalam kebijakan ini.Pertama, harus ada evaluasi izin yang sudah keluar. Ratri Kusumohartono, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, seharusnya pemerintah evaluasi bukan hanya perizinan yang berproses, juga yang sudah diberikan.“Izin yang bermasalah harus dicabut, dan kawasan hutan harus dilindungi,” katanya.Evaluasi izin, katanya, seharusnya bisa membantu pemerintah dalam merealisasikan kebijakan Satu Peta. Satu Peta, kata Ratri, sangat penting sebagai efek gentar mencegah pembukaan hutan dan lahan gambut ilegal.Dengan Satu Peta, titik api yang kerap di wilayah perkebunan sawit, bisa mudah diketahui. Pemerintahpun, katanya, bisa segera menegur dan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan.Kedua, inpres seharusnya mengatur tak hanya perizinan perkebunan di kawasan hutan, juga areal penggunaan lain (APL), termasuk kawasan pangan. “Ini penting karena makin marak kawasan pangan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.”Berbagai penelitian, katanya, menyebutkan, beberapa tahun belakangan makin banyak lahan sawah jadi perkebunan sawit terutama di Sumatera dan KalimantanDia contohkan, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dalam periode 2006-2014, konversi lahan sawah jadi perkebunan sawit mencapai 15.616 hektar. Awalnya, perubahan itu terjadi seiring program satu juta hektar lahan sawit tahun 2000.  Harus transparanMengenai tim kerja untuk pelaksanaan penundaan, dan evaluasi izin kebun sawit, Teguh memberikan masukan komposisi tim.
[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2018-079-15.json
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | ”Kita berharap tim kerja harus independen dan perwakilan masyarakat sipil masuk di dalamnya.”Terpenting lagi, katanya, membangun sistem kerja transparan mulai dari evaluasi, rekomendasi hingga tindak lanjut penegakan hukum.Kemenko, katanya,  juga perlu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sebelumnya menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam pada 2015. Temuan-temuan KPK pun seharusnya bisa menjadi dasar dalam evaluasi dan verifikasi perizinan sawit.”Moratorium ini harus melacak usulan pelepasan kawasan hutan oleh perusahaan sawit yang tak memilki HGU atas nama perhutanan sosial dan reforma agraria, sebagai salah satu modus.”Dalam draf inpres itu tim kerja bertugas verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit, peta izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan, izin lokasi dan HGU, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Satu Peta.Tim juga memiliki kewenangan rekomendasi kepada menteri, gurbernur, bupati/walikota terkait penetapan kembali areal dari kawasan hutan yang telah pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. Juga, penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU dan langkah-langkah hukum atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Rekomendasi tim ini, berdasarkan hasil verifikasi data dan evaluasi dari setiap kementerian dan lembaga. Ada pengecualianSementara itu, KLHK memiliki tugas untuk penundaan pelepasan ataupun tukar menukar kawasan hutan untuk sawit, memverifikasi dan mengevaluasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan pada perkebunan sawit yang telah terbit. Juga menindaklanjuti rekomendasi tim kerja soal penetapan kembali areal dari kawasan hutan yang telah pelepasan atau tukar menukar dan melaksanakan langkah hukum.
[0.9995973110198975, 0.00017646934429649264, 0.00022623571567237377]
2018-079-15.json
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Teguh mengatakan, ada jebakan dalam moratorium ini, terkait pengecualian penundaan pelepasan ataupun tukar menukar bagi permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang telah ditanami dan diproses. Adapun itu berada dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 /2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.”Pasal pengecualian ini seharusnya dihapus dan tak diberikan di awal tapi ditentukan setelah evaluasi dan verifikasi. Pasal ini jadi penawar dalam moratorium.”Untuk Menteri Pertanian, bertugas menyusun dan verifikasi data serta peta izin usaha perkebunan sawit dan pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan sawit. Lalu, evaluasi proses pemberian izin dan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang sudah mengantongi izin.Mentan wajib meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit guna optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk produktivitas sawit. Mentan juga bertugas memastikans setiap perkebunan sawit menerapkan standar wajib sawit berkelanjutan (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO).Sedangkan, poin penting tugas Menteri ATR/BPN adalah menghentikan dan pembatalan HGU dan perlu percepatan penerbitan hak tanah kepada masyarakat–dalam pelaksanaan 20% alokasi buat warga dari luas HGU kebun sawit.Untuk tugas Mendagri, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota. Sedangkan, tugas kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota)  agar lebih tegas memoratorium dan pengumpulan data, evaluasi dan verifikasi ke lapangan.Buat Kepala BKPM, mendapat instruksi perlu penundaan permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan sawit atau perluasan perkebunan.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-079-15.json
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya
Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya | Tugas dalam moratorium dan evaluasi perizinan dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Menko wajib melaporkan pelaksanaan inpres kepada presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu kalau diperlukan.Keterangan foto utama: Pemerintah akan menerbitkan aturan tunda sementara izin kebun sawit. Mampukan perbaiki tata kelola kebun sawit yang carut marut? Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | [CLS]    Hak-hak masyarakat adat di nusantara ini masih sering terabaikan, salah satu dialami masyarakat adat di Kepulauan Aru, Maluku. Marginalisasi masyarakat adat di Kepulauan Aru terjadi sejak 1992. Mereka dilarang menganut ajaran agama leluhur, stigma primitif-terbelakang, dan ujungnya menjadi wilayah pangkalan militer dari TNI AL maupun beragam rencana proyek pembangunan. (Papua Study Center, 2022).Pada 2010, saat Teddy Tengko, Bupati Kepuluan Aru, 2005-2010, mengeluarkan izin usaha perkebunan untuk konsorium PT Menara Group seluas 1,6 juta hektar. Izin diperkuat dengan rekomendasi dari Karel Albert R, Gubernur (2003-2013), Juli 2011. Ironis, pada rapat terbatas 2014 antara PT Menara Group, Lantamal Papua, dan Pjs Gubernur Maluku menyebut,  Kepulauan Aru hanyalah ‘padang alang-alang.’ Yang berarti sama dengan “tak penghuni.” Sebagai satu cara agar investor bisa leluasa masuk dengan rencana bisnis mereka (Saturi, 2014).Keterlibatan TNI AL dan legitimasi pemerintah daerah dalam beragam proyek pembangunan berbasis agraria (darat dan laut) yang masuk di Kepualuan Aru ini jadi akar masalah agraria struktural di masyarakat adat Kepulauan Aru (FWI, 2021-PSC, 2022).Singkatnya, meskipun masyarakat adat diakui secara legal dalam UUD 1945, namun hingga 77 tahun merdeka, di Kepualuan Aru, kemungkinan di banyak tempat di Indonesia, belum menikmati napas “kemerdekaan” atas tanah-air mereka. Baca juga: Nasib Hutan dan Savana Kalau Peternakan Sapi Masuk Kepulauan Aru  Krisis agraria Masyarakat Adat AruSetidaknya tiga perusahaan pernah punya konsesi di Kepulauan Aru, yaitu,  PT Menara Grup, PT Aru Manise Group, dan PT Nusa Ina Group. Dari tiga perusahaan besar itu, 46 anak perusahaan siap menjalankan proyek. Menara Grup, paling dominan dalam konsesi ini menyumbang 28 anak perusahaan. Keseluruhan luas konsesi mencapai 305.120 hektar.
[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Berdasarkan data analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Menara Group, luas keseluruhan Kepulauan Aru 626.900 hektar, terdiri dari 117 desa dan dua kelurahan. Keberadaan konsesi Menara Group bukan saja mengancam pelestarian hutan alam, juga seluruh dimensi kehidupan dan ekosistem di Kepulauan Aru.Ancaman lain dari kuasa TNI AL. Merujuk Inkuiri Nasional Komnas HAM (2017), secara historis TNI AL hadir sejak 22 Januari 1992, dengan mengambil 658 hektar wilayah adat. Lokasi ini untuk membangun bandara dan fasilitas pangkalan militer atas dasar klaim untuk pertahanan nasional. Dasarnya, surat pelepasan hak tanah pada 20 Agustus 1991 dari Ketua Persekutuan Masyarakat Adat Marafenfen.Pembebasan tanah oleh BPN Maluku Tenggara. Dalam gugatan Masyarakat Adat Marafenfen di Pengadilan Negeri Dobo, diuraikan banyak sekali proses prosedural yang manipulatif hingga keluar sertifikat hak pakai (SHP) atas tanah seluas 689 hektar itu. Misal, pemberi hibah tanah ternyata dalam kondisi gila, masih bayi (belum cukup umur), atau bukan orang lokal desa.Dari banyak pengakuan Masyarakat Adat Marafenfen, ketika TNI AL datang ke Kepulauan Aru, mereka langsung menuju lokasi pembatas dan membuat patok-patok tanpa lapor diri ke kepala desa, atau sesepuh adat terlebih dahulu. Setelah itu, TNI AL kembali ke Jakarta dan membawa surat sertifikat tanah yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum meminta kepala desa menadatangani klaim pelepasan tanah itu.Jika dilihat secara prosedural, sertifikat tanah bisa keluar atau terbit ketika sudah ada “surat pelepasan” dari marga atau suku yang memiliki otoritas tanah adat. Sayangnya,  hal itu tidak terjadi hingga sekarang (PSC, 2022).
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Selain itu, proyek lain yang mengancam ekosistem Kepulauan Aru adalah usaha sektor kehutanan seperti HPH, HTI, dan restorasi ekosistem. Ancaman lain, rencana proyek peternakan sapi skala besar. Hal ini mengancam kerusakan hutan, karst, termasuk hutan mangrove, sumber air bersih, sampai satwa endemic. (Tim Kolaborasi Mongabay, 2022).Tak hanya ancaman sosial-ekologi dan ekonomi, proyek-proyek pembangunan dan aktvitas TNI AL berdampak pada sistem kepercayaan dan upacara adat-spiritual. Salah satu contoh, ritual tordauk. Tordauk adalah ritual oleh Masyarakat Adat Marafenfen setiap September dan Oktober berburu bersama untuk menjaga stabilitas ekosistem di padang savana. Hewan yang biasa diburu seperti tikus, babi liar dan rusa.Sejak kehadiran TNI AL, diduga terjadi perburuan satwa tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat Marafenfen. Puncaknya pada tiga tahun belakangan yang membuat tordauk tidak bisa berjalan lancar karena satwa makin berkurang. Bahkan,  pada 2020 sempat tidak ada tordauk karena kondisi tak memungkinkan, hingga tidak ada kesepakatan (Belseran, 2021, FWI, 2021). Baca juga: Masyarakat Adat Mafafenfen Terusik Kehadiran TNI-AL Minus konsensus
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Dalam perspektif Dahrendorf (Ritzer, 2004), masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsesus. Teori konsesus menekankan nilai integritas, sedangkan teori konflik menekankan nilai kepentingan dan kekerasan terhadap suatu obyek. Adanya perbedaan distribusi otoritas jadi faktor untuk menentukan konflik sosial sistematis. Otoritas menjadi kunci analisisnya. Di dalamnya, ada superordinasi dan subordinasi. Dalam penerapannya,  otoritas tidak konstan, karena otoritas tidak dipegang penuh lewat diri seseorang, melainkan hanya lewat posisi. Sedang masyarakat yang dikendalikan disebut asosiasi yang dikoordinasikan secara imperative.” Artinya,  melihat apapun keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada “di atas” dan menekankan pada “peran kekuasaan” dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.Konflik Kepulauan Aru akibat benturan kelompok yang memiliki otoritas kuat atau superordinasi, yaitu pemerintah pusat-daerah, TNI-AL dan Menara Group dengan kelompok subordinasi yakni masyarakat adat.Otoritas itu ditopang posisi-posisi kunci dalam kekuasaan (pusat-daerah) sebagai gubernur, bupati, TNI AL yang menguasai armada laut di seluruh Kepulauan Aru, beserta jaringan pengusaha di sekelilingnya.Dengan otoritas itu,  kelompok superordinat ini mampu mengendalikan, mengontrol, menekan, dan menertibkan masyarakat di pulau-pulau kecil Aru. Masyarakat adat sebagai kelompok subordinat, minus “otoritas” politik dan ekonomi seringkali hanya jadi penonton dan terpaksa ikut dalam irama gendang yang dikendalikan kelompok superordinat itu.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Kasus kekalahan gugatan Masyarakat Adat Marafenfen di Pengadilan Dobo 2021 menunjukkan, meskipun bukti kesalahan dan pelanggaran hukum pemerintah dan TNI AL diajukan secara adekuat oleh masyarakat, namun tetap saja kalah. Sebab, politik hukum telah “dikendalikan” dan “ditertibkan” menurut kepentingan kelompok superordinat dan jaringannya.Konflik antara kelompok superordinat dan subordinat di Kepualuan Aru ini telah menciptakan jurang ketidaksetaraan dan ketimpangan yang tajam. Penguasa (gubernur, TNI AL, dan pengusaha) selalu “di atas” dan mayarakat adat selalu “di bawah.”.  Kondisi inilah yang menjadi akar masalah dari sulitnya menawarkan jalan “konsesus” antar pihak yang berkonflik di Kepulauan Aru. Maka, tanpa syarat wajib kesetaraan secara politik, sudah pasti akan sulit dibangun konsesus adil untuk menyelesaikan konflik di Kepulauan Aru.Sebenarnya, upaya membangun konsesus itu muncul dari masyarakat adat di Kepulauan Aru melalui upaya audiensi atau roadshow beberapa wakil mereka ke lembaga-lembaga dan kementerian di Jakarta, selama tiga bulan dari September sampai November 2022.  Mereka antara lain datang ke Kantor Komnas HAM, Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Kementerian ATR-BPN, DPR, Kementerian Pertahanan, dan TNI AL.Upaya geriliya politik membuat landasan konsesus multi pihak yang berkonflik di Kepulaun Aru ini, masih belum menghasilkan solusi konkret. Meskipun, dapat membuka komunikasi dan koordinasi lebih baik dengan pihak-pihak pemerintah. Setidaknya, kini pemerintah mendengar cerita langsung dari representasi Masyarakat Adat Kepulauan Aru yang selama ini berjuang mempertahankan tanah-air mereka.Roadshow politik ini bukti bahwa masyarakat adat membuka pintu konsesus dann mencari ‘jalan tengah’ bersama dalam penyelesaian konfliknya. Bukan untuk ‘zero-sum game’, semata menang-kalah.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Sedangkan jalur tempuh melalui gugatan di persidangan hingga ke Mahkamah Agung menunjukkan, mereka berjuang secara konstituisonal, bukan strategi yang bersifat inkonstitusional, sebagaimana sempat distigmakan. Upaya semacam ini penting dipertimbangkan oleh pemerintah agar menyediakan jalan ‘konsesus bersama” yang adil dan demokratis.  Sebab,  itikad baik masyarakat sudah sedemikian kuat disampaikan, tinggal bagaimana good will pemerintah serius mentaati mandat konstitusionalnya, yakni memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Catatan Tim Aru, 2022).  Pasca Perda AdatAwal tahun 2022, Perda Adat No. 2, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima terbit. Ini merupakan tonggak penting dari pengakuan masyarakat adat di Kepulauan Aru. Berlandaskan Perda Adat ini, dapat ditegaskan,  kini masyarakat adat di Kepulauan Aru makin kuat sebagai warga negara Indonesia.Perda adat ini menyebutkan,  pada Pasal 2, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru yang berdasarkan asas, pengakuan, keadilan, kepastian hukum, kesetaraan dan non diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi, dan transparan. Jadi, sudah seharusnya,  konflik, marginalisasi, eksklusi dan kriminalisasi atas masyarakat adat di Kepulauan Aru diselesaikan. Hak-hak dasar mereka harus dipenuhi.Merujuk Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 7/2022 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam, Komnas HAM, hak-hak masyarakat hukum adat harus dipenuhi negara.Hak-hak itu antara lain, pertama, melindungi hak atas rasa aman masyarakat hukum adat dengan cara menyusun mekanisme pencegahan atau deteksi dini atas konflik dan mendorong segera penyelesaian beragam konflik agraria struktural di wilayah adat, termasuk dalam keadaan darurat.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Kedua, menyegerakan pemberian kepastian tenurial pada hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah dengan cara melakukan pengadministrasian tanah-tanah ulayat. Ketiga, negara wajib melindungi sumber kehidupan masyarakat hukum adat, secara sosial-ekonomi, hukum, politik, ekologis, dan budaya, baik dalam jangka pendek maupun Panjang. Caranya, dengan mempercepat legalitas payung hukum atas masyarakat adat (UU Masyarakat Hukum Adat) serta audit perizinan korporasi sumber daya alam yang terbukti melanggar HAM atas masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Juga memberikan sanksi tegas dan efek jera agar pelanggaran HAM atas masyarakat hukum adat tak berulang.Keempat, negara wajib memastikan, dalam setiap kebijakan dan program apapun secara nasional, global atau daerah yang masuk di dalam kawasan masyarakat hukum adat, wajib memenuhi hak partisipasi substantif dan penuh masyarakat hukum adat. Kelima, negara wajib melindungi dan menjamin keselamatan, hak hidup, hak atas tanah dan sumber daya alam, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak memperoleh keadilan bagi masyarakat hukum adat termasuk masyarakat hukum adat nomadik dan semi-nomadik, serta para aktivis dan pembela HAM masyarakat hukum adat yang selaras dengan prinsip nondiskriminasi dan keadilan gender.  Keenam, negara wajib penegakan hukum yang tegas dan adil kepada semua pihak, termasuk kepada anggota TNI/Polri yang terbukti melanggar hukum dan melanggar hak masyarakat hukum adat dan ruang hidupnya.Ketujuh, negara wajib melindungi dan menghormati kekayaan sistem pengetahuan, sumber daya alam, dan sumber kehidupan ekonomi masyarakat hukum adat dari ancaman perusakan dan penghancuran sistematis. Juga memfasilitasi pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan norma HAM.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Kedelapan, negara wajib melindungi keberlanjutan kekayaan keanekaragaman hayati dan pengetahuan/ kearifan lokal yang menjadi ruang hidup masyarakat hukum adat.Kesembilan,  negara wajib melindungi keberlanjutan kehidupan, regenerasi, dan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai warga negara. Dengan cara,  melindungi sumber pangan, sumber air, ekosistem hutan, sungai, gunung, tanah dan sumber daya alam, wilayah sakral/suci, dikelola dengan sistem pengetahuan dan tradisi adat yang selaras dengan tujuan kelestarian, keberlanjutan sosialekologis, serta keberlangsungan juga dinikmati generasi mendatang (inter-generational justice).Kesembilan kewajiban negara itu tentu dalam batasan SNP Nomor 7/ 2022 itu. Yang tentu saja bisa meluas dan mendalam kalau ditafsirkan lebih jauh. Setidaknya,  pasca perda adat lahir, hal-hal itulah yang harus diberikan kepda masyarakat adat di Kepulauan Aru.Walau begitu, proses advokasi kebijakan dan regulasi perda adat ini harus terus dilakukan, terutama di tingkat penyusunan paraturan turunan, petunjuk teknis, dan implementasi praksisnya. Sebab, seringkali niat baik jadi pupus Kembali kalau implementasi tidak sesuai atau dibajak untuk tujuan lain di luar niat awal. Ini yang sering terjadi di Indonesia.Akhirnya, tulisan ini sebagai satu undangan diskusi sekaligus refleksi awal tahun 2023. Konflik agraria masyarakat adat di Kepuluan Aru, seumpama puncak gunung es, yang tak terlihat pasti lebih dalam dan luas. Mungkin juga sebagai cermin, dari nasib masyarakat adat di nusantara sekarang, yang masih belum mendapatkan hak-hak dasar secara penuh, meski sudah puluhan tahun berjuang mempertahankan tanah-air sendiri.Dengan memahami dan menuntaskan kasus masyarakat adat di Kepulauan Aru ini, bisa jadi satu langkah penting mengurai benang kusut dan membebaskan belenggu ketidakadilan struktural dari masyarakat adat lain di nusantara yang mengalami nasib sama.  
[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | *Penulis Ananda Bagus.WK adalah pegiat Papua Study Center (PSC). Tulisan ini merupakan opini penulis.   ReferensiEko Cahyono, dkk, Policy Paper “Rentang Perjuangan Masyarakat Adat Marafenfen dan Ragam Masalah Krisis Sosial-Ekologis di Kepulauan Aru, Papua Study Center, 2021-2022Eko Cahyono, Policy Paper “Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan”, Sajogyo Institute dengan di dukung oleh RRI (Rights Resources Initiative), 2016George Ritzer dan Douglas J. Goodman, “Teori Sosiologi Modern”, 2004.John Haba, “Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 12 No. 2, 2010Komnas HAM, “Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam”, Komnas HAM, 2021Catatan Hasil Pertemuan Tim Advokasi Marafenfen dengan Wakasal RI, Jakarta, 9 November 2022Catatan Hasil Pertemuan Tim Marafenfen dengan Menteri ATR/Kepala BPN RI, Jakarta, 27 Oktober 2022Noer Fauzi Rachman, “Rantai Penjelasan Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia”, 2013Forest Watch Indonesia (FWI), Bio Region Papua: Hutan dan Manusianya. FWI – 2021.Peraturan Adat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, No. 202, Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Aru Ursia-UrlimaTim Kolaborasi, “Nasib Hutan dan Savana Kalau Peternakan Sapi Masuk Kepulauan Aru [1]”, 2022, https://www.mongabay.co.id/2022/10/10/nasib-hutan-dan-savana-kalau-peternakan-sapi-masuk-kepulauan-aru-1/Christ Belseran, “Kala Ritual “Tordauk” Masyarakat Adat Marafenfen Terganggu”, 2021, https://www.mongabay.co.id/2021/11/07/kala-ritual-tordauk-masyarakat-adat-marafenfen-terganggu/Sapariah Saturi, “Kebun Tebu Batal, Hutan Kepulauan Aru Sementara Aman”, 2014 : https://www.mongabay.co.id/2014/04/14/kebun-tebu-batal-hutan-kepulauan-aru-sementara-aman/
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2023-014-01.json
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru
Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru | Sapariah Saturi, “Sudah Batal, Mentan Mau Hidupkan Lagi Kebun Tebu di Aru?”, 2015 : https://www.mongabay.co.id/2015/06/23/sudah-batal-mentan-mau-hidupkan-lagi-kebun-tebu-di-aru/  [SEP]
[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2013-052-19.json
Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari
Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari | [CLS] Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau Jikalahari merilis Catatan Akhir Tahun 2012 bertajuk Presiden SBY, Menhut RI dan Penegak Hukum RI  Tidak Tuntas Memerangi praktek Extraordinary Crime Sektor Kehutanan di Riau.Dalam Catatan Akhir Tahun itu terekam , dalam tiga tahun terakhir (pada 2009-2012), Riau kehilangan hutan alam sebesar 0,5 juta hektare, dengan laju deforestasi  pertahun sebesar 188 ribu hektare pertahun. “Itu sama dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.  Dan 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi.  Kini sisa hutan alam Riau hanya tersisa 2,005 juta hekatre atau 22,5 persen dari luas daratan.“Mengapa korporasi melakukan praktek tersebut? Hasil kajian kita menunjukkan karena keuntungan luar biasa besar: Rp 1.994 triliun (SP3 Illog Riau tahun 2008) dan Rp 3 Triliun (korupsi kehutanan), ” lanjut Muslim.“Laju deforestasi tiga tahun terakhir lebih besar dari laju deforestasi tahun 2005-2007 sebesar 160 ribu hekatre pertahun. Angka ini memperlihatkan tidak berkurangnya laju deforestasi  dan degradasi secara signifikan bahkan meningkat tajam meskipun ada kebijakan moratorium,” lanjut Muslim lagi. Hutan alam tersebut digunakan untuk memasok bahan baku industri pulp and paper terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga terbesar di dunia, APP dan APRIL.Selain itu, Jikalahari juga mempertanyakan Moratorium yang tidak efektif menghentikan deforestasi dan degradasi di Riau, karena kawasan yang efektif dilindungi hanya 43 ribu ha, selebihnya kawasan-kawasan yang memang dilindungi secara hukum.
[0.9995973110198975, 0.00017646934429649264, 0.00022623571567237377]
2013-052-19.json
Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari
Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari | Luasan PIPIB 3 adalah  2,38 Juta Ha. Dari PIPIB 1 dan PIPIB 2 revisi telah terjadi luasan PIPIB berkurang secara signifikan. Dari PIPIB Revisi II ke PIPIB Revisi III terjadi pengurangan luasan sebesar 102.763 hektare di Riau. “Parahnya lagi, luas Hutan alam Riau yang tidak masuk dalam moratorium hutan dan lahan gambut (di luar PIPIB Revisi III) sebesar  971.913.37 hekatre.”Hasil perhitungan Jikalahari menemukan sekitar 195.070.56 hektare kawasan HTI yang terlibat kasus Korupsi Kehutanan tidak masuk dalam moratorium. Bahkan 19983.44 Ha lahan yang tidak terdaftar dalam data kehutanan tidak masuk dalam PIPIB (data statistik kehutanan 2011).“Kawasan moratorium yang berada di dalam konsesi tetap melakukan penebangan dan pembuatan kanal, dengan deforestasi seluas 2790.49 hektare. Selain itu masih ada 44.439.75 hektare Konsesi yang tidak aktif, dan sudah diusulkan untuk dicabut tetapi malah tidak dimasukan kedalam peta moratorium.”Catatan setebal 14 halaman, menerangkan fakta penghancuran hutan alam Riau ini jelas bertentangan dengan komitmen pemerintahan SBY untuk mengurangi emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi hutan, yang selalu digembar-gemborkan hingga ke manca Negara.Selain penghancuran hutan, perusahaan terbukti tidak melakukan praktek bisnis yang benar dan sesuai standar Hak Asasi Manusia. Dalam konflik korporasi dengan rakyat, satu warga meninggal di kanal PT Suntara Gaja Pati/APP Tidak ditindaklanjuti penegak hukum, PT RAPP/APRIL merusak 70 sepeda motor, melukai 15 warga di Gunung Sahilan Polisi tak satupun menetapkan karyawan korporasi sebagai tersangka, PT Sumatera Riang Lestari/ APRIL menebang hutan alam dan berkonflik dengan masyarakat, dan Di Pulau Padang rakyat menolak kehadiran PT RAPP/APRIL dan rakyat juga menemukan bahwa PT RAPP melanggar SK Menhut dan  Menhut membiarkan saja.
[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2013-052-19.json
Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari
Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari | Hasil riset dan investigasi Jikalahari sepuluh tahun terakhir, menemukan persoalan illegal logging dan korupsi kehutanan masih terkait dengan persoalan dasar yang belum berhasil diselesaikan negara ini: RTRW tidak kunjung tuntas, tumpang tindih perizinan dan pengukuhan tata batas kawasan hutan yang belum selesai.“Intinya tata kelola hutan semrawut. Akibatnya, kejahatan kehutanan dan korupsi kehutanan muncul hingga merugikan keuangan negara, penderitaan masyarakat sekitar hutan dan merusak lingkungan hidup,” terang Muslim. [SEP]
[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2012-032-07.json
Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis
Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | [CLS] DUA perusahaan tambang beroperasi di cagar alam Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), hanya berbekal surat izin dari bupati. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (Sekjen Kemenhut), Hadi Daryanto mengatakan, bupati bisa kena jerat hukum dengan pasal-pasal berlapis.“Yaitu, UU No 41 tahun 1999 pasal 50 dan UU Lingkungan Hidup. Dari dua UU ini dia dapat dikenakan diancam pidana. Prosesnya oleh PPNS Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya kepada Mongabay, Sabtu (7/7/12).Tak hanya itu, kata Hadi, jika ada indikasi menerima gratifikasi, bupati bisa diancam UU Korupsi. Tentu, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kemenhut LambanDirektur Eksekutif Walhi Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan, masyarakat sudah melaporkan kasus ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Bahkan, beberapa bulan lalu, masyarakat datang ke Palu.“Sudah lapor resmi, formal lewat surat. Masyarakat juga sudah lapor ke polisian, yakni Polsek Soyojaya secara tak formal. Intinya, kepolisian sudah tahu masalah ini,” ucap Ahmad.Sayangnya, sampai hari ini tak ada upaya serius dan signifikan dalam menghentikan operasi tambang itu.“Memang betul, BKSDA surati resmi ke Camat Soyojaya atas informasi beberapa orang di Desa Tambayoli. Tetapi PPNS mestinya ada upaya penyelidikan. Karena ini jelas tindak pidana kehutanan.,” ujar dia.Sebab, kawasan cagar alam, hampir tak mungkin dipinjampakaikan, hanya hutan produksi dan lindung yang bisa.Deddy Ratih, manajer Kampanye Hutan Walhi Nasional menyayangkan, sikap Kemenhut lamban dalam memproses hukum korporasi yang melanggar.Berbeda, jika masyarakat yang dituduh, BKSDA langsung mengambil tindakan hukum. “Ketidakadilan dalam pengambilan tindakan hukum ini tidak berubah di Kemenhut.”
[0.9999932050704956, 2.906367171817692e-06, 3.855234353977721e-06]
2012-032-07.json
Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis
Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | Kondisi ini, kata Deddy, tak hanya terjadi di Morowali, juga di daerah lain. Ketidakseimbangan dan berkeadilan hukum ini terus berlarut-larut. Kasus korporasi baru diambil tindakan jika sudah terjadi konflik besar dan meluas.Untuk itu, dia meminta Kemenhut mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan selama ini di sektor kehutanan. Bukan hanya kepada perusahaan, Kemenhut juga terkesan tak melakukan upaya apapun kepada bupati.Ahmad setuju dengan penanganan hukum terhadap perusahaan lamban. Situasi di Morowali, antara kabupaten, kanan kiri gunung, alam dibongkar habis-habisan terlihat kasat matas. “Saya kira, memang tak cukup besar atau tak ada perhatian serius dengan lingkungan di Morowali,” kata Ahmad.Menurut Deddy, kasus Morowali, sudah begitu mudah dilihat. Hutan dibabat. “Begitu gamblang seperti ini saja tak ada tindakan hukum, bayangkan kasus-kasus sulit, seperti HPH yang menebang di luar blok?” Deddy yakin, Kementerian Kehutanan tak akan melihat atau menangani.“Ini yang sebabkan apapun aturan yang dibuat pemerintah tak akan efektif kalau kinerja aparat Kehutanan lemah dan tak ada gunakan hukum yang ada.”Ahmad, pun tak yakin kalau kasus seperti ini diserahkan kepada polisi bisa selesai. Mereka sulit percaya polisi karena ketika rakyat lapor, diabaikan. Namun, saat perusahaan lapor pencemaran nama baik oleh warga, langsung diproses polisi.“Kita sedang lihat potensi untuk pidanakan. Cuma kami berhitung, kalau dorong ke kepolisian apa bisa selesai.” “Walhi pernah lapor illegal logging, tapi mentok di polisi.”Mereka juga mengkaji unsur-unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang. “Jadi, tak menutup kemungkinan kami mempertimbangkan apakah mungkin didorong ke KPK. Tergantung dengan pembuktian nanti,” katanya.Biaya PolitikBupati yang mengeluarkan izin eksplorasi lebih tak peduli. Menurut Ahmad, kondisi ini menjadi sulit kala ada kepentingan pembiayaan politik.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-032-07.json
Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis
Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | “Lalu praktik-praktik keluarkan izin pertambangan jadi liberal. Izin yang dikeluarkan pun tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun pendapatan dari sektor ini, yang hanya berkisar Rp600-Rp700 juta per tahun. Sementara izin tambang di wilayah itu mencapai 180.”Jadi, yang lebih diutamakan memang biaya politik. Terlebih, pada akhir tahun ini ada pilkada Morowali. Melihat masalah ini, patut diduga izin pertambangan ini juga ada unsur KKN.Dari hasil investigasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, ditemukan setiap satu izin kuasa pertambangan, si pemberi izin atau kepala daerah mendapat duit dan tidak tercatat bisa mencapai Rp1-Rp3 miliar. “Ini untuk satu kuasa pertambangan.”Deddy menambahkan, sampai saat ini, pertambangan yang beroperasi di cagar alam Morowali, tak ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Jika alasan mereka hanya eksplorasi, itu tetap saja sudah praktik. “Ini tak bisa.”Membabat hutan, kata Deddy, harus ada izin. BKSDA sudah tahu kasus ini bahkan sudah menyelidiki. “Sebenarnya tidak perlu laporan dari masyarakat dan LSM, harusnya segera ditindaklanjuti. Kita lihat mereka masih sebatas teguran,” ucap Deddy.Beberapa waktu lalu LSM-LSM di Sulteng sudah meminta bupati menutup tambang ini. Polisi juga diminta menindak perusahaan. “Tapi tak ada tindakan apa-apa baik polisi maupun bupati.”“Jadi, konsen dari kawan ke depan segera tindakan hukum,” kata Deddy.Andika, Manajer Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mengatakan, Bupati Morowali mengeluarkan izin dalam kawasan Cagar Alam Morowali di Desa Tambayoli kepada dua perusahaan pertambangan.Pertama, PT. Gema Ripah Pratama dengan nomor izin IUP Eksplorasi Produksi No: 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektare (ha). Kedua, PT. Eny Pratama Persada, belakangan diketahui warga telah menebang dan membabat hutan Mangrove di sepanjang Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-032-07.json
Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis
Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis | Cagar Alam Morowali, Kabupaten Morowali dan Tojo Una-una Sulawesi Tengah (Sulteng), ditetapkan melalui No: 237/Kpts –II/1999 tertanggal 27 April 1999. Lalu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan 24 November 1986 menyebutkan luasan Cagar Alam Morowali 225 ribu ha. [SEP]
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-030-11.json
Satwa Langka Bengkulu Terancam Eksplorasi Batubara
Satwa Langka Bengkulu Terancam Eksplorasi Batubara | [CLS] SEJUMLAH kawasan hutan yang menjadi habitat satwa langka di Bengkulu makin kritis akibat perambahan liar dan rencana pembukaan kegiatan pertambangan batubara.Salah satu kawasan yang makin terancam adalah Taman Wisata Alam (TWA) Pusat Konservasi Gajah (PKG) di Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara.Kawasan yang menjadi habitat puluhan gajah liar dan satwa langka lain yakni harimau Sumatra dan beruang madu terus dihantui perambah dan incaran para pemodal untuk mengeruk potensi batubara.Koordinator PKG Seblat Erni Suyanti Musabine mengatakan, hingga saat ini ada lebih dari empat permintaan izin eksplorasi batubara di dalam kawasan seluas lebih 7.000 hektare itu.“Permohonan untuk eksplorasi batubara terus berdatangan, padahal PKG Seblat baru dinaikkan status menjadi taman wisata alam,” katanya di Bengkulu, seperti dikutip dari Antara, Selasa(11/7/12).Sebelumnya, PKG Seblat berstatus hutan produksi terbatas dengan fungsi khusus. Melalui keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.643/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 2.192 hektare. Perubahan antarfungsi kawasan hutan seluas 31.013 hektare, dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 101 hektare di Bengkulu pada 10 November 2011, PKG Seblat berubah menjadi TWA.Lalu, seluas lebih 500 hektare =menjadi kawasan hutan yang dapat dikonversi.”Ini yang mengkhawatirkan karena kawasan seluas 500 hektare itu merupakan habitat gajah liar dan satwa langka lain,” ujar dia.Selain menjadi habitat 19 ekor gajah binaan BKSDA, 80 ekor populasi gajah liar diperkirakan masih ada di dalam kawasan hutan itu.Kawasan seluas lebih 7.000 hektare itu memiliki potensi sumberdaya alam keanekaragaman flora fauna tinggi. Bentang alam yang indah dari sebagian ekosistem asli hutan hujan dataran rendah yang masih tersisa di Bengkulu.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-030-11.json
Satwa Langka Bengkulu Terancam Eksplorasi Batubara
Satwa Langka Bengkulu Terancam Eksplorasi Batubara | Sejumlah penelitian tentang hasil identifikasi kekayaan jenis flora dan fauna, lanskap dan obyek wisata lain sebagai potensi atraksi wisata pada jalur patroli hutan yang terpilih untuk wisata.Pertanyakan Keputusan Menhut Anggota Walhi Bengkulu, Barlian mengungkapkan, konflik satwa tinggi, tidak lain akibat alih fungsi kawasan hutan. Terutama, menjadi lahan perkebunan dan pertambangan.“Seperti PKG Seblat benteng terakhir dari habitat satwa liar di Bengkulu tetapi terus diincar untuk pertambangan.”Dia mempertanyakan, keputusan Menteri Kehutanan yang melepaskan 500 hektare kawasan PKG Seblat dan menurunkan fungsi menjadi kawasan hutan yang dapat dikonversi.“Ini akal-akalan karena hasil penelusuran kami di lapangan, kawasan seluas 500 hektare itu justru tempat hidup gajah liar dan satwa langka lain.”Menurut dia, pertambangan batubara di sekitar PKG Seblat, terlebih di kawasan hutan akan menghancurkan habitat satwa langka dilindungi. Terutama gajah liar Sumatra yang baru naik status menjadi terancam punah (critically endangered). [SEP]
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-007-12.json
Perjalanan: Keunikan Burung-Burung Penjaga Keramba di Muara Kaman, Kalimantan Timur
Perjalanan: Keunikan Burung-Burung Penjaga Keramba di Muara Kaman, Kalimantan Timur | [CLS] Menyusuri sungai-sungai di Kalimantan memang menantang. Tak hanya perjalanan yang unik dengan berperahu menyusuri sungai-sungai besar, namun banyak hal baru bisa kita dapat sepanjang perjalanan.Salah satunya di wilayah Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kartanegara.  Lokasi ini bisa dituju dengan menggunakan transportasi darat maupun air. Untuk menuju ke Muara Kaman, dari Samarinda Ibu kota Propinsi Kaltim, memerlukan waktu sekitar 5-6 jam perjalanan sungai, sementara kalau di tempuh melalui Tenggarong, hanya memerlukan waktu sekitar 3-5 jam perjalanan sungai.Masyarakat setempat masih mengantungkan hidupnya dengan alam sekitar, seperti budidaya ikan dengan memanfaatkan keramba di sungai, memasang jaring atau biasanya disebut renggek, memancing. Dan hampir semua masyarakatnya memiliki kemampuan untuk membawa perahu ces (ketinting) dengan mesin sekitar 30-50 Pk. Namun tidak sedikit masyarakat yang membuka lahan pertanian di pinggir sungai, seperti dikawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan beberapa anak sungai.Tanaman yang terlihat di pinggiran DAS Mahakam, selain tanaman kebun, yaitu labu, semangka, tanaman pertanian seperti padi, dapat ditemukan di kawasan Muara Kaman hingga Muara Muntai. Dan hampir setiap hari mereka selalu menggunakan sejenis perahu lokal yang disebut perahu ces untuk menuju kebun.Pak Ayek seorang warga di Muara Kaman, ia tinggal dan dilahirkan di kampung Muara Kaman selama 40 tahun. Sejak kecil, ia memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhannya. “Saya sejak kecil sudah mandi hingga minum air mahakam,” ungkap Pak Ayek.Bahkan binatang piaraan yang dimiliki warga setempat, berbeda dengan binatang piaraan seperti lazimnya yang dipelihara masyarakat, seperti kucing anjing. Binatang piaraan yang dipelihara yaitu bangau jenis purple heron, egret, bangau tong-tong, bahkan beberapa jenis elang.
[0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146]
2012-007-12.json
Perjalanan: Keunikan Burung-Burung Penjaga Keramba di Muara Kaman, Kalimantan Timur
Perjalanan: Keunikan Burung-Burung Penjaga Keramba di Muara Kaman, Kalimantan Timur | Bila pada umumnya masyarakat memelihara anjing untuk menjaga rumah dari pencuri, maka di kawasan DAS Mahakam, masyarakat memelihara burung-burung tersebut untuk menjaga keramba dari pencurian. Bahkan hampir setiap keramba memiliki piaraan burung jenis tersebut.“Burung-burung jenis bangau itu tidak kita tangkap, Mereka bisanya terjerat oleh jaring renggek yang kami pasang di sungai,” ungkap Hartono salah satu warga di kawasan Cagar Alam Muara Kaman, Desa Sedungan.Mengapa burung-burung tersebut bisa menjadi peliharaan masyarakat setempat? Menurut penuturan mereka, hewan jenis burung tersebut akan mengeluarkan suara, bila ada mahluk lain yang mendekat, seperti manusia, bahkan binatang buas lainnya termasuk ular.“Wah kalau malam, ada ular atau orang yang berhenti di keramba, burung-burung itu akan bersuara, jadi kami tahu bila ada pencuri atau binatang buas yang mendekati keramba. Hal ini kami lakukan karena seluruh kebutuhan hidup kami, tergantung pada keramba yang kami punya,” ungkap Hartono.Kita juga dapat melihat dari jenis Elang Bondol hingga Elang Hitam menjadi piaraan beberapa warga di kawasan DAS Mahakam. Namun elang tersebut lebih banyak ditangkap dan di pelihara sebagai penjaga keramba.Itulah sekelumit kisah Muara Kaman, Kutai Kartanegara.  Sepenggal keunikan Indonesia yang masih tersisa… [SEP]
[0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146]
2015-035-11.json
Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan
Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan | [CLS] Puluhan pelajar melukis. Mereka juga menulis berbagai pesan moral. Hasil karya seni anak-anak muda Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat itu kemudian dipublikasikan di media sosial.Begitulah cara Yayasan Palung mengekspresikan rasa sayang pada orangutan di Hari Orangutan Sedunia yang diperingati setiap 19 Agustus. “Tahun ini kita memang merayakannya dengan sederhana, kata Petrus Kanisius dari Yayasan Palung ketika dikonfirmasi dari Pontianak, Selasa (18/8/15).Kendati demikian, kata Pit -sapaan akrab Petrus Kanisius- langkah sederhana itu bukan berarti mengurangi makna dari upaya para pihak untuk terus berbuat yang terbaik bagi kelangsungan hidup si pongo.Menurutnya, tahun 2015 ini pihaknya melibatkan puluhan pelajar dan relawan untuk memperingati Hari Orangutan Sedunia. Mereka diminta melukis orangutan, dan menulis pesan moral berupa ajakan kepada semua pihak untuk peduli dan melindungi orangutan.Lukisan dan pesan itu kemudian dipublikasi ke media sosial seperti facebook dan instagram ke seluruh jaringan dengan harapan dapat menginspirasi banyak pihak dalam perilaku hidup sehari-hari. “Hanya itu yang kami harapkan di Hari Orangutan Sedunia tahun ini,” kata Pit.Sementara Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang menggelar serangkaian agenda di Hari Orangutan Sedunia 2015. Mulai dari lomba menggambar dan lagu lingkungan tingkat SMA/umum hingga cerita orangutan Borneo di City Mall Ketapang.Koordinator Penanganan Konflik Orangutan-Manusia YIARI Ketapang, Juanisa Andiani mengatakan seluruh rangkaian kegiatan itu dibuka di Pusat Penyelamatan dan Konservasi Orangutan Sungai Pawan. Seluruh kegiatan itu pada prinsipnya ingin menggugah kesadaran publik, terutama pelajar agar lebih peduli dan menyayangi orangutan.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-035-11.json
Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan
Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan | Di sanalah lembaga ini mencoba menampung orangutan peliharaan warga yang disita aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat. Berdasarkan data terakhir, masih ada 86 individu orangutan yang direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitatnya.“Kalau peliharaan warga, orangutannya direhabilitasi dulu sampai bisa survive di hutan. Perlakuan ini berbeda dengan orangutan yang statusnya liar. Jika terjadi konflik dengan manusia langsung dievakuasi dari lokasi konflik dan dipindahkan ke habitat baru yang lebih aman,” urai Juanisa.Mutakhirkan data populasi orangutanSebelumnya, sejumlah pihak di Pontianak telah menggagas upaya pemutakhiran data populasi dan sebaran habitat serta penilaian keberlangsungan hidup orangutan di Kalimantan Barat. Upaya ini dilakukan menjelang pertemuan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) yang direncanakan akhir 2015.Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar, Sustyo Iriyono mengatakan, persoalan orangutan ini terus dikaji dan dievaluasi oleh pemerintah dan para ahli. “Untuk sampai ke pertemuan itu, kita musti punya persiapan melalui lokakarya regional,” katanya.Menurutnya, pertemuan PHVA kali pertama diadakan pada 1993 dan dilanjutkan 2004. “Begitu banyak data terkait orangutan yang telah dikumpulkan sejak 2004 hingga kini. Semua itu harus dimutakhirkan sehingga menghasilkan data yang akurat,” ucapnya.Lebih jauh dia menjelaskan, ada sekian banyak penelitian dan survei orangutan yang dilakukan sejak 2004 di Sumatera dan Kalimantan. Begitu pula dokumen yang dihasilkan, juga sudah cukup banyak. Baik berupa laporan dan tulisan ilmiah yang sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah nasional maupun internasional.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-035-11.json
Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan
Beginilah Cara Kami Mengekspresikan Rasa Sayang pada Orangutan | Namun disayangkan, kata Sustyo, data dari laporan dan tulisan ilmiah tersebut belum terkumpul. Padahal, informasi dan data terkini mengenai sebaran populasi dan habitat serta viabilitas orangutan yang berasal dari laporan dan tulisan ilmiah tersebut sangat diperlukan untuk memutakhirkan analisa PHVA yang sudah ada.Untuk menjawab rentetan persoalan itu, BKSDA Kalbar sudah menggandeng berbagai lembaga mitra seperti FOKKAB (Forum Konservasi Orangutan Kalimantan Barat), FORINA (Forum Orangutan Indonesia), WWF-Indonesia, GIZ FORCLIME, AKAR, dan Yayasan Titian.“Kita undang berbagai pemangku kepentingan kunci yang terkait dengan orangutan di Kalbar untuk bertemu, berbagi, dan memutakhirkan informasi serta data orangutan sub-species pygmaeus dan wurmbii,” urai Sustyo.Sementara Ketua Forum Konservasi Orangutan Kalbar, Albertus Tjiu mengatakan, hasil pemutakhiran data sebaran, populasi, perilaku, ancaman, dan usaha pelestarian, baik in situ maupun ex situ dari orangutan akan diserahkan kepada pemerintah. “Negara yang berkewajiban mengelola keberlangsungan hidup spesies kera besar langka ini,” katanya.Lebih lanjut, Albertus menyebut, data ini akan menjadi baseline data yang akan digunakan oleh Pemerintah Indonesia guna memperbarui strategi dan rencana konservasi orangutan di Indonesia yang akan berakhir pada 2017. [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-073-12.json
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut?
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | [CLS] Bulan Maret adalah bulan yang spesial. Hari Air Sedunia baru saja kita peringati pada tanggal 22 Maret yang lalu. Momen ini sekaligus dapat kita jadikan bahan renungan untuk melihat perairan laut yang tercemar akibat lemahnya praktik manajemen sampah daratan dan daerah aliran sungai.Dalam sebuah rilis penelitian yang diterbitkan  tahun 2015, para peneliti dari Universitas Georgia yang dipimpin oleh Jenna Jambeck membuat pemeringkatan negara-negara pembuang sampah plastik terbanyak ke laut. Dari estimasi total 275 juta metrik ton (MT) sampah plastik yang diproduksi dari 192 negara di seluruh dunia pada tahun 2010, diperkirakan terdapat antara 4,8 – 12,7 juta MT masuk ke lautan lepas.Indonesia dalam penelitian tersebut, berada dalam posisi nomor dua dibawah Tiongkok dan berada satu peringkat di atas Filipina. Adapun ketiga negara ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama negara berkembang di Asia, berpenduduk urban padat, dan memiliki batas wilayah yang langsung berbatasan dengan laut.Berbasiskan data 2010, Indonesia menjadi peringkat kedua negara “penyumbang” sampah plastik terbesar di dunia yaitu sebesar 3,2 juta ton, setelah Tiongkok yang sebesar 8,8 juta ton yang lalu disusul oleh Filipina diperingkat ketiga yaitu sebesar 1,9 juta ton.Menarik saat mencermati, bahwa negara industri terbesar dunia seperti Amerika Serikat dalam peringkat ini hanya menempati peringkat ke-20. India, negara berpopulasi kedua terbesar di dunia juga berada di luar peringkat sepuluh besar. Padahal kedua negara ini pun sama-sama memiliki wilayah yang langsung berbatasan dengan laut.  Amerika Serikat memiliki banyak kota besar di pesisir Pasifik maupun Atlantiknya.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2016-073-12.json
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut?
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Berbeda dengan Tiongkok, Indonesia dan Filipina, ternyata negara-negara ini mampu mengelola sampahnya secara efektif. Selayaknya negara maju, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mencegah sampah plastik untuk memasuki laut, yaitu lewat infrastruktur pengelolaan sampah yang mampu menurunkan kuantitas kumulatif sampah plastik di darat. Hasil penelitian Jambeck menyebutkan terdapat korelasi kemampuan sebuah negara untuk ‘menjerat dan mengumpulkan’ sampah plastik di darat dengan jumlah sampah di lautan. Semakin efektif pengelolaan maka, jumlah sampah di lautan akan semakin menurun. Karena umumnya sampah di lautan dibawa dan mengikuti aliran air sungai, peneliti lain kolega Jambeck, Kara L. Law menyebutkan terdapat hubungan erat antara jumlah sampah yang ada di lautan dengan tingkat polutan sungai di tiap negara. Negara yang mampu mengelola sungai secara efektif, maka perairan lautnya akan semakin bersih dari sampah plastik.Sampah Sungai dan Problem Negara BerkembangNegara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina (keduanya merupakan negara kepulauan terbesar di dunia), memiliki masalah klasik negara berkembang. Keterbatasan sumberdaya, kapital dan teknologi yang disandingkan dengan geografis pulau, menyebabkan sampah dan sampah plastik mudah lepas dari daratan dan terakumulasi di lautan lepas. Ambilah contoh, perairan Teluk Jakarta, yang merupakan muara dari sekitar 13 sungai dan anak sungai yang melalui kota-kota berpopulasi padat lebih dari 20 juta orang. Perairan Teluk Jakarta saat ini tercemar sampah plastik berskala akut.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2016-073-12.json
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut?
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Tidak heran pasukan oranye sampai perlu diterjunkan tiap hari hanya untuk “menggiring sampah plastik.” Sampah yang hanyut di Teluk Jakarta, merupakan sampah-sampah yang dihanyutkan dari daratan dan sungai. Sampah-sampah ini juga termasuk sisa sampah yang lepas tak tertampung dari sekitar total 6.500-7.000 ton sampah per hari yang dihasilkan dari warga Jakarta dan sekitarnya.Hal yang sama terjadi untuk provinsi kepulauan lain, seperti Bali. Provinsi ini setiap harinya menghasilkan sekitar 10 ribu ton sampah perhari yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tanpa adanya perubahan teknologi dan model penanganan sampah terpadu, sebagian dari sampah akan terus masuk ke perairan, dan menjadi sumber pencemaran baru.Masalah sampah plastik di lautan tidak lepas dari bagaimana kualitas sungai sebagai pembawa limbah. Sungai yang tercemar dan jarak yang relatif pendek antara hulu sungai dan muara sungai, secara khusus di pulau Jawa, Bali dan pulau-pulau kecil lainnya, menyebabkan sampah dan limbah sungai pun menjadi semakin cepat terbawa ke laut.Indonesia mempunyai catatan buruk mengenai polutan sungai. Sungai Citarum pada tahun 2013 dinobatkan oleh Blacksmith Institute, sebuah lembaga non-profit bidang lingkungan di New York, sebagai sungai paling tercemar di dunia. Sungai Citarum, panjangnya sekitar 300 kilometer yang diawali dari lereng Gunung Wayang di tenggara Kota Bandung melewati kawasan pertanian, perikanan, pemukiman, kawasan industri, dan berakhir di Muara Bendera dan terus menuju Laut Utara Jawa. Sungai ini tercemar berat limbah industri tekstil yang tidak memiliki fasilitas IPAL (instalasi pengolahan air limbah)
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2016-073-12.json
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut?
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Sungai lain yang tercemar berat adalah Ciliwung. Sungai ini memiliki panjang 120 kilometer yang berhulu di Gunung Gede, Kabupaten Cianjur melewati kawasan pemukiman, kawasan pabrik, melewati 3 kota besar yaitu Bogor, Depok, dan Jakarta, yang akhirnya bermuara  di Teluk Jakarta.Berdasarkan perhitungan SNI terdapat sekitar 1.733 ton sampah per hari yang dihasilkan kedua sungai tersebut yang  “disetor” ke laut atau berarti terdapat setidaknya 632.545 ton sampah setiap tahunnya yang masuk ke laut.Untuk melihat eskalasi yang terjadi, tidak saja Citarum (termasuk 28 km aliran sungai Cikapandung yang melintasi kota Bandung), Ciliwung dan Cisadane saja yang bermasalah.  Menyitir dari data KLH 2013, maka terdapat 75 persen dari 57 sungai besar yang ada di Indonesia yang dikategorikan tercemar berat, 60 persen penyebabnya berasal dari limbah domestik rumah tangga. Tingkat cemaran sungai dari limbah domestik tidak lepas dari sikap mental masyarakat yang menganggap sungai merupakan “halaman belakang” dan dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah umum. Masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan kali, tampaknya telah kehilangan etika untuk menjaga kebersihan lingkungan sungai.Di negara berkembang lain seperti Tiongkok, hal yang sama pun terjadi. Sungai-sungai di Tiongkok memiliki tingkat polutan yang amat tinggi, baik dari sampah domestik maupun  limbah industri. Tiongkok mempunyai dua sungai yang berpredikat masuk 10 sungai terkotor di dunia yaitu sungai Yellow dan sungai Songhua.Sungai lain di Tiongkok yang tercemar berat adalah sungai Yenisei.  Sungai ini dikenal berbahaya lantaran racun, radiasi, dan hasil cemaran rumah tangga. Sungai  Yenisei telah terkontaminasi pada tingkat parah dan serius.
[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2016-073-12.json
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut?
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | Saking kotornya sungai-sungai di Tiongkok akibat cemaran industri dan rumah tangga, sempat memunculkan cerita satire tentang orang yang tak jadi bunuh diri di sungai, bahkan berusaha kabur keluar karena terlanjur jijik dengan sampah yang ada di sungai. Seperti Indonesia, Filipina pun mempunyai beberapa sungai yang sangat kotor dan mempunyai tingkat polutan yang sangat tinggi seperti sungai Marilao dan Pasig yang membelah metro Manila. Sungai-sungai ini dipenuhi sampah domestik dan limbah industri yang membuat air sungai ini berada pada tahap berbahaya. Pemerintah pun turun tangan. Salah satunya mengontrol limbah rumah tangga yang masuk ke aliran sungai ini. Upaya yang dilakukan mirip yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama,  yaitu memindahkan sebagian pemukiman kumuh yang berlokasi di badan sungai ke tempat yang lebih layak huni.Selain limbah domestik, limbah Industri juga berperan besar memberi polutan bagi lautan. Industri yang tidak mengoperasikan IPAL secara optimal akan  membuang limbahnya langsung ke sungai karena kapasitas IPAL tidak sesuai dengan kapasitas produksi. Jika terjadi demikian maka industri tersebut akan menyembunyikan saluran pembuangan limbah industrinya agar sulit dijangkau petugas hukum. Undang-Undang di Indonesia yang berhubungan dengan lingkungan, pengelolaan wilayah badan sungai dan hunian sebenarnya sudah banyak. Tinggal bagaimana pemerintah memiliki ketegasan untuk melaksanakan dan menegakkan aturan yang ada. Termasuk di dalamnya kewajiban pemerintah untuk melakukan monitoring pembuangan limbah industri berdasarkan PP No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran. Dengan mengatur limbah domestik daratan dan aliran sungai dengan baik, disertai dengan teknologi pemusnahan sampah yang efektif, semoga Indonesia dapat keluar dari daftar salah satu negara pencemar laut terbesar di dunia.
[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2016-073-12.json
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut?
Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut? | * L. P. Hutahaean, penulis adalah praktisi teknik planologi dan pengamat wilayah perkotaan [SEP]
[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2023-009-11.json
Monyet Togean yang Sering Luput dari Perhatian
Monyet Togean yang Sering Luput dari Perhatian | [CLS]   Monyet togean [Macaca tonkeana] atau dikenal juga monyet malenge, merupakan primata yang hidup di Kepulauan Togean, Sulawesi.Kepulauan Togean merupakan gugusan pulau di tengah Teluk Tomini, berbatasan antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo. Kepulauan ini berstatus Taman Nasional. Sementara monyet togean, hanya ditemukan di Pulau Malenge, pulau yang ada di gugusan Kepulauan Togean.Menurut para ahli, terdapat tujuh spesies monyet atau macaca di Pulau Sulawesi. Ada  Macaca maura di Sulawesi Selatan, Macaca tonkeana di Sulawesi Tengah, Macaca hecki di Sulawesi Tengah dan Utara, Macaca nigrescens dekat Gorontalo-Kotamobagu, Macaca nigra di Sulawesi Utara, Macaca ochreata di Sulawesi Tenggara, dan Macaca brunnescens di Pulau Muna dan Buton.Monyet togean sering digabungkan menjadi macaca tonkeana togeanus, karena dianggap sebagai spesies introduksi. Namun, belum diketahui pasti sejak kapan primata ini ada di Kepulauan Togean.   Pulau Malenge sendiri luasnya 12,21 kilometer persegi. Jika mengelilinginya menggunakan perahu mesin ketinting, hanya butuh waktu maksimal 60 menit.Di pulau ini terdapat dua desa, Malenge dan Kadoda. Masyarakat memanfaatkan hutan Malenge sebagai wilayah perkebunan mereka.“Akibatnya, Macaca tonkeana dianggap hama,” kata Ating Solihin kepada Mongabay medio Januari 2023.Baca: Kisah Sepasang Suami Istri di Togean Bersahabat dengan Babirusa  Ating Solihin adalah mantan dokter yang memiliki perhatian serius pada konservasi satwa liar, tinggal di utara Pulau Malenge bersama istrinya sejak 2014. Dia memasang kamera jebak [camera trap] untuk memantau populasi berbagai jenis satwa di Pulau Malenge, tidak terkecuali monyet togean.“Dari hasil pemantauan saya di Pulau Malenge, satwa ini masih ini masih terlihat. Namun, jika tidak segera dilakukan upaya perlindungan, dikhawatirkan jumlahnya akan berkurang,” ungkapnya.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-009-11.json
Monyet Togean yang Sering Luput dari Perhatian
Monyet Togean yang Sering Luput dari Perhatian | Hampir setiap hari Ating menelusuri hutan Malenge yang tidak jauh dari rumahnya. Dia beberapa kali menemukan jerat yang dipasang di kebun untuk menangkap monyet togean.“Dari pemantauan saya, ancamannya selalu ada ditambah lagi habitatnya yang mulai terganggu,” ujarnya prihatin.Baca juga: Dampak Negatif, Memberi Makanan pada Kawanan Monyet Endemik Sulawesi  Habitat hutanAbdul Haris Mustari, peneliti dan juga dosen pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (IPB), membahas Macaca togeanus dalam bukunya berjudul “Manual Identifikasi dan Bio Ekologi Spesies Kunci di Sulawesi” tahun 2020.Dijelaskan bahwa panjang tubuhnya 502-584 mm, panjang ekor 40-50 mm, berat jantan dan betina hampir sama, yakni 10-12 kg.“Bagian kaki dan tangannya putih, kepala berjambul, warna kulit hitam, rambut yang tumbuh di sisi muka berwarna hitam kecokelatan. Sementara, rambut di bawah leher berwarna abu-abu terang hingga keputihan,” ungkapnya.  Dalam buku itu, Haris mengungkapkan berdasarkan penelitian di Pulau Malenge, teritorial monyet togean tumpang tindih dengan kelompok lain, dengan rata-rata wilayah jelajah sekitar 12 hektar dengan jelajah harian dapat mencapai 500-1000 m.Untuk penyebaran alami, terbatas di Pulau Malenge, Kepulauan Togean, dan sebagian Sulawesi Tengah bagian timur laut.“Habitat utamanya hutan primer dan sekunder dari pantai hingga perbukitan. Tidak jarang terlihat juga di kebun dan ladang,” tulisnya.Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P 106 Tahun 2018 tentang tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, Macaca tonkeana merupakan jenis dilindungi.Selamat Hari Primata Indonesia, 30 Januari 2023.  [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2014-037-07.json
Harimau Dunia Diperkirakan Punah Pada 2020. Benarkah?
Harimau Dunia Diperkirakan Punah Pada 2020. Benarkah? | [CLS] Ada yang menarik pada lebaran tahun ini, karena hari kedua lebaran pada 29 Juli 2014, bertepatan dengan peringatan Global Tiger Day alias Hari Harimau Internasional.Oleh karena itu, belasan anak muda relawan dari berbagai organisasi lingkungan yang tergabung dalam komunitas Tiger Heart Riau memperingati Hari Harimau Internasional lebih awal yaitu pada hari Selasa (23/07/2014). Dalam aksi yang dipusatkan di Bundaran Keris, Jalan Pattimura, Pekanbaru Selasa kemarin, para relawan  membawa yang bertuliskan seruan penghentian penghancuran habitat harimau Sumatra di Riau dan pemberantasan perdagangan organ tubuh harimau. Dalam aksinya, mereka merias wajah menyerupai muka harimau sumatera.Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) menjadi spesies terakhir harimau di Indonesia, setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah oleh IUCN. Kucing besar Sumatera ini pun terancam punah dengan kerusakan habitat hidup mereka, seperti perluasan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri di wilayah-wilayah hutan lebat di Sumatra terutama di Riau, Aceh, Jambi dan Palembang. Sejumlah LSM mengkaitkan perusahaan-perusahaan konsumen ternama dengan kepunahan harimau ini karena memperoleh pasokan dari sumber-sumber yang menghancurkan habitatnya.Sementara secara global, hanya tinggal enam jenis harimau termasuk harimau Sumatera dari sembilan jenis harimau di dunia. Dan setahun terakhir, tercatat 274 ekor harimau mati di dunia dan sisanya bertahan hidup di bawah ancaman ekspansi perkebunan/pertanian dan pemukiman manusia.Dalam laman kampanye konservasi harimau global www.tigerday.org yang dikelola sejumlah LSM internasional seperti WWF, berdasarkan data yang diperkirakan para ahli, jumlah individu harimau atau kucing besar pada tahun 2014 hanya 3.000 ekor menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 3.274 ekor. Dan kekhawatirannya dalam lima tahun mendatang bisa saja populasinya punah.
[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2014-037-07.json
Harimau Dunia Diperkirakan Punah Pada 2020. Benarkah?
Harimau Dunia Diperkirakan Punah Pada 2020. Benarkah? | Ancaman kepunahan itu dikarenakan hilangnya 93 persen habitat alam harimau karena perluasan pemukiman dan pertanian oleh manusia. Manusia dan harimau saling berebut ruang yang juga mendorong resiko pada kehidupan harimau. Selain itu perubahan iklim juga dinilai menjadi faktor yang menekan populasi mereka seperti yang dialami populasi terbesar harimau Bengal di hutan mangrove di pesisir utara laut India-Banglades. Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim mengancam rusaknya hutan-hutan tersebut dan habitat terarkhir yang tersisa dari populasi harimau Bengal.“Tercatat, hampir semua anak jenis harimau dikategorikan kedalam status Critically Endangered dalam Red List IUCN yang merupakan sebuah organisasi internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati,” kata koordinator relawan Tiger Heart Riau, Febri Anggiawan Widodo kepada Mongabay di Pekanbaru.Febri menambahkan kucing belang berbadan besar ini mendiami kawasan luas yang tercatat di daratan Asia dari kawasan gurun timur tengah, kawasan bersalju Siberia, hingga hutan tropis di Asia Tenggara dan satunya di Sumatra, Indonesia. Tercatat sembilan anak jenis yang ada dan tersisa hanya enam anak jenis, salah satu harimau Sumatra dan dua anak jenis lain sudah punah yaitu harimau Jawa (Panthera tigris sondaica) dan harimau Bali (Panthera tigris balica).Jumlah minimal berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga adalah sekitar 250 individu dewasa, di delapan dari setidaknya 18 kawasan yang disinyalir memiliki harimau Sumatera,” ujarnya.Tiger Heart Riau merupakan komunitas relawan peduli harimau yang terdiri dari Kelompok Studi Lingkungan Hidup (KSLH), Himpunan Mahasiswa Biologi (Himabio) Universitas Riau, Komunitas Earth Hour, Forum Harimau Kita, Greenpeace, WWF – Indonesia, dan berbagai lembaga atau komunitas lainnya. [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-005-10.json
Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP
Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP | [CLS]  80% nelayan kecil hanya mengenyam pendidikan di bawah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dikhawatirkan, regenerasi profesi kenelayanan akan semakin ditinggalkan jika pemerintah tidak membuat intervensi.Persentase yang dikutip dari data Direktorat Sekolah Dasar (Ditpsd) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu, terungkap dalam diskusi online Outlook Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) 2023.Seperti dijelaskan Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI, data Ditpsd tahun 2022 tadi menunjukkan kehidupan masyarakat pesisir yang makin terpinggirkan. Sebab, di samping rendahnya tingkat pendidikan, sebanyak 1,3 juta jiwa masyarakat pesisir juga terkategori miskin. Jumlah itu setara 12,5% dari total kemiskinan nasional.Bahkan, pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 4,19%, atau lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang sebesar 4%.Seturut data-data tadi, kata Dani, pembangunan di sektor kelautan dan perikanan perlu secara bersamaan mengakselerasi kualitas sumber daya masyarakat pesisir. Caranya, dengan menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak nelayan, serta program-program peningkatan keterampilan dalam sektor kelautan dan perikanan.Dia percaya, pengetahuan dan keterampilan nelayan sangat berkaitan dengan kualitas produksi yang dihasilkan. Selain itu, berguna pula untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan merespon dampak perubahan iklim.“Kami sudah (melakukan) audensi dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” terang Dani dari kantor KNTI, Jakarta, Senin (13/2/2023). “Kabarnya, atas arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, sekarang khusus pendidikan yang di bawah KKP didorong kalau bisa itu 100% menampung anak-anak nelayan.”baca : Catatan Akhir Tahun: Akankah Nasib Nelayan Membaik Tahun Depan?  
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-005-10.json
Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP
Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP | Bagi Revrisond Baswir, Ketua Dewan Pakar KNTI, data Ditpsd yang menyebut 80% nelayan berpendidikan di bawah SMP, merupakan fenomena memperihatinkan. Mengingat, statistik nasional menunjukkan angka angkatan kerja yang berpendidikan di bawah SMP sekitar 55%.Berdasarkan persentase tersebut, dia menilai, profesi kenelayanan bukan saja diabaikan oleh kebijakan pada tingkat makro, tetapi juga mendapat respons negatif dari masyarakat di tingkat akar rumput. Profesi ini dianggap tidak menjanjikan, sehingga kian ditinggalkan.Revrisond mengatakan, situasi itu harus ditanggapi dengan menjadikan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat pesisir sebagai prioritas dalam pembahasan program maupun kebijakan terkait demokratisasi ekonomi.Peningkatan kualitas itu diharapkan dapat meningkatan kecintaan pada sektor kelautan dan perikanan, bukan meninggalkannya. Sehingga, di kemudian hari, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun perguruan tinggi mau melibatkan diri dalam pengembangan profesi nelayan.“Ini kerja yang amat sangat besar. Saya kira, sebagian besar berpangkal pada kebijakan,” jelas staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada ini.baca juga : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut   Peluang RegenerasiRegenerasi nelayan merupakan keniscayaan sekaligus strategi untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Statistik peningkatan produksi perikanan nasional, diyakini jadi peluang untuk mempercepat proses itu.Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina KNTI menerangkan, peluang menstimulir generasi muda untuk terlibat dalam sektor ini, sangat terbuka. Apalagi, berdasarkan statistik yang dihimpun KNTI terdapat peningkatan produksi perikanan pada beberapa tahun terakhir.
[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2023-005-10.json
Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP
Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di bawah SMP | Sejak 2016, produksi perikanan Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 1,78% per tahun. Sedangkan, bila dibandingkan tahun 2020, produksi perikanan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,12%, dengan rata-rata produksi perikanan sebesar 22,98 juta ton per tahun.Tantangannya, jika jumlah nelayan dan pembudidaya ikan menurun karena kualitas hidup masyarakat pesisir tak kunjung membaik, maka dampaknya dapat mempengaruhi volume produksi perikanan serta kebutuhan pangan nasional.“Saat ini kita tahu, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap pemenuhan protein hewani dari ikan itu sudah mencapai di atas 51%. Jadi, separuh dari kebutuhan protein kita dari ikan. Kalau tergoncang akan mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan kita,” tambah Riza.Untuk menghindari terus menurunnya jumlah nelayan, selain program-program peningkatan sumber daya manusia, dia menilai sistem administrasi kenelayanan perlu segera dirampungkan. Agar, hak-hak seperti perlindungan sosial, asuransi, fasilitas pembiayaan, hingga program-program pelatihan dapat diakses oleh seluruh nelayan di Indonesia.“Selambat-lambatnya pada tahun 2024, dan tidak boleh ada nelayan Indonesia yang tidak terdaftar,” tegas Riza.baca juga : Nasib Nelayan Kecil dalam Ancaman RUU Omnibus Law  Program pendataan nelayan itu disebut sudah mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri, yang pada tahun lalu mengirimkan surat himbauan pada seluruh kepala-kepala daerah untuk membantu percepatan input data kartu nelayan.KNTI sendiri, saat ini telah melibatkan generasi muda dalam program menyangkut digitalisasi tata kelola perikanan. Inovasi yang dilakukan anak-anak muda itu, contohnya, menghubungkan produksi di kampung nelayan dengan mitra usaha di tempat lain.“KNTI menaruh perhatian terhadap anak-anak muda, untuk masuk ekosistem ini sehingga kegiatan perikanan rakyat berkembang ke depannya,” pungkas Riza Damanik.   [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2013-025-16.json
Kebakaran Hutan: 74 Titik Api Ditemukan di Konsesi Kelapa Sawit Anggota RSPO
Kebakaran Hutan: 74 Titik Api Ditemukan di Konsesi Kelapa Sawit Anggota RSPO | [CLS] Terkait maraknya pemberitaan terhadap keterkaitan beberapa perusahaan yang menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan di Pulau Sumatera, lembaga pemantau produsen minyak kelapa sawit dunia ini telah meminta sejumlah anggota yang disebut-sebut oleh media tersebut untuk menyerahkan peta digital wilayah konsesi mereka untuk penyelidikan lebih lanjut sejak akhir Juni silam. Permintaan ini secara resmi dilayangkan oleh RSPO tanggal 24 Juni silam kepada lima perusahaan.Kendati sejumlah perusahaan ini diberi tenggat waktu 48 jam oleh RSPO untuk menyerahkan peta, namun faktanya empat perusahaan baru menyerahkan tanggal 9 Juli 2013 silam. Sementara, satu perusahaan lainnya, PT Jatim Jaya Perkasa menyusul sehari setelahnya.Empat perusahaan, yaitu Sime Darby, Kuala Lumpur Kepong (KLK), Golden Agri Resources (GAR) dan Tabung Haji Plantations telah menyerahkan peta digital kawasan konsesi mereka tanggal 9 Juli 2013 silam. Sementara pada tanggal 10 Juli 2013 PT Jatim Jaya Perkasa menyusul menyerahkan informasi lokasi konsesi mereka.Seluruh dokumen digital yang masuk, telah dianalisis secara terpisah oleh World Resources Institute (WRI) dan pakar Geographic Information System (GIS) asal Malaysia Dr. Khali Aziz Hamzah dari Forest Research Institute Malaysia (FRIM).Dari hasil análisis mereka, WRI menyimpulkan bahwa mereka menemukan 74 titik api di kawasan Hak Guna Usaha PT Jatim Jaya Perkasa. Hal senada juga ditemukan dari analisis yang dilakukan oleh Dr. Khali Aziz Hamzah. Titik api yang ditemukan di wilayah konsesi PT Jatim Jaya Perkasa ini berada pada rentang 1 Juni hingga 26 Juni 2013 silam. Keseluruh titik api ini bertahan selama beberapa hari atau dalam kondisi menyala dan mati secara reguler.
[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]