Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2015-085-12.json	Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa?	Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? \| [CLS] Riau menjadi provinsi nomor wahid di Indonesia yang paling banyak kasus sengketa penguasaan sumberdaya alam (SDA) sepanjang 2014. Karut marut perizinan, tapal batas serta kekerasan merupakan faktor dominan yang memicu konflik menjadi terbuka. Bahkan di tahun 2015 diperkirakan meningkat.Dalam laporan akhir tahun LSM Scale Up yang berbasis di Riau, sepanjang 2014 setidaknya terdapat 60 kasus sengketa. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan laporan yang dikeluarkan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) di akhir tahun lalu yang mencatat hanya 52 kasus. Provinsi tertinggi kedua jumlah konfliknya adalah Jawa Timur dengan 44 kasus, diikuti Jawa Barat 39 kasus dan Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang sama-sama 33 kasus.Namun menurut Scale Up, angka konflik di Riau itu menurun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 62 kasus. Harry Octavian, Direktur Scale Up mengatakan hal itu bisa saja dikarenakan tidak adanya publikasi atas konflik di masyarakat.Scale Up mengkompilasi data konflik dari pengaduan masyarakat, monitoring pemberitaan di media massa, cetak atau pun online. Dengan metode seperti ini juga tidak bisa memastikan apakah konflik tahun ini berbeda dengan konflik di tahun sebelumnya di lokasi yang sama, termasuk apakah ada konflik yang sudah terselesaikan di tahun sebelumnya dan tidak muncul lagi di tahun 2014.“Jadi kita (hanya) lihat apakah ada unsur konflik seperti luasan, objek dan lain-lain lalu bisa kita kategorikan konflik SDA. (Kalau dari) media ada proses verifikasi. Konflik bisa muncul atau tidak. Ini lebih general,” ujar Harry kepada Mongabay Indonesia akhir pekan lalu di kantornya.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2015-085-12.json	Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa?	Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? \| Dalam laporan itu juga disebutkan sektor perkebunan dan kehutanan adalah yang paling dominan konfliknya yakni 25 dan 24 kasus. Konflik lainnya yaitu 8 kasus tapal batas dan 3 kasus tambang. Jika dilihat dari sebaran per kabupaten, maka Kabupaten Pelawan paling banyak sengketa kehutanan yang mencapai 10 kasus lalu diikuti Rokan Hilir, Siak, dan Kampar masing-masing 3 kasus.Di sektor perkebunan, kasus terbanyak terjadi Kabupaten Rokan Hulu yakni 6 konflik dan diikuti Pelalawan dan Kampar masing-masing lima kasus. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan luasan lahan yang bermasalah di sektor perkebunan 87.125 hektar dan sektor kehutanan 376.890 hektar.“Kadang di berita itu tidak ditulis jumlah lahan yang bermasalah, jadi kami verifikasi sendiri. Jika tidak ditemukan angkanya, maka (luasan) yang diambil adalah luas izin perusahaan itu,” kata Harry.Terkait dengan penyebab utama dari maraknya konflik tersebut, Harry menjelaskan akarnya adalah karut-marut perizinan baik di sektor kehutanan maupun perkebunan. Banyak perusahaan yang beroperasi terlebih dahulu baru, kemudian mengurus izin. Padahal lokasi yang diajukan sebagai kebun terdapat lahan atau pun kebun milik masyarakat setempat.“Ini misalnya terjadi di Kuala Cinaku ada perusahaan kelapa sawit yang sudah beroperasi bertahun-tahun tapi belum mengurus izinnya. Ini khan kacau,” ujarnya.Selain itu ketidakjelasan tapal batas antara pemilik konsesi dan masyarakat juga memicu timbulnya konflik. Juga ketidakjelasan tapal batas antara kabupaten, kota ataupun provinsi. Kondisi ini diperparah dengan pengerahan aparat keamanan seperti polisi dan tentara yang mempertajam dan memperluas perselisihan.Untuk tahun 2015, Harry memperkirakan tren konflik pemanfaatan SDA masih tinggi, dikarenakan tidak adanya upaya pemerintah lokal dalam menyelesaikan konflik.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2015-085-12.json	Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa?	Konflik SDA di Riau Tertinggi Di Indonesia. Kenapa? \| “Saya melihatnya konflik ini memang bukan prioritas bagi pemerintah kabupaten dan provinsi. Ditambah lagi kebutuhan lahan bagi masyarakat semakin tinggi, sementara pemerintah memberikan lahan dalam skala luas ke beberapa pengusaha saja. Jadi ini trennya akan meningkat di tahun 2015 ini,” kata Harry.Selain bukan prioritas, pemerintah lokal sering mengatakan bahwa kasus tersebut di luar kewenangan mereka sehingga harus dituntaskan oleh pemerintah pusat. “Pemerintah di sini masih sering lempar tanggungjawab dengan mengatakan konflik yang terjadi di luar tanggung jawab mereka dan pemerintah pusat yang harus menyelesaikannya. Padahal siapa yang memberikan rekomendasi izin kalau bukan pemerintah lokal,” katanya.Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan angka konflik di tahun ini, Harry mengatakan pemerintah harus menertibkan perizinan pengelolaan SDA dan mempercepat penyelesaikan konflik yang ada melalui lembaga khusus konflik SDA.“Harus ada pemerintah daerah yang menginisiasi dibentuknya kelembagaan penyelesaian konflik. Apakah itu di bawah kepala daerah langsung yang isinya bisa semua pihak. (Melalui ) penyelesaian ADR (alternatif dispute resolution), pola-pola kemitraan, dan juga di tata batas. Termasuk penerapan FPIC (free, prior and informed consent /persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan) dari perusahaan (kepada masyarakat),” tambahnya. [SEP]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-020-14.json	Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air	Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air \| [CLS] Meski sudah dibangun sumber air di daerah Bebeng, Sleman, akan tetapi warga di Dusun Besalen dan Dusun Banjarsari, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan Sleman tidak mendapatkan aliran air sedikitpun dari sumber air tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus membeli menggunakan tangki mobil dengan pihak ketiga. Untuk ukuran tangki 5000 Liter, mereka harus membayar sejumlah 85 rb sedangkan 60 rb untuk ukuran 4000 Liter. Sudah dua bulan ini, semenjak bulan kemarau warga merasakan benar-benar kesusahan kebutuhan air bersih.Menurut Parlan, warga dusun Baselen saat ditemui Mongabay Indonesia, Jumat, 7 September 2012, mengatakan, satu tangki truk habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dalam waktu 2 minggu bahkan seminggu. Selama ini jarang mendapatkan bantuan air dari Pemerintah Kabuapten Sleman. Kalaupun ada hanya sebatas sumur buatan, akan tetapi sama saja, ikut kering juga ketika kemarau dan jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan warga. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut warga harus membeli air dari pihak ketiga yang datangnya juga sulit ditentukan. “Jarang ada bantuan dari pemerintah, warga sudah merasakan ini sejak setelah erupsi. Kekurangan air seperti ini pun terus berulang, kalau sudah kemarau, akan sangat menyiksa kami,” kata Parlan.Saat ini ada sekitar 150 Kepala Keluarga (KK) yang merasakan kekurangan air bersih di kedua dusun tersebut. “Kami tidak punya kerja tetap, jangan dibebankan lagi untuk membeli air, yang seharusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah,” tutur Parlan.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-020-14.json	Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air	Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air \| Menurut Surip Waluyo, warga desa Banjarsari mengatakan, sejak erupsi merapi terjadi hampir sebagian besar warga lereng merapi kekurangan air bersih. Pada musim kemarau di tahun 2011, ada 7 Dusun di Glagaharjo yang kekurangan pasokan air bersih. Diantaranya Dusun Singlar, Glagah Malang, Ngancar, Banjarsari, Besalen, Jetis Sumur dan Dusun Gading. Akan tetapi, pembangunan sarana pengaliran air di kelima dusun lainnya sudah ada dan sangat baik bahkan di shelter Glagaharjo sudah ada sumur bor. “Kalau tidak ada uang untuk membeli air, terkadang kami menumpang ke shelter untuk mandi,” kata Surip.Selain warga, hewan ternak juga ikut merasakan dampak kekeringan ini. Sapi dan kambing wargapun tidak dapat memenuhi kebutuhan air normal untuk minum. Warga di kedua dusun tersebut mayoritas berpenghasilan sebagai peternak. Semenjak kemarau ini, kondisi hewan ternak mereka menurun. Selain akibat susahnya mencari pakan rumput begitu juga dengan kebutuhan air. Kebutuhan air minum seekor kambing kurang lebih 1,5 – 2,5 liter/hari sedangkan untuk satu ekor sapi kurang lebih 10 – 14 Liter/hari. Warga bahkan harus rela berbagi kebutuhan air dengan hewan ternaknya. “Hewan ternak juga makhluk hidup, mereka butuh makan dan minum, mau tidak mau kami yang beternak harus berbagi air. Apalagi penghasilan kami dari beternak ini,” kata Surip.M. Afrizal Rais dari Walhi Yogyakarta kepada Mongabay Indonesia mengatakan, pemerintah kabupaten Sleman, harus segera mengambil tindakan cepat untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga kedua dusun tersebut. Untuk jangan pendek, pemberian bantuan pasokan air bagi warga harus penuhi, agar warga tidak membeli air. Untuk jangka panjang, pemerintah segera melakukan pengadaan pipa saluran air hingga mengakses kedua dusun tersebut. Atau dengan membuat sumur bor di kedua dusun tersebut juga bisa menjadi alternatif lain untuk memenuhi kebutuan air warga.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-020-14.json	Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air	Kaki Merapi Kering, Penduduk Terpaksa Membeli Air \| Sedangkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sleman Widi Sutikno saat di konfirmasi oleh Mongabay Indonesia mengatakan, baru mendengar adanya informasi akan kejadian ini dari mongabay indonesia. Selama ini koordinasi dinas ESDM dengan pihak desa tidak mendapatkan keluhan sama sekali akan kekurangan pasokan air bagi warga di kedua dusun tersebut. Warga Desa Glagaharjo seharusnya mendapatkan pasokan air dari sumber air Bebeng. Pemantauan kami, debit air di Bebeng berkisar 50 liter/detik apabila dimusim hujan dan 25 liter hingga 35liter/detik dimusim kemarau ini. “Artinya apabila di hitung secara matematika, sangat cukup sekali kebutuhan airnya, untuk memenuhi pasokan air di semua dukuh di Desa Glagaharjo,” kata Widi.Sebelum erupsi Merapi, kedua dusun tersebut sangat cukup akan kebutuhan air. Akan tetapi, erupsi tahun 2010, menyebabkan tertimbunnya sejumlah sumber mata air dan puluhan meter pipa yang menghubungkannya ke rumah warga.Selain itu, sumber air di Bebeng saat ini pengairannya tidak hanya untuk Kabupaten Sleman saja, akan tetapi ada sebagian dialirkan ke desa-desa di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dinas ESDM yang bertugas menyediakan sumber mata air, selanjutnya akan melakukan verifikasi di lapangan terhadap kejadian ini. “ Kami akan mengidentifikasi kejadian ini dan akan menindaklanjuti apa yang dirasakan warga terhadap kekurangan air bersih ini,” kata Widi mengakhiri pembicaraan. [SEP]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2013-016-12.json	Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan	Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan \| [CLS] Mongabay.org, salah satu cabang organisasi yang berada di dalam kelompok media online Mongabay.com yang bergerak di sektor nirlaba, kini tengah membuka kesempatan kepada para jurnalis di seluruh Indonesia untuk mendapatkan bantuan dana atau grant sebesar 20.000 dollar AS untuk melakukan serangkaian peliputan mendalam terkait sektor perikanan laut di Indonesia.Program yang bernama SRI atau Special Reporting Initiatives ini memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk melakukan peliputan in-depth dan akan dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons yang meungkinkan untuk dipublikasikan di secara berulang di berbagai jurnal dan media di dunia, terutama untuk isu lingkungan. Masing-masing program SRI yang diluncurkan ini menyediakan bantuan untuk sebuah laporan investigasi mendalam yang berkualitas tinggi, mendetail dan potensial.Program SRI terbaru yang diluncurkan oleh Mongabay.org adalah the state of marine fisheries in Indonesia. Tema ini diangkat karena sektor perikanan di bagian Pasifik Barat seringkali tidak terkelola dengan baik, bahkan cenderung melakukan eksploitasi secara berlebihan dan kerugian secara ekonomi seringkali merugikan nelayan-nelayan kecil.Hal ini juga terutama terjadi di Indonesia, dimana korupsi dan penangkapan elit lokal diyakini sebagai salah satu faktor penting yang menyebabkan penangkapan ikan secara berlebihan, namun tata kelola yang baik dalam sektor perikanan sebenarnya tidak dipahami secara mendalam.Pertanyaan yang harus dijawab dalam tema Special Reporting Initiative kali ini adalah: Bagaimana sebenarnya kondisi sektor perikanan di Indonesia dan apa potensi pengembangan yang bisa dilakukan, baik dalam tata kelola dan kebijakan di dalam jangka pendek?	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2013-016-12.json	Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan	Mongabay.org Berikan Bantuan Dana 20.000 Dollar AS Untuk Liputan Mendalam Sektor Kelautan \| Mongabay.org akan memberikan bantuan dana untuk melakukan proses peliputan mendalam ini hingga maksimal 20.000 dollar AS untuk satu proposal yang terpilih, yang dialokasikan sebagai berikut: 15.000 dollar AS sebagai uang saku dan 5.000 dollar AS untuk peliputan dan ongkos perjalanan. Pemenangnya akan dipilih oleh sebuah tim panel yang terdiri dari enam orang jurnalis dan pakar di bidang perikanan.Pemenang memiliki waktu selama tiga bulan untuk melakukan perjalanan dan riset, serta tiga bulan tambahan untuk melakukan penulisan. Setiap pemenang dipersilakan bekerja dari manapun di dunia ini.Dan jangan lupa, batas akhir pengiriman untuk proposal laporan investigasi ini adalah tanggal 15 November 2013 mendatang. Proposal harus dibuat dalam Bahasa Inggris.Bulan lalu, proyek nirlaba dari Mongabay ini meluncurkan proyek liputan mendalam pertamanya yang bertema: Innovation in tropical biodiversity conservation, yang juga memberikan bantuan dana atau grant sebesar 20.000 dollar AS. Batas akhir untuk pengiriman laporan ini adalah pada tanggal 30 September 2013.Dalam jangka pendek, Mongabay.org akan mengumumkan sejumlah isu peliputan mendalam. Anda bisa melakukan pendaftaran disini untuk menerima email setiap kali kesempatan atau tema baru dibuka.Beberapa tema yang akan diluncurkan di masa mendatang adalah:Untuk informasi lebih lanjut terkait program SRI ini, atau bagaimana melakukan pendaftaran silakan kunjungi situs SRI. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-042-20.json	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi \| [CLS] Badan Dunia WHO menyatakan virus corona akan menjadi endemik seperti HIV. Virus ini diprediksi tidak akan pernah hilang meskipun antivirus ditemukan sekalipun. Dunia pun diminta bersiap beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam era “the new normal”.Perilaku kehidupan mulai dari individu, komunitas hingga entitas kenegaraan mestinya akan lebih ramah lingkungan. Substansi new normal adalah penguatan protokol kesehatan melalui perilaku hidup sehat dan bersih.Optimalisasi perilaku ramah lingkungan ini tentu membutuhkan dukungan kebijakan. Di sisi lain diperlukan kebijakan pemerintah dan visi dan misi kepemimpinan yang kuat. Dalam hal ini maka dibutuhkan visi politik ekologis menyongsong era tatanan kenormalan baru. Lingkungan dan SDGsLingkungan merupakan faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan. United Nations Environment Programme (UNEP) telah menyampaikan pesan tentang strategisnya peran alam dan lingkungan.Disebutkan bahwa kondisi lingkungan yang belum membaik secara signifikan telah menyebabkan belum terpenuhinya sembilan dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).Pertama adalah menghilangkan kemiskinan. Laporan PBB dalam The Sustainable Development Goals Report 2019 menyatakan bawah target mengurangi angka kemiskinan tidak akan tercapai.PBB memperkirakan masih akan ada 6 persen penduduk dunia yang berada di bawah garis kemiskinan pada 2030. Sebanyak 55 persen penduduk dunia tidak memiliki jaminan sosial.Semakin miskin suatu wilayah, semakin besar pula kerentanan saat terjadi bencana. Data PBB menyatakan, 90 persen kematian akibat bencana terjadi di negara-negara miskin. Alam yang melindungi dan menyejahterakan manusia belum mampu terwujud untuk membantu mencapai tujuan ini.	[0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146]
2020-042-20.json	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi \| Kedua adalah menghilangkan kelaparan. Data PBB menunjukkan jumlah penduduk yang kelaparan terus meningkat dari 784 juta di 2015 menjadi 821 juta di 2017. Ironisnya, dua pertiga atau 66 persen diantaranya bekerja di sektor produksi pangan atau pertanian.Fakta menunjukkan petani masih terus termarjinalkan dan keberpihakan terhadapnya sangat rendah. Pandemi COVID-19 semakin melonjakkan jumlah penduduk yang kelaparan ini.Ketiga adalah menyediakan air bersih dan sanitasi. Data PBB menunjukkan 785 juta penduduk dunia masih tidak memiliki akses ke fasilitas air minum yang layak di 2017. Sebanyak 2 dari 5 penduduk dunia tidak memiliki fasilitas cuci tangan yang layak menggunakan air dan sabun.Sebanyak 673 juta orang masih BAB di ruang terbuka dan 700 juta penduduk di bumi terancam mengungsi akibat kekurangan air ekstrem. Fakta ini menunjukkan kegagalan dalam upaya menyediakan air bersih dan sanitasi. Keempat adalah menyediakan energi yang bersih dan terjangkau. Sebanyak 90 persen penduduk dunia sudah memiliki akses ke energi listrik, namun tidak semua wilayah bisa terjangkau.Peluang terbesar untuk menyediakan listrik bagi mereka adalah dengan menggunakan energi baru dan terbarukan. Sayangnya EBT baru menyumbang 17,5 persen total konsumsi energi dunia. Kini masih ada 3 milyar penduduk bumi yang tidak memiliki akses ke energi yang bersih untuk memasak.Kelima adalah mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya alam masih terus berlangsung. Dunia menggunakan 92 milyar ton bahan baku pada 2017 naik dari 54 milyar ton pada tahun 2000 dan diperkirakan akan terus naik ke 190 milyar ton bahan baku pada 2060.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2020-042-20.json	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi \| Jejak penggunaan bahan baku (material footprint) masyarakat di negara maju 13 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan negara miskin. Sebenarnya ada 100 negara yang aktif mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang ramah alam, namun tren “pemborosan yang berkelanjutan” masih tercermin dari data di depan.Keenam adalah aksi iklim. Data ilmiah menunjukkan suhu bumi telah meningkat 1°C di atas suhu bumi sebelum revolusi industri. Hingga kini 186 negara sudah meratifikasi Perjanjian Paris/Kesepakatan Paris. Namun aksi mereka memangkas emisi gas rumah kaca masih gagal memenuhi target. Krisis iklim telah mencabut 1,3 milyar nyawa dalam periode 1998-2017.Untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C, konsentrasi emisi karbon di bumi harus dipangkas 55% dari level tahun 2010 pada 2030 atau 10 tahun lagi. Setelah itu diharapkan dunia berhenti menghasilkan polusi iklim (zero net emissions) pada 2050.Ketujuh adalah menyelamatkan kehidupan di air. Tingkat keasaam air laut telah naik 26 persen sejak masa sebelum revolusi industri di abad ke-19. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi antara 100-150 persen hingga tahun 2100.Pemicunya karena laut menyerap 90 persen konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang memicu peningkatan keasaman air laut. Kenaikan emisi GRK juga memicu turunnya produksi bahan sulfur. Emisi sulfur dalam atmosfer berperan penting memantulkan energi dan radiasi matahari kembali ke angkasa sehingga bumi terhindar dari efek pemanasan global. Kondisi ini berdampak pada keselamatan dan perekonomian penduduk dunia.Kedelapan adalah menyelamatkan kehidupan di darat. Keanekaragaman hayati terus menurun. Dalam 25 tahun terakhir, laju kepunahan naik 10 persen. Degradasi lahan terus terjadi dengan luas mencapai 20 persen wilayah bumi dan sekitar 1 milyar penduduk dunia merasakan dampaknya.	[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2020-042-20.json	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi \| Kondisi ini justru terjadi saat luas wilayah yang dilindungi terus naik. Wilayah daratan (terrestrial areas) yang dilindungi naik 39% dalam periode 2000-2018. Sedangkan luas wilayah air tawar dan pegunungan yang dilindungi meningkat 42 persen dan 36 persen pada periode yang sama.Kesembilan adalah kerjasama untuk mencapai semua tujuan tersebut. Bantuan negara-negara maju atau Official Development Assistance (ODA) berfungsi penting dalam mendorong perubahan di negara-negara miskin dan berkembang.Data PBB menunjukkan, jumlah bantuan dari negara-negara maju untuk negara-negara miskin justru turun 3 persen di 2018 dari tahun sebelumnya.Baca juga: COP-25 Kegagalan Menjaga Hutan akan Menempatkan Dampak Perubahan Iklim pada Fase Kritis Politik EkologiRendahnya tingkat pencapaian tujuan SDGs di atas terjadi karena kompleksitas permasalahan. Alam dan lingkungan terbukti dalam kuasa manusia, korporasi dan negara yang eksploitatif.Kepemimpinan yang peduli lingkungan sebagai manifestasi politik ekologi merupakan oase yang dibutuhkan dalam kondisi pandemi saat ini.Politik ekologi secara umum terbagi atas lingkungan internal dan eksternal (Almond, 2012). Lingkungan internal terdiri dari lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik. Sedangkan lingkungan eksternal antara lain politik internasional, ekologi internasional, dan sosial internasional.Salah satu dinamika dalam lingkungan politik internal adalah pelaksanaan pesta demokrasi. Kini lingkungan politik di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 dapat diteropong melalui dinamika dan konstelasi peta politiknya.Keramahan ekologi mestinya hadir mulai secara substansial maupun faktual. Secara substansial terkait komitmen politik hijau kontestan menuju pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.Sedangkan secara faktual mesti dibuktikan sejak kampanye hingga pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan yang ramah lingkungan.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-042-20.json	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi	Kepemimpinan Ekologis: Aktualisasi Politik-Ekologi Era Pandemi \| Konstelasi politik ekologi misalnya terkait banjir, sampah, dan air bersih. Politik ekologi selama kampanye umumnya terkesan masih terpinggirkan dibandingkan isu lain seperti ekonomi dan pembangunan infrastruktur.Pemimpin mesti melek dan memiliki komitmen politik hijau. Peta politik kaitannya dengan sumberdaya alam dan lingkungan patut dicermati. Pendekatan lokal penting dilakukan secara sistematis.Jika berhadapan dengan pengusaha, maka tidak bisa tidak mesti menunjukkan ketegasan sikap. Iklim investasi memang harus dijaga dan dirawat, tetapi jangan sampai mengorbankan ekologi, rakyat, dam masa depan bangsa.Isu lingkungan selama ini terpinggirkan dalam hingar bingar politik. Apresiasi layak diberikan kepada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin telah berkomitmen sejak awal guna menghadirkan pembangunan berwawasan lingkungan.Sayangnya, apa yang ditawarkan baru muncul dalam turunan agenda. Hal ini mengindikasikan lingkungan masih dipandang sebagai isu nomor bawah. Kekhawatiran muncul bahwa nasib lingkungan tetap tergantung pada bidang lain, khususnya ekonomi.Ekologi bersifat multi disiplin dan memerlukan penanganan multi pihak. Terobosan dibutuhkan guna mengatasi permasalahan lingkungan yang sudah kompleks dan akut.Peta jalan penting ditawarkan terkait bagaimana mengatasi bencana antropogenik, pencemaran lingkungan, dan degradasi lingkungan.Target perbaikan kondisi ekologi dibutuhkan, misalnya terkait perbaikan rangking indeks kualitas lingkungan hidup. Anggarannya juga penting dinaikkan dengan program konservasi yang mendominasi.Pemimpin mesti menunjukkan diri memiliki jiwa kepemimpinan ekologis (eco-leadership). Penguatan sektor lingkungan hidup penting memiliki skala prioritas utama sejajar dengan sektor lain seperti ekonomi, hukum, dan politik. * Ribut Lupiyanto, penulis adalah Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration). Artikel ini adalah opini dari penulis. [SEP]	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2017-002-03.json	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018?	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? \| [CLS] Warga berkonflik dengan perusahaan maupun pemerintah karena lahan hidup mereka masuk konsesi atau dalam kawasan hutan terjadi di penjuru negeri. Izin-izin keluar bermasalah karena tumpang tindih dengan ruang hidup warga, sedang alas hak warga lemah meskipun mereka sudah hidup lama bahkan lebih lama dari Indonesia. Penguasaan lahan di negeri ini timpang, pemodal memperoleh ‘roti’ berlimpah, rakyat kecil hanya remah-remah. Kemiskinan pun banyak terjadi di sekitar dan dalam kawasan hutan.Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyebutkan, sebanyak 25.863 desa ada dalam dan sekitar kawasan hutan, 71% masyarakat bergantung hutan, dengan 10,2 juta jiwa masuk kategori miskin.Baca juga: Sembilan Komunitas Peroleh Penetapan Hutan AdatKala Joko Widodo, maju sebagai calon presiden, dia berjanji memperhatikan hak-hak kelola masyarakat ini. Begitu mulai berkuasa, Jokowi mencanangkan reforma agraria (land reform) dengan distribusi lahan sembilan juga hektar, dengan 4,5 juta hektar dalam penanganan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, sisanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan alias dalam kawasan hutan.Pemerintah juga canangkan perbesar akses kelola masyarakat dalam kawasan hutan lewat perhutanan sosial dengan target sampai 2019, seluas 12,7 juta hektar. Pemberian akses ini bisa lewat beberapa cara seperti hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, kemitraan sampai hutan adat. Kebijakan teranyar keluar pada 2017, yakni, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) khusus pemberian akses kelola warga di hutan Jawa.Baca juga: Cerita Para Petani di Jawa yang Peroleh Hak Kelola Hutan	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2017-002-03.json	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018?	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? \| Bak berburu capaian, menjelang akhir tahun, KLHK mengeluarkan lumayan banyak surat keputusan hak kelola lahan kepada masyarakat di hutan Jawa. Pada November lalu, Presiden Jokowi, keliling dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, untuk memberikan izin kelola di hutan yang selama ini di bawah kelolaan Perhutani ini. Sebelumnya, di Istana Negara, Presiden serahkan kali kedua surat keputusan penetapan hutan adat di beberapa daerah.Implementasi hak kelola masyarakat, baik masyarakat adat maupun lokal terutama di kawasan hutan, mulai bergerak walau terbilang tak begitu lancar. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, alami perkembangan lebih besar. Per 18 Desember 2017, realisasi baru 1.333.483,48 hektar dengan target hingga akhir tahun 1.529.706,77 hektar.Sebagai pembanding, selama tujuh tahun, kabinet pemerintahan lalu perhutanan sosial 449.104,23 hektar. Saat kabinet Jokowi selama tiga tahun, hingga 18 Desember 2017, 884.379,25 hektar.Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pernah bilang, target realistis perhutanan sosial hingga 2019 seluas 4,38 juta hektar. Harapannya, luasan 12,7 juta, dihitung jika kepemimpinan Presiden Jokowi hingga dua periode.”Tantangan kita pada verifikasi. Ini membutuhkan sumber daya manusia,” katanya, kala itu.Siti mengatakan, pada 2018, implementasi perhutanan sosial dan tanah obyek reforma agraria (TORA) menyentuh pada persoalan konflik lahan, salah satu tumpang tindih dengan perusahaan.”Sebenarnya, tahun ini sudah mulai. Kita harus hati-hati. Kalau ada konflik harus dilihat riwayat karena ada hak masyarakat, ada yang sudah berizin, 2018 harus diberesin.”	[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2017-002-03.json	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018?	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? \| KLHK, katanya, telah mengidentifikasi dan mengomunikasikan masalah ini ke beberapa daerah di luar Jawa. Sebenarnya, kementerian ini, ada instrumen kebijakan yang memungkinkan pemberian kelola warga lewat Peraturan Menteri LHK Nomor 12/Menlhk-II/2015 soal pembangunan hutan tanaman industri. Pemilik izin HTI wajib mengalihkan 30% lahan untuk dua peruntukan, 20% buat kebun rakyat dan 10% kawasan perlindungan (areal hutan lindung).”Ini harus ditagih,” katanya.Bambang Supriyono, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK, mengatakan, sampai 22 Desember 2017, masih ada 196.223,29 hektar sedang proses dengan target selesai akhir tahun. Ia terdiri dari 163.469,27 hektar hutan desa, 32.664,02 hektar hutan kemasyarakatan, dan 90 hektar skema kemitraan.Meskipun Menteri Siti lapor ke Presiden target ideal 4,3 juta hektar, KLHK berharap bisa mencapai pemberian akses kelola warga seluas 5.873.483 hektar sampai 2019 berada di 1048 desa. Jutaan hektar kawasan konservasi buat kelola rakyatTahun depan, pemerintah melalui KLHK bikin terobosan dengan target sekitar 1,3 juta hektar kawasan konservasi bisa jadi akses kelola warga.”Yang penting ini kemitraan konservasi, sudah ada desa konservasi untuk akses pemanfaatan ikan, lebah. Polanya, kemitraan konservasi,” katanya.Aturan soal ini, kata Bambang, sedang disusun melalui Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kemungkinan akhir Desember, aturan terbit. Kemitraan konservasi seluas 1.300.000 hektar itu, target 2018 seluas 500.000 hektar dan 800.000 hektar pada 2019.Besaran target 1,3 juta hektar ini menyumbang porsi cukup besar dalam target 5,8 juta hektar hak kelola warga sampai 2019.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-002-03.json	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018?	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? \| Rincian target 5,87 juta hektar antara lain, katanya, berupa penetapan areal kerja (PAK) belum terbit izin atau hak pengelolaan perhutanan sosial 208.337 hektar, usulan permohonan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan 100.078 hektar.Lalu, usulan baru permohonan perhutanan sosial 1.402.151 hektar, IPHPS 222.137 hektar, pemberdayaan KPH 527.419 hektar, kelola lahan di kawasan konservasi 1.300.000 hektar, konflik tenurial jadi perhutanan sosial 289.426 hektar, hutan adat 26.190 hektar.Bambang mengatakan, pada 2018, KLHK tak hanya mengejar luasan, juga memberi manfaat melalui pendampingan kelembagaan, tata kelola dan usaha produktif.Berbicara soal hutan adat, katanya, perlu ada instrumen kebijakan lain. Berdasarkan UU Kehutanan Nomor 41/1999, jika berada di kawasan hutan, perlu ada peraturan daerah mendukung. Kini, pemerintah daerah mulai pengakuan lewat peraturan daerah maupun surat keputusan bupati.KLHK, katanya, sedang membangun sebuah sistem percepatan capaian ini, yakni, sistem navigasi perhutanan sosial, bakal terbit Februari nanti. ”Ini jadi navigator, ada pendampingan kelembagaan, tata kelola dan usaha perekonomian,” katanya.Sistem ini, diikuti panduan pendampingan, hingga izin yang diberikan akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pendampingan ini, katanya, akan terbagi dalam kluster sesuai kondisi masyarakat yang sudah mendapatkan izin. Penanda kluster dengan warna.Kalau, blue, kondisi masyarakat belum memiliki penguatan kelembagaan hingga fokus pada bagian itu. Silver, pendampingan fokus pada tata kelola, penguatan komoditas, rencana pasar dan akses modal. Gold, masyarakat sudah memiliki lembaga BUMDes atau koperasi, akan dicarikan offtaker. ”Harus bertahap agar mereka tidak kaget. Kalau sudah advance, nanti bisa terintegrasi (lintas hak pengelolaan). Jadi, membentuk industri ekonomi pedesaan, misal, industri nira,” ucap Bambang.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-002-03.json	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018?	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? \| Sistem ini, katanya, akan bekerja lintas sektor kementerian dan lembaga disesuaikan kebutuhan lapangan dan di bawah koordinasi Bappenas. Dia contohkan, wilayah membutuhkan pendampingan, bekerjasama dengan Kementerian Pedesaan, kalau perlu bibit unggul pertanian bersama Kementerian Pertanian. , Untuk tanaman hutan bisa bekerjasama dengan Badan Litbang KLHK.Bramantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan pun andil. Dia bilang, KKP memastikan, semua pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan harus pro keberlanjutan dan memberi manfaat pada masayrakat luas.”Ini jadi grand design tahun 2018-2019.”Akselerasi lintas kementerian dan lembaga ini, katanya, jadi penting dalam mewujudkan kesejahteraan pasca pemberian izin. Total perhitungan kebutuhan biaya 2017 pada luasan 2 juta hektar diperkirakan masih ada ‘jurang’ anggaran Rp506, 235 miliar, dari total Rp840 miliar dan alokasi daftar isian pelaksanaan anggaran 2018 sebesar Rp334 miliar. BerkelanjutanAbetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan mengatakan, penguatan implementansi RAPS ini sejalan dengan isu ekonomi berkeadilan. Selain pengakuan dan perlidungan, katanya, harus juga menggerakkan model usaha kecil menengah ekonomi kreatif dalam perhutanan sosial.”Perlu interaksi insentif dengan aktivitas sosial, ekonomi dan budaya. Perlu ada keseimbangan antara kepentingan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.”Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, saat ini jadi momentum politik, bahwa perjuangan kelompok warga selama berpuluh tahun mulai didengarkan. Konsep memperluas wilayah kelola rakyat dengan memberikan akses penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam, tanah dan hutan laut untuk keadilan ekologis.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-002-03.json	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018?	Catatan Akhir Tahun: Mencermati Capaian Hak Kelola Hutan buat Warga, Apa Terobosan 2018? \| ”Pemerintah perlu transparan. Kami mohon, pemerintah tak menutup akses, seringkali kita kesulitan membantu dalam hal pengawasan karena akses informasi tertutup,” katanya.Dia mendesak, pemerintah memahami karakteristik masyarakat hingga pemberian akses kelola, tata kelola sampai peningkatan ekonomi tak bisa disamaratakan. Kebutuhan masyarakat, katanya, berbeda mulai dari soal keamanan lahan, sampai proses hulu ke hilir.”Kita desak pemerintah melihat sesakma dari wilayah-wilayah yang sudah didampingi. Mengawasi proses RAPS (reforma agraria dan perhutanan sosial-red) agar sesuai target. Jangan sampai masyarakat yang selama ini berjuang malah tak dapat.”Yaya, begitu sapaan akrabnya, mengatakan, terpenting saat ini masyarakat mendapatkan legalitas atau akses pengelolaan.Dari pengamatan Walhi, katanya, banyak menemukan kriminalisasi petani di perusahaan negara seperti Perhutani maupun PTPN. ”Jokowi perlu revolusi mental di perkebunan dan kehutanan , mentalitas alat perangkat aparatur negara, BUMN masih menggunakan pola lama,” katanya.Yaya menilai, kebijakan hak kelola rakyat masih bersifat populis dan tak ada kesinambungan lintas rezim kepemimpinan. Sebelum kepemimpinan Jokowi-JK, juga ada sistem pengelolaan hutan dengan berbagai penyebutan. Era Jokowi, tren dengan RAPS.Dia berharap, pemberian akses kelola masyarakat ini tak mengenal periode kepemimpinan, tetapi berkelanjutan. [SEP]	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2018-060-14.json	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif \| [CLS] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakal menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Pertamina (Persero) Tbk, atas kelalaian hingga terjadi tumpahan minyak mentah di Teluk Balikpapan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Begitu paparan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (16/4/18).Dalam rapat kerja itu juga Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Elia Massa Manik, Direktur Utama PT Pertamina; bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Dalam rapat yang dipimpin Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR RI itu membahas mulai temuan di lapangan terkait penyebab tumpahan minyak hingga ganti rugi kepada masyarakat terdampak.Siti mengatakan, temuan pengawasan lingkungan menunjukkan, antara lain dokumen lingkungan tak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pipa dan kajian perawatan pipa, inspeksi pipa tak memadai hanya untuk kepentingan sertifikasi. Juga tak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis dan tak memiliki sistem peringatan dini.”Jika sistem baik, sebenarnya tak perlu menunggu lima sampai tujuh jam dan tak perlu sampai kebakaran,” katanya di sela-sela rapat.KLHK pun menyiapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah bakal terbit tujuh hari ke depan. Adapun sanksi itu, katanya, memberikan perintah kepada Pertamina untuk kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan pada keamanan pipa penyalur minyak, dan kilang minyak. Juga mengecek semua instalansi pemipaan bawah laut yang menjadi areal kerjanya.Pertamina pun diperintahkan memberikan rencana pemulihan untuk penanggulangan tumpahan minyak. Meski demikian, hingga kini KLHK masih mengkaji kerusakan dan sedang memperhitungkan kerugian terdampak.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-060-14.json	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif \| Ekosistem mangrove, katanya, diperkirakan, terdampak paling besar. ”Sekitar 40-60% dari nilai kerusakan keseluruhan,” katanya.Berdasarkan data lapangan, ekosistem mangrove rusak kurang lebih 34 hektar di Kelurahan Kariangau. Berdasarkan perhitungan overlay tutupan mangrove terdampak mencapai 270 hektar di Balikpapan dan Kabupaten Paser Utara.Selain itu, tumpahan minyak itu berdampak pada lingkungan, ada pasir atau tanah terkontaminasi minyak 12.145 meter kubik di Kota Balikpapan dan 30.156 meter kubik di Penajam Paser Utara. Jejak minyak pun ditemukan di pasir pantai pada kedalaman bervariasi, mulai dari vegetasi pantai, muara sungai, biota, batu karang.Area terdampak karena tumpahan minyak diperkirakan mencapai sekitar 7.000 hektar dengan panjang pantai terdampak di Kota Balikpapan dan Panajam Paser Utara sekitar 60 kilometer.Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM tampak berupaya membela Pertamina. Dia mengatakan, pipa penyaluran milik Pertamina di Teluk Balikpapan sudah layak operasi dan sesuai standar Asme/ANSI B.31.4 dan spesifikasi teknis. ”Jadi, dalam keadaan layak operasi,” katanya. Dia bilang, integritas instalansi migas tak hanya dipengaruhi oleh kesesuaian dan pemenuhan terhadap standar, juga faktor eksternal.Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengatakan, penyebab pipa Pertamina patah masih dalam penyelidikan polda. Ada dugaan jangkar kapal pengangkut batubara berbendera Panama dengan ABK Tiongkok mengenai pipa Pertamina hingga putus.”Dalam pelayaran ini, kapal ini diperkirakan jangkarnya lolos.”Hingga kini, sudah ada 45 saksi dimintai keterangan oleh Polda Kaltim dalam tindak lanjut kasus tumpahan minyak. Penyidik pun sudah menyiapkan tujuh saksi ahli yang akan dimintai pendapat. Meski demikian, mereka masih mau memberikan keterangan setelah hasil uji laboratorium terkait sampel pencemaran minyak sudah keluar.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-060-14.json	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif \| Kombes Pol Yustan Alpiani, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim menyebutkan, akan lakukan pemotongan pipa putus dan membawa ke darat untuk diselidiki. ”Pemotongan ini untuk melihat ini benturan atau apa, supaya kasus ini jelas apakah pipa ini terseret jangkar atau ga,” katanya.Arcandra berharap, proses penyelidikan Polda Kaltim dapat cepat selesai hingga pihak yang bertanggung jawab segera diketahui.Soal temuan KLHK, Elia Massa pun berusaha membela diri.”Itu kan semua izin sudah lengkap, tapi ini dalam rangka pemulihan dan membuat sistem baru ke depan. Itu kan objek vital itu, Direktur Teknik dari ESDM akan datang ke kilang kita untuk investigasi. Kita gak bisa langsung nyimpulin.” Sudah turunArcandra mengatakan, tim dari inspektor migas sudah ke lapangan untuk pengecekan dan pengawasan. “Contohnya, apakah dari sisi kedalaman pipa sudah tepat dan diberi pemberat? Iya sudah dilakukan. Pipa dilengkapi sarana bantu navigasi pelayaran, iya sudah. Pada alur pelayaran ada rambunya, iya,” katanya.KESDM, katanya, melihat sudah ada kesesuaian terkait kewajiban pipa penyalur wajib memiliki pelindung atau pagar pengamanan. Begitu juga, terkait desain konstruksi klasifikasi lokasi, dan lain-lain sudah mengacu standar migas. Persyaratan inspeksi berkala, katanya, juga sudah sesuai dan program pengawasan pipa penyalur secara periodik ada sertifikasi.“Prosedur keadaan darurat dan penanganan kecelakaan maupun kegagalan operasi juga sesuai, ada kelengkapannya. Prosedur pencegahan penanggulangan kebakaran dan pencemaran lingkungan juga menurut kelengkapan prosedur,” katanya memaparkan informasi sesuai laporan dokumen kelengkapan prosedur di KESDM. Ganti rugi	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2018-060-14.json	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif \| Pertamina pun berupaya bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak di Balikpapan ini. Selain prioritas penanganan dan memulihkan lingkungan, Pertamina juga memberikan santunan dan berbagai alat kerja baru bagi nelayan yang mengalami dampak.Setiap keluarga korban mendapatkan Rp200 juta, mengacu sejumlah aturan terkait, antara lain soal bantuan premi asuransi nelayan KKP. ”Selain santunan uang, kami juga beri modal usaha dan lapangan kerja bagi keluarga yang ditinggalkan,” kata Elia.Mereka juga mengganti kapal terbakar dan mengakomodasi keluarga bekerja di lingkungan Pertamina.Bagi warga yang kehilangan mata pencaharian karena tumpahan minyak, katanya, Pertamina melakukan penggantian jaring, kapal, keramba serta peralatan nelayan lain. Untuk nelayan yang belum bisa melaut dapat kompensasi Rp200.000 setiap hari dan penggantian bibit kepiting 800 kilogram.Muhammad Nasir, anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat berkomentar. ”Cukup aneh. Seharusnya 16 hari sudah cukup. Ini seperti pelemparan politik menurut saya, padahal publik menunggu. Hingga 16 hari setelah kejadian terputusnya pipa minyak belum seorang pun ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.“Padahal, pemilik pipa sudah diketahui. Begitu juga dengan kapal yang diduga membuang jangkar dan tersangkut pipa hingga pipa terseret dan putus.”Kurtubi, juga anggota Komisi VII menyebutkan, kasus ini menunjukkan mekanisme pengawasan kondisi fisik migas di Indonesia masih lemah. ”Ke depan untuk keamanan dalam badan migas tak cukup bangun pipa lalu selesai, perlu ada mekanisme kontrol dan pengawasan lebih serius, tidak hanya Kalimantan Timur,” katanya. Dia pun meminta pihak berwenang menelusuri pemilik kapal MV Even Judger.Mukhtar Tompo, anggota Komisi VII DPR menyesalkan kinerja penyelidikan kasus ini terkesan lambat. Hingga kini belum diketahui siapa pelaku. ”Obyek pidana tidak jelas, ini perlu menjadi perhatian semua.”	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-060-14.json	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif	Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif \| Desak langkah konkretSetelah delapan jam berlangsung, Komisi VII DPR pun akhirnya menyimpulkan 10 poin harus ditindaklanjuti lebih cepat dan konkret. Pertamina diminta kongkret memberikan ganti rugi berupa santunan kepada masyarakat terdampak kebocoran minyak.Komisi VII mendesak Menteri ESDM, Menteri LHK, dan Dirut Pertamina secepatnya menuntaskan persoalan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. ”Agar ada kepastian hukum bagi semua pihak, dan menyampaikan laporan tertulis paling lambat minggu ke empat April 2018,” kata Gus Irawan, pimpinan rapat Komisi VII.Mereka juga diminta melaksanakan kegiatan antisipatif dan proaktif agar bencana tak terulang di masa mendatang. Komisi VII mendesak Menteri LHK menyiapkan sanksi administratif dan gugatan perdata kepada pihak yang mencemari atau merusak lingkungan.”Mendesak KLHK mewajibkan penanggung jawab kawasan yang berisiko tinggi untuk membuat analisis risiko lingkungan sesuai ketentuan Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2009,” katanya.Komisi juga mendesak, KESDM kaji ulang menyeluruh atas obyek vital Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Begitu juga terkait penerapan pengawasan pipa bawah laut terutama di daerah terlarang sebagaimana diatur dalam perundangan. ”Serta pengawasan dengan menerapkan teknologi terkini secara periodik untuk memastikan ketentuan standar HSE (health, safety, environment-kesehatan, keselamatan dan lingkungan-red) jalan dengan benar.”Pertamina pun didesak memperbarui sistem pengawasan obyek vital dengan menerapkan teknologi terkini berdasarkan ketentuan standar yang benar. Adapun, semua jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi VII harus disampaikan paling lambat 23 April 2018. Foto utama: Air laut yang hitam karena tumpahan minyak. Foto: Facebook Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [SEP]	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2014-029-08.json	Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik	Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik \| [CLS] Pagi itu, Selasa (26/8/14), sebanyak 54 muda mudi berkumpul di kediaman Gubernur Sumatera Barat. Mereka adalah mahasiswa Kehutanan dari Universitas Muhammadiyah, Sumbar, saat pelepasan KKN tematik pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Dari KKN ini, diharapkan bisa menghasilkan 18 usulan hutan nagari.Hari itu, hadir antara lain, Gubernur Sumbar, Irwan Prayetno; Kadis Kehutanan Sumbar, Hendri Octavia; Kepala Badan Pengelola REDD+, Heru Prasetyo dan Yuzardi Ma’ad, Wakil Rektor III, Universitas Muhammdiyah serta para bupati.Khairani Dinl Haq mahasiswa semester V Fakultas Kehutanan mengatakan, sebelum turun ke lapangan mereka diberi perbekalan. “Kita dibekali apa hutan nagari itu. Lalu, gimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Karena yang kita hadapi kan masyarakat langsung,” katanya.Selain itu, mahasiswa juga diajarkan bagaimana mengusulkan hutan nagari. Tentu, katanya, sesampai di wilayah KKN mereka harus mengenal dan tahu kondisi masyarakat di sana. “Pedekate dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana sebelum mengenalkan hutan nagari.” Pada KKN ini dia ditempatkan di Nagari Sei Lundang, Kabupaten Selatan.Hendri Octavia, kepada Dinas Kehutanan Sumbar mengatakan, ada 54 orang ditempatkan di 18 nagari, di delapan kabupaten dan kota, antara lain Padang, Padang Pariaman, dan Pasaman. “Kami harapkan outputnya, terusulkan 18 hutan nagari,” katanya di Padang, hari itu.Dia mengatakan, usulan hutan nagari nanti tak sekadar membuat permohonan, tetapi diawali sosialisasi. “Berikan pengertian apa itu hutan nagari, membuat pra kondisi kelembagaan, membuat aturan-aturan hutan nagari apabila hutan nagari berjalan, dan lain-lain. Bahkan, sampai, mau diapakan hutan nagari baik secara ekonomi maupun ekologi.”	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2014-029-08.json	Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik	Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik \| Dari usulan KKN tematik ini, katanya, Pemerintah Sumbar menargetkan 500.000 hektar hutan baik di kawasan hutan lindung, produksi, hutan produksi konversi (HPK) menjadi hutan nagari. “Artinya, kita berikan pengelolaan kepada masyarakat. Jadi itu unit-unit kecil dalam memberdayakan dan bekerja sama dengan masyarakat,” ujar dia.Dia mengatakan, hutan nagari perlu dibentuk di berbagai wilayah demi menjaga kelestarian hutan. Mengapa? Sebab, kawasan hutan di Sumbar luas akan sulit terjangkau jika hanya dijaga pemerintah.Dinas Kehutanan, katanya, diberi tanggung jawab mengelola hutan di Sumbar agar lestari dan sesuai daya dukung dan fungsi. Untuk itu, perlu memperkecil ruang gerak pengelolaan maupun pengawasan.“Maka, kita bekerja dama dengan unit nagari, dengan kelompok masyarakat untuk kelola satu hamparan hutan tertentu.”Lewat hutan nagari, mereka akan melakukan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan sampai penataan dalam satu kawasan agar pemanfaatan hutan tetap sesuai kapasitas dan daya dukung. “Salah satu kita bekerja sama dengan nagari, itu disebut hutan nagari. Di tingkat nasional disebut hutan desa.”Menurut dia, Dinas Kehutanan akan memberikan pembinaan atau pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan hutan itu.“Gimana hutan dimanfaatkan, bukan untuk dilihat-lihat saja. Ada manfaat ekonomi, ekologi, sosial dan budaya di sebuah hutan. Maka buat hutan nagari.”Program ini, kata Hendri, merupakan rencana aksi provinsi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.Hendri mengatakan, di Sumbar, hutan nagari yang mendapatkan surat keputusan dari Menteri Kehutanan ada dua unit, yang sudah ditetapkan areal kerja sebanyak tujuh lokasi, antara lain di Padang Pariaman dengan total areal sekitar 18.000 hektar.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2014-029-08.json	Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik	Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik \| Irwan Prayetno, Gubernur Sumbar berharap, mahasiswa Kehutanan jadi tulang punggung dalam menjaga hutan. “KKN ini sebenarnya tak hanya demi Indonesia, juga dunia. Karena Indonesia paru-paru dunia,” katanya.Menurut dia, menjaga hutan sangat penting demi menjaga keseimbangan alam. “Ketika sistem ini diputus oleh ulah manusia, maka akan menciptakan masalah berentet.”Kerusakan hutan Sumbar terlihat dari tipe tutupan lahan. Data Kementerian Kehutanan, tutupan lahan di Sumbar didominasi kelompok non hutan, mencapai 55,24% dari luas wilayah. Hanya 13,79% masih bertutupan baik berupa hutan primer.Provinsi ini sebagian besar penduduk bertani atau budidaya aneka tanaman, seperti padi, jagung, kopi, kakao, karet, sampai sawit. Komoditas tanaman pangan paling utama di daerah ini, salah satu jagung, dengan sentra di Kabupaten Pasaman Barat. Luas tanaman jagung di Sumbar, mencapai 43.370 hektar.Dari Buku SLHD Sumbar 2011, disebutkan, di provinsi ini, ada 152 perusahaan pertambangan skala besar dan menengah, 64 pertambangan batubara, 19 tahap eksplorasi, dan 45 perusahaan sudah operasi produksi. Sisanya, mineral logam, batu kapur, silika, clay dan non logam lain. Total luasan lahan yang dibuka pada 2011, 10.527, 6 hektar, dengan total produksi hingga Oktober 2011, sebesar 9.386.581 ton per tahun.Adapun luas bukaan lahan terbesar batu bara 7.510,08 hektar, terutama di Sawahlunto, Pesisir Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya. Meskipun begitu, hasil tambang terbesar dari batu kapur 6.444.585 ton per tahun oleh PT Semen Padang.Heru Prasetyo, kepala BP REDD+ mengatakan, pesan terkandung dari KKN tematik yang mengusung PHBM ini, bagaimana mengelola hutan dengan baik hingga mengurangi tekanan atau kerusakan.	[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2014-029-08.json	Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik	Berharap Usulan 18 Hutan Nagari dari KKN Tematik \| “Hutan dimanfaatkan tetapi ekologi yang baik tetap bisa dirasakan. Jangan sampai jadi padang pasir macam di Maluku.” Di Maluku, ada pulau-pulau dieksploitasi hingga ‘botak.’ Atau macam pengembangan sawit yang menggerakkan perekonomian tetapi tidak menjaga kelestarian hutan. “KKN ini diharapkan bisa jadi inspirator, sekaligus peserta terinspirasi. Ini proses pembelajaran yang luar biasa.”Nur Masripatin, Deputi Tata Kelola dan Hubungan Kelembagaan BP REDD+ mengungkapkan, KKN tematik seperti di Padang yang fokus hutan nagari ini salah satu program REDD+. Kegiatan di masing-masing daerah bisa berbeda tergantung problem yang dihadapi, seperti di Riau, karena masalah kebakaran hutan dan lahan, maka kegiatan fokus ke sana.Menurut dia, program ini tak hanya melibatkan mahasiwa juga staf pengajar, yang dijabarkan dalam ke program universitas. “Ada terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini dijalankan melalui network perguruan tinggi.Melalui berbagai kegiatan ini, katanya, BP REDD+ ingin menyampaikan pesan-pesan lingkungan terutama terkait kehutanan.Untuk membangun itu semua, BP REDD+ sudah bekerja sama dengan jaringan universitas di seluruh Indonesia. Ada di level nasional juga di tujuh region, yakni, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Bali-Nusa Tenggara. [SEP]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2014-019-13.json	Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga	Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga \| [CLS] Persoalan sampah masih menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat, terutama di perkotaan seperti Surabaya, Jawa Timur. Selain program kebersihan yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Kota Surabaya mengajak peran serta aktif masyarakat untuk mewujudkan Surabaya yang bersih dan bebas sampah.Salah satu upaya menekan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, adalah melalui pengelolaan sampah rumah tangga oleh masyarakat secara mandiri. Masyarakat diajak untuk memperhatikan lingkungannya, dengan memilih dan memilah sampah yang masih dapat di daur ulang atau di manfaatkan menjadi barang bernilai.Seperti yang terlihat di salah satu kampung di Surabaya, yakni Jambangan. Warga di kampung Jambangan sejak sepuluh tahun terakhir melakukan pemilahan sampah, mulai dari sampah organik, non-organik, hingga memisahkan sampah yang masih bsia dimanfaatkan seperti sampah botol, gelas, kemasan plastik, kertas dan kardus.“Sejak dari tempat sampah rumah tangga, kami sudah memilah dan menempatkannya di tempat sampah khusus. Bagi yang bisa dimanfaatkan kami sendiri dan jual ke bank sampah di sini. Yang organik kami masukkan ke tempat sampah takakura, jadi nanti bisa jadi pupuk,” ujar Mariati salah seorang warga Jambangan.Selain dapat menghasilkan uang, sampah plastik, kertas dan karton masih dapat didaur ulang oleh industri yang membutuhkan. Bila warga kreatif, beberapa jenis sampah dari kemasan produk dapat dibuat sebagai barang kerajinan.“Disini warga juga ada yang memanfaatkan kemasan plastik produk untuk membuat tas, bungan hiasan, hingga baju dari bahan daur ulang,” lanjut Mariati.Dari upaya 3R (reduce, reuse, recycle) yang dilakukan warga, setiap harinya volume sampah yang dibuang ke truk pengangkut sampah jauh lebih berkurang dari sebelumnya.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2014-019-13.json	Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga	Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga \| Pemkot Surabaya juga melakukan berbagai upaya untuk menekan keberadaan sampah yang terus meningkat, seiring pertumbuhan jumlah penduduk maupun pendatang. Berbagai lomba kebersihan maupun gerakan kebersihan terus dilakukan, untuk mengajak masyarakat aktif memerangi masalah sampah di lingkungannya. Hasilnya Kota Surabaya mampu meraih predikat kota Adipura Kencana pada 2014 ini.Menurut Wisnu Wibowo dari Dinas Kebersihan Kota Surabaya, cara pandang yang keliru, seringkali menjadikan sampah sebagai persoalan yang sulit untuk dikendalikan. Padahal pengelolaan secara benar akan menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bermanfaat.“Sampah selama ini menjadi masalah. Nah kita ajak masyarakat mulai mengelola sampah, sehingga harapannya nanti sampah ini bukan menjadi masalah lagi tapi bisa menjadi sahabat, dan bisa menjadi nilai yang lebih dari masyarakat itu,” kata Wisnu.Gerakan mengurangi sampah menurut Wisnu Wibowo, tidak hanya dilakukan oleh warga yang tinggal di kawasan tengah kota, melainkan juga di seluruh penjuru kota termasuk yang tinggal di kawasan bantaran sungai. Wisnu Wibowo menuturkan, mengubah perilaku masyarakat yang masih banyak membuang sampah ke sungai, merupakan salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah.“Tujuannya juga supaya masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai itu perilakunya berubah, tidak lagi membuang sampah ke sungai. Karena sampai sekarang kan masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai,” kata Wisnu.Sementara itu Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan kesadaran serta komitmen masyarakat untuk ikut menjaga serta melestarikan lingkungan, diyakini dapat membantu masyarakat yang lain untuk ikut memelihara kebersihan lingkungan secara luas.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2014-019-13.json	Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga	Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga \| “Mereka itu akan terus menjaga, kalau mereka merasa bahwa ini sebuah kebutuhan. Kalau mereka sudah komitmen terhadap ini, maka mereka tidak akan lengah, karena ini adalah kebutuhan mereka. Mereka merasa nyaman kalau lingkungannya bersih, mereka merasa nyaman kalau lingkungannya indah, itu sudah suatu kebutuhan untuk mereka,” katanya.Walikota perempuan pertama di Surabaya ini mengutarakan, melalui pengelolaan sampah oleh masyarakat mulai dari rumah tangga dan lingkungan sekitar, persoalan sampah akan dapat diatasi secara bijak. Risma mengaku dengan metode 3R, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) berkurang 8 -10 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.“Ya karena sampah itu dikelola oleh masyarakat sendiri, makanya setiap tahun yang masuk ke TPA itu turun. Meski pun sebetulnya itu tidak logis secara teori, karena penduduk Surabaya kan semakin banyak, pendatangnya juga semakin banyak. Sebetulnya secara teori itu akan naik volume sampahnya, tapi kenapa bisa turun karena masyarakat kelola sampah itu,” katanya.Meski mengakui, bahwa status Surabaya sebagai kota metropolitan sekaligus kota perdagangan dan jasa, menjadikan Surabaya tidak dapat terbebas sepenuhnya dari sampah. Selain sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota, para pendatang atau turis yang singgah di Surabaya, juga menjadi potensi penghasil sampah.“Kita kan kota jasa, jadi semakin banyak yang datang, dia juga bawa sampah. Ya gak bisa dibatasi karena kita kota yang hidup. Gak papa mereka datang, asal warga itu sadar, maka sampah tetap bisa ditekan,” imbuh Risma.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2014-019-13.json	Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga	Mengurangi Volume Sampah Sejak Dari Rumah Tangga \| Sampah dari para pendatang dikelola dengan manajemen pengelolaan sampah, serta teknologi pengolahan sampah yang dimiliki. Salah satunya di Depo Sampah Sutorejo, hasil kerjasama dengan pihak pemerintah Jepang, dimana sampah yang masuk ke Depo Sampah akan dipilih dan dipilah sesuai peruntukannya. Selanjutnya sampah yang tersisa dan tidak dapat dimanfaatkan, seminimal mungkin baru dibuang ke TPA.“Alhamdulillah sampah kita relatif bisa tertangani, dibandingkan dengan daerah lain, terutama yang metropolitan, sebut saja Jakarta, Makasar dan Bandung,” ucap Risma.Produksi sampah di Surabaya sendiri diperkirakan mencapai 1.800 ton per hari. Namun sampah tersebut tidak semuanya dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah, melainkan sebagian telah diolah oleh warga sehingga mampu dikurangi hingga 400 ton per hari.Selain adanya rumah kompos, turunnya jumlah sampah disebabkan makin sadarnya warga kota Pahlawan terhadap lingkungan. Target bebas sampah yang dimaksud pemerintah lanjut Risma, merupakan kondisi dimana sampah terkelola dengan baik, dan tidak ada lagi sampah yang tercecer atau berserakan tidak terkelola.Pemberlakuan Perda Pengolahan Sampah pada 2015 mendatang, mengharuskan setiap usaha seperti restoran dan hotel tidak akan dapat secara langsung membuang sampah ke TPA. Sampah yang dihasilkan harus diolah terlebih dahulu, hingga menyisakan sampah yang sudah tidak dapat diolah untuk dibuang ke TPA Benowo.Tidak hanya itu, sampah harus dibuang sendiri ke TPA dengan menggunakan kendaraan pengangkut sampah sendiri, bukan dengan menggunakan truk sampah milik Pemerintah Kota Surabaya. Hal itu dilakukan untuk menekan volume sampah yang terus meningkat.“Semua kembali pada perilaku, dan harapan kami perilaku masyarakat maupun pendatang dapat ikut menjaga kebersihan lingkungan di Surabaya,” harap Wisnu Wibowo. [SEP]	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2018-076-01.json	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi \| [CLS] Makassar menjadi salah satu kota transit perdagangan satwa yang dilindungi. Ini terbukti dari kasus ditangkapnya dua warga negara asing China atas nama Chen Jianyi alias Aii (25) dan Zhong Qiushan alias Acong (31), yang diduga terlibat dalam perdagangan sisik penyu, pada akhir Januari 2018 silam oleh aparat kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.Iptu Donna Briadi, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Bareskrim Polrestabes Makassar, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut, dilakukan setelah mendapat informasi dari warga. Mereka ditangkap oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar, yang dipimpin oleh Aiptu Syamfhidar di Jalan Sunu, Kompleks Unhas, Kecamatan Tallo, Makassar.“Setelah ada pengaduan dari warga, tim langsung ke lokasi melakukan pengecekan dan ternyata memang ditemukan 200 kg sisik penyu yang sudah dikeringkan. Dua orang kami amankan. Semuanya WNA, satu sebagai tersangka dan satunya sebagai saksi. Kita langsung bawa tersangka karena barang buktinya ada,” ungkapnya kepada Mongabay-Indonesia, Kamis (08/02/2018).baca : Sita 51 Penyu Hijau, Kapolda: Bali Target Penyelundupan Menurut Donny, perkara ini sementara dalam berproses, administrasinya sudah periksa semua. Tinggal memeriksa saksi-saksi yang terkait. Selain itu, juga dilakukan pendalaman adanya keterlibatan warga lokal dalam kasus ini.Tersangka diketahui belum melakukan pengiriman, baru sebatas pengumpulan. Dari pengakuannya kepada penyidik diketahui bahwa sisik penyu tersebut diperoleh dari Kabupaten Sorong, Papua Barat. Makassar hanya sebagai tempat pengumpul dan transit sebelum akhirnya dikirim ke luar.“Kita masih sementara melakukan pendalaman, namun dari pengakuan sementara diketahui Makassar hanya transit saja. Katanya diambil dari Sorong, Papua. Kita juga kordinasi dengan berbagai pihak yang terkait,” tambah Donna.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-076-01.json	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi \| Menurut Donna, kasus penangkapan sisik penyu dalam skala besar ini yaitu 200 kg, diperkirakan berasal dari puluhan penyu, adalah pertama kali selama masa jabatannya setahun terakhir.baca : Balai Karantina Gagalkan Penyelundupan Ratusan Tempurung Penyu Sisik, Eh…Pelaku Kabur Menurut Andry Indryasworo Sukmoputro, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut (BPSPL) Makassar Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama ini Makassar memang hanya sebagai daerah transit perdagangan satwa yang dilindungi, yang berasal dari berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.“Selama ini yang kami dapatkan info terkait pemanfaatan biota yang dilindungi, khususnya Penyu, Makassar hanya sebagai tempat transit untuk kemudian diteruskan ke Bali, sebagai pasar potensial. Walaupun ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi,” ujarnya.Menurut catatan BPSPL Makassar sendiri, upaya penindakan hukum terkait penyu ini telah terjadi dua kali sepanjang tahun 2016-2017. Baik itu untuk dijual, maupun digunakan sebagai atraksi wisata.“Seperti yang terjadi di Bira Pulau Liukang Loe, Bulukumba yang juga sudah berproses P21 yang ditangani Reskrimshus Polda Sulsel.”Terkait sumber penyu, berbagai daerah di kawasan timur memang telah menjadi sumber target perdagangan ilegal ini. Tidak hanya dari Papua dan Papua Barat, juga ada dari perairan Tual Maluku, perairan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.“Pada April 2016 dilakukan penyitaan sebanyak 70 ekor penyu oleh Satker PSDKP Luwuk Banggai. Semua penyu yang dalam kondisi hidup tersebut telah dilepasliarkan BPSPL di perairan Kendari, Sulawesi Tenggara,” tambahnya.baca : Penyelundupan Penyu Hijau ke Bali Kembali Marak Menurut Andry, selain penyu, yang juga sering diselundupkan adalah kuda laut, yang termasuk dalam Appendix II, yaitu masih boleh diperdagangkan asal ada kuota.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2018-076-01.json	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi \| “Umumnya kuda laut yang diperdagangkan dalam bentuk kering, padahal yang diperbolehkan sesuai kuota adalah dalam kondisi hidup.”BPSPL Makassar sendiri telah menginisiasi adanya unit pengelolaan pemanfaatan untuk budidaya kuda laut ini dengan memberikan bantuan berupa penangkaran kuda laut kepada beberapa kelompok di Pulau Sebangko, Kabupaten Pangkep.“Saat ini sudah mendapatkan izin pengambilan induk dan sudah berkembang biak F1 (turunan 1) yang nanti jika sudah bisa berkembang biak kembali F2 (turunan 2), maka baru bisa mendapatkan izin memperdagangkan dengan kuota jika sudah ada approval dari LIPI sebagai Scientific Authority. Kedua perizinan sampai saat ini masih ada di BKSDA KLHK.”Menurut Andry, BPSPL Makassar selama ini selalu diminta sebagai saksi ahli untuk identifikasi apakah biota-biota yang terjaring atau ditahan termasuk kategori spesies yang dilindungi atau tidak, baik berdasarkan UU 5/1990 tentang KSDAH dan PP No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa atau berdasarkan UU No.31/2004 jo UU No.45/2009 tentang Perikanan atau berdasarkan Appendix CITES. Perdagangan terumbu karang hidupMuhammad Zamrud, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendali Mutu (BBKIPM) Makassar mengatakan penyelundupan sisik penyu biasanya lewat laut karena jika dilakukan lewat udara akan segera terdeteksi oleh balai karantina.“Jika pun dilakukan lewat udara maka biasanya ada kerjasama dengan petugas bandara. Sama yang terjadi dalam penyelundupan terumbu karang.”	[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2018-076-01.json	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi \| Selain sisik penyu, yang paling sering diselundupkan adalah terumbu karang. Kasus terakhir paling besar adalah pada bulan Juli 2017 lalu, di mana penyelundupan sekitar 32 koli terumbu karang berhasil digagalkan di Denpasar, Bali. Terumbu karang itu diambil dari Kabupaten Pangkep dan diselundupkan keluar melalui Bali. Jumlahnya diperkirakan sekitar 1100 pieces yang dikemas dalam travel bag.“Modusnya memang seperti itu, dimasukkan dalam travel bag, di-packing dan di-wrapping lalu dimasukkan di bagasi. Di bandara mustahil bisa lolos kalau tidak ada kerjasama dengan orang dalam. Sudah pernah petugas bandara, Arsev, yang ditangkap karena ini.”baca : Penyelundupan 1300-an Koral Digagalkan di LombokTerumbu karang ini biasanya diselundupkan dalam kondisi hidup. Dijual ke luar negeri melalui persinggahan Bali dan Jakarta. Di negara tujuan harganya akan sangat mahal. Biasanya akan dijadikan ornamen akuarium. Terumbu karang dari kawasan timur dianggap memiliki kelebihan tersendiri.“Kelebihan terumbu karang di kawasan timur itu karena memiliki corak yang beragam dan indah, yang sulit ditemukan di kawasan barat.”Menurutnya, Pangkep termasuk daerah yang memiliki tingkat pencurian terumbu karang yang cukup tinggi. Bahkan termasuk dalam zona merah. Praktek ini masih selalu terjadi karena faktor ekonomi bagi nelayan dan adanya pihak yang memfasilitasi. Upaya sosialisasi sering dilakukan namun tetap saja kasus pencurian sering terjadi.baca : Kenapa Penyelundupan Koral di Bali Marak Terjadi? Pengaduan wargaMenurut Andry, terkait masih adanya perdagangan satwa yang dilindungi ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan meski memang harus disiapkan media pengaduannya. Untuk itulah kemudian BPSPL Makassar membuat saluran pengaduan masyarakat baik terkait pelayanan maupun informasi pemanfaatan biota laut yang dilindungi, baik melalui medsos WA maupun email.	[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2018-076-01.json	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi	200 Kg Sisik Penyu Diamankan, Makassar sebagai Transit Perdagangan Liar Satwa Dilindungi \| “Silahkan buka di wesite kami di http://bpsplmakasar.kkp.go.id/pengaduan-pelayanan. Lalu mengisi form yang ada. Terlebih dahulu pilih 1 dari 3 Form media pengaduan yang kami miliki,” ungkap Andry.Dikatakan Andry, formulir tersebut diberikan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan atau informasi terkait layanan yang diberikan oleh BPSPL Makassar atau isu terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja, meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.“Tak perlu khawatir terungkapnya identitas diri pelapor karena kami akan merahasiakan identitas mereka. Kami menghargai informasi atau aduan yang dilaporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang dilaporkan. Secara Hukum, pelapor mendapat jaminan hak perlindungan terhadap informasi yang disampaikan. Ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) dan pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” tambahnya. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-034-13.json	Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi	Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi \| [CLS] Saat mengunjungi Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Widi Gane, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, akhir Mei lalu, saya sempat menyinggahi Pulau Daga Kecil, satu di antara sekitar 99 pulau di Kepulauan Widi.Puluhan nelayan dari Kecamatan Gane Timur Tengah dan Gane Timur Selatan, Halmahera Selatan beraktivitas di pulau tersebut. Mereka mencari ikan dengan mengail atau juga menggunakan jaring apung.Beberapa nelayan yang ditemui, mengeluhkan adanya aktivitas destructive fishing dilakukan nelayan tidak bertanggung jawab.Sementara, pantauan di beberapa pulau yang banyak didatangi nelayan, belum ada papan informasi atau pemberitahuan bahwa kawasan ini telah ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Maluku Utara yang perlu dilindungi.Pulau-pulau di TWP Kepulauan Widi ini meski tak ada penduduk tetap, para nelayan dari berbagai tempat di Maluku Utara datang silih berganti menangkap ikan menggunakan jaring apung atau pancing. Para nelayan tinggal memilih pulau mana yang mereka singgahi dan menetap tiga atau empat hari. Jika sudah banyak ikan ditangkap, mereka pulang dan menjualnya.baca : Kepulauan Widi, Surga Tersembunyi di Ujung Selatan Halmahera Di Pulau Daga Kecil ada 15 KK warga dari Desa Gane Luar yang membuat rumah-rumah panggung di tepi pantai di belakang kawasan hutan mangrove. Mereka menangkap ikan di perairan pulau itu. Hasil tangkapan ikan diawetkan dengan es, lalu dibawa pulang untuk dijual. Ada juga yang dibuat ikan garam atau ikan asap. Hasil ikan yang mereka olah dijual ke berbagai tempat, bahkan ke luar Maluku Utara.Untuk hasil tangkapan ikan karang atau orang lokal menyebutnya ikan dasar, biasanya sudah ada pembeli tetap. Bahkan ada yang datang langsung ke Pulau Widi untuk bertransaksi dengan nelayan.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-034-13.json	Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi	Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi \| Muhlis Said, salah satu pembeli ikan hasil yang ditemui di Pulau Daga Kecil mengaku, membeli langsung ke nelayan di Widi. Dia sudah tiga hari berada di pulau itu. Ikan-ikan tersebut dibawa ke daerah tambang nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Weda, Halmahera Tengah.“Saya bawa dan jual ke perusahaan. Harga beli Rp25.000 per kilogram, dijual ke perusahaan kadang Rp50.000 bahkan Rp60.000 per kilogram,” katanya. Dia beli ikan tersebut 200 sampai 300 kilogram baru dibawa ke Weda.Hi Jassim salah satu nelayan yang sehari- hari mengolah ikan garam di Widi mengaku bisa menghasilkan ratusan kilogram ikan garam sebulan. Ikan itu diperoleh dari menjaring dan mengail atau juga membeli dari nelayan lain.“Rata-rata antara 2 sampai 5 kilogram per hari. Dari 15 KK di pulau Daga Kecil semua mencari ikan dan membeli ikan jika ada nelayan yang jual. Mereka sudah puluhan tahun di pulau ini,” jelas Jassim yang juga pensiunan petugas kesehatan itu.baca juga : Ketika Pulau-pulau Kecil di Maluku Utara Terancam Tenggelam Informasi dari para nelayan yang menangkap ikan di TWP ini, bahwa ada nelayan lain datang tangkap ikan dengan cara menggunakan bom atau juga potassium.“Empat bulan lalu, ada nelayan yang diketahui dari Pulau Obi melakukan pengeboman ikan di kawasan laut Pulau Boku-boku, agak ke ujung selatan gugusan pulau Widi,” jelas Amin Hairudin (47 tahun) nelayan asal desa Gane Luar yang saat ini menempati pulau Daga Kecil.Dia bilang mereka bom ikan untuk kebutuhan umpan. Setelah umpan diambil, jenis ikan lain yang mati dibiarkan. “Kami tidak bisa mengusir karena takut mereka nekat melempar bom ke kita,” ceritanya. Tidak hanya Amin, senada disampaikan Said Kahar nelayan asal desa Bisui yang setiap saat menangkap ikan di kawasan Widi menggunakan jaring apung. Dia bilang, banyak aktivitas perikanan merusak di Widi.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2022-034-13.json	Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi	Maraknya Destructive Fishing di TWP Kepulauan Widi \| “Banyak pulau tak berpenghuni, setiap saat aktivitas bom ikan sering terjadi. Kita sesama nelayan tidak bisa berbuat apa apa. Perahu mereka punya kapal kapasitas dan kecepatannya lebih besar. Kadang mereka nekat melempar bom jika kita kejar,” ceritanya.Karena itu dia minta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten dan provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengawasan atau patroli. “Kita minta mereka bisa mengawasi kawasan laut di sini. Ada pos DKP dibangun tapi tidak dimanfaatkan, akhirnya rusak,” katanya sambil menunjuk sebuah pos di laut Daga Kecil.Harapan ini disampaikan karena banyak nelayan mencari ikan di kepulauan Widi. ”Kalau sudah dibom, terumbu karang rusak dan bibit ikan mati nanti kita tidak bisa menangkap ikan lagi,” ujarnya.baca juga : Nelayan Keluhkan Kapal Ikan dari Luar Maluku Utara, KKP Tangkap 13 Kapal di Perairan Halmahera DKP Provinsi Maluku Utara melalui Kepala Bidang Pengawasan Perikanan Abdullah Togubu menjelaskan, pengawasan aktivitas destructive fishing terkendala personil yang terbatas dan luasnya wilayah laut Malut. Undang- undang No.2/ 2014 tentang Pemerintah Daerah memang menyatakan pengawasan laut menjadi kewenangan provinsi.Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah provinsi Maluku Utara berencana segera memberikan kewenangan pengawasan itu ke pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah. Sehingga bisa didukung dengan anggaran ke depannya.Pergub yang mendukung pelimpahan kewenangan pengawasan ke kabupaten itu sedang digodok. “Kita segera undang rapat Kepala Dinas DKP Kabupaten/kota. Diharapkan mereka pro aktif,” jelasnya.DKP provinsi juga sudah berkoordinasi dengan aparat terutama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) dan Polairud untuk menangani aktivitas destructive fishing.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]