Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2012-018-08.json	Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung	Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung \| [CLS] Menyusul keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang mengabulkan gugatan banding Walhi Aceh terhadap Gubernur Aceh dan PT Kalista Alam untuk mencabut izin usaha perkebunan PT Kalista Alam di Nagan Raya seluas 1.605 hektar, kini Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa meminta Pemerintah Propinsi Aceh untuk menjadikan kawasan hutan Rawa Tripa dijadikan kawasan lindung secara formal lewat perangkat aturan hukum formal.Seperti dilaporkan oleh Analisa Daily, Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa penegakan hukum atas upaya penyelamatan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu, TKPRT meminta kepada Gubernur Aceh untuk sesegera mungkin mencabut Izin Usaha Perkebunan kepada PT Kalista Alam di kawasan Rawa Tripa.“Kami juga mengharapkan Gubernur Aceh dapat segera mengevaluasi seluruh izin-izin usaha perkebunan perusahaan di kawasan Rawa Tripa yang banyak bermasalah,” tambah Direktur Eksekutif Walhi Aceh, TM Zulfikar.Apalagi Tim Kerja Kajian dan Penegakan Hukum Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, yang berada dibawah UKP4, lanjut TM Zulfikar, telah menyatakan Rawa Tripa adalah wilayah lahan gambut yang tercakup dalam Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin Baru di Aceh.“Wilayah rawa gambut rentan terbakar bila dikeringkan, sehingga untuk menjaganya adalah mewujudkan cita-cita pembangunan menekan laju emisi gas rumah kaca hingga 41 persen,” ujar Zulfikar.Menurut beritasatu.com kawasan hutan gambut ini telah mengalami deforestasi lebih dari 50% dari total keseluruhan lahan akibat pembukaan perkebunan sawit. Total lahan gambut rawa tripa yang berada di dua kabupaten yaitu Aceh Barat Daya dan Nagan Raya seluas 61.803 hektare.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-018-08.json	Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung	Koalisi Penyelamatan Minta Pemprov Aceh Jadikan Tripa Kawasan Lindung \| Rawa Tripa memiliki fungsi sebagai kawasan penyerap air, daerah penyangga (buffer) untuk melindungi daerah sekitarnya dari bencana, tempat tinggal manusia dan aneka satwa serta pengendali iklim mikro. Karena itu TKPRT meminta Pemprov Aceh segera mencabut seluruh izin yang dimiliki perusahaan yang mengeskplorasi kawasan hutan gambut tersebut.Sementara itu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Krueng Aceh, siap mendukung Pemerintah Aceh jika berkeinginan mengembalikan hutan yang tersisa seluas 16.000 hektare di kawasan Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya provinsi itu.“Kami siap mendukung jika memang Pemerintah Aceh berkeinginan mengembalikan kawasan hutan yang tersisa di Rawa Tripa,” kata Kepala BP DAS Krueng Aceh, Abubakar Cekmad di Banda Aceh, kepada theglobejournal.com.Restorasi, tambah Abubakar, adalah upaya untuk menjadikan kembali kawasan Rawa Tripa sebagai hutan gambut sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup di masa mendatang. “Restorasi kembali hutan gambut Rawa Tripa dengan penanaman hutan rawa seperti pohon ara,” kata Abubakar Cekmad menjelaskan.Aktivis lingkungan setempat menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di Rawa Tripa disulut oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, dan kini mengancam sekitar 200 orangutan yang hidup di wilayah ini. Rawa Tripa adalah salah hutan gambut dengan kepadatan orangutan tertinggi di dunia. Sebelum dihancurkan, tak kurang dari 3000 ekor orangutan hidup di wilayah ini. Kini di seluruh Sumatera, diperkirakan hanya tinggal 7000 ekor orangutan, yang terus berkurang akibat dampak langsung penebangan hutan primer untuk keperluan pembukaan perkebunan sawit di Sumatera. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-009-05.json	Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya	Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya \| [CLS] Satu lagi prestasi ditorehkan para peneliti Indonesia yang telah berhasil membungakan tumbuhan langka Bunga Padma (Rafflesia patma Blume) melalui teknik grafting di luar habitat aslinya. Teknik grafting yang dilakukan oleh Kebun Raya Bogor (KRB) ini pun merupakan yang pertama di dunia yang berhasil menumbuhkan bunga Rafflesia.Hingga saat ini telah dua kali Padma berhasil berbunga di KRB, tiga bunga pada tahun 2010 dan dua bunga berkembang pada awal November 2012. Keberhasilan ini sekaligus memupuskan vonis mitos selama ini bahwa Rafflesia tidak dapat ditumbuhkan di luar habitat aslinya, karena faktor pengaruh kondisi lingkungan fisik, kelembababan, komposisi floristik dan karakteristik jenis inangnya.Peneliti Utama Rafflesia LIPI/KRB, Dra Sofi Mursidawati M.Sc. kepada Mongabay.co.id menyatakan mekarnya Bunga Padma merupakan hadiah dari Kebun Raya Bogor untuk merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional yang jatuh pada tanggal 5 November 2012, sekaligus suatu bukti upaya yang dilakukan tanpa kenal lelah untuk menumbuhkan Bunga Padma sejak tahun 2004.Upaya penangkaran Rafflesia sendiri, telah diupayakan sejak tumbuhan ini dikenal oleh dunia ilmiah pada tahun 1789. Berbeda dengan metode sebelumnya oleh peneliti Belanda yang memindahkan tanaman Rafflesia rochusenii (1929), maka upaya yang dilakukan oleh peneliti KRB adalah melalui proses grafting (penyambungan) akar inang Rafflesia yaitu Tetrastigma (Tetrastigma spp.) dari famili Vitaceae.Tetrastigma sendiri adalah sejenis liana merambat yang hidup di hutan tropis. Tetrastigma, inang tumbuhan Rafflesia Patma yang berada di KRB, merupakan Tetrastigma yang terambil dari habitat asli Bunga Padma di Cagar Alam Pangandaran (Ciamis, Jawa Barat), yang kemudian disambungkan dengan akar Tetrastigma yang sebelumnya telah tumbuh ditanam di KRB.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-009-05.json	Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya	Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya \| Sebelumnya, para peneliti KRB telah memperkirakan bahwa akar tumbuhan Tetrastigma yang berasal dari habitat asli telah memiliki probabilitas “terinfeksi” biji parasit tanaman Rafflesia. Adapun sejak proses grafting dilakukan, dibutuhkan waktu 6 tahun hingga Rafflesia dapat berbunga untuk pertama kalinya.Sofi Mursidawati menjelaskan bahwa keberhasilan saat ini baru merupakan langkah awal. Baru pada tahap “memindahkan” belum sampai tahap “mengembangbiakan”. Ia menyebutkan beberapa kendala dalam memperbanyak Rafflesia adalah populasi Rafflesia di alam yang rendah, karena secara alami sebagai tumbuhan parasit Rafflesia sangat tergantung kepada nutrisi yang disediakan oleh tanaman inangnya.Kendala kedua, dikarenakan adanya pemisahan jenis kelamin antara bunga jantan dan bunga betina. Masa penyerbukan yang singkat dari bunga Rafflesia telah menyebabkan bunga ini sangat langka. Suatu referensi penelitian menyebutkan bahwa serbuk sari bunga jantan yang tercabut hanya memiliki waktu 8 jam untuk membuahi bunga betina.Saat ini, kedua bunga Bunga Padma yang sedang mekar di KRB berjenis kelamin betina dengan ukuran diameter masing-masing 40,5 cm dan 33 cm.Rafflesia Tumbuhan Khas Hutan Asia TenggaraRafflesia merupakan tumbuhan endemik khas di hutan-hutan Asia Tenggara yang memiliki habitat yang bersifat lokalitas. Sebagai tumbuhan parasit, Rafflesia “menumpang hidup” di tumbuhan inang yaitu Tetrastigma (Tetrastigma sp.), sejenis liana merambat yang dapat dijumpai di hutan. Di Indonesia, dikenal 17 spesies Rafflesia, dari yang paling besar dan terkenal seperti Rafflesia arnoldii yang berada di Bengkulu hingga Rafflesia rochusenii yang berukuran kecil yang hanya dijumpai di lereng Gunung Salak dan Gunung Gede di wilayah Bogor dan Sukabumi.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-009-05.json	Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya	Kebun Raya Bogor Berhasil Bungakan Rafflesia Patma di luar Habitat Aslinya \| Selama berbunga, Rafflesia mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti bangkai. Menurut Priatna, Zuhud dan Alikodra (1989) bau yang tidak sedap ini sengaja dikeluarkan oleh bunga Rafflesia sebagai strategi untuk mengundang lalat, yang merupakan agen penyerbukan bunga Rafflesia.Dikarenakan habitat hidupnya yang sempit, Rafflesia merupakan jenis tanaman langka yang terancam punah (endangered) . Perubahan tipe ekologi hutan tropis menjadi peruntukan lain turut mengancam kelestarian tumbuhan ini.Seringkali masyarakat umum, masih salah membedakan antara Rafflesia (Rafflesia spp.) dengan Bunga Bangkai (Amorphophallus titanum). Di KRB sendiri, yang merupakan upaya konservasi ex-situ, kedua jenis bunga bangkai ini telah dapat dijumpai. Kedepannya untuk penangkaran Rafflesia, KRB merencanakan tidak saja untuk spesies Rafflesia patma tetapi juga untuk jenis Rafflesia yang lain. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-008-19.json	Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga	Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga \| [CLS] Pemandangan pesisir Tanjung Buton, Daik, Kabupaten Lingga sore itu cukup menawan. Matahari yang mulai menghilang di bawah garis cakrawala di sebelah barat, membuat langit berwarna orange kemerahan. Suasana itu membayang ke permukaan laut. Belum lagi sebelah timur pemandangan gunung Daik Lingga memanjakan mata.Suasana itu menjadi pemandangan bagi warga yang sedang bersantap makanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Buton. Kawasan ini memang menjadi destinasi kuliner di Daik Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).Dari atas pelabuhan juga terdapat pemandangan menarik. Tampak jelas dua orang warga Daik sedang asyik mencari kerang. Proses mencari kerang itu tidak dengan cara berjalan menyusuri pesisir laut. Tetapi berselancar di atas papan kayu yang disebut tongkahDua orang itu seolah-olah berlomba menyusuri pesisir laut yang sudah surut sejak siang tadi. Duduk di atas papan, kemudian papan didorong dengan dua tangannya. Papan membawa mereka melanju. Tingkah ini seperti bak atlet selancar yang siap menerjang ombak besar.Saat melaju, sesekali mereka berhenti memungut karang dan memasukkannya dalam ember yang sudah disediakan di atas papan. Begitulah yang mereka lakukan ketika air surut, hingga azan magrib dikumandangkan di masjid-masjid kabupaten berjulukan ‘Negeri Bunda Tanah Melayu’ ini.baca : Ini Tantangan Pembudidaya Kerang Hijau di Gresik Menongkah Kearifan Lokal Turun TemurunSalah seorang warga Daik Lingga yang mencari kerang sore itu adalah Abdurrahman. Ia ditemui kami temui sedang asik membersihkan papan yang digunakannya mencari kerang.Setelah papan itu bersih dari lumpur, ia menyimpan papan itu di salah satu teras rumah warga di pesisir Tanjung Buton. Papan itu siap untuk digunakan lagi keesokan harinya.	[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2023-008-19.json	Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga	Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga \| Yus, sapaan akrabnya, bercerita aktivitas perihal mencari kerang sore itu. Warga Lingga menyebutkan aktivitas ini ‘menongkah’. “Kalau alat ini namanya tongkah,” kata Yus sembari menunjuk tongkah yang terbuat dari papan membentuk sampan mungil.Mencari kerang sebenarnya bisa dengan berjalan seperti yang dilakukan masyarakat pesisir lainnya. Tetapi pesisir Lingga lebih banyak lumpur. Sehingga menongkah menjadi solusi mencari kerang.“Kalau mencarinya berjalan kita terbenam lumpur, lama juga kalau jalan,” kata Yus bercerita kepada Mongabay Indonesia, 26 Desember 2022 lalu.Aktivitas ini sudah dilakukan warga turun menurun. Tidak hanya di Tanjung Buton, menongkah hampir dilakukan masyarakat Lingga di setiap pesisir. “Sudah dari dulu datuk nenek kami sudah ada menongkah ini,” katanya.Dalam satu tahun Yus hanya menongkah dua bulan saja. Biasanya di bulan-bulan menyambut tahun baru, atau pada musim angin utara dan angin timur.baca juga : Kerang Menghilang, Nelayan Mulai Mencari Teripang Menongkah juga tidak dilakukan Yus sepanjang hari. Tetapi ketika air mulai surut. Biasanya siang hari sampai petang. “Hari ini air surut tidak terlalu lama, makanya kita hanya dapat 2 kilogram kerang saja,” kata pria 40 tahun itu.Ia menunjukan isi kantong kresek yang berisi kerang. Sekilas kerang ini terlihat seperti kerang dara (Anadara Granosa) atau kerang darah. Kerang ini sangat mudah ditemukan, dan biasanya juga dijual di pasar tradisional maupun pasar modern.Yus paling banyak mendapatkan 20 kilogram kerang setiap hari. Apalagi kala air surut dalam waktu yang lama. Satu kilogram kerang dara dijual Rp25 ribu. “Ini kerja sampingan, lumayan untuk tambahan,” kata Yus.Namun, sore itu hasil pencarian Yus hanya 2 kilogram, pasalnya air surut hanya berlangsung dua jam. “Air lambat kering, makanya dapat segini,” kata Yus, sambil menunjukan kantong kresek yang dipenuhi kerang darah.	[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2023-008-19.json	Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga	Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga \| Yus mengatakan, kerang ini tidak dijual ke pasar, tetapi jika ada yang meminta dirinya akan menjual di rumah. Kalau tidak, menyantapnya bersama keluarga. “Bisa direbus masak balade ataupun direndang,” kata Yus dengan logat Melayunya.Jika air cukup lama surut kata Yus, masyarakat bisa sampai jauh menongkah. Bahkan jarak tempuh bisa 2 jam perjalanan menuju lokasi menongkah. “Tantangannya hanya agas dan nyamuk saja,” kata Yus.Menongkah bukanlah aktivitas yang gampang, apalagi memastikan ada atau tidaknya kerang di permukaan laut. Saat mengayuh dan menjaga keseimbangan tongkah, Yus harus melihat dengan seksama permukaan laut. Tanda adanya kerang itu hanya melihat dari busa yang keluar dari lumpur atau nampak samar-samar seperti mata kerang di dasar balik lumpur.baca juga : Tak Ada Lagi Kerang di Pesisir Makassar Didaftarkan Jadi Kebudayaan DuniaMenongkah sebenarnya terdapat di beberapa daerah lain di Indonesia. Seperti di Indragiri, Provinsi Riau, menongkah menjadi tradisi masyarakat Douanu dan Suku Laut Desa Kuala Patah Perang. Tidak hanya menjadi tradisi yang bernilai kearifan lokal tetapi juga sebagai sumber nilai strategi untuk keberlangsungan hidup keluarga suku laut.Begitu juga di Meranti, mendongkah juga terdapat di daerah ini. Sejak tahun 2012 di kawasan ini mendongkah dijadikan destinasi pariwisata. Beberapa kali di gelar festival mendongkah. Tidak hanya mengumpulkan kerang, di kawasan ini mendongkah juga mengumpulkan seafood.Di setiap daerah alat menongkah ini bentuknya berbeda-beda. Jika di Indragiri Riau hanya menggunakan sebilah papan. Di Lingga Kepulauan Riau masyarakat berbentuk papan itu menjadi kotak persegi panjang. Yang kemudian dikayuh untuk mencari kerang	[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2023-008-19.json	Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga	Menongkah, Aktivitas Selancar Mencari Kerang di Pesisir Lingga \| Dalam sebuah penelitian berjudul “Peran Menongkah Tradisi Mencari Kerang Sebagai Upaya Peningkatan Pendapat Ekonomi Keluarga”, menyebutkan menongkah di Indragiri tidak lagi hanya sebagai tradisi penopang ekonomi masyarakat. Tetapi pemerintah menjadikan aktivitas ini sebagai tradisi budaya.Beberapa tahun lalu, kegiatan menongkah massal yang diikuti 500 orang memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia). Bahkan, pemerintah daerah juga bercita-cita menjadikan tradisi menongkah tersebut masuk ke dalam salah satu kebudayaan dunia yang dinaungi UNESCO. Namun, dalam penelitian yang sama disebutkan rencana tersebut mendapatkan hambatan, akibat kondisi alam yang mulai rusak. Masyarakat merasakan semakin hari kerang semakin sulit ditemukan.Hal ini umumnya disebabkan karena adanya alat tangkap aktif yang ada di sekitar sungai. Tanah yang terus mengalami abrasi menjadikan salah satu sebab mulai sulitnya ditemukan kerang di Riau.Padahal menongkah, disebut alat tangkap ramah lingkungan. Selain mudah dalam beroperasinya, menongkah juga selektif dalam menangkap kerang. Selain membawa kearifan lokal, alat ini sangat ramah lingkungan. [SEP]	[0.006517750211060047, 0.343469500541687, 0.650012731552124]
2017-061-10.json	Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan	Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan \| [CLS] Konflik agraria dan ekologi yang terjadi di Jawa Timur, tak jarang membenturkan masyarakat dengan korporasi, aparatur pemerintah, dan aparat militer. Kondisi ini merupakan pemandangan nyata yang ada di depan mata.Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menunjukkan, ada 127 kasus agraria dan lingkungan, yang mengakibatkan penyerobotan tanah rakyat dan kerusakan lingkungan.“Tiap tahun, jumlah konflik tidak turun. Mungkin ada kesalahan dalam hal pengelolaan alam dan regulasinya,” terang Rere Christanto, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur.Rere menyebut, migas dan tambang mineral merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan aturan yang tidak berpihak pada lingkungan maupun masyarakat kecil. “Dorongan investasi di sektor ekstraktif, seperti pertambangan migas maupun mineral, menjadikan masyarakat harus berhadapan dengan kekuasaan.”Di sektor migas, di Jawa Timur ada 63 Wilayah Kerja Pertambangan. Pembagiannya, 31 Wilayah Kerja Pertambangan dengan status eksploitasi atau KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dan 32 Wilayah Kerja Pertambangan yang sedang dalam status eksplorasi.Sementara di sektor pertambangan mineral dan batubara, data yang dihimpun melalui Korsup KPK (Koordinasi-Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan, per 29 Agustus 2016, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Jawa Timur mengalami penurunan. Bila dibanding data Kementerian ESDM, dari 378 IUP di 2012, menjadi 347 IUP pada 2016.Namun, luasan lahan pertambangan di Jawa Timur justru mengalami peningkatan signifikan. Bila di 2012 seluas 86.904 hektare, meningkat menjadi 551.649 hektare di 2016. Kenaikan hingga 535 persen ini hanya dalam kurun waktu 4 tahun.	[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2017-061-10.json	Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan	Pegiat Lingkungan: Masalah Agraria dan Lingkungan di Jawa Timur Harus Diselesaikan \| Menurut Rere, bencana yang terjadi akhir-akhir ini, salah satunya akibat kegagalan mengelola sumber daya alam, serta wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan diubah peruntukannya. “Wilayah hutan penyangga dibabat habis. Ini yang mendorong munculnya bencana-bencana ekologis.” Komitmen Walhi Jawa Timur, secara umum juga, mempertanyakan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang reforma agraria, yang merupakan bagian dari Nawacita. Pemerintah harus segera melakukan perubahan, melalui pemberian kepastian hukum terhadap petani dan rakyat kecil, serta penyelesaian konflik. Sebagaimana yang dialami petani di Wongsorejo, Banyuwangi, Sengon, dan Blitar.“Dampaknya tentu saja pada kehidupan masyarakat, kedaulatan pangan, krisis ekologi, dan penghancuran sosial budaya,” kata Rere, awal pekan ini.Dion Mulder dari Serikat Mahasiswa Indonesia, yang tergabung dalam Koalisi Jawa Timur Peduli Agraria (Jelaga) mengatakan, masyarakat sering menjadi pihak yang dikalahkan ketika konflik berlangsung. “Persoalan Lumajang adalah contoh nyata,” ujarnya.Selain kasus tambang pasir besi di Lumajang, Dion juga menyoroti kasus agraria dan lingkungan lainnya yang terjadi di Jawa Timur. Sebut saja tambang emas di Tumpang Pitu Banyuwangi, Jember, dan beberapa daerah di pesisir selatan Jawa Timur. “Penyelesaian kasus-kasus tersebut harus mengedepankan dialog, dengan memprioritaskan lingkungan hidup ketimbang investasi semata,” paparnya. [SEP]	[0.9996617436408997, 0.00016623697592876852, 0.00017200267757289112]
2021-076-19.json	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3]	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] \| [CLS] Mati surinya pariwisata di Bali justru membawa harapan lain bagi I Ketut Bimbo. Petani berusia 30 tahun ini merasa bahwa pilihannya menjadi petani, di tengah tren bekerja di pariwisata, sudah tepat. Dia beralasan, di tengah pandemi COVID-19 pun setiap orang pasti perlu makan. Dan, petanilah yang menghasilkan sumber pangan itu.Oleh karena itu, dalam situasi apapun, petani pasti dibutuhkan.Petani di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali bagian barat laut ini membuktikannya sendiri. Di saat pendapatan istrinya yang bekerja di sektor pariwisata tidak ada sama sekali, bapak dua anak ini menjadi tumpuan utama penghidupan keluarga. “Pendapatan sekarang dari bertani dan beternak, termasuk menjual anak sapi. Itu yang dipakai menopang rumah tangga,” kata pria lulusan SMA ini yang ditemui pertengahan Desember 2020.Bimbo melanjutkan, meskipun hasilnya tidak sebanyak dari pariwisata, bertani tetap bisa menjadi pekerjaan bagi sebagian besar warga desanya. Inilah yang juga membuatnya tetap bangga bekerja sebagai petani. Hampir tiap hari dia bekerja di kebun mulai pukul 6 pagi hingga pukul 11 pagi. Pada pukul 2 sore dia akan kembali ke kebun lagi hingga sekitar pukul 5 sore.“Dari sejak SMP saya sudah membantu orangtua bekerja di kebun seperti ini,” lanjutnya.baca : Sumberklampok, Bara Konflik Agraria di Bali Utara [Bagian 1] Seperti semua petani di Sumberklampok saat ini, Bimbo juga mewarisi kebunnya dari kakek dan bapaknya. Bimbo adalah generasi ketiga penggarap lahan di desa ini. Dia pun tak memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang dia garap ataupun pekarangan, tanah yang mereka tempati. Saat ini dia mengerjakan bersama ibu dan pamannya.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2021-076-19.json	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3]	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] \| Saat ditemui, Bimbo sedang membersihkan gulma di kebunnya. Dia mencabut rumput dan tanaman liar lain di sela-sela tanaman jagung. Dia juga merapikan tanaman pagar yang terlalu panjang. “Jadi petani muda di Bali itu berkesan,” ujarnya tentang perasaan sebagai petani muda di Bali. Bagi banyak anak muda di Bali, bekerja di pariwisata lebih membuat bangga daripada bertani.Namun, harapan dan kebanggaan Bimbo sebagai petani saat ini justru tengah terancam. Pemerintah sedang merencanakan pembangunan bandara baru di desanya. Menurut dokumen rencana presentasi yang beredar, kebutuhan lahan untuk operasional bandara baru itu luasnya mencapai 310 ha. Belum termasuk sarana lain-lain.Mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Bali dan Tim Sembilan yang ditandatangani pada November 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan memperoleh lahan seluas 154,2 ha dari total 514 ha yang dibagi antara Pemprov dan warga. Artinya, untuk operasional bandara saja masih perlu sekitar 156 ha. Karena itu nantinya lahan-lahan yang saat ini digarap warga pun akan beralih fungsi.Lahan kebun Bimbo seluas 1,3 ha yang dia warisi secara turun temurun termasuk dalam lokasi di mana bandara itu akan dibangun. Dia melanjutkan dulunya lahan lebih banyak berisi pohon sengon yang dipanen sekitar 7-8 tahun sekali. Saat ini, hampir semua kebun warga Sumberklampok sudah produktif dengan tanaman palawija, seperti jagung, kacang-kacangan, singkong, dan lainnya. Bagi warga Sumberklampok, pertanian menjadi sumber penghidupan utama.Karena itulah, Bimbo menyatakan tidak setuju jika petani nanti harus digusur untuk pembangunan bandara baru di atas lahan mereka. “Secara pribadi saya tidak setuju. Sayang sekali, karena di sini tanahnya sudah produktif,” kata Bimbo.baca juga : Konflik Agraria di Bali Utara : Polemik Pembangunan Bandara [Bagian 2] Melanggar Ketentuan	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2021-076-19.json	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3]	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] \| Bimbo tak sendirian. Menurut data Pemerintah Desa Sumberklampok, saat ini terdapat 902 kepala keluarga (KK) dengan 3.222 jiwa di desa ini. Dari 1.366 warga yang bekerja, sekitar 75 persen di antaranya adalah petani dengan luas garapan berkisar antara 50 are hingga 1 ha. Sisanya nelayan, pegawai swasta, wiraswasta, dan pegawai negeri sipil.Adapun menurut data rekapitulasi warga yang akan mendapatkan SHM sebagaimana kesepakatan dengan Pemprov Bali, ada 881 KK yang nantinya mendapatkan lahan. Luasnya dibagi menurut lama tinggal dan banyaknya keturunan yang mereka miliki. KK Utama yaitu mereka yang dulu ikut membuka lahan, misalnya, akan mendapatkan lahan seluas 75 are sedangkan anaknya yang sudah berkeluarga akan mendapat 50 are dan 35 are. Untuk KK penggarap yaitu petani yang bekerja untuk orang yang menempati dari awal akan mendapatkan 2,5 are.Toh, jika pemerintah jadi membangun bandara, mereka semua akan tergusur dari lahan-lahan yang sedang mereka garap. “Dengan adanya bandara, warga pasti terusir karena mereka bekerja sebagai petani dan peternak,” kata Kepala Desa Sumberklampok, I Wayan Sawitra Yasa.Kemungkinan warga harus menyerahkan lahannya dan bahkan harus tergusur demi pembangunan bandara itu pula yang menjadi pertanyaan Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Bali, Ni Made Indrawati. “Kalau pakai mekanisme reforma agraria, tanah yang sudah diberikan kepada rakyat tidak boleh diambil lagi untuk keperluan lain,” kata Indrawati.perlu dibaca : Sentra Daun Pisang Bali di Pusaran Konflik Agraria [2]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2021-076-19.json	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3]	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] \| Salah satu mekanisme reforma agraria tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Pasal 25 Perpres ini menyatakan bahwa pengalihfungsian ataupun pengalihan hak tanah objek reforma agraria harus mendapat izin dari menteri atau kepala kantor pertanahan setempat. “Menurut UU RA (UU No.5/1960 tentang Pokok Agraria), dalam kurun 10 tahun setelah pemberian, tanah itu tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain. Jadi, pemerintah sendiri melanggar ketentuan itu jika jadi membangun bandara di lahan milik petani,” lanjut Indrawati yang juga warga Desa Sumberklampok.Selain petani, menurut Indrawati, nelayan juga akan terdampak jika pembangunan bandara jadi dilakukan di Desa Sumberklampok karena sisi utara bandara akan berbatasan langsung dengan pantai. Meskipun jumlah nelayan di Sumberklampok kurang dari 50 orang, mereka tetap berhak mendapatkan akses ke pantai untuk beraktivitas termasuk menyandarkan perahu. “Apalagi pantai kan tidak bisa dipindah seperti sawah atau kebun,” ujarnya.baca juga : Kedonganan, Kampung Nelayan yang Bertahan di Pusat Turisme Bali I Nyoman Sedana, salah satu nelayan di Sumberklampok, mengaku hanya bisa pasrah jika nanti bandara baru jadi dibangun. Teluk Terima, tempat Sedana sehari-hari menambatkan perahunya, termasuk yang akan terkena dampak pembangunan bandara. “Ya, mungkin bergeser sedikit ke tempat lain jika masih boleh pakai tempat lain,” katanya santai.Namun, Indrawati melanjutkan, dampak paling besar bagi Bali adalah terancamnya lingkungan di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB).	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2021-076-19.json	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3]	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] \| Sebagaimana dokumen presentasi yang beredar, pembangunan bandara di Bali utara ini memang akan dilakukan dengan melakukan alih fungsi lahan TNBB seluas 64 ha. Lokasinya berbatasan dengan sisi timur TNBB saat ini. Padahal, TNBB merupakan hutan terluas yang saat ini berada di Provinsi Bali. Hutan nasional ini adalah sekaligus habitat bagi jalak bali (Leucopsar rothschildi).Kepala TNBB Agus Ngurah Krisna tidak bersedia diwawancarai terkait topik ini. Dia menyarankan untuk langsung menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Yang saya tahu, ini masih rencana yang akan berubah lagi lokasinya,” jawab Krisna lewat pesan WhatsApp.Namun, Kepala Humas KLHK Nunu Anugrah juga tidak merespon permintaan wawancara melalui WhatsApp maupun telepon.baca juga : Cyrtodactylus jatnai, Spesies Baru di Taman Nasional Bali Barat Burung BesiTNBB berada di dua kabupaten yaitu Jembrana dan Buleleng. Luasnya sekitar 19.000 ha terdiri atas laut 3.415 ha dan darat atau hutan seluas 15.587,89 ha. Menurut Amir Mahmud dkk, di kawasan ini terdapat setidaknya 7 jenis mamalia, 2 jenis reptilia, 105 jenis aves, dan 120 jenis ikan, dan lain-lain. Dalam laporan penelitiannya, Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Taman Laut TNBB (2015), Amir juga menyatakan bahwa TNBB juga menjadi rumah bagi satwa dilindungi seperti trenggiling (Manis javanica), menjangan (Cervus timorensis), kancil (Tragulus javanicus), dan lain-lain.Laporan Amir dkk juga menyebutkan bahwa di TNBB terdapat beragam tumbuhan dilindungi baik di darat maupun laut. Di antaranya bayur (Pterospermum diversifolium), buni (Antidesma bunius), cendana (Santalum album), mundu (Garcinia dulcis), dan sono kering (Dalbergia latifolia). “Melimpahnya potensi biologi dan luasan kawasan tersebut menjadi salah satu alasan dibentuknya TNBB, demi melindungi keasliannya,” demikian kata laporan itu.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2021-076-19.json	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3]	Konflik Agraria di Bali Utara : Ancaman Burung Jalak Bali Berubah Jadi Burung Besi [Bagian 3] \| Di antara semua flora dan fauna dilindungi di TNBB, jalak bali merupakan satwa penting bagi Bali. Sejak 1991, burung berbulu putih ini menjadi ikon Provinsi Bali. Menurut riset terakhir, populasi jalak bali meningkat. Pada Juli 2020 lalu, populasinya mencapai 355 ekor di alam. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan, misalnya, pada 2002 yang hanya ada 6 ekor.penting dibaca : Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya Namun, situasi mereka justru bisa terancam jika habitatnya nanti berubah jadi bandara. Beberapa warga yang saat ini membudidayakan jalak bali menyatakan kekhawatirannya. Misnawi, wakil ketua Tim Sembilan yang juga ketua penangkar jalak bali Manuk Jegeg, mengatakan pembangunan bandara pasti akan merusak habitat jalak bali. Padahal, kelompok ini sudah menangkarkan jalak bali sejak 2012 untuk melestarikan burung ikon Provinsi Bali itu.Menurut Misnawi biasanya angka produksi jalak bali berkurang kalau stres karena ada suara bising. Kalau sedang mengeram akan dibuang telurnya atau dibunuh anaknya. Pembangunan bandara baru pasti sangat mempengaruhi ekosistem jalak bali karena habitatnya berubah bising. Mereka pasti stres dan bisa berkurang. “Jangan sampai burung jalak bali nantinya berganti dengan burung besi,” katanya.Karena itulah, Misnawi menyarankan agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan bandara di Sumberklampok. Selain karena masalah sengketa agraria yang belum sepenuhnya selesai hingga saat ini, pembangunan itu juga akan merusak lingkungan.Indrawati juga menegaskan hal sama. Menurutnya, pemerintah lebih baik menuntaskan dulu konflik agraria dengan warga sebelum melanjutkan rencana pembangunan bandara. Apalagi, di desa yang sama juga masih ada sengketa lahan yang lain, antara pemerintah dengan warga bekas transmigran di Timor Timur. Inilah masalah lain di Sumberklampok yang belum juga selesai. [Bersambung] [SEP]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2013-043-06.json	Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi	Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi \| [CLS] “Kami bukan Kriminal, Kami adalah Korban,” begitulah sepenggal judul pembelaan (Pledoi) yang dibuat dan disampaikan lima belas nelayan korban kriminalisasi di depan persidangan pada kamis, pertengahan Februari 2013 di Pengadilan Negeri Jepara silam. Lima belas warga Bandungharjo tersebut menjadi terdakwa dan di dakwa melanggar pasal 170 KUHP. Mereka dituntut enam bulan penjara dengan masa percobaan sepuluh bulan. Nur hadi selaku ketua Forum Nelayan dan sesepuh di dukuh Mulyorejo, Bandungharjo kepada Mongabay Indonesia mengatakan bahwa hal ini adalah akibat dari penolakan mereka terhadap keberadaan tambang pasir besi di Pantai Bendungharjo yang dilakukan CV Guci Mas Nusantara.Berdasarkan penuturan warga, mereka sebenarnya telah melakukan upaya-upaya pengaduan ke pemerintah mulai dari petinggi desa Bandungharjo, Camat, Badan Lingkungan Hidup (BLH), DPRD Jepara dan Pemkab Jepara. Namun pemerintah tidak menanggapi berbagai pengaduan warga tersebut. Sampai pada tanggal 30 April 2012 ratusan warga nelayan berduyun-duyun hadir ke lokasi penambangan bermaksud meminta CV untuk menghentikan aktivitas penambangan yang berakhir pada kriminalisasi 15 warga nelayan Bandungharjo.Pembelaan yang dibacakan di depan persidangan oleh salah satu korban kriminalisasi, Sudarni, menguraikan kondisi masyarakat nelayan Bendungharjo yang selama ini hidup tenang mulai terusik saat muncul aktivitas pertambangan. “Lalu kami harus mengadu pada siapa lagi jika orang-orang yang kami pilih tidak berpihak pada kami? Apakah salah jika kami menjaga lahan penghidupan kami dengan cara yang kami pahami? Lantas apa lagi yang harus kami lakukan, setiap hari didepan mata kami mereka mengeruk dan merusak pantai kami?” begitu bunyi sepenggal Pledoi yang dibacakan oleh Sudarni.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2013-043-06.json	Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi	Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi \| Misbakhul Munir selaku pendamping hukum dari lima belas warga mengatakan bahwa apa yang disampaiakan warga dalam pembelaanya adalah suatu bentuk kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat nelayan pada umumnya. “Masyarakat adalah korban, korban dari Malpraktek perizinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Jadi pantas saja jika pemkab jepara enggan menanggapi pengaduan warga,” tegas Munir.Lebih lanjut Munir menyampaikan dugaan malpraktek perizinan oleh Pemkab Jepara ini dapat dilihat jika kita datang kelokasi penambangan dan faktanya lokasi penambangan hanya berjarak kurang lebih 10 meter dari laut. Padahal jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sangat jelas disampaikan bahwa daratan sepanjang tepian yang panjangnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, dan disebut sebagai kawasan sepadan pantai, yang merupakan kawasan lindung dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di tempat tersebut. Namun, dalam persidangan yang menghadirkan pemilik CV. Guci Mas Nusantara, penambangan yang dilakukan telah memperoleh izin sejak 2008. “Ini sangat aneh, dan kalaupun itu benar, ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Jepara telah melanggar berbagai aturan dalam menerbitkan izin tersebut,” jelas Munir.	[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2013-043-06.json	Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi	Tolak Tambang Pasir Besi, 15 Warga Jepara Terancam Jeruji Besi \| Selain itu, Slamet Haryanto selaku kuasa hukum dari LBH Semarang, seperti dikutip dalam rilisnya menyampaikan bahwa, lima belas warga ini adalah korban kriminalisasi. Hal tersebut mengacu pada keterangan para saksi yang di hadirkan oleh JPU yang tidak melihat langsung kejadian, padahal di KUHAP jelas menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. “Meskipun ada beberapa saksi yang hadir dilokasi juga sangat meragukan keteranggannya karena dilokasi ada sekitar 500-an warga yang tidak mungkin bisa di identifikasikan satu-satu terkait apa yang dilakukan saat kejadian berlangsung,” kata Slamet. Lebih lanjut Slamet Haryanto menuturkan ini adalah perkara pidana, seharusnya aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam sistem peradilan pidana bisa lebih teliti lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangaka atau terdakwa. Karena ini menentukan nasib warga. Bukan hanya itu, penetapan tersebut juga bisa berdampak secara psikologis terhadap keluarga dan anak korban kriminalisasi. “Jadi kami sangat berharap pada sidang putusan yang akan di gelar kamis depan di PN Jepara, hakim dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya dengan menggunakan hati nurani,” tutup Slamet. [SEP]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2015-057-14.json	Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa?	Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? \| [CLS] Hasil kajian Forest Peoples Programme (FPP), menyebutkan, nasib masyarakat adat di Indonesia yang turun temurun tinggal di sekitar kawasan hutan makin memprihatinkan. Faktor utama, karena pemerintah lemah dan tidak berpihak pada masyarakat adat.“Hutan mereka dirusak oleh perusahaan seperti sawit tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib masyarakat adat disana,” kata Patrick Anderson, Policy Advisor FPP, kepada Mongabay, usai The Forests Dialogue, di Pekanbaru awal Mei 2015.Dia mengatakan, cara sejumlah perusahaan mengeksplorasi kawasan hutan, begitu brutal tanpa mempertimbangkan masyarakat yang hidup di dalamnya. “Terjadilah konflik berkepanjangan, tidak sedikit berujung kematian.”Menurut Anderson, meskipun sudah mendapat izin pemerintah, perusahaan harus menghormati hak masyarakat adat sekitar atau kawasan hutan. “Harus dilihat ekologi, carbon, juga tapak masyarakat.”Dari sejumlah laporan mereka memperlihatkan, ada sejumlah perusahaan menyatakan akan berhenti merusak hutan karena banyak tekanan pasar dan investor. Namun, komitmen itu hanya sebagian kecil, di lapangan, perusakan hutan dan konflik dengan masyarakat adat, cukup tinggi.Saat ini, katanya, dunia konsen dengan perubahan iklim, dan tidak merusak hutan. Artinya, perusahaan di Indonesia, harus menjaga dan tak membuka kebun di hutan apalagi memiliki kualitas karbon tinggi seperti banyak pohon dan lahan gambut.“Konservasi tinggi bisa menjadi tempat habitat satwa terancam punah seperti harimau, badak dan gajah. Jika tidak disikapi serius, mereka semua akan mati. Perlindungan masyarakat adat yang mempertahankan hutan adat juga harus dilakukan.”Sebelum membuka lahan meskipun ada izin pemerintah, katanya, perusahaan harus mendapatkan izin masyarakat adat.“Jangan hanya karena mengantongi izin pemerintah, terus mengabaikan hak masyarakat adat. Itu tidak adil. Kami mengecam itu,” katanya.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-057-14.json	Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa?	Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? \| Pengabaian masyarakat adat menyebabkan konflik, salah satu PT Asia Pulp Paper (APP) di Riau, yang memperluas HTI. Mesikpun masyarakat punya kebun dan rumah, tanah itu diambil perusahaan.Dalam pertemuan dengan APP, diakui dalam konsesi mereka, dari 2,5 juta hektar izin, ada 500 desa terdampak HTI. Perusahaan menyatakan siap mediasi. Anderson merasa heran, karena perusahaan raksasa tetapi tak mempertimbangkan pembukaan lahan lestari dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.FPP juga meneliti di Kalimantan Barat, soal beberapa perusahaan sawit yang membuat perjanjian penyewaan lahan. Warga merasa tertipu karena lahan adat tak kembali malah menjadi hak guna usaha.“Ini kenyataan, ketika masyarakat menandatangani dan melepas tanah, lahan tidak bisa kembali meski HGU perusahaan habis. Masyarakat menganggap ini penipuan, luas mencapai ribuan hektar.”Menurut dia, dalam konsep plasma inti, diberikan lahan 10 hektar dan dua hektar bisa ditanam. Kasus masyarakat adat di Kapuas Hulu, mereka harus menandatangani berkas, tetapi di lapangan berubah, karena bagian tanah masuk high carbon stock. Perusahaan, katanya, malah mengubah lahan masyarakat adat jadi perkebunan.“FPP ingin perusahaan menjalankan konsep tepat dan baik. Tidak boleh pemaksaan, silakan jika ada masyarakat mau ikut dan tidak. Itu harus dihormati perusahaan. Jangan mereka anggap mendapatkan izin pemerintah terus sewenang-wenang tanpa menghormati masyarakat adat.”MK-35UU Kehutanan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu keputusan MK menyatakan hutan adat bukan hutan negara. “Sudah seharusnya dijalankan.”Namun, selama dua tahun putusan MK, belum ada implementasi. Hal ini, katanya, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baru agar memproses penetapan kawasan hutan. “Mana hutan adat dan mana hutan negara.”	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2015-057-14.json	Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa?	Konflik Masyarakat Adat Vs Perusahaan Berlanjut, Mengapa? \| Anderson menjelaskan, luas kawasan hutan Indonesia sekitar 70% daratan. Dengan jumlah itu, diperkirakan lebih 120 juta hektar kawasan hutan, dengan sekitar 33.000 an desa. Artinya, jika rata-rata 2.000 jiwa, ada 70 juta jiwa lebih manusia tinggal dan mengelola kawasan hutan.“Pemerintah harus melaksanakan putusan MK dan siap kerjasama implementasi di lapangan. Ada indikasi, pemerintah baru melalui administrasi mau berubah memperbaiki kondisi ini. Ada tujuan dan niat baik, tetapi harus bekerja keras.” [SEP]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2019-007-20.json	Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya	Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya \| [CLS] Memperingati hari jadi ke-32 tahun, Sekolah Menengah Atas [SMA] Muhammadiyah 4 Bengkulu meresmikan 2 panel pembangkit listrik tenaga surya di halaman sekolahnya.Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu, Sutanpri mengatakan, pemasangan tenaga surya merupakan wujud kepedulian sekolah terhadap lingkungan.“Sekolah kami mempunyai visi dan misi menyelamatkan lingkungan, caranya dengan menggunakan energi terbarukan,” katanya, Rabu [20/11/2019].Program ini dibangun dengan cara mengajak publik berdonasi yang hasilnya digunakan untuk membeli peralatan listik. “Terutama dari para guru, alumni, dan pihak lain,” terangnya.Sutanpri menjelaskan, panel surya dipasang di atap sekolah yang menghasilkan tenaga listrik sebanyak 13 ribu watt. Bila rencana itu terlaksana, diperkirakan mampu menutupi 50 persen kebutuhan total listrik sekolah.Baca: 100% RE Bisa Dorong Daerah Kembangkan Energi Terbarukan Saat pelucuran tersebut, pihak SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu menyiapkan lorong energi, yang di dalamnya memuat informasi penggunaan energi bersih dan juga dampak penggunaan energi kotor yang berasal dari pembakaran fosil. Terutama, bersumber batubara.Dalam lorong energi juga disiapkan satu layar Liquid Crytal Display [LCD] yang dihidupkan dari listrik hasil energi surya yang diresmikan. “Tentu kami akan terus meningkatkan penggunakan energi bersih dan akan mensosialisasikan ke masyarakat,” jelas dia.Sutanpri berharap, sekolah ini mampu mengubah pendapat publik bahwa energi bersih itu mahal dan susah dijangkau, “Kami bisa melakukannya,” tuturnya.Kelemahan menggunaan energi berbahan bakar fosil, menurutnya, akan menambah konsentrasi gas rumah kaca yang bisa menyebabkan peningkatan suhu bumi dan pemanasan global. “Semoga sekolah lain bisa memulai seperti kami,” ujarnya.Baca juga: Pada 2022, Bali Menargetkan Energi Bersih Potensi energi terbarukan	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-007-20.json	Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya	Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya \| Ketua Yayasan Kanopi Bengkulu, Ali Akbar menjelaskan, program ini merupakan bentuk gerakan penyelamatan lingkungan. “Kita ingin sekolah ini mengawalinya,” terangnya.Ali memaparkan, pemanfaatan tenaga surya dilakukan dengan mengubah sinar matahari langsung menjadi panas atau energi listrik.Bahan dasar panel surya berupa silikon berwarna hitam, dengan bahan semi konduktor yang bertugas menangkap sinar matahari lalu mengubahnya menjadi panas atau energi listrik.Bahan silikon itu dibuat dengan bentuk lempengan, dipasang pada tiang yang diarahkan ke sinar matahari langsung. Lempengan silikon tersebut akan mengkonsentrasikan cahaya matahari ke satu garis atau titik. Panas yang dihasilkan itu digunakan untuk menghasilkan uap panas, yang bisa menjalankan turbin, kemudian menghasilkan listrik.“Energi ini sangat ramah lingkungan,” Ali menjelaskan. Dari data Kanopi, bersumber Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL] 2019-2028 yang diolah IESR 2018, menunjukkan bagaimana status energi bersih Indonesia yaitu potensi, kapasitas terpasang, dan rencana pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan 2019, termasuk Bengkulu.Bengkulu memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, mencapai 7.297 MW, dengan kapasitas terpasang baru 259 MW. Rinciannya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya [PLTS] 3.475 MW tersebar di seluruh kabupaten, dengan RUPTL 2019-2028 hanya 52 MW.Pembangkit Listrik Panas Bumi [geothermal] berpotensi 780 MW, masuk rencana RUPTL sebesar 650 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu [PLTB] berpotensi sebesar 1.513 MW yang tersebar di wilayah pesisir pantai, namun belum masuk RUPTL.Pembangkit Listrik Tenaga Air [PLTA] dengan potensi 776 MW, dengan kapasitas terpasang 254 MW dan masuk rencana 942 MW. Pembangkit listrik tenaga biomassa [PLTBio] dengan potensi 645 MW, kapasitas terpasang 3 MW dan masuk rencana 143 MW.	[0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146]
2019-007-20.json	Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya	Sekolah di Bengkulu Mulai Pakai Energi Surya \| Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Minihidro [PLTM] dan Pembangkit Listrik Mikro Hidro [PLTMH] dengan potensi 108 MW, kapasitas terpasang 2 MW, dan masuk rencana 206 MW. Sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah [PLTSa] berpotensi 0,4 MW.“Bengkulu cukup kaya energi bersih,” kata Ali. Peluang besarGubernur Bengkulu melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sumarno mengatakan Pemerintah Bengkulu akan terus mendorong pemanfaatan energi bersih. Dia juga menjelaskan sekolah ini akan menjadi ikon gerakan sekolah bersih.Hal itu sebagai upaya mendukung rencana umum energi Provinsi Bengkulu, target tahun 2025 sebesar 1.993 MW. “Namun baru terpasang 259 MW. Kita akan memaksimalkan potensi energi bersih,” jelasnya.Banyaknnya potensi energi bersih dikarenakan Indonesia sebagai negara beriklim tropis, sinar matahari dirasakan sepanjang tahun. Ditambah air, bayu, biomassa, laut, dan panas bumi melimpah yang belum digunakan maksimal.Data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemanfaatan energi surya di Indonesia baru mencapai 0,05 dari potensi yang ada, dengan kapasitas terpasang baru mencapai 100 MW. Harusnya, mencapai peningkatan 900 MW sesuai target RUEN.Dengan capaian tersebut, target pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya [PLTS] sebesar 6,5 GM pada 2025. “Penggunaan energi surya sebagai green energy menggunakan clean technology harus menjadi pilihan dan prioritas kita semua untuk mendukung sustainability,” kata Direktur Panas Bumi, Ida Nuryatin Finahari awal September 2019.Ida menegaskan, PLTS merupakan bagian solusi energi alternatif, sekaligus demi menciptakan kualitas udara lebih baik. “Pemerintah mendorong peran positif semua pihak dalam mencapai Target Rencana Umum Energi Nasional [RUEN] untuk PLTS sebesar 1 GW,” jelasnya. [SEP]	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2019-062-16.json	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini \| [CLS] Warga Banjar Ubung, Sempidi, Badung, Balimendapat hiburan saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019 ini. Ada hiburan superhero dan tas belanja gratis. Sebuah tempat pemungutan suara(TPS) didesain dengan kampanye pengurangan sampah plastik.Seorang ibu dengan anaknya dipersilakan mengambil makanan dan minuman gratis oleh sejumlah warga perempuan yang menyambutnya di pintu masuk banjar, Rabu (17/4) pagi. Demikian juga warga lain yang tiba sejak pukul 07.00 WITA. Jumlah pemilih hampir 300 orang di sini.Camilan berupa aneka jajanan yang terbungkus daun dan pisang rebus. Teh dan kopi diwadahi termos besar dengan tambahan gelas-gelas kertas. Di sisi kanan dan kiri TPS berderet tas-tas belanja dari karung beras. Deretan tokoh superhero produksi Marvel dan DC seperti Captain America, Spiderman, Superman, Capten Marvel, dan Thor juga menggamit tas belanja.baca : Rela Ngayah demi Membersihkan Ubud dari SampahSuperman misalnya seperti usai memungut sampah karena kedua tangannya menggenggam kresek merah dan biru. Dari deretan gambar tokoh superhero yang bermain di film Avengers, ada dua tokoh yang wara-wiri di antara warga. Mereka adalah sosok Spiderman dan Thor dengan palu raksasanya.Keduanya menghibur warga yang tersenyum melihat tingkah dua warga mengenakan kostum merah dan hitam ini. Selain bertugas menjaga TPS, mereka juga tak lupa nyoblos.Setelah mencoblos, mereka diberi tas kresek gratis. “Warna apakah yang diminta Spiderman dan Thor?” celetuk Kadek Ani, salah satu warga yang bertugas membagikan tas gratis ini. Ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Dek Ani merasa bersemangat berdiri membagikan tas karena TPS-nya heboh dengan hiasan tas-tas kreasi daur ulang sampah dan kehadiran para superhero ini.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2019-062-16.json	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini \| Selamat datang di TPS 10, kawasan anti kantong plastik berbasiskan kearifan lokal. Demikian spanduk besar menyambut. Padahal gambar superhero Amerika Serikat yang terpajang di sana. Pun demikian, cara ini jadi hiburan bagi pemilih. “Super kreatif,” kata Ita, seorang ibu sambil menunggu antrean memilih. Ia tak terlalu kaget karena tahun ini banjarnya memulai bank sampah yang membeli sampah anorganik warga. Tiap bulan Ita ke banjar membawa sampah, lalu dipilah, dan hasil penjualannya ditabung.Gusti Ketut Arsa Wijaya, guru berusia 54 tahun ini berperan sebagai Thor dengan baju baja hitam dan jubah merah. Sementara rekannya, Kadek Andi Wijaya, berpakaian Spiderman warna merah. “Saya diberi kesempatan untuk menarik warga agar senang, anak-anak, ibu-ibu senang,” ujar Arsa. Pria paruh baya ini sempat membuka pakaian superhero-nya karena kepanasan.baca juga : Hebat, Sekolah Ini Menerapkan Nol PlastikPara panitia TPS mengenakan seragam, kaos bertulisakan Genetik, kependekan dari Generasi Anti Kantong Plastik. I Gusti Ngurah Martana, Kelian (kepala) Adat Banjar Ubung di Mengwi ini menyebut ide TPS kampanye anti kantong plastik ini melanjutkan TPS kreatif sebelumnya yakni bertema Piala Dunia.Menurutnya upaya menarik perhatian warga penting agar mereka senang dan menggunakan hak pilihnya. Tahun ini momentumnya adalah kampanye pengurangan sampah plastik pasca lahirnya Peraturan Gubernur untuk pengurangan timbulan sampah plastik. Salah satunya dengan pelarangan plastik sekali pakai.“Bali tujuan wisata, sampah plastik harus ditanggulangi. Nanti gara-gara itu, tak dikunjungi turis lagi,” sebut Martana. Terlebih di Banjar Ubung ada warganya pejabat Dinas Lingkungan Hidup danKebersihan (DLHK) Kabupaten Badung. Hiasan tas daur ulang serta aksesoris lainpun mudah didapatkan.Ia menyebut di banjarnya tidak ada pengolahan sampah khusus selain bank sampah karena sampah warga langsungdiangkut petugas kebersihan pemerintah.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2019-062-16.json	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini \| Kadis DLHK Badung, Putu Eka Martawan yang juga warga Banjar Ubung ini tampak paling sibuk memperkenalkan kampanyebanjarnya. Kehadiran gambar dan orang berpakaian superhero ini menurutnya simbol pahlawan melawan sampah plastik. Ia menyebut, sebagai daerah terkaya di Bali, pihaknya akan membuat Badung Recycle Plaza (BRP), sebuah lokasi mirip mall yang khusus diperuntukkan mengelola sampah.Menurutnya ini pola baru agar tak ada penumpukan sampah, bau sampah, dan kekumuhan lainnya seperti di TPA. Saat ini, sampah di Kabupaten Badung sekitar 281 ton per hari ini masih dominan ke TPA Suwung yang lokasinya dekat perairan Teluk Benoa.“Kita kelola di satu tempat. Seperti mall. Di sana ada Badung compost center, recycle center, bank sampah terpusat dan pengelolaannya di satu tempat,” seru Eka. Bedanya dengan TPA, jika di sana sampah ditumpuk, namun di BRP hasilnya zero waste. Menurutnya sampah yang masuk fasilitas ini tak kelihatan karena diolah seperti pabrik.Dari 281 ton sampah per hari di Badung yang mewilayahi pusat-pusat wisata populer seperti Kuta, Nusa Dua, Jimbaran, Seminyak, dan lainnya ini sekitar 3,7 ton adalah sampah plastik.Ia menargetkan minimal ada 2 fasilitas BRP yakni di Badung Selatan dan Tengah. Eka menargetkan, dengan fasilitas baru ini pengurangan sampah ke TPA Suwung maksimal 30% sampai 2025.baca juga : Sustainism Lab, Cara Trendi Kelola Sampah Sendiri di BaliKebocoran Sampah	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2019-062-16.json	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini \| Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) dalam pernyataan sikapnya saat peringatan Hari Sampah Nasional 2019 kembali menyatakan posisinya terhadap pengelolaan sampah di Indonesia yang masih fokus pada solusi hilir (end-of-pipe). Secara nasional, perencanaan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah masih tidak menyasar isu strategis secara komprehensif (dari hulu ke hilir), hanya memperhatikan kondisi “darurat sampah” (end-of-pipeatau hilir). Padahal komitmen pemerintah yang disampaikan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dalam pengelolaan sampah mengamanatkan adanya pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada 2025.Investasi yang perlu dilakukan segera adalah menutup “keran kebocoran” dari sistem penanganan sampah, yaitu kegiatan pengumpulan. Ketiadaan sistem pengumpulan sampah di berbagai Kota/Kabupaten adalah penyebab utama bocornya sampah ke lingkungan baik dibuang ke sungai, maupun dibakar secara liar.Selain itu penguatan pemilahan, pengumpulan,dan daur ulang sampah organik untuk menanggulangi krisis TPA. AZWI juga mengingatkan solusi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk penanganan sampah bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah No.18/2008 pasal larangan membakar sampah yang tidak layak teknis dan tidak menyelesaikan lepasan gas rumah kaca dari sektor sampah yang mayoritas berasal dari sampah organik.Selain itu, Indonesia akan melanggar sendiri komitmen sebagai negara pihak dari Konvensi Stockholm tentang Persistent Organic Pollutants (POPs). Teknologi termal melepas berbagai partikel dan senyawa pencemar yang bersifat toksik, diantaranya dioxins (Polychlorinated dibenzodioxins atau PCDDs), dan furan (Polychlorinated dibenzofurans atau PCDFs).	[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2019-062-16.json	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini	Habis Nyoblos, Dapat Tas Belanja di TPS Anti Sampah Ini \| Saat ini, AZWI menilai tidak ada laboratorium di Indonesia yang dapat memeriksa dioxins/furans dan biaya analisanya cukup mahal. Potensi emisi dan lepasan toksik dari kegiatan PLTSa dapat meningkatkan risiko kanker dan gangguan kesehatan di masyarakat terutama kelompok tentang seperti bayi, balita, perempuan hamil, manula dan para penderita penyakit/gangguan hormonal. [SEP]	[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2023-010-12.json	Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan	Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan \| [CLS] Pemerintah Indonesia berencana memberikan insentif sekitar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil hybrid, Rp8 juta untuk pembelian motor listrik, dan Rp5 juta untuk motor konversi.Namun, tidak semua kendaraan dapat menikmati insentif ini. Ada dua syarat yang harus dipenuhi: kendaraan listrik tersebut diproduksi di dalam negeri, serta memenuhi tingkat komponen dalam negeri [TKDN] yang telah ditetapkan sebelumnya.Insentif ini menarik perhatian, lantaran pemerintah berencana menggelontorkan dana APBN hingga Rp5 triliun.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu [21/12/2022] mengatakan, semakin banyak pengguna mobil atau motor listrik, secara fiskal kita akan terbantu. Karena subsidi untuk kendaraan berbasis bensin akan semakin berkurang.Munculnya rencana itu, lanjut Agus, untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik demi memuluskan langkah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dunia. Tak hanya itu, Indonesia memiliki keunggulan yakni sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia.Pemerintah juga telah menetapkan peta jalan perkembangan TKDN untuk kendaraan listrik yang dijual di Indonesia dengan target mencapai 40% di tahun 2022, dan 80% di tahun 2030. Sedangkan untuk aspek perakitan memiliki porsi sebesar 20% hingga 2023 dan akan turun menjadi 12% mulai tahun 2024.Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dilansir dari laman resmi DPR mengatakan, insentif untuk kendaraan listrik dan hybrid tidak ada dalam APBN 2023. Rencana subsidi hendaknya dipertimbangkan matang, agar akselerasi Indonesia menuju transportasi rendah emisi, mengurangi impor minyak bumi, menyehatkan APBN, dan kebijakan berkelanjutan mengurangi kemiskinan berjalan seimbang. Skala prioritas	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-010-12.json	Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan	Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan \| Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia [Gaikindo], masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan dengan harga diatas Rp500 juta hanya 1% dari seluruh pemilik kendaraan roda empat.Hal ini diperkuat pernyataan Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Miftahudin, yang menjelaskan bahwa harga mobil listrik yang tidak terjangkau hanya bisa dimiliki oleh 5% dari penduduk Indonesia.Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia [Gaikindo], Jongkie Sugiarto, pada diskusi Kamis [28/07/2022] lalu. Dengan pendapatan per kapita US$ 3.600, daya beli masyarakat ada pada harga Rp250 juta kebawah. Kalau harga kendaraan listrik diatas Rp500 juta, tentu jumlah penjualannya kurang dari 600 ribu unit.Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara, pada 2020 lalu, dilansir dari CNBC Indonesia mengatakan, harga mobil listrik paling murah berkisar Rp500-600 juta. Sementara, 80-90% masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen kendaraan roda empat hanya membeli dengan harga Rp300 juta kebawah.Selain itu, dengan harga mobil listrik berbasis baterai yang cukup mahal, seakan insentif diperuntukkan kalangan menengah keatas, sehingga kurang tepat dari tingkat adopsi dan keetisan.Lain halnya dengan kendaraan listrik roda dua yang harganya berkisar Rp15-35 juta dan cukup bersaing dengan kendaraan roda dua berbahan bakar bensin. Pemberian insentif diperkirakan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik roda dua dan diprioritaskan bagi masyarakat yang menggunakannya sebagai mata pencaharian utama.Selain membeli, masyarakat juga dapat mengonversi kendaraan bensin roda dua menjadi kendaraan listrik. Ini tentunya, selain menumbuhkan UMKM bengkel konversi juga tidak menambah volume kendaraan roda dua di jalan, yang saat ini diperkirakan mencapai 120 juta unit di seluruh Indonesia. Kendaraan listrik menekan GRK	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-010-12.json	Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan	Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan \| Dari sisi lingkungan atau emisi gas rumah kaca, kendaraan listrik tidak menghasilkan gas buang pada pengoperasiannya [tank-to-wheel]. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan hanya berasal dari proses pembuatan komponen kendaraan dan bahan bakarnya, yakni listrik.Dominasi PLTU membuat faktor emisi jaringan listrik Indonesia tinggi, yakni mencapai 0,872 KgCO2/kWh. Seiring berjalannya dekarbonisasi di sektor pembangkit tenaga listrik, akan menekan emisi kendaraan listrik menjadi lebih kecil dari saat ini.Akan tetapi, dalam dekarbonisasi kendaraan darat, terdapat kerangka kerja ASI yang berasal dari tiga strategi utama yakni avoid, shift, improve, dan penggunaan kendaraan listrik adalah salah satu strategi improve.Tabel Strategi ASI:StrategiAvoidShiftImprove Adaptasi dari Sustainable Urban Transport: Avoid-Shift-Improve Dilihat dari sisi emisi, strategi avoid dan shift terbukti mengurangi emisi lebih besar dengan biaya lebih sedikit, dibandingkan strategi improve. Oleh karenanya, penggunaan kendaraan umum dan pengembangan berbasis transit perlu didorong untuk menghasilkan penurunan emisi lebih signifikan. Pemerintah dapat melengkapi program ini agar lebih tepat sasaran.Dari sisi lingkungan, pemerintah dapat memberikan insentif kepada bus-bus listrik, yang memiliki penurunan emisi lebih banyak dibanding kendaraan pribadi, serta dapat mengurangi tingkat kemacetan.Dari sisi pertumbuhan industri dalam negeri, pemerintah dapat memberikan jumlah insentif dengan level tertentu. Misal, dengan tingkat tenaga yang dihasilkan, jarak tempuh, atau kapasitas baterai.Pemerintah juga dapat mencontoh skema insentif negara lain. Sebut saja FAME dari India yang menetapkan insentif kendaraan pribadi berdasarkan performa kendaraan serta insentif untuk investasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum [SPKLU].	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-010-12.json	Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan	Kendaraan Listrik di Indonesia: Masa Depan dan Dampak Lingkungan \| * Faris Adnan Padhilah, Peneliti Muda Sistem Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Energi Terdistribusi Institute for Essential Services Reform [IESR]. Tulisan ini opini penulis. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-066-19.json	Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina	Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina \| [CLS] Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membentuk tim khusus menangani kasus perbudakan yang melibatkan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Kepulauan Aru, Maluku. Hal tersebut sebagai hasil rapat terbatas membahas illegal fishing yang dipimpin Presiden dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (07/04/2015).“Semua sepakat, Presiden, Wapres, kita semua sepakat harus sudah saatnya kita menghentikan praktek illegal fishing apalagi Benjina sekarang ini berkaitan dengan isu perbudakan. Sudah menjadi bahan perbincangan internasional,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (07/04/2015) seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.Satgas Khusus Penegakan Hukum beranggotakan dari kejaksaan, kepolisian, panglima dan semua kementerian dan lembaga untuk saling membantu menyelesaikan kasus tersebut.“Nanti kejaksaan, kepolisian, bantu memberikan orang-orangnya. Jadi mirip Satgas yang ada tapi lebih ke penegakan hukumnya,” papar Susi.“Setiap kapal ilegal melakukan kejahatan di Indonesia harus kita tindak, tidak ada target waktu, orang juga nyurinya datang lagi datang lagi. Yang pasti dengan mereka ngumpet di negara tetangga kita, mereka akan lebih mudah masuk ke negara kita. Pasti mereka akan tetap nyuri di perairan kita, jadi tadi Pak Presiden menegaskan meminta Panglima, Kapolri, Kejaksaan untuk solid mendukung penenggelaman kapal adalah diskresi sebuah negara yang tidak bisa dipertanyakan, tidak harus dipikirkan,” jelas Susi.Adanya PerbudakanDugaan pelanggaran usaha perikanan yang melibatkan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, terus berkembang luas. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan fakta terbaru bahwa pelanggaran yang terjadi sudah meluas ke berbagai sektor.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2015-066-19.json	Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina	Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina \| Menurut Ketua Satgas IUU Fishing Mas Achmad Santosa, pelanggaran yang terjadi tidak hanya mengarah pada ilegal fishing saja, tapi juga praktek suap, kolusi dan perbudakan. Fakta tersebut didapat setelah tim pencari fakta KKP terjun langsung ke Benjina.“Update terkini, disana ada dugaan praktek perbudakan. Kita saat ini terus melakukan inventarisasi masalah dan mendata berapa jumlah ABK (anak buah kapal, Red) yang ada disana,” demikian dijelaskan Mas Achmad Santosa yang lebih akrab dipanggil Ota di Kantor KKP, Jakarta pada Selasa (07/04/2015).Dugaan praktek perbudakan terjadi, jelas Ota, setelah tim melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada para ABK secara langsung di Benjina. Hasilnya, para ABK dengan caranya masing-masing mengungkapkan tindakan tak terpuji dalam praktek ketenagakerjaan yang dilakukan PT PBR.Karenanya, setelah mendapatkan keterangan mengejutkan tersebut, KKP mengambil keputusan untuk memindahkan ABK ke Tual. Namun, saat hendak dipindahkan, tidak semua ABK mau dan hanya 322 orang saja yang berhasil dibawa ke Tual dan ditempatkan di tempat yang aman dan nyaman. Dari seluruh ABK yang dipindahkan tersebut, terdapat ABK dari Myanmar, Kamboja dan Thailand.“Kita memindahkan mereka, karena tidak ada jaminan begitu tim kembali ke Jakarta, ABK mendapat perlakuan yang wajar. Kita sebisa mungkin memberikan perlindungan dini kepada para ABK,” ungkap Ota.Dari keterangan para ABK, diketahui kalau dalam keseharian bekerja mereka mendapatkan perlakuan berupa penganiayaan dan praktek kerja paksa. Fakta tersebut, kata Ota, sangat memprihatinkan karena praktek kerja paksa merupakan kejahatan kemanusian dan termasuk dalam pelanggara hak azasi manusia (HAM) berat.Selain itu, tim juga menemukan dugaan adanya penggunaan ABK asing tidak sesuai prosedur dan salah satunya melalui praktek pemalsuan dokumen ABK. Karenanya, sempat muncul perbedaan jumlah data ABK di dokumen dengan di lapangan langsung.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2015-066-19.json	Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina	Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina \| Sesuai data, jumlah ABK asing seluruhnya berjumlah 1.185 orang dan seluruhnya berkewarganegaraan Thailand. Namun, setelah tim Satgas KKP datang langsung ke Benjina, para ABK diketahui tidak hanya berasal dari Thailand saja dan bahkan ada juga dari Indonesia.Fakta tersebut diperkuat dari keterangan Anggota Satgas IUU Fishing KKP, Harimuddin. Menurutnya, data yang ada di dokumen berbeda jauh dengan di lapangan. Meski masih belum menemukan data pasti, namun dipastikan jumlahnya menyusut dari jumlah di dokumen 1.185 orang.”Selain itu, di dokumen disebutkan itu semua berasal dari Thailand. Padahal, ada juga yang berasal dari Kamboja dan Myanmar,” ungkap dia.Selain itu, tim juga mendapatkan fakta bahwa di Benjina ada 77 ABK yang meninggal dunia dan dimakamkan disana. Namun, Harimuddin tidak berani memastikan apa penyebab kematian para ABK tersebut.”Penyebabnya beragam. Ada yang karena sakit, kecelakaan di laut dan ada juga yang ditemukan sudah meninggal,” jelas dia.Aktivitas Berhenti TotalSaat ini, KKP memastikan bahwa aktivitas PT PBR sudah berhenti total dan tidak ada aktivitas pelayaran sama sekali setelah dugaan indikasi perbudakan dan praktek suap mengemuka. Namun, KKP akan terus memastikan kasus tersebut ditangani dengan tuntas melalui investigasi menyeluruh.“Satgas sudah mulai melakukan penelusuran data dan mengkrosceknya supaya didapat validitasnya. Namun, setelah ditelusuri, praktek yang terjadi di Benjina diduga kuat meluas ke sektor lainnya. Tidak hanya perbudakan dan suap saja,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja di Kantor KKP pada kesempatan yang sama.Pembentukan Tim Investigasi	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-066-19.json	Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina	Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina \| Untuk mengusut kasus dugaan praktek perbudakan dalam usaha perikanan di Benjina, KKP membentuk tim khusus yang bertugas untuk menginvestigasi kasus tersebut. Menurut Inspektur Jenderal KKP Anda Fauzi Miraza, tim tersebut akan langsung diterjunkan ke Tual untuk mencari tahu fakta dan data terbaru lebih lengkap dan akurat.“Paling lambat Rabu (08/04/2015) sudah ada tim (yang berangkat) ke Tual untuk menginvestigasi. Hasilnya nanti akan dikonfirmasi dengan pihak ketiga untuk dicari validitas datanya,” papar Anda di Kantor KKP.Anda mengatakan, karena kasus tersebut tidak hanya sebatas pada pelanggaran izin usaha perikanan saja, namun juga meluas pada praktek dugaan suap, kolusi dan perbudakan, maka pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait untuk ikut menginvestigasi. KKP sudah mengirimkan surat ke Kepolisian RI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Komnas HAM.Terkait keterlibatan pegawai KKP yang diduga ikut menerima suap, Anda menegaskan pihaknya akan menindak tegas oknum tersebut. Namun, karena belum ada data dan fakta mutakhir, pihaknya belum memastikana apakah keterlibatan mereka akan dibawa ke jalur hukum pidana atau hanya terbatas di penegakan disiplin kepegawaian di lingkungan kerja KKP.“Untuk pegawai yang menerima aliran dana, akan dicek lebih jauh lagi keterlibatannya seperti apa. Nantinya, kalau memang oknum tersebut sudah dihukum, maka dia terancam bisa kehilangan jabatan dan status PNS-nya,” tandas Anda.Sebelumnya, Direktur PT PBR Hermanwir Martino mengungkapkan telah menyuap semua petugas pengawas di Benjina dengan nilai mencapai Rp37 juta. Uang tersebut digunakan untuk memuluskan izin berlayar bagi perusahaan. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2021-020-15.json	Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok	Lobster Estate yang Ditunggu Nelayan Lombok \| [CLS] Ada gairah baru para nelayan membudidayakan lobster. Hal itu terlihat dari pantauan Mongabay Indonesia di sentra budidaya lobster di Teluk Jukung Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), di sekitar perairan Gili Beleq dan Gili Re Desa Paremas, perairan Ekas, dan perairan Batunampar Selatan, jumlah keramba jaring apung (KJA) semakin banyak.Tetapi meski pernah dikunjungi dua Menteri Kelautan dan Perikanan, sentra budidaya lobster di kabupaten Lombok Timur, belum tertata dengan rapi. Para nelayan budidaya baru membuat KJA secara bebas di titik-titik yang masih kosong. Jika tidak diatur dengan baik dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di kemudian hari.Banyak nelayan yang beralih menjadi pembudidaya, setelah lesunya ekspor bibit bening lobster (BBL). Banyak juga bermunculkan nelayan budidaya baru. Mereka tergiur dengan harga lobster yang cukup tinggi. Di saat pandemi Covid-19, walaupun penjualan turun, tapi nelayan masih bisa memperoleh penghasilan.“Sekarang banyak anak muda yang tertarik ikut budidaya lobster,’’ kata Sapardi (36), salah seorang nelayan budidaya lobster di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (25/9/2021).baca : Pemda Lombok Timur dan Nelayan Sambut Baik Rencana Sentra Industri Lobster Sapardi mampu menggaet anak muda di kampungnya untuk budidaya lobster. Pemuda lulusan Madrasah Aliyah (MA) Darul Aitam Jerowaru itu mulai budidaya lobster sejak kelas 2 aliyah. Awalnya dia ikut bekerja di nelayan budidaya. Setelah tahu seluk beluk budidaya lobster, dia kemudian membangun usaha sendiri. Dari awalnya memiliki 4 lubang keramba, kini Sapardi memiliki 60 lubang keramba. Dia dibantu 4 orang pemuda.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]