filename stringlengths 16 16 | title stringlengths 22 107 | text stringlengths 132 2.1k | softlabel stringlengths 15 740 |
|---|---|---|---|
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | [CLS] Warga Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan kembali penolakan atas rencana penambangan panas bumi di ruang hidup mereka.Dalam konferensi pers secara daring, Kamis (28/10/2021) warga dari Kampung Lempe dan Nunag kembali menegaskan bahwa penolakan warga telah dilakukan sejak tahun 2018.Yosep Erwin, warga Kampung Nunang menegaskan apa yang selama ini mereka suarakan sejak 2018 merupakan suara warga meskipun ada beberapa lembaga yang mendampingi mereka.“Suara penolakan berasal dari masyarakat bukan direkayasa. Itu murni suara masyarakat bukan rekayasa dari siapapun,” tegas Yosep saat dihubungi Mongabay Indonesia,Jumat (29/10/2021).Yosep menyebutkan pemerintah selama ini tidak mendengar penolakan warga dan tetap memakasa menandatangani MoU. Dia mengakui tetap menolak dan selama ini tetap berjuang agar Geothermal jangan dibangun di ruang hidup warga Wae Sano.“Pemda Manggarai Barat sedang menjebak pemerintah pusat seakan-akan masyarakat sudah menerima pembangunan ini. Pemerintah terkesan masa bodoh dengan suara penolakan warga,” ujarnya.Yosep tegaskan kembali, sedari awal warga sudah menyuarakan bahwa titik eskplorasi berada di dalam ruang hidup mereka. Ada kampung, rumah, kebun air, dan tugu persembahan atau Compang (Bahasa Manggarai) dimana manusia menjalin relasi vertikal dan horisontal.“Bila ruang hidup ini rusak maka makna hidup manusia sebagai sebuah komunitas akan hancur,” ucapnya.baca : Warga Tetap Menolak Proyek Geothermal Wae Sano, Kenapa? Warga Tetap MenolakWarga Kampung Lempe sekaligus pemilik lahan di lokasi pembangunan, Eduardus Watumedang mengatakan dirinya tidak mengerti mengenai rekomendasi bahwa warga sudah setuju pembangunan geothermal. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Eduardus menegaskan, warga belum didatangi tim dari manapun yang menyampaikan bahwa sudah ada persetujuan warga. Ia mengakui, memang ada yang mendatangi rumahnya dan menanyakan keabsahan nama dan tandatangan penolakan.Ia pun membenarkan bahwa dirinya memang sejak awal menolak dan menandatangani surat penolakan tersebut. Menurutnya, pembangunan geothermal sangat mengganggu ruang hidup warga, bukan mengganggu kenyamanan pemilik lahan.Sementara itu, Frans Napang, warga Lempe lainnya menyesalkan adanya rekomendasi Uskup Ruteng dan tidak mengetahui kapan pihak keuskupan datang ke kampung Lempe dan melakukan sosialisasi pembangunan proyek geothermal.Frans mengaku tetap menolak rencana pembangunan geothermal dan dirinya berceritera tentang kegiatan pembangunan gedung gereja.Ia sebutkan, saat penggalian tanah, alat berat saat menggali hingga kedalaman hampir 8 meter, ada gas beracun yang keluar dari dalam tanah dan sangat berbau sehingga tanah ditutup kembali dan ditimbun dengan batu.“Waktu sosialisasi dari pihak perusahaan geothermak dikatakan tidak ada dampak bagi masyarakat dan ramah lingkungan?, Saya bertanya apakah alat berat tidak merusak hutan, kampung kami?,” ucapnya.baca juga : Ruang Hidup Orang Wae Sano Terancam Proyek Panas Bumi Dalam rilis yang diterima Mongabay Indonesia, warga menyampaikan, penegasan penolakan ini dilakukan untuk merespon upaya paksa dari pemerintah dan perusahaan yang tetap melanjutkan proses proyek ini, di tengah derasnya arus penolakan warga.Yang terbaru, misalnya, pada 28 September 2021 lalu, Komite Bersama dan Pemerintah Daerah Manggarai Barat menandatangani nota kesepahaman pengembangan panas bumi Wae Sano di Jakarta. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Selain penandatanganan MoU, dalam acara tersebut juga turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengadaan Tanah untuk Area Eksplorasi (Pengeboran Eksplorasi) pada Wilayah Terbuka Wae Sano antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.“Upaya paksa dari Pemerintah ini juga tampak dipicu oleh surat rekomendasi dari Keuskupan Ruteng kepada Presiden Jokowi pada tanggal 29 Mei 2021, yang memberi lampu hijau kelanjutan proses proyek panas bumi, secara khusus di Wellpad A Kampung Lempe,” sebut Frans.Frans menjelaskan, sekitar sebulan setelah itu, Rabu 20 Oktober 2021, anggota Komite Bersama yang mendukung rencana ekstraksi proyek panas bumi Wae Sano, mendatangi warga penolak untuk mengklarifikasi keaslian tanda tangan warga pada surat yang telah dikirim ke Bank Dunia pada 2020 lalu.Ia katakan, upaya paksa pemerintah dan perusahaan, menimbulkan banyak pertanyaan penting dari warga selaku pemilik ruang hidup Wae Sano, terkait kepentingan apa dan siapa sesungguhnya yang sedang diperjuangkan di balik upaya paksa pembangunan ini.Lanjutnya, demikian juga dengan Bank Dunia yang meminta anggota Komite Bersama untuk verifikasi (tanda tangan) penolakan warga, seolah menunjukkan jika penolakan warga Wae Sano selama ini tampak sudah direkayasa oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompoknya sendiri.perlu dibaca : Masyarakat Adat, Krisis Iklim dan Konflik Pembangunan. Bagaimana Solusinya? Ruang Hidup MasyarakatTerkait dengan berbagai kejadian yang dialami warga pasca didatangi tim dari Komite Bersama maka warga Wae Sano kembali menegaskan beberapa hal.Pertama, jelas Yosep, warga perlu menegaskan kembali bahwa warga menolak pembangunan geothermal Wae Sano karena titik-titik pengeboran yang berada langsung di ruang hidup masyarakat. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Bahkan, katanya, pihak pemerintah dan perusahaan juga telah secara terbuka menawarkan opsi relokasi menggusur perkampungan warga Nunang.Kedua, sebutnya, pihaknya juga perlu menegaskan bahwa langkah Pemerintah Manggarai Barat menandatangani MoU dengan pihak Komite Bersama sangat merugikan pihaknya sebagai masyarakat penolak.“Kami menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini adalah sebuah proses yang terjadi di ruang gelap yang berupaya merekayasa suara penolakan kami,” ungkapnya.Ketiga, lanjut Yosep, secara khusus warga penolak di sekitar wellpad B (Kampung Lempe) menegaskan bahwa warga sama sekali tidak pernah menyetujui dan tidak pernah memberikan mandat ke pihak manapun untuk bertindak atas nama mereka dalam rangka mendukung kelanjutan proyek panas bumi di Wellpad B.“Karena itu, rekomendasi dari pihak Keuskupan Ruteng sama sekali tidak berdasarkan aspirasi kami,” tegasnya.Keempat, sebut Yosep, kepada Bank Dunia warga tegaskan, bahwa meski hampir seluruh proses masuknya rencana pengeboran panas bumi Wae Sano ini menggunakan pendekatan “jalur atas”, serba tertutup dan diduga penuh transaksional, penolakan warga (secara lisan dan tertulis) selaku pemilik ruang hidup Wae Sano adalah nyata.Ia jelaskan, penolakan warga berangkat dari kesadaran bersama warga kampung. Itulah sebabnya, dari awal, warga meminta Bank Dunia untuk turun langsung, sehingga bisa mengetahui secara utuh situasi yang terjadi di lapangan.“Sekali lagi ditegaskan, warga Wae Sano menolak rencana penambangan panas bumi skala raksasa itu, sekaligus mendesak pemerintah dan perusahaan untuk hentikan seluruh proses, berikut Bank Dunia harus segera hentikan pendanaan kepada PT SMI dan Geo Dipa,” harapnya. Peneliti dari Sun Spirit for Justice and Peace, Venansius Haryanto menyebutkan, di tengah konsistensi warga terkait penolakan, pemerintah mengambil langkah lain dengan melakukan pengeboran di Kampung Lempe. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Venan sapaannya menjelaskan proyek Geothermal di Wae Sano ada 3 sumur pengeboran yakni di Kampung Lempe, Dasak dan Nunang. Selama ini dibangun persepsi publik bahwa pemerintah akan mengutamakan pengeboran di Welped A di Kampung Lempe.“Menurut versi pemerintah, di Welped B di Kampung Nunang tidak jadi dikerjakan dan diutamakan dilakukan eksplorasi di Kampung Lempe,” terangnya. [SEP] | [0.021745972335338593, 0.9780020117759705, 0.00025205736164934933] |
2022-040-02.json | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | [CLS] Sekitar sembilan bunga bangkai (Amorphophallus paeoniifolius) sedang mekar di kebun warga di Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Muaro Jambi, Jambi. Beberapa bunga sudah layu, ada yang gugur.Bunga bangkai ini berukuran mini setinggi rata-rata 50 cm-70 cm. Bewarna keunguan, merah tua dan kekuningan.Mei dan Juni, menjadi puncak menikmati bunga bangkai mekar di desa-desa sekitar Candi Muaro Jambi. Rahman Sayuti, warga Jambi Tulo bilang, tak hanya di Jambi Tulo, bunga bangkai banyak di kebun warga di Desa Jambi Kecil, Baru, Mudung, Tiris, dan Danau Lamo.Meski bernama bunga bangkai, saya tak mencium bau bangkai dari bunga-bunga ini. Rahman menciumi kelopak bunga bangkai. “Tak bau bangkai,” katanya tertawa. Dia bilang, bunga bangkai banyak menyebar di kebun-kebun warga.Bahasa lokal warga menyebut bunga ini kumbut (sebutan untuk umbi-umbian) atau di daerah lain dikenal dengan suweg. Keberadaan kerabat bunga bangkai ini seakan terabaikan.Pada 2018, warga desa sempat berburu bunga bangkai dan memanennya. Mereka menyangka bunga bangkai adalah porang (Amorphophallus muelleri BI). Harga porang sempat menggila ketika itu. Beramai-ramai memanen dan menebang bunga bangkai yang mereka sangka porang.“Masyarakat awalnya tidak tahu itu bunga bangkai, mereka sebut kumbut tu lah. Pernah juga disangka porang. Lah banyak yang ambil di kebunnya, dikumpulkan dan diperiksa ternyata bukan porang. Ya, akhirnya beratus kilogram bunga bangkai dibuang. Dak laku,” katanya.Bunga bangkai perlu kelembaban tinggi untuk bisa bertahan hidup. Rahman bilang asal tak terendam banjir, bunga bangkai bisa tumbuh dengan subur.Dulu, Mina warga Jambi Tulo bercerita, banyak sekali kumbut di sekitar pohon duku dan durian. Sekarang, tersisa di beberapa titik dengan sebaran tak sebanyak dulu.“Bunga bangkai ini dibiarkanlah hidup, dak diolah-olah masyarakat. Tapi dak jugo ditebang karena kumbut tidak dianggap hama,” katanya. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2022-040-02.json | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Kumbut atau suweg bisa hidup di areal kebun warga. Mina bilang, asal tidak kena pupuk kimia dan banjir tumbuhan ini bisa hidup.“Dulu, lebih banyak kumbut ini. Karena banyak kebun diganti sawit. Beberapa tempat mulai hilang kumbut-nya. Yang penting lahan kering dan dak banjir, ada kumbut hidup.”Masyarakat belum banyak tahu tentang pengolahan kumbut atau suweg sebagai sumber pangan.Penelitian di Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian dan Laboratorium Terpadu Universitas Dipenogoro pada 2017 menunjukkan, tepung suweg memiliki keunggulan protein dan serat tinggi serta kandungan lemak rendah. Kandungan serat suweg 5,82% lebih tinggi dibandingkan terigu hanya 2,82%. Suweg masuk kategori bahan pangan baik bagi penderita diabetes mellitus.Beberapa penelitian menyebutkan, suweg aman dikonsumsi langsung seperti rebus atau goreng. Ulyarti, dosen Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi bilang, hingga kini mereka belum meneliti soal pengolahan bunga bangkai.Namun dalam beberapa referensi, kata Uly, suweg memang jadi tepung untuk bikin mie dan kue.“Dari beberapa, suweg atau bungai bangkai ini jadi sumber pangan. Karena mengandung karbohidrat tinggi dan serat tinggi. Ini pas diolah jadi tepung pengganti gandum. Kalau potensi banyak di Muaro Jambi, bisa berikan pelatihan pengolahan juga ke masyarakat,” katanya. Hutan yang menyempitBunga bangkai tinggal menunggu waktu hilang seperti beragam anggrek di desa-desa di Kecamatan Maro Sebo, Muaro Jambi. Hutan Pematang Damar jadi cerita tentang anggrek yang tumbuh subur berubah jadi perkebunan sawit dan jabon PT Sumber Sedayu dan PT Agro Bumi Lestari.Data Dinas Kehutanan Jambi 2020, kawasan hutan di Muaro Jambi 2020 berkisar 159.000 hektar, terbebani berbagai izin dan tersisa 38.000 hektar. Kebakaran hutan berulang menyerang hutan-hutan gambut di Muaro Jambi membuat posisi mereka makin terancam. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2022-040-02.json | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Adi Ismanto, pengelola Taman Sakat Lebung Panjang—taman yang berisi anggrek-anggrek yang bisa diselamatkan– mengatakan, kawasan konservasi perlu mengingat hutan beralih fungsi tinggi di Muaro Jambi.“Di Muaro Jambi, keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi ada, bersifat konservasi juga. Perlu perhatian pemerintah agar tak bernasib sama seperti Pematang Damar.” ****** [SEP] | [0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | [CLS] Ancaman kerusakan ekosistem dunia akibat sampah, semakin mendapat perhatian dari masyarakat umum yang ada di Indonesia. Upaya tersebut selaras dengan misi Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang gencar melakukan gerakan Indonesia terbebas dari sampah. Kampanye tersebut, termasuk produksi sampah plastik yang ada di laut.Di antara pihak yang terpanggil untuk melakukan gerak membebaskan Indonesia dari sampah, adalah kelompok swadaya Indonesia Bergerak Bebas Sampah. Sekumpulan anak muda yang memiliki keprihatinan yang sama terhadap permasalahan sampah yang ada di seluruh Negeri itu, mendeklarasikan diri untuk membantu Pemerintah mewujudkan target Indonesia bebas sampah pada 2025.baca : Indonesia Serukan Semua Negara Harus Kurangi Sampah Mikroplastik, Seperti Apa?Tetapi banyak tantangan mencapai target bebas sampah karena Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan memiliki karakteristik masyarakat yang sangat majemuk. Kondisi tersebut, mengakibatkan banyak sekali masalah yang muncul dan tidak terselesaikan.“Produksi sampah ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Sementara, di saat yang sama, sampah yang sudah dihasilkan tidak semuanya bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA),” kata Koordinator Indonesia Bergerak Bebas Sampah Syir Asih Amanati di Jakarta, Selasa (30/1/2018).baca : Sampah Plastik Kian Mendekati Pusat Kutub Utara, Pertanda Apa? Tak hanya itu, karakter masyarakat Indonesia belum terbiasa mengolah sampah yang ada di rumah tangga. Akibatnya, produksi sampah harian hanya sebagian kecil yang terkumpul dan dikirim ke TPA, sebagian lagi tersebar di berbagai tempat.Kebiasaan yang seharusnya dimulai dari rumah itu, menurut Syir, mengakibatkan pengolahan sampah mengalami kesulitan saat semua sampah sudah berada di TPA. Meskipun, di Indonesia sudah ada beberapa TPA yang memiliki teknologi bagus untuk mengolah sampah. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | “Kita masih ingat, bagaimana tragedi (TPA) Leuwigajah yang ada di Cimahi, Jawa Barat. Tragedi pada 2005 itu, menjadi tragedi terburuk di Indonesia dan terburuk kedua di dunia setelah tragedi serupa di Filipina. Semua itu, bermula karena sampah,” jelas dia.Syir mengungkapkan, permasalahan sampah tidak terbatas di perkotaan. Di kawasan pesisir dan juga pedalaman, sampah selalu menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu perlu solusi bersama agar tidak terjadi tragedi TPA Leuwigajah.baca : Dianggap Abai Tangani Sampah Popok, Gubernur Jawa Timur Digugat WargaAtas keprihatinan tersebut, Syir bersama beberapa teman berinisiatif membentuk Indonesia Bergerak Bebas Sampah. Kelompok yang didominasi anak muda itu, berdiri sejak 2015 dan memulainya dengan berkampanye di lokasi Car Free Day (CFD) di Jakarta.“Saat itu, yang terpikir oleh kita adalah bagaimana untuk bergerak bersama membebaskan Indonesia dari sampah. Selama ini, banyak sekali orang yang memiliki keprihatinan yang sama dan ingin melakukan kampanye bebas sampah, selalu kesulitan karena tidak tahu harus bagaimana. Melalui kelompok ini, diharapkan kesulitan itu bisa dipecahkan bersama,” tutur dia.baca : Begini Aliansi Pemerintah dengan Swasta untuk Solusi Sampah Plastik di Laut Setelah kampanye di CFD Jakarta, respon luar biasa datang dari seluruh Indonesia dengan bertambahnya kolaborator dari berbagai kota. Jika di awal berdiri jumlah kolaborator hanya 61 dengan 20 titik yang tersebar di sejumlah kota, pada 2017, jumlah kota sudah lebih dari 200 dengan kolaborator lebih dari 1.000 orang.“Kampanye yang dilakukan di seluruh Indonesia, tidak terbatas pada sampah yang ada di darat saja. Sampah yang ada di laut, juga menjadi fokus kampanye oleh teman-teman semua,” tegas Syir.baca : Sampah Plastik, Harus Ada Inovasi Pemanfaatannya Perangkat Hukum | [0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Greeneration Foundation Vanessa Letizia mengatakan Gerakan Indonesia Bebas Sampah melibatkan banyak kalangan, termasuk kelompok dan perseorangan dari seluruh Indonesia.Vanessa menjelaskan, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama, dengan salah satu caranya membangun kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah organik dan non organic.“Tapi, tanggung jawab saja tidak cukup. Indonesia memerlukan perangkat hukum yang bisa mengikat siapa saja terhadap sampah. Jika ada perangkat hukum, masyarakat dan siapapun akan bisa dikenakan sanksi pidana,” ucapnya.baca : Indonesia Serukan Penanganan Sampah Plastik di COP 23 Peraturan sampah sudah diterapkan di sejumlah negara yang mengklaim negerinya sudah bebas sampah, seperti di Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan negara maju lainnya di dunia.Kebutuhan perangkat hokum di Indonesia, juga diamini oleh Syir. Menurutnya, untuk memuluskan kerja keras Pemerintah dan juga para relawan di seluruh Indonesia, perangkat hukum yang mengatur tentang sampah sebaiknya segera dibuat. Kehadiran perangkat hukum, diyakini dia bisa mempercepat proses membersihkan sampah di seluruh Negeri.baca : Selokan Ini Dulu Tempat Buang Sampah, Kini jadi Rumah Ikan Sampah LautBerkaitan dengan produksi sampah Indonesia yang terus meningkat, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengungkapkan, Pemda bertanggung jawab penuh untuk mengelola sampah karena terkait pemberlakuan otonomi daerah.“Tetapi, yang menjadi persoalan adalah, Pemda tidak punya anggaran yang memadai untuk mengelola sampah yang idealnya adalah USD15 per orang per tahun,” ucapnya. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Sedang pengelolaan sampah di laut, Indonesia mendapatkan dana perwalian kemaritiman yang dikelola oleh Bank Dunia. Dana tersebut berasal dari dana hibah dari Norwegia dan Denmark sebesar masing-masing USD1,4 juta dan USD875 ribu. Dana tersebut, menunjukkan bahwa ada dukungan dari dunia internasional terhadap Indonesia.“Bekerjasama dengan pemerintah daerah kita akan memanfaatkan dana hibah itu untuk menyusun desain pengelolaan limbah padat, membantu memperkuat jaringan antar bank sampah,” jelas dia.baca : Indonesia Siapkan Dana Rp13,4 Triliun untuk Bersihkan Sampah Plastik di Laut Sedangkan World Bank Country Director Rodrigo A. Chaves mengatakan upaya bersama lintas institusi dan lembaga, khususnya yang berada di daerah aliran sungai, sangatlah penting dan dibutuhkan. Pendekatan tersebut, menunjukkan bahwa ada permasalah yang harus diselesaikan secara bersama, seperti pengelolaan limbah padat di daerah perkotaan sampai kawasan pesisir.“Itu penting, karena kerja sama antar instansi akan bisa mengurangi kebocoran limbah ke laut dan jalur air yang terhubung lainnya. Berdasarkan hasil studi kami, sekitar 80 persen kebocoran limbah ke laut berasal dari sampah di daratan yang tidak terambil atau terkelola dengan baik. Diperkirakan setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas rata-rata 1 kilogram sampah plastik per tahun,” jelas dia.Sementara, Duta Besar Norwegia Vegard Kalee menyebutkan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat penting, karena kedua kawasan tersebut berperan penting dalam perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Kedua kawasan tersebut, berfungsi sebagai sumber penghasilan dan mata pencaharian bagi ratusan juta orang di dunia. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | “Polusi sampah, khususnya dalam bentuk plastik sangat mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem di laut dan daerah pesisir. Sebuah hasil studi bahkan menyatakan bahwa apabila ini terus berlanjut, maka pada 2050 akan ada lebih banyak plastik dari sisi massa daripada ikan di lautan dunia,” terang dia.Untuk diketahui, Indonesia saat ini memproduksi 64 juta ton sampah per tahun, termasuk 3.2 juta ton sampah plastik yang 1.3 juta ton di antaranya berakhir di laut. Berbagai hasil studi bahkan menemukan bahwa Indonesia adalah pencemar sampah plastik nomor dua di dunia setelah Cina.baca : Akibat Sampah, Laut Indonesia Bakal Hadapi Tiga Ancaman Serius Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempatkan pengelolaan laut yang berkelanjutan, penanganan sampah di laut dan pengelolaan sampah secara umum sebagai prioritas.Pada pertemuan G20 di bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen bahwa pada 2025, Indonesia akan mengurangi sampah hingga 30 persen dan mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen.Target ini akan dapat dicapai melalui penerapan berbagai inisiatif, seperti Program Pengelolaan Limbah Padat Nasional (NSWM), Agenda Laut Nasional dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik. Dua terakhir dari inisiatif ini dipimpin oleh Kemenko Bidang Kemaritiman. [SEP] | [0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | [CLS] Jelang sore. Di perairan dangkal Pulau Ambo, kecamatan Balabalakang, Mamuju, Sulawesi Barat. ST dan dua kawannya bersiap. Dari laci kapalnya, dia mengambil benda mirip lontong, tapi tanpa bungkusan daun pisang. Benda itu adalah dinamit (trinitrotoluene/ TNT).Dari atas kapal, ST menerawang dasar laut, untuk mencari letak kerumunan ikan. Bila menemukannya, maka di situ jadi target ST.Memantau dengan seksama, kerumunan ikan pun tampak di matanya. Saat yang sama, ST lalu menyulut sumbu ledak dengan api korek, meski sulit karena harus terhempas angin.Berulang kali ia memantik, sumbu ledak pun terbakar. ST tinggal melempar benda berwarna merah tersebut ke laut.Tak cukup semenit, dinamit telah menyentuh dasar laut. Untuk sampai meledak, makan waktu sekira 30 menit. Di waktu selanya, ST menjauhkan kapal miliknya. Agar tak bosan menunggu, ia menghisap rokok. Satu hingga dua batang.ST, sengaja memilih perairan dangkal, letak terumbu karang. Selain ikannya yang banyak, ia mudah menyelam, saat mengambil ikan yang mati nantinya. 2 hingga 3 pikul atau setara 120 kilogram ikan mati, bisa ia angkut ke atas kapal.baca : Kisah Para Pemburu Hiu Pulau Ambo [1] Ratusan kilogram tangkapannya, ia pasok ke kelompok tentara yang tengah mengerjakan jalan trans Mamuju-Makassar beberapa puluh tahun lalu—masih wilayah Sulawesi Selatan.“Dia kasih saya juga uang. Dia langganan saya,” katanya yang ditemui Mongabay Indonesia di rumahnya di Pulau Ambo, Sabtu (20/7/2019)“Dari mana dapat itu bom?” tanya saya.“Tentara itu yang kerja jalan kasih,” jawab ST santai.Daya ledak dinamit sangat keras, para tentara yang dimaksud ST, menggunakannya untuk memecah gunung. Jika di bawah air, dinamit dapat merusak biota laut dan mungkin, mencelakai ST.Dinamit itu, oleh nelayan setempat, disebut ‘gogos’. Sebab, bentuk lonjongnya serupa hidangan panggang yang terbuat dari campuran ketan dan santan, terbungkus daun pisang. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | “Saya sekarang ndak pakai (dinamit lagi),” kata ST.ST, tak perlu merogoh kocek buat beli sebatang dinamit. Karena, tentara, si langganannya dapat memberikan dia cuma-cuma. Dengan syarat, hasil bomnya dipasok ke mereka.Pengetahuan soal dinamit atau hulu ledak lainnya, diakui ST sangat minim. Meledakkannya saja ia tak tahu. Apalagi, digunakan dalam air. Lantas, siapa yang mengajarinya? Tentara, pelanggan setia ST.“Dia juga yang buatkan (rakit), jadi tinggal saya pakai,”baca juga : Kisah Para Pemburu Hiu Pulau Ambo : Antara Produksi dan Konservasi [2] Nyaris tiga tahun, ST menangkap ikan dengan cara ini. Penghasilannya, lumayan untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan isteri dan anak-anaknya. Ditambah, saat itu, ia tak susah payah mencari pembeli dan berjam-jam memancing ikan.Namun, itu kisah kelam ST. Pasca-nelayan asal pulau sebelah tewas terkena ledakan. ST, akhirnya sadar. Sejak itu, ia kembali menggunakan pancing tasi, dengan satu mata kail—yang hampir tiga tahun tak terpakai. ST juga takut, isterinya menjanda dan anak-anaknya menjadi yatim.Hingga sekarang, ST memancing ikan dengan alat sederhana, meski harus seharian mancing ikan hingga mendapat 100 kilogram.“Memancing aman!” seru dia bersemangat. “Biar tong hasilnya tidak banyak.”Kenapa ST berhenti membom ikan? Dengan nada datar ia menjawabnya.“Takut. Takut juga ditangkap polisi,” ujarnya. ‘Rahasia’ Pulau AmboSaya dicegat seorang warga Ambo, saat mencoba mewawancarai isteri, dari korban yang terkena ledakan bom racikan pupuk urea. Ia bercerita, bahwa suami tetangganya tewas mengenaskan saat kejadian beberapa tahun lalu. Tubuhnya hancur terkena ledakan.Kenangan kelam itu pula, yang nyaris buat tetangganya depresi berat. Karenanya, warga melarang saya untuk menyungkil kisah kelam itu kembali. Warga Ambo juga punya memori kolektif tentang. Mereka sangat prihatin. | [0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Mama DN, panggilan isteri sang korban. Selama di pulau Ambo, saya kerap berpapasan dengan dia. Bila bertemu, kami saling sapa. Dia ramah, juga murah senyum.“Singgah ki’,” ajak dia, tiap kali berpapasan di jalan.Saban pagi atau sore, Mama DN menyapuh jalan desa yang terletak di belakang rumahnya, tanpa upah. Dia melakukannya sejak kepergian sang suami.Mama DN, satu diantara keluarga korban, yang hingga saat ini masih menetap di Pulau Ambo. Dari informasi yang terhimpun, sedikitnya ada tiga korban meninggal dunia akibat bom ikan. Para keluarga korban lainnya, memutuskan untuk meninggalkan pulau seluas 10,6 hektare ini.Meski telah menelan korban, praktek destructive fishing masih ada di Pulau Ambo. Dan hal ini, menjadi ‘rahasia’ tersendiri bagi warga.Meski begitu, beberapa nelayan yang diduga masih aktif melakukan praktek ini, menolak untuk diwawancara.baca juga : Janji Ali yang Tak akan Mengebom Ikan Lagi Surga Pembom IkanRidwan Alimuddin pernah melakukan riset soal destructive fishing di Kawasan Indonesia Tengah, termasuk di Pulau Ambo, kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju. Dalam risetnya, ia mendapat ‘keunikan’ di Pulau Ambo, yang ia sebut sebagai ‘surganya’ pembom ikan.“Fishing ground-nya (wilayah pancing) itu relatif terisolasi. Kan beda misalnya dengan yang di Supermonde, itu kan relatif dekat dengan daratan Sulawesi. Pulau Ambo agak terpencil. Tapi di sisi lain, pasarannya itu gampang,”kata Ridwan yang juga pegiat literasi di Majene, Sulwar saat dihubungi Mongabay Indonesia, Rabu (31/7/2019).Pendiri Armada Pustaka Mandar tersebut mengatakan tangkapan ikan hasil pemboman banyak dijual ke Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Barat dan Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur. Jenis ikan yang paling diminati pasar yakni ikan biji nangka merah (goatfish). | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Goatfish itu masuk ke wilayah Kalimantan untuk memasok kebutuhan pangan laut bagi pekerja kebun sawit di Kalimantan hingga Malaysia. Sebelum diedar ke pasar, ikan itu sebelumnya dikeringkan.“Ikan (goatfish) itu tidak bisa dipancing, karena ikan itu kan bergerombol. Terus kalau mau (tangkap) pakai jaring di terumbu karang, susah itu. Kan pasti robek-robek. Jadi kalau mau efektif, terlepas apakah itu merusak lingkungan atau apa, ya pakai bom,” kata Ridwan.Ramli Zaenal, 42, Kaur Pelayanan Desa Balabalakang Timur membenarkan, pelaku pembom ikan masih tetap ada, kendati ia tak berani menyebut secara pasti siapa orangnya.“Kurang tahu, tapi masih ada saya dengar,” katanya saat ditemui ditemui Mongabay Indonesia di rumahnya, Sabtu (20/7/2019)Yang marak di telinga Ramli, yakni penggunan potassium cyanide. Bahan ini, mudah didapat, baik di toko bahan kimia atau toko online.perlu dibaca : Nasib Suku Bajo, Pengembara Laut yang Dicap Pelaku Bom Ikan [Bagian 1] Bila bom akan mematikan ikan, bahan ini tidak. Ikan hanya jatuh pingsan bila terkena. Itu kenapa, cairan ini disebut ‘bius’. Meski tampak tidak merusak, dampak cairan bius, sebenarnya lebih parah dari bom. Inilah yang diakui ST.“Kalau kami di sini tidak biarkan pembius, mending bom dari pada pembius. Kalau bius itu, ke mana ikut arus di situ kena (ikan atau terumbu karang),” kata ST.Beberapa kali, ST dan kawan-kawannya menangkap ‘pembius’ ikan di sekitar Pulau Ambo. Nelayan itu kata dia berasal dari pulau sebelah.“Itu lagi saya di marahi petugas (Polres) Mamuju,” kata dia.ST bilang, pelaku pembom ikan masih berkeliaran di pulau ini. Mereka bersembunyi dengan ragam modus. Salah satunya, diduga menyamar jadi penangkap teripang.“Kalau di sini itu, sembunyi-sembunyi. Biasa kita kira pergi memancing, ternyata pergi membom. Atau dikira menyelam (tangkap) teripang, padahal membom,” katanya. | [0.009900989010930061, 0.009900989010930061, 0.9801980257034302] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | “Seperti orang tidak ada otaknya yang pake bom begitu. Kalau ditangkap ko memang bebas ji, tapi habis uangmu juga membayar. Baru kalau sudah bebas, membom lagi itu.”menarik dibaca : Cerita Namu, Dulu Desa Pengebom Ikan Kini Surga Keindahan Alam Sejak Jaman JepangST bisa dibilang sudah lama menggeluti praktek demikian. Namun, rupanya ada yang lebih lama dari dia.Ridwan dalam risetnya menemukan, praktek pengeboman ikan di Kecamatan Balabalakang, terkhusus Pulau Ambo telah dilakukan sejak zaman kolonial Jepang. Saat itu, para nelayan mengakali isian rudal.“Diambil dari sisa mesiu bahan peledak,” sebut Ridwan. “Nanti belakangan yang mengenalkan untuk menggunakan (bom) pupuk itu dari nelayan Taiwan.”Kesaksian serupa ST kata Ridwan, juga ada. Namun, asal bomnya bukan dari tangan tentara, melainkan pekerja tambang batu bara di Kalimantan.Sebelum sampai ke tangan nelayan. Bom itu kata Ridwan, diselundupkan ke pemangku pasar ikan di Kalimantan Timur.“Dan, orang itu juga yang melepaskan kalau ada yang tertangkap. Dia bisa bayar Rp50 juta sampai Rp100 juta kalau ada yang tertangkap,” ujar Ridwan.baca juga : Di Pulau Solor, Bom Ikan Berganti Lumbung Ikan Desa, Bagaimana Hasilnya? Peran Pemerintah Pulau Ambo, kini terancam abrasi. Diprediksi dalam setahun, bibir pantai tepi barat terkikis 2 meter.2015 lalu, Tim dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin (Unhas), melakukan penilitian di gugus kepulauan Balabalakang. Di Pulau Ambo, mereka mengamati bencana abrasi.Ahmad Bahar, dosen konservasi sumber daya hayati laut Unhas ini melihat abrasi tepi barat di Pulau Ambo, selain karena gelombang, juga disebabkan karena rusaknya pemecah ombak alami, yaitu terumbu karang.“Itu terumbu karangnya sudah banyak rusak. Mereka (warga Ambo) akui memang. Jadi gampang sekali tergerus,” katanya saat ditemui di Unhas. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Terumbu karang merupakan struktur besar bawah air. Spesies karang yang membangun terumbu karang dikenal hard coral (HC) atau karang keras. Terumbu karang ini berguna meredam arus dan gelombang laut.Dari survey yang dilakukan tim FIKP Unhas, ditemukan bahwa, persentase tutupan karang keras dan ‘lembek’ (soft coral/SC) tidak mencapai angka 50. Dengan rincian, HC hanya 10 persen, sedang SC 15 persen.Ahmad bilang, di tepi barat, tim FIKP mendapati kondisi terumbu karang yang rusak. Dugaan kuat, disebabkan karena terkena ledakan bom.Pada 2018, tepi barat Pulau Ambo diterjang gelombang. Akibatnya sebuah masjid dan tiga rumah milik warga porak poranda. Padahal 20 meter dari tepi pantai sekarang, kata warga, dulunya masih terdapat pemukiman.“Cepat sekali itu. Wah bahaya sekali,” respons Ahmad saat saya menunjukkan foto kerusakan di Masjid di Pulau Ambo karena abrasi pantai.perlu dibaca : Perairan Teluk Hadakewa: Dulu Marak Potas dan Bom Ikan, Sekarang Dilindungi lewat Adat Lantas, bagaimana peran pemerintah?Lukman Sanusi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju mengklaim, sejauh ini pihaknya selalu mendorong nelayan di Pulau Ambo agar memakai alat tangkap yang ramah lingkungan.“Karena dapat berdampak buruk terhadap ekosistem laut,” katanya saat dihubungi Selasa (30/7/2019).Lukman bilang, pihaknya kerap menggelar sosialisasi di kalangan nelayan di Pulau Ambo. Harapannya tak lain untuk menekan penggunaan bom, bius, atau alat tangkap lainnya yang dapat merusak lingkungan laut, macam, merusak terumbu karang, penurunan jumlah ikan, mengganggu penghasilan nelayan lain, dan bisa sewaktu-waktu mencederai nelayan.Respons nelayan kata dia, sangat baik. Sebab menurut Lukman, komunitas nelayan sadar, bahwa laut merupakan masa depan mereka. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | “Kami juga mengupayakan, untuk melibatkan unsur terkait dalam pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan bom,” ujarnya. “Kami bekerjasama dengan pihak Polairud dan Lanal Mamuju.”Kalaupun nelayan pembom ikan tidak beralih, katanya dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar bila tertangkap tangan sedang melakukan pengeboman ikan.Ancaman pidana itu sesuai dengan Undang-undang (UU) No.45/2009 tentang Perikanan. [SEP] | [0.009900989010930061, 0.009900989010930061, 0.9801980257034302] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | [CLS] Jumlah bantuan kapal perikanan yang akan diberikan Pemerintah Indonesia pada 2017 kembali mengalami perubahan. Semula, Pemerintah berjanji akan menggulirkan bantuan sebanyak 1.068 unit kapal dengan beragam ukuran untuk nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Tapi, Pemerintah kemudian memperbaruinya menjadi 994 unit saja untuk tahun ini.Kabar tersebut disampaikan langsung Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut dia, perubahan angka tersebut bisa terjadi karena tim yang bekerja untuk bantuan kapal melakukan verifikasi data di lapangan lebih detil.“Memang jumlahnya berkembang. Karena kita melakukan verifikasi data calon penerima,” ucap dia. Untuk keperluan tersebut, Sjarief mengatakan, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp361 miliar yang ditujukan untuk pembangunan kapal di galangan kapal yang sudah ditunjuk. Kapal-kapal yang akan dibangun tersebut, akan dikerjakan oleh galangan setelah melalui mekanisme lelang dan pembangunannya dilaksanakan maksimal hingga Desember 2017.Adapun, menurut Sjarief, mekanisme lelang yang digunakan ada dua, yakni lelang melalui e-katalog dan lelang umum. Untuk e-katalog, terdapat 658 unit kapal yang akan dilakukan lelang, sementara untuk lelang umum terdapat 426 unit kapal yang akan dilelang.“Tujuan dari penggabungan dua mekanisme lelang, karena kita belajar dari pengadaan kapal pada tahun sebelumnya (2016, red). Tahun ini, kita ingin lebih baik lagi, makanya digabung saja,” ungkap dia.Dengan melakukan dua mekanisme lelang, Sjarief menyebut, pihaknya bisa melaksanakan pembangunan kapal-kapal kecil dengan melibatkan galangan kecil melalui lelang e-katalog. Kemudian, pada saat yang bersamaan, KKP juga bisa melaksanakan pembangunan kapal berukuran sedang hingga besar melalui mekanisme lelang umum. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Selain memperbaiki sistem lelang, Sjarief mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya juga ingin memperbaiki sistem pembayaran dari sistem turnkey (pembayaran saat kapal selesai) ke sistem termin (pembayaran berdasarkan kemajuan fisik). Dengan cara tersebut, maka pembangunan diharapkan bisa lebih lancar dan lebih baik dibanding 2016.“Harganya juga lebih bagus sekarang. Kalau Anda perhatikan, 5 GT tadinya (pengadaan 2016) harganya Rp50 juta sekarang (jadi) Rp37 juta. Jadi kita sudah mulai melihat sumber material yang lebih baik lebih murah, kualitasnya lebih bagus,” tutur dia. Untuk rincian kapal yang akan dibangun maksimal pada Desember 2017 nanti, Sjarief menjelaskan, adalah sebanyak 449 unit kapal yang berukuran di bawah 5 gros ton (GT), 384 unit kapal berukuran 5 GT, 134 unit kapal berukuran 10 GT, 15 unit kapal berukuran 20 GT, 6 unit kapal berukuran 30 GT, dan 3 unit kapal berukuran 120 GT.“Kita juga akan melaksanakan pembangunan tiga unit kapal angkut berukuran 100 GT yang dilengkapi dengan freezer di dalamnya,” jelas dia.Sjarief menyebutkan, untuk perkembangan saat ini, sebanyak 426 unit kapal ukuran di bawah 5 GT, 3 unit kapal ukuran 100 GT dan 3 unit kapal ukuran 120 GT sedang dalam proses pada unit layanan pengadaan (ULP). Sementara 26 unit kapal di bawah 5 GT, 384 unit kapal 5 GT, 134 unit kapal 10 GT, 15 unit kapall 20 GT dan 6 unit kapal 30 GT sudah melakukan kontrak dan melaksanakan pembangunan kapal perikanan.“Juli kemarin sudah selesai (mengikat) kontrak. Jadi sekarang sudah (ada) progress dan mulai jadi kapalnya,” ungkap dia. Libatkan KoperasiLebih lanjut Sjarief menjelaskan, untuk distribusi bantuan kapal tahun ini, pihaknya kembali melibatkan koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Adapun, koperasi yang dilibatkan sebanyak 265 koperasi dan tersebar di 130 kabupaten/kota dan 29 provinsi. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Seperti tahun sebelumnya, menurut dia, keterlibatan koperasi dalam penyaluran bantuan kapal, karena Pemerintah ingin memastikan kapal yang sudah dibangun tersampaikan kepada nelayan lokal yang benar-benar membutuhkan. Oleh itu, calon penerima kapal dipastikan harus menjadi anggota koperasi yang sudah lolos verifikasi calon penerima bantuan kapal.“Dengan demikian, nelayan bisa memanfaatkan stok sumber daya ikan yang ada dengan berkelanjutan. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan,” kata dia.Sjarief mengharapkan, dengan adanya bantuan kapal yang akan diproduksi tahun ini, pihaknya melihat ada peluang meningkatkan volume produksi perikanan tangkap sebanyak 213.170 ton dengan nilai produksi mencapai Rp2,1 triliun. Selain itu, ada potensi kenaikan rerata pendapatan nelayan menjadi Rp1,8 juta per bulan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman menjelaskan, sebelum kapal dibangun, nelayan dilibatkan secara aktif dengan diikutsertakan dalam uji coba kapal bantuan beragam ukuran yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2016. Uji coba tersebut dilaksanakan pada April dan Mei lalu di sejumlah lokasi.Menurut Agus, keterlibatan nelayan dalam uji coba tersebut, tidak lain agar nelayan bisa mendapatkan bantuan kapal sesuai dengan kebutuhannya dan disesuaikan dengan kondisi wilayah laut masing-masing. Cara tersebut, kata dia, diharapkan bisa memperbaiki program bantuan kapal yang sudah dilakukan pada 2016, dimana saat itu ada ketidakcocokan kapal dengan nelayan yang menerimanya.“Untuk persoalan calon penerima dan spesifikasi yang dibutuhkan, kita juga meminta mereka mencoba dulu baru diberi bantuan,” ungkap dia. Alat Penangkapan Ikan | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Selain kapal, Pemerintah juga berusaha menepati janjinya untuk memberikan bantuan alat penangkapan ikan (API) kepada nelayan yang terkena dampak peralihan API tidak ramah lingkungan. Untuk tahun ini, sebanyak 5.275 unit API akan dibangun dengan menggunakan anggaran sebesar Rp148,69 miliar.“Sebanyak 49 spesifikasi teknis alat penangkapan ikan ramah lingkungan akan diberikan kepada nelayan dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Besar Penangkapan Ikan dan perguruan tinggi,” ungkap Agus Suherman.Menurut dia, dari total pengadaan API pada 2017 ini, sebanyak 892 unit telah terdistribusi ke berbagai lokasi di Indonesia, sedangkan 1.383 unit dalam proses pendistribusian. Selain untuk nelayan yang terdampak API tidak ramah lingkungan, dia menyebutkan, bantuan API juga diberikan kepada nelayan lain.Agus menambahkan, dari hasil verifikasi di lapangan, nelayan yang berhak mendapatkan bantuan API karena terdampak pelarangan API tidak ramah lingkungan ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Banten, Lampung, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.“Penetapan calon penerima bantuan alih alat penangkapan ikan yang dilarang dengan memperhatikan aspek legal harus memiliki kartu nelayan, bukti pendaftaran kapal perikanan, pas kecil atau pas besar dan hanya untuk kapal di bawah 10 GT,” jelas dia.Agus Suherman berharap, adanya bantuan sarana penangkapan ikan dari KKP pada tahun ini dapat dirasakan manfaatnya oleh sekitar 13.975 nelayan dan melibatkan 41.925 RTP. Namun, dia mengingatkan kepada nelayan untuk tidak menjual kapal yang sudah diberikan.“Meski tidak ada sanksi, karena kapal menjadi milik nelayan begitu serah terima, tapi kita akan atur dari perizinannya untuk melaut. Jika di atas 30 GT itu ada di Pusat, sementara di bawah 30 GT itu ada di daerah,” ucap dia. Kajian Mendalam | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kemaritiman untuk Kemanusiaan Abdul Halim sempat menyatakan bahwa seharusnya KKP melaksanakan moratorium bantuan kapal pada 2017 ini. Langkah itu harus diambil, karena sebelumnya KKP tidak melakukan kajian mendalam untuk melaksanakan program bantuan kapal.“Dengan adanya moratorium, maka ke depan harus dilakukan kajian mendalam dulu dan sasarannya seperti apa saat ada di lapangan. Harus ada kajian partisipatif mengenai sasaran pembangunan kapal hingga sebaran penerima bantuan,” ungkap Halim.Menurut Halim, selain kajian mendalam, program bantuan kapal akan menuai kesuksesan jika dilaksanakan dengan menjalin kerja sama yang sinergi dengan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan perizinan pendaftaran kapal dan juga hal lainnya.Tak lupa, Halim mengingatkan, KKP juga harus memperbaiki pelaksanakan program bantuan kapal dengan memberikan pelatihan pengoperasian kapal melalui pemanfaatan teknologi mutakhir di bidang penangkapan ikan. Dengan demikian, aktivitas melaut bisa lebih efisien dan mengurangi resiko kecelakaan kerja.“Program bantuan kapal untuk nelayan harus lebih baik lagi. Jangan sampai mengalami kegagalan seperti program bantuan kapal inka mina di periode KKP sebelumnya,” pungkas dia. [SEP] | [0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | [CLS] Persidangan Amisandi, warga Seko yang berniat berdialog malah ditangkap terasa aneh. Saksi-saksi karyawan PLTA, PT Seko Power Prima, memberikan kesaksian beda dengan bekas perkara. Sebagian saksi malah tak tahu Amisandi, bahkan tak tahu kalau dia jadi pelapor! Sedangkan 13 warga Seko yang sudah vonis hukum berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, agar melihat kasus yang menimpa wilayah mereka.Sore pertengahan Juli 2016, di beranda rumah Andri Karyo di Desa Tana Makaleang, Seko Tengah, Luwu Utara, saya bertemu Amisandi, seorangpensiunan tentara. Mata selalu melotot saat embahas topik serius. Sedikit kaku dan tak bisa tertawa lepas.Deru mesin dari kenalpot motor tukang ojek yang mengambil haluan saat hendak berbelok ke Desa Hoyane atau sebaliknya, kadang-kadang membenamkan suara kami. Tiba-tiba, salah satu dari mereka bertabrak. Beras, kopi, kebutuhan lain yang digandeng terjerembab bersama. Pengemudi, saling tertawa lalu masing-masing mengangkat motor. Tak ada kemarahan dalam kecelakaan itu. Inilah Seko, tanah penuh kasih.Tak selang lama, seorang lelaki melintas di depan rumah. Berjalan kaki, tak melihat ke kami. Amisandi dan Andri Karyo yang asyik bercerita, tiba-tiba terdiam. “Dia itu keluarga juga. Om saya malah. Tapi dia pro pembangunan PLTA,” kata Andri.Sejak 2014, rencana pembangunan PLTA oleh PT Seko Power Prima mulai sosialisasi di Seko, beberapa orang mulai membuat kubu. Pro kontra terjadi.Sebagian memilih mendukung termasuk gerbong kepala desa–baik Tana Makaleang dan Hoyane –sebagian menolak.Bagi warga penolak, pertemuan-pertemuan di rumah Andri. Mereka berembug dan memikirkan nasib mereka kelak. Beberapa informasi awal melesat menghampiri warga. Salah satuny: PLTA hanya kedok membawa pertambangan ekstraktif di Seko. Atau pula PLTA akan membuat warga di relokasi. PLTA akan menghilangkan lahan pertanian warga. PLTA untuk pertambangan. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Baca juga: Kala Protes PLTA, Belasan Warga Seko DitangkapAdri Karyo, penentang utama. Dia tameng saat membuat aksi demonstrasi. Mereka bahkan menduduki lokasi eksplorasi dan menahan alat berat perusahaan. Sampel tanah dan batuan direbut kembali dan dibuang ke sungai.Seko Power Prima, membalas dengan membawa rombongan kepolisian. Dari mulai brimob, polisi dari Luwu Utara, hingga Polwan.Pada akhir 2016, 13 warga ditangkap polisi. Mereka dituduh menjadi perusuh. Pada Februari 2017, 13 orang itu vonis tujuh bulan penjara.Belakangan, ketika sidang Andri dan warga lain masih berlanjut, Amisandi ditangkap. Kini, persidangan Amisandi masih berlangsung dengan tuduhan pengancaman karyawan Seko Power Prima pada 28 Desember 2016. Baca juga: Konflik PLTA Seko, Mau Dialog Malah DitangkapProses sidang ketujuh, agenda mendengarkan saksi jaksa pada 20 April 2017. Saya berada dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Masamba di Luwu Utara.Amisandi duduk pakai rompi tahanan orange. Dia menghadap hakim. Empat pengacara di sisi kanan. Dua Jaksa Penuntut Umum sisi kiri.“Bagaimana rasanya menghadapi sidang?” tanya saya sebelum Amisandi memasuki ruangan.“Kuat dan semangat!” jawab Amisandi.“Bagaimana kalau bapak kelak tak bebas?”“Berjuang itu, ujungnya bukan di penjara. Jalan terus. Kalau polisi makin kuat dan semena-mena. Warga juga akan makin kuat.” Saksi janggal Pertemuan ini kali kedua saya dengan Amisandi. Kali ini, tak ada kopi di teras. Tak ada tatapan ke pohon nira yang memperlihatkan Bunglon berjalan pelan. Melainkan berbincang sambil berdiri. Masing-masing kami memegang terali besi.Amisandi hanya beberapa menit duduk di tempat itu lalu berpindah di samping Nursari, tim pengacara yang duduk paling ujung. Dia menyaksikan Ginandjar Kurli, Manager Operasional Seko Power Prima ambil sumpah bersaksi sebenar-benarnya. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Dua hari sebelum proses pengadilan itu, saya bertemu Ibrahim, tim pengacara dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara. “Persidangan Amisandi seperti pradilan sesat,” katanya.Empat saksi, kata Ibrahim, dalam fakta persidangan membantah semua pengakuan mereka dalam berkas perkara.Aris Tejang karyawan Seko Power Prima, pelapor dalam berkas perkara menyatakan Amisandi mengancam perusahaan, membawa senjata tajam dan bikin trauma.“Itu BAP bunyi begitu. Fakta persidangan, Aris Tejang tak merasa takut. Bahkan tak tahu jika dia jadi pelapor,” kata Ibrahim.“Jadi bagaimana mungkin. Orang tak takut sedikitpun merasa terancam?” ujar Ibrahim.Ungkapan itu pula yang ditanyakan Ibrahim saat sidang. “Aris adalah karyawan saya. Saya meminta dia jadi saksi. Sebagai tim perusahaan melaporkan Amisandi,” kata Ginandjar.Sebelumnya, saksi lain, Yusnandar karyawan Seko Power Prima menyatakan tak pernah melihat Amisandi mengancam. Dia bertemu bahkan berbincang dengan Amisandi pada 28 Desember.Saksi lain, Aldi Mathius yang diperiksa penyidik 10 Januari bahkan menyangkal pernah mengungkapkan sumpah di depan penyidik. Padahal dalam berkas perkara dia bilang mendapatkan ancaman Amisandi dengan kata,” Kalau kamu paksa pekerjaan disini, akan ada pertumpahan darah.”Namun, enam saksi dalam berkas perkara temasuk dua pekerja dari Jawa, Suryana dan Dayat, menyatakan melihat Amisandi membawa parang panjang diikatkan di pinggang. “Di fakta sidang, Dayat dan Suryana menyatakan berada dalam rumah saat pertemuan 28 Desember. Itu membantah pernyataan sendiri. Jika tak melihat Amisandi,” ucap Ibrahim.“Pertanyaan saya. Apakah ini bukan upaya kriminalisasi? Jika terus begini, maka muara akan menjadi proses peradilan sesat. Hakim harus jeli melihatnya.”Sidang mendengarkan saksi Ginandjar, berlangsung Rabu 20 April 2017. Mulai pukul 14.00, berakhir 16.30, dengan dua kali penundaan karena listrik padam. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Ginandjar dihujani pertanyaan dari hakim dan tim pengacara, berkali-kali telihat mengubah gaya duduk. Terkadang tangan kiri jadi topangan dan kaki bergoyang-goyang.“Apakah saksi (Ginandjar) tahu mengapa warga menolak PLTA,” kata hakim.“Tahu. Karena mereka mengira tanah mereka akan tenggelam,” kata Ginandjar.“Apakah saksi dalam hal ini perusahaan sudah memiliki Amdal dan sudah sosialisasi ke Masyarakat?”“Sudah Pak. Berkali-kali,” kawab Ginandjar.“Apakah saksi tahu SK 300 tahun 2004?”“Tahu.”“Pernah baca?”“Pernah tapi sebagian.”“Apakah saksi tahu keberadaan masyarakat adat Seko?” lanjut hakim.“Tidak tahu.”Akhirnya, terkait soalan masyarakat adat, Ginandjar, pun memperlihatkan surat tugas atau surat persetujuan yang dikeluarkan Kedatuan Luwu (Seko bagian Kedatuan Luwu yang kini berpusat di Palopo) yang mendukung operasi PLTA. Surat itu dikeluarkan Januari 2015 dengan tandatangan Andi Bau Iwan Alamsyah Djemma A Barue, sebagai Datu Luwu.Meski demikian, Andi Bau Iwan, bukanlah Datu Luwu yang diakui pemerintah. Datu Luwu kini adalah Andi Maradang Mackulau opu To Bau.Surat lain adalah persetujuan Ketua Dewan Adat Seko (DAS) yakni Barnabas Tandi Paewa. “Sepengtahuan saya, Seko terdiri dari beberapa masyarakat adat,” kata Andi Maradang.Terkait kepengurusan Barnabas sebagai ketua dewan adat Seko pun tanpa sepengatahuan istana Kedatuan Luwu. “Saya belum tahu.”Dalam persidangan itu, berkali-kali Ginandjar menyatakan dokumen izin mereka miliki sudah lengkap. Dari Amdal, persetujuan pemerintah daerah hingga izin kehutanan di Sulawesi Selatan.Soalan lain, katanya, mengenai ketakutan warga ada tambang akan mengikuti PLTA, ditampik tegas. “Tidak mungkin rencana PLTA diubah jadi tambang. Itu tidak masuk akal,” katanya. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Namun, dokumen rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2102, pada halaman 408 untuk proyeksi kebutuhan tenaga listrik di Sulawesi Selatan, dinyatakan bila pertumbuhan ekonomi di Sulsel tinggi menjadikan permintaan listrik tinggi. Beberapa investor telah mengajukan permohonan sambungan listrik ke PLN untuk keperluan industri pengolahan bahan tambang (smelter) di Bantaeng dan Luwu (Kecamatan Bua). Rencana kebutuhan daya listrik mencapai 600 MW.Dalam RUPTL itu, dijelaskan hingga 2024, pembangkit baru akan 3.564 MW. Estimasi beban puncak pelanggan 2.782 MW.Akhirnya, kata Ibrahim, kekhawatiran mengenai peruntukan listrik untuk pertambangan terlihat jelas. “Apakah listrik di Seko murni kebutuhan masyarakat? Itu yang kita pertanyakan lagi,” katanya.Tak hanya itu, Januari 2017, perusahaan PT Arebamma Kalla sedang pembahasan Amdal untuk penambangan bijih besi di Seko.Tahun 1992, Arkeolog berkebangsaan Inggris, Ian Caldwell bersama seorang rekan telah melakukan perjalanan dan menjelaskan mengenai potensi pasir besi di sepanjang pegunungan antara Rongkong, Seko, hingga Kalumpang (Sulawesi Barat).“Apa yang kami pelajari dari perjalanan ini? Pertama, terdapat banyak biji besi antara Sabbang dan karama. Tambang-tambang besi, bila itu istilah yang tepat, berupa lubang galian tempat bijih besi ditambang,” tulis Ian Caldwell dalam laporan Menembus Daratan Tinggi Sulawesi Selatan.“Yang jelas. Saat ini, kami masih dalam tahap eksplorasi. Melihat dan mengukur tekanan dan jalur air kelak. Untuk bicara dampak kita belum bisa, karena belum dalam tahap kontruksi,” kata Ginandjar di luar persidangan. “Biarkan kita jalan dulu dong.” Padahal, sebelum pembuatan Amdal, perusahaan harus mulai memetakan dan melihat utuh kajian lingkungan. “Harusnya masyarakat tahu, bagaimana dampak kelak. Amdal kan menjelaskan itu. Kenapa harus menunggu tahap konstruksi?” kata Ibrahim. | [0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Amran Achmad, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin–pernah jadi tim penilai Amdal Sulawesi Selatan– mengatakan, Amdal itu dokumen dasar untuk pembangunan. Segala macam dampak baik itu biofisik maupun sosial budaya sudah harus diketahui. “Jadi tidak benar perusahaan tak bicara dampak, walaupun baru eksplorasi,” katanya.“Mungkin saja perusahaan tidak mau membuka dampak-dampak yang akan terjadi, atau ia (perusahaan) tidak tahu apa isi dokumen Amdal.” Surat untuk Presiden JokowiPada 25 April 2017, Pemerintah Daerah menggelar jumpa pers, menghadirkan Kepala Desa Tana Makaleang, Embonnatana, dan Hoyane. Hadir pula Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani, Kapolres Luwu Utara AKBP Dhafi.Dalam perjumpaan itu, tiga kepala desa dari Seko yang wilayah sedang polemik PLTA, membantah suasana kurang kondusif.“Wilayah kami kondusif, tak ada intimidasi warga,” kata Kepala Desa Hoyane, Esra Nombe, seperti diberitakan koranseruya.comMasih dalam pertemuan sama, Kasatreskrim Polres Luwu Utara AKP M Tanding, bahkan menyatakan, kepolisian masih memiliki target pencarian beberapa warga Seko yang disanyalir biang kerok serta tukang provokasi.Dua hari setelah pertemuan, 27 April 2017, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara (Pemilar) mengunjungi 14 warga Seko di Rumah Tahanan Masamba.Adam Husein, Ketua Pengurus Pusat Pemilar ikut tergabung dalam Aliansi Solidaritas Peduli Seko, berdiskusi dan menghasilkan kesepakatan membuat surat untuk Presiden Indonesia. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Dominggus Paenganan seorang tervonis tujuh bulan, menjadi juru tulis surat itu. Surat ditulis pakai tinta hitam. Dalam isi surat, dia menceritakan kegelisahan masyarakat Seko setelah masuk PLTA. “Terlalu banyak tindakan kekerasan terjadi terhadap masyarakat, penyerobotan lahan dan perampasan lahan tanah milik masyarakat. Dilakukan paksa oleh karyawan PT Seko Power Prima. Kekerasan ini didukung penuh Pemerintah Luwu Utara, anggota dewan, Kepolisian dan uknum TNI,” tulis surat itu.Surat sebanyak empat halaman. Satu halaman menjadi lampiran dimana 13 orang tahanan membubuhkan tandatangan masing-masing.Kepala lampiran diberi kalimat: “Kami warga Seko ditangkap karena berani menolak PLTA PT Seko Power Prima. Tolong selamatkan kami!”Momentum pembuatan surat ini dianggap tepat, sebab Jumat malam 28 April, grup musik Slank akan jadi tamu penghibur di Masamba dalam rangkaian HUT Luwu Utara.Siang sebelumnya, personil band Slank disajikan makanan khas dan makan nasi tarone dari Seko. “Malamnya setelah konser selesai, saya berikan surat itu pada Kaka Slank,” kata Adam.“Saya tak bisa lama berbicara, karena polisi menjaga saya. Jadi kami berharap dan orang Seko berharap, melalui Kaka surat itu dapat sampai ke tangan Presiden.” [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | [CLS] Tiga perempuan menjunjung batu paras di kepalanya. Tampak berakrobat menyeberang sungai melalui jembatan dari beberapa bilah bambu saja. Mereka membawa 10-20 kg beban di kepalanya tanpa alat bantu. Paras ditumpuk di kepala begitu saja.Mereka mengambil paras yang sudah dihaluskan di tebing-tebing lokasi penambangan, menumpuk sendiri di atas kepala, lalu menyeberang sungai. Perjalanan berisiko lanjutan adalah menyusuri tebing menuju pinggir jalan, agar mudah diangkut truk.Para pengangkut paras ini melalui jalanan berbatu, terjal, menerabas ilalang. Di beberapa tanjakan, sejumlah padas terlihat hancur karena terjatuh. Bisa jadi karena pembawanya terpeleset, apalagi di musim hujan saat itu, November, di Bali.“Paling banyak bisa 8 kali angkut,” ujar salah seorang tukang. Dia dan rekannya dari Kabupaten Bangli, bekerja dari pagi sampai sore hari. Bolak-balik naik carter angkutan antar kabupaten Gianyar-Bangli. Para tukang angkut ini agak tertutup. Mereka sangat hati-hati menjawab pertanyaan orang asing terkait pekerjaannya. Maklum, lokasi penghidupan mereka statusnya illegal.Sedikitnya ada 5 spot rute mengangkut hasil tambang Tukad (sungai) Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini. Tiap spot tambang memiliki timnya sendiri, lokasi dan tenaga kerja.Sekurang-kurangnya tiga tingkatan status.Pertama bos penyewa lahan. Ini aneh, jika ditambang tentu saja lahan habis tapi statusnya sewa menyewa. Kemudian kontraktor penambang, terakhir pekerjanya. Tukang ada tiga jenis yakni tukang kepluk (membuka lahan), tukang potong, dan tukang penghalus yang menjadikan potongan paras siap angkut. Kemudian porter atau tukang angkut dominan perempuan usia 30-50 tahun. | [0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Suara-suara mesin gerinda memekakkan telinga, kadang bersahut-sahutan di sunyinya sungai Petanu yang dalamnya 10-30 meter dari tebing. Semua bekerja dengan tekun karena hasilnya tergantung jumlah yang berhasil ditambang atau diangkut.Gede Sugiarta, seorang pegiat lingkungan punya hitung-hitungan perkiraan berdasar observasi dan wawancara selama mengamati proses penambangan ini beberapa tahun. Memperlihatkan nilai ekonomi yang cukup besar dari usaha tambang batu paras tanpa izin ini.Dalam satu are lahan yang ditambang nilai kotornya diperkirakan lebih dari Rp2 miliar selama sekitar 4 bulan proses penambangan jika volume parasnya 1000m3. Dari 1 are lahan yang disewa, yang ditambang kedalamannya sekitar 10 meter karena 3 meter lapisan bawah kualitasnya rendah.Dengan perkiraan 30% limbah serpihannya, jumlah paras ukuran 15x5x50 cm yang bisa ditambang sekitar 80 ribu unit, ukuran 20x5x60 cm sekitar 50 ribu unit, dan paras sendi sekitar 16 ribu unit. Harga jual paras ini cukup mahal, antara Rp14-20 ribu per unit jika beli langsung ke lokasi tergantung ukuran. Sementara sendi harganya Rp50-60 ribu per unit.Dari hasil kotor ini, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan seperti sewa lahan sekitar Rp50 juta, tukang kepluk sekitar Rp1600 per unit paras, tukang potong Rp1500, penghalus Rp1200, dan tukang angkut Rp1000-3000 per unit paras tergantung ukuran.Juga ada biaya lain seperti sewa lahan pinggir jalan untuk etalase atau menyimpan paras, biaya sewa akses angkut dari sungai ke lokasi simpan, kontribusi ke desa, dan pengeluaran lain untuk keamanan. Hasil bersihnya diperkirakan lebih 50% dari hasil kotor atau sekitar Rp1 miliar. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Nilai berbeda disebut Nengah Taman adalah salah satu pemilik salah satu area tambang batu paras di Tukad Petanu. Ia mengatakan di kawasan tempat tinggalnya Desa Sumampan masih tersisa kurang dari 10 pemilik tambang. Ada juga pemilik tambang di luar desa karena aliran Tukad Petanu lintas desa.Pria yang juga Kelihan Dinas Banjar Medahan ini mengatakan ia baru mulai bisnis ini pada 2010. Dari 6 are lahan yang disewa, kini sisa 1 are saja. Sejak bom Bali pada 2002, pematung kayu ini kehilangan penghasilan. Kerajinan patung kayu yang merata di desa ini mulai menunjukkan penurunan. “Tukang kayu libur, cari kerja tak dapat,” serunya.Mulai lah ia melirik usaha penambangan yang dimulai warga luar desa yang berpengalaman menambang paras di tempat lain. Taman memulai sebagai buruh angkut. Ia juga minta 3 buah paras per minggu untuk dibawa pulang. Setelah terkumpul 150 buah, ia jual. Hasilnya lumayan.Modal sudah terkumpul, ia menyewa lahan untuk ditambang. “Ada perjanjian kontrak lahan dan harus disetujui kelihan banjar,” jelasnya.Ia menyebut per are menghasilkan 3000 buah paras. “Dalam satu bulan, paling kerja full seminggu,” elaknya. Jika harganya rata-rata Rp20 ribu maka hasilnya sekitar Rp60 juta. Biaya-biaya yang muncul menurut Taman untuk menambang per unit paras adalah tukang kepluk Rp1500, sensor Rp1200, penghalus Rp1800, angkut Rp1300, sewa lahan menyimpan paras Rp2 juta/tahun, dan setoran ke desa Rp1 juta per are.Pria tengah baya ini memperkirakan keuntungan bersih sekitar Rp2000 per unit. Jadi penghasilan sekitar Rp6 juta jika produksinya 3000 unit per are lahan yang ditambang. Ini versi salah satu pemilik tambang.Taman mengakui pernah ada sidak dari Satpol PP dalam rangka operasi penertiban tambang. “Kita sangat dilema, mau ngurus izin tapi tak ada izinnya,” keluhnya. Ia menyebut sudah beberapa kali ikut rapat pembahasan, namun sampai kini belum jelas mekanismenya. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Bisnis batu paras akan terus ada karena permintaan tinggi. “Umat Hindu sangat perlu untuk pura, kalau ditutup apa yang dipakai membangun?” sergahnya. Soal dampak lingkungan ia tahu pernah ada kerusakan irigasi pertanian. Tapi ia mengajukan siasat. “Habis digali ditanami lagi sisa lahan di bawahnya, otomatis rapi dan hijau,” katanya. Ide ini tetap tak bisa memulihkan sempadan sungai seperti semula karena pertambangan tak bisa diperbaharui.Sejumlah foto udara Tukad Petanu yang beredar di internet memperlihatkan bopeng-bopeng bekas penambangan kontras dengan suasana sekitarnya yang hijau.Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riyadi menyebut semua penambangan illegal. “Serba dilematis, warga sekitar juga ikut. Tapi mana lebih besar dengan dampak lingkungannya?” serunya.Dinas PU provinsi memiliki peran strategis dalam proses pemberian izin pasca UU No 23 tahun 2014 bahwa kewenangan dikembalikan ke tingkat provinsi. Sebelumnya izin penambangan dan lingkungandi tingkat kabupaten. Nah, PU Bali punya wewenang untuk memberi rekomendasi teknis dalam pemberian izin penambangan.Pemerintah Provinsi Bali efektif menangani kegiatan pertambangan sejak Maret 2016 dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batuan. Disebutkan tiap usaha harus punya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi syarat administrasi, teknis, dan lingkungan dari kabupaten setempat.Jika penambangan di wilayah sungai harus mendapat rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Bali-Penida merupakan perpanjangan tangan Kementrian Pekerjaan Umum. Sungai-sungai di Bali menurut keputusan Presiden No 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai termasuk Wilayah Sungai Strategis Nasional yang ditangani pemerintah pusat. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Kenapa usaha penambangan terus berlangsung sejak tahun 90-an sampai sekarang? Astawa memaparkan penambangan batu paras di aliran Tukad Petanu sudah berlangsung sekitar 20 tahun lalu. Awalnya aktivitas sampingan warga setempat lalu menjadi penambangan rakyat karena makin banyak yang eksplorasi dan membesar skalanya.Penambangan dilakukan di tebing curam dan membahayakan pekerjanya. “Juga merusak lingkungan dan saluran irigasi subak, menyebabkan terputusnya aliran irigasi pertanian,” tambahnya.Rusaknya saluran irigasi tua dan vital yang dibuat di masa lalu ini mengakibatkan ribuan petani tak bisa bekerja. Koran Bali Post pada 27 Agustus 2011 menulis lebih dari 1800 hektar lahan pertanian melingkupi 40 subak di kawasan sungai Blahbatuh dan Sukawati mengalami kekeringan pasca rusaknya terowongan induk di aliran sungai Petanu.Pada 2015, sedikitnya 15 penambang ditangkap. Menurut Putu Agus Budiana Kabid ESDM Dinas PU Bali tahun ini hingga Desember pernah 8 kali jadi saksi di pengadilan. Ia mengaku tak memantau putusannya. “Sama sekali tidak punya izin, yang berperan di lapangan menegakkan ya polisi,” katanya. [SEP] | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2018-025-01.json | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | [CLS] Hiu paus sepanjang 8,8 meter terdampar di Pulau Mansinam, Manokwari. Awalnya, warga melihat hiu paus, masih ada gerakan. Kala coba evakuasi, sudah tak bernyawa lagi. Akhirnya, tim gabungan berhasil menyeret bangkai hiu paus gunakan dua longboat, ke daratan untuk dikuburkan. Yan Agus Rumbewas, aktivis lingkungan Komunitas Anak Air Manokwari (KAAM) berdiri di kedalaman satu meter di ujung ekor hiu paus (whale shark) sepanjang 8,8 meter di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat pukul 12.30 waktu setempat.Kurang dari 10 orang, dari berbagai organisasi seperti RAPI, Universitas Papua, BPBD Manokwari dan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) membentuk barisan sepanjang tubuh hiu paus. Matahari begitu terik.Pada kepala sang Rhincodon typus ini, seorang pegawai BBTNTC berusaha menanamkan sebatang kayu lima-lima ke bagian celah sirip leher yang terjebak di karang.Dua urat tali tambang yang mengikat tubuh bagian ekor dan sirip leher ditarik bersamaan oleh dua speedboat, diikuti dorongan yang lain. Setelah mencoba beberapa kali, tubuh mamalia laut ini akhirnya berhasil keluar dari jebakan karang di pulau itu, sekitar empat jam proses evakuasi. Hiu paus inipun dievakuasi dengan dua longboat milik komunitas KAAM. Hiu paus ditarik menuju daratan Manokwari, berjarak sekitar dua mil untuk dikuburkan.Mamalia laut itu terdampar mati di Pantai Timur Pulau Mansinam, tepatnya pada koordinat S0 53’ 20 dan E134 6’ 1” pada Sabtu (8/9/18). Lokasi di ujung pulau itu tak terpaut jauh dari Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC).Mamalia ini terdampar di pantai penuh karang hidup, dengan sekitar dengan terlihat ikan-ikan kecil. Belum ada informasi pasti kapan hiu paus ini mati.Temuan ini bikin heboh warga Manokwari, setelah terunggah ke media sosial. Beberapa foto beredar di Facebook memperlihatkan anak-anak berkurumun di lokasi temuan, dan sebagian berdiri di punggung hiu paus. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2018-025-01.json | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Korneles Rumbrawer, nelayan yang baru kembali dari melaut mengatakan, melihat hiu paus sekitar pukul 06.00. Dia melihat, kepala hiu paus di dalam air dan ekor di permukaan. Dia menyampaikan informasi itu kepada warga Pulau Mansinam.Saat ditemukan, kata Korneles, hiu paus itu masih sempat menggerakkan tubuh, ekor tampak berkibas, berusaha ke daerah lebih rendah, namun akhirnya kandas. “Hiu paus masih terlihat hidup (saat itu),” kata Korneles.Warga yang tinggal di Manokwari, tepatnya di Teluk Sawaibu ––daratan Manokwari persis di depan Pulau Mansinam—, dengan cepat kembali ke darat mengambil peralatan seadanya untuk menolong hiu paus itu.Begitu kembali, mereka tak dapat berbuat banyak. Hiu paus sudah kaku alias mati. Tak lama berselang, lokasi mulai dipenuhi anak-anak, dan beberapa dari mereka sudah berada di punggung hiu paus.Yafet Rumbobiar, warga Pulau Mansinam mengatakan, pertama kali menemukan hiu paus pada pukul 07.30. Saat itu, hiu paus yang terkenal sebagai salah satu ikon wisata Indonesia itu telah mati. Setelah itu, ramai warga terutama anak-anak berkerumun.“Saat anak-anak di punggung hiu paus, darah keluar dari punggung tapi saya tak melihat luka di tubuh hiu paus. Anak-anak langsung turun dari punggung hiu saat itu juga,” katanya. Air Suruan, peneliti di Whale Shark Indonesia, mengatakan, hiu paus sepanjang sekitar 8,8 meter dengan lingkar tubuh 4,4 meter kategori dewasa muda. Dia tak menemukan luka serius pada tubuh hiu paus berkelamin jantan ini. Hanya dua goresan kecil pada kepala.“Tak ada luka berarti di tubuh hiu paus. Di Papua Barat, setahu kami ini kasus pertama. Di Taman Nasional Teluk Cenderawasih juga belum pernah ditemukan kasus hiu paus mati terdampar,” katanya kepada Mongabay di sela-sela evakuasi.Dia bilang, temuan itu tak jauh dari jalur migrasi hiu paus menuju Taman Nasional Teluk Cenderawasih. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2018-025-01.json | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Ben G Saroi, Kepada Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih kepada Mongabay mengatakan, tak ada bekas luka pada tubuh hius paus.Dia mengutip keterangan Arnold, dokter hewan di Manokwari, yang mengatakan, tak ada tanda-tanda luka pada bagian tubuh luar hius paus.“Penyebab kematian tak diketahui pasti, ada kemungkinan keracunan, untuk memastikan penyebab menunggu hasil uji laboratorium,” katanya.Ben mengatakan, tak ada semacam sidik jari atau photo identification (DI) pada hiu paus itu. Pada sirip juga tak ada penanda satelit.BBTNTC mengatakan, sejumlah titik lokasi mencari makan hiu paus di TNTC terancam rusak. Salah satu ancaman kerusakan karena eksploitasi berlebihan pada ekosistem ikan puri, ikan santapan hiu paus. Sejak berhasil dievakuasi, hiu paus baru bisa dikuburkan sekitar 9 jam setelahnya. Tim baru mendapat kepastian penguburan sekitar dua jam setelah hiu paus berhasil dievakuasi ke sekitar Pantai Balai Latihan Kerja (BLK) di Manokwari.Proses menarik hiu paus ke daratan BLK tak berjalan mulus karena tali yang digunakan beberapa kali terputus karena berat. Sekitar pukul 21.30, hiu paus baru dikuburkan setelah diambil sampel jaringan kulit dan insang.Sementara di Taman Nasional Teluk Cenderawasih hingga kini sudah teridentifikasi ada 169 hiu paus, 47 individu ada penanda satelit. Keterangan foto utama: Hiu paus setelah berhasil ditarik keluar dari karang yang menjebaknya di pantai Pulau Mansinam. Foto: Duma Sanda/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-048-02.json | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | [CLS] Jauh sebelum pandemi datang, buruknya kualitas udara ibu kota sudah menjadi perhatian bersama. Meski masih ada silang pendapat antara data yang diperlihatkan oleh Air Visual dengan data yang disajikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, satu hal yang disepakati adalah perlunya koordinasi semua pemangku kepentingan dalam mengatasi bersama persoalan kualitas udara ini.Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pakar, perbedaan ini lebih disebabkan oleh metode dan periode pengamatan yang berbeda. Karenanya ketika Pemda DKI Jakarta kemudian merespon dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, semua pihak wajib mengapresiasi sekaligus mendukung keberhasilannya.Ingub Nomor 66 Tahun 2019 disusun dengan dasar pertimbangan mempercepat pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan multisektor yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara. Selain itu juga diupayakan perubahan gaya hidup masyarakat sekaligus mengoptimalkan fungsi penghijauan yang didukung oleh sinergi Perangkat Daerah terkait. Dilihat dari list kepadanya, sekitar 14 Perangkat Daerah yang harus bersinergi dalam mengatasi persoalan kualitas udara ini.Beberapa diantaranya: Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup, Asisten Perekonomian dan Keluangan, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tak ketinggalan Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta. Merujuk hal ini, dapat dilihat bahwa kompleksitas permalahan kualitas udara ternyata tidak hanya menjadi permasalahan transportasi semata. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-048-02.json | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | baca : Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang Secara umum, ada 7 kegiatan utama yang menjadi prioritas dalam Ingub. Prioritas utama adalah memastikan tidak ada lagi angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun serta tidak lulus uji emisi, beroperasi di jalan sekaligus menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko di tahun 2020.Prioritas berikutnya adalah mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai tahun 2019. Tak lupa mulai tahun 2021 mulai diterapkan congestion pricing sebagai opsi lain menekan potensi kemacetan massal di ibu kota. Yang paling menarik adalah langkah ke-3 berupa upaya memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai tahun 2019 plus memastikan bahwa tidak ada lagi kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun pada tahun 2025. Insentif Disinsentif Pajak KendaraanPenulis sendiri tertarik dengan bunyi pernyataan terkait dengan upaya memperketat ketentuan uji emisi kendaraan pribadi. Secara kebijakan, hal ini dapat disimulasikan ke dalam sebuah kerangka kebijakan insentif disinsentif pajak kendaraan. Regulasi yang akan dirujuk adalah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD).Ke depannya, ketentuan uji emisi kendaraan seharusnya menjadi dasar penilaian dalam skema pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk kendaraan pribadi yang lolos uji emisi atau memiliki kandungan emisi di bawah ambang batas, akan mendapatkan insentif PKB berupa tarif minimal. Sebaliknya kendaraan yang jauh melebihi ambang batas emisi, wajib membayar denda melalui pemenuhan tarif tertinggi di kelas masing-masing. Detailnya dapat dijelaskan sebagai berikut. | [0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583] |
2021-048-02.json | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Pada bagian kedua pasal 3, yang dimaksud dengan obyek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Di pasal 5, disebutkan dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang menggambarkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Terkait dengan bobot, dinyatakan dalam koefisien 1 dan >1.baca juga : Standard Emisi Kendaraan di Indonesia, Sejauh Apa Penerapannya? Koefisien 1 artinya kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor masih dianggap dalam batas toleransi. Sementara koefisien >1 menggambarkan penggunaan kendaraan bermotor sudah melewati batas toleransi. Beberapa faktor penentu bobot antara lain: tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as/roda/berat kendaraan, jenis bahan bakar, tahun pembuatan serta isi silinder.Terkait tarif, diatur pada pasal 6 dengan kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya, dikenakan tarif pajak progresif paling rendah 2% dan tertinggi 10%. Tarif pajak kendaraan alat berat dan alat besar berkisar antara 0,1% hingga 0,2% dimana penetapan ini cukup dengan peraturan daerah (Perda).Aturan terkait tarif minimal dan maksimal ini yang seharusnya dapat disimulasikan oleh Pemda DKI Jakarta dikaitkan dengan kewajiban lulus uji emisi. Dengan demikian setiap pemilik kendaraan bermotor kepemilikan pertama, akan membayar tarif minimal jika lolos uji emisi dan tarif maksimal jika tidak lolos uji emisi. Hal sama terjadi untuk kepemilikan kendaraan berikutnya. Apabila policy ini secara rutin dapat dijalankan, penulis yakin ke depannya mampu mengubah perilaku pemilik kendaraan bermotor.baca juga : Tekan Emisi Lewat Kendaraan Listrik, Berikut Masukan IESR | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-048-02.json | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | * Joko Tri Haryanto. Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | [CLS] Investigasi oleh Mongabay menemukan bukti baru menunjukkan salah satu produsen kertas terbesar di dunia, Asia Pulp & Paper (APP) sengaja menyembunyikan kepemilikan perusahaan kontroversial yang terlibat dalam deforestasi. Kejelasan datang setelah bantahan berulang kali oleh APP bahwa perusahaan itu memiliki perusahaan lain, karena struktur perusahaan tidak jelas ini jadi perbincangan.Dua mantan karyawan APP diwawancarai Mongabay mengatakan, manajemen menggunakan nama mereka pada arsip resmi untuk perusahaan, PT Muara Sungai Landak (MSL), yang menebang hutan tropis di Kalimantan Barat, untuk membuka perkebunan kayu pulp di hutan gambut sekitar 3.000 hektar sejak 2013. Salah satu karyawan mengatakan, dia telah menerima pembayaran bulanan untuk kompensasi pengaturan itu. Dia mengaku takut protes karena khawatir kehilangan pekerjaan.Baca juga: Koalisi Menelusuri Kepemilikan Bisnis Asia Pulp and Paper, Apa Temuannya? Berdasarkan penjelasan dan laporan mantan karyawan ini tentang cara kerja dalam manajemen APP, bertentangan dengan pernyataan yang perusahaan buat dalam beberapa bulan terakhir yang menyatakan, “tidak ada hubungan” dengan PT Muara Sungai Landak.Temuan ini menempatkan APP tepat di tengah perdebatan yang muncul tentang keberadaan “perusahaan bayangan” di antara kepemilikan usaha milik keluarga konglomerat yang mendominasi sektor perkebunan kayu di Indonesia ini.Baca juga: Kala Greenpeace Putus Hubungan dengan Asia Pulp and Paper Berkat tekanan kelompok masyarakat sipil, sebagian kelompok bisnis ini telah berjanji menghentikan deforestasi. Namun, makin jelas mereka menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan kendali atas aset-aset usaha yang bermasalah.APP dimiliki keluarga taipan Eka Tjipta Widjaja, yang memiliki investasi di berbagai sektor, mulai real estat, perbankan, pertambangan dan agribisnis sampai produk makanan dan lain-lain. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Pada 2013, APP membuat ikrar menghentikan deforestasi. Greenpeace memberikan legitimasi komitmen ketika setuju untuk memberi masukan perusahaan tentang cara menerapkannya.Desember lalu, bagaimanapun, APP menemukan diri terlibat dalam skandal ketika Associated Press menerbitkan kajian mengenai struktur perusahaan ini. Artikel itu juga menunjukkan, MSL dimiliki melalui lapisan perusahaan induk atas nama dua karyawan APP: pekerja IT berusia 36 tahun dan auditor 43 tahun.Temuan-temuan itu menunjukkan, APP menggunakan nama mereka sebagai proksi menyembunyikan kepemilikan usaha dari MSL, dan diam-diam mengambil keuntungan dari penghancuran hutan besar-besaran di Kalimantan Barat.APP membantah mengendalikan MSL. Mereka mengklaim dalam beberapa pernyataan publik dan wawancara, bahwa karyawannya membentuk perusahaan sendiri, tanpa sepengetahuan manajemen.APP mengakui, karyawan ketiga terdaftar sebagai Direktur MSL, tetapi mengatakan telah “dihentikan” dari posisi di APP segera setelah keterlibatan di perusahaan itu ditemukan. Dua karyawan lain, katanya, sudah meninggalkan APP. Penyelidikan Mongabay membuktikan bertentangan dengan cerita APP. Hubungan perusahaan dengan operasi penghancuran hutan di Kalimantan Barat itu jauh lebih dalam daripada yang diakui.Wawancara dengan mantan karyawan APP juga menunjukkan, upaya mengaburkan keterkaitan kepemilikan dikoordinasikan dari dalam lingkaran konglomerat.APP telah mengakui, tiga karyawannya terlibat di MSL. Setelah Mongabay, menganilisis catatan perusahaan menunjukkan nama-nama tiga orang lain yang tampaknya telah dipekerjakan APP saat sama ketika mereka terdaftar sebagai petugas dari MSL.Mongabay berhasil melacak dua orang. Keduanya mengatakan, manajemen APP telah menggunakan nama mereka di MSL.“Perusahaan itu dijalankan oleh orang yang lain,” kata salah seorang dari mereka. Dia mengatakan, “tidak memiliki pilihan lain.” | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mongabay juga dapat mengungkapkan, perusahaan yang membeli sebagian besar kayu MSL memiliki kesamaan di belakang layar dengan konglomerat Widjaja. Perusahaan itu, PT Cakrawala Persada Biomas, mengoperasikan pabrik pelet kayu di Kalimantan Barat.Catatan perusahaan menunjukkan, dua direkturnya adalah sepasang mantan eksekutif senior di perusahaan minyak sawit milik keluarga Widjaja. Setidaknya satu dari mereka dipekerjakan saat yang sama ketika dia terdaftar sebagai karyawan perusahaan penggilingan. Namun tak seorang pun dapat dihubungi untuk dimintai komentar.Seorang juru bicara untuk sawit Sinar Mas Grup ini mengatakan, tak bisa berkomentar mengenai perusahaan penggilingan karena “kami tidak terlibat dalam entitas ini.” Saham-saham pengendali di perusahaan, dipegang dua perusahaan dari negara surga pajak, British Virgin Island dan Labuan, Malaysia.Petinggi ketiga dari perusahaan penggilingan bekerja untuk beberapa perusahaan asuransi keluarga Widjaja dan yayasan yang didirikan konglomerat ini.Dihubungi melalui telepon, pria itu mengakui hubungannya dengan Cakrawala Persada Biomas, tetapi mengatakan tidak dapat mengatakan, apakah dia terdaftar sebagai komisaris atau direktur.Menginformasikan bahwa dia komisaris, dia menyarankan Mongabay berbicara dengan direktur dan menutup saluran telepon.Peran pria ini di perusahaan penggilingan meningkatkan keraguan terhadap APP. APP mengklaim, para karyawan bekerja untuk pihak ketiga, atau mendirikan perusahaan mereka sendiri, tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Namun peran pria ini dalam konglomerat Widjaja, tertera di atas kertas, tidak ada hubungan dengan operasi agribisnisnya.Sentimen serupa disuarakan salah satu karyawan APP yang namanya muncul di pengajuan resmi MSL, dan bekerja di Jakarta, berkantor sama dengan tiga orang yang mengakui keterlibatannya dalam perusahaan APP. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Ditanya apakah salah satu dari tiga orang itu mungkin bisa mendirikan dan menjalankan perusahaan itu sendiri—usaha besar yang membutuhkan akuisisi izin usaha dari berbagai tingkat pemerintahan, akses ke modal dan alat berat—karyawan itu menjawab dengan yakin,” Tidak pernah.” “Tak pernah.” Seorang mantan karyawan APP lain ingat pernah bekerja dengan salah satu dari tiga orang itu setuju, dan mengatakan, tak percaya orang yang disebutkan namanya dapat menjalankan perusahaan itu. “Karena dia tak memiliki kemampuan untuk itu,” katanya, berbicara dengan minta nama anonim.“Untuk mengelola area konsesi, Anda harus memiliki keterampilan kerja lapangan. Anda harus tahu cara menanam, memanen dan membawa kayu ke penggilingan. Saya rasa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, sungguh. ”Salah satu dari dua karyawan APP yang mengatakan namanya digunakan untuk MSL, orangnya lebih tertutup. Dia enggan menjelaskan detail bagaimana modus-modus seperti itu berjalan. Diapun segera mematikan telepon.Yang jelas darinya soal perusahaan itu bukan milik dia. “Semua didasarkan pada inisiatif [konglomerat],” katanya. “Tidak mungkin saya menominasikan diri [sebagai direktur].”Untuk APP, temuan ini memiliki konsekuensi di luar MSL. Perusahaan kertas raksasa ini juga mendapat kecaman atas hubungannya dengan 24 perusahaan lain sebagai pemasok bahan bakunya. APP selalu merujuk perusahaan-perusahaan ini sebagai pemasok “independen,” tak dimiliki oleh atau berafiliasi dengannya. Namun, laporan lembaga swadaya masyarakat dan media baru-baru ini mengindikasikan, mereka dimiliki segelintir karyawan APP. APP membantah, kalau telah memiliki perusahaan-perusahaan itu secara diam-diam. | [0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Dalam lima tahun sejak APP berjanji menghentikan pembukaan hutan, MSL telah melibas hampir 30 kilometer persegi (12 mil persegi) hutan. Lisensi perusahaan mencakup total 130 kilometer persegi (50 mil persegi) dan membentang sebagai habitat orangutan Kalimantan ((Pongo pygmaeus) yang sangat terancam punah.Menurut analisis Greenpeace, hampir seluruh konsesi terletak di lahan gambut. Dalam beberapa dekade terakhir, zona gambut Indonesia yang luas telah dikeringkan perusahaan-perusahaan perkebunan, menyebabkan gambut mudah terbakar.Pada 2015, kebakaran gambut di Indonesia menyelimuti kepulauan dan negara-negara tetangga dalam kabut asap yang mencekik, memabukkan jutaan warga Indonesia, dan menghasilkan emisi gas rumah kaca meroket. APP berjanji menghentikan pembukaan tak hanya hutan juga lahan gambut.Jika keluarga konglomerat ini mengendalikan MSL, itu melanggar lebih dari ikrar sukarela. Pada 2016, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menandatangani aturan moratorium semua pembukaan lahan gambut baru. Namun, menurut Greenpeace, MSL membersihkan gambut tahun lalu.Greenpeace pada Mei memutuskan hubungan dengan APP, dengan mengatakan, upaya menyembunyikan skandal kepemilikan gagal, dan menuntut mereka bertanggung jawab atas penghancuran hutan termasuk di konsesi MSL. APP tetap kekeuh bilang, kalau tak ada hubungan dengan MSL dan tak ada kayu masuk ke rantai pasokan mereka.Ditanya mengenai temuan terbaru Mongabay, Elim Sritaba, Direktur Keberlanjutan APP, memilih tak menjawab soal setidaknya enam karyawan mereka disebutkan dalam pengajuan resmi untuk MSL, atau klaim nama-nama pekerja sering dipakai perusahaan.Sritaba mengatakan, tak ada seorang pun yang “diberi kompensasi” untuk dicatat sebagai direktur MSL. Dia menyebut klaim itu, salah dan tidak berdasar. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | “Kami menyambut kritik ke dalam organisasi kami, karena kami percaya bahwa itu membantu kami melakukan yang lebih baik,” katanya, melalui surat elektronik.“Tetapi saat yang sama, jika kami menghabiskan seluruh waktu membela diri terhadap serangan tak berdasar, kami akan kekurangan sumber daya untuk pekerjaan lebih penting yang perlu dilakukan dalam memerangi perubahan iklim.” ‘Sebaiknya jangan protes’Salah satu mantan karyawan APP yang mengatakan namanya dipakai untuk MSL mengenang awal mula sadar namanya telah melekat pada perusahaan. Ini dimulai ketika tim hukum kantor di Jakarta membawa dokumen untuk ditandatangani buat penyewaan alat berat.“Ketika itu saya menyadari, oh, saya ditunjuk sebagai anggota dewan,” katanya. “Sekali lagi, mereka sudah menyiapkan segalanya untuk saya. Jadi saya tidak punya pilihan lain. ”Di APP, katanya, itu praktik standar untuk nama karyawan yang akan diakai buat perusahaan seperti MSL. Makin senior, katanya, makin tinggi kesempatan nama dilampirkan di profil perusahaan. “Jadi, jika Anda mencapai tingkat tertentu-manajer senior, general manajer- akan ada risiko tinggi bahwa Anda akan ditunjuk jadi salah satu anggota dewan,” katanya.Karyawan ini, biasa tak dinilai penting di perusahaan, jadi masuk akal namanya dipakai untuk perusahaan seperti MSL. Bukan untuk perusahaan yang lebih besar seperti Arara Abadi, yang diakui dimiliki oleh APP.Karyawan itu bilang, tak pernah ada yang meminta izin gunakan namanya untuk perusahaan. Mereka tak perlu melakukan hal itu– APP sudah memiliki data pribadi karyawan. “Setelah Anda mendaftar kerja, Anda mengisi CV Anda, kan?” katanya. “Anda juga memberikan ID Anda. Itu seharusnya cukup bagi [manajemen] untuk menunjuk Anda.” | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | “Maksud saya, mereka sudah punya ID Anda. Mereka hanya datang ke notaris dan mendirikan perusahaan atau bagaimana, saya tidak tahu. Berarti bahwa sampai batas tertentu mereka tidak menggunakan persetujuan Anda sebelumnya untuk menunjuk Anda sebagai anggota dewan.”Pengakuannya tentang praktik seperti ini dikonfirmasi oleh mantan karyawan APP lain yang bekerja di kantor sama di Jakarta. (Namanya tak muncul di MSL.)Dia mengatakan, sudah biasa bagi rekan-rekannya disebut sebagai petugas dari perusahaan itu. Beberapa dari mereka benar-benar mengelola perusahaan, yang lain namanya hanya muncul demi kepentingan dokumen.“Saya tidak bisa mengatakan itu situasi hitam dan putih. Ini lebih keabu-abuan.”Karyawan yang menandatangani makalah untuk MSL mengatakan, tak pernah benar-benar berpartisipasi dalam manajemen. Dia bahkan tak tahu siapa yang membeli kayu yang dihasilkan. Dia menerima sekitar Rp1 juta per bulan sebagai kompensasi untuk penggunaan nama itu.Penggunaan nama ini membuat dia resah tetapi hanya dalam diam. “Selama Anda ingin bekerja [untuk APP], saya kira akan mengerti yang terbaik bagi Anda untuk tak memprotes keputusan semacam itu.” Tanda-tanda awalHasil investigasi bersama Eyes on the Forest, koalisi organisasi masyarakat sipil di Indonesia, melihat buldoser bekerja di konsesi MSL.Mereka mulai menggunakan drone memantau konsesi. Dalam perjalanan ke lapangan, mereka mengidentifikasi sarang orangutan dan mengukur kedalaman dan luas gambut. Mereka mendengar dari penduduk desa yang tinggal di dekat perkebunan, bahwa itu milik Grup Sinarmas.Untuk memeriksa pernyataan penduduk desa, para investigator LSM mencari akta pendirian dan akta notaris MSL dan jaringan perusahaan induk dari data pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Dokumen-dokumen yang tersedia secara publik mengungkapkan nama-nama pemegang saham, direktur dan komisaris untuk setiap perusahaan. Hasil pencarian online menunjukkan, beberapa orang ini adalah karyawan APP. Mereka, misal, mencantumkan di profil LinkedIn milik mereka.Ian Hilman, dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan mengatakan, Eyes on the Forest tak akan menghadapi APP kecuali mereka memiliki bukti definitif bahwa APP benar-benar mengendalikan MSL.Mereka terus memantau konsesi, pada 2015, merilis laporan yang menunjukkan berapa banyak hutan hancur oleh MSL.Tanda-tanda itu ada di sana, kata Hilman. MSL, didaftarkan ke sebuah gedung di Sinarmas Land Plaza, Jakarta. Meskipun itu konsesi relatif kecil sekitar 130 kilometer persegi– beberapa konsesi APP 20 kali lebih besar— jelas ada uang besar di belakangnya.“Ini aneh,” kata Hilman, bahwa pemilik MSL, dua pekerja kantoran.“Jika Anda melihat di lapangan, MSL memiliki investasi besar seperti menyewa mesin berat, menggali saluran kanal, dan membangun sebuah jalan.” Ada indikasi lain kalau MSL adalah operasi APP.Desember lalu, sebuah peta di situs web APP yang menunjukkan titik api jelas-jelas menyebutkan, MSL sebagai salah satu konsesi “mitra” raksasa kertas di Kalimantan. Peta yang Mongabay lihat itu telah diturunkan.Sritaba dalam wawancara Februari lalu, mengatakan, MSL telah keliru masukkan dalam peta.Dokumen lain, buatan 2007 oleh APP, kala Mongabay, cek MSL masuk daftar konsesi.Awal tahun ini, Greenpeace menemukan, perusahaan perkebunan kayu pulp lain dimiliki konglomerat ini sedang ‘membersihkan’ hutan di Kalimantan Selatan.Ketika organisasi lingkungan mempertanyakan soal ini kepada APP, raksasa kertas itu mengatakan PT Hutan Rindang Banua, berada di luar kewenangan mereka, karena milik tangan berbeda dari keluarga Widjaja. Menurut mereka komitmen keberlanjutan itu tak berlaku. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | “Di satu sisi, mereka berbicara tentang menghentikan tindakan mereka, tetapi sisi lain terus melakukan deforestasi,” Rusmadya Maharuddin, juru kampanye hutan bersama Greenpeace, kepada Mongabay. Masalah kepercayaanAPP terus mengklaim, MSL dibentuk oleh karyawan yang tak bertanggung jawab. Pada Mei, raksasa kertas itu mengatakan, akan menyewa perusahaan auditor besar untuk “melihat kepemilikan saham dari semua bisnis kehutanan di Indonesia untuk menentukan apakah ada karyawan APP yang terlibat dalam bisnis yang menimbulkan konflik kepentingan.” APP masih berniat audit, kata Sritaba menulis dalam email.Sementara itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi. Pada Maret, Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan keputusan yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan kepemilikan mereka dalam waktu satu tahun.“Harapannya, itu dapat ditegakkan, setiap entitas akan menyatakan kepemilikan usahanya,” Sulistyanto, Wakil Kepala Biro Pencegahan KPK, kepada Mongabay.Dalam kasus APP, Rusmadya dari Greenpeace, lebih skeptis. “Ini bukan mengenai perusahaan yang siap memulai dalam perang melawan deforestasi,” katanya.“Mereka tidak transparan.” *** Kontribusi data dan informasi juga dari Aseanty Pahlevi dan terjemahan berita oleh Akita Arum Verselita. Berita awal bisa dilihat di Mongabay.com Keterangan foto utama: Orangutan kalimantan yang nasibnya harus kita perhatikan karena hutan tempat hidupnya kian tergerus. Foto: BOSF/Indrayana [SEP] | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | [CLS] Namanya Sadikin. Tempat tinggalnya di Bengkalis, Riau, kerap kebakaran hutan dan lahan hingga asap polusi udara, mendorong Sadikin ingin sediakan udara bersih di lingkungan tempat tinggalnya di Bengkalis, Riau. Dia mengubah bekas kebun sayur orangtuanya jadi hutan. Dia beri nama tempat itu, Arboretum Gambut Marsawa.Bengkalis, satu dari 12 kabupaten di Riau yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan Sadikit nikin arboretum, ingin memulihkan lingkungan yang sebelumnya telah merenggut nyawa anaknya akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu.Tak hanya menanam karet untuk ekonomi keluarga, Sadikin membibit dan menanam berbagai macam pohon, seperti gaharu, meranti, pisang-pisang, bintangor, kelat merah, mahang. Dia juga mempertahankan pohon asli di sana, berupa geronggang, timah-timah, gelam, kelat tikus dan kelat merah. Ditambah beberapa pohon buah, cempedak dan jambu monyet.“Jenis pohon memang tak banyak, tapi jumlah sekarang sudah ratusan,” katanya, sambil mengajak keliling dalam areal bergambut itu, baru-baru ini.Arboretum Gambut Marsawa terletak di Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Riau. Itu salah satu areal yang selamat dari karhutla besar-besaran pada 2015. Luas sekitar 1,1 hektar.Selain ditutupi pohon yang menjulang, arboretum Sadikin juga jadi rumah sejumlah tumbuhan endemik, berupa kantong semar. Semula hanya ada dua jenis. Kini, berkembang menjadi tujuh macam, beberapa terancam punah. Jenis-jenis itu seperti ampullaria, gracilis, rafflesiana, spektabilis, sumatrana, albomarginata dan sumatrana spectabilis. Yang terkahir merupakan persilangan dua jenis tanaman.“Awalnya saya berpikir itu tumbuhan langka. Kalau tak ada yang mengembangkan mungkin bisa punah. Lagian ia tak ganggu. Kenapa mesti dibasmi?” ujar Sadikin, saat menunjukkan satu persatu jenis kantong semar yang dimilikinya. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Kicauan burung ikut mengisi obrolan kami di tengah hutan gambut, pagi jelang siang itu. Bertambahnya jenis tanaman pemakan serangga dengan nama latin nepenthes ini, berkat kegigihan Sadikin melakukan pembibitan. Dia juga membangun rumah kayu untuk budidaya jamur tiram. Sayangnya, saat ini kegiatan ini terhenti karena tanaman terserang hama.Sadikin menjadikan arboretum ini sebagai wisata edukasi. Pelajar dalam dan luar daerah kerap berkunjung. Ia juga jadi pusat penelitian sejumlah akademisi daerah, nasional bahkan mancanegara. Penelitiannya antara lain, penghitungan karbon, gambut, kelembagaan termasuk perputaran ekonomi yang berlangsung sejak tempat itu dibuka untuk umum.Dibantu PT Pertamina, Arboretum Gambut Marsawa kini tersedia sejumlah fasilitas penunjang, berupa saung, tempat solat dan toilet termasuk track yang terhubung di sekelilingnya. Ada juga kedai yang menyediakan makanan dan minuman serta beberapa olahan petani setempat.Bermain dalam arboretum juga tak akan nyasar, karena sudah tersedia jalur dengan susunan tapak batu yang mudah dilalui. Di tambah lagi, ada penunjuk arah dan papan pengenal tiap jenis tumbuhan di dalamnya. Sempat ada permainan flying fox namun terhenti sejak pandemi COVID-19.“Saya terpanggil merehabilitasi udara. Rasanya, memang tidak mungkin tapi saya tetap bertahan memelihara ini. Biarkanlah ini jadi hutan. Kalau ada hutan airnya banyak,” ucap Sadikin.Rahmad Hidayat, Jr. Officer CSR PT Kilang Pertamina Internasional Unit Sungai Pakning, mengatakan, keterlibatan perusahaan minyak negara tak terlepas dari masalah karhutla saban tahun di wilayah kerja perusahaan ini. Hasil pemetaan mereka juga mendapati sejumlah potensi alam yang dapat dikembangkan. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Pertamina juga menghubungkan Arboretum Gambut Marsawa dengan dunia pendidikan lewat penerapan kurikulum sekolah cinta gambut. Targetnya, murid sekolah dasar tahu tentang gambut sejak dini karena hampir 60% daratan Bengkalis adalah lahan gambut.Didy Wurjanto, Kapokja Kehumasan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), bilang lahan gambut kelolaan Sadikin sesuai jadi arboretum. Selain semua spesies penting lahan gambut dapat tumbuh subur di sana, akses juga mudah hingga menarik untuk kunjungan wisata terbatas.“Arboretum bagus sebagai contoh gambut yang baik seperti apa. Keuntungan dan kelebihan itu pula yang menarik para donor beri pembinaan,” kata Didy, via aplikasi perpesanan. Arboretum pada dasarnya koleksi tanaman hingga akan diketahui jenis yang cocok pada gambut itu. Praktik Sadikin, bisa jadi pedoman BRGM dalam kegiatan revegetasi gambut rusak yang sudah berhasil mereka basahkan.“Kami apresiasi karya Pak Sadikin. Diupayakan agar masyarakat dapat manfaat dari arboretum itu.”Sadikin, peraih Kalpataru kategori perintis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2020. Penghargaan itu berawal dari partisipasinya mencegah dan mengendalikan karhutla. Dia termasuk anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), Sungai Pakning.“Tahun 2015, tempat kami pernah disebut kampung neraka gara-gara karhutla. Api muncul di berbagai titik sebelum api di lokasi lain berhasil kami padamkan. Begitu terus selama berbulan-bulan,” kata Sadikin di bawah saung dekat gerbang masuk arboretum.Pengalamannya saat itu, satu hektar areal terbakar terkadang baru bisa padam berminggu-minggu karena keterbatasan peralatan. Bahkan, harus berkali-kali menggali tanah gambut buat sumur dari satu lokasi ke lokasi lain karena sebentar saja air sudah kering. “Berbagai macam usaha dibuat untuk memadamkan api.” | [0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Sejak itulah, Sadikin dan masyarakat petani sekitar tergerak membangun sekat kanal di kebun mereka supaya gambut tak kering. Upaya penataan keluar masuk air dari dalam parit itu turut dibantu United Nations Development Programme (UNDP).Kesadaran itu berkat sosialisasi dan pendampingan beberapa akademisi. Sadikin bilang, mulanya usaha itu menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat atau petani. Mereka khawatir apabila parit dibendung akan memicu banjir. Meski kelompok yang kontra tetap memberi jalan pada upaya pencegahan karhutla itu, kelompok yang setuju tetap diminta pertanggungjawaban bila kebun masyarakat terendam.Untuk mengurangi risiko kebakaran, Sadikin dan petani Kampung Jawa memanfaatkan lahan bekas terbakar maupun yang berpotensi terbakar untuk kebun nenas. Pengelolaan dengan sistem tanam jajar legowo. Modelnya, tiap dua tanaman nenas dengan dua tanaman nenas lain dipisah jalan setapak.Adapun jarak tiap tanam 70-80 cm. Sedangkan lebar jalan dua kali lipat dari jarak tanaman. Misal, bila jarak tanam dua nenas 70 cm, lebar jalan sebagai pemisah antar tanaman dua nenas lain 140 cm.Cara itu untuk mencegah kebakaran. Jalur pemisah tanaman nenas dianggap sebagai sekat bakar atau antisipasi supaya api tidak menjalar ke tanaman lain. Ia juga memudahkan petani merawat tanaman.“Biasa orang tanam nenas mau jalan saja susah. Begitu api masuk jadi nenas panggang. Bagaimana supaya nenas ditanam tapi berfungsi sebagai sekat bakar. Umpamanya satu hektar semak belukar terbakar tak bakal nyeberang ke areal lain.” Anyaman serat nenas Ide Sadikin dan kawan-kawan petani tak berhenti di situ. Mereka sudah mengolah daun nenas menjadi produk anyaman kantong seranas, akronim dari serat nenas. Ia jadi tas, keranjang dan bakul. Mereka pun beralih dari polibag plastik ke serat nenas untuk wadah pembibitan. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Pembuatan seranas sangat mudah. Duri daun nenas terlebih dahulu dibersihkan. Kemudian belah sesuai lebar yang diinginkan. Selanjutnya direbus dan dijemur. Setelah kering dan berubah warna jadi kuning, daun siap dianyam untuk berbagai keperluan.Tahun lalu, Pertamina bahkan memanfaatkan kerajinan dari seranas untuk pembagian daging kurban yang biasa pakai kantong plastik. Petani nenas juga tak perlu menyiapkan kantong plastik lagi buat membungkus produk olahan mereka, seperti dodol, selai, wajik, sirup dan keripik nenas, bila ada pengunjung arboretum yang beli oleh-oleh di sana.Sebelum pandemi COVID-19, petani nenas masih rutin produksi. Hasil olahan mereka juga merambah ke berbagai pasar di daerah, dengan izin dan merek sendiri. Luas kebun nenas petani Kampung Jawa, sekitar 10 hektar. Mereka akan memperluas enam hektar lagi. Tanaman juga diselingi pohon buah.Hasil olahan seranas maupun produk makanan dari nenas petani yang bernaung dalam Koperasi Tani Tunas Makmur, itu sudah dipamerkan saat Konferensi Perubahan Iklim (COP25) di Madrid. “Kami merasa terbantu dengan program sosial dari Pertamina. Mereka sering bimbing dan fasilitasi ide-ide kami,” kata Sadikin.Dia mengabdikan diri sepenuhnya terhadap upaya penyelamatan lingkungan. Ide maupun inovasi Sadikin menunjukkan kesungguhan ini. Belakangan ini, dia membuat sumur hydrant portable. Ini alat penyedot air menggunakan pipa paralon dan mesin hisap yang bisa bongkar pasang. Mudah dibawa dan bisa berfungsi di mana pun, terutama di lahan gambut. Pipa tinggal ditancapkan ke tanah sebelum dihubungkan ke mesin. Sadikin mencobanya setelah mengikuti pelatihan pembuatan sumur hydrant. Hanya saat itu, kedalaman untuk mendapatkan sumber air mencapai 70-80 meter. Karena berpikir gambut banyak menyimpan air dan tidak perlu sampai pada kedalam itut, dia mencoba pada kedalaman 4-7 meter. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Uji coba Sadikin berhasil dan sangat digunakan pada areal gambut. Apalagi saat terjadi kebakaran, dia dan tim MPA tak susah payah lagi mencari sumber air atau menggali tanah buat kolam. Mereka tinggal menggotong alat tadi ke titik api dan menancapkan di sekitar areal yang hendak dipadamkan.“Tak perlu menunggu sampai puluhan meter lagi. Kalau gitu api sudah menyebar luas sebelum kedalamannya tercapai. Model tanah gambut seperti ini sudah menyimpan air di kedalaman beberapa meter saja, bahkan di sekitar permukaan.”Sadikin membagikan karya itu ke sejumlah anggota MPA kecamatan lain, Siak Kecil dan Bandar Laksamana. Sejak ada alat itu, katanya, mereka tidak pernah kewalahan lagi. Tiap MPA dari desa sekitar juga bekerjasama memadamkan api meski bukan di wilayah masing-masing.Sejak 2016, Sungai Pakning, setidaknya bebas dari kebakaran hebat seperti tahun sebelumnya.Rahmad Hidayat, bilang Pertamina memandang Sadikin sebagai lokal hero, motor penggerak, ulet, pekerja keras dan peduli untuk kelestarian lingkungan lebih baik. Dengan ada Sadikin dan arboretumnya, turut membantu Pertamina dalam memitigasi kebakaran selama ini. ****** [SEP] | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2017-008-06.json | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | [CLS] Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Papua Barat 2013-2033 yang selesai tahun 2015 dinilai berpotensi mendorong deforestasi dan degradasi hutan yang ada kini. Dalam RTRW itu, luasan kawasan lindung tersisa 3,3 juta hektar, alokasi budidaya 6,4 juta hektar. Sebelum revisi diketahui fungsi budidaya 46,1% sekitar 4,5 juta hektar dan fungsi lindung lebih besar 53,9 % (sekitar 5,3 juta hektar). Luas hutan Papua dan Papua Barat mencapai 29,4 juta hektar, atau 35% dari total hutan di Indonesia.“RTRW Papua Barat 2013-2033 menunjukkan ancaman perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan seluas dua juta hektar. Ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan ekonomi dan korporasi,” kata Nikolaus Djemris Imunuplatia, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ruang Hidup Adat dan Perlindungan Hutan Papua Barat dalam diskusi belum lama ini.Dia menilai, fungsi dan peruntukan hutan, berubah menuruti kepentingan korporasi, seperti rencana ekstraksi usaha pertambangan Gunung Botak, Manokwari Selatan.Dalam setiap proses pembahasan substansi RTRW Papua Barat, katanya, minim partisipasi masyarakat luas hingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat Papua. Kondisi ini, menyebabkan rasa ketidakadilan dan memicu konflik di Papua, meluas.Saat ini, kata Nikolaus, ada 143.000 wilayah adat di Papua Barat sudah teridentifikasi. Terjadi tumpang tindih di wilayah adat, katanya, selain menyebabkan luasan hutan merosot, juga keresahan dan ketegangan di masyarakat Papua.“Ini menciderai komitmen pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun Papua lebih sejahtera. Pemerintah harus memastikan paradigma pembangunan Papua lebih mengakomodir hak-hak adat guna perlindungan hutan,” katanya.Anes Akwan, Koordinator Pantau Gambut Papua mengatakan, revisi RTRWP Papua Barat mengancam ekosistem gambut. Ada banyak perusahaan mendapatkan izin eksploitasi di gambut. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2017-008-06.json | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | “Dalam peta sebaran izin perusahaan di Papua, baik pengusahaan hutan alam, perkebunan maupun pertambangan, setidaknya ada 155 perusahaan beroperasi dan mengkavling 25,5 juta hektar di gambut.”Dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang begitu eksploitatif dan penegakan hukum lemah, khawatir ekosistem gambut terancam rusak.Sisi lain, upaya pemulihan ekosistem gambut di Papua, masih belum menunjukkan hasil. Program Badan Restorasi Gambut, misal, kata Anes, belum nyata terlihat di Papua.“BRG belum nampak di Papua. Ada tujuh provinsi prioritas BRG, tapi belum menyentuh Papua. Sisi lain ada diskriminasi perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.”Ketika bicara perlindungan, katanya, kaji ulang perizinan penting dan hak-hak masyarakat adat perlu terlindungi.Meski begitu, Anes tetap optimis dua tahun sisa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, komitmen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat gambut di Papua Barat bisa terealisasi. Upaya restorasi gambut, katanya, harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan masyarakat adat.“RTRW Papua Barat mengancam eksistensi masyarakat adat di wilayah gambut,. Ada inkonsistensi pemerintah daerah yang menyebabkan terjadi pengabaian. Penting bagi pemerintah pusat intervensi kewenangan, jangan sampai ada raja-raja kecil.”Esau Yaung, Direktur Yayasan Paradiseae menekankan, dalam RTRWP masih terlihat ketimpangan penguasaan hutan dan lahan antara korporasi besar dan masyarakat.Hasil analisis Yayasan Paradiseae, menyebutkan, pola ruang Papua Barat sebelum direvisi diketahui fungsi budidaya 46, 1 % sekitar 4,5 juta hektar) dan fungsi lindung lebih besar 53,9 % (sekitar 5,3 juta hektar). | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2017-008-06.json | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | Rinciannya, fungsi budidaya, yakni, hutan produksi terbatas 12,3%, hutan produksi tetap 13,6%, hutan produksi dapat dikonversi 13,0%, perkampungan/desa 4,5%, pertambangan 0,2%, pertanian agropolitan 0,1%, dan tanaman tahunan/perkebunan 2,2%). Untuk fungsi lindung sebelum revisi, yakni, cagar alam darat (11,8%), gambut (5,9%), hutan lindung (21,5%), hutan suaka alam dan hutan wisata (0,3%), kawasan rawan bencana (2,3%), kawasan resapan air (7,8%), lahan basah (0,3%), suaka margasatwa darat (0,5%), taman nasional darat (3,5%), dan taman wisata alam (0,2%).Sedang RTRW Papua Barat 2013-2033, terlihat peningkatan fungsi budidaya jadi 66% (6, 5 Juta hektar), fungsi lindung turun jadi 34 % (3,3 juta hektar).Fungsi budidaya terdiri dari hutan produksi terbatas 16%, hutan produksi tetap 15%, hutan produksi dapat dikonversi 10%, kawasan budidaya lain 5%, perkebunan 4%, pemukiman 3%, pertambangan 0,2%, dan pertanian 12%. Lalu, fungsi lindung: hutan lindung 16% dan suaka alam atau kawasan pelestarian alam 18%. [SEP] | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | [CLS] Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) harus mendapat perlindungan penuh dari berbagai ancaman aktivitas ekstraktif dan eksploitatif yang saat ini semakin marak berlangsung di banyak daerah di Indonesia. Aktivitas itu bisa mengancam keberlangsungan nelayan dan juga ekosistem pesisir laut yang menjadi rumah bagi aneka ragam hayati.Seruan untuk melindungi kawasan P3K itu disuarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) saat menghadiri pertemuan ASEAN People Forum (APF) 2019 di Phatum Thani, Thailand, pekan lalu. Dalam seruannya itu, KIARA menyoroti proyek reklamasi yang disebut sebagai bagian dari aktivitas ekstraktif dan eksploitatif.Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menerangkan, bukan hanya di Indonesia saja, kegiatan reklamasi juga kini mengancam sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Timor Leste.Padahal sebagai negara yang banyak bergantung pada sumber daya di laut, Susan mengakui kalau negara-negara di Asia Tenggara itu juga menjadi rumah bagi lebih dari 50 juta orang nelayan yang bekerja untuk menangkap, mengolah, dan sekaligus menjual ikan. Itu artinya, kawasan P3K di Asia Tenggara sudah berjasa untuk menghidup puluhan juta lebih warganya.baca : Mewujudkan Keadilan untuk Rakyat Indonesia di Pulau Reklamasi Melihat fakta tersebut, kawasan P3K di Asia Tenggara telah lama menjadi jantung bagi kehidupan sektor perikanan. Itu berarti, kawasan tersebut juga menjadi area yang paling banyak dicari warga untuk mendapatkan penghasilan dengan nilai besar ataupun kecil.“Tetapi, saat ini nelayan-nelayan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina sedang menghadapi ancaman serius proyek reklamasi pantai. Industri ekstraktif tersebut tak hanya mengancam ekosistem laut, namun juga merampas ruang hidup nelayan,” ungkap Susan. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Mengingat pentingnya kawasan pesisir untuk kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, KIARA mengajak seluruh masyarakat di Asia Tenggara untuk bersama melawan proyek reklamasi yang sedang dan akan dikerjakan di masing-masing negara. Kegiatan ekstraktif tersebut harus terus diawasi dan dilawan secara aktif oleh semua elemen yang terlibat.baca juga : Korupsi Proyek Reklamasi, Bisa Terjadi di Seluruh Indonesia Keluarga NelayanKhusus untuk kegiatan reklamasi di Indonesia, Susan mengatakan bahwa saat ini tercatat ada 41 proyek yang memberikan dampak buruk bagi sedikitnya kehidupan 700 ribu keluarga nelayan. Sementara, untuk di Filipina, saat ini ada 14 proyek yang berdampak pada kehidupan 100 ribu keluarga nelayan.“Di Malaysia, ada lima proyek yang memberikan dampak buruk bagi lebih dari 5.000 keluarga nelayan,” jelasnya.Pentingnya mengawasi dan menolak kegiatan ekstraktif dan eksploitatif di kawasan pesisir, menurut Susan, tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Asia Tenggara adalah pemilik kawasan laut seluas 5.060.180 kilometer persegi. Itu artinya, laut di Asia Tenggara menjadi rumah bagi beragam sumber daya perikanan dengan potensi yang sangat tinggi.menarik dibaca : Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? Berdasarkan data Badan Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang dirilis pada 2018, negara di Asia Tenggara merupakan 10 besar produsen perikanan tangkap dunia. Negara tersebut adalah Indonesia dengan produksi 6.107.783 ton, Vietnam sebanyak 2.678.406 ton, Filipina sebanyak 1.865.213 ton, dan Malaysia sebanyak 1.574.443 ton.“Dengan angka sebesar ini, produksi perikanan di negara-negara ASEAN terbukti dapat memenuhi kebutuhan konsumsi perikanan dunia. Fakta ini membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki peran penting untuk menjaga pangan dunia,” pungkasnya. | [0.9995983242988586, 0.00017576274694874883, 0.0002258315507788211] |
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Terpisah, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (PRL KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan bahwa pelaksanaan reklamasi harus dapat meningkatkan atau paling tidak mempertahankan nilai manfaat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Agar itu bisa terwujud, lanjutnya, maka aspek teknis dalam pelaksanaan reklamasi tidak hanya harus memberi manfaat secara ekonomi, namun juga bermanfaat bagi aspek sosial atau kepentingan umum. Prinsip seperti itu, diadopsi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di Wilayah Pesisir dan PPK.“Dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi,” jelasnya di Jakarta, Senin (16/9/2019).Dalam setiap kegiatan reklamasi, Brahmantya juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang juga bisa menjadi jawaban untuk masalah yang akan muncul. Reklamasi harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan tidak boleh ada masalah yang tertinggal di dalamnya.Terkait dengan kontroversi dari proyek reklamasi, Brahmantya mengatakan bahwa itu bisa terjadi karena pelaksana proyek atau pengembang bersama pemerintah setempat tidak melakukan kajian dengan akurat tentang reklamasi yang akan dilaksanakan. Selain itu, bisa jadi karena kurangnya sosialisasi dengan masyarakat di sekitar proyek.“Akibatnya muncul sindrom not my back yard,” tegasnya.perlu dibaca : Masyarakat NTT Melawan Proyek Reklamasi di Lembata. Ada Apa? Pro dan KontraSekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengakui sampai sekarang kegiatan reklamasi masih mengundang pro dan kontra di masyarakat. Walaupun reklamasi bisa menjadi solusi untuk pengadaan lahan di kawasan pesisir yang berfungsi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, dan sekaligus menjadi opsi upaya mitigasi bencana akibat perubahan iklim. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | “Tetapi sesuai dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan, reklamasi haruslah dipandang sebagai upaya meningkatkan sumber daya lahan di wilayah pesisir, ditinjau dari sudut lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tuturnya.Sejak Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diberlakukan, jelas Nilanto, Indonesia telah memiliki ketentuan untuk menata pelaksanaan reklamasi di wilayah P3K. Walaupun dalam implementasinya, pelaksanaan reklamasi, masih menimbulkan pro dan kontra.Dari berbagai pro kontra tersebut, Pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem dan regulasi yang ada. Dengan demikian, fungsi regulator dapat menjamin keadilan bagi kepentingan masyarakat umum, investasi, dan sekaligus ekologi dalam pelaksanaan reklamasi.baca juga : Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang Di tempat sama, Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan bahwa sampai sekarang masih terdapat beberapa kekosongan regulasi hukum dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kondisi itu mengakibatkan beberapa pemimpin di daerah mengambil kebijakan bersifat diskresi untuk mempercepat proyek reklamasi.“Perlu ada harmoni dan sinergi antar berbagai pihak untuk mengatur pembangunan di pesisir,” ucapnya.Sementara itu, bagi Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor Luky Adrianto, kegiatan reklamasi hanya menjadi salah satu perangkat saja dalam proses pembangunan di wilayah P3K. Namun, perangkat tersebut harus tetap mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 11.“Yakni membuat pesisir menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Juga pada SDGs 14 yaitu perlindungan dan penggunaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan,” ungkapnya. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Diketahui, kawasan pesisir sejak lama menjadi magnet kuat bagi pengembangan ekonomi daeran dan salah satu daya tariknya adalah karena pesisir terbukti bisa menurunkan biaya logistik arus barang melalui jalur laut. Itu kenapa, pembangunan di pesisir menjadi banyak dan menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu yang berkembang pesat di Indonesia.Akan tetapi, fakta bahwa kebutuhan ruang akibat pertumbuhan ekonomi di pesisir harus berhadapan dengan fakta bahwa kondisi pantai dan kawasan pesisir di Indonesia banyak yang mengalami erosi, salah satunya karena dampak perubahan iklim. Kondisi itu mengakibatkan terjadinya abrasi pantai antara 2-10 meter setiap tahun.***Keterangan foto utama : Sebuah kapal nelayan melintas di perairan Teluk Jakarta, Muara Angke, Jakarta Utara. Teluk Jakarta mengalami tekanan lingkungan yang tinggi, salah satunya karena proyek reklamasi. Foto : Anton Wisuda/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2023-005-12.json | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | [CLS] Konflik harimau sumatera dengan manusia masih terjadi di Aceh.Tim patroli Forum Konservasi Leuser [FKL] yang melewati hutan Sampali, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, untuk berpatroli ke kawasan Taman Nasional Gunung Leuser [TNGL], diserang harimau sumatera, Sabtu [28/01/2023].Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser [BBTNGL], U. Mamat Rahmat mengatakan, tim patroli berbasis Spatial Monitoring and Reporting Tool [Smart] terdiri empat orang yang memulai kegiatan 22 Januari 2023.Namun, pada 28 Januari 2023, tim berpapasan seekor harimau sumatera di pinggir sungai. Harimau yang merasa teritorinya terganggu, langsung menyerang.“Rusdianto terluka kakinya, sementara seorang rekannya berusaha membantu melepaskan cengkraman. Dua anggota lain mencari pertolongan ke desa terdekat,” terangnya, Senin [30/01/2023].Kapolsek Kluet Tengah, Ipda Marwazi Lubis, menambahkan saat tim evakuasi tiba, Rusdianto sudah tidak sadarkan diri sedangkan harimau itu masih di sekitarnya.“Tim harus melepas dua tembakan ke udara untuk mengusirnya,” terangnya.Forum Konservasi Leuser mengakui, kejadian ini merupakan yang pertama kali.“Patroli perlindungan Leuser akan terus kami lakukan bersama pemerintah,” jelas FKL di media sosialnya.Rabu [01/02/2023], dua petani diserang seekor harimau saat berkebun di wilayah Sampali, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Kedua korban, Amrizal [65] dan Habib [29], merupakan warga Desa Ladang Teungoh, Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan.“Mereka diserang saat menginap di pondok kebun pukul 02.00 WIB. Habib mengalami luka serius, sementara Amrizal luka ringan,” lanjut Marwazi.Dalam perkembangannya, harimau yang diperkirakan menyerang tim patroli dan masyarakat itu ditangkap menggunakan kandang perangkap, Sabtu [04/02/2023]. Harimau dibawa ke Kantor BBTNGL di Tapaktuan, Aceh Selatan, untuk pemeriksaan kesehatan dan lainnya. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2023-005-12.json | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Baca: Mewaspadai Penyakit yang Menyerang Anak Harimau Sumatera Habitat rusak penyebab konflikRahmat Rusdi, masyarakat Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, mengatakan kegiatan ilegal seperti perambahan dan pembalakan terjadi di kawasan hutan Kluet Tengah. Di Manggamat juga ada pertambangan bijih besi.“Hutan rusak membuat harimau kehilangan tempat tinggal dan kekurangan makanan. Masyarakat Manggamat meyakini harimau tidak akan menyerang kalau tidak terganggu,” jelasnya.Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh periode 2017 hingga 2021, menunjukkan konflik manusia dengan harimau terjadi 76 kali. Sementara pada 2022, jumlahnya mencapai 40 kasus.Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh, Agus Arianto mengatakan, kejadian ini berada di kawasan hutan lindung yang merupakan habitat harimau.“Dua kasus itu berada di kawasan hutan lindung, termasuk dua petani yang diserang di kebun mereka. Kebun itu di hutan lindung,” ungkapnya.Menurut Agus, konflik ini harus dicarikan solusi menyeluruh dengan melibatkan semua pihak.“Rusaknya habitat merupakan penyebab utama, selain kearifan lokal masyarakat menghormati harimau mulai luntur,” paparnya.Baca juga: 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Hukuman untuk Pembunuh Harimau Sumatera di Aceh Timur Ahli konservasi harimau sumatera, Hariyo Tabah Wibisono memaparkan, tingginya konflik manusia dengan harimau di Aceh terjadi karena adanya aktivitas masyarakat di habitat harimau.“Harimau menyerang bisa disebabkan merasa terancan saat berpapasan manusia. Penyebab lain, bisa karena kesulitan mendapatkan hewan buruan, baik karena sudah tua atau terluka. Sehingga, ia mencari mangsa yang mudah didapat. Analisis lebih detil harus dilakukan,” katanya, awal Februari 2023. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2023-005-12.json | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Selain itu, hutan sebagai habitatnya telah terfragmentasi akibat pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan, pembukaan jalan, serta perambahan dan pembalakan. Akibatnya, harimau semakin sulit mencari mangsa.“Bahkan, hewan buruan utama harimau seperti babi dan rusa diburu manusia juga,” paparnya.Masalah lain, tutupan hutan yang berkurang membuat jalur jelajah harimau terganggu.“Berkurangnya makanan atau hewan buruan, membuat jalur jelajahnya makin luas. Kondisi ini akan membuat harimau sumatera makin cepat punah,” ungkapnya. [SEP] | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-009-15.json | Di Tempat Asalnya, Si ‘Buruk Rupa’ ini Dijuluki Burung Neraka | Di Tempat Asalnya, Si ‘Buruk Rupa’ ini Dijuluki Burung Neraka | [CLS] Burung ini memang bertampang tak seperti layaknya burung yang sering kita lihat. Matanya besar seolah melotot, tubuhnya cukup besar, kepalanya pun besar, paruhnya lebar, dan jika membuka paruhnya, mulutnya juga bakal terbuka dengan sangat lebar. Kemampuannya menyamar menyerupai dahan pohon membuatnya seringkali tak terlihat oleh siapapun.Burung Potoo namanya. Burung nocturnal yang mencari makanan utamanya, yakni serangga, saat hari sudah gelap. Di siang hari, burung ini bertengger di bagian ujung batang pohon, untuk menyamarkan tubuhnya dan memang terlihat sekali seperti dahan pohon kering. Kemampuan kamuflasenya ini membantunya bertahan hidup.baca : Empat Dekade Penelitian, 457 Burung Dinyatakan Sebagai Spesies Baru Jika merasa menemui ancaman, burung ini akan membekukan dirinya pada batang pohon, tak bergerak sedikitpun, bahkan tak juga bernafas. Penyamarannya tentu saja juga dipakai untuk mengelabui calon calon mangsanya. Matanya yang begitu besar membantunya bernavigasi di malam hari untuk mencari mangsa.Burung Potoo terdiri atas tujuh spesies, serta dijumpai di seluruh wilayah Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Beberapa spesies juga ditemukan di Amerika Utara, kecuali Kanada dan Amerika Serikat. Mereka hidup di Amerika Tengah hingga Selatan, dari Meksiko hingga Argentina, dengan keragaman terbesar terjadi di cekungan Amazon, tempat hidup 5 spesies.baca juga : Dinyatakan Punah 136 Ribu Tahun Silam, Burung Ini Muncul Kembali Burung ini juga ditemukan di setiap negara Amerika Tengah dan Selatan kecuali Chile. Mereka juga hidup di tiga pulau Karibia yaitu Jamaika, Hispaniola dan Tobago. Potoos umumnya memang tak banyak bergerak, meskipun kadang-kadang mereka masuk ke Kawasan perumahan penduduk maupun pelabuhan. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-009-15.json | Di Tempat Asalnya, Si ‘Buruk Rupa’ ini Dijuluki Burung Neraka | Di Tempat Asalnya, Si ‘Buruk Rupa’ ini Dijuluki Burung Neraka | Habitatnya hutan lembab dan semi-lembab, meskipun beberapa spesies juga muncul di hutan yang lebih kering. Burung ini termasuk burung monogami. Pasangan induk akan mengerami telur dan membesarkan anaknya hingga dewasa.Tak seperti burung lainnya, mereka tidak membangun sarang, mereka memanfaatkan celah celah batang pohon untuk menempatkan telurnya yang hanya satu. Status konservasinya memang least concerned, meski begitu populasinya terus menurun.menarik dibaca : Surga Burung Itu Ada di Taman Nasional Matalawa [4] Sumber : perunature.com, birds.cornell.edu, imgur.com, honesttopaws.com, dan astheworldfails.tumblr.com. [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | [CLS] Imam Suryadi, menahan sakit dan luka di punggung karena pukulan tentara, pada peristiwa Rabu (11/9/19) di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah.Dalam kejadian ini, sekitar 16 warga sipil kebanyakan petani terluka. Selain Imam, 15 petani lain, mengalami luka berbeda, ada dipukul di kepala, punggung, kaki, dan ada pula tertembak peluru karet di bagian pantat.Awalnya, pagi hari warga mengetahui tentara kembali membuat pagar di pesisir Urutsewu. Warga menolak klaim atas tanah mendatangi lokasi pemagaran. Aparat TNI di lokasi sekitar mengusir warga. Puluhan TNI ini dari Kodim 0709/Kebumen dan Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista Yogyakarta, senjata laras panjang, pentungan, dan tameng. Mereka bersiap menghalau warga. Bentrok TNI dengan warga terjadi.Baca juga: Kala Lahan Tani Urutsewu Terlibas Lokasi Latihan Tentara [1]Warga diusir menjauh dari area proyek pemagaram. Imam dan petani palin tak bisa melawan ketika tentara memukuli mereka dengan pentungan dan menginjak-injak petani lain.Tentara menembakkan peluru karet. Haryanto, seorang petani pun jadi korban. Pantat berdarah karena terserempet peluru. Dua selongsong peluru TNI buatan Pindad kemudian ditemukan warga usai pengusiran.Hasil pendataan Urutsewu Bersatu, organisasi warga dan petani, 16 korban terluka termasuk Wiwit dan Haryanto.Wiwit terkena luka pukul di kaki dan dinjak-injak, lalu Imam Suryadi terkena pentungan di punggung, Haryanto luka tembak peluru karet di pantat, Edi Afandi, dipukul di kepala. Supriyadi usia 40 tahun dipukul di kepala, punggung dan kaki.Wawan terkena luka pukul di kepala, Manto luka pelipis kanan. Lalu, Partunah, kaki ditendang dan diseret, Saikin dipukul di kepala. Kemudian, Sartijo luka paha di belakang, Sartono luka pukul di kepala, Wadi kaki ditendang, Tolibin luka pukul di kaki.Lalu, Sumarjo, kakek usia 70 tahun luka pukul di punggung, Martimin serta Saryono, sama-sama luka di kepala. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FKPPS), Seniman kepada Mongabay mengatakan, petani hanya meminta TNI tak mengklaim sepihak tanah warga dengan pemagaran. Mereka mempersilakan TNI menempuh jalur hukum kalau memang memiliki bukti kepemilikan tanah.TNI, katanya, hanya bisa membuktikan klaim kepemilikan itu di pengadilan karena petani di Urut Sewu juga memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan tanah lain yang diterbitkan sejak 1963 hingga 2018.“Itu sudah legal oleh negara, ada pemberian sertifikat sejak 1963 sampai 1979. Tahun 1972-1979 juga dan dilegalkan pada 2018,” katanya, Jumat, (13/9/19).Sertifikat itu, katanya, bukti negara mengakui hak milik masyarakat. Untuk itu, katanya, penyelesaian konflik tanah melalui pengadilan, bukan pemaksaan kehendak TNI.“Kalau bicara sertifikat, otomatis sertifikat sejak 1963-2018. Itu berarti negara mengakui hak milik,” kata Seniman.Dia bilang, aksi kekerasan TNI saat mengamankan pemagaran di Desa Brecong, Buluspesantren, Kebumen menunjukkan, TNI merampas tanah rakyat dengan jalan kekerasan. “Tentara harusnya melindungi rakyat, bukan memukuli bahkan merampas lahan rakyat lewat dalih apapun.”Di negara hukum, katanya, unjuk kekuatan kepada rakyat, apalagi mereka memiliki bukti kepemilikan sah, jelas tak dibenarkan. Klaim kepemilikan hanya bisa melalui pengadilan. Kalau proses mediasi atau pengadilan sudah ada putusan final, TNI harus mematuhi. Sebaliknya, petani juga akan patuh pada keputusan hukum mengikat kedua belah pihak.“Kalau TNI memiliki tanah, buktikan. Diproses di mediasi atau pengadilan silakan.” Berdasarkan data Forum FPPKS, terjadi kekerasan berulang ke sekian kali, kekerasan serupa juga pernah terjadi pada 2011, 2015, dan 2018. Pada 2011, kata Seniman, tujuh orang ditembak TNI, 13 luka-luka, dan 12 motor rusak. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Warga juga ada jadi tersangka perusakan gardu TNI. Pada 2015, 17 orang terluka. Salah satu pemicu kekerasan juga pemagaran. “Ini karena ketidakadilan yang diterima warga.”Ketua Urutsewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho mengatakan, tindakan represif tentara buntut dari protes yang berlangsung sejak Juli 2019, saat TNI mulai memagari tanah warga.“Mereka semula hanya mengawal tukang. Sekarang pemagaran dikerjakan TNI dengan pasukan banyak. Kami berjuang 12 tahun sejak 2007 memprotres klaim sepihak TNI atas tanah warga di Urutsewu,” katanya.Dari situs website resmi lelang elektronik TNI AD, pemagaran ini proyek Kodam IV/Diponegoro Rp4 miliar, dikerjakan PT Sempalan Teknologi Nasional sejak Juli 2019. Panjang pagar dari panel beton 4,9 kilometer dan membentang dari Desa Entak, Kecamatan Ambal hingga Desa Brecong dan Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren. Pemagaran Tahap I pada 2013 dan Tahap II pada 2015, masing-masing sepanjang delapan kilometer. Sejak Kamis, (12/9/19), proyek pemagaran di lokasi kekersan terjadi setop.“Tak ada jaminan TNI tak lanjut lakukan pemagaran,” kata Sunu.Teguh Purnomo, Koordinator Tim Advokasi Petani Urut Sewu, kepada Mongabay menyayangkan, sikap represif TNI. Oknum TNI yang main hakim sendiri dengan memukuli warga yang menyebabkan 16 orang terluka ini harus proses pidana.Menurut Teguh, bentrok terjadi karena penyelesaian konflik tanah terabaikan oleh pemerintah. Seharusnya, TNI tak main hakim sendiri memagar tanah rakyat dan melakukan kekerasan.Konflik klaim TNI atas tanah Urut Sewu, selatan Kebumen sudah berlangsung lama. TNI menyebut, kawasan Urut Sewu sebagai tempat latihan menembak, sementara warga mengklaim sebagai tanah garapan. Kawasan konflik berada antara Kecamatan Klirong hingga Kecamatan Mirit, selatan Kebumen, sekitar 500 meter dari garis pantai selatan Kebumen.“Kejadian 2011 rakyat dikriminalkan TNI hingga ada beberapa masuk penjara”, kata Teguh. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Proses pemagaran sudah berlangsung lama dan hampir selesai. Tersisa di Desa Brencong dan Sentrojenar, sepanjang lima kilometer. Dua desa ini paling akhir karena penolakan petani setempat cukup keras. Pemerintah lamban menangani konflik agraria ini.“Akar masalah konflik tanah ini lamban dan cenderung diabaikan penyelesaian oleh pemerintah. TNI main hakim sendiri memagar tanah rakyat dan melakukan kekerasan seperti itu,” katanya.Mereka tengah mengkaji untuk melaporkan dan membawa kekerasan TNI yang mengakibatkan 16 petani terluka itu ke jalur hukum. Kekerasan bersama-sama bisa kenai pengeroyokan bersama-sama dan pelaku bisa ditahan.“Kalau nanti ada penyelidikan lebih lanjut, kalau memungkinkan ya barang bukti yang mereka pakai, misal, senapan atau pentungan juga harus disita.”Menurut Teguh, konflik di Urut Sewu, berlangsung puluhan tahun dan belum selesai. Petani di Urut Sewu, memiliki sertifikat, SPPT, letter C atau surat keterangan lain, sebagai bukti kepemilikan tanah. Klaim sepihak TNI sepanjang 22,5 kilometer dengan lebar antara 500-1.000 meter dari garis pantai. Konflik terjadi di 15 desa pada tiga kecamatan.Nico Wouran dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang mengecam kekerasan TNI terhadap warga Urutsewu. Aturan manapun, katanya, tak ada yang membolehkan main kekerasan.“Negara harus bertanggung jawab atas kekerasan, meminta maaf dan merehabilitasi korban. Hentikan pemagaran dan mengembalikan tanah warga Urutsewu dan menarik TNI dari Urutsewu,” katanya. Konflik berlarut UrutsewuKonflik agraria di Urutsewu, yakni penguasaan tanah milik petani di Urutsewu seluas 1.150 hektar yang membentang luas dari Sungai Lukulo sampai Sungai Wawar. Ia mencakup 15 desa pada tiga kecamatan, antara lain, Desa Wiromartan, Desa Lembupurwo, Desa Tlogopragoto, sampai Desa Ayamputih. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Latihan Militer dan uji coba senjata berat berlanjut dengan klaim sepihak TNI-AD, kata Seniman, menimbulkan dampak negatif atau kerugian sangat besar, baik materiil maupun moril.Dia contohkan, peristiwa berdarah 16 April 2011, berupa penembakan dan penyiksaan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus pesantren, Kebumen, Jawa Tengah. Korban tujuh orang tertembak, 13 luka-luka, 12 motor rusak.Klaim TNI-AD atas tanah rakyat, menghilangkan hak kepemilikan masyarakat terhadap lahan pertanian sebagai tumpuan mata pencaharian masyarakat.Pembangunan pagar permanen yang membujur dari barat ke timur di sepanjang batas klaim TNI-AD, katanya, membatasi akses masyarakat terhadap lahan pertanian mereka. TNI magar, katanya, tanpa seizin pemilik lahan dan sarat intimidasi.Belum lagi aktivitas pertanian dan penggembalaan ternak terganggu, karena saat latihan petani dilarang bekerja di lahan.“Sering juga terjadi kerusakan tanaman karena ledakan peluru,” kata Seniman.Pengawasan amunisi gagal meledak kurang, hingga bisa meledak sewaktu-waktu kalau tersentuh petani atau warga. Hal ini pernah terjadi dan menyebabkan lima anak dari Desa Setrojenar, dan satu warga Ambal Resmi meninggal dunia. Ada juga empat orang Desa Entak dan Ambal Resmi cacat tetap.Selain itu, klaim tanah TNI-AD ini berlanjut dengan ada penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC), di mana perusahaan ini diberi izin TNI TNI-AD untuk menambang.Izin eksplorasi dan izin eksploitasi keluar juga sangat dipaksakan. Sejak awal warga sudah menolak penambangan dan proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sarat intimidasi. Saat itu, perda tata ruang juga belum menetapkan wilayah itu sebagai kawasan tambang.“Dampak yang timbul karena penambangan pasir, ekosistem, tekstur dan struktur tanah rusak. Terjadi intrusi air laut yang menyebabkan air tanah asin dan permanen,” kata Seniman. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Perlawanan menolak tambang pasir besi oleh warga membuahkan hasil. Pada 2012, MNC mengibarkan bendera putih alias menyerah dan tak melanjutkan penambangan. Meskipun Pemerintah Kebumen, belum mencabut izin, tetapi MNC tak akan menambang. Alat-alat berat sudah mereka tarik dan basecamp dibongkar. Kronologi penguasaan tanah Seniman menceritakan, kronologi penguasaan tanah di Pesisir Urutsewu. Pada 1830-1871, ada penataan tanah “Galur Larak.” Lalu, pada masa pemerintahan Bupati Ambal R. Poerbonegoro, ada pembagian dan penataan tanah dengan sistem “galur larak,” yaitu membagi tanah membujur dari utara ke selatan sampai pantai laut selatan.Pada 1920, penggabungan desa-desa di Urutsewu, beberapa desa gabung jadi satu. Hasil blengketan desa ini masih dipakai sampai sekarang. Tahun 1922, ada pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil blengketan. Meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok dan bondho desa, serta penggabungan tanah bengkok desa jadi satu lokasi dengan cara tukar guling.“Pada periode ini, batas sebelah selatan tanah milik perorangan maupun milik desa sampai pantai laut selatan (Banyu Asin),” kata Seniman.Pada 1932, ada pemetaan dan pengadministrasian tanah oleh pejabat yang disebut Mantri Klangsir, petani Urutsewu berpartisipasi. Tanah yang di-klangsir berarti terpetakan berdasarkan nilai ekonomi, hingga menghasilkan kelas-kelas tanah, yaitu D I, D II, D III, D IV dan D V.Kelangsiran atau pemetaan kelas-kelas tanah terutama bertujuan menentukan besaran pajak yang harus dibayar masyarakat. Untuk menandai tanah yang sudah diverifikasi dalam prosesklangsiran itu dibuat tanda dengan pal atau patok tanah. Khusus untuk patok yang menandai batas antara desa dibuat lebih besar.Di luar batas ini di-klaim Belanda, hingga masyarakat menyebutnya sebagai “Tanah Kompeni,” yakni tanah yang berada pada jarak sekitar 150–200 meter dari garis pantai. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Hingga kini, kata Seniman, pal atau patok penanda itu masih ada. Masyarakat menyebut, sebagai pal budheg dan terdapat di sepanjang pesisir. Di sebelah utara dari batas patok yang berjarak sekitar 150–200 meter dari garis pantai adalah tanah milik kaum tani di masing-masing desa.Contoh , pal-budheg: kode Q222 untuk Desa Setrojenar, Q216 untuk Desa Entak, dan Q215 untuk Desa Kaibon.Klaim “Tanah Kompeni” ini mendapatkan penolakan atau perlawanan keras dari warga, dalam bentuk perusakan gudang garam milik Belanda oleh kelompok-kelompok tertentu.Bentuk perlawanan lain adalah, masyarakat tetap membuat garam di lokasi “Tanah Kompeni” ini dan membuat jaringan pemasaran sendiri yang dipusatkan di Desa Tlogopragoto. Fakta, masyarakat tetap menguasai dan memanfaatkan “Tanah Kompeni,” adalah pada masa itu banyak petani garam tinggal di daerah utara menyewa sebagian itu kepada pemilik tanah yang sebenarnya.Tahun 1937 , ada latihan Tentara Kolonial Belanda. Pesisir Urutsewu dipakai untuk latihan militer oleh tentara Belanda. Kala itu, belum ada TNI. TNI berdiri pada 3 Juni 1947.TNI merupakan perkembangan organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya, pada 5 Oktober 1945 jadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, jadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Guna menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, pada 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi TNI. Latihan tentara Jepang Latihan tentara Jepang dan Laskar PETA dilakukan di sebelah selatan pal-budheg. Pada tahun 1945, proklamasi Kemerdekaan RI dan tentara Jepang meninggalkan pesisir Urutsewu.Pada tahun 1960, pasca pengesahan UU Pokok Agraria pendaftaran dan sertifikasi tanah rakyat secara massal di Departemen Agraria atau Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Bukti-bukti berupa sertifikat tanah warga dan perjanjian jual beli yang ditandatangani asisten wedono dan kepala desa, dengan batas sebelah selatan laut atau pantai. Pada 1965-1969, pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, masyarakat takut mengakui kalau memiliki sertifikat tanah karena dituduh anggota PKI. Warga juga takut mengurus sertifikat.Pada 1975, masuk perkebunan tebu Madukismo. Lahan selatan makam Urutsewu, dianggap tak bertuan, hingga sewa lahan tidak dibayar. Setelah ada warga yang menunjukkan akta jual beli, perusahaan mau membayar sewa.Pada 1982, TNI pinjam tempat untuk latihan. TNI juga uji coba senjata berat. Dulu, membuat surat “pinjam tempat ketika latihan” kepada kepala desa setempat.“Saat ini, surat pinjam tempat tidak lagi dilakukan, dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan,” kata Seniman.Tahun 1998–2009, TNI pinjam Urutsewu ke Pemerintah Kebumen. TNI juga pernah membuat kontrak dengan pemerintah daerah tentang penggunaan tanah pesisir Urutsewu untuk latihan yang membuktikan tanah pesisir ini milik warga.Pada Maret-April 1998, ada pemetaan tanah untuk area latihan dan ujicoba senjata TNI AD mulai dari Muara Kali Lukulo sampai Muara Kali Wawar dengan lebar sekitar 500 meter dari garis pantai ke utara dan panjang 22.5 kilometer.Pemetaan secara sepihak oleh TNI yaitu Serma Hartono, kemudian minta tanda tangan kepada kepala desa. Istilah yang mereka pakai untuk menamai area lapangan tembak dalam peta tersebut adalah tanah TNI-AD. Penamaan ini seakan menegaskan, TNI mencoba klaim sepihak atas tanah rakyat.Hasil pemetaan minta tanda tangan dari kepala desa di Urutsewu, dengan alasan minta izin penggunaan tanah untuk latihan. Kepala desa bersedia menandatangani. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Tandatangan ini tak dapat dipakai sebagai bukti mutasi kepemilikan. Peta area latihan ini tak bisa jadi dasar atau bukti bahwa TNI memiliki tanah karena pemetaan sepihak dan bukan instansi berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).Pada Desember 2006, terbit surat Kades Setrojenar Nomor 340/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, perihal pernyataan resmi Kades Setrojenar tentang tanah berasengaja.Lalu November 2007, Surat Camat Buluspesantren perihal tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada 8 November 2007 di Pendopo Kecamatan Buluspesantren dihadiri Muspika. Dalam surat ini ada poin, TNI tak akan mengklaim tanah rakyat kecuali, 500 meter dari bibir pantai. Kondisi jadi bermasalah karena karena dalam interval 500 meter dari bibir pantai terdapat tanah rakyat. Ia merupakan tanah pemajekan hingga tertera di Buku C desa dan memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).“Pernyatan BPN kebumen pada audiensi dengan DPRD Kebumen, 13 Desember 2007, sampai sekarang tidak ada tanah TNI di Urutsewu dan TNI belum pernah mengajukan permohonan ke BPN,” kata Seniman..Tahun 2008, Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi.Pada Januari 2011, izin usaha pertambangan diberikan kepada MNC selama 10 tahun tanpa sosialisasi. Dalam surat izin produksi, dinyatakan, luasan lahan 591,07 hektar, dengan 317,48 hektar tanah milik TNI AD.Pada 16 April 2011, warga menolak latihan uji coba senjata TNI AD. Warga aksi ziarah ke makam korban yang meninggal karena ledakan bom mortir beberapa tahun silam dan membuat blokade dari pohon. TNI AD membongkar blokade.Peristiwa itu, kata Seniman, direspon dengan penyerangan oleh TNI. Kala itu, Seniman pun jadi korban dan dicari tentara. Pada Mei 2011, TNI mencabut persetujuan penambangan pasir besi. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Pada Desember 2013, mulai pemagaran tanah rakyat pada jarak 500 meter dari garis pantai di Pesisir Urutsewu dan masuk dua desa di Kecamatan Mirit, yaitu, Desa Tlogodepok dan Mirit Petikusan.“Pemagaran ini mendapatkan penolakan keras masyarakat, tetapi dilanjutkan TNI, hingga terjadi seperti kekerasan 11 September 2019.” Apa tanggapan pemerintah daerah? Setelah kejadian pemukulan petani oleh tentara, ratusan warga Urutsewu aksi dan mendesak Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz bersikap tegas.Di depan pendopo Kantor Bupati, Yazid Mahfudz, meminta TNI menghentikan pemagaran di Urutsewu. Langkah itu untuk menjaga keamanan usai bentrok TNI dengan warga.Bupati langsung melaporkan peristiwa ini kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, usai bertemu dengan ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Buluspesantren.Menurut Yazid, usai memperoleh laporan, Gubernur Jateng dan Pangdam IV Diponegoro, langsung berkoordinasi untuk menghentikan pemagaran.Bupati bilang, Pangdam setuju menghentikan pemagaran dan menarik semua alat berat di lapangan ke Pusat Litbang TNI di Urutsewu.Menurut Bupati, pangdam juga meminta warga menghentikan aktivitas di sekitar kawasan yang dipagar.“Pangdam sudah setuju menghentikan pemagaran. Warga juga harus menghentikan kegiatan, sampai ada penyelesaian terbaik,” kata Yazid.Dia bilang, Pemerintah Kebumen berusaha mencari penyelesaian sengketa lahan berlarut-larut antara TNI dengan warga Urutsewu. Dia mengakui, sengketa lahan antara warga dengan TNI sudah lama terjadi.Satu sisi, warga bilang tanah itu milik mereka. Sisi lain, TNI mengklaim, kawasan itu tanah milik TNI.“Sudah lama, mungkin kami akan minta untuk diselesaikan oleh presiden.”Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ketika dihubungi merasa terkejut atas kejadian di Urutsewu. Dia bilang, akan memediasi warga dengan TNI.“Saya sudah minta ke Pangdam dan Kasad hentikan proyeknya. Minta pemagaran dihentikan dulu,” kata Ganjar. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Respon Kodam DiponegoroKepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro, Letkol Kav Susanto mengatakan, TNI terpaksa bersikap represif lantaran warga yang tak punya surat kepemilikan, bertindak anarkis dan tak mau dibubarkan. Dia mengatakan, masih memeriksa ada atau tidak anggota yang terluka.Susanto mengklaim, tanah yang dipakai itu peninggalan KNIL atau tentara Belanda pada 1949 dan sudah teregister sebagai aset Kodam IV/Diponegoro, bernomor 30709034. Luas tahan itu sekitar 1.150 hektar sepanjang 22,5 kilometer serta lebar 500 meter. Ia berada di 15 desa pada tiga kecamatan.Susanto mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Kanwil Jawa Tengah Nomor S-825 tertanggal 29 April 2011. Dia minta masyarakat menghentikan aktivitas di sekitar areal Lapbak. “Apabila merasa memiliki kepemilikan lahan secara sah, silakan menuntut jalur hukum di pengadilan.”Susanto bilang, Kodam IV/Diponegoro tetap mengedepankan tindakan persuasif dengan memaksimalkan mediasi. TNI juga mengajak masyarakat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.Pemagaran oleh Kodam IV Diponegoro, kata Susanto, untuk mengamankan aset negara. Selain itu, pemagaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena area itu daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak.Saat ini, katanya, pemagaran sementara setop. Dia juga meminta masyarakat menghentikan aktivitas di area Lapbak. Keterangan foto utama: Bagian wilayah yang masuk pemagaran sepanjang 22,5 kilometer dan 500 meter ke laut. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | [CLS] Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, memiliki luas laut sekitar 200.000 km2 di luar Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dengan hamparan lautan yang luasnya empat kali luas daratan ini, menjadikan laut NTT kaya akan potensi sumberdaya laut.Laut NTT merupakan rumah bagi 500 jenis terumbu karang, 300 jenis ikan dan tiga jenis kura-kura. Sumberdaya laut utama andalan NTT adalah perikanan, rumput laut dan garam.“Hingga tahun 2018, dengan jumlah nelayan sebanyak 79.642 jiwa produksi perikanan tangkap di NTT tercatat mencapai 157.691 ton,” sebut Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi kepada Mongabay Indonesia, Senin (8/6/2020).Sementara itu, NTT menempati posisi kedua sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia setelah Sulawesi selatan menurut data BPS NTT, 2019.Namun, dengan kondisi kekayaan sumber laut NTT itu, sebutnya, tidak membuat NTT lepas dari ancaman.baca : Begini Kondisi Nyata Nelayan NTT di Tengah Pandemi COVID-19 Ancaman Limbah PlastikAncaman pertama menurut WALHI NTT yakni limbah plastik seperti hasil penelitian yang disampaikan Lumban Nauli L. Toruan, M.Si, dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Nusa Cendana (FKP Undana), Kupang. Hal itu disampaikan dalam pada Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi NTT tahun 2019.Umbu Wulang mengatakan, menurut Lumban Nauli, limbah yang ditemukan di laut sebanyak 70% merupakan limbah plastik. Keberadaan limbah plastik merupakan ancaman karena dapat menyebabkan kematian bagi biota laut. “Hal ini sama seperti kasus paus mati di perairan Wakatobi setelah menelan 5,9 kg sampah plastik, “ sebutnya. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | Studi kolaboratif yang dipublikasikan 19 November 2019 dalam jurnal Frontiers in Marine Science, menemukan bahwa pari manta dapat menelan hingga 63 buah plastik setiap jam yang dimakan di perairan Nusa Penida dan Taman Nasional (TN) Komodo (Mongabay, Desember 2019).Hasil penelitian lain yang dipresentasikan oleh FKP Undana, papar Umbu Wulang, 80,8% dari 125 ekor ikan tongkol dari perairan Teluk Kupang sudah terpapar mikroplastik. “Dengan adanya temuan ini, bukan saja hewan laut di NTT, tetapi kehidupan penduduk di daratan juga ikut terancam,” ungkapnya.baca juga : Memetakan Sampah Laut di Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Begini Hasilnya.. Perusakan Ekosistem LautMenurut WALHI NTT ancaman kedua bagi laut di NTT yakni perusakan ekosistem laut aktivitas pengeboman ikan oleh nelayan.WALHI NTT memaparkan, diakhir tahun 2019, terdapat lima orang nelayan tertangkap tangan karena melakukan pengeboman ikan di perairan pantai utara pulau Flores, Kabupaten Sikka.“Aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak berdampak langsung terhadap kerusakan terumbu karang, kematian ikan target dan non-target serta ekosistem lain di perairan,” sebutnya.Akibat aksi pengeboman ikan ini, kelima nelayan tersebut diancam terkena hukum pidana berlapis karena melanggar lebih dari lima undang-undang terkait, salah satunya yakni Undang-Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Selain pengeboman ikan, lanjutnya, penangkapan dan penjualan penyu secara illegal masih marak terjadi. Seperti yang terjadi di Pasar Dimukaka, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.“WALHI NTT menilai, kedua peristiwa tersebut terjadi karena minimnya pemberian pendidikan hukum lingkungan oleh pemerintah NTT. Khususnya pendidikan hukum laut dan pesisir bagi warga yang pada dasarnya punya ketergantungan terhadap laut,” tegasnya. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Ganef Wurgiyanto kepada Mongabay Indonesia, Senin (15/6/2020) mengatakan terkait banyaknya sampah di laut, pihakya telah mengeluarkan surat edaran kepada setiap kapal perikanan.Kapal-kapal perikanan diwajibkan menyediakan tempat sampah di kapal dan sampah dibuang ke tempat sampah setelah kapal mendarat di pelabuhan. Warga pesisir juga dilarang membuang sampah ke laut dan wajib menyiapkan tempat sampah.“Terkait pengeboman ikan dan destructive fishing di 22 kabupaten dan kota di NTT, kami telah koordinasi dengan Polairud Polda NTT dan TNI AL untuk menggelar operasi rutin,” terangnya.Selain itu, tambah Ganef, pihaknya membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmasmas) di berbagai kabupaten. Pokmaswas tambahan ini, dilengkapi dengan alat telekomunikasi seperti ponsel.perlu dibaca : Destructive Fishing Masih Marak Terjadi di NTT, Kenapa? Privatisasi PesisirWALHI NTT menilai ancaman ketiga bagi laut di NTT yakni privatisasi untuk keperluan pembangunan reklamasi, pariwisata dan pertambangan.Salah satu contoh kasus permasalahan tersebut, sebut Umbu Wulang, yakni kasus privatisasi untuk pembangunan kolam apung dan jety di Pulau Awololong Kabupaten Lembata.“Dengan adanya pembangunan restoran apung ini, potensi kerusakan dan pencemaran laut yang akan ditimbulkan cukup besar. Bahkan akan menyebabkan kepunahan siput yang menjadi salah satu pangan masyarakat di pesisir Awololong,” tegasnya.Selain itu, WALHI NTT juga mengkritisi proyek reklamasi di pantai Balauring di Kabupaten Lembata. Pasalnya, jelas Umbu Wulang, reklamasi tersebut tidak hanya merampas ruang hidup bagi setidaknya 400 kepala keluarga masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar pantai Balauring, tetapi juga akan berdampak pada sedimentasi yang masif dan memicu kerusakan ekosistem mangrove di desa tersebut. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | Di ibukota provinsi sendiri, Kota Kupang, lanjutnya, pembangunan hotel dan restaurant yang terkesan memunggungi laut Teluk Kupang juga berdampak pada tertumpuknya limbah yang dibuang ke laut, sedimentasi hingga tertutupnya akses nelayan yang kehidupannya bersumber dari laut teluk kupang.“Sementara di Kabupaten Sumba Barat Daya, 80 persen pesisirnya sudah dikapling untuk pemilik modal atau investor baik lokal maupun asing,” ungkapnya.baca : Benarkah Proyek Reklamasi Pantai Lembata Langgar Hukum? Melihat acaman-ancaman tersebut, WALHI NTT memandang pemerintah di NTT cukup lamban dalam melindungi laut NTT yang begitu kaya dengan sumberdaya.Dalam peringatan hari laut sedunia, WALHI NTT mendesak pemerintah untuk memberikan penegakan hukum lingkungan yang konsisten dalam melindungi laut, serta memberikan pendidikan konservasi dan hukum lingkungan kepada nelayan dan masyarakat pesisir“Pemerintah harus melarang setiap kapal atau penumpang kapal untuk membuang sampah di laut. Pemerintah juga perlu mendirikan BKSDA di setiap pulau di NTT,” sarannya.Selain itu, WALHI NTT berharap pemerintah meningkatkan anggaran untuk konservasi kelautan khususnya perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir. Serta menghormati hak-hak masyarakat adat di laut dan pesisir.“Pemerintah harus melepaskan lahan-lahan di pesisir sesuai amanat UU No.1/2014 tentang perubahan atas UU No.27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Perpres No.51/2016 tentang Batasan Sempadan Pantai,” tegasnya.Sedangkan Ganef mengatakan aktivitas reklamasi tidak bisa dilakukan apabila prosesnya tidak mendapatkan izin. Reklamasi pantai di Balauring Kabupaten Lembata sebutnya dihentikan karena belum mengantongi izin.baca juga : Masyarakat NTT Melawan Proyek Reklamasi di Lembata. Ada Apa? | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ferdy J. Kapitan kepada Mongabay Indonesia, Senin (15/6/2020) menegaskan pihaknya sangat selektif dalam memberikan izin terkait AMDAL.Adanya reklamasi sebut Fredy, pasti harus ada kajian AMDAL karena melihat dampak gelombang yang akan berpengaruh terhadap wilayah lainnya. Pengurusan izinnya juga sebutnya, melibatkan juga DKP NTT.“Semua pihak terlibat dan tentunya ada kajian mendalam soal reklamasi. Termasuk dampak sosial bagi masyarakat juga dilihat. Tentu perlu pertimbangan dan semua pihak harus menerimanya serta tentu harus ada komunikasi,” pungkasnya. ***Keterangan foto utama : Ilustrasi. Kapal Pole and Line (Huhate) milik nelayan desa Pemana kecamatan Alok Timur kabupaten Sikka yang berbobot 30 GT ke atas. Foto : Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2015-038-16.json | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | [CLS] Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan tidak akan membatalkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No.2/2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang yang seharusnya dimulai pada September nanti. Penegasan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat umum setelah Ombudsman RI mengeluarkan keputusan terkait aturan tersebut.Seperti diketahui, Ombusdman meminta KKP untuk menunda pelaksanaan aturan tentang pelarangan alat tangkap cantrang tersebut, karena KKP dinilai belum siap setelah mendapat respon beragam dari para nelayan yang menggunakan cantrang sebagai alat tangkap.Ombudsman meminta aturan tersebut ditunda hingga tiga tahun ke depan. Selama masa penundaan tersebut, KKP bisa melaksanakan sosialiasi kepada para nelayan yang selama ini menggunakan cantrang. Ombudsman sendiri mengeluarkan rekomendasi setelah lembaga tersebut mendapatkan desakan dari nelayan Jawa Tengah yang keberatan atas pelarangan tersebut.Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja saat ditemui Mongabay, akhir pekan lalu, mengatakan, keputusan yang dikeluarkan Ombudsman tersebut cukup jelas dan pihaknya akan mematuhi dan menghormatinya.“Namun, keputusan tersebut tidak menghalangi rencana kami untuk menerapkan Permen tersebut. Bagi kami, pelarangan tersebut sudah di koridor yang benar. Namun memang masih ada pemahaman yang berbeda di antara nelayan,” ungkapnya.Sjarief menjelaskan, keputusan KKP untuk melarang cantrang digunakan sebagai alat tangkap didasarkan pada fakta bahwa alat tangkap tersebut bisa merusak ekosistem kelautan. Namun, alat tangkap tersebut di kalangan nelayan yang menggunakannya memang dinilai sebagai alat tangkap yang baik karena bisa menangkap ikan dalam jumlah banyak.Cantrang Belum Dilarang | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2015-038-16.json | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | Karena ada rekomendasi dari Ombudsman, KKP berinisiatif untuk mengikuti prosedur pelaksanaan Permen hingga masa sosialiasi selama dua tahun dinilai sudah berhasil. Selama masa tersebut berjalan, KKP memastikan bahwa cantrang masih tetap bisa digunakan sebagai alat tangkap oleh nelayan.“Kita kan sudah menegaskan bahwa saat ini belum ada pelarangan cantrang. Nanti pun demikian. Jika sudah ada kesepahaman (dengan nelayan), baru kita akan melaksanakan. Soal berapa lamanya, itu kan sudah direkomendasikan oleh Ombudsman,” ujar Sjarief Widjaja.Selain karena ada rekomendasi dari Ombudsman, Sjarief mengakui, pihaknya juga mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha yang selama ini mendapat pasokan ikan dari nelayan yang menggunakan cantrang.“Kita ingin pelaksananaan permen ini tidak berdampak buruk bagi mereka yang terlibat. Kita juga sadar, pelarangan ini membuat pihak-pihak tertentu merasa terganggu dan tidak nyaman. Karenanya, kita berusaha bijak untuk menerapkannya,” tuturnya.Karena tidak akan membatalkan Permen, KKP berkomitmen untuk membantu proses peralihan alat tangkap dari cantrang ke alat tangkap lain yang dinilai ramah lingkungan. Proses tersebut, salah satunya dibantu dengan akses kredit dari perbankan.Menurut Direktur Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P Hutagalung, penggantian cantrang dengan alat tangkap lain yang ramah lingkungan melalui kredit perbankan, diharapkan bisa menyelesaikan polemik yang ada di kalangan nelayan terkait pemberlakukan Permen pelarangan cantrang itu.“Untuk kredit penggantian cantrang tersebut, perbankan mengalokasikannya sebesar Rp7,15 triliun dan diharapkan itu bisa disalurkan hingga akhir 2015 nanti,” ungkap dia.Nelayan Perlu Diperhatikan | [0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891] |
2015-038-16.json | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan selain perlu masa transisi pelarangan cantrang, KKP juga perlu memfasilitasi pengalihan alat tangkap bagi nelayan kecil dengan APBN-P 2015, berkoordinasi dengan kepala daerah setingkat kota/kabupaten/provinsi untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan.“Juga berkoordinasi dengan perbankan nasional agar menyiapkan skema kredit kelautan dan perikanan yang bisa diakses oleh pelaku perikanan untuk penggantian alat tangkap,” ungkap Abdul Halim dalam rilis yang dikirim kepada Mongabay.Pendapat sama juga diungkapkan Lektor Kepala bidang Oseanografi Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor Alan Koropitan. Menurut dia, nelayan perlu diberi bantuan alih teknologi dan waktu untuk peralihan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.“Sehingga, dampak bagi perekonomian nelayan dan industri perikanan bisa diminimalkan,” tutur dia.Seperti diketahui, KKP mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Cantrang sendiri merupakan salah satu jenis alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).Namun, bagi nelayan di pesisir utara Jawa Tengah yang mayoritas menggunakan alat tangkap cantrang, peraturan tersebut dinilai memberatkan dan menyulitkan. Karenanya, mereka membawa keluhan tersebut ke Ombusdman dan kemudian keluarlah rekomendasi dari lembaga tersebut untuk ditunda aturan pelarangan cantrang. [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2020-065-20.json | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | [CLS] Zoonosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh organisme infeksius seperti virus, bakteri, dan parasit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, atau sebaliknya.Peneliti Mikrobiologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI], Sugiyono Saputra, menyebut terdapat sekitar 60 persen penyakit infeksi yang melanda dunia, merupakan penyakit zoonosis atau yang bersumber dari satwa liar.Penularan virus dan penyakit dari patogen atau mikroorganisme pembawa penyakit, terjadi karena ada interasi antara manusia dengan satwa yang menjadi pembawa penyakit. Sebut saja kelelawar, tikus, monyet, serta satwa liar lain.“Penularannya melalui interaksi saat manusia berburu dan memperdagangkan satwa,” kata Sugiyono Saputra, saat berbicara pada webinar yang diselenggarakan Mongabay Indonesia, Rabu [08/4/2020].Baca: Refleksi Pandemi Corona: Virus Menyerang Akibat Manusia Merusak Lingkungan Penularan dari satwa ke manusia, kata Sugiyono, terjadi saat manusia berburu dan menangkap satwa liar, dan kemudian mengolah dagingnya untuk disantap. Selain satwa liar, juga ada hewan ternak, tumbuhan, tanah, atau zat organik lain yang menjadi reservoir [media] tumbuh dan berkembangbiaknya organisme infeksius. Hewan-hewan itu juga dapat berfungsi hanya sebagai perantara [carrier].“Karena kita banyak berinteraksi dengan satwa liar, patogen berkembang di populasi manusia dan menimbulkan penyakit,” ujarnya.Pemanasan global, termasuk perubahan iklim dan cuaca, suhu serta kelembaban udara, serta curah hujan di suatu tempat, diduga menjadi salah satu pemicu bermutasinya patogen-pategen di alam yang dibawa satwa liar. Interaksi satwa liar dengan manusia juga tidak dapat dilepaskan dari kerusakan alam serta alih fungsi hutan menjadi kawasan pertambangan, perkebunan sawit, sehingga kehidupan satwa liar mendekati manusia. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2020-065-20.json | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | “Bisa jadi ketika ada toksik kemudian ada zat mutan lain, patogen bermutasi. Jadi ketika kita berinteraksi dengan hewan yang ada patogen yang sudah bermutasi tersebut, ternyata bisa langsung menginfeksi manusia. Ini harus selalu kita waspadai,” ungkap Sugiyono.Baca: Wabah Corona: Hindari Kontak Langsung dengan Satwa Liar Supaya virus dan penyakit tidak berkembang apalagi menyebar, diperlukan upaya menekan kerusakan lingkungan serta meminimalisir perburuan satwa.“Global warming tidak bisa kita elak lagi. Hal penting yang kita lakukan adalah berperilaku hidup sehat: sehat diri kita, sehat lingkungan, sehat dari hewan-hewan sekitar kita. Jangan lagi berburu apalagi membantai satwa liar karena mereka memiliki peran penting,” paparnya.Meski ada beberapa masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi satwa liar, dan memperdagangkannya seperti di Tomohon, Sugiyono berharap, masyarakat lebih waspada dan berhati-hati terhadap penyebaran virus melalui satwa liar. Bila memungkinkan, masyarakat hanya mengonsumsi hewan yang sudah terdomestikasi, yang telah diketahui karakter serta kondisi kesehatannya.“Ketika hewan itu sudah dimasak, matang, misalkan di suhu 100 derajat Celsius, sampai mendidih selama satu jam, dia secara teoritis bersih, tidak ada patogen. Tapi untuk pangan, lebih baik yang sudah terdomestikasi,” tegasnya.Baca: Waspada, Ada Penyakit Zoonosis di Sekitar Kita Hentikan perburuan dan perdagangan satwa liarKetua PROFAUNA Indonesia [Protection of Forest and Fauna], Rosek Nursahid, menyebut semakin maraknya perburuan satwa liar di alam beberapa tahun terakhir, menjadikan interaksi antara manusia dengan satwa liar semakin dekat. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2020-065-20.json | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | “Penangkapan satwa, perburuan di alam, kemudian dijual, inilah rentannya penularan virus, karena banyak virus di tubuh binatang tersebut. Mereka hanya pembawa, carrier, tetapi ketika itu menular ke manusia yang tidak punya imun atau antibodi, itu jadi masalah. Bagi satwa, itu tidak masalah,” terang Rosek dihubungi Mongabay Indonesia, Jumat [17/4/2020].Catatan PROFAUNA, mengutip data IUCN tahun 2011, terdapat total 69 spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori Kritis [Critically Endangered), 197 spesies kategori Genting [Endangered], dan 539 jenis Rentan [Vulnerable], yang akan benar-benar punah di alam bila tidak ada tindakan penyelamatan.Ancaman kepunahan akibat berkurang dan rusaknya habitat satwa, serta perburuan dan perdagangan. Konversi hutan menjadi lahan perkebunan sawit, tanaman industri, dan kawasan pertambangan, merupakan ancaman serius kelestarian satwa serta lingkungan yang menjadi tempat hidupnya. Masih dari catatan PROFAUNA, lebih dari 95 persen satwa yang dijual di pasar satwa atau pasar burung merupakan tangkapan dari alam. Bukan hasil penangkaran. Dari jumlah itu, lebih dari 20 persen satwa mati saat diangkut.Sekitar 60 persen mamalia langka dan dilindungi undang-undang, justru diperdagangkan. Sementara, sekitar 70 persen primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan perilaku menyimpang.“Kalau mau aman, kita jangan berinteraksi langsung dengan satwa liar tersebut, apalagi memakannya. Terlalu berisiko,” ujarnya.Rosek mendesak adanya langkah strategis pemerintah serta aparat tingkat bawah, untuk mensosialisasikan bahaya penyakit yang dibawa satwa liar. Hal juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak lagi berburu dan memperdagangkan satwa liar. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2020-065-20.json | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | “Adanya virus corona, saya pikir momen yang bagus untuk melakukan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Jika kita tidak menyelesaikan akar permasalahan, suatu ketika bisa muncul lagi penyakit bentuk lain, atau virus-virus lain,” lanjutnya.Manusia dan satwa, kata Rosek, harusnya hidup pada alam masing-masing, tidak saling mengganggu. “Jangan lagi berburu dan memperdagangkan satwa liar, kalau tidak ingin ada penyakit semacam virus corona [COVID-19] di Bumi ini,” tandasnya. [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2013-051-14.json | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | [CLS] Salah satu lokasi yang menjadi tempat pembelajaran tentang lingkungan, bagi anak-anak di Kota Balikpapan, kini terpaksa harus ditutup. Lokasi seluas 15 hektar bernama Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) di Jl Soekarno-Hatta Km 23 ini, dalam waktu tiga bulan ini tidak akan lagi mampu membiayai segala operasional yang diperlukan.KWPLH saat ini hanya bisa bertahan tiga bulan dari Januari 2013 hingga Maret 2013 mendatang dari dana pemerintah kota Balikpapan, setelah beberapa waktu lalu, DPRD Kota Balikpapan, mencoret dana keperuntukan KWPLH sebesar Rp 1,6 Miliar menjadi Rp 500 Juta.Seperti yang dikatakan Ketua DPRD Kota Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, bahwa KWPLH tidak memberikan kontribusi untuk kota Balikpapan. ”Kalau memang ini pariwisata kenapa PAD tidak meningkat, apalagi di sana semua beruang cacat, lebih baik beruang tersebut dipindahkan ke habitatnya,” ungkap Andi Burhanuddin Solong kepada Mongabay IndonesiaDari dana yang diberikan pemerintah kota Balikpapan sebesar Rp 1,6 Miliar, diputuskan untuk tahun 2013 hanya diberikan sebesar Rp 500 juta untuk kajian relokasi beruang madu yang berada di enklosur beruang madu KWPLH. Dana tersebut selain untuk kajian juga sebagai operasional untuk karyawan.Rencana mengganti KWPLH menjadi bumi perkemahan, ternyata tidak merubah keputusan untuk menutup dan merelokasi beruang madu, yang hingga saat ini menjadi sahabat anak-anak di sekolah, dengan kurikulum muatan lokal yakni Pendidikan Lingkungan Hidup.Ada pemikiran agar pemerintah kota menambah luasan lahan di KWPLH untuk dijadikan bumi perkemahan. ”Kalau memang ingin dibangun bumi perkemahan ya mending ditambah luasan KWPLH lalu ditambah fasilitas perkemahan lainnya, seperti kamar mandi yang bisa memuat 300 orang, sehingga tidak perlu membongkar atau menghilangkan enklosur beruang,” kata Fredriksson seorang peneliti Asal Belanda. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2013-051-14.json | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Sementara itu, ternyata jumlah pengunjung Kawasan Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) yang terletak di Km 23, Jl Soekarno Hatta tidak bisa dibilang sedikit. Pada tahun 2012 lalu, pihak KWPLH mencatat sekitar 60 ribu pengunjung yang menyaksikan enklosur beruang.Enklosur beruang madu yang ada di KWPLH merupakan enklosur kedua di Indonesia, setelah enklosur di Samboja Lestari. Meskipun hanya berdiri di lahan seluas 1,3 hektar, namun ini sudah cukup untuk menampung sekitar 6 beruang yang ada saat ini. Tidak ada pungutan apapun untuk menikmati enklosur ini, semua orang berhak melihat salah satu hewan yang dilindungi tersebut.Gabriella Fredriksson peneliti Asal Belanda, mengatakan sangat susah menemui beruang madu yang hidup di alam, dan kalau pun bisa paling hanya bisa melihat di atas ubin kebun binatang. ”Jarang orang yang dapat melihat beruang madu yang berbaur dengan alam, seperti di enklosur beruang madu KWPLH. Hal ini merupakan pengalaman berharga bagi khususnya anak-anak sebagai salah satu pendidikan lingkungan hidup,” katanya.Bagi Balikpapan yang kekurangan tempat hiburan dan wisata, keberadaan enklosur beruang madu tentunya menjadi salah satu daya tarik. Setiap akhir pekan, pengunjung KWPLH bisa mencapai 1000 orang.Direktur KWPLH Hamsuri mengatakan. Untuk merubah kawasan yang rusak menjadi tempat yang sangat bermanfaat ini tidaklah mudah. ”Sementara beberapa binatang beruang tersebut masih dalam kerangkeng besi di Kilometer 10 Inhutani yang merupakan hasil sitaan BKSDA dan KWPLH masih menjadi tempat sampah, butuh waktu sebulan untuk membersihkan sampah-sampah tersebut,” ungkap Hamsuri. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2013-051-14.json | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Pemerintah propinsi pun ikut membantu untuk membangun beberapa lamin sebagai sarana pendidikan untuk pengunjung, hingga beberapa donatur dari luar negeri ikut serta membangun enklosur beruang madu. Pengalihan fungsi dari Argowiata menjadi KWPLH terjadi pada tahun 2005 sekitar bulan Juni dengan luasan yang tercatat sekitar 15 hektar.”Setelah penetapan menjadi KWPLH, barulah dilakukan pembenahan, hingga banyak donatur, termasuk angaran propinsi untuk melakukan pembangunan lamin untuk kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat, hingga saat ini.” kata Hamsuri. [SEP] | [0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583] |
2014-024-04.json | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | [CLS] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin yang kerab menggadang-gadang komitmen penyelamatan hutan dan iklim di tingkat nasional maupun internasional seakan kehilangan sense of crisis. Di akhir masa jabatan, SBY membuat kemunduran serius di bidang lingkungan hidup, dengan mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai gambut. Terlebih, di tengah bencana asap kebakaran gambut di beberapa provinsi seperti, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, terjadi. Kebijakan ini, tidak saja lemah dari sisi substansi dan terkesan dipaksakan terbit. Ia juga memanjakan korporasi dalam menghabisi gambut Indonesia. Sedari awal proses perumusan aturan inipun tidak melibatkan partisipasi aktif organisasi mayarakat sipil, terutama masyarakat di dalam dan sekitar ekosistem itu.Penerbitan peraturan pemerintah tentang ekosistem gambut salah satu mandat dari Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuannya, menahan laju kerusakan kawasan ekosistem ekosistem gambut. Terhitung sejak Oktober 2013, beredar empat draf terkait peraturan ini. Namun, semua draf tetap tidak menekankan esensi perlindungan gambut total, dan masih membuka ruang perusakan oleh korporasi.Presiden telah menandatangani PP bernomor 71 tahun 2014 ini tetapi sampai detik ini, masyarakat tidak bisa mendapatkan dokumen itu. Berdasarkan draf terakhir yang disepakati para menteri, kebijakan ini tidak melakukan proteksi menyeluruh ekosistem gambut yang tersisa, tidak memiliki unsur preventif melindungi warga negara dari bencana pembukaan gambut untuk perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri (HTI). (baca: bencana asap dan kekeringan). | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2014-024-04.json | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | Keberpihakan pemerintah, jelas pada nilai ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang (pengusaha). Tak sebanding dengan nilai kerugian akibat bencana asap. Bagaimana dengan puluhan ribu warga Indonesia, bahkan luar negeri yang menjadi korban kala gambut terbakar? Ekonomi lumpuh selama bencana, aktivitas pendidikan berhenti, puluhan ribu warga bisa menderita severe acute respiratory syndrome (SARS). Yaitu penyakit pneumonia atipik yang belum ditemukan vaksin pencegah dan pengobatan, akibat asap dari kebakaran hutan dan gambut.Pengesahan PP Gambut tanpa mempertimbangkan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa melindungi total gambut tersisa, eksosistem rentan.Berkaca pada bencana asap sepanjang 17 tahun terakhir merupakan dampak pembukaan dan pengeringan gambut untuk pembangunan kebun sawit dan HTI.Mengharap keuntungan, buntung didapat. Kala bencana asap datang, dampak gambut terbakar, negara rugi puluhan triliun, putaran ekonomi terhenti karena gangguan pada sektor transportasi darat, laut dan udara, sekolah-sekolah libur, ribuan warga terserang ISPA bahkan sampai menelan korban jiwa.Pemerintah mendapat protes keras dari negara tetangga. Tidakkah ini menjadi pertimbangan bagi SBY dalam melindungi ekosistem gambut total?Penerbitan PP Gambut bertolak belakang dengan semangat ratifikasi UU Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas– bermaksud menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan gambut. Aturan ini juga gagal menjalankan amanat konstitusi dalam menjamin hak setiap warga negara mendapatkan lingkungana hidup sehat dan bersih.Terbitnya PP ini juga hambatan utama bagi pemerintah dalam memimpin upaya pencegahan dan peanggulangan kebakaran hutan dan gambut pada regional ASEAN. Sebab, tidak ada perlindungan total terhadap ekosistem gambut dan merehabilitiasi yang rusak. | [0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.