Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2017-076-07.json	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka?	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka? \| Bagi Usman, resiko mengalami kecelakaan selalu ada, sebab nelayan tradisional dalam melaut hanya mengandalkan pengalaman. Kadang tidak luput dari terjangan gelombang besar dan angin kencang yang kerap membuat kapal terbalik bahkan tenggelam. Baca juga: Kenapa Masih Ada Nelayan yang Belum Tahu tentang Perlindungan Asuransi? Belum Kesemua Nelayan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Heribertus Krispinus saat ditemui Mongabay Indonesia usai penyerahan asuransi bagi nelayan di TPI Alok Maumere (24/02) menyebutkan saat ini Pemda Kabupaten Sikka terlebih dahulu fokus memberikan bantuan asuransi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional.“Kami baru tahun 2016 diberitahukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga baru bisa lakukan sosialisasi pertengahan tahun 2016 dan berlanjut pada pendataan KK nelayan yang akan menjadi prioritas penerima asuransi,” jelasnya.Terangnya, Kabupaten Sikka mendapat jatah dua ribu asuransi bagi nelayan, hasil kerjasama PT Asuransi Jasindo dan KKP, namun hingga Februari 2017 baru bisa direalisasikan bagi 490 KK nelayan yang terebar di wilayah pesisir Kabupaten Sikka.Dia berjanji akan mengusahakan agar tahun 2017 sebanyak 1.510 asuransi sisanya bisa dibagikan.“Jatah kita banyak, sebab nelayan di Sikka sekitar 5 ribu lebih nelayan namun kami terkendala dalam melakukan pendataan. Perlu ada verifikasi lanjut terhadap nelayan bersangkutan, karena saat didatangi nelayan kadang sedang melaut, sehingga butuh waktu tunggu,” ungkapnya.Alfred Ferdi, Staf Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan Kabupaten Sikka menyebutkan jika saat ini asuransi yang dibagikan baru berupa asuransi jiwa, sedangkan asuransi tenaga kerja masih menunggu tindak lanjut dari KKP.Soal perpanjangan pembayaran premi pun, pihaknya masih menunggu petunjuk lanjutan dari kementrian.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-076-07.json	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka?	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka? \| “Saat sosialisasi nelayan sangat antusias dan mereka sangat bergembira menyambut adanya program ini. Meski memang dibutuhkan waktu verifikasi yang harus dipenuhi oleh nelayan, sehingga makan waktu sedikit lama,” jelasnya. Tentang Asuransi Bagi NelayanDalam rilis yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa sebanyak satu juta asuransi akan disalurkan kepada nelayan. Sehingga nelayan akan terlindungi dengan memperoleh santunan jika terjadi kecelakaan dan meninggal dunia.Asuransi ini diperuntukkan bagi nelayan kecil sebagai tertanggung dengan persyaratan seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Nelayan yang sudah masuk dalam database Direktorat Kenelayanan. Juga bagi nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan asuransi, serta nelayan yang berusia 17-65 tahun dan memiliki tabungan yang masih aktif.Adapun jaminan yang ditanggung yaitu nelayan yang mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan, mengalami cacat tetap, meninggal dunia karena kecelakaan dalam bekerja, dan nelayan yang meninggal dunia secara alami.Terkait dengan jangka waktu pertanggungan, polis asuransi bagi nelayan berlaku satu tahun yang dimulai sejak polis diterbitkan. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-027-17.json	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas \| [CLS] M Nur Arifin, Bupati Trenggalek, Jawa Timur, kembali menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) meminta pembatalan izin operasi produksi tambang emas, PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Surat ini kali kedua bupati menyurati KESDM.Sebelumnya, surat pertama bupati kirimkan pada Februari 2022. KESDM mengirim surat belasan menyatakan, izin eksploitasi perusahaan yang sebagian besar saham dimiliki Far East Gold (FEG) ini melalui berbagai kajian.Langkah KESDM ngotot memberi lampu hijau itu pula yang melatari orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek ini mengirim surat kedua, pada 9 Agustus lalu.Berdasar salinan yang diperoleh Mongabay, setidaknya ada delapan item poin keberatan bupati menolak rencana tambang SMN itu. Pertama, izin SMN seluas 12.813 hektar itu bertentangan dengan Perda Nomor 15/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Trenggalek 2012-2032.Kedua, konsesi SMN berada di kawasan lindung, sebagaimana Perda 15/2012. Meliputi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan mata air, dan sempadan sungai. Juga, kawasan pelestarian alam gua, pelestarian alam air terjun, pelestarian alam gunung dan kawasan lindung geologi karst.“Izin SMN juga berada di atas kawasan rawan bencana yang ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan berlaku. Antara lain, termasuk kawasan rawan bencana longsor dan rawan bencana banjir,” tulis bupati dalam surat bernomor: 500/2096/406.002.1/2022, tertangga 8 Agustus itu.Merujuk perda, beberapa kawasan rawan longsor itu meliputi Kecamatan Bendungan, Dongko, Watulimo, Suruh, Trenggalek, Pule, Tugu Kampak, Panggul dan Kecamatan Munjungan. Baca juga: Was-was Tambang Emas Rusak Trenggalek [1] Sedangkan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Trenggalek, Munjungan, Panggul, Tugu, Pogalan, Karangan, Kampak, Durenan dan Gandusari.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2022-027-17.json	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas \| Dalam surat itu, bupati juga menyebut bila SMN melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomer 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.Terutama soal kewajiban dari pemegang izin untuk memasang tanda batas paling lambat enam bulan sejak penetapan IUP operasi produksi.Secara faktual, lanjut bupati, pada wilayah konsesi juga terdapat permukiman padat penduduk. Hasil identifikasi jajarannya, permukiman bahkan mencapai 30 desa.Selain itu, secara faktual juga ada kawasan lahan pertanian produktif yang sebagian ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Juga lahan sawah yang dilindungi (LSD).Poin keberatan lain, kata bupati, izin SMN juga berada pada perkebunan yang jadi sumber penghidupan warga secara turun temurun. Bahkan, hasil perkebunan turut berkontribusi pada pendapatan daerah seperti cengkih, kopi, kakao, tebu, durian dan manggis. Tidak hanya itu. Pada wilayah konsesi itu juga terdapat situs budaya yang memiliki nilai cagar budaya.Atas berbagai pertimbangan itu, bupati pun meminta KESDM batalkan izin SMN. “Berdasar telaah dan ketelusuran peraturan perundang-undangan, kami meminta supaya izin operasi produksi SMN dibatalkan.” Baca juga: Bupati Trenggalek Siap Pasang Badan Tolak Tambang Emas Tolak penyelidikan logam, bangun Trenggalek tanpa merusakSebelumnya, berbagai elemen yang tergabung di Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) juga mendatangi pendopo Kabupaten Trengalek. Selain memberi dukungan kepada bupati atas sikapnya yang kukuh menolak rencana tambang SMN, kedatangan mereka juga sebagai respons atas rencana mulai penyelidikan umum logam mulia dan logam dasar oleh Badan Geologi di Tasikmadu, Kecamatan Watulimo.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2022-027-17.json	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas \| Mukti Satiti, Koordinator ART, menyebut, langkah bupati sebagai upaya mencegah kerusakan alam Trenggalek. “Belum ada contoh daerah yang punya tambang emas rakyat sejahtera. Yang jelas dan pasti terjadi, alam dan lingkungan rusak. Masyarakat disini sudah cukup nyaman dengan hasil pertanian yang melimpah,” katanya.Dalam pertemuan itu, ART juga menyampaikan keberatan atas rencana Badan Geologi untuk menggelar penyelidikan logam mulia di Watulimo, sebagaimana tertuang dalam surat bernomor: T-320/GL.04/BGD/2022, yang dikirim Badan Geologi kepada Pemkab Trenggalek.Sebab, rencana itu hanya akan menimbulkan keresahan di kalangan warga. Bupati sepakat dengan pernyataan itu.Sebagai tindak lanjut atas pertemuan itu, bupati pun mengirim surat kepada Badan Geologi untuk membatalkan penyelidikan yang akan dilaksanakan Oktober mendatang.Surat bernomor: 660/2095/406.012/2022., itu sekaligus mencabut surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggelek Nomor: 070/259/406.030/2022 yang dikirim sebelumnya.Surat kepada Badan Geologi itu sekaligus mempertegas pernyataan bupati sebelumnya. Kala itu, dalam sebuah pertemuan di Smart Center, Komplek Pendopo Kabupaten pertengahan Juni lalu, bupati menolak permintaan Badan Geologi untuk pengeboran lanjutan dalam penyelidikan mineral.Baca juga: Pemerintah Trenggalek Dipaksa Ubah RTRW Demi Tambang Emas Penolakan sama juga dilontarkan bupati terkait rencana Badan Geologi menjalin kerjasama dengan PT. Freeport untuk membangun museum geologi di Trenggalek.Kendati dia sepakat pembangunan museum geologi, tetapi menolak bila rencana itu ada melibatkan Freeport.Buntut dari penolakan ini, rencana itu pun batal. Badan Geologi, disebutkan bupati telah mengembalikan anggaran proyek ke pemerintah pusat.	[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2022-027-17.json	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas \| “Saya tidak ada urusan dengan tambang di Trenggalek, karena itu jadi kewenangan pusat. Tapi, menjaga keamanan dan ketertiban warga Trenggalek, itu urusan wajib pemerintah daerah,” kata Gus Ipin, sapaan akrabnya, kala itu.Bupati tegaskan, dia tak anti investasi tetapi kalau investasi justru merusak dan menimbulkan gejolak di masyarakat maka akan tegas menolak. “Selama ada yang mengusik masyarakat saya, ya saya akan lawan!”Karena itu, dalam pertemuan bersama ART, bupati pun mengajak kepada semua yang hadir bersama-sama mengembangkan ekonomi hijau di Trenggalek.Dia bilang, banyak potensi alam di Trenggalek yang bisa dikelola demi meningkatkan kesejahteraan warga tanpa harus merusak. “Ini jadi challange kita bersama bagaimana mengembangan ekonomi hijau dan biru untuk meningkatkan welfare bagi warga.” Baca juga: Menyoal Izin Tambang Emas di Trenggalek [2] Ada apa dengan Pemerintah Jatim?Masalahnya, di tengah usaha Pemkab Trenggalek membangun ekonomi hijau tanpa kehadiran industri ekstraktif, pemerintah provinsi maupun pusat justru terkesan setengah hati memberi dukungan.Sampai ini, dokumen Raperda RTRW yang sebelumnya disepakati bersama DPRD, justru tak kunjung ditetapkan provinsi.Alih-alih menyepakati, pemerintah di level atas ini justru ngotot ‘memaksa’ bupati memasukkan peta konsesi SMN pada perda RTRW secara solid.“Karena saya tidak mau, akhirnya dua tahun ini dokumen revisi Perda RTRW Trenggelek masih digantung, belum ada penetapan sampai sekarang,” kata bupati.Padahal, regulasi itu punya konsekuensi mengikat dan menjadi dasar kebijakan pembangunan ke depan.Eko Cahyono, peneliti Sayogjo Institute, ikut menanggapi penetapan Perda RTRW Trenggalek yang terkesan ditahan ini.Sebagai kepala daerah, sikap Bupati Trenggalek sudah tepat.	[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2022-027-17.json	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas \| “Sikap bupati cukup tegas. Saya kira, sejalan dengan rekomendasi para ahli bahwa Pulau Jawa sudah tidak lagi layak untuk industri ekstratif macam tambang emas,” katanya dihubungi Mongabay, Selasa (16/8/22).Wahyu Eka Setiawan, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, sepakat dengan pernyataan Eko. Menurut dia, tambang emas hanya akan mendatangkan kerugian lebih besar ketimbang manfaat.“Tambang emas akan merampas banyak hal, baik biodiversitas, sumber mata air, ekonomi lokal dan sejarah penting rakyat Trenggalek.”Dia menilai, SMN di Trenggalek tak relevan. Selain melanggar peraturan juga akan menyebabkan bencana multidimensi di masa depan.Wahyu pun meminta Presiden Joko Widodo dan KESDM mencabut IUP produksi SMN. Penerbitan izin itu melanggar beberapa prinsip, ketentuan dan aturan.Sebagian wilayah konsesi tepat berada di kawasan hutan yang bisa berisiko terjadi deforestasi dan ganggu niatan Indonesia kurangi emisi. Padahal, katanya, presiden dalam setiap kesempatan berkomitmen aktif berkontribusi melawan perubahan iklim. Baca juga: Perusahaan Coba Galang Dukungan, Aliansi Trenggalek Tegaskan Tolak Tambang Emas Wahyu mendukung sikap dan langkah Bupati Trenggalek menolak dan meminta pencabutan IUP produksi SMN. Walhi juga mendesak dan meminta Pemerintah Jatim mendukung dan mengupayakan pencabutan izin IUP produksi perusahaan ini.“Pemerintah provinsi harus ikut bertanggungjawab atas izin itu, karena mereka yang menerbitkan SK IUP produksi pada SMN, sebelum diambil alih oleh pemerintah pusat,” katanya dalam rilis kepada media.Wahyu juga mendesak Pemerintah Jatim dan KATR//BPN mengesahkan Raperda RTRW Trenggalek yang baru. Sejak 2020, dokumen sudah disahkan di kabupaten tetapi tertahan di Pemerintah Jatim lantaran tak memasukkan kawasan tambang.	[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2022-027-17.json	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas	Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas \| “Ini sangat tidak dibenarkan di tengah otonomi derah seperti sekarang, memaksa suatu daerah untuk memasukkan kawasan yang tidak cocok dengan kondisi kawasannya,” kata Wahyu.Sebagai pemangku wilayah, katanya, Pemkab Trenggalek memiliki pemahaman lebih tentang situasi daerahnya ketimbang pemerintah pusat. Karena itu, keputusan bupati yang menolak tambang emas, semata untuk menjaga wilayah dari degradasi lingkungan yang bisa berujung bencana.“Kalau pemerintah [pusat dan provinsi] ngotot memaksa wilayah tambang masuk [Trenggalek], itu berarti pemerintah sengaja mengundang bencana di Pesisir Selatan Jawa di masa depan. Terutama Trenggelak.” ******** [SEP]	[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2013-023-12.json	Kebakaran Hutan Sumatera: Pantauan di Kawasan Hutan Tanaman Industri	Kebakaran Hutan Sumatera: Pantauan di Kawasan Hutan Tanaman Industri \| [CLS] Kebakaran hutan di Sumatera yang mulai terjadi sejak akhir Mei 2013 silam, membuat dunia internasional menatap lekat-lekat pengelolaan hutan di tanah air kita. Sejumlah pihak, termasuk perkebunan kelapa sawit dan organisasi mereka RSPO menjadi salah satu terduga bersalah akibat kelalaian yang mereka lakukan di lapangan dengan mengeringkan lahan gambut yang membuatnya rentan terpantik api.Beberapa perusahaan asal Malaysia, Singapura dan Indonesia dituding menjadi biang keladi kabut asap yang memecahkan rekor terburuk dalam satu dekade terakhir ini. Termasuk, angka ancaman kesehatan yang diderita oleh warga yang tinggal di seputar Semenanjung Malaya ini.Namun, sadarkah anda bahwa perkebunan kelapa sawit bukan satu-satunya terduga penyebab kebakaran hutan yang menghanguskan hutan dan lahan gambut dalam dua bulan terakhir. Dalam rilis citra satelit oleh Eyes on the Forest antara tanggal 20 Juli 2013 hingga 23 Juli 2013 terhitung ada sekitar 220 titik panas yang kembali bermunculan di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) milik grup perusahaan Asia Pulp and Paper (APP) dan Asia Pacific Resources Limited (APRIL). Sekitar 156 titik api ditemukan di 12 perusahaan HTI milik APP dan 64 titik api ditemukan di 16 perusahaan HTI milik APRIL.Sebelumnya, Eyes on the Forest juga menerbitkan foto perjalanan verifikasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 17, 27 dan 28 Juni 2013 silam di area HTI yang terbakar milik APP dan APRIL.Sepanjang Juni 2013, Eyes on the Forest mencata 9.236 titik api (hotspots) di Sumatera di antara tanggal 1 dan 28 Juni. Sejumlah 89% tercatat di provinsi Riau (8.229). Mayoritas titik api yang tercatat berada di lahan gambut. “Ini menunjukkan adanya emisi karbon besar-besaran,” kata Afdhal Mahyuddin dari Eyes on the Forest .Mongabay Indonesia sendiri berkesempatan turun langsung melihat areal HTI terbakar milik Grup APP di Rokan Hilir akhir Juni 2013 lalu.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2013-023-12.json	Kebakaran Hutan Sumatera: Pantauan di Kawasan Hutan Tanaman Industri	Kebakaran Hutan Sumatera: Pantauan di Kawasan Hutan Tanaman Industri \| Pantauan Langsung oleh Mongabay-Indonesia di Kawasan Hutan Tanaman IndustriSebulan silam, Jumat 28 Juni 2013, asap putih terus keluar dari kedalaman gambut. Butuh sekitar dua kilometer berjalan kaki untuk sampai ke areal itu di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Saya menginjakkan kaki tepat di areal kanal 14,5. Api juga terlihat membakar kanal 15 dan kanal 16,5 milik PT Ruas Utama Jaya yang sedang terbakar. Paling parah akasia terbakar di kanal 15. Di kanal 16,5 hutan lindung dan wind break PT RUJ ikut terbakar.Saya menyaksikan kayu arang akasia tergeletak habis terbakar, ilalang berwarna kecoklatan dan abu mengitari kayu setinggi setengah meter itu terbakar. Uniknya, kayu patok batas itu tidak ikut terbakar. Padahal kayu bertuliskan GC 01 TFT tertanggal 23-05-2013 berada di tengah areal terbakar. Maknanya pada tanggal 23 Mei 2013 APP bersama TFT telah memasang patok batas areal moratorium. Patok batas itu menegaskan PT Ruas Utama Jaya (RUJ) salah satu supplier independen Asia Pulp and Paper (APP) yang masuk dalam Forest Conservation Policy terbakar.Sehari sebelumnya gambut juga sedang terbakar di areal PT Arara Abadi di Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir, satu siang bertarikh 27 Juni 2013. Api membakar ratusan pohon akasia siap panen. Asap putih keluar dari kedalaman gambut. Bau kepulan asap menyengat hidup meski masker tipis berwarna hijau menutupi hidung dan mulut. Mata terasa perih. Ada sekitar 300 hektare HTI PT Arara Abadi dilalap api.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2013-023-12.json	Kebakaran Hutan Sumatera: Pantauan di Kawasan Hutan Tanaman Industri	Kebakaran Hutan Sumatera: Pantauan di Kawasan Hutan Tanaman Industri \| Bersempadan dengan kanal PT Arara Abadi, sekira 500 hektare sawit hamparan sawit berwarna kehitaman terbakar. “Kebun sawit itu baru ditanam sebulan lalu milik warga di sini. Dua hari lalu (25 Juli 2013, red) kebun sawit terbakar. Awalnya di lokasi PT Arara Abadi terbakar, karena angina kencang merembet ke sini (kebun warga). Angin di sini tak bisa diprediksi,” kata Edi Nasution, yang hari itu hanya mengenakan kaos bersama anak buahnya memadamkan api menggunakan bekko dan alat seadanya.Sinarmas Grup Asia Pulp and Paper (SMG/APP) per 5 Februari 2013, mengumumkan pada publik terkait kebijakan konservasi APP. Inti kebijakan itu tidak lagi menebang hutan alam untuk produksi kertas, menjaga gambut dan karbon, menyelesaikan konflik dengan masyarakat tempatan dan ekspansi ke depan.APP adalah perusahaan kertas dan pulp Indonesia berdiri sejak tahun 1978. Kini APP mengoperasikan delapan fasilitas manufaktur produk pulp dan kertas tersebar di Sumatera dan Jawa. Produksi pulp, kertas fotokopi dan printer, kertas grafis, kertas tissue dan kertas kemasan.Hingga saat ini APP menggandeng The Forest Trust dan APCS untuk melakukan identifikasi hutan alam, gambut dan penyelesaian konflik sosial terkait implementasi FCP APP ke depan.Namun, kebakaran lahan di PT Arara Abadi dan PT Ruas Utama Jaya membuktikan bahwa APP belum sepenuhnya mampu menjaga areal hutan lindung, gambut dan patok batas yang telah mereka tetapkan sendiri untuk dilindungi. Sejak kebakaran hebat melanda Propinsi Riau pada Juni 2013, Polda Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup belum menetapkan status tersangka terhadap perusahaan HTI. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-001-06.json	Menjaga Tradisi “Behume”, Menyelamatkan Bangka Belitung dari Krisis Pangan	Menjaga Tradisi “Behume”, Menyelamatkan Bangka Belitung dari Krisis Pangan \| [CLS] Yunus [73], petani padi ladang di Desa Pangkalniur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, resah, hasil panennya terus menurun.“Satu hektar lahan hanya menghasilkan 200-300 kilogram padi kering, padahal sebelumnya bisa 1-3 ton,” katanya, Minggu [19/02/2023].Selama ratusan tahun, masyarakat Desa Pangkalniur berladang padi di “Sunur”, sebuah lanskap hutan rawa yang terhubung dengan perairan Teluk Kelabat. Mereka adalah keturunan Suku Maras, yang menetap di bagian Barat kaki Gunung Maras.“Sunur merupakan permukiman awal kami, sebelum pindah dan menetap di Desa Pangkalniur, sekitar lima kilometer dari Sunur. Sejak dulu, kami hidup dari berladang dan melaut di Teluk Kelabat,” lanjut Yunus.Ada 125 kepala keluarga [KK] di Desa Pangkalniur yang luasnya 90 hektar. Tahun lalu, tersisa tiga orang yang membuka ladang untuk menanam padi, total tiga hektar.“Banyak warga berhenti berladang karena hasil panen menurun. Banyak hama tikus, burung, dan monyet,” ujarnya.Penyebab lain, pola hujan makin tidak menentu. Menurut Yunus, masa tanam padi ladang, mulai membersihkan lahan hingga proses nugal [menanam padi], harus dilaksanakan saat kemarau, sekitar Mei-Juni.“Beberapa tahun belakangan, hujan masih turun saat kemarau. Ini membuat tanah menjadi “mentah” atau terlalu lembab. Dampaknya, padi tidak tumbuh sempurna bahkan mati,” jelasnya.Masuri, petani ladang di Desa Pangkaliniur, mengeluhkan lahan padinya yang terendam, akibat pasang air laut hingga kawasan Sunur.“Perisitiwa ini terjadi lima tahun terakhir. Mungkin karena mangrove atau hutan di pesisir kian tergerus penambangan timah dan perkebunan sawit,” jelasnya.Baca: Kelekak, “Rumah Terakhir” Kukang Bangka yang Terancam Punah Suku Mapur di Dusun Air Abik, yang turun temurun berladang di sekitar kaki Gunung Pelawan, terkenal dengan beragam kearifan dalam sistem berladang [Cholillah, 2017], mengalami hal serupa.	[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2023-001-06.json	Menjaga Tradisi “Behume”, Menyelamatkan Bangka Belitung dari Krisis Pangan	Menjaga Tradisi “Behume”, Menyelamatkan Bangka Belitung dari Krisis Pangan \| Asih, Ketua Lembaga Adat Mapur, di Dusun Air Abik, mengatakan, dalam 10 tahun terakhir hasil panen padi ladang menurun. Pada Januari 2023 lalu, satu hektar lahan hanya mampu menghasilkan 300 kilogram padi, padahal dulunya 3-4 ton.“Serangan hama makin parah. Semua karena hutan tergerus. Kami percaya, hutan berfungsi sebagai penahan berbagai penyakit, termasuk hama,” lanjut Asih.Sebelumnya, dari total 150 KK di Dusun Air Abik, semuanya aktif berladang. Kini, hanya belasan orang di lahan seluas 10 hektar.“Banyak yang beralih menanam sawit atau menambang timah. Kami khawatir tidak ada lagi yang meneruskan tradisi behume,” tegas Asih.Baca: Durian dan Manggis yang Begitu Menggoda di Kelekak Suku Jerieng Tradisi behumeMenanam padi ladang, umum dilakukan masyarakat Melayu di Bangka Belitung. Ini bagian dari “behume”, tradisi berkebun yang telah dilakukan masyarakat ratusan tahun.Berbeda dengan “kelekak” yang dikhususkan buah-buahan, behume untuk beragam tanaman pangan, terutama padi serta umbian-umbian, keladi, dan labu.“Meskipun kena hama dan banyak rugi kami tetap melakukannya. Ini penting, agar benih padi tidak lenyap,” kata Yunus.Adapun jenis-jenis padi lokal di Bangka Belitung adalah padi balok, mayang madu, mayang pasir, kedebok, grintil, mukot, payak, pulot putih, dan pulot item.Mustikarini et al., [2019] dalam buku “Plasma Nutfah: Tanaman Potensial di Bangka Belitung” menyatakan ada 26 aksesi atau jenis padi lokal di Pulau Bangka, sedangkan jenis Padi Tingkik ditemukan di Pulau Belitung.Menurut Yunus, setiap jenis padi punya karakter unik, misalnya padi balok yang cepat panen [tiga bulan], sedangkan padi mayang madu 5-6 bulan, namun tahan terhadap cuaca. Dari segi pemanfaatan juga berbeda, padi payak khusus ketan, sedangkan padi pulot sebagai bahan tapai.	[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2023-001-06.json	Menjaga Tradisi “Behume”, Menyelamatkan Bangka Belitung dari Krisis Pangan	Menjaga Tradisi “Behume”, Menyelamatkan Bangka Belitung dari Krisis Pangan \| “Saat penanaman, orangtua kami menyarankan menebar semua benih padi acak, karena setiap jenis punya kekurangan dan kelebihan. Biasanya, ada 3 jenis berbeda dalam satu lubang,” lanjutnya.Pentingnya tradisi behume juga tercermin dari berbagai upacara adat sebagai ungkapan rasa syukur serta doa agar dilancarkan hasil panen kedepannya. Misalnya, sedekah kampung, ritual taber gunung, hingga ritual nujuh jerami oleh Suku Mapur yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2015.“Jika hasil panen terus menurun dan warga berhenti menanam padi, tradisi behume beserta upacara adat akan hilang,” tegas Asih.Baca: Hutan Tergerus, Songkok Resam Bangka Belitung Terancam Hilang Krisis panganMerujuk DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022, luas lahan ladang mencapai 601.351,49 hektar, sedangkan lahan sawah [irigasi] mencapai 4.705,22 hektar. Sementara menurut BPS 2021, luas lahan padi di Bangka Belitung mencapai 18.749,18 hektar, dengan total produksi padi 69.720,93 ton.Mengutip kompas.com, pada 2018, Bangka Belitung pernah berada pada posisi kelima dari 12 provinsi dengan indeks kerentanan pangan di bawah rata-rata nasional. Namun, tahun 2021, Bangka Belitung berhasil keluar dari posisi tersebut.Meski demikian, mengutip bangkapos.com, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2022, menyatakan produksi beras di Bangka Belitung hanya mampu mencukupi 30 persen kebutuhan beras daerah.Baca juga: Tumbuhan Sapu-sapu, Harapan Pulihnya Lahan Bekas Tambang di Bangka Belitung Peneliti Agroteknologi dari Univerisitas Bangka Belitung [UBB], Gigih Ibnu Prayoga mengatakan, meskipun produksi padi ladangnya rendah, mereka tetap berperan penting mendukung ketahahan pangan masyarakat tingkat desa di Bangka Belitung.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2023-001-06.json	Menjaga Tradisi “Behume”, Menyelamatkan Bangka Belitung dari Krisis Pangan	Menjaga Tradisi “Behume”, Menyelamatkan Bangka Belitung dari Krisis Pangan \| “Terlebih, padi ladang bagian tradisi behume. Jika dikembangkan kolektif dan masif, membantu ketahanan pangan di Bangka Belitung,” lanjut Gigih, dosen sekaligus Ketua Jurusan Agroteknologi UUB.Beragam jenis padi lokal Bangka juga memiliki adaptif terhadap iklim, hama, dan tanah.“Hanya saja, perubahan iklim mengancam kualitas dan kuantitas padi ladang, misalnya padi ladang bangka dengan batang tinggi dapat roboh saat terkenan angin kencang. Curah hujan berlebih, dapat meningkatkan serangan hama, penyakit, dan memperburuk kualitas tanah [lembab], karena padi ladang cocok di tanah kering,” ujarnya.Saat ini, tim peneliti Agroteknologi UBB mengembangkan varietas baru padi gogo asal Bangka yaitu PBM UBB 1, yang umur panen lebih pendek, serta beberapa calon varietas baru. Referensi: Cholillah, J. [2017]. Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal Di Dusun Pejam Kabupaten Bangka: Tim Jarlit Kebudayaan Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung. Society, 5 [1], 45–58.Mustikarini, E. D., Tri Lestari, S. P., & Prayoga, G. I. [2019]. Plasma Nutfah: Tanaman Potensial di Bangka Belitung. Uwais Inspirasi Indonesia. [SEP]	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2021-046-06.json	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan?	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan? \| [CLS] Tulisan ini adalah sebuh refleksi lingkungan dari perspektif budaya dalam memperingati Hari Keanekaragaman Hayati pada tanggal 22 Mei. Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati yang dimulai 29 Desember 1993, yang kemudian peringatannya berubah menjadi setiap tanggal 22 Mei sejak tahun 2001. Indonesia merupakan negeri yang beragam. Baik alam maupun manusianya. Tiga kekayaan yang membuat alam Indonesia menjadi ruang hidup beragam flora, fauna, dan manusia. Air, sinar matahari, dan gunung berapi semua menjadi perpaduan tanah dan air yang subur; menyediakan rantai makanan bagi segenap makhluk.Saat ini tercatat sekitar 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa, yang hidup bersama dengan lebih dari 8.000 spesies flora, dan 2.215 spesies fauna.Hebatnya, selama belasan abad, keberagaman tersebut terjaga. Manusia dengan alam hidup harmonis. Hubungan itu akhirnya melahirkan beragam budaya. Mulai bahasa, pakaian, sastra lisan, rumah, upacara adat, kuliner, obat-obatan, senjata, tari, kepercayaan, hingga alat musik.Dengan kata lain hidup di Indonesia dipastikan akan sehat, sejahtera, dan aman.Satu-satunya ancaman adalah bencana alam yang bukan disebabkan ulah manusia seperti gempa bumi, tsunami, badai, dan gunung meletus. Terkait ancaman ini, leluhur manusia Indonesia belajar beradaptasi. Mereka cenderung tidak mengubah alam dan percaya alam yang menciptakan bencana dan alam yang mengatasinya.Misalnya tidak merusak mangrove di pesisir, tidak merusak hutan di sekitar gunung, pun tidak merusak sungai, danau, rawa dan lainnya.Keberadaan alam seperti mangrove, hutan, sungai, danau, rawa, tersebut dapat menjadi pelindung bagi manusia dari ancaman sapuan ombak tsunami, hujan debu, hujan batuan, aliran lava dari gunung berapi yang meletus, dan ancaman longsor, pencairan tanah akibat gempa bumi.Baca: Ketika Bumi “Memaksa” Umat Manusia Berpuasa	[0.9996617436408997, 0.00016623697592876852, 0.00017200267757289112]
2021-046-06.json	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan?	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan? \| Secara daya adaptasi maka salah satu kecerdasan manusia Indonesia yakni membuat rumah panggung, perahu, dan memilih permukiman di tepian air. Rumah panggung dapat dibuat tanpa mengubah bentang alam, baik di kemiringan dataran tinggi, lembah, dataran rendah dan pesisir. Sementara perahu merupakan alat transportasi yang dapat digunakan di sungai, danau, rawa, dan laut.Menempatkan permukiman di tepian air, baik sungai, danau, rawa atau laut, selain cepat mendapatkan sumber air bersih, pangan [ikan-ikan], juga membuat hubungan antarkampung mudah diakses, serta tidak perlu membuka banyak hutan guna membuat perkampungan. Rumah-rumah dibangun memanjang mengikuti aliran sungai, danau, rawa dan pesisir.Tujuan relasi harmonis manusia dengan alam, tentunya agar semua makhluk “selamat”, seperti yang dikatakan Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya, dalam Prasasti Talang Tuwo (684M); terjemahan bebasnya:“Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan.”Baca: Menanam Pohon, Membangun Peradaban Manusia ***Sebagian besar kita sudah paham, jika berbagai aktivitas manusia pada hari ini, mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, energi, infrastruktur, transportasi, telah mengancam keanekaragaman hayati bumi, yang tentu saja selanjutnya menimbulkan risiko bencana bagi manusia, mulai dari perubahan iklim, krisis pangan, kekeringan, banjir, hingga wabah penyakit.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2021-046-06.json	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan?	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan? \| Para akademisi atau pegiat budaya di Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir menyebutkan atau menggambarkan Indonesia tengah mengalami krisis kebudayaan, jika dilihat dari karakter manusianya.Generasi muda, yang adalah penerus bangsa, dinilai telah amat dipengaruhi arus globalisasi, sehingga mereka gandrung akan budaya asing, hidup instan, dan kehilangan adat istiadat.Riris K. Toha Sarumpaet, Guru Besar Sastra dari Universitas Indonesia dalam peluncuran Buku Krisis Budaya dan Bedah Buku Manusia Indonesia di Yayasan Obor Indonesia pada April 2016 menyinggung tentang pentingnya pendidikan karakter sejak usia dini, khususnya untuk mengelola arus globalisasi.Pertanyaannya, apakah hanya generasi muda yang bermasalah?Faktanya, hari ini banyak tindakan atau perilaku orang dewasa yang membuat kita terkejut atau temenung. Misalnya banyak koruptor yang latar belakangnya memiliki pendidikan dan profesi terhormat. Korupsi pun tidak pandang bulu, menghinggapi pejabat tinggi, aparat hingga menteri sekali pun.Jauh sebelum reformasi, Mochtar Lubis [1922-2004], seorang budayawan, sastrawan dan jurnalis, di Taman Ismail Marzuki [TIM] Jakarta, 6 April 1976, menyampaikan pidato kebudayaan yang berjudul “Manusia Indonesia”. Teks pidato ini kemudian diterbitkan dalam buku dengan judul yang sama.Mochtar menyebutkan enam ciri-ciri manusia Indonesia. Pertama, munafik atau hipokrit. Kedua, enggan atau segan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketiga, feodal. Keempat, percaya takhayul. Kelima, artisitik [seni]. Keenam, berkarakter lemah.Otokritik Mochtar Lubis tersebut tentu saja membuat “telinga” banyak orang Indonesia—terutama kaum intelektual, politisi, seniman, pejabat negara— seakan terbakar.Terlepas banyaknya kritik dan yang menolak pandangan tersebut, subjektivitas pendiri Kantor Berita ANTARA, itu menurut saya sebagai pertanda [pada saat itu] ada persoalan pada manusia Indonesia.	[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2021-046-06.json	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan?	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan? \| Hari ini, kita mungkin bersentuhan atau berhadapan dengan manusia yang karakternya digambarkan Mochtar Lubis sekian puluh tahun lalu tersebut. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, atas nama hukum, kepercayaan, harga diri, hampir setiap hari kita rasakan atau saksikan.Baca juga: Merdeka! Kita Butuh Air dan Tanah yang Subur ***Saya masih percaya, di masa lalu bangsa Indonesia adalah manusia yang berbudi luhur; terbuka, egaliter, dan berke-Tuhan-an. Karakter tersebut terbangun dari hubungan harmonis manusia dengan makhluk hidup lainnya. Mereka tahu jika dunia ini bukan hanya untuk manusia. Dan manusia hidup sangat bergantung dengan makhluk hidup lainnya.Lalu, mengapa banyak manusia Indonesia pada saat ini berubah menjadi buruk, seperti yang digambarkan Mochtar Lubis? Menurut saya karena telah kehilangan “guru sejatinya”. Guru itu adalah alam. Seperti falsafah masyarakat Minangkabau, “Alam takambang jadi guru”.Guru yang kita sebut sebagai keanekaragaman hayati tersebut mulai hilang satu per satu. Hutan yang dulunya rumah bagi ribuan flora dan fauna, berubah menjadi perkebunan monokultur, dipenuhi lubang eks pertambangan, atau menjadi ruang berbagai infrastruktur.Manusia yang munafik, tidak bertanggung jawab, berkarakter lemah, atau feodal, tentu saja tidak bisa hidup dengan makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, jika manusia belajar dari alam, maka dia akan memiliki karakter yang kuat, jujur, dan egaliter.Matahari terbit pagi hari dan terbenam di sore hari; sebatang pohon ara tidak akan mempersoalkan pohon medang tumbuh di dekat dirinya; kijang betina terus mencari makan dan beranak meskipun setiap saat harimau mengincarnya; gajah yang besar dan gagah tidak akan memakan binatang lain; harimau jantan yang gagah, sadar pada waktunya dia akan tersingkirkan dan mati dalam kesendirian.	[0.9996617436408997, 0.00016623697592876852, 0.00017200267757289112]
2021-046-06.json	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan?	Krisis Kebudayaan atau Krisis Lingkungan? \| Saya percaya, jika alam dan keragaman hayati masih terjaga -arus globalisasi yang sebenarnya sudah berlangsung sejak belasan abad lalu- manusia Indonesia akan tetap memiliki karakter luhur.Bahkan berbagai suku bangsa yang datang ke bumi Nusantara akan “membaur” dengan budaya setempat. Mereka menjalankan falsafah, “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.Terakhir, dari gambaran sederhana di atas, saya ingin mengatakan jika memang terjadi krisis kebudayaan di Indonesia, sesungguhnya semua bermula dari krisis lingkungan.Dengan kata lain, kita harus lebih kritis atas kehadiran berbagai investasi terkait kekayaan alam, dibandingkan kegilaan generasi muda terhadap Lady Gaga atau Bruno Mars & Anderson.Selamatkan keanekaragaman hayati, maka kebudayaan Indonesia terjaga. * Taufik Wijaya, jurnalis, penyair dan pekerja seni di komunitas Teater Potlot. Menetap di Palembang, Sumatera Selatan. Tulisan ini opini penulis. [SEP]	[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2022-041-06.json	Sains dan Pengembangan Bioprospeksi Indonesia	Sains dan Pengembangan Bioprospeksi Indonesia \| [CLS] Indonesia merupakan negara kaya akan keragaman hayati dengan kearifan masyarakat hukum adat, yang mampu memanfaatkan sumber kekayaan alam secara bijaksana.Salah satu cara mempertahankan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan kebijaksanaan masyarakat adat itu melalui bioprospeksi. Cara ini, bioprospeksi, sesuai Sherpa Track [Misi G20] dalam upaya penyelamatan Bumi.Profesor Enny Sudarmonowati, peneliti BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional], menjelaskan bioprospeksi sangat terkait perkembangan bioteknologi.Di Indonesia, bioteknologi mulai berkembang awal 1990-an, salah satunya rekayasa genetika konvensional. Produknya disebut Genetically Modified Organism [GMO] hingga genome editing dan teknologi omics atau analisis molekul biologi secara komprehensif dan global.“Tantangan pengembangan bioprospeksi hingga komersialisasi adalah harmonisasi kebijakan, peraturan dalam pemanfaatan kehati, selain juga kemampuan sains yang belum merata,” terang Enny, saat peluncuran buku “Potensi Bioprospeksi Indonesia Bagi Pembangunan Ekonomi NKRI” pada Rabu, 8 Juni 2022, di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Dia menjelaskan, organisasi yang dapat dijadikan contoh di Indonesia agar dapat diimplementasikan terkait bioprospeksi adalah INBio. Organisasi di Costa Rica ini mampu mengembangkan kehati dengan menggali nilai manfaatnya untuk kesejahteraan atau pembangunan ekonomi. Lembaga swasta nirlaba ini didirikan pada 24 Oktober 1989.“Indonesia mempunyai banyak kelebihan dalam hal keragaman hayati dan potensi alam untuk dikelola sebagai jasa ekosistem dan ekowisata,” ujarnya, dalam acara yang disiarkan secara daring.Baca: Bioprospeksi dan Manfaatnya Bagi Kehidupan Kita Enny menuturkan, taman nasional merupakan pusat sumber daya genetik. Pertumbuhan wilayah berbasiskan ekonomi hijau akan terbangun, dengan pusatnya taman nasional.	[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2022-041-06.json	Sains dan Pengembangan Bioprospeksi Indonesia	Sains dan Pengembangan Bioprospeksi Indonesia \| Sistem konservasi taman nasional di Indonesia bermula tahun 1982. Saat itu, hanya ada lima taman nasional [TN], yaitu TN Ujung Kulon, TN Gunung Gede Pangrango, TN Bali Barat, TN Gunung Leuser, dan TN Baluran. Kini, telah berkembang menjadi 54 taman nasional, dengan luasan mencapai 16.247.459,93 hektar, dinaungi UU No 5 Tahun 1990 yang dalam proses revisi.Salah satu contoh potensi bioprospeksi adalah jamur morel [Morchella crassipes] di TN Gunung Rinjani. Jamur ini satu-satunya ditemukan pertama di hutan tropis bernilai ekonomi tinggi dan dapat dikonsumsi. Di China, jamur morel digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan, batuk dan sesak napas, mengandung senyawa antitumor, antioksidan dan antiradang.“Ada juga potensi cemara sumatera [Taxus sumatrana] yang tumbuh di TN Kerinci Seblat, yang memiliki senyawa antitumor dan antikanker,” jelasnya.Baca: Hari Lingkungan Hidup: Menyelamatkan Bumi dengan Bioprospeksi Pengembangan etno-bioprospeksiDalam buku ini dijelaskan nilai impor industri farmasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan ekspor, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit sebesar US$1,05 miliar tahun 2020.Penelitian obat tradional yang digunakan masyarakat adat, tentu sangat penting untuk diteliti agar bisa dikembangkan dalam dunia farmasi dan bisa disebarkan.“Konsep etno-bioprospeksi turun temurun, yang awalnya trial-error, dapat dikembangkan lebih jauh agar bermanfaat lebih nyata dan luas. Namun juga, perlu dilakukan beberapa hal menyangkut kebijakan,” lanjut Enny.Hal paling penting mengembang etno-bioprospeksi adalah tindakan untuk keberlanjutan, riset, hingga komersialisasi dan pencapaiannya. Termasuk, memberdayakan perguruan tinggi.“Perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai pendamping pembangunan desa,” ujarnya.Baca juga: Kebiasaan Aneh Kambing Hutan Sumatera, Main di Tebing dan Menyendiri di Goa Pentingnya biodiversiti	[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2022-041-06.json	Sains dan Pengembangan Bioprospeksi Indonesia	Sains dan Pengembangan Bioprospeksi Indonesia \| Wahjudi Wardojo, ahli konservasi dan perubahan iklim, menegaskan pentingnya biodiversiti bagi kehidupan manusia.“Kita harus meningkatkan pemahaman dan pemaknaan manusia terhadap alam [valuing nature],” jelasnya.Dia memberi masukan, agar topik etnobotani atau etnozoologi mendapat perhatian khusus, dari kita semua. Juga, menempatkan masyarakat tradisional atau masyarakat adat sebagai subjek, bukan objek.“Masyarakat tradisional mempunyai peran penting dalam bioprospeksi karena mempunyai pengetahuan dalam hal eksplorasi untuk bioprospeksi,” tuturnya. Bioprospeksi adalah penelusuran, klasifikasi, dan investigasi secara sistematik produk yang berguna seperti senyawa kimia baru, bahan aktif, gen, protein, serta informasi genetik lain untuk tujuan komersil dengan nilai ekonomi aktual dan potensial yang ditemukan dalam keragaman hayati.“Melalui komersialisasi bioprospeksi diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan, karena kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati,” jelas Prof. Hadi S. Alikodra, pada acara yang sama.Dari sistem royalti yang dihasilkannya, bioprospeksi dapat menjadi dukungan finansial bagi kegiatan perlindungan dan pelestarian hutan, termasuk perlindungan masyarakat hukum adat.“Di samping itu dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat, sumber pendapatan asli daerah, dan meningkatkan devisa negara,” jelasnya.Alikodra menjelaskan, buku “Potensi Bioprospeksi Indonesia Bagi Pembangunan Ekonomi NKRI” melibatkan 40 kontributor, yang mewakili berbagai institusi dalam penulisannya.“Diharapkan, menjadi rujukan sekaligus sebagai pendorong percepatan pengembangan bioprospeksi, sebagai implementasi strategi konservasi keanekaragaman hayati Indonesia,” tuturnya. [SEP]	[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2015-039-07.json	Kedatangan El Nino Menjadi Berkah Sektor Perikanan dan Kelautan	Kedatangan El Nino Menjadi Berkah Sektor Perikanan dan Kelautan \| [CLS] Walaupun Pemerintah Indonesia mengakui bahwa fenomena alam El Nino yang sedang berlangsung saat ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional, namun kenyataannya itu justru berdampak baik bagi sektor kelautan dan perikanan.Fenomena El Nino, menurut Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Achmad Poernomo, memang menjadi berkah sekaligus bencana bagi Indonesia.“Bencana ya bisa kita lihat nanti, karena El Nino akan berdampak pada sektor pertanian nasional. Namun, pada saat bersamaan, El Nino juga membawa keberkahan buat para nelayan dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan,” ungkap Achmad kepada Mongabay belum lama ini.Menurut Achmad, selama masa El Nino berlangsung, akan terjadi kenaikan produksi perikanan dan itu bisa dirasakan di hampir semua wilayah perairan di Indonesia.”Ketersediaan ikan akan berlimpah di semua perairan dan itu menjadi tantangan untuk kita semua,” jelasnya.Yang dimaksud dengan tantangan, kata Achmad, adalah bagaimana memanfaatkan ketersediaan ikan yang banyak sehingga bisa memberi manfaat untuk semua, termasuk nelayan dan pelaku usaha yang terlibat. Karena, jika tidak ditangani dengan baik, potensi positif tersebut akan hilang dengan cepat.“Mengingat masa El Nino tidak sepanjang tahun dan sangat jarang terjadi. Bukan berarti kita menari dan bergembira di atas penderitaan para petani, namun ini juga harus tetap dimanfaatkan sebaik mungkin,” tuturnya.Selain ketersediaan ikan meningkat tajam, Achmad mengungkapkan, fenomena El Nino juga akan memberi dampak positif untuk para petani garam di seluruh Nusantara. Karena, selama masa El Nino berlangsung, suhu panas akan meningkat dan itu baik untuk proses pembuatan garam.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-039-07.json	Kedatangan El Nino Menjadi Berkah Sektor Perikanan dan Kelautan	Kedatangan El Nino Menjadi Berkah Sektor Perikanan dan Kelautan \| “Namun, selain itu akan ada dampak negatif juga untuk sektor kelautan dan perikanan. Karena, masa El Nino akan berdampak negatif untuk perikanan budidaya. Ini yang harus diwaspadai oleh seluruh petani perikanan budidaya di seluruh Indonesia,” ungkap dia.6,3 Juta Ton Produksi Perikanan TangkapSementara itu, Menteri Susi Pudjiastuti menjelaskan, kenaikan stok ikan selama masa El Nino berlangsung memang sudah diprediksi sejak jauh hari. Menurut dia, kondisi tersebut harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin nelayan dan pelaku usaha.Untuk produksi perikanan tangkap selama masa El Nino berlangsung tahun ini, diprediksi akan mencapai 6,3 juta ton. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu juga diakui oleh Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap KKP Mohamad Abduh.Menurut Abduh, meski El Nino diakui akan menambah ketersediaan ikan cukup banyak, namun pihaknya tidak bisa menargetkan produksi lebih dari 6,3 juta. Hal itu, karena produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca dan juga alat tangkap.Kondisi tersebut, kata Abduh, berbeda dengan produksi perikanan budidaya yang bisa diprediksi dan ditargetkan dengan baik. Karena, faktor yang memengaruhinya tidak lebih banyak dari produksi perikanan tangkap.Sementara itu terkait peningkatan produksi garam selama masa El Nino berlangsung, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P2KP) KKP Sudirman Saad, mengungkapkan bahwa itu akan terjadi di sejumlah wilayah tempat produksi garam berlangsung selama ini.Bahkan, Sudirman tak ragu menyebut lahan seluas 10.000 hektare yang selama ini menjadi sentra pembuatan garam nasional akan merasakan dampak positif dari fenomena El Nino. Peningkatan itu bisa terjadi, karena ketersediaan sinar matahari akan lebih banyak dan itu sangat baik untuk proses pembuatan garam.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-039-07.json	Kedatangan El Nino Menjadi Berkah Sektor Perikanan dan Kelautan	Kedatangan El Nino Menjadi Berkah Sektor Perikanan dan Kelautan \| “Kita bersyukur karena ada positifnya juga El Nino ini. Terlepas ada negatif yang harus dirasakan oleh sektor yang lain, namun produksi garam ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh petani garam. Karena, sinar matahari tersedia sangat cukup,” tutur dia.Saat ini, Sudirman menjelaskan, produksi garam dilaksanakan di lahan seluas 10.000 hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk, 300 hektare merupakan lahan tambahan hasil sumbangan dari PT Garam.“Karena lokasi di Sampang seluas 300 hektare tidak digunakan, kita minta lahan milik PT Garam tersebut digarap oleh para petani yang ada di kawasan tersebut. Maksudnya, biar bermanfaat dan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi,” ungkap Sudirman.Di luar lahan 300 hektare yang sudah digarap di Sampang, Jawa Timur, Sudirman memaparkan, pihaknya juga fokus untuk membina para petani garam yang menggarap lahan seluas 10.000 hektare di seluruh Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, sebagian besar atau mencapai 40 persen berlokasi di Jawa Timur, seperti Madura dan Gresik.“Sisanya di Cirebon, Indramayu, Bima, NTB. Itu adalah sentra-sentra garam yang selama ini sudah berkembang, petani juga sudah lama membudidayakan garam. Jadi tempat-tempat itulah yang akan kita intensfikasi,” jelas dia kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-060-04.json	Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir?	Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir? \| [CLS] Masyarakat pesisir yang mendiami seluruh pulau di Indonesia membutuhkan perlindungan dari Negara. Hal itu untuk menghalau berbagai ancaman yang datang silih berganti kepada masyarakat di kawasan tersebut. Ancaman tersebut, bisa berupa kriminal, kesejahteraan, sosial, dan lainnya. Yang paling mendasar, masyarakat pesisir saat ini banyak yang terancam akan kehilangan ruang penghidupannya di laut.Fakta tersebut, menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati, sangatlah miris mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang tak bisa dilepaskan dari struktur masyarakat pesisir. Tak hanya itu, masyarakat pesisir kemudian semakin tersudutkan karena menghadapi berbagai ancaman setelah pembangunan ramai dilaksanakan di wilayah pesisir.“Dalam konteks relasi dengan Negara, masyarakat pesisir terancam harus berhadapan dengan proyek-proyek pemerintah berupa reklamasi, pertambangan pesisir, dan pariwisata yang mengakibatkan masyarakat pesisir tergusur dari ruang penghidupannya tanpa ada perlindungan yang pasti atas keterikatannya dengan wilayah pesisir dan laut,” ucapnya pekan lalu.baca : Susan Herawati: Masalah Nelayan bukan Hanya Cantrang Agar masyarakat pesisir bisa tetap bertahan hidup dengan rasa aman dan nyaman, Susan menyebut, Negara harus hadir untuk mendampingi, memberdayakan, dan sekaligus menjamin hak-hak konstitusional mereka. Proses tersebut, diyakini bisa memberi kekuatan untuk masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai tekanan dan ancaman.Akan tetapi, menurut Susan, walau sangat dibutuhkan kehadirannya, hingga saat ini Negara masih belum terlihat hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir. Padahal, dalam konteks tersebut Negara wajib untuk selalu hadir mendampingi.	[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2018-060-04.json	Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir?	Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir? \| Susan memaparkan, ketidakhadiran Negara bisa dilihat saat proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang masih belum mempertimbangkan dan memasukan kepentingan masyarakat pesisir. Proses tersebut, terlihat saat penyusunan perda di delapan provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Sulawesi Tengah.“Sementara itu, ada lima provinsi yang berada dalam tahap akhir yaitu Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat,” ungkapnya.baca : Tambang Pasir Laut Itu Membuat Nelayan Pantai Labu Menderita Di luar itu, Susan menambahkan, tiga provinsi hingga saat ini masih dalam tahap proses perbaikan yaitu Sulawesi Selatan, Banten, dan Kalimantan Utara. Selain provinsi yang disebut di atas, hingga saat ini sisanya atau sebanyak 19 provinsi masih belum memiliki Perda RZWP3K. Semua dokumen yang sudah disusun, lebih mempertimbangkan kepentingan pemodal bukan masyarakat pesisir.Pengakuan NelayanSelain pembuatan Perda RZWP3K, Susan menjelaskan, ketidakhadiran Negara bisa juga dilihat dari pengakuan terhadap peran serta kontribusi nelayan, khususnya perempuan nelayan, di Indonesia. Dari total 8.077.719 rumah tangga perikanan, hanya ada 1.108.852 kartu nelayan yang disiapkan oleh negara.“Dari angka tersebut, hanya ada 21.793 kartu nelayan yang diperuntukkan untuk perempuan nelayan. Artinya, hanya dua persen saja kartu nelayan untuk perempuan nelayan,” tuturnya.Berkaitan dengan hal tersebut, Susan mengatakan, pemberian asuransi nelayan yang menjadi mandat Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, hingga saat ini baru diberikan sekitar 143.600 asuransi kepada nelayan. Padahal, pemerintah telah menargetkan 1 juta asuransi nelayan.baca : Revisi Perpres Jabodetabekpunjur Potensial Cederai Masyarakat Pesisir?	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2018-060-04.json	Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir?	Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir? \| Selain dua fakta di atas, Susan memaparkan, fakta ketiga bahwa Negara tidak hadir di masyarakat pesisir, adalah berkaitan dengan kebijakan peralihan alat tangkap yang masih berjalan di tempat. Permasalahan dalam skema bantuan peralihan alat tangkap yang belum merata dan tidak sesuai dengan spesifikasi alat tangkap yang dibutuhkan nelayan, menjadi persoalan serius saat ini.“Implementasi kebijakan masih belum mengakomodir kebutuhan dan keragaman nelayan dengan kondisi geografis pesisir yang berbeda-beda,” tandas dia.Berdasarkan peta persoalan tersebut, KIARA meminta Pemerintah untuk tetap hadir memberikan perlindungan dan menjamin hak konstitusional masyarakat pesisir dan mengimplementasikan amanat Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.Pusat Data dan Informasi KIARA pada 2017 mencatat jumlah desa pesisir di Indonesia sebanyak 12.827 desa dari 78.609 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari seluruh desa tersebut, tercatat ada 8.077.719 rumah tangga perikanan yang hidup dan mendiami kawasan desa pesisir serta menggantungkan kehidupannya terhadap aktivitas perikanan.Susan mengatakan, jika satu rumah tangga terdiri dari 3 orang, maka ada lebih dari 25 juta orang yang tinggal di kawasan pesisir dan menggantungkan kehidupannya terhadap aktivitas perikanan. Namun, jika satu rumah tangga terdiri dari 5 orang, maka ada lebih dari 40 juta orang yang tinggal di kawasan pesisir dan menggantungkan kehidupannya terhadap aktivitas perikanan.“Permasalahan serius yang dihadapi masyarakat pesisir yang dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu permasalahan yang bersumber dari alam, permasalahan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, dan permasalahan sosial ekonomi politik,” tegasnya.baca : Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Nelayan dan Pesisir Mendesak Pesisir Jawa Tengah	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-060-04.json	Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir?	Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir? \| Ancaman yang ada di masyarakat pesisir, ternyata dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat yang mendiami pesisir Jateng. Di sana, nelayan dan masyarakat semakin lama semakin terusir dan tersingkir dari ruang-ruang kehidupan dan penghidupan mereka karena adanya kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan masyarakat.Pegiat Lingkungan Masyarakat Pesisir Nico Wauran mengatakan, persoalan yang ada di Jateng dewasa ini memang semakin tak bisa dibendung. Menurutnya, fakta tersebut menjadi cerminan bahwa Pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak serius dalam mengelola wilayah pesisir Indonesia dan tidak mementingkan nelayan dan masyarakat pesisir khususnya di Jawa Tengah.Adapun, Nico yang mewakili Layar Nusantara, menyebut ada berbagai persoalan di wilayah pesisir Jateng, yaitu:baca : Pemprov Jateng Langgar Undang-Undang dalam Pembahasan Zonasi Pesisir? Berangkat dari beberapa permasalahan Nelayan dan masyarakat pesisir Jateng di atas, jaringan masyarakat Jateng menuntut Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk : [SEP]	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2021-008-19.json	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate \| [CLS] Ratusan orang dari lingkungan Parton dan Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara menggelar aksi dengan memalang dua jalan utama pada Rabu (10/11/2021) lalu. Aksi itu sebagai bentuk protes kegiatan reklamasi dan penebangan hutan mangrove oleh PT Indoalam Raya Lestari. Perusahaan ini berencana membangun gudang modern di kawasan hutan mangrove yang luasanya mencapai 1,7 hektar di pusat kota Ternate.Saat aksi berlangsung, dua ekor burung kuntul besar (Aredea alba) terbang mengitari kawasan mangrove yang tersisa beberapa pohon karena penimbunan dan penebangan.Setiap pagi dan petang, burung kuntul besar atau sueko putih orang Maluku Utara menyebutnya, biasa hinggap dan mencari makan di hutan mangrove Mangga Dua, hutan mangrove tersisa di Kota Ternate itu.Kini tempat bertengger burung hilang, rumah warga yang berbatasan langsung dengan hutan mangrove juga tenggelam bila pasang laut naik.“Sejak adanya penebangan dan penimbunan atau reklamasi, pasang naik menenggelamkan sebagian besar rumah warga di beberapa RT. Rumah yang tenggelam akibat pembangunan di kawasan hutan mangrove itu adalah RT 03, RT 04, RT 05 dan RT 14,” kata Ansar Ahmad, peserta aksi yang juga warga lingkungan Kelapa Pendek yang rumahnya terkena imbas banjir rob.baca : Mangrove Ternate Kritis, Bagaimana Upaya Pemulihan? Perusahaan itu melakukan aktivitas reklamasi karena menganggap lahan itu sah milik mereka. Klaim itu diungkapkan pemilik PT Indo Alam Raya, Budi Liem melalui Kepala Dinas PU Pemkot Ternate Isnain Pansiraju saat peninjauan bersama pihak perusahaan ke lokasi hutan mangrove Mangga Dua, usai aksi warga.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2021-008-19.json	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate \| Selain itu, Perusahaan mengklaim telah mengantongi dokumen UKL-UPL yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Ternate bernomor 640/26/1/23-REK/BLH-Tte/VII/2014 pada Juli 2014 serta SK Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate tentang izin Lingkungan Perencanaan Pembangunan.Sedangkan warga Mangga Dua melihat ada regulasi yang dilanggar perusahaan. Misalnya warga menyatakan pembangunan itu menyalahi dokumen RTRW yang menetapkan hutan mangrove sebagai kawasan lindung yang tidak bisa dialihfungsikan.“Banyak ketentuan yang dilanggar termasuk UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta UU Kehutanan No.41/1999,” kata koordinator aksi, Saiful Amrullah.Sementara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan BLH Kota Ternate Syarif Can menyebutkan, setelah mempelajari dokumen UKL-UPL yang dibuat pada 2014, menyatakan dokumen itu sudah kedaluwarsa.Izin prinsip dalam dokumen itu untuk pembangunan 8 gudang dan bukan untuk reklamasi. Sehingga selain dokumen kadaluwarsa, perusahaan melanggar izin prinsip dengan melakukan reklamasi. Pelanggaran kedua adalah menebang hutan mangrove yang merupakan kawasan lindung.baca juga : Abrasi Pantai Parah di Ternate “Mau milik siapa pun yang masuk kawasan lindung harus dijaga tidak bisa dirusak. Pemilik bisa saja melakukan kegiatan tanpa merusak mangrove dengan mengurus dokumen baru, tidak berdasar dokumen lama karena sudah kedaluwarsa. Dokumen itu sudah berubah proses dan desainnya, serta mengubah perencanaan dari gudang menjadi reklamasi. Karena itu dokumen itu dinyatakan tidak berlaku jika prosesnya berubah. Selama menambah kegiatan sesuai izin yang dikantongi maka harus mengurus izin baru,“ jelasnya.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2021-008-19.json	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate \| Hal itu, lanjut Syarif, merujuk Peraturan Pemerintah No.22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bila tiga tahun tidak dilakukan kegiatan, makadokumen dianggap batal. Sejak 2014 sampai 2021 tidak ada kegiatan maka sudah ada perubahaan rona awal. Karena itu harus ada dokumen baru dengan perencanaan baru. Terus Menysut Kota Ternate mempunya luas 5.795,4 km2 didominasi laut (5.547,55 km2) dan daratan 249,6 km2. Data Dinas Perikanan 2007, Kota Ternate memiliki hutan mangrove 14,65 hektar. Tak tanggung-tanggung, kerusakan hutan mangrove mencapai 78,57%.Kerusakan ini, akibat tebang habis, konversi menjadi pemukiman, pembuangan sampah padat, pencemaran tumpahan minyak, pembuangan sampah cair dan reklamasi pantai.Peneliti Mangrove dari Universitas Khairun Ternate Salim Abubakar mengatakan, dari penelitiannya dalam beberapa tahun ini menunjukkan mangrove Ternate rusak dan terancam habis karena pengembangan pemukiman warga dan reklamasi pantai Ternate.Paling masif, katanya, reklamasi dan penambahan pemukiman termasuk. “Di beberapa lokasi seperti Kelurahan Kastela, Gambesi, Rua, Tobololo , sebenarnya telah penghijauan dengan menanam mangrove, tetapi hasilnya tidak maksimal,” katanya.perlu dibaca : Begini Nasib Hutan Mangrove Pulau Ternate Potensi kerusakan juga karena ketidaksadaran masyarakat membuang sampah padat dan cair di sekitar hutan mangrove, termasuk pencemaran air laut dari tumpahan minyak.“Ini terjadi di Kastela dan Rua, Kecamatana Pulau Ternate, berdekatan dengan Pelabuhan Pertamina di Kelurahan Jambula,” katanya.Untuk dampak reklamasi, paling nyata terjadi di Kelurahan Mangga Dua, Ternate Selatan. Di kawasan ini, hutan mangrove habis tergantikan jalan dan bangunan beton serta pelabuhan kecil yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Maluku Utara.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2021-008-19.json	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate \| Sementara di beberapa tempat di Selatan Pulau Ternate, masih ada meskipun kondisi makin kritis. Hasil identifikasi potensi dan rehabilitasi hutan mangrove di Ternate oleh Dinas Pertanian menemukan mangrove makin kritis.Sebenarnya Pulau Ternate, terbilang daerah kaya mangrove. Hasil identifikasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Ternate 2009, menemukan keragaman mangrove di Pulau Ternate cukup tinggi. Dari inventarisasi dan eksplorasi di hutan mangrove Sulamadaha, Takome, Rua, Kastela, Sasa-Fitu, Kalumata dan Mangga Dua, setidaknya ada 35 jenis, termasuk 29 marga dan 23 suku.Tak hanya mengrove biasa, dari 35 spesies tercatat, 16 dikategorikan jenis- jenis mangrove langka berdasarkan ketetapan IUCN dengan status terkikis (LR) sampai kritis (CR).baca juga : Wisata Mangrove di Jantung Sofifi, Kaya Kehati Jadi Pelindung Kota Di Sulamadaha, hutan mangrove masuk zona lindung dengan kondisi terpencar- pencar di beberapa tempat. Ada tegak berdiri di pinggir pantai, ada bergerombol di belakang garis pantai. Belasan bahkan puluhan jenis mangrove, seperti Sonneratia alba, Rhizophora apiculata, Lumnitzera littorea, Calophyllum inophyllum, dan Lumnitzera racemosa, Nypa fruticans, Hibiscus tiliaceus, Pandanus tectorius, Derris trifoliata, Acrostichum aureum, dan Clerodendrum inerme.Dua jenis yang mampu tumbuh di hamparan pasir bercampur lumpur dan selalu terkena gempuran ombak, yaitu Sonneratia alba dan Rhizophora apiculate.Tak kalah miris kondisi hutan mangrove Mangga Dua yang terletak di belakang pemukiman. Kini habis terbabat reklamasi. Di sini dulu ditemukan Sonneratia alba, Rhizophora apiculata, Ipomoea pes-caprae dan Avicennia marina.baca juga : Aziil Anwar, Penanam Mangrove di Batu Karang	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2021-008-19.json	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate	Lenyapnya Burung dan Ikan Lenyap, Setelah Dibabatnya Mangrove Terakhir Ternate \| Hasil survey dan identifikasi Dinas Pertanian menyebutkan, kondisi hutan mangrove di Ternate makin menurun dan kritis. Data ini diambil jauh sebelum reklamasi pantai dilakukan pemerintah Ternate. Satu contoh reklamasi melibas mangrove untuk penataan kawasan Jalan Kota Baru Bastiong sepanjang tiga kilometer melewati hutan mangrove Mangga Dua.Belakangan ini ada lagi reklamasi pada sisa hutan mangrove untuk pembangunan gudang modern multi guna di Mangga Dua. “Padahal dulu mangrove rimbun. Setelah reklamasi, terganti pelabuhan. Dulu mangrove di Mangga Dua banyak bangau dan beberapa jenis burung lain,” katanya.Pasca reklamasi, burung-burung itu hilang entah ke mana. Ikan dan kepiting bakau yang biasa ditangkap warga pada malam hari, juga turut menghilang.“Semua habis. Kami meminta hal seperti ini perlu diperhatikan Pemerintah Kota Ternate,” Pungkas Salim. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-054-03.json	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia \| [CLS] Kekhawatiran Resolusi Sawit jadi kampanye negatif bagi Indonesia di pasar Uni Eropa, tampaknya terlalu berlebihan. Pasalnya, ekspor ke Eropa malah mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan negara tujuan ekspor utama sawit Indonesia, India dan Tiongkok. Resolusi Sawit bikinan parlemen Eropa munculkan beragam tanggapan. Indonesia bersama dengan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) bilang berupaya menangkal dampak buruk Resolusi Sawit. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai organisasi nirlaba lintas pemangku kepentingan industri sawit, menilai sikap Uni Eropa bukan ancaman.”Justru ini momentum perbaikan bagi sektor sawit dalam negeri. Kami juga melihat ini bukanlah upaya perang dagang, ini peluang menaikkan standar komoditas,” kata Tiur Rumondang, Direktur RSPO, di Jakarta, beberapa pekan lalu.Setiap negara, katanya, memiliki upaya memproteksi komodita strategis masing-masing dan hal wajar, termasuk, Indonesia. Apalagi, sawit jadi komoditas yang sedang ‘digandrungi’ dunia. Yang menjadi perhatian itu, katanya, jangan ada diskriminasi.Masa ini, katanya, bisa jadi momentum perkebunan Indonesia menunjukkan upaya baik yang sudah dilakukan selama ini. ”Kami menyediakan pintu jika mereka ingin mengetahui lebih lanjut apa yang telah dilakukan RSPO dalam memperbaiki diri dan mengkonfirmasi yang telah dilakukan.”Tiur mengatakan, perlu ada pengembangan berkelanjutan dalam tata kelapa sawit pada standar RSPO kedepan. ”Kami menyambut baik 2020 itu ada CSPO (certified sustainable palm oil-red) bagi Eropa. Ini peluang. Apa yang kami perjuangkan didukung,” katanya.Berdasarkan data RSPO, kini baru 1,82 juta hektar kebun sawit tersertifikasi RSPO, sekitar 13-14% di Indonesia. Hingga Februari lalu, produksi sawit dengan CSPO 57,03% atau 6,97 juta metrik ton dari 12,22 juta metrik ton di seluruh dunia.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-054-03.json	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia \| Sementara itu, delegasi Parlemen Uni Eropa bakal datang ke Indonesia guna duduk bersama dengan pemangku kepentingan sawit dan kunjungan lapangan. Mereka berencana ke Riau dan berdialog dengan petani.Kunjungan ini rencana 21-22 Mei akan datang ke kebun dan industri sawit di Riau. Pada 23 Mei rencana bertemu Komisi I, IV dan VI DPR RI. Pada 24 Mei 2017, bakal ada pertemuan dengan pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Revisi standar RSPORSPO pun pembaruan kriteria dan prinsip (P&C) yang jatuh tempo pada 2018. Agenda rutin lima tahunan ini akan memasukkan isu terkait hak asasi manusia (HAM) dalam standar RSPO.”Sejak tahun lalu, saya berupaya membawa agar komponen human right diperkuat,” katanya.RSPO telah membentuk kelompok kerja menkaji unsur HAM. Salah satu fokus HAM, katanya, tekait pekerja bawah umur. Untuk itu, dia bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satu Unicef, dalam memberikan masuk perumusan standar.Soal isu perburuhan sektor perkebunan, katanya, hingga kini belum ada regulasi mengatur. ”Aturan tenaga kerja atau buruh manufaktur terlalu umum. Padahal perlakuan sektor perkebunan sangat berbeda.”Tiur berharap, ada aturan terkait tenaga kerja sektor perkebunan, diatur turunan UU Perkebunan. Melalui itu, ucap Tiur, RSPO dapat mudah mengaplikasikan dalam prinsip dan kriteria yang baru.”Kami terbuka menerima kritik terhadap kriteria dan celah dalam penerapan standar,” katanya, seraya bilang, isu legalitas dan keterlacakan, seringkali mendapatkan laporan dari beberapa pihak. Bersama dengan Inobu dan WWF, RSPO sedang mengkaji standar itu. Tarik menarik? Atas sikap RSPO yang disebut-sebut mendukung resolusi sawitpun, pada 3 Mei 2017, Indonesia Growers Caucus– merupakan wadah perkumpulan para korporasi kebun sawit– tergabung dalam keanggotaan RSPO mengeluarkan rilis terkait pemberhentian sementara dari anggota RSPO.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-054-03.json	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia \| Dalam rilis disebutkan tiga keputusan, yakni pengunduran diri sementara koordinator Indonesia Growers Caucus, Edi Suhardi sebagai anggota Board of Governors, RSPO, penghentian sementara waktu keterlibatan perwakilan perkebunan sawit Indonesia dalam berbagai forum RSPO. Juga tak telibat sementara waktu dan tak bertanggung jawab terhadap berbagai keputusan dalam berbagai forum RSPO. Adapun, disebutkan ketidakterlibatan itu hingga ada keputusan lain diambil dalam pertemuan anggota akhir Mei 2017.Selang sehari, pada 4 Mei 2017, Indonesia Growers Caucus menarik rilis karena proses pengambilan keputusan kurang koheren dan tak akurat. ”Ini dinamika. Caucus kan forum yang tak mengikat dari anggota dan didesain perwakilan para growers. Ada kesepakatan pengunduran diri sementara itu awalnya untuk langkah dalam merefleksikan diri, me-review dan berdiskusi matang hingga pertemuan anggota akhir Mei nanti.”Dengan begitu, perwakilan anggota Indonesian Growers Caucus dari berbagai perusahaan akan tetap aktif dalam forum RSPO. Adapun pertemuan khusus pada 24 Mei 2017 nanti, Edi akan memperkuat keterlibatan anggota di RSPO. ”Ini jadi tantangan, kita juga mau menunjukkan peran jelas bahwa Indonesian Growers Caucus bukan hanya perwakilan tunggal, ada keragaman posisi. Semua anggota bisa menyuarakan secara individu.”Mengenai resolusi sawit, Edi menilai Uni Eropa gagal memahami produk sawit Indonesia. ”Ada diferensiasi. Ada berkelanjutan dan tidak, sedangkan dalam resolusi itu tak jelas kedudukannya, hingga jadi tak fair,” katanya.Diapun mengharapkan, pemerintah Uni Eropa bisa membedakan produk CSPO. ”Kita kan sedang menyempurnakan P&C, harapannya standar dari Uni Eropa nanti bisa ditentukan bersama. Nanti P&C (prinsip dan kriteria-red) mengikuti keinginan pasar dan disesuaikan kondisi growers di Indonesia,” katanya. Ekspor ke Eropa malah naik	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-054-03.json	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia \| Ribut-ribut Resolusi Sawit mendapat tudingan sebagai kampanye negatif tampaknya terlalu berlebihan. Pasalnya, ekspor ke Eropa malah mengalami peningkatan berbanding terbalik dengan negara tujuan ekspor utama sawit Indonesia, India dan Tiongkok.Rilis Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, ekspor ke negara-negara Uni Eropa mengalami peningkatan meskipun pertengahan Maret lalu ada Resolusi Sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai penyebab deforestasi, korupsi, pekerja anak dan pelanggaran HAM.Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gapki mengatakan, ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa alami kenaikan 27% atau dari 352.000 ton Februari ke 446.920 ton pada Maret. “Naiknya ekspor ke negara-negara Eropa menunjukkan negara-negara ini tetap membutuhkan minyak sawit,” katanya.Dalam beberapa proses produksi industri, terutama produk-produk rumah tangga sehari-hari sangat tergantung minyak sawit. Harga sawit, lebih murah dibandingkan sumber minyak nabati lain.Peningkatan permintaan cukup signifikan juga tercatat dari Amerika Serikat (AS) . Kenaikan permintaan 52% dari 54.850 ton Februari jadi 83.380 ton Maret. Meskipun beberapa minggu sebelum itu, AD menuduh Indonesia praktik dumping biodiesel ekspor.“Ini belum berpengaruh bagi ekspor minyak sawit dan produk turunan ke Amerika Serikat,” katanya.Kenaikan permintaan minyak sawit Indonesia ini, katanya, diikuti negara-negara Afrika 13% dan Pakistan 10%.Kondisi mengejutkan, negara tujuan utama ekspor sawit Indonesia yaitu India dan Tiongkok malah turun. Pada Maret ini, India turun 27% atau dari 587.930 ton pada Februari jadi 430.030 ton.Penurunan ini, katanya, terjadi di Tiongkok jug sebesar 18% atau dari 344.090 ton di Februari jadi 322.140 ton.	[0.9995983242988586, 0.00017576274694874883, 0.0002258315507788211]
2017-054-03.json	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia	Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia \| Penurunan permintaan karena negara ini katena persesiaan rapeseed kedua negara berlebihan terutama India. India , katanya, juga baru mengeluarkan regulasi penurunan tarif impor minyak bunga matahari dari 30% jadi 10% efektif berlaku 1 April 2017.Keadaan ini bikin para pedagang menahan diri beli minyak sawit dan akan menaikkan pembelian minyak bunga matahari memanfaatkan penurunan tarif impor.Gapki juga menyampaikan, sepanjang Maret harga rerata minyak sawit mentah global pada kisaran US$685 –US$750 per metrik ton dengan harga US$731,7 per metrik ton.Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan bea keluar ekspor CPO Mei US$0 per metrik ton dengan harga referensi US$731,01 per metrik ton.“Untuk pertama kali bea keluar ditetapkan nol pada 2017 karena harga minyak sawit terus tergerus. Harga rata-rata patokan di bawah batas bawah pengenaan bea keluar yaitu US$750 per metrik ton.” [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]