filename stringlengths 16 16 | title stringlengths 22 107 | text stringlengths 132 2.1k | softlabel stringlengths 15 740 |
|---|---|---|---|
2023-006-11.json | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | [CLS] Pagi cerah, angin laut berhembus kencang pada pertengahan 2022. Ombak pun menghempas batu pemecah ombak dan air laut masuk ke jalanan.“Itu namanya galoro,” kata Asri, nelayan Pantai Air Manis Kota Padang, Sumatera Barat. Kami sedang duduk di pondok kecil yang punya sedikit dinding penghalang angin.Sambil meluruskan topi hitamnya, lelaki 52 tahun ini cerita, kalau galoro adalah ombak besar yang datang tanpa disertai angin kencang. Beberapa orang menyebut ombak pasang.Pondok itu makin dekat dengan ombak. Tak jauh dari situ ada rumah Edi, kawan Asri. Lantai kamar Edi sempat jebol karena tiap malam ombak berdentum ke dinding kamarnya.Perahu-perahu nelayan harus diangkat ke permukaan yang lebih tinggi kalau tidak bisa terbawa gelombang ke tengah laut. Padahal dahulu ada pondok berdiri di titik 20 meter dari daratan tempat kami duduk. Pada titik itu, kini sudah jadi batu susun memanjang ke arah laut.Seminggu itu angin kencang, cuaca tak menentu, hanya nelayan-nelayan nekat tetap berangkat mencari ikan.Nelayan-nelayan di Pantai Air Manis bisa membaca cuaca. Dia menunjuk ujung laut. Cakrawala yang saat itu sedang ada garis hijau. “Itu angin yang sedang kencang. Sebentar lagi angin itu ke daratan,” katanya.Tak berapa lama angin datang ke darat dan membuat ombak makin besar jatuh ke darat. Angin itu, kata Asri, akan membawa awan hujan ke darat. Nanti, awan itu akan memunculkan hujan dan hujan itu dihantam kilat. Selanjutnya hari akan cerah.Meski pun bisa membaca cuaca kondisi alam dia akui makin sulit ditebak. Abrasi memakan ruang hingga menyulitkan perahu-perahu nelayan untuk sandar. Mencari ikan juga makin jauh. Apa rencana pemerintah? Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kota Padang menggelar diskusi soal rancangan infrastruktur abrasi pesisir pantai Padang berbasis mitigasi bencana Senin pada 6 Februari lalu. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2023-006-11.json | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | Ada dua jenis bencana yang berpotensi terjadi di Sumatera Barat yaitu tsunami bersifat rapid on set dan abrasi yang bersifat slow on set.Abdul Muhari, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB bilang pada prinsipnya setiap pantai memiliki sirkulasi masing-masing.“Waktu musim barat dan timur, misal gelombang dominan membawa sedimen pasir dalam arah tegak lurus pantai. Sedangkan pada musim peralihan, gelombang membentuk arus sejajar pantai yang akan membawa sedimen dalam arah sejajar pantai, baik dalam arah utara-selatan, maupun sebaliknya,” katanya.Sepanjang pantai Padang ternyata memiliki karakteristik abrasi berbeda-beda. Misal, di sekitar Monumen Merpati Perdamaian hingga Muaro, karakteristik abrasi dominan dalam arah tegak lurus pantai. Berbeda dengan kawasan di bagian utara di sekitar Bandara Internasional Minangkabau (BIM), gelombang dan arus masih dominan bergerak sejajar pantai.Pola arus atau karakteristik ini juga dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan pertambahan bangunan pelindung pantai.“Prinsip dan karakteristik ini yang harus kita petakan satu-persatu untuk menentukan pelindung pantai seperti apa agar efektif untuk mencegah abrasi,” katanya.Adanya infrastruktur lepas pantai akan mendorong kemunculan sedimen di belakangnya. Selanjutnya, sedimen ini bisa untuk menanam vegetasi seperti mangrove, cemara udang dan vegetasi lain yang tentu saja bermanfaat menahan abrasi dan mengurangi risiko tsunami.“Pembangunan fisik harus paralel juga dengan upaya mitigasi berbasis vegetasi,” katanya.Adapun, kata Abdul, satu pilihan infrastruktur memitigasi abrasi di Pantai Padang saat ini dengan membangun offshore breakwater sejajar pantai, di laut sejauh 50-100 meter dari bibir pantai.“Pembangunan fisik ini untuk jangka pendek 50-70 tahun, karena infrastruktur fisik makin lama makin berkurang kekuatannya. Sedangkan tsunami memiliki periode ulang 50 hingga ratusan tahun.” | [0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448] |
2023-006-11.json | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | Kalau vegetasi, katanya, makin lama ditanam akan makin kuat menahan gelombang.“Secara alami, dengan pemecah gelombang offshore yang sejajar pantai, akan terbentuk tombolo atau sedimen pasir yang terbawa arus yang tegak lurus dengan pantai,” katanya.Medi Iswandi, Kepala Bappeda Sumatera Barat mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Padang kehilangan 21-49 meter per tahun di sepanjang 24,7 dari 74 km garis pantai di sejak 2009 sampai 2018. Selain itu, ada kenaikan air laut 0,37 cm per tahun.Garis pantai Padang juga mengalami kemunduran enam meter per tahun ke arah darat.“Apabila membangun infrastruktur pelindung Pantai Padang, maka sudah menyelamatkan 25% dari ekonomi Sumatra Barat,” kata Medi.Dalam diskusi itu Hendri Septa, Walikota Padang malah mendorong program dari Kementerian PUPR terkait ‘rancangan jangka panjang’ untuk antisipasi abrasi sepanjang Pantai Padang. Dia mengatakan, ada beberapa titik Pantai Padang yang belum punya batu grip untuk tahan abrasi, salah satunya Koto Tangah.“Kita memohon pada pemerintah pusat khusus KPUPR untuk bersama-sama melindungi kondisi Kota Padang. Apalagi melihat banyak gedung-gedung bersejarah di sekitar pantai,” katanya dalam rilis Pemerintah Kota Padang.Jarot WIdyoko, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (Dirjen SDA PUPR) mengatakan, pada 2023 akan memprioritaskan pengamanan pantai sekitar Masjid Al Hakim.Lokasi itu jadi prioritas, katanya, karena data Juli 2022 terjadi gelombang ekstrem yang menyebabkan gelombang naik ke darat sekitar 40 meter.= ***Deddy Arsya, sejarawan dari Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi mengatakan, belum menemukan catatan peristiwa abrasi dalam koran-koran kolonial.“Tapi kalau dalam ingatan-ingatan orang ada muncul soal abrasi. Tapi tampaknya itu setelah kolonial.” | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2023-006-11.json | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | Ceritanya, di sekitar pantai Padang itu dulu ada pertokoan Tionghoa dan kubura. Semua habis kena abrasi. Jejaknya, kadang masih kelihatan kalau pasang sedang surut. Ia berlokasi di sekitar Taman Budaya Padang.Soal wilayah pantai yang lain, Dedi tidak menemukan dalam sejarah. “Mungkin karena wilayah pinggir laut tidak dihuni sejak dulu. Pemukiman selalu diarahkan ke daratan. Bukan problem manusia abrasi itu. Itu jadi problem karena pemukiman manusia yang makin mendesak ke arah laut,” katanya.Penanganan abrasi dengan batu-batu pemecah ombak baru dilakukan belakangan pada era orde baru. “Sebelum itu , belum pernah terbaca ada upaya dan kebijakan serupa,” katanya.Belanda, katanya, lebih sibuk mengurus air daratan, seperti bikin sodetan, kali buatan, drainase dan seterusnya.Randi Reimena, penulis sejarah Sumatera Barat mengatakan, ada beberapa catatan penanganan abrasi oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya di Buku Padang Riwayatmu Kini karya Rusli Amran.Alumni magister ilmu sejarah Universitas Andalas ini mengatakan dalam tulisan Rusli Amran menggambarkan bagaimana lokasi pada 1907 ada bukit dan rumah kecil serta bangku tempat santai hancur oleh terjangan ombak. Lokasinya di ujung Jalan Nipah, yang kabarnya pernah ada meriam Belanda hanya dibongkar pada 1988.Selain Rusli ada pula Randi menyebut Majalah Ganto terbit 1973. Artikelnya berjudul “Laju Erosi Pantai Padang Berhasil Dihentikan”.Randi mengatakan, dalam artikel itu dilaporkan, ombak Samudra Hindia menyebabkan abrasi mencapai 2,2 meter per tahun.“Sebenarnya, pada 1964, Pemerintah Sumatera Barat membuat dam darurat menahan hantaman ombak. Pembangunan dari Muara Batang Arau sampai Muara Banjir Kanal. Pembangunan sampai 1969. Dam itu juga akhirnya retak dan tergerus,” katanya. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2023-006-11.json | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | Abrasi Kota Padang, Bagaimana Upaya Penanganan Pemerintah? | Pemerintah Sumatera Barat tak menyerah, mereka membangun lagi dengan anggaran Rp206 juta saat itu. Mereka membuat tanggul sistem grip dengan menumpuk bongkahan-bongkahan batu gunung dan kubus beton. Batu grip beranjung ini menjorok ke laut sampai 25 meter. “Ini dibangun 1973,” katanya.Pada 2021, pemerintah kembali menyusun batu grip di beberapa bagian pantai Kota Padang. Salah satunya di dekat Mesjid Putih Al-hakim. ******* [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-047-02.json | Forum Diskusi Mongabay : KEE Upaya Atasi Konflik Gajah dan Manusia di Jambi | Forum Diskusi Mongabay : KEE Upaya Atasi Konflik Gajah dan Manusia di Jambi | [CLS] Konflik gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dengan masyarakat jadi masalah serius beberapa tahun terakhir ini di Tebo, Jambi. Padahal, Tebo, terutama lansekap Bukit Tigapuluh merupakan kantong populasi gajah terpadat di Sumatera bagian tengah. Populasi gajah terdesak alih fungsi kawasan hutan jadi pemukiman, tambang dan perkebunan hingga populasi yang sebagian besar berada di luar Taman Nasional Bukit Tigapuluh, makin terdesak.Pada Januari-Juni 2018, saja tercatat konflik gajah dengan masyarakat ada 188 kasus. Pada Mei lalu, konflik menyebabkan gajah betina berusia dua tahun diduga tewas karena diracun.Baca juga: Mereka Berupaya Selamatkan Gajah Jambi Kala Habitat Terus TergerusBKSDA Jambi bersama berbagai pihak terkait tengah mengupayakan wilayah habitat dan jelajah gajah jadi kawasan ekosistem esensial (KEE).Wawan Gunawan, Kepala Seksi Wilayah II BKSDA Jambi mengatakan, KEE seluas 54.000 hektar, terdiri dari hutan tanaman industri dan restorasi serta lima desa masuk Kecamatan Sumay. Di KEE ini akan dibangun pagar listrik, pusat edukasi lingkungan dan ekowisata.“Pembangunan KEE mulai tahun ini. Kami tengah survei lapangan menentukan pembuatan pagar listrik dan menggali potensi ekonomi warga desa dalam dan sekitar KEE,” katanya, dalam diskusi yang diadakan Mongabay, beberapa waktu lalu. Tim BKSDA, katanya, sedang sosialisasi KEE dan rencana pembangunan pagar listrik. Rata-rata, warga mendukung tetapi ada juga desa belum mau memberikan komitmen mendukung rencana ini seperti Desa Pemayungan.Dengan pembangunan KEE, katanya, selain meredam konflik gajah dan masyarakat juga mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti pengembangan ekowisata di kawasan KEE. Dia bilang, berbagai pihak terlihat dalam pembangunan KEE ini, dari pemerintah, masyarakat dan swasta serta organisasi masyarakat sipil, seperti Forum Konservasi Gajah Sumatera (FKGI). | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2019-047-02.json | Forum Diskusi Mongabay : KEE Upaya Atasi Konflik Gajah dan Manusia di Jambi | Forum Diskusi Mongabay : KEE Upaya Atasi Konflik Gajah dan Manusia di Jambi | Krismanko Padang, Ketua FKGI mengatakan, pembangunan KEE ini salah satu solusi mengatasi konflik gajah dengan masyarakat. “KEE ini model baru, di samping perencanaan lapangan harus mapan, dasar hukum juga harus diperkuat,” katanya.Dia katakan, penegakan hukum di KEE harus tegas agar populasi gajah tersisa dapat diselamatkan.Lansekap Bukit Tigapuluh, kantung populasi gajah terbesar di Sumatera Tengah menampung sekitar 143 gajah. Dalam kondisi ideal perlu habitat 2.000 km persegi untuk populasi gajah lebih 100. Saat ini, tak ada lagi kawasan seluas itu. Kawasan yang memungkinkan didiami kelompok gajah di lansekap Bukit Tigapuluh hanya sekitar 400 kilometer persegi, seluruh kawasan di luar wilayah konservasi.Sebagian besar ruang jelajah gajah di lansekap Bukit Tigapuluh adalah hutan produksi yang dikuasai swasta. Peran mereka, katanya, sangat penting dalam menyelamatkan populasi gajah tersisa. Keterangan foto utama: Bangkai gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) tanpa kepalaterlihat di areal perkebunan sawit plasma di Desa Tanjung, Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi, Rabu (18/11/14). Foto: Andreas Sarwono/FKGI [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-071-05.json | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | [CLS] Nama kerang Abalon (Haliotis) masih belum bisa menempati posisi puncak popularitas di Indonesia hingga saat ini. Biota laut tersebut masih kalah populer dibandingkan nama-nama lain seperti Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Brachyura), ataupun Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT).Walau sama-sama berharga mahal, namun Abalon sampai saat ini masih menjadi komoditas untuk kalangan terbatas dengan tingkat ekonomi yang masuk golongan atas. Dalam seporsi Abalon yang sudah dimasak, harganya bisa mencapai kisaran Rp1 juta.Mengingat potensi besar untuk perekonomian nasional, Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan Abalon dilakukan melalui cara budi daya. Dorongan itu muncul, karena selama ini Abalon diperjualbelikan dengan cara mengambil langsung dari alam.Direktur Jenderal Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, sebagai biota laut yang bernilai ekonomi tinggi, Abalon mendapatkan perhatian yang tinggi dari masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.Hewan laut tersebut, tidak hanya dimanfaatkan dengan cara dimakan langsung, namun juga dijual di pasar lokal yang berdekatan dengan kawasan pesisir. Selain itu, Abalon juga menjadi komoditas ekspor yang dikirim ke sejumlah negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.baca : Dari Pelosok Bali Ini Bibit Udang Unggul, Abalon, dan Tiram Mutiara Tersedia Akan tetapi, walau sudah menjadi komoditas yang dimanfaatkan sejak lama, namun hingga sekarang pemanfaatan dengan cara budi daya masih dianggap sebagai cara yang baru. Untuk itu, diperlukan sentuhan inovasi teknologi yang harus terus dikembangkan, untuk mengejar produksi melalui budi daya.“Pengembangan budi daya Abalon masih sangat potensial dilakukan di Indonesia, mengingat perairan laut kita masih sangat luas dan cocok,” ungkap Slamet Soebjakto belum lama ini. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-071-05.json | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | Menurut dia, budi daya Abalon dapat memberikan alternatif atau tambahan penghasilan bagi masyarakat dan sekaligus memberikan dampak positif secara ekologi. Hal itu bisa terjadi, karena dengan budi daya, tidak akan lagi terjadi eksploitasi sumber daya Abalon di alam.Untuk melaksanakan pengembangan budi daya Abalon, KKP menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPUI2K) Karangasem, Bali. Melalui prosesnya, teknik pembenihan dan pengembangan teknologi budi daya Abalon akhirnya berhasil dilakukan.“Dalam pengembangan budi daya Abalon, perlu diperhatikan kelayakan lokasi untuk budi dayanya, berdasarkan kondisi fisik perairan, kondisi kimia, dan akses ke lokasi budi daya,” terang dia.baca juga : Melestarikan Kerang Laut Abalon yang Sangat Mahal di Meja Makan Restoran TeknologiHal lainnya yang juga perlu untuk diperhatikan, adalah keamanan dan perlindungan perairan untuk membangun konstruksi budi daya. Kemudian, aksesibilitas yang mudah dijangkau dan keamanan yang terjamin menuju lokasi budi daya, juga menjadi hal yang tidak boleh dilupakan.“Dan perlu dicatat, perairan harus bebas dari pencemaran, buangan industri, limbah pertanian ataupun limbah rumah tangga,” tambah dia.Jika semua hal yang harus diperhatikan tersebut dilaksanakan, maka budi daya Abalon diyakini akan bisa ikut mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir, karena akan terjadi peningkatan pendapatan ekonomi bagi para pembudi daya Abalon dan nelayan.Untuk melaksanakannya, Slamet menyebut kalau budi daya Abalon bisa dilakukan dengan menerapkan sistem keramba jaring apung (KJA), jaring tancap, atau menggunakan keranjang-keranjang plastik yang sudah diberikan bahan pelindung (shelter). | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2021-071-05.json | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | Agar proses budi daya bisa lancar, KKP terus melakukan inovasi teknologi untuk pengembangan budi daya Abalon, termasuk untuk pengembangan pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Proses penciptaan inovasi dilakukan, agar teknologi budi daya Abalon mudah dilaksanakan oleh masyarakat.Jika teknologi untuk melaksanakan budi daya Abalon sudah efisien dan gampang untuk diterapkan oleh masyarakat, Slamet meyakini kalau budi daya komoditas tersebut akan semakin diminati. Dengan teknologi yang mudah, Abalon juga bisa mendatangkan rupiah yang tidak sedikit.Tambahan lagi, budi daya Abalon diyakini akan semakin diminati masyarakat, karena teknologinya tergolong ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Semua itu bisa terjadi, karena tidak ada penggunaan bahan kimia untuk teknologi budi daya Abalon.“Hanya menggunakan mikroalga maupun makroalga sebagai pakan pada proses budi dayanya,” jelas dia.baca juga : Ini Tantangan Pembudidaya Kerang Hijau di Gresik Kepala BPUI2K Karangasem Winarno, pada kesempatan berbeda menjelaskan bahwa proses pemijahan Abalon dilakukan setiap bulan dengan menggunakan metode penjenuhan oksigen. Untuk satu periode pemijahan yang dilakukan di BPUI2K Karangasem, dapat menghasilkan 2-3 juta trokofor.Trokofor sendiri tidak lain adalah jenis larva planktonik yang berenang bebas dengan beberapa baris silia. Dengan menggerakkan silia mereka yang cepat, sebuah pusaran air dibuat. Dengan cara ini mereka mengendalikan arah gerakan mereka.Sementara, untuk pemeliharaan induk Abalon, Winarno mengatakan bahwa itu dilakukan dalam bak fiber berkapasitas 1.500 liter yang di dalamnya sudah ada pelindung yang memakai sistem air mengalir. Setiap bak kemudian diisi 150 ekor induk Abalon dan diberikan pakan berupa rumput laut yang selalu tersedia.“Pemeliharaan induk Abalon dilakukan sampai matang gonad (organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin) dan siap dipijahkan,” jelas dia. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2021-071-05.json | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | Untuk pemeliharaan larva, itu dilakukan pada bak beton yang diberi sirkulasi air dan aerasi dengan pengaturan kecil. Kemudian, selama prosesnya diberikan pakan berupa bentik diatom. Larva Abalon dipelihara selama dua bulan hingga larva berubah menjadi benih berukuran satu sentimeter.perlu dibaca : Kisah Peliknya Para Pencari Tiram di Lamongan ProsesLebih jauh Slamet menerangkan, untuk menghindari proses persaingan makanan, maka proses penyortiran (grading) untuk menyeragamkan ukuran perlu dilakukan hingga empat kali dalam sebulan, yaitu saat berukuran 2 cm (3 bulan), 3 cm (4 bulan), 4 cm (5 bulan) dan 5 cm (kurang dari 6 bulan).Khusus untuk manajemen pakan, itu dilakukan sesuai umur Abalon yang dipelihara. Untuk umur satu bulan itu diberikan pakan berupa plankton jenis diatom dosis 1 juta sel per ml. Lalu, untuk umur dua bulan diberikan pakan berupa rumput laut jenis ulva dan gracilaria.“Hasil produksi benih Abalon yang berasal dari BPIU2K Karangasem didistribusikan ke beberapa daerah seperti Bali, Pulau Seribu, Bogor, Yogyakarta serta daerah lainnya di Indonesia,” papar dia.Untuk penggunaan benih Abalon yang dulunya hanya terbatas untuk kegiatan penelitian dan menunjang kegiatan restocking, saat ini sudah dapat dibudidayakan oleh kelompok nelayan atau pembudidaya dengan menggunakan sistem jaring tancap maupun KJA.Peneliti dari Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BPBTA LIPI) Dwi Eny Djoko Setyono pada kesempatan sebelumnya menyebutkan kalau Indonesia memiliki banyak perairan pantai yang cocok untuk menjadi habitat Abalon.Menurut dia, ada lebih dari 100 jenis Abalon yang tersebar di dunia, dengan tujuh jenis di antaranya adalah Abalon yang bisa ditemukan di perairan Indonesia. Dari tujuh yang ada, baru jenis Mata Tujuh (Haliotis asinina) dan Kaki Kuning (Haliotis squamata) yang sudah dipelajari dan dibudidayakan. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-071-05.json | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | Tantangan Besar Mewujudkan Budi daya Abalon | Abalon sendiri termasuk jenis gastropoda laut yang bernilai ekonomi penting, karena nilai jual dagingnya yang tinggi untuk pasar ekspor. Namun, akibat dari tingginya nilai jual tersebut, populasi Abalon tropis di beberapa wilayah perairan Indonesia disinyalir telah dipanen secara intensif .“Dan telah mengalami tangkap yang berlebihan atau over fishing,” ucap peneliti bidang oseanografi terapan, khususnya bidang penelitian biologi laut dan marikultur itu menegaskan.Saat ini, upaya untuk melaksanakan budi daya Abalon sudah dilakukan di Indonesia, baik oleh Pemerintah maupun swasta. Namun demikian, karena kendala minimnya informasi dan pengetahuan dasar tentang aspek-aspek biologi dan budi daya Abalon, usaha tersebut belum berkembang seperti yang diharapkan. [SEP] | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2012-040-14.json | Aksi Hatam: Lindungi Rakyat dari Tambang | Aksi Hatam: Lindungi Rakyat dari Tambang | [CLS] KOALISI masyarakat anti tambang berunjuk rasa di Jakarta, memperingati Hari Anti Tambang (Hatam). Aksi gabungan dari Walhi, Kiara, Fitra, KontraS, Jatam dan Front Pejuang Rakyat (FPR), Selasa(29/5/12) ini diawali di Gedung Rasuna Epicentrum, Pasar Festival. Setelah itu dilanjutkan di depan Gedung Wisma Bakrie 2 di Jalan Rasuna Said.Peringatan Hatam ini berawal dari kasus lumpur Lapindo yang tepat memasuki usia enam tahun, pada 29 Mei ini. Di depan pintu masuk Epicentrum koalisi membentangkan beragam poster, foto-foto dan aksi teatrikal.“Masa Depan Indonesia Bukan Tambang.” “29 Mei Hari Anti Tambang. Pulihkan Hak Rakyat. Lawan Kebodohan dan Lupa.” Lalu, di bagian depan ditunjukkan beberapa foto yang memperlihatkan rumah yang terendam, sampai anak korban lumpur Lapindo.Dalam aksi itu ada sebuah keranda mayat bertuliskan 6 Tahun Lumpur Lapindo. Lalu, muncul manusia berjubah hitam, bertopeng bertuliskan “penjahat lingkungan.” Laki-laki ini menggambarkan sosok pengusaha.Ada seorang pria yang terlihat menderita. badan berlumur lumpur. Dia menangis karena tersiksa dampak tambang. Pria menyedihkan ini menggambarkan warga korban tambang.Badan penuh lumpur, sebagai satu contoh tragedi tambang yakni, kasus luapan Lumpur Lapindo, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).Tampak dalam aksi teatrikal itu, warga teraniaya. Memohon kepada pengusaha, tapi tak dipedulikan. Penderitaan mereka tiada henti. Mereka hanya bisa menangis dan menangis…Haris Balubun dari Jatam dalam orasi mengatakan, lumpur Lapindo satu contoh betapa tambang, tak hanya merusak lingkungan hidup, juga menyengsarakan rakyat. Dia meminta, Aburizal Bakrie, bertanggungjawab. Tambang PT Lapindo Brantas, milik Nirwan Bakrie, adik Aburizal Bakrie.“Kasus-kasus tambang menyengsarakan rakyat. Coba lihat dari Aceh sampai Papua.”“Enam tahun sudah lumpur Lapindo. Warga kehilangan kehidupan. Ratusan anak kehilangan sekolah, pemuda-pemuda jadi pengangguran. Kembalikan hak rakyat!” | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2012-040-14.json | Aksi Hatam: Lindungi Rakyat dari Tambang | Aksi Hatam: Lindungi Rakyat dari Tambang | Sekitar 30 menit di Epicentrum, aksi dilanjutkan ke Gedung Bakrie 2. Mereka longmarch ke gedung yang berjarak sekitar 200 meter dari Epicentrum itu.Para aktivis membentangkan poster tepat di belakang plang nama gedung. Lalu, tepat di depan papan nama “Bakrie 2”, aksi teatrikel kembali digelar.Seorang pria duduk ‘manis’ sambil melulur badan dengan lumpur. Tak hanya melulur badan, dia juga melumuri tulisan di plang nama dengan lumpur juga. Duduk santai di sini lain pria berjubah hitam.Teriakan,” Tuntaskan Tuntaskan Kasus Lapindo,” terus diulang-ulang mengiringi aksi teatrikal ini.Fredy dari FPR berorasi. Dia mengatakan, sudah menjadi kebiasaan, kala tambang beroperasi, mereka tak mau menanggung biaya sosial yang ditimbulkan. Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang didengung-dengungkan, tak lebih hanya promosi produk belaka.“CSR tak mampu menjawab masalah sosial masyarakat yang muncul karena tambang,” teriak Fredy. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2019-034-19.json | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | [CLS] Karyo Selamet (36), terlihat senang siang itu. Selain karena bisa berkumpul dengan rekan dan keluarganya diatas panggung, ia juga merasa beruntung berkesempatan untuk mengikuti rangkaian prosesi upacara Entas-entas di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (14/07/2019). Ngadas merupakan salah satu diantara 36 desa Suku Tengger, terletak di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).Bagi warga Ngadas, pelaksanaan upacara Entas-entas secara khusus yaitu untuk menyucikan roh atau adma bagi orang yang sudah meninggal dunia. Atau sebagai upaya untuk memperingati kematian keluarga yang tiada agar arwahnya bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Ritual adat ini, dilaksanakan pada hari yang ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 setelah keluarga ada yang meninggal. Istilah Entas-entas berasal dari bahasa Jawa, yaitu entas yang berarti mengangkat.baca : Foto : Unan-Unan, Tradisi Tengger Menentukan Penanggalan Demi Kesuburan Untuk melakukan upacara ini, berbagai keperluan dipersiapkan, diantaranya adalah kain putih, bebek, cepel, cobek, beras, kulak. Selain itu, juga menyediakan sebuah boneka yang diberi nama Petra, sebagai tempat kembalinya roh atau adma. Adapun pembuatan boneka itu menggunakan bahan dedaunan dan bunga, kemudian nantinya akan disucikan oleh pemuka adat. Masing-masing benda yang digunakan sebagai sarana upacara tersebut mempunyai makna tersendiri bagi warga Ngadas.Ada beberapa tahapan prosesi yang dilakukan, diantaranya yaitu, mengisi kulak atau bumbung yang terbuat dari bambu itu dengan beras. Kemudian, semua keluarga kumpul dibawah kain putih panjang yang dibentangkan oleh dukun setempat. Setelah itu, dilakukan prosesi Entas-entas. Inti dari upacara ini, bagi warga Ngadas yaitu untuk mengembalikan manusia kepada unsur alaminya, yaitu tanah, kayu, air dan panas. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-034-19.json | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | Adma atau roh yang dientas diwakili oleh orang yang masih hidup, meskipun itu tidak ada hubungan saudara. Adapun salah satu persyaratan warga yang mau mewakili adma tersebut tidak boleh memakai baju, untuk yang perempuan diharuskan memakai kemben, atau pakaian tradisional pembungkus tubuh wanita yang secara historis umum ditemui di daerah Jawa dan Bali. Karena dalam pandangan warga Ngadas, orang yang sudah meninggal itu tidak memakai baju ataupun lainya.Mereka yang mewakili adma itu kemudian dipayungi dengan menggunakan kain berwarna putih, diantaranya adalah anak-anak, muda maupun dewasa. Mereka kemudian diberikan mantra oleh dukun. Setelah itu, semua Petra dibawa ke tempat pembakaran untuk di sempurnakan.baca juga : Hari Raya Kasada, Sebuah Persembahan Akan Kesuburan KerukunanPenduduk desa Ngadas sebanyak 2.026 jiwa, memiliki tiga keyakinan agama yang dipeluk. Diantaranya pemeluk agama Budha sebesar 50 persen, agama Islam 40 persen dan agama Hindu 10 persen. Ada tiga masjid, satu pura dan satu vihara di desa ini untuk warga menjalankan ibadah masing-masing.Di desa Ngadas masyarakatnya dianggap masih memegang teguh adat istiadat kehidupan lebih plural. Joko Tri Haryanto, peneliti dari Balai Peneliti dan Pengembangan Agama Semarang, melalui jurnalnya, menjelaskan, walau di Ngadas terpolarisasi dalam banyak agama, namun masyarakatnya tetap taat dan tunduk pada adat Tengger.Dia melanjutkan, kuatnya pengaruh adat Tengger juga disebabkan oleh pandangan masyarakat yang cukup kuat terhadap kekuatan-kekuatan supranatural yang ada di lingkungan mereka. Kerukunan beragama terwujud dalam praktik-praktik keseharian di masyarakat. Hal tersebut, menurut Joko, juga bisa dilihat dari spasial atau hunian pemukiman ynag tidak ada pembagian khusus berdasarkan agama. Semua umat beragama membaur dan hidup berdampingan.menarik dibaca : Bunga Abadi Tengger Semeru dari Desa Wisata Edelweis | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-034-19.json | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | Selain itu, kata dia, kondisi kerukunan ini terwujud dalam praktik-praktik sosial masyarakat Desa Ngadas yang masih menyelenggarakan bermacam tradisi, seperti tradisi sayan (undang), gantenan dan genten cecelukan (saling bergantian membantu, dan gantian mengundang makan), tradisi nyelawat (salawatan) atau nglayat apabila ada musibah kematian.Dalam hal kerjasama, menurut Joko, masyarakat desa Ngadas biasa melakukan kerjasama dalam bidang pertanian maupun peternakan dengan sistem paron atau pertigaan. Dia menilai, hubungan sesama maupun antar umat beragama berjalan dengan baik karena adanya sikap toleransi dalam bermasyarakat dengan baik yang didasari dengan nilai-nilai budaya Tengger.“Hal ini menandakan tidak ada persoalan dalam perbedaan agama, dan rasa kebersamaan sebagai warga Tengger sangat kuat mendukung terwujudnya kerukunan ini,” jelasnya dalam artikelnya yang berjudul ‘Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim’.Selain itu, adanya upacara-upacara adat seperti Entas-entas, Karo, Unan-Unan dan Yadya Kasada juga menambah jalinan tali persaudaraan masyarakat Ngadas, mereka berbaur menjalankan upacara adat itu bersama-sama.baca juga : Berburu Embun Beku di Lautan Pasir Gunung Bromo Pandangan LingkunganSifat umum di dalam kehidupan sehari-hari orang Ngadas mempunyai kebiasaan hidup guyub-rukun. Selain itu, juga mempunyai pandangan lain tentang alam. Robert W. Hefner, dalam bukunya ‘Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik’, menjelaskan, diantara adat istiadat Tengger yang harus dijalankan adalah bagaimana menjaga hubungannya dengan lingkungan, yang digunakan untuk keperluan hidup mereka dalam sehari-hari. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-034-19.json | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | Sebagai masyarakat yang tinggal di pegunungan, masyarakat Tengger Ngadas memiliki ketertarikan dengan lingkungan sangat tinggi, yang hal ini dicermati lewat homogenitas pekerjaan mereka sebagai petani pegunungan yang sangat tergantung pada tanah, tanaman, binatang (ternak), cuaca, dan air, serta hutan untuk memenuhi kebutuhan penunjang mereka.Kebanyakan pekerjaan masyarakat Ngadas adalah petani. Ladang-ladang mereka berada di lereng-lereng gunung dan puncak-puncak yang berbukit. Alat pertanian yang digunakan juga sederhana, yaitu cangkul, sabit dan semacamnya. Adapun untuk hasil pertaniannya adalah kentang, kubis, bawang prei, wortel, dsb.menarik dibaca : Masyarakat Adat Tengger Hidup Berdamai dengan Alam Atas persepsinya tentang alam, cara masyarakat Tengger Ngadas menyelaraskna diri dengan alam, antara lain adalah melalui kepatuhannya terhadap nilai-nilai adat istiadat yang dimanifestasikan melalui ketaatan terhadap norma-norma hukum (adat) dan norma-norma sosial, dan pelaksanaan terhadap upacara-upacara adat sebagai penghormatan kepada Tuhan Pencipta dan para roh leluhur, roh penjaga desa.Menurut Sutarto, dalam disertasinya, menambahkan, pelanggaran terhadap itu semua akan menimbulkan gangguan, yang berupa wabah penyakit, bencana alam, kelaparan, gagal panen, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap adat istiadat (yang bermuara pada perusakan alam) akan mendapat reaksi keras dari anggota masyarakat. Persepsi ini kemudian memunculkan perilaku kearifan lingkungan.Perilaku kearifan lingkungan yang dilakukan masyarakat Tengger juga di teliti Purnawan D. Negara, dalam jurnalnya tentang Kearifan Lingkungan Tengger dan Peranan Dukun Sebagai Faktor Penentu Pelestarian Lingkungan Tengger Pada Desa Enclave Ngadas, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: Suatu Tinjauan Hukum, antara laiin perlakuannya terhadap tanah. Masyarakat Ngadas tidak menjual tanah untuk orang diluar wilayahnya. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2019-034-19.json | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | Cerita Adat Ngadas dari Kematian, Kerukunan hingga Pandangan Lingkungan | Terhadap hutan, adanya larangan menebang pohon di hutan dengan sanksi menebang 1, menanam 100. Hal ini juga berlaku untuk sumber mata air dengan tidak merusak kawasan sekitar, dan tidak akan mengkomoditaskan sumber air tersebut di pakai desa lain. Selain itu masyarakat Ngadas juga melakukan intropeksi diri atas perilakunnya terhadap lingkungan lewat pelaksanaan upacara-upacara adat secara konsisten, seperti Kasada, Karo, Unan-unan, Pujan Mubeng, Barikan dan Leliwet. [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | [CLS] Jalan berdebu menutupi hampir setengah roda motor yang saya kendarai. Di beberapa tanjakan terpaksa teman yang jadi pemandu turun. Tak kuat menanjak. Paling aman melewati lubang menganga di tengah jalan. Di kala musim hujan, lubang itu tempat kendaraan roda empat membawa material batu dari lokasi tambang.Saya berpapasan dengan mobil Taft yang sudah dimodifikasi. Bagian belakang mobil itu penuh dengan karung berisi batu. Menyusul mobil Hardtop dengan muatan sama. Meraung-raung saat melewati tanjakan. Satu dump truk bermuatan sama meliuk perlahan mencari jalan yang aman untuk dilewati. Saat musim kemarau seperti saat ini, dump truk bisa naik ke beberapa lokasi. Saat musim hujan, hanya sepeda motor bisa melewati jalan ini.Batu yang dibawa kendaraan ini digali dari Bukit Montor dan Bukit Malaikat. Dua bukit di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Montor ini bukit legenda di kalangan penambang emas. Di awal kejayaan tambang emas Sekotong, pada 2008-2010, sekali angkut material dari Bukit Montor bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Penamaan bukit itu tak lepas dari sejarah bukit itu yang memberikan kekayaan bagi para penambang. Kekayaan diukur dari jumlah montor (motor dan mobil) yang dimiliki.Kondisi Bukit Montor saat saya kunjungi akhir Agustus lalu berbeda jauh dengan tahun 2008-2010. Saat ini, Bukit Montor seperti kampung. Puluhan tenda memenuhi bukit, punggung bukit dan tempat lapang. Tampak juga warung-warung kaki lima dengan tenda terpal.Saat ini, terlihat ada empat tenda besar yang masih terpasang di Bukit Montor. Tak ada aktivitas warung kaki lima, tempat para buruh melepas penat. Di masa kejayaan tambang emas, memiliki lubang di Bukit Montor adalah jaminan kekayaan. Setiap menyebut Bukit Montor, orang akan berujar “cair.” Cair ini jadi sebutan untuk mendapatkan emas. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Di masa kejayaan tambang emas, setiap karung berisi batu dari Bukit Montor, pasti akan mengandung emas. “Kalau sekarang sulit. Tak seperti dulu,’’ kata Burhan, seorang penambang emas saat saya temui di rumahnya di Dusun Teangin-Angin, Desa Buwun Mas.Burhan mengolah emas di halaman rumahnya. Bebatuan yang mengandung emas datang dari Bukit Montor dan Bukit Malaikat, masih satu wilayah dengan Teangin-Angin. Bebatuan itu dipecahkan dengan alat penghancur batu, lalu dilebur menjadi lebih halus (pulp). Material yang lebih halus itu kemudian dituangkan ke dalam kolam yang dilapisi terpal. Di dalam kolam inilah, material itu dicampur dengan merkuri dan sodium sianida. Ketika merkuri mulai langka dan mahal, penambang gunakan sodium sianida dicampur karbon. Bukit Malaikat, sekitar dua kilometer dari Bukit Montor adalah tempat yang masih banyak dijumpai penambangan emas di Desa Buwun Mas. Saat saya tiba di Bukit Malaikat, beberapa buruh sedang istirahat. Sebagian mengangkut karung-karung berisi batu dari lubang tambang.Beberapa perempuan juga terlihat mengangkut karung berisi bebatuan. Karung itu diletakkan di pinggir jalan. Selanjutnya karung-karung itu akan dibawa ke tempat pengolahan yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Sekotong.Bukit Malaikat adalah bukit legenda, seperti Bukit Montor. Sekitar 10 tahun aktivitas tambang emas di Sekotong, dua bukit ini masih menjadi lokasi penambangan. Kandungan emas di bebatuan bukit itu masih ada. Beda kasus dengan bukit-bukit lain yang ditinggalkan penambang karena sudah tak ada emas. Di Bukit Montor dan Bukit Malaikat, kedalaman lubang bisa 40 meter. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Saat saya memasuki tenda-tenda di Bukit Malaikat, hanya satu orang lelaki yang tiduran. Dia menjaga mesin kompresor terus menyala. Dari kompresor itu dipasang selang kain ukuran tiga inchi ke dalam lubang di bawah tenda. Kedalaman lubang dengan lebar 1.5 meter itu sekitar 10 meter. Kemudian, dari kedalaman vertikal 10 meter itu, digali lubang menyamping.“Masih ada orang di bawah,’’ kata pemuda yang berjaga di tenda itu. Pemuda yang berjaga itu tidak menyebutkan namanya. Dia bilang, harus izin bosnya dulu kalau mau turun.Saya menunggu cukup lama, hingga membatalkan keinginan turun ke lubang. Nyali juga menciut setelah menengok ke lubang gelap dan sempit itu.Lubang tambang emas ini banyak menelan korban. Peristiwa sepanjang 2008-2010, saat puluhan penambang tewas tertimbun. Ada penambang terkubur hidup-hidup. Ada penambang tertimpa bongkahan batu akibat longsor di bagian bukit. Ada penambang jatuh lalu tertindih bebatuan besar. Awal mula Namanya Ayung. Saya menemui di salah satu pengolahan emas, dia sedang memperbaiki beberapa komponen mesin gelondongan. Di tempat Ayung bekerja, ada empat mesin besar, masing-masing mesin itu memiliki “anak” gelondongan kecil. Satu mesin memutar 20 gelondongan keci. Hingga total ada 80 gelondongan di gudang itu. Mesin itu ditaruh di halaman belakang rumah. Di gudang yang hanya ditutupi terpal, mesin bekerja hampir 24 jam.Setiap mesin giliran. Satu kali bekerja, ada 20 gelondongan yang dihidupkan. Setelah cukup, material lumpur bercampur merkuri di dalam gelondongan disaring untuk memisahkan dengan ampas. Selanjutnya, emas yang masih bercampur dengan merkuri dipisahkan melalui proses penguapan merkuri.Pada proses ini biasa dilakukan di rumah. Beberapa penambang yang saya jumpai menolak halus ketika meminta melihat proses pemisahan.Ayung bukan warga Sekotong. Dia dari Jawa Barat. Ayung mengaku, berada di Sekotong sejak 2008. Dia generasi awal “konsultan” tambang emas dari Jawa Barat. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Pada 1986-2004, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) meneliti Sekotong. Dari hasil penelitian itu ditemukan kandungan emas. Potensi emas rendah, hingga NNT tidak lanjut. Kemudian dilanjutkan PT Indontan. Perusahaan ini sempat membangun basecamp. Indotan penelitian hingga 2006.Pada tahun itu ,disahkan Perda Nomor 11/2006 tentang RTRW NTB. Dalam perda disebutkan kalau Pulau Lombok bukan daerah tambang logam. Masyarakat Sekotong, sudah terlanjur tahu ada kandungan emas. Dengan mencoba-coba, mereka menggali di sekitar basecamp PT, termasuk di daerah-daerah yang pernah kena survei tim perusahaan.Penambangan emas skala kecil atau tambang rakyat ini mulai marak pada 2008. Saat itulah, banyak penambang lebih berpengalaman datang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada awal-awal tambang ilegal itu, Sekotong yang dulu dikenal sebagai daerah banyak blank spot, sulit akses, berubah jadi kota baru.Ribuan orang datang dari berbagai daerah. Pemerintah daerah bersama aparat TNI-Polri sampai menghadang penghadangan orang-orang dari luar daerah yang datang ke Sekotong.“Saya diminta tolong saja mas’’ kata Ayung ketika saya menanyakan apa posisinya. Dia mengaku, sudah sering bolak-balik Jawa Barat – Lombok. Dia tidak sendiri.Para penambang dari Jawa Barat, membagi ilmu mereka ke penambang lokal. Selain mengajarkan teknik untuk membangun lubang, mereka lebih banyak dipakai di pengolahan. Mulai dari merancang mesin gelondongan, pencampuran merkuri, pengolahan. Para penambang dari luar ini juga diduga membuka jalur perdagangan merkuri. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Para penambang cepat belajar. Kalau dulu hanya gunakan gelondongan, berbentuk tabung dengan listrik, belakangan mereka membangun gelondongan lebih besar. Terakhir, merancang gelondongan vertikal yang disebut tong. Ketinggian tong ini kadang sampai 10 meter dengan diameter tiga meter. Berton-ton material lumpur yang mengandung emas dituangkan dalam tong. Berkilogram merkuri masuk dalam tong. Air dari pengolahan itu dibuang ke kolam yang dibangun di dekat tong. Sebagian inilah yang dibuang ke sungai dan laut.Topografi Sekotong berbukit berbatasan dengan laut. Banyak gelondongan beroperasi di rumah-rumah warga di pinggir pantai. Sepanjang Sekotong Barat, Sekotong Timur, Buwun Mas, Pelangan banyak dijumpai gelondongan di pinggir pantai. Air dari pengolahan emas itu dibuang begitu saja di halaman, yang mengalir ke perairan.Gelondongan skala besar (tong) pun tak mengolah air limbah. Dibuang begitu saja di kolam yang mereka gali. Beberapa hasil penelitian menyebutkan, air limbah itu dibuang ke perairan. Air inilah yang mencemari sungai, sawah, tanaman. Masuk ke dalam rantai makanan, berujung berdampak pada manusia.Cerita sukses penambang emas di Sekotong terdengar di seantero Lombok. Hanya berdasarkan cerita dari satu penambang ke penambang lain, warga di beberapa daerah mencoba peruntungan.Mereka juga menggali bukit-bukit. Lokasi penambangan yang pernah dilakukan adalah di Batu Jangkih dan Montong Sapah (Lombok Tengah) yang berbatasan dengan Sekotong (Lombok Barat). Penambangan lain di Gunung Prabu (Lombok Tengah), bukit-bukit di Batunampar (Lombok Timur). | [0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Penambangan di Batunampar, belum sempat berkembang, sudha ditertibkan. Begitu juga di sekitar perbatasan bagian selatan Lombok Tengah-Lombok Barat. Yang bertahan hingga kini penambangan di Gunung Prabu. Gunung Prabu ini bersebelahan dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Bahkan, kawasan yang kini jadi areal pertambangan ilegal masih satu kawasan pengembangan KEK Mandalika.Berulang kali otoritas KEK Mandalika meminta perhatian khusus pemerintah daerah menertibkan tambang emas di Gunung Prabu.Rencana penertiban di Gunung Prabu tak berjalan mulus. Aparat tampak berhati-hati setelah ribut kala penertiban di Sekotong, bentrok antara aparat dengan masyarakat terjadi. Bahkan, mobil Satpol PP dirusak. Puncaknya, perusakan dan pembakaran mesin-mesin Indotan yang akan masuk ke Sekotong.Lambat laun Sekotong mulai redup. Penambang menggali manual, kemampuan mereka terbatas. Nerbanding terbalik dengan di Gunung Prabu. Para penambang pakai alat berat.Gunung yang dulu rimbun, kini botak. Tak sekadar menggali lubang dengan linggis, penambangan di Gunung Prabu membawa alat berat. Bukit dikeruk, dan lama-kelamaan makin terkikis.Awalnya, penambang pakai merkuri, kini gunakan karbon dan sodium sianida. Mereka pakai kolam pengendapan dengan perlu sedikit listrik untuk mesin pompa air yang biasa untuk di akuarium.Kusnadi, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) NTB bilang, potensi emas di Pulau Lombok, memang ada. Daerah selatan Pulau Lombok dulu gunung purba. Dalam proses geologi berlangsung ribuan tahun, mineral-mineral di gunung itulah yang mengendap menjadi logam. Selain emas, katanya, ada juga mangan.“Itu yang membuat tambang emas itu di selatan,’’ katanya. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Kusnadi bilang, emas dan mangan potensi di Lombok bagian selatan. Dia tak setuju dengan pola penambangan saat ini karena rentan longsor, dan pencemaran. Tidak ada pengolahan limbah. Selain mengubah bentang alam, katanya, merkuri dan sodium sianida yang dipakai untuk memisahkan emas itu berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.“Selama manusia menjadikan emas sebagai mineral berharga, selama itu pula tambang akan dilakukan,’’ katanya. Pencemaran parahPencemaran dari tambang emas sudah terjadi. Temuan berbagai penelitian membuktikan itu. Tak hanya lingkungan, tumbuhan dan biota air tercemar, manusia juga terdampak.Pada 2010, tim peneliti dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Fakultas MIPA Universitas Mataram (Unram) mempublikasikan hasil studi kandungan merkuri di Sekotong. Studi lapangan oleh 14 orang peneliti, mengambil sampel di lapangan pada 12-28 Oktober 2009.Sampel diambil dari cuplikan air dari Sungai Selodong, Blongas, Pelangan, Selindungan, Tawun, Tembowong, Gawah Buak. Tim juga mengambil air tanah dan tanah di sekitar sungai itu. Mereka juga meneliti biodiversitas hewan (gastropoda dan ikan) maupun tumbuhan sekitar.Dari hasil penelitian, tim menemukan 1.497 gelondongan dan 570 (38 %) membuang limbah ke sungai. Hasil penelitian itu menyebutkan, kandungan merkuri yang terdeteksi pada daun di tiga tumbuhan terpilih (Cyperus rotundus, Eupatorium inulifolium, dan Tectona grandis) di sekitar quarry telah tinggi, berkisar antara 0,5 sampai sembilan kali lipat batas ambang yang diacu (NAB 0,3 ppm).Ada perbedaan sangat signifikan antara stasiun I dengan stasiun III— tempat banyak ditemukan limbah tailling—dengan kenaikan nilai kadar merkuri pada daun baik di Pelangan-Selindungan (tujuh kali lipat), Tembowong–Gawah Pudak (8-169 kali lipat), Tawun (dua kali lipat), Blongas (4-41 kali lipat), maupun Selodong (38-45 kali lipat). | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Penelitian yang pernah diseminarkan di Hotel Grand Legi Mataram ini juga menyebutkan, kandungan merkuri di lumpur quarry sudah sangat tinggi di empat daerah kajian, yaitu, Pelangan-Selindungan, Tembowong–Gawah Pudak, Tawun dan Selodong.Masih dalam penelitian itu disebutkan, kadar merkuri dalam air sungai mencapai nilai ambang batas (NAB) yang disyaratkan WHO, yaitu 0,001 ppm. Pada Sungai Tembowong Gawah-Pudak, Selodong dan Pelangan masih 1xNAB, Sungai Pelangan-Selindungan 3xNAB, dan Sungai Blongas 6xNAB.Kalau ditinjau dari nilai oksigen terlarut dalam air (DO), secara keseluruhan kualitas air sungai sudah kritis, DO mendekati angka empat, di bawah angka ini perairan sungai dapat dikatakan tercemar berat.Dalam penelitian itu disebutkan kisaran nilai DO pada Sungai Pelangan-Selindungan, Tembowong Gawah-Pudak, Tawun, dan Selodong berturut-turut adalah 3,47 sampai 4,70, 2,4 sampai 5,01, 4,11 sampai 5,13, dan 2,29 sampai 5,84. Kondisi parah terdapat pada stasiun IV Tawun-Gawah Pudak dan stasiun V Selodong.Di arah Muara Sungai Blongas, terindikasi ada penutupan pasir, yang khawatir meningkatkan pencemaran di stasiun itu.Hasil penelitian itu juga menyebutkan, pola penyebaran kadar merkuri tertinggi di perairan sungai berada di kawasan tengah, yakni, Selodong stasiun III, Blongas stasiun II dan Pelangan-Selindungan stasiun II.Kemudian lima jenis ikan gelodok di lokasi pengamatan, yaitu, Periopthalmus sp., Apocrytes sp., Baeophthalmus sp., Calamiana sp. dan salah satu jenis anggota sub famili Sicidiinae. Kadar merkuri tertinggi pada gelodok di Muara Sungai Blongas (2,071 ppm) dan kadar terendah di Muara Sungai Selodong (0,004 ppm). Kadar merkuri pada gelodok dipengaruhi oleh tertutup atau terbukanya muara sungai.Hasil penelitian itu membuat pro kontra di masyarakat. Upaya sosialisasi dan penertiban pemerintah bersama aparat tak mempan. Penambang tetap banyak, baru berkurang ketika terjadi kecelakaan. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Ada juga penelitian oleh Lale Bidasari, Alfina Taurida Alydrus, dan Kasnawi Al Hadi dari Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Penelitian itu , menyebutkan limbah merkuri di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong berada di kedalaman 1,25 meter – 19,8 meter. Dari hasil penelitian mereka ditemukan juga arah pergerakan limbah merkuri dari barat menuju timur.Pada 2017, penelitian oleh Filsa Era Sativa, Agil Al Idrus, dan Gito Hadiprayitno soal kandungan merkuri (Hg) dan mangan (Mn) pada Pilsbryoconcha exilis dan sedimen di Sungai Pelangan.Hasil analisis kandungan Hg pada Pilsbryoconcha exilis menunjukkan, Hg tertinggi pada spesies Pilsbryoconcha exilis yang terdapat di stasiun III dengan nilai 0.623 mg/kg dan nilai terendah terdapat pada stasiun I sebesar 0.039 mg/kg. Spesies pada stasiun III memiliki nilai di atas batas aman Hg pada moluska.Nilai kandungan mangan pada penelitian menunjukkan, spesies tertinggi terdapat pada stsiun III dengan nilai 38.52 mg perkg dan terendah stasiun I dengan nilai 12.9 mg perkg. Rata-rata kandungan Hg dan Mn sedimen teringgi, pada stasiun III dengan nilai masing-masing 1.9 mg perkg dan 234.46 mg perkg. Perhatian pemerintah kembali terarah ke Sekotong ketika BaliFokus/Nexus3 mempublikasikan hasil penelitian mereka. Tak sekadar merilis kandungan merkuri di perairan Sekotong, Nexus3 juga merilir, merkuri berdampak pada masyarakat Sekotong.Yuyun Ismawati dari Nexus3 menjelaskan, penelitian pada 20-an lokasi, baik penelitian awal maupun intensif. Ada yang sudah publikasi ada yang tidak karena data kurang valid, atau tidak ada sumber.Nexus3 studi di berbagai daerah seperti di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulwesi Utara, Banten, Jawa Tengah, NTB dan Maluku. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Yuyun melibatkan tim terdiri dari dokter-dokter dari Universitas Mataram, ahli emisi dan pencemaran udara dari ITB, ada ahli hukum lingkungan dari ICEL dan CRPG. Ada juga kawan-kawan ahli dari luar negeri. Dengan komposisi tim lengkap, Nexus3 menjamin hasil riset mereka valid.Hasil riset Nexus3 ini juga tak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hanya, publikasi Nexus3 jadi polemik karena menyebutkan sudah ada korban pencemaran.Publikasi Nexus3 ini berjudul, “Dugaan keracunan merkuri di tiga lokasi pertambangan emas skala kecil (PESK) di Indonesia, Bombana-Sulawesi Tenggara, Sekotong-Lombok Barat, dan Cisitu-Lebak 16 Februari-6 Maret 2015.” Penelitian itu menyimpulkan, terjadi pencemaran di Sekotong.Disebutkan, tambang Sekotong berlangsung 10 tahun dan pakai merkuri lebih dari 70 ton per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, proses ekstraksi emas pindah ke desa dan menjamur di wilayah permukiman. Jumlah penduduk wilayah Sekotong, dengan praktik penambangan emas tersebar sekitar 40.000 orang. Hampir 50% populasi terlibat dalam kegiatan yang berhubungan penambangan dan pengolahan emas.Di Sekotong, Lombok Barat, konsentrasi merkuri tertinggi di udara yang penelitian itu dapatkan, 54,931.84 ng/m3, terendah 121,77 ng/m3. Di depan salah satu rumah terdapat gelondong beroperasi konsentrasi merkuri di udara sekitar 20,891.93ng/m3, di sebelah rumah orang yang diduga keracunan merkuri.Temuan awal Nexus3 selama tiga pekan di lapangan, anak usia tiga tahun, Zs dari Sekotong menderita kaki pengkor disebut juga congenital talipes. Ini semacam kelainan bawaan yang melibatkan satu kaki atau keduanya. Kaki yang terkena tampak terputar secara internal di bagian pergelangan kaki. Rz, bocah tujuh tahun, menderita katarak mata. Ada temuan warga yang diduga terdampak merkuri inilah, rilis Nexus3 memantik respon di Lombok. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2019-022-17.json | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Bertaruh Nyawa Demi Emas di Lombok [1] | Nurhandini Eka Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengatakan, Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan Lombok Barat, tetap memantau kondisi di Sekotong.Dia mengakui, pernah ada riset dari Universitas Indonesia (UI) tentang gejala yang diduga dampak pencemaran merkuri terjadi di Sumbawa. Dari Dinas Kesehatan Lombok Barat menyatakan, belum ada temuan terdampak merkuri.Untuk antisipasi, Dinas Kesehatan melakukan penjaringan kasus yang dicurigai menderita gangguan kesehatan akibat merkuri lalu skrening pada terduga terdampak. Dinas Kesehatan juga penyuluhan tentang dampak merkuri kepada masyarakat di daerah tambang. Juga, advokasi kepada camat dan kades terkait upaya meminimalisir dampak pencemaran merkuri.Dinas kesehatan, katanya, juga menggelar pelatihan bagi dokter, perawat dan bidan Puskesmas Sekotong dan pelangan tentang cara skrening gejala keracunan merkuri.Sosialisasi internal kepada kepala Puskesmas dan dokter Puskesmas tentang dampak pencemaran merkuri terhadap kesehatan dan hasil penelitian Nexus3/Balifokus.“Dinas Kesehatan bakti sosial untuk penyebaran imformasi tentang dampak pencemaran merkuri, pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada masyarakat di wilayah tambang. Termasuk juga advokasi kepada Pemda Lobar dalam pengendalian perdagangan merkuri,’’ katanya.Kondisi Sekotong, katanya, kini lebih baik dibandingkan 10 tahun silam. Aktivitas penambangan maupun penggunaan merkuri berkurang. Peredaran sudah dibatasi. Dinas Kesehatan, katanya, juga melihat kondisi kesehatan masyarakat.“Masyarakat mulai menyadari dampak penggunaan merkuri terhadap kesehatan. Saat ini, kepemilikan gelondongan jauh berkurang dibandingkan 5-10 tahun lalu,’’ katanya. (Bersambung) Keterangan foto utama: Para buruh sedang menggali lubang di lokasi baru di Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Para buruh ini berbagi keuntungan dengan pemodal. Foto: Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2023-005-01.json | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | [CLS] Berbagai persoalan masih mendera kelestarian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).Selasa, 27 September 2022, sekelompok pemilik lahan sawit ilegal di kawasan TNTN, mendatangi Kantor Seksi Pengelola Wilayah (SPW) 1 Balai TNTN, di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan, Riau.Kepala Balai TNTN Heru Sutmantoro mengungkap, amuk massa itu berkaitan dengan tim yang menangkap sembilan perambah hutan di kawasan TNTN, satu setengah bulan sebelumnya.“Hutan ini kan mestinya kita jaga dan rawat. Kami sudah maksimal mencegah terjadi perambahan,” terangnya kepada awak media, awal Oktober 2022.Heru mengatakan, sembilan orang itu telah dilepaskan karena mereka memperlihatkan surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan Kepala Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Pelalawan, Riau“Mereka rakyat kecil yang tertipu,” katanya.Heru menegaskan, dia bersama tim bakal mengusut penerbitan surat tersebut.“Kepala Desa Air Hitam mengaku sudah menerbitkan 1.500 SKT dalam kawasan TNTN. Satu SKT, luasnya sekitar 2 hektar. Ini menyalahi aturan, makanya saya bersurat ke kepala desa tersebut untuk menghentikan dan mencabut SKT yang ada,” jelasnya. Terus tergerusTaman Nasional Tesso Nilo ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan melalui perubahan fungsi hutan produksi terbatas seluas 83.068 hektar. Penetapan dilakukan dua tahapan, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha. Berikutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas 44.492 hektar.Andi Kusumo, Pengendali Ekosistem Muda Balai Taman Nasional Tesso Nilo menerangkan, perambahan masih terjadi di taman nasional ini. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2023-005-01.json | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | “Hutan alam tersisa sekitar 13 ribu hektar. Sementara, 68 ribu mengalami deforertasi dengan rincian bukaan sawit 40 ribu hektar dan sisanya 28 ribu hektar berupa semak belukar, kawasan terbuka, dan permukiman,” terangnya di Pelalawan, pertengahan November 2022.Andi mengatakan, pemerintah terus berupaya menjaga TNTN dari kerusakan. Ini berdasarkan SK Nomor SK. 72/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2018 tanggal 7 Februari 2022 tentang Implementasi Pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo dengan pendekatan berbasis masyarakat. Penyelesaian konflik dilakukan dengan fokus pengelolaan TNTN.Balai Taman Nasional Tesso Nilo juga menerbitkan larangan menanam sawit dalam kawasan tanaman nasional melalui Surat Edaran Kepala Balai TNTN Nomor: SE.006/T.29/TU/Tks/1/2022.“Larangan berlaku bagi perorangan, kelompok, koperasi, maupun perusahaan,” jelasnya.Terkait surat edaran, Heru menjelaskan tujuannya memberikan pengetahuan dan imbauan kepada masyarakat tentang larangan menanam sawit dan aktivitas lain yang dapat merusak kawasan hutan TNTN. Dasar pembuatan surat adalah, pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Kedua, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999.Ketiga, UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Keempat, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kelima, Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.“Untuk sawit di kawasan TNTN akan dilakukan penanganan sesuai peraturan yang berlaku,” katanya. Penegakan hukum | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2023-005-01.json | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | Dikatakan Heru, sejak terbitnya surat tersebut sudah beberapa kali upaya penegakan hukum dilakukan, berkolaborasi dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Sumatera Wilayah II Pekanbaru dan Kepolisian Resor Pelalawan, untuk memberi efek jera.“Surat edaran merupakan ketegasan Balai TNTN dalam pengendalian sawit di kawasan taman nasional. Juga, warning bagi mereka yang tetap menanam karena dapat dilakukan tindakan hukum,” katanya.Penegakan hukum yang juga telah dilakukan pada 2022 ini adalah, 1 tesangka perambahan inisial N ditangkap pada Maret 2022 dengan barang bukti alat berat. April, 1 tersangka perambahan inisal J diamankan. Agustus, 3 tersangka perambahan ditangkap dengan abrang bukti chainsaw. September, 2 pembakar hutan dalam proses penyidikan.Selain tindakan hukum, upaya penyelesaian konflik juga dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsi hutan Tesso Nilo, yang juga merupakan habitatnya satwa liar.“Upaya pemulihan dan pengembalian habitat satwa dilindungi harus dilakukan, agar keseimbangan ekosistem kembali berfungsi,” kata Nursamsu, Koordinator Eyes on the Forest.Mengutip Mongabay Indonesia, berdasarkan analisis peta yang dilakukan Greenpeace Indonesia, sekitar 355 hektar tutupan hutan di Tesso Nilo hilang sepanjang 2020. Analisis dengan data Nusantara Atlas memperlihatkan, ada peringatan GLAD di Tesso Nilo pada 2021.Peringatan GLAD (Global Land Analysis Discovery-Alert) adalah alat pantau berupa citra satelit yang dikembangkan University of Maryland dan Google untuk mengetahui perubahan tutupan hutan di suatu kawasan dalam skala paling terkecil dan waktu relatif singkat.“Data ini menunjukkan sekitar 700 hektar peringatan GLAD selama 2021 di hutan Tesso Nilo,” terang Sapta Ananda Proklamasi, Peneliti Pemetaan Greenpeace Indonesia, akhir Februari 2022. Habitat satwa liar dilindungi | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2023-005-01.json | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan hutan hujan tropika daratan rendah di Pulau Sumatera. Berdasarkan data World Wide Fund for Nature (WWF) 2019, di sini terdapat sekitar 360 jenis flora, 1.107 jenis burung, 50 jenis ikan, 23 jenis mamalia, 18 jenis amfibi, 15 jenis reptil, 3 jenis primata, dan juga habitatnya harimau dan gajah sumatera.Flora yang tumbuh juga beragam, ada 360 jenis yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku. Tanaman pohon ada 215 jenis dan tanaman anak pohon sebanyak 305 jenis.Ical, warga Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Pelalawan, Riau, mengatakan pernah ikut menjadi anggota tim survei populasi satwa liar di TNTN, mulai 2008 hingga 2013.“Kami mendapati jejak hewan dan dilaporkan ke WWF. Ada tim yang memasang memasang kamera pemantau, setelah tiga bulan dilihat hasil rekamannya,” terangnya.Jalur yang dilalui adalah Kampung Bukit, Desa Kesumah lalu keluar di Kuansing, Banthin Mekar. Saat itu yang tampak hanya hutan belantara.“Terakhir, saya ikut survei gajah tahun 2013 untuk menentukan populasi,” jelasnya.Riszki Is Hardianto, Peneliti Kehutanan Yayasan Auriga Nusantara mengatakan, terganggunya habitat gajah sangat terihat di kawasan TNTN. Ini dikarenakan aktivitas penguasaan dan penebangan hutan yang terus terjadi, dan juga konversi hutan alam untuk perkebunan skala besar. Sehingga, batas-batas penggunaan ruang antara manusia dengan gajah menjadi sulit dipisahkan.“Hilangnya area berhutan menimbulkan konflik, selain masih adanya perburuan gajah untuk diambil gadingnya,” katanya, pertengahan November 2022. Hilangnya potensi hutanKetua Asosiasi Madu Sialang Tesso Nilo, Wazar mengatakan, dulunya madu sialang yang merupakan hasil hutan TNTN mudah didapat.“Bisa 70 ton madu alam dalam setahun,” jelasnya. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2023-005-01.json | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | Beban Berat Taman Nasional Tesso Nilo, Perambahan hingga Kebun Sawit Ilegal | Selain itu ada rotan, petai, dan tanaman obat seperti kayu manis, pasak bumi, yang didapat langsung dari hutan. Berbagai jenis ikan seperti baung, patin, juga udang masih didapati di sungai.“Namun, hilangnya pepohonan akibat perambahan dan alih fungsi lahan, terutama menjadi kebun sawit, menyebabkan semuanya hilang. Begitu juga dengan ikan yang semakin sulit didapat, karena lingkungan yang rusak,” paparnya. * Vera Lusiana, jurnalis Antara Riau.Liputan ini merupakan program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak. [SEP] | [0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448] |
2023-001-18.json | Buaya Laut Kuno Tertua Ditemukan di Pantai Jurassic Inggris | Buaya Laut Kuno Tertua Ditemukan di Pantai Jurassic Inggris | [CLS] Ahli paleontologi telah menemukan Thalattosuchia baru—”sepupu” kuno buaya modern. Temuan ini bisa menjadikan makhluk tersebut tertua dari jenisnya yang pernah ditemukan selama ini. Fosil-fosilnya ditemukan di Pantai Jurassic di Inggris termasuk bagian dari kepala, tulang punggung, dan anggota badan Turner suchus hingley.Pantai Jurassic terbentang sepanjang 95 mil di Inggris selatan. Terletak di dalam kabupaten Dorset dan Devon. Ini adalah Situs Warisan Dunia UNESCO yang diakui karena batuan, fosil, dan bentang alamnya yang dapat mewakili 185 juta tahun sejarah bumi. Boleh jadi pantai tersebut merupakan satu-satunya tempat di bumi di mana bebatuan dari periode Trias, Jurassic, dan Cretaceous dapat dilihat di satu tempat.Fosil Turner Suchus hingley yang baru ditemukan mewakili satu-satunya Thalattosuchia lengkap pada zamannya. Berasal dari periode Jurassic, Pliensbachian awal, yaitu sekitar 185 juta tahun yang lalu. Dalam studi yang diterbitkan dalam Journal of Vertebrate Paleontology, para peneliti menyatakan bahwa penemuan fosil baru ini membantu menunjukkan bahwa Thalattosuchia dan hewan mirip buaya lainnya berasal sekitar 15 juta tahun lebih jauh dari Turner Suchus.“Kita berharap menemukan lebih banyak Thalattosuchia pada usia yang sama dengan Turner Suchus serta lebih tua,” kata Dr. Eric Wilberg, Asisten Profesor di Departemen Ilmu Anatomi, di Stony Brook University dikutip dari Sciencedaily, Sabtu (18/2).baca : Buaya Badas Hitam, Satwa Liar Dilindungi Ikon Kutai Timur Faktanya selama penerbitan makalah penelitian, kata Eric, tengkorak Thalattosuchia ditemukan di atap sebuah gua di Maroko (periode waktu sebelum Plin Bachian tempat Turner suchus ditemukan). Temuan ini memperkuat gagasan para peneliti tentang evolusi dan kepunahan. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2023-001-18.json | Buaya Laut Kuno Tertua Ditemukan di Pantai Jurassic Inggris | Buaya Laut Kuno Tertua Ditemukan di Pantai Jurassic Inggris | “Saya berharap terus menemukan lebih banyak Thalattosuchia yang lebih tua. Analisis kami menunjukkan bahwa thalattosuchia kemungkinan pertama kali muncul di zaman Trias dan selamat dari kepunahan massal zaman Trias akhir,” katanya.Namun, belum ada obyek penggalian menemukan Thalattosuchia di bebatuan. Itu berarti ada garis keturunan “hantu” atau periode di mana ada catatan kehidupan, tetapi belum ditemukan bukti fosil. Sampai penemuan Turner suchus, garis keturunan “hantu” ini belum teridentifikasi dari akhir zaman Trias hingga Toarcian di Jurassic.Thalattosuchia disebut dalam bahasa sehari-hari sebagai buaya laut. Meskipun faktanya mereka bukan anggota Crocodylia. Beberapa Thalattosuchia beradaptasi dengan kehidupan di lautan. Tubuh mereka pendek punya sirip ekor seperti hiu, kelenjar garam, dan punya kemampuan untuk melahirkan daripada bertelur.Turner suchus hidup di Samudra Jurassic dan memangsa satwa liar laut. Dan, karena moncongnya yang relatif panjang dan ramping, satwa purba itu terlihat mirip dengan buaya gharial yang saat ini hidup.“Namun, tidak seperti buaya pada modern. Predator satu ini punya panjang 2 meter dan habitat alaminya di pesisir laut. Dan meskipun tengkorak mereka terlihat sangat mirip dengan gharial modern, mereka dibentuk dengan sangat berbeda,” kata Dr. Pedro Godoy, dari Universitas São Paulo di Brasil.baca juga : Dilindungi dan Dihormati, Buaya Endemik Papua Ini Masih Diburu Thalattosuchia memiliki fenestra supratemporal yang sangat besar. Yaitu daerah tengkorak yang menampung otot rahang. Ini menunjukkan bahwa Turner suchus dan thalattosuchia lainnya memiliki otot rahang membesar yang gigitan gigitan cepat. Sebagian besar mangsa mereka adalah ikan atau cephalopoda yang bergerak cepat. Mungkin juga, seperti pada buaya modern, bahwa wilayah supratemporal Turner suchus memiliki fungsi termoregulasi yang membantunya menyangga suhu tubuh. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2023-001-18.json | Buaya Laut Kuno Tertua Ditemukan di Pantai Jurassic Inggris | Buaya Laut Kuno Tertua Ditemukan di Pantai Jurassic Inggris | Penggalian ini melibatkan peneliti dari Charmouth Heritage Coast Centre, yang membantu menyatukan bagian fosil yang terpisah. Agaknya, kawasan Pantai Selatan Inggris itu identik dengan penemuan Ichthyosaurus, Plesiosaurus dan Scelidosaurus. Genus dinosurus dari Jurassic of the British Isles. Sungguh kawasan yang menarik untuk mengungkap misteri dinosaurus lainnya. Sumber : sciencedaily.com dan doi.org [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2013-013-08.json | Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia | Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia | [CLS] Jepang dinilai mengekspor bencana terhadap lingkungan dan manusia lewat ekspor merkuri yang mereka lakukan ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Yuyun Ismawati, dari LSM Bali Fokus di sela simposium pembuka sebelum digelarnya konferensi internasional tentang bencana Minamata berjudul “Minamata Convention on Mercury” yang akan dibuka tanggal 9 Oktober 2013. Yuyun menyatakan bahwa kondisi pencemaran merkuri terhadap lingkungan di Indonesia saat ini sudah mencapai taraf mengkhawatirkan.Pada praktek di lapangan masih menurut Yuyun kepada harian berbahasa Jepang, Asahi Shimbun, ekspor merkuri yang dilakukan oleh Jepang ke Singapura seringkali dijual di pasar gelap ke wilayah Indonesia untuk keperluan pertambangan rakyat yang sangat membahayakan lingkungan dan sumber air bagi manusia.Setiap tahun Jepang mengekspor sekitar 100 hingga 150 ton merkuri ke Singapura dan Hong Kong selama lima tahun terakhir. Namun pada kenyataannya permintaan bahan metal cair di kedua negara tersebut sangat rendah. Singapura diduga hanya menjadi pelabuhan sementara bagi masuknya merkuri ke Indonesia.Menurut data yang dimilikinya Yuyun mengatakan, pada tahun 2010, sekitar 280 ton merkuri telah diekspor dari Singapura ke Indonesia. Namun menurut catatan pejabat resmi pemerintah, hanya sekitar 2 ton merkuri yang diimpor dari Singapura ke Indonesia tahun tersebut. “Merkuri diimpor secara ilegal ke Indonesia dari negara-negara mau seperti Jepang, melalui perantara negara ketiga dan digunakan disana,” ungkap Yuyun Ismawati kepada Asahi Shimbun. | [0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448] |
2013-013-08.json | Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia | Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia | Bahan metal cair bernama merkuri ini digunakan sebagai campuran dalam pertambangan emas rakyat untuk membersihkan dan memurnikan emas. Namun penggunaan merkuri, sangat membahayakan bagi lingkungan karena limbah metal cair untuk memebersihkan emas ini seringkali dibuang sembarangan ke sumber air dan muara, yang mengakibatkan kontaminasi racun berbahaya bagi spesies-spesies ikan yang menjadi sumber protein bagi manusia. Merkuri sendiri membahayakan manusia karena paparan dalam jumlah besar dan waktu yang panjang akan melemahkan koordinasi kerja syaraf tubuh dan mengakibatkan komplikasi munculnya penyakit lainnya.Menurut laporan dari United Nations Environmental Programme (UNEP) berjudul Mercury, Time to Act, menemukan bahwa merkuri hasil kontribusi manusia di permukaan laut sampai sedalam 100 meter di lautan dunia telah mencapai dua kali lipat dalam seratus tahun terakhir. Dalam laporan ini, UNEP juga menyatakan bahwa sebagian Afrika, Asia dan Amerika Selatan bisa terjadi kenaikan emisi merkuri di lingkungan mereka terutama yang diakibatkan oleh pertambangan emas skala kecil dan pembakaran batubara untuk listrik. Di Indonesia sendiri ada sekitar 800 titik di 22 propinsi yang menjadi sumber pencemaran merkuri akibat pertambangan emas skala kecil atau ASGM (artisanal and small-scale gold mining).Kontaminasi terhadap manusia juga tak kalah mengerikan, dari 20 orang yang bekerja di pertambangan emas tanpa izin dan telah menjalani uji kontaminasi merkuri, 19 diantaranya berada dalam kondisi tercemar merkuri dalam level berbahaya. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2013-013-08.json | Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia | Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia | Di seluruh wilayah Indonesia dan dimanapun di belahan dunia ketiga, pertambangan berskala kecil terus bertambah dalam satu dekade terakhir, seiring dengan melonjaknya harga emas. Para ahli mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 250.000 petambang -dan sekitar 1 juta orang pekerja lainnya terlibat dalam proses ini, di setiap pulau di negeri ini. Menurut perkiraan, mereka secara kolektif bisa memproduksi sekitar 60 ton emas setiap tahun, bandingkan dengan jumlah ekspor emas Indonesia secara resmi yang berjumlah 100 ton per tahun.Penggunaan merkuri dalam pertambangan tak berizin ini adalah hal ilegal. Namun beberapa wilayah di Indonesia kini mengandung kontaminasi merkuri tertinggi di dunia: mencapai 1000 miligram per kilogram tanah, menurut Chris Anderson seorang pakar yang melakukan mitigasi masalah ini.Kasus terparah akibat kontaminasi merkuri di abad ini adalah Tragedi Minamata yang terjadi di kota Minamata, Prefektur Kumamoto, Jepang pada tahun 1956 yang disebabkan oleh limbah pabrik PT Chisso yang memproduksi berbagai produk kimia yang mengandung merkuri dibuang ke teluk di kota tersebut dan meracuni ikan yang menjadi sumber protein warga. Antara 200 hingga 600 ton merkuri dibuang ke Teluk Minamata antara tahun 1932 hingga 1960-an. Akibatnya, tak hanya tewas, warga setempat juga mengalami berbagai penyakit gangguan syaraf akibat serangan metil merkuri dalam kadar tinggi. [SEP] | [0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448] |
2021-028-02.json | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | [CLS] Yohanes Bambang Sumaryo, memutuskan berhenti jadi pelanggan PLN setelah enam tahun pakai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Karena ada aturan yang membatasi Bambang ‘panen’ listrik sebanyak mungkin dari energi surya.“Saya sepenuhnya off grid (tak terhubung dengan jaringan listrik PLN) sekarang, karena regulasi,” kata Ketua Bidang Advokasi dan Edukasi Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) ini dalam diskusi, baru-baru ini.Regulasi yang Bambang maksud adalah Peraturan Menteri ESDM No 49/2018 tentang PLTS atap yang memandatkan PLN hanya membeli 65% dari listrik yang dihasilkan. Bagi Bambang ini membatasi ‘panen’ listrik dari matahari.Dengan jadi off grid, keluar dari jaringan PLN, Bambang bisa memanen sebanyak mungkin energi matahari dan pakai untuk keperluan sehari-hari di rumah.Konsekuensinya, dia harus memasang daya hampir dua kali lipat daya sebelumnya, dan mengintegrasikan dengan baterai yang terisi pada siang hari untuk malam hari. Dengan begitu, dia dapat memanen energi surya semaksimal mungkin dan hemat biaya tagihan listrik bulanan.Pelanggan seperti Bambang, saat ini belum diatur dalam Permen ESDM 49/2018 ini.Selain keluhan yang dialami Bambang, sejumlah kendala masih dijumpai di lapangan.Proses penggantian kWh meter menjadi kendala paling umum dialami pengguna PLTS atap sektor residensial. Survei singkat Institute for Essential Services Reform (IESR) pada perusahaan engineering, procurement and construction (EPC) PLTS atap menunjukkan, lebih 60% harus menunggu minimal satu bulan dan tak sedikit yang di atas tiga bulan.“Dari beberapa informasi konsumen, mereka harus menunggu 3-4 bulan,” kata Mada Ayi dari Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI).Padahal dalam permen, maksimal 15 hari kerja setelah sertifikat laik operasi (SLO) diterima, PLN harus menyediakan perangkat ini. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-028-02.json | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | Pelanggan komersial dan industri juga mengalami kesulitan terkait permintaan naik ke tingkat pelanggan premium tanpa dasar jelas dan pemberlakuan SLO untuk instalasi di bawah 500 kWp.“Di beberapa lokasi, PLN malah minta upgrade listrik ke lebih mahal untuk dapat net metering itu. Jadi harus bayar lebih mahal,” kata pendiri start up penyedia energi terbarukan Xurya, Eka Himawan.Menurut dia, selain beban hanya 65% listrik akan dibeli, permintaan upgrade dari PLN praktis menggugurkan keekonomian PLTS.“Ini energi kerakyatan. Dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Kenapa harus dipersulit?” kata Eka.Keekonomian masih menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat dan berbagai pihak, disamping motivasi lain seperti pelestarian lingkungan dan persepsi bahwa PLTS merupakan teknologi keren dan hi-tech.Perbaikan regulasi yang meningkatkan keekonomian, terbukti menjadi pendorong utama naik pesatnya instalasi PLTS atap di sektor industri. Di Permen 49/2018 menurunkan biaya paralel kapasitas dari 40 jam per bulan jadi lima jam perbulan. Baca juga: Bagaimana Perkembangan Pemanfataan Energi Surya Atap? Target penurunan emisiDengan tenggat waktu yang tinggal empat tahun mencapai target energi terbarukan dan pengurangan emisi sesuai komitmen dalam nationally determined contributions (NDC), partisipasi berbagai pihak, terutama masyarakat, sangat penting dan tak terelakkan.Fabby Tumiwa, Ketua Umum AESI mengatakan, PLTS atap salah satu kontribusi nyata masyarakat untuk capai target itu, yang dapat dilakukan cepat di seluruh Indonesia, tanpa gunakan anggaran pemerintah.Instalasi kumulatif 1 GWp PLTS atap dapat menyerap 20.000-30.000 tenaga kerja per tahun dan mampu menciptakan permintaan untuk pengembangan industri surya dalam negeri. Juga, menurunkan emisi gas rumah kaca 1,05 juta ton per tahun.PLTS atap juga dapat menjadi solusi strategis pemerintah untuk penyediaan akases energi yang berkualitas, berkelanjutan dan tak membebani anggaran negara. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-028-02.json | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | Pemerintah, katanya, dapat mengganti subsidi listrik untuk rumah tangga atau kelompok penerima subsidi lain dengan PLTS atap hingga mereka dapat pakai listrik cukup untuk kegiatan produktif bahkan tak perlu membayar listrik.“PLN akan diuntungkan dengan kelebihan listrik yang dapat diekspor, dalam jangka panjang subsidi listrik akan hilang seluruhnya,” kata Fabby.Pemasangan 1 GWp PLTS atap untuk penggantian subsidi listrik juga akan menurunkan subsidi listrik hingga Rp1.3 triliun per tahun.KESDM hingga kini masih merevisi Permen 49/2018. Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi KESDM, dalam berbagai kesempatan mengatakan, draf terbaru revisi Permen 49/2018 akan mengembalikan tarif ekspor impor listrik net-metering menjadi satu banding satu sesuai peraturan direktur PLN sebelum permen keluar.Kalau begitu, berarti PLN akan membeli semua listrik produksi PLTS atap, tidak hanya 65% seperti yang dialami Bambang.Selain itu, dalam draf revisi, periode reset kelebihan transfer listrik diperpanjang dari tiga, menjadi enam bulan. Ada pula penyederhanaan proses pendaftaran dan penggantian kWh meter. Dua hal ini jadi keluhan bagi calon pemasang PLTS atap.Bagi AESI, perbaikan ini penting dan mendesak guna memaksimalkan pemanfaatan energi surya yang punya potensi mencapai 19,8 TWp. Hal ini juga mendukung pencapaian target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 sesuai target Perpres No 22/2017.“PLTS atap dapat mendukung pencapaian target energi terbarukan yang dicanangkan presiden melalui gotong royong masyarakat.” Baca juga: Kala PLTU Batubara Picu Perubahan Iklim dan Ancaman Kesehatan Masyarakat Fabby bilang, potensi teknis dan minat tinggi masyarakat dan pelaku usaha ikut mendukung program pemerintah melalui pemasangan PLTS atap harus direspon dengan regulasi yang kondusif. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-028-02.json | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | Bagi konsumen rumah tangga, katanya, ketentuan ekspor impor satu banding satu dari dan ke jaringan PLN akan mempercepat waktu pengembalian investasi pelanggan. Proses perizinan yang jelas dan tak berbelit juga kepastian mendapatkan exim meter yang diterapkan seragam di seluruh Indonesia hingga calon pengguna dapat kepastian.Perubahan ada dalam draf, katanya, sudah mengakomodasi masukan berbagai pihak untuk meningkatkan daya tarik dan keekonomian PLTS atap hingga bisa diadopsi lebih luas oleh masyarakat. Terkait waktu reset kelebihan transfer listrik, AESI usul agar waktu enam bulan diperpanjang setidaknya satu tahun.Asosiasi, katanya, juga mengapresiasi langkah pemerintah mendorong peran aktif masyarakat gunakan energi terbarukan dengan perbaikan permen itu.Dia bilang, survei pasar IESR di Jabodetabek, Surabaya, Bali dan Jawa Tengah, menemukan aspirasi calon pengguna PLTS atap untuk tingkat keekonomian, kini lebih baik. Mayoritas responden menginginkan periode balik modal investasi di bawah tujuh tahun.“Dominan 3-5 tahun,” kata Fabby.Hal ini, tak dapat dipenuhi regulasi saat ini. Dengan jadikan tarif ekspor listrik setara tarif impor, periode balik modal dapat diperpendek satu atau dua tahun.“Bila pemerintah serius ingin menunjukkan dukungan pada pemanfaatan energi surya, peraturan harus merefleksikan tingkat keekonomian yang menarik, juga kejelasan produk.”Rasionalitas keekonomian dengan tarif net-metering satu banding satu ini seringkali jadi kekhawatiran PLN. Bila banyak masyarakat pakai PLTS atap, kurangi pemasukan PLN. Kondisi kelebihan pasokan di beberapa wilayah, ditambah penurunan permintaan listrik dan pertumbuhan sales listrik tak tercapai juga banyak terungkap sebagai alasan.Dari simulasi IESR menunjukkan, kalau ada total instalasi 1 GWp PLTS atap, pemasukan PLN hanya akan berkurang 0,25% dengan tarif net metering satu banding satu dan 0,58% dengan tarif satu banding 0,65%. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-028-02.json | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap | “Pemerintah harus mengubah model bisnis dengan kemajuan teknologi yang sudah ada seperti blockchain yang memungkinkan masyarakat menjual listrik peer to peer (p2). PLN harus membuat sistemnya menjadi lebih menarik.” Baca juga: Industri Listrik Surya Bisa jadi Solusi Pemulihan Pasca Pandemi*****Foto utama: Surya atap, energi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sayangnya, sekarang aturan masih tak bersahabat hingga pemerintah perlu segera lakukan perbaikan regulasi. Foto: dari buletin Ditjen EBTKE Kementerian ESDM [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2013-039-06.json | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | [CLS] “Kami untuk bikin rumah, kayu dari hutan. Kalo kedapatan bikin rumah, apa kami kena hukum ini? Masyarakat di sana tak bisa bikin rumah karena tak ada kemampuan beli batu.” Demikian ungkapan Haposan Sinambela, mewakili warga Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), saat ikut rapat di Komisi IV, Senin(8/4/13).Lahan dan hutan kemenyan warga di dua desa ini masuk wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), milik Sukanto Tanoto. Pemerintah memberi izin kepada perusahaan, tanpa memperhatikan tanah-tanah masyarakat adat. Dia mengutarakan, hutan kemenyan tempat mereka hidup sejak turun menurun ditebangi perusahaan ‘berizin’ untuk diganti kayu putih. Warga protes. Penangkapan oleh polisi kerap dialami warga. Satu konflik belum selesai, akan muncul UU PPH, yang berpotensi menjerat mereka dengan kasus lain. Dia makin khawatir.Senin pagi itu, Sinambela, bersama koalisi masyarakat penyelamat hutan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI membahas RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU PPH). Berbagai lembaga, seperti Walhi, HuMa, AMAN, KPA, Komnas HAM sampai DKN memaparkan pandangan dan kritikan pada RUU ini. Mereka meminta DPR membatalkan RUU ini dan menilai lebih urgen revisi UU Kehutanan. Komisi IV berjanji membahas masukan pada rapat panja, tetapi tak akan menunda pengesahan RUU pada rapat paripurna, April ini.Rahma Mary, dari HuMa menyampaikan, poin-poin pandangan koalisi (download di sini). Menurut dia, koalisi menyadari, pemberantasan perusak hutan penting. Namun, dia mempertanyakan, mengapa harus membuat UU baru, padahal cukup merevisi UU Kehutanan. “Kenapa revisi UU Kehutanan no 41 tak jadi prioritas? Mengapa harus bahas UU baru?” katanya. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2013-039-06.json | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | Dia khawatir. Selama pengakuan hutan adat belum ada, maka segala tafsir bisa berlaku bagi masyarakat. Rahma mencontohkan, defenisi terorganisir, dua orang atau lebih, dan diameter kayu 10 cm, dengan tinggi 1,5 meter dalam tafsiran rentan terkena masyarakat adat. “Sudah ada contoh, masyarakat memungut kayu di hutan terkena hukuman.” Sebaliknya, bagi perusahaan atau pengusaha, bukan melarang, justru membolehkan asalkan ada izin dari menteri.RUU ini juga hadir tanpa naskah akademik. “RUU ini tak penuhi syarat formil dan materil, usul revisi UU Kehutanan. Jika disahkan kami akan judicial review,” kata Rahma.Tak jauh beda dengan Nur Hidayati, Kepala Departemen Kampanye dan Advokasi Eksekutif Nasional Walhi. Dia mengatakan, logika dasar RUU PPH sudah salah. “Seolah-olah dengan ada izin serta merta pengelolaan hutan baik. Padahal izin-izin diberikan dengan proses bermasalah.”UU ini juga berada di tengah situasi ketidakjelasan pengukuhan kawasan hutan, dan pemberian izin tak benar, yang menimbulkan konflik. “Banyak konflik karena banyak izin tak benar dan berujung kriminalisisi pada masyarakat. Keadaan ini juga terjadi karena ada kesenjangan. Izin-izin lebih banyak kepada korporasi daripada kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan. “Hingga banyak ketimpangan dalam pemanfaatan hutan bagi masyarakat Indonesia.”Menurut dia, jangan sampai RUU PPH ini hanya menjadi ajang kebijakan kejar target kerja DPR. “Kalau ini nanti disahkan, DPR harus sadar ikut berdarah-darah dengan konflik yang akan terjadi di masa mendatang.”Erasmus Cahyadi, Direktur Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengungkapkan, hukum apapun harus mempertegas status kuasa atas kawasan hutan. Jadi, dalam membuat UU baru, harus mengoreksi UU Kehutahan yang selama ini tak pro dan tak memberikan keadilan masyarakat. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2013-039-06.json | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | Jika memang ingin menyasar penegakan hukum bagi perusak hutan, mestinya dengan merevisi UU Kehutanan tahun 2009. Saat ini, katanya, kuasa kawasan hutan belum jelas, hingga berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. “Dalam UU Kehutanan, hutan adat masih diletakkan sebagai bagian hutan negara. Kami perkarakan di Mahkamah Konstitusi dan keputusan belum keluar. RUU apapun yang berkaitan dengan sektor kehutanan mesti dibuat jika tata kuasa atas kehutanan itu sudah jelas.Dede Shineba, dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pun angkat bicara. Menurut dia, koalisi prihatin dengan kerusakan dan berbagai permasalahan hutan di Indonesia. “Tetapi apakah UU bisa mengatasi hal itu?” UU ini, hanya mengatur dua hal, pembakalan liar dan soal penggunaan izin tak sah. Jika masalah perusakan hutan, sudah ada UU Kehutanan yang mengatur. Dede menyarankan, guna memperkaya RUU ini harus ada harmonisasi dengan UU lain.Mengenai penunjukan kawasan hutan, masyarakat adat sedang uji materil di MK. Jika dikabulkan dan UU sudah disahkan tentu akan revisi lagi. “Kerusakan hutan memang harus jadi perhatian dan harus diatasi, tetapi RUU ini harus diperbaiki lagi.”Dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN) pun menyerahkan pandangan resmi kepada Komisi IV (lihat di sini). Martua Sirait, Anggota Komisi Lingkungan dan Perubahan Iklim DKN mengingatkan kembali di kawasan hutan ada sekitar 30 ribu desa. “Hingga defenisi-defenisi yang digunakan dalam RUU ini akan sangat berbahaya.” Belum lagi, dari 120 juta hektar kawasan hutan yang ditunjuk, baru 16 persen selesai pengukuhan. Padahal, izin-izin legal masih bertumpang tindih pada desa-desa itu.“Prihatin, tumpang tindih ini belum selesai. Saat yang sama RUU atur itu tanpa selesaikan akar masalah. Kami dorong percepatan penetakan kawasan hutan. Pandangan kami sama, bukan buat UU ini tapi amandemen UU Kehutanan. Masalah ada di sana.” | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2013-039-06.json | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | Sandra Moniaga dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun mengemukakan pandangan resmi lembaga ini (lihat di sini). Komnas HAM, meminta DPR RI menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusahan Hutan (RUU PPH) sampai ada jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat adat maupun lokal yang hidup bergantung dari hutan.Koalisi menyinggung pula, pembahasan RUU PPH terkesan tertutup. Di dalam website DPR pun tak ada progres pembahasan RUU ini. Bahkan, masih tercantum di sana judul lama: RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.DPR menyakinkan betapa penting UU ini. Meskipun begitu, mereka akan menerima masukan koalisi dan membahas dalam rapat. Sidang komisi ini dipimpin Firman Soebagyo dan Herman Khaeron. Hadir pula beberapa anggota panja Komisi IV.Berulang kali para kru Komisi IV ini mengatakan, RUU PPH sudah mengalami proses panjang, memasuki sidang keenam bahkan dibahas pada dua periode DPR, hingga sulit ditunda. Anggaran pun sudah banyak terpakai.Firman Soebagyo, Wakil Ketua Komisi IV coba menjelaskan berbagai ungkapan dari koalisi. Kata dia, DPR sudah ada naskah akademik tahun 2010, saat membahas RUU Pemberantasan Pembalakan Liar (PPL). Dalam proses itu berkembang, ternyata kerusakan hutan tak hanya karena ditebang, juga pembakaran dan perkebunan yang ditanam tanpa izin. Lalu, fokus masalah penegakan hukum. RUU pun berganti nama.Dia juga menyebut Hariadi Kartodihardjo, sebagai salah satu sumber yang memberikan masukan kepada Komisi IV. Hariadi sudah memberikan pandangan, tetapi tampaknya tak masuk perbaikan RUU (lihat di sini).Firman keberatan pembahasan RUU ini dibilang desas desus dan tertutup. “Tidak enak.” “Kami studi banding ke Brazil. Justru punya konsep seperti ini karena ada lembaga yang terintegrasi dan tak mengambil fungsi peran lembaga lain.” | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2013-039-06.json | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | Namun, dia menyambut positif masukan dari koalisi. “Ini hal positif untuk komunikasi terus kepada kita. Ini paripurna. Masyarakat harus proaktif.”Ungkapan senada dari Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV. Dia mengatakan, UU tak bisa terwujud tanpa naskah akademik begitu juga RUU PPH. RUU ini menggunakan naskah akademik RUU PPL pada 2010. “Ini sudah dikonsultasikan dengan tiga perguruan tinggi. Itu konsultasi publik kepada masyarakat luas. Bukan hanya unsur civitas akademika. Termasuk Dinas Kehutanan dan para lembaga swadaya masyarakat. Itu prosedur standar.”Pengakuan Herman, setelah ada naskah akademik lalu berkoordinsi dan disingkronkan dengan UU lain. “Kami diuji seluruh anggota Badan Legislatif. Tidak serta merta RUU ini jadi insiatif.”Dia menjelaskan, bahasan RUU ini tak hanya Komisi IV juga Kementerian Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM. “Ini juga dikonsultasikan dengan sekretariat jendreal per UU-an agar tak menyimpang.”Menurut dia, pembahasan RUU ini sudah enam kali masa sidang dan dua kali sidang pendek. “Dua kali masa periode juga. Jadi sudah (proses) panjang.” Herman menyakinkan, hak-hak rakyat sudah dikedepankan. Salah satu lewat, pengecualian kepada masyarakat peladangan tradisional yang menebang hutan tak terkena UU ini.“Jika ada kekurangan, silakan kasih masukan, masih ada waktu. Hingga tak serta merta seolah-olah kami lupakan masyarakat, mengabaikan hak rakyat, lupakan HAM. Seolah-olah kami tak ada kerja. Kita masih ada idealisme itu.”Hardisoesilo, Anggota Komisi IV juga menanggapi koalisi. Menurut dia, hal-hal terkait hukum adat, tidak diatur dalam RUU ini karena sudah ada dalam UU Kehutanan. Namun, dia tak menjelaskan pasal-pasal yang menjadi kekhawatiran koalisi rentan mengkriminalisasi masyarakat di kawasan maupun sekitar hutan. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2013-039-06.json | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | RUU ini, katanya, melalui perjalanan panjang, sudah enam masa kali masa persidangan hingga sulit dihentikan. Hardi mengakui ada beberapa hal dalam RUU ini harus diperbaiki. “Kita ada tahapan bahasan tingkat I dengan para menteri dan pembahasan paripurna. Saya usulkan pada panja, dan jangan berhenti bahas. Justru kita bahas kembali dengan coba pertimbangan dan mengacu yang disampaikan koalisi.” Hanya anggota komisi, Ian Siagian, dari Fraksi PDIP setuju penundaan pengesahan RUU PPH, sampai ada perbaikan seperti masukan koalisi. Kata dia, masukan koalisi perlu dipertimbangkan. “Karena toh kalau kita paksakan minggu ini disahkan, mereka akan judicial review. Ini perlu masukan tertulis dari koalisi.Dia menyatakan, komisi tak pernah tertutup dalam membahas UU ini. “Saya juga melihat kekurangan tim kami. Kami ini seiya sekata dengan koalisi: bagaimana bisa perbaiki hutan.” “Saya rasa koalisi dan kita ingin buat UU yang sempurna.”Ian tak ingin UU ini gugur di MK. “Jangan sampai kita ketok, lalu gugur lagi. Mendingan kita tunda dulu, demi kebaikan, kita pertimbangkan agar lebih sempurna UU ini.” Dia meminta, koalisi, termasuk DKN, Komnas HAM, memberikan masukan tertulis. “RUU akan masih ke panja dan tiap fraksi akan berikan pendapat. Fraksi kami masih liat poin-poin yang perlu disempurnakan. Tapi apakah kami hanya satu fraksi? Kami tak tahu. Mohon pertimbangkan.”Dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan, penting kehadiran UU PPH dalam mengisi kekosongan hukum yang tak ada dalam UU Kehutanan No 41 tahun 2009. Namun, mereka juga meminta Komisi IV mempertimbangkan masukan-masukan koalisi demi perbaikan isi RUU PPH ini. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2013-039-06.json | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | Bambang Soepijanto, Dirjen Planologi, Kemenhut, mendukung perbaikan RUU PPH dari masukan koalisi. Salah satu, pada analisis subtansi koalisi tentang harmonisasi UU perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan pada RUU PPH. “Jangan sampai ada kontra dan tidak ada kejelasan defenisi.” Begitu juga komitmen Komisi IV dan pemerintah terhadap kekhawatiran ‘mengkriminalisasi masyarakat.’ “Ini perlu koreksi. Adakah pasal seperti itu? Barangkali perlu disisir hal semacam itu.”Kajian koalisi yang menyebutkan, RUU PPH tak menghentikan degradasi hutan, kata Bambang, sebenarnya tak termasuk hal-hal dalam penyusunan kebijakan publik. Poin itu, masuk dalam efektif tidaknya kebijakan itu. “Ini terkait evaluasi terhadap kebijakan. Tapi secara substansi apa yang diminta koalisi perlu dipertimbangkan. Prinsipnya, kami menyambut baik karena dalam penentuan sebuah kebijakan memang ini bagian koreksi pada kita semua.” Made Subagya dari Kemenhut menyakinkan, dalam RUU ini tak akan menyasar rakyat kecil. “RUU P2H memang untuk pemberantasan perusakan hutan. Jadi jelas memberantas. Saya sangat apresiatif, dalam diskusi-diskusi selalu diungkapkan rakyat kecil jangan kena. Jadi kita batasi, yang disasar kejahatan terorganisasi. Jika kerusakan dampak besar, kena.”Dia membenarkan, sudah ada UU Kehutanan no 41 tahun 2009. Namun UU itu belum bisa menjerat cukong atau pemberi modal. “Gimana cukong bisa ditindak, selama ini disitu kekurangan kita,” ucap Made.Darori, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut, yang sekaligus mengumumkan mundur dari kementerian mengatakan, RUU ini bertujuan baik. Sebab, selama ini Kemenhut mengalami kesulitan dalam penegakan hukum kasus-kasus kehutanan. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2013-039-06.json | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi | Dia mencontohkan, dari 870 kasus sektor perkebunan dengan 85 juta hektar, tambang 1.707 kasus, 8 juta hektar lebih dan kerugian negara Rp362 triliun, banyak bebas. “Apa yang terjadi? Setelah kita lakukan penyelidikan. Kami tangkap pengusaha, ternyata UU sangat lemah. Memang UU Kehutanan pidana maksimal tujuh tahun, kenyataan banyak bebas. Itulah mengapa kami dorong UU ini.”San Afri Awang, Staf Ahli Menteri Kehutanan menyatakan, secara subtansi sebetulnya masyarakat adat ingin ditempatkan pada posisinya tetapi belum terumuskan secara nyata. “Karena itu, pada step ke depan perlu diperiksa ulang.” RUU ini, memang bukan RUU sapu jagat. “Kita fokus betul pada hal-hal substansial yang merusak. Ketika berbicara mengenai perladangan tradisional, kata Awang, ada problem tersendiri. “Yang kita maksudkan jangan sampai masyarakat desa yang biasa buka lahan dengan konsep tebas dan bakar terkena kasus ini. Jadi kita tak beri perlindungan. Katanya kita lindungi. Ini yang perlu diperjelas di dalam rumusan yang akan kita rumuskan ke depan.” Dalam RUU ini dianggap merusak itu menebang pohon. “Saya kira perlu duduk lagi untuk paskan.”Klik di sini jika ingin melihat draf RUU Pemberantasan Kerusakan Hutan [SEP] | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2012-042-14.json | Pembunuh Orangutan Divonis Hukuman Ringan | Pembunuh Orangutan Divonis Hukuman Ringan | [CLS] Vonis Pengadilan Negeri Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur menjatuhkan hukuman 8 dan 10 bulan penjara bagi pembunuh orangutan di Kecamatan Telen dan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dua terdakwa, yaitu Tajar dan Tulil adalah karyawan PT Cipta Prima Selaras, sementara dua terdakwa lain Leswin, dan Tadeus, karyawan PT Sabhantara Rawi Sentosa.Tajar dan Tulil divonis 10 bulan dan denda Rp50 juta, subsider dua bulan kurungan. Sedangkan Leswin dan Tadeus divonis delapan bulan dan denda Rp25 juta, subsider dua bulan kurungan.Dalam sidang sebelumnya jaksa Dodi Gazali Emil menuntut Tajar dan Tulil yang membunuh orangutan di Kecamatan Muara Ancalong dengn hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan Leswin dan Tadeus yang tersangkut pembunuhan orangutan di Telen, dituntut dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan.Vonis hukuman penjara selama delapan dan 10 bulan yang dijatuhkan pada sidang Senin (21/5) itu dinilai terlalu ringanoleh organisasi Centre For Orangutan Protection (COP). Mereka menilai putusan hakim tersebut mengindikasikan penegakan hukum terhadap pembataian hewan dan biantang yang dilindungi sangat lemah.“Vonis kasus orangutan di Kutaikartanegara sama saja dengan vonis di Sangatta. Ini tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku pembantaian dan pembunuhan orangutan,” kata Juru Kampanye COP Arfiani Khairunnisa kepada Media Indonesia, menanggapi vonis kasus tersebut.Ia mengatakan, penyelamatan orangutan yang dilakukan oleh negara selama ini sama sekali tidak memberikan hasil, karena hukuman terhadap pelaku yang terbukti bersalah sangat ringan. Untuk itu harus ada efek jera terhadap pelaku kejahatan pembunuhan hewan yang dilindungi, termasuk orangutan. Apalagi, orangutan merupakan binatang asli Indonesia yang ada di dua pulau, yakni Kalimantan dan Sumatra. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2012-042-14.json | Pembunuh Orangutan Divonis Hukuman Ringan | Pembunuh Orangutan Divonis Hukuman Ringan | “Dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, hukuman maksimal terhadap pelaku kejahatan hewan dilindungi adalah lima tahun penjara. Oleh karena itu, harusnya (pelaku) dihukum maksimal, karena habitat orangutan di Kalimantan Timur terus merosot akibat pembukaan lahan kelapa sawit dan pertambangan secara masif,” tuturnya.Menurut data yang dikeluarkan International Workshop on Population Habitat Viability Analysis (PHVA)- tahun 2004, populasi orang utan di Kalimantan ada sekitar 57.797 ekor. Sementara populasi orang utan di Sumatera ada 7.501 individu, seperti yang dilansir oleh situs The Borneo Orangutan Survival Foundation. Namun jumlah itu diperkirakan terus menyusut sekitar 2% setiap tahun seiring dengan maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. [SEP] | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2016-006-15.json | Ekor Dinosaurus Ini Tersimpan Rapi Dalam Batu Ambar | Ekor Dinosaurus Ini Tersimpan Rapi Dalam Batu Ambar | [CLS] Ilmuwan takjub sekaligus gembira ketika menemukan sebuah potongan dari bagian tubuh dinosaurus yang diperkirakan hidup 99 juta tahun silam. Inilah pertama kali dalam sejarah, peneliti menemukan potongan tubuh yang sempurna dan berbulu.Selama ini, tubuh dinosaurus diyakini hanya memiliki sisik dan kulit yang tebal. Penemuan ini bisa sungguh menyadarkan kita, bila binatang prasejarah itu memiliki bulu.Seperti diterbitkan dalam Jurnal Current Biology, fosil ekor dinosaurus tersebut ditemukan dalam batu ambar yang sedianya akan dijadikan perhiasan. Fosil itu tersimpan sempurna, termasuk tulang, jaringan lunak, dan bahkan bulu, yang terawetkan dalam batuan damar tersebut. Akhirnya, batu ambar yang terbentuk dari sisa getah damar tersebut, batal dijadikan perhiasan dan kini digunakan sebagai objek penelitian intensif.Lida Xing, peneliti dari China University of Geosciences, menemukan batu ambar tersebut di sebuah pasar di Kota Myikitna, Myanmar, dalam kondisi yang sudah digosok sehingga terlihat mengkilat. Setelah menelisik asal muasal batu tersebut, Xing berhasil mengetahui lokasi asal penambangan batu itu.Dari observasi Xing, bulu yang terdapat dalam batu ambar itu adalah ekor dinosaurus mini, bukan burung purba. “Ekornya fleksibel dan bulunya tersusun menyamping ke bawah,” kata Xing sebagaimana dikutip dari National Geographic.Sampel ini sungguh meyakinkan peneliti sebagai momen paling awal perbedaan mendasar antara bulu burung terbang dengan bulu dinosaurus. Hasil CT scan dan analisis mikroskopis pada ekor sepanjang 1,4 inci yang berada di dalam gumpalan resin itu menunjukan, ada delapan tulang dari tengah atau akhir dari panjangnya. ekornya tipis itu diduga awalnya terdiri lebih dari 25 tulang.Berdasarkan struktur ekor, peneliti percaya ekor tersebut memang miliknya coelurosaur remaja. Ia merupakan bagian dari kelompok dinosaurus theropoda yang mencakup segala sesuatu dari tyrannosaurus dengan burung moderen. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2016-006-15.json | Ekor Dinosaurus Ini Tersimpan Rapi Dalam Batu Ambar | Ekor Dinosaurus Ini Tersimpan Rapi Dalam Batu Ambar | Adanya artikulasi tulang ekor dalam sampel itu, memungkinkan peneliti untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa bulu tersebut milik burung prasejarah. Burung moderen yang paling dekat nenek moyang Cretaceous, memiliki satu set ekor menyatu tulang yang disebut pigostil. Ini yang memungkinkan bulu ekor untuk bergerak sebagai satu kesatuan.Ambar telah lama menjadi anugerah bagi para ahli paleontologi. Sejumlah makhluk ditemukan terkubur dalam ambar, termasuk serangga, kadal, amfibi, mamalia, dan burung. Demikian pula dengan tumbuhan seperti bunga.Kaachin State, kota di utara Myanmar tempat batu itu berasal merupakan wilayah penambangan ambar terkenal sejak 2.000 tahun lalu. Dalam 20 tahun terakhir, ilmuwan mulai menaruh perhatian lebih pada wilayah tersebut karena tingginya jejak dinosaurus yang terjebak dalam batu ambar. [SEP] | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2012-019-19.json | Seekor Paus Bungkuk Mati Terdampar di Jambi | Seekor Paus Bungkuk Mati Terdampar di Jambi | [CLS] Benda yang sebelumnya diperkirakan kapal kandas oleh warga di desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dipastikan oleh BKSDA Jambi adalah seekor paus. Paus yang sudah terdampar sekitar 10 hari ini sudah mati dan mulai membusuk. Menurut Nurazman Kepala Seksi Wilayah III BKSDA Jambi mengatakan “Paus yang terdampar ini adalah jenis paus Bongkok, sama seperti yang pernah terdampar di daerah Tabanan Bali”.Terdamparnya paus di Desa Sungai Jambat ini terjadi untuk pertama kalinya di Jambi. Hingga saat ini BKSDA Jambi belum bisa memastikan jenis kelamin paus karena memang selama ini pihak BKSDA belum pernah melakukan penelitian mengenai paus. Nurazman memperkirakan paus bongkok ini terdampar akibat kesalahan navigasi atau terlalu jauh mencari makan sehingga masuk ke dalam cekungan daratan karena lokasi ditemukannya paus ini adalah cekungan.Paus Bungkuk dikenal dengan nyanyian magisnya yang dapat terdengar hingga jauh dikedalaman laut. Paus ini dapat ditemukan hampir diseluruh garis pantai dunia dan melakukan migrasi hingga 25.000 kilometer setiap tahunnya. Paus Bongkok hanya makan pada saat musim panas dan mencari makan di perairan kutub dan pada musim dingin paus ini bermigrasi ke perairan bersuhu lebih hangat dekat garis khatulistiwa untuk berkembangbiak dan melahirkan anak.Paus bungkuk adalah salah satu spesies dilindungi di dunia, meski dalam Daftar Merah IUCN spesies ini masuk kategori beresiko rendah. Ancaman bagi si besar ini umumnya bertabrakan dengan kapal, bersangkutan dengan alat pancing, dan perburuan untuk diambil dagingnya. Jepang adalah salah satu negara yang banyak memburu paus untuk kepentingan konsumsi. [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-040-11.json | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | [CLS] Standardisasi pengelolaan tambak udang superintensif dinilai sangat penting agar bisa menjadi acuan masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin menekuni budidaya udang vaname dengan hasil panen optimal. Dengan standardisasi juga, kendala-kendala yang dihadapi selama melakukan budidaya udang bisa diminimalisir.Hal ini ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat meninjau Instalasi Tambak Percobaan (ITP) Punaga, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/6/2021). Instalasi ini berada di bawah naungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Pusat Riset Perikanan, BRSDM KKP.“Harus ada standar yang kita keluarkan sebagai acuan dalam mengelola tambak superintensif ini. Misalnya, standardisasi PH air, ukuran kolam, padat tebar, termasuk supply energinya sampai itu nemu. Itu namanya penelitian. Jadi ada waktu penelitian yang jadi toleransi sampai kita mendapat hasil paling optimal untuk disampaikan ke masyarakat dan industri,” ungkap Trenggono saat berdialog dengan peneliti di lokasi tambak.Trenggono berharap standardisasi pengelolaan tambak udang superintensif terealisasi di tahun 2022, sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ingin menekuni tambak udang superintensif. Teknik budidaya ini dinilai sebagai salah satu kunci peningkatan produksi udang di masa depan.baca : Udang Indonesia di Lingkaran Kuantitas, Kualitas, dan Keberlanjutan Lingkungan Dengan teknologi superintensif hasil panen bisa berkali-kali lipat lebih banyak dari hasil produksi tambak udang konvensional, semi intensif maupun intensif. Sebagai contoh, hasil panen per hektare tambak superintensif mencapai 40 ton per tahun. Operasional tambak ini juga lebih ramah lingkungan, sebab sudah dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). | [0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146] |
2021-040-11.json | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | “Kalau flow budidayanya sudah bagus bener. Air mulai diambil dari laut, masuk tandon, kemudian dibeningkan lagi baru masuk ke kolam budidaya. Terdapat IPAL juga sehingga tidak mencemari laut,” ungkapnya.Selain standardisasi pengelolaan, Trenggono juga meminta jajarannya menghitung lebih detail biaya produksi udang per kilogramnya pada ukuran kolam tertentu. Perhitungan ini penting untuk menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi, dan memudahkan mereka dalam menjalankan kegiatan budidaya udang vaname superintensif.“Ini dihitung lagi ya, sampai dapat harga yang ideal,” ujarnya.Trenggono optimis budidaya tambak udang superintensif dapat segera diterapkan untuk segmentasi industri maupun rumah tangga. Kegiatan tersebut dinilai dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. KKP sendiri siap membantu masyarakat dari sisi infrastruktur maupun pinjaman permodalan.“Kalau ini bisa dijalankan tahun ini, sehingga tahun 2022 kita punya standar, Ditjen Perikanan Budidaya bisa segera mengimplementasikan ini ke masyarakat, termasuk kolam bundar, lalu kita buatkan instalasinya. Wah sejahtera ini,” ujarnya.baca juga : Bagaimana Cara Manfaatkan Tambak Udang Non Aktif? Spesifikasi tambak udang superintensif sendiri meliputi kawasan supratidal, central drain yang dikoneksikan dengan collector drain, kincir, blower, otomatic feeder, hingga IPAL dengan volume 30 persen dari total volume tambak.Untuk tambak superintensif di ITP Takalar sendiri, terdapat 12 kolam dengan luas masing-masing 1.000 meter persegi, dengan padat tebar benur 500-1000 ekor. Pada kolam dengan padat tebar 500 ekor per meter persegi, produksi bisa mencapai 5 ton per kolam per siklus. Sedangkan yang padat tebar 1000, hasil produksi bisa sampai 10 ton per kolam per siklus. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2021-040-11.json | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | Selain berdialog dengan peneliti, Trenggono bersama Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaja, pejabat eselon I KKP dan perwakilan Pemda Takalar, meninjau satu per satu sarana dan prasarana tambak yang ada di instalasi tambak percobaan Punaga dan menyaksikan panen parsial di salah satu tambak. Produksi Benih Rajungan Pada kunjungan ini, Trenggono juga meminta jajarannya di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, untuk meningkatkan jumlah produksi benih rajungan. Langkah ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari mencari dan membudidayakan komoditas tersebut.“Tingkatkan lagi produksinya. Rajungan ini juga termasuk komoditas perikanan yang punya nilai tinggi di pasar,” ungkapnya.BPBAP Takalar merupakan tempat pengembangan dan penerapan teknik/teknologi pembenihan, pelestarian serta perlindungan budidaya air payau. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi rajungan, udang windu, vaname, nila salin, kakap putih hingga rumput laut.Untuk rajungan sendiri, BPBAP Takalar mampu memproduksi 500 ribu hingga 1 juta ekor benih per tahun. Benih-benih tersebut lalu didistribusikan ke masyarakat, petambak, hingga untuk restocking di perairan di sekitar Takalar.Menurut Trenggono, rajungan punya nilai ekonomi tinggi dan penyerapannya di pasar lokal maupun internasional cukup tinggi. Rajungan bersama kepiting termasuk dalam lima komoditas ekspor perikanan unggulan Indonesia. Berdasarkan data BPS Januari – April 2021, ekspor rajungan dan kepiting sebesar USD150,86 juta.Dalam kunjungan kerja tersebut, Trenggono turut meninjau fasilitas laboratorium yang ada di BPBAP Takalar. Trenggono mendukung penuh kegiatan perekayasaan maupun inovasi dalam rangka meningkatkan produktivitas subsektor perikanan budidaya di Indonesia.baca juga : Prinsip Keberlanjutan untuk Penyelamatan Kepiting dan Rajungan, Seperti Apa? | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-040-11.json | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | Kepala BPBAP Takalar, Supito, mengaku siap menambah jumlah produksi dan akan melakukan sejumlah inovasi untuk mencapai angka produksi yang optimal. Selain rajungan, inovasi untuk komoditas lain juga dilakukan, seperti rumput laut dan nila salin.“Tentu kami akan melakukan inovasi-inovasi, karena memang kebutuhan benih rajungan ini tinggi,” ujarnya.Pada kesempatan ini Trenggono menyerahkan bantuan benih udang windu sebanyak 1,2 juta ekor kepada lima kelompok petambak di sana. Kunjungan Pelabuhan Perikanan Untia Selain ke Kabupaten Takalar, Trenggono juga melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan di Kota Makassar.Menurutnya, pelabuhan perikanan merupakan komponen penting dalam sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, produktivitas pelabuhan perikanan perlu dijaga dan butuh kerja sama semua pihak untuk memastikan hal tersebut terjadi.“Tidak hanya oleh KKP, dukungan dari pemerintah daerah (Provinsi maupun Kota) agar nilainya bisa meningkat,” ujar Trenggono saat meninjau langsung Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Kota MakassarProduktivitas perikanan tangkap di pelabuhan ini diyakini dapat ditingkatkan karena potensi yang dimilikinya. Pelabuhan perikanan Untia berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali.Daerah penangkapan ini memiliki potensi tangkapan sebesar 1.177.857 ton. Selain itu, pelabuhan ini terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di Kota Makassar dekat Pelabuhan Umum dan Bandara, serta sentra pemasaran ikan dan distribusi ikan.Pada tahun 2020, produksi tangkapan di pelabuhan perikanan ini mencapai 4.835 ton atau senilai Rp96 miliar dengan hasil tangkapan didominasi oleh jenis ikan tongkol, kurisi, cakalang, dan layang.baca juga : Benarkah Pemulihan Subsektor Perikanan Dilupakan Pemerintah Indonesia? | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2021-040-11.json | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 | Pengoptimalan fasilitas di pelabuhan perikanan Untia rencananya akan dilakukan dengan menambah rambu navigasi dan pembangunan breakwater. Langkah ini nantinya diharapkan akan meningkatkan aktivitas bongkar muat ikan pada pelabuhan ini sehingga lebih ramai dari sebelumnya.Selain untuk meningkatkan produktivitas tangkapan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik PP Untia agar para investor pelaku perikanan menanamkan modalnya.Majunya pelabuhan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang potensial untuk pengembangan perikanan, baik untuk konsumsi dalam negeri dan lokal maupun untuk ekspor. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang gemar mengonsumsi ikan. Dibuktikan dengan angka konsumsi ikan (AKI) provinsi ini pada tahun 2020 yaitu 72,28 kg per kapita. [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2023-009-20.json | Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera | Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera | [CLS] Baca sebelumnya:Gunung Raya, Rumah Gajah Sumatera yang HilangGajah Sumatera yang Tidak Lagi Mendatangi Danau RanauDulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah?** Dari masa lalu hingga hari ini, hutan dataran tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu [OKU] Selatan, Sumatera Selatan, merupakan habitat gajah sumatera [Elephas maximus sumatranus]. Meskipun luasan hutan terus berkurang, banyak gajah ditangkap dan dipindahkan, namun sejumlah individu masih bertahan. Apa yang harus dilakukan?“Harus dipertahanankan habitatnya dan dibuat koridor. Menghilangkan gajah yang hidup di OKU Selatan sama saja melawan hukum alam, yang dampaknya sangat buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungan,” kata Hendra Setyawan dari Jejak Bumi Indonesia [JBI], sebuah organisasi peduli lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu [OKU] Selatan, awal Januari 2023.Harus ada modal untuk mempertahankan hutan di Kabupaten OKU Selatan sebagai habitat dan koridor gajah. Pertama, secara budaya masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang arif dengan gajah. Mereka hidup harmonis.“Pengetahuan ini dimiliki Suku Ogan, Suku Kisam, Suku Ranau, Suku Dayo, dan Suku Komering, yang hidup di sekitar atau di dalam hutan,” kata Hendra.Kedua, hutan harus dipertahankan. Di OKU Selatan belum ada aktivitas penambangan mineral yang membuka dan mengubah bentang alam.“Hutan konservasinya sekitar 173.029,38 hektar, seperti hutan lindung dan suaka margasatwa, serta hutan produksi [17.845 hektar] dan hutan produksi terbatas [10.238 hektar],” katanya. Yusuf Bahtimi, peneliti gajah yang tengah menyelesaikan doktoral di Universitas Oxford, Inggris mengatakan, populasi gajah di OKU Selatan merupakan gajah sumatera tersisa yang hidup di dataran tinggi di Sumatera Selatan. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2023-009-20.json | Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera | Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera | “Kondisinya kian kritis. Semua gajah sumatera tersisa harus dijamin ruang hidupnya. Termasuk di wilayah dataran tinggi OKU Selatan,” kata Syamsuardi, Ketua PJHS [Perkumpulan Jejaring Hutan dan Satwa].Gajah itu menjaga hutan. Hutan itu sumber kehidupan kami.“Sebenarnya, kami kecewa dengan pemindahan gajah saat konflik dulu [1985-1990-an], sebab masih ada cara lain. Misalnya, menghentikan semua aktivitas yang membuka hutan,” kata Iptoni [57], warga Desa Tanjung Kemala, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah [BPRRT], Kabupaten Ogan Komering Ulu [OKU] Selatan, Sumatera Selatan. Gunung Pesagi-Gunung RayaSatu potensi penetapan habitat dan koridor gajah di Kabupaten OKU Selatan adalah Lanskap Gunung Pesagi-Gunung Raya. Sebab, masih banyak ditemukan kelompok gajah dan hutannya juga lebat.“Kami yakin masi ada belasan hingga puluhan gajah. Hutannya juga berpotensi dihubungkan dengan kawasan TNBBS [Taman Nasional Bukit Barisan Selatan] di Lampung,” ujar Hendra.Permukiman yang berada Lanskap Gunung Pesagi-Gunung Raya sebanyak 16 desa. Ada Pagar Dewa, Sukajaya, Kotabatu, Tanjung Jati, Tanjung Baru, Way Wangi, Gendung Ranau, Gunung Raya, Gunung Aji, Pilla, Bedeng Tiga, Sigigok Raya, Bumi Agung, Kiwis Raya, Mekar Sari, Remanam Jaya, serta sebagian desa yang masuk Kecamatan Buay Pemaca seperti Desa Sidodadi dan Desa Duren Sembilan.Wilayah lain yang berpotensi dijadikan habitat dan koridor gajah adalah Mekakau-Saka. Desa yang berada di Mekakau atau di Kecamatan Mekakau Ilir sebanyak 15 desa yakni Air Baru, Bunut, Galang Tinggi, Kemang Bandung, Kepayang, Kota Baru, Kota Dalam, Pere’an, Pulau Duku, Selabung Belimbing Jaya, Sinar Marga, Sri Menanti, Sukaraja, Tanjung Besar, dan Teluk Agung. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2023-009-20.json | Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera | Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera | “Saat ini populasi gajah di OKU Selatan dari berbagai kantong kisaran 100-an individu. Ini berdasarkan informasi berbagai kelompok masyarakat yang kami kumpulkan, yang melihat sejumlah kelompok gajah antara 5-8 individu. Tapi memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut,” jelas Hendra.Syamsuardi menambahkan, upaya perlindungan gajah di OKU Selatan dapat dimulai dengan mengoptimalkan fungsi Suaka Margasatwa Gunung Raya. Caranya, dengan menjaga Gunung Raya dari kerusakan, terutama dari perambahan.“Selain itu memberikan penyadaran terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang hidup di sekitar Gunung Raya dan koridornya untuk tidak berkonflik dengan gajah. Mengembalikan pengetahuan milik masyarakat lokal bahwa gajah bukan hama, tapi sahabat manusia.” Forum bersamaAda sejumlah tahapan untuk menjadikan hutan di OKU Selatan menjadi habitat dan koridor gajah sumatera tersisa.“Pertama, membentuk forum bersama semua pihak sehingga dapat dipetakan perhatian utama masing-masing pihak. Mulai masyarakat lokal, pendatang, pelaku usaha, pemerintah, dan organisasi konservasi,” kata Yusuf.Forum ini memiliki pemahaman yang sama tentang konservasi. Konservasi sebagai suatu upaya inklusif dalam hidup harmonis dengan alam, sebagaimana kita pahami dalam visi bersama dalam Convention on Biological Diversity [UN CBD], yakni living in harmony with nature.”“Artinya, konservasi bukan sesuatu yang eksklusif. Menjadi milik seorang atau beberapa pihak, yang kemudian pihak tersebut sebatas menjadi penegak aturan atau policing bagi pihak lain.”Kedua, menjadikan ilmu pengetahuan berada di depan. Bukan terbatas sains [science], tapi juga disiplin lain dalam ilmu-ilmu humaniora dan sosial. Ilmu pengetahuan yang dikedepankan juga harus mengedepankan pandangan alam [worldview] khas masyarakat kepulauan Melayu. Juga, mengadopasi pemahaman masyarakat di OKU Selatan yang menyatakan ruang hidupnya bagian dari Bukit Barisan. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2023-009-20.json | Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera | Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera | “Menjadikan Danau Ranau sebagai Cagar Biosfer UNESCO, sehingga menyatu dengan wilayah TNBBS yang sudah ditetapkan pemerintah, bisa pula dilakukan.”Ketiga, mengakui dan memfasilitasi keberadaan komunitas adat di OKU Selatan. Salah satu penyebab berkurangnya populasi gajah di OKU Selatan adalah melemahnya peranan hukum adat dengan hadirnya pemerintahan desa.“Jika sebelumnya hutan dijaga masyarakat adat, dengan hadirnya pemerintahan desa, hutan bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka dengan hukum adatnya,” tegasnya. [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2014-039-08.json | Menilik Penyakit Tahunan Lahan Gambut di Sumsel | Menilik Penyakit Tahunan Lahan Gambut di Sumsel | [CLS] Lahan pertanian warga di lahan gambut di OKI. Sawah warga diolah menggunakan kerbau hingga tak menggangu ekosistem gambut. Foto: Muhammad Hairul SobriLuas rawa gambut di Sumatera Selatan, sekitar satu juta hektar atau nyaris dua kali Bali, 563.666 hektar. Setiap tahun selalu ditemukan titik api di sana, bak penyakit kambuhan, yang sembuh lalu datang lagi. Seperti terlihat dari pantauan kebakaran aktif Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) yang diluncurkan NASA. (lihat grafis).Dari data itu terlihat, titik api lahan gambut setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan dratis. Diduga, penurunan karena ada tekanan internasional maupun protes organisasi lingkungan hidup.Contoh, pada 2009, titik api di gambut Sumsel 1.961, banyak protes dilayangkan kepada pemerintah maupun perusahaan. Tahun 2010 titik api turun tinggal 104. Kala sepi, titik api kembali naik 2011 dan 2013. Protes muncul lagi, titik api kembali turun.“Pada 2014, saat El-Nino mengancam Sumsel, bila tidak diributkan sejak dini, bukan tidak mungkin banyak titik api di lahan gambut,” kata Hadi Jatmiko, direktur Walhi Sumsel, Rabu (2/7/14).Keadaan ini, katanya, menunjukkan titik api karena manusia. Di OKI, misal, banyak HTI di lahan gambut, mencapai 500-an ribu hektar.Salahkan MasyarakatSelain itu, katanya, ada kecenderungan, setiap kebakaran, pemerintah selalu menyalahkan masyarakat sebagai pelaku. “Itu kesalahan mendasar pemerintah. Padahal, perkebunan dan HTI harus dipantau. Mereka yang perlu lahan luas bukan masyarakat,” kata Hadi.Bahkan, tidak sedikit aksi pembakaran oleh masyarakat atas perintah perusahaan.Khusus di OKI, katanya, lahan gambut paling luas di Sumsel, harus menjadi perhatian khusus. “Bukan hanya pemantauan dan upaya serius pemadaman, juga penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti membakar. Terutama perusahaan yang merasa paling bersih.” | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2014-039-08.json | Menilik Penyakit Tahunan Lahan Gambut di Sumsel | Menilik Penyakit Tahunan Lahan Gambut di Sumsel | Data Walhi Sumsel, banyak HTI memanfaatkan lahan gambut Sumsel, baik di OKI, Banyuasin, maupun Musi Banyuasin. Sebagian besar perusahaan yang tergabung dengan Sinar Mas. Di OKI tercatat lima perusahaan, termasuk pabrik kertas terbesar di Asia yakni PT OKI Pulp & Paper Mills, dan Banyuasin dan Musi Banyuasin, ada 10 perusahaan.Pantau Pakai HelikopterTahun ini, guna mencegah titik api, terutama terkait ancaman El-Nino, BPBD Sumsel memantau udara selama tiga bulan.“Kita pakai helikopter tiga bulan ini. Banyak api persis di tengah hutan, hingga tidak bisa dijangkau operasi darat. Kadang-kadang api benar-benar di tengah hutan hanya bisa dijangkau lewat udara, ” kata Yulizar Dinoto, kepala BPBD Sumsel, akhir Juni 2014.Kabupaten yang dinilai rawan titik api, , yakni Pantai Timur (Kabupaten Ogan Komering Iikir dan Banyuasin) sebagian besar lahan gambut, Muaraenim, dan Ogan Ilir.BPBD juga patroli dan water booming. Akhir Juni, mereka water booming di di Talanglubuk dan Puntian (Banyuasin), Embacang dan Pelabuhan Dalam (Ogan Ilir).Hasanuddin, kepala seksi teknis Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (PKLH) DinasKehutanan Sumsel mengatakan, patroli udara guna menemukan lokasi kebakaran lahan dan hutan. Mereka mendapatkan laporan masyarakat peningkatan titik api. Tahun 2013, ada 335 titik api di Sumsel. Sekitar 60 persen di lahan gambut. [SEP] | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2015-014-03.json | Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi | Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi | [CLS] Berbagai perkumpulan petani dari daerah-daerah di Jawa Tengah, mendeklarasikan Jaringan Masyarakat Peduli Penyelamatan Ibu Bumi (JMPPIB) di Pendopo Taman Budaya Raden Saleh Semarang, Senin, (2/11/15). Organisasi ini wujud sikap atas makin banyak aspirasi masyarakat petani yang protes pertambangan yang bakal mengancam bumi.Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara (JMPPK) Pati mengatakan, pembentukan jaringan ini karena ancaman pada warga/petani yang langsung bersentuhan dengan dampak pertambangan, baik lahan garapan seperti sawah atau ladang hilang, maupun kerusakan alam.“Jadi kami merasa perlu membuat wadah, menyatukan seluruh aspirasi mempermudah upaya memperjuangkan hak-hak kami untuk tetap hidup makmur, sejahtera dan mandiri sebagai petani, sekaligus melindungi kelestarian alam,” katanya.Menurut dia, ada beberapa fakta melatarbelakangi aspirasi masyarakat, menolak pertambangan. Pertama, data Pusat Pengelolaan Ecoregion (PPE) Jawa, untuk pertanian, lahan sawah irigasi di Indonesia 4,1 juta hektar, 87.8% (3,6 juta hektar) di Pulau Jawa. Seharusnya, mendukung program ketahanan pangan nasional, Pulau Jawa harus bertumpu pertanian.“Yang terjadi justru banyak izin pertambangan baru keluar mengubah lahan pertanian menjadi lahan tambang. Alhasil makin menyempit lahan pertanian produktif.”Joko Prianto, JMPPK Rembang mengatakan, di Rembang, selain pabrik semen dan pertambangan batu kapur PT. Semen Indonesia, ada lebih 10 tambang batu kapur beroperasi. Hal ini, kontraproduktif dengan program ketahanan pangan Presiden Joko Widodo. Kondisi ini, katanya, kasat mata merusak karst dan mengancam cekungan air tanah (CAT). Padahal, CAT merupakan reservoir air guna menjamin pasokan air bagi pertanian maupun kebutuhan masyarakat. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2015-014-03.json | Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi | Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi | Selain itu, karst Kendeng Utara Rembang banyak keragaman hayati, seperti di CAT Watuputih. Peniliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), menemukan sejenis kalacemeti baru di sekitar area CAT. Di sana juga ada kelelawar dan walet yang akan pergi kalau tambang beroperasi.“Perlu penyelamatan Jawa secara umum dan kawasan karst. Melestarikan sejarah dan lingkungan berarti menjaga kesinambungan kehidupan kini dan masa depan,” kata Joko.Sedang di Blora, keluar izin pinjam pakai eksplorasi batu gamping dan batu lempung kepada PT. Artha Parama Indonesia, untuk industri pabrik semen. Adapun daerah eksplorasi adalah Kecamatan Tunjungan, Blora, Jepon dan Bogorejo seluas 2.154 hektar untuk batu gamping dan 743 hektar buat tanah liat. Di Kabupaten Grobogan, keluar izin eksplorasi batu gamping dan tanah liat di Desa Kemadoh Batur, Tawangharjo, dan Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, total 505 hektar untuk batu gamping dan 376,79 hektar tanah liat, kepada PT. Vanda Prima Listri.Di Kabupaten Pati, keluar izin lingkungan pabrik semen, PT. Sahabat Mulia Saksi (anak perusahaan PT. Indoement) 2.868 hektar di Kecamatan Kayen dan Tambakromo.Gunretno mengatakan, di wilayah Selatan, yakni Kebumen, keluar izin pertambangan PT. Medco Group, 271 hektar untuk batu kapur dan 231 hektar tanah liat. Izin di Kecamatan Buayan dan Rowokeling. Juga PT. Semen Gombong, anak usaha PT.Medco Energi, mengajukan izin tambang batu gamping di bentang alam karst Gombong Selatan. Di sana, terdapat lebih 200 gua bawah tanah yang membentuk jejaring mata air bawah tanah. Pegunungan karst di sana membuat 32 mata air tetap mengalirkan air sealama kemarau. Ini sumber air bersih dan pertanian warga 11 kecamatan di Kebumen. Di Kabupaten Wonogiri, izin eksplorasi batu gamping PT. Ultratech Mining. | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2015-014-03.json | Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi | Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi | Dari data ini terlihat gambaran ancaman karst dan sumber mata air warga. Belum lagi sengketa lahan baik pertanian, perkebunan maupun pemukiman buntut regulasi pertambangan tak baik.Jika tak ada tindakan penyelamatan, katanya, pangan terancam karena lahan pertanian menyempit. “Kami mengajak semua elemen bangsa berjuang bersama-sama, melakukan berbagai upaya penyelamatan alam, tidak hanya di Jawa, di seluruh Indonesia,” ajak Gunretno. [SEP] | [0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346] |
2012-010-13.json | Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia | Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia | [CLS] World Resources Institute menggandeng NewPage Corporation, sebuah perusahaan percetakan dan kertas di Amerika Serikat beromzet 3,5 miliar dollar AS dan Project POTICO yang fokus dalam manajemen hutan berkelanjutan di Indonesia, merilis dua buah aplikasi untuk website yang memantau produksi dan memastikan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan menekan laju deforestasi.Aplikasi tersebut adalah Suitability Mapper, yang membuat perusahaan dan perncang kebijakan pemerintah untuk menggunakan metode yang standar dan mudah diaplikasikan untuk mencari lokasi potensial untuk mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan. Dan aplikasi baru lainnya adalah Forest Cover Analyzer yang menyediakan perangkat unik untuk memantau keadaan tutupan hutan dan membantu para pembeli, investor dan pemerintah untuk menghindari deforestasi lebih parah saat mengembangkan perkebunan baru.Suitability Mappers membantu penggunanya mencari lokasi perkebunan dan mengidentifikasi lokasi dengan bantuan sebuah peta yang bisa dikustimisasi sesuai kebutuhan penggunanya. Sementara Forest Cover Analyzer bisa melihat perubahan tutupan hutan dari waktu ke waktu di lokasi tertentu dengan bantuan citra satelit terkini. Aplikasi Forest Cover Analyzer ini kurang lebih sangat mirip dengan aplikasi GloFDAS Pelacak Deforestasi (Deforestation Tracker) yang dimiliki oleh Mongabay.com dan Mongabay Indonesia, yang mampu memberikan data terkini tutupan hutan di seluruh penjuru dunia. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2012-010-13.json | Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia | Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia | “Bisnis kelapa sawit di Indonesia memberikan kesempatan yang besar kepada rakyat dan para pebisnis di Indonesia, dan sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang mampu menghindarkan kerusakan hutan dan tanah,” ungkap Andrew Steer, Presiden World Resources Institute. “Perangkat online baru ini akan memudahkan pihak perusahaan untuk mengeidentifikasi lebih baik tempat-tempat yang tepat untuk produksi kelapa sawit dan mengidentifikasi potensi deforestasi dan faktor lainnya yang mengancam keberlanjutan industri ini.”Sementara itu Sekretaris Jenderal RSPO, Darrel Webber menambahkan bahwa pengembangan teknologi dan perangkat seperti yang dilakukan oleh WRI lewat Suitability Mapping dan Forest Cover Analyzer ini memungkinkan anggota RSPO melakukan praktek produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dengan cara yang kredibel, dengan mengidentifikasi lokasi dan dampaknya terhadap lingkungan.“Kedua aplikasi ini membuat kami bisa menyiapkan jawaban yang cepat dan mudah atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak industri dan pemerintah,” tambah Beth Gingold, peneliti dari POTICO.Saat ini, aplikasi ini sudah memberikan data dan informasi terhadap pulau kalimantan, dan akan berkembang terus dalam beberapa bulan ke depan. Dari data yang didapat dari hasil pemantauan Suitability Mappers dan Forest COver Analyzer, terdapat beberapa poin penting:– ada sekitar 14 juta hektar lahan potensial untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit– Kalimantan kehilangan tutupan hutan seluas 2 juta hektar sejak tahun 2005 hingga 2010.– Ada lebih dari 33 juta hektar hutan bernilai konservasi tinggi dan lahan basah di Kalimantan dengan kemungkinan mengandung simpanan karbon yang tinggi dan level keragaman hayati yang tinggi. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2012-010-13.json | Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia | Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia | Aplikasi ini dikembangkan secara bersama-sama oleh WRI bersama dengan Sekala, Rainforest Alliance, SarVision, University of Maryland, South Dakota State University dan Puter Foundation. Kedua alat ini didesain oleh Blue Raster dan ESRI.Perangkat ini mungkin membantu dalam memilih lokasi yang baik dan benar untuk ekspansi perkebunan sawit di Indonesia, namun tentu tak bisa mengontrol para pelaku bisnis untuk memenuhi prosedur hukum yang benar dalam pengambilalihan lahan untuk perkebunan. Perangkat ini akan sangat berguna, jika pihak perusahaan juga memiliki informasi seputar status lahan yang ada di dalam peta tersebut, termasuk hutan adat yang dimiliki oleh warga sekitar hutan agar menghindari pengambilan lahan secara sepihak dan pembukaan lahan tanpa analisis dampak lingkungan yang benar. [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2012-024-04.json | TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit | TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit | [CLS] International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah menetapkan gajah Sumatera sebagai spesies yang “kritis” atau critically endangered karena populasinya yang kian menurun akibat meningkatnya ancaman serta berkurangnya habitat mamalia besar ini. Menurut data WWF gajah Sumatera diperkirakan kini hanya ada sekitar 2400 hingga 2800 ekor saja yang hidup di alam liar. Jumlah ini menyusut sekitar 50% dari tahun 1985.Populasi gajah Sumatera ini tersebar di sebagian besar wilayah di Sumatera diantaranya di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan sekitarnya. Secara administratif wilayah TNBT ini berada di dua propinsi yaitu propinsi Jambi dan Riau.Di propinsi Jambi kawasan TNBT berada di dua kabupaten yaitu kabupaten Tebo dan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Total luas kawasan TNBT saat ini adalah 144.223 ha tapi dengan melihat kecenderungan hilangnya tutupan hutan alam di propinsi Jambi dan Riau serta kawasan TNBT yang dikelilingi oleh daerah penyangga yang memiliki kawasan berhutan dengan nilai konservasi tinggi yang juga merupakan habitat satwa yang dilindungi yaitu gajah, harimau dan orangutan maka pada tahun 2001 Konsorsium Bukit Tiga Puluh yang dikomandoi oleh KKI Warsi mengusulkan perluasan kawasan TNBT namun hingga saat ini usulan perluasan kawasan masih belum ada realisasinya.Sementara itu perambahan hutan serta izin pemanfaatan kawasan yang mengakibatkan alih fungsi hutan disekitar kawasan TNBT terus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. | [0.9696579575538635, 0.014476532116532326, 0.015865536406636238] |
2012-024-04.json | TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit | TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit | Selama semester pertama tahun 2012 BKSDA dan Wildlife Protection Unit (WPU) Frankfurt Zoological Society (FZS) telah berhasil menangkap dan melaksanakan proses hukum pada 3 kasus perambahan di kawasan TNBT. Namun Krismanleo, staf BKSDA yang tergabung dalam unit patroli ini mengakui bahwa undang-undang mengenai kasus perambahan ini masih lemah dan tidak bisa menjerat otak dari kegiatan perambahan ini, “Hukuman yang dijatuhkan hanya pada orang yang melakukan perambahan padahal sebenarnya ada orang lain atau bahkan perusahaan yang menyuruh mereka melakukan perambahan”.Berdasarkan data dari FZS terdapat 11 perkebunan Sawit, HTI dan tambang batubara yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBT. Kawasan yang menjadi lahan konsesi perusahaan-perusahaan ini sebagian besar adalah habitat gajah, harimau dan orangutan sumatera. Kesebelas perusahaan ini hanya perusahaan yang berlokasi di daerah Kab. Tebo saja belum termasuk perusahaan yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBT yang berada di Kab. Tanjung Jabung Barat. Berikut adalah data 11 perusahaan tersebut :Diantara sebelas perusahaan ini bahkan ada perusahaan yang lahan konsesinya tumpang tindih dengan lahan konsesi perusahaan lain seperti yang terjadi pada kawasan konsesi PT. Kelola Tebo Energi yang yang juga merupakan kawasan konsesi milik PT. Lestari Asri Jaya. PT. Kelola Tebo Energi sudah mulai melakukan aktivitas dalam kawasan konsesinya hanya dengan bermodalkan izin dari pemerintah daerah. Disamping perusahaan kawasan disekitar TNBT juga terdapat pemukiman dan kebun milik masyarakat yang membuat kawasan ini semakin cepat kehilangan luasan hutannya. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2012-024-04.json | TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit | TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit | Dari pantauan yang dilakukan oleh Elephant Conflict Mitigation Unit (ECMU) FZS daerah konsesi PT. Lestari Asri Jaya dan PT. Tebo Multi Agro memiliki populasi gajah yang cukup banyak. Saat ini ECMU sedang mengumpulkan sampel DNA gajah di kawasan TNBT dan sekitarnya, ECMU menargetkan penelitian sampel DNA dapat selesai akhir tahun ini dengan adanya penelitian ini diharapkan data populasi gajah sumatera di kawasan ini dapat lebih akurat. Menurut Albert, koordinator ECMU, “Berdasarkan identifikasi kelompok dan jumlah gajah dalam kelompok-kelompok tersebut saat ini diperkirakan ada 120 ekor gajah yang 80% aktifitasnya seperti mandi, minum dan mencari makan dilakukan diluar kawasan TNBT.”Kondisi ini menyebabkan konflik antara manusia dengan gajah pun sering terjadi “Rata-rata kami menangani 10 – 15 kasus konflik gajah dengan masyarakat dalam setiap bulan” kata Albert. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh ECMU dan masyarakat diantaranya adalah pemasangan pagar listrik di kebun masyarakat, pagar listrik ini tentu saja memiliki tegangan listrik yang tidak mematikan hanya menyebabkan gajah terkejut dan menjauhi kebun masyarakat tersebut. ECMU juga telah memasang GPS Colar pada 5 gajah yang terdiri dari 4 gajah betina pemimpin kelompok serta 1 gajah jantan. Adapun pemasangan GPS Colar ini bertujuan untuk mengetahui wilayah jelajah (home range) gajah serta mempermudah ECMU mendeteksi pergerakan gajah sehingga jika gajah bergerak ke kawasan kebun masyarakat dapat segera ditangani tanpa harus menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun gajah. | [0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897] |
2012-024-04.json | TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit | TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit | Upaya lain yang dilakukan ECMU adalah memberikan pelatihan bagi masyarakat bagaimana menangani gajah jika masuk kedalam kebun mereka serta memberikan nomor telepon anggota ECMU yang bertugas agar masyarakat bisa langsung melaporkan jika ada gajah yang masuk dalam kebun mereka sehingga dapat segera ditangani. Sejauh ini hanya masyarakat sekitar kawasan saja yang memberikan laporan mengenai gajah yang masuk dalam kebun mereka padahal menurut Albert perusahaan-perusahaan disekitar kawasan TNBT terutama PT. Lestari Asri Jaya dan PT. Tebo Multi Agro yang kawasannya adalah merupakan habitat gajah tidak pernah melaporkan adanya gajah yang masuk dalam kawasan mereka. Padahal jika dilihat dari kondisi tanaman sawit dan akasia milik mereka terlihat jelas bahwa tanaman tersebut telah dirusak oleh gajah. Albert khawatir jika gajah terus masuk ke kawasan itu pihak perusahaan akan mengambil tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup gajah tersebut. [SEP] | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2012-030-13.json | Terumbu Karang Indo-Pasifik Lebih Tangguh Hadapi Ancaman | Terumbu Karang Indo-Pasifik Lebih Tangguh Hadapi Ancaman | [CLS] Berdasar hasil penelitian terbaru terkait terumbu karang, terungkap bahwa terumbu karang di wilayah Indo-Pasifik ternyata lebih cepat mengalami pertumbuhan dan perbaikan dibanding terumbu sejenis yang ada di wilayah Karibia.Dr. George Roff dan Profesor Peter Mumby dari ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies dan Unversitas Queensland mengatakan hal tersebut dalam imposium Internasional Terumbu Karang Dunia di Cairns, Australia tanggal 12 Juli 2012 silam. “Alasan utama mengapa terumbu karang di kawasan Indo-Pasifik lebih tangguh adalah karena mereka memiliki rumput laut lebih sedikit dibanding di Karibia,” ungkap Dr. Roff. “Rumput laut dan terumbu karang di laut saling berebut tempat untuk tumbuh. Jika rumput laut tumbuh lebih lamban seperti kondisi di Indo-Pasifik, maka terumbu karangnya akan lebih cepat berkembang. Hal ini akan memberikan keuntungan lebih pada terumbu dibanding rumput laut.”“Hal ini bukan berarti kita sudah boleh berpuas diri. Terumbu di seluruh dunia masih sangat terancam dengan perubahan iklim dan aktivitas manusia,” ungkapnya lebih lanjut. “Yang ingin saya katakan disini adalah, terumbu karang di Indo-Pasifik merespons lebih baik terhadap upaya perlindungan, dan langkah-langkah yang sudah kita ambil akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil di wilayah ini.“Banyak cerita-cerita suram sudah kita dapatkan dari Karibia, dimana wilayah ini mengalami kerusakan yang sangat cepat dalam 30 tahun terakhir,” ungkap Profesor Mumby. “Kami sekarang bisa lebih menghargai bahwa Indo-pasifik dan Karibia ternyata sangat berbeda dari yang kita bayangkan selama ini.”Peneltian ini diterbitkan di jurnal Trends in Ecology and Evolution (TREE), termasuk data dari hasil survey di kawasan Indo-Pasifik dan Karibia sejak tahun 1965 hingga 2010.Para peneliti juga menemukan bahwa rumput laut di kawasan Indo-Pasifik berkembang empat kali lebih lambat dibanding di Karibia. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2012-030-13.json | Terumbu Karang Indo-Pasifik Lebih Tangguh Hadapi Ancaman | Terumbu Karang Indo-Pasifik Lebih Tangguh Hadapi Ancaman | “Kami tak yakin mengapa hal ini terjadi, namun salah satu kemungkinannya adalah karena air laut di Karibia lebih banyak mengandung zat besi,” ungkap mereka. “Selama ribuan tahun, Laut Karibia telah menerima debu yang ditiupkan menyeberangi Lautan Atlantik dari Sahara, dan debu ini membawa besi – sebuah elemen yang penting bagi alga untuk tumbuh.”“Hal ini kemudian menyebabkan perbedaan antara terumbu karang di Indo-Pasifik dan Karibia sangat fundamental, dan terjadi dalam skala besar.”“Faktor lainnya yang membuat terumbu di Indo-Pasifik terlindungi adalah melimpahnya ikan-ikan herbivora seperti ikan Botana (Surgeon fish) dan ikan Kakatua (Parrot fish) yang memakan rumput laut sebagai makanan utama mereka. Di wilayah Indo-Pasifik memiliki banyak sekali ikan ini.“Di Indo-Pasifik ada lebih dari 70 spesies dan enam genera ikan Kakatua, sementara di Karibia cuma ada 13 spesies dan dua genera ikan ini.” Kendati temuan ini membuat banyak pihak optimis di wilayah Indo-Pasifik, namun negara seperti Australia tetap harus melakukan perlindungan di wilayah laut mereka, kata para peneliti mengingatkan.“Semua terumbu karang menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama di wilayah yang banyak aktivitas manusia,” sambung kedua peneliti ini. “Kita tetap harus menekan pengambilan yang berlebihan terhadap ikan-ikan herbivora, karena mereka sangat banyak di Indo-Pasifik. Kita juga perlu menjaga tingkat nutrient di dalam air dan mencegah tercabutnya terumbu dari tanah jika perlu.”“Berita baiknya adalah wilayah Indo-Pasifik yang kita miliki saat ini jauh lebih tangguh dari yang kita kira -kita cuma harus memastikan bahwa upaya yang kita lakukan tidak merusak ketangguhan alami mereka.” [SEP] | [0.0008921513217501342, 0.9980841279029846, 0.0010237523820251226] |
2021-026-19.json | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | [CLS] Pemerintah Provinsi Bali membatalkan proyek pembangkitan listrik tenaga sampah atau yang disebut Pengolah Sampah jadi Energi Listrik (PSEL). Padahal ibukota provinsi, Denpasar masuk dalam 12 Kota di Indonesia seperti tercantum di Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Penolah Sampah jadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.Made Teja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Bali mengataka surat pembatalan ini sudah disampaikan Gubernur ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Alasannya biaya tipping fee per ton sampah yang sangat tinggi dan tidak bisa dipenuhi.“Hitungan biaya sangat tinggi, ke depan sampah terus meningkat. Kemampuan ekonomi belum mampu menutupi, perlu dikaji kembali,” ujar Teja saat dikonfirmasi Mongabay Indonesia, Selasa (24/08/2021).Ia menyebut nilai tipping fee ini sekitar Rp480 ribu/ton sampah yang diolah investor PSEL yang harus dibiayai pemerintah daerah yang membuang sampahnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung. TPA ini adalah terbesar di Bali, sebagian kabupaten terutama di selatan Bali membuang sampahnya ke TPA yang sudah overload dan terus diperluas ini. Padahal lokasinya di samping kawasan konservasi maritim Tanjung Benoa.Jika melewati jalan raya bypass Ngurah Rai dari Sanur menuju bandar udara Ngurah Rai pasti melewati TPA ini dan bau sampah meruap di udara. Apalagi saat musim hujan.TPA Suwung juga sudah digelontor puluhan miliar rupiah untuk menyulap sampah jadi taman dalam program Proyek Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung yang diluncurkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Desember 2017. Proyek yang dibuat untuk mengurangi bau, mencegah longsor sampah, dan menyambut sidang tahunan IMF dan World Bank di Bali pada 2018 ini dilaksanakan selama 3 tahun dimulai akhir Desember 2017 sampai Oktober 2019. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2021-026-19.json | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | baca : Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dinilai Menyalahi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Bali Badan Pengelola Kebersihan wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) pernah menjamin semua sampah di TPA akan sepenuhnya bisa dimusnahkan pada 2012. PT. Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) menjadi investor pengolahan sampah di TPA Suwung saat itu.Empat Pemda kawasan Sarbagita yang membuang sampahnya ke TPA Suwung membuat kerjasama penanganan sampah sejak 2007. Salah satu klausul adalah investor bisa mengolah sampah jadi listrik namun tak terpenuhi dan sudah putus kontrak. Tidak ada kesepakatan soal tipping fee dari tiap ton sampah yang diolah karena biaya pembakaran sampah sangat mahal.Proyek di TPA Suwung ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (13/02/2019), Denpasar. Dipimpin Gubernur Bali, dihadiri perwakilan pemerintah kawasan Sarbagita, pelaksana proyek Waskita Karya dan PT Indonesia Power, dan para pihak lainnya.Gubernur Bali I Wayan Koster meyakini proyek ini akan diselesaikan dalam waktu sesingkatnya. “Sedang dibuat feasibility study (FS), harus mulai beroperasi 2020,” umbar Koster. Mongabay yang hadir saat itu mencatat bagaimana instruksinya agar PLTSa ini tak gagal lagi.Untuk menangani melubernya TPA Suwung, pemerintah akan melarang pembuangan sampah pada taun 2022. “Tidak bisa buang sampah lagi ke TPA, harus dikelola di wilayahnya masing-masing,” ujar Made Teja.Dari perhitungan sebuah kajian pemerintah sebelumnya, akan ada bahan baku sekitar 1140 ton sampah per hari dari Kota Denpasar. Inilah yang akan jadi bahan baku PSEL.Pengelola PSEL ini rencananya akan ada ditenderkan untuk mendapat investor. Namun pemerintah akhirnya tidak jadi membuat tender. Kini, karena PSEL batal, pada 2022, semua desa diminta harus memiliki pengelolaan sampah mandiri. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2021-026-19.json | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | baca juga : Darurat Pengelolaan Sampah di Bali, Rentan sebabkan Konflik Sosial dan Ekonomi. Seperti Apa? Bali sudah memiliki Peraturan Gubernur tentang kewajiban mengelola sampah di sumber namun belum diimplementasikan secara menyeluruh. Pengelolaan sampah akan dibebankan di desa dan residunya dibuang ke TPST setempat. Teja menyebut ada dana kompensasi Rp100 milyar dari pemerintah pusat karena dibatalkannya PSEL tersebut. Dana ini direncanakan untuk pendanaan infrastruktur seperti pembangunan TPST di tingkat wilayah.Saat ini seluruh kabupaten dan kota di Bali sudah memiliki sejumlah TPST namun tak semuanya optimal. Ada yang bermasalah dengan kekurangan alat seperti pencacah sampah organik atau sumberdaya manusia.Salah satu lokasi pengelolaan sampah komunal yang berkembang sampai kini adalah Rumah Kompos yang dikelola Desa Adat Padangtegal, Ubud. Ini adalah lokasi obyek wisata Monkey Forest yang populer.Padangtegal memperlihatkan sistem pengolahan sampah terintegrasi. Tiap rumah didorong memilah sampah organik dan anorganik dahulu sebelum diangkut truk milik desa. Termasuk hotel dan restoran yang memadati desa ini. Sampah organik diolah di Rumah Kompos dan hasilnya digunakan untuk menyuburkan hutan monyet ekor panjang di Monkey Forest. Pembangkit Listrik dari SampahPembangkit Listrik Tenaga Sampah (PTSa) juga tercantum dalam Pergub Bali tentang Bali Energi Bersih. Sampah kota dan desa ini dimasukkan sebagai materi EBT.Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2021-026-19.json | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) jaringan lembaga lingkungan di Indonesia mengkritik ide ini karena rentan menghambat pengelolaan sampah di hulu atau sumbernya, seperti saat ini dikampanyekan. Selain itu, teknologi pembakaran sampah masih berisiko pada dampak kesehatan serta sangat mahal.baca juga : Melihat Pengolahan Sampah Jadi Briket Energi di Kabupaten Klungkung Bali Bali merupakan salah satu lokasi pembangunan Pengolah Sampah jadi Energi Listrik (PSEL) dari 12 kota di Indonesia yang terpilih. Kota lain adalah DKI Jakarta, Tanggerang, Tanggerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Pelembang, dan Manado. PSEL yang akan dibangun di Kota Denpasar terletak di TPA Suwung dengan kapasitas sedikitnya 1.000 ton sampah per hari yang akan dibakar menggunakan teknologi thermal.Masuknya Denpasar dalam 12 Kota di Indonesia ini tercantum di Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Penolah Sampah jadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres ini dinilai malah menghambat kemajuan pengelolaan sampah di Indonesia karena membuat pemerintah kota dan kabupaten lengah melaksanakan minimalisasi, pengurangan, pemilahan dan meningkatkan pengangkutan sampah di wilayah mereka sesuai amanat UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.Apalagi, hampir semua TPA sampah kota-kabupaten di Indonesia masih dioperasikan dalam bentuk open dumping, bukan controlled landfill ataupun sanitary landfill. Sistem pengelolaan sampah di saat ini masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang. Sistem ini disebut hanya menyelesaikan permasalahan sampah pada bagian hilir, yaitu dengan mengandalkan sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mimpi pembangunan fasilitas PSEL. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2021-026-19.json | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | Pemprov Bali Batalkan Proyek Pengolah Sampah jadi Energi Listrik, Kenapa? | “Sejak tahun 2003, Bali sudah mencoba teknologi termal untuk mengolah sampah di TPA Suwung tetapi gagal. Seharusnya pemerintah Provinsi Bali menyampaikan kepada Presiden, pembelajaran dari kegagalan 2004-2016 agar tidak terulang lagi,” ujar Yuyun Ismawati, Senior Advisor Nexus3, anggota AZWI, dalam pernyataan sikap terkait penolakan PSEL pada Juni lalu.Dengan biaya yang sama, AZWI menilai dapat dicapai pemilahan sampah dan pengomposan di sumber atau di kawasan. Dengan investasi senilai PSEL tersebut, asumsinya peningkatan persentase pengangkutan sampah sampai 80%, dan pengoperasian TPA dengan teknologi Sanitary Landfill selama 15 tahun.Dalam UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 29 ayat 1 butir (g) dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Ini artinya komposisi sampah dan metode pembakarannya harus sesuai dengan persyaratan teknis. Sampah di Indonesia tidak memenuhi persyaratan teknis karena rata-rata nilai kalor berkisar antara 2.000-6.000 kJ/kg lebih rendah daripada standar nilai kalor terendah (low heating value/LHV) yaitu 10.000 kJ/kg. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2017-086-09.json | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | [CLS] Berkaca pada berbagai kasus kejahatan yang menerpa para pekerja di industri perikanan dan kelautan, Pemerintah Indonesia meminta seluruh pelaku industri tersebut untuk segera melakukan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) pada usaha perikanan. Tujuannya, agar profesi pekerja industri perikanan diakui sebagai profesi legal dan dilindungi.Untuk mendorong para pelaku industri melakuan sertifikasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melengkapi Permen No.42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dua peraturan yang diterbitkan itu, melengkapi Permen No.35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Peraturan perintis itu, diterbitkan bertepatan dengan hari HAM se-dunia 2015 yang jatuh pada 10 Desember 2015.“Dengan diterbitkannya Permen, kita ingin para pekerja perikanan diakui keberadaannya. Mereka tidak lagi dianggap sebelah mata. Mereka harus diberi perlindungan penuh seperti para pekerja di industri lain,” ungkap dia di Jakarta, Selasa (24/1/2017).(baca : Mulai Hari Ini, Nelayan dan ABK Peroleh Perlindungan HAM)Menurut Susi, para pekerja di industri perikanan sejauh ini masih belum mendapatkan hak yang layak. Bahkan, tidak sedikit di antaranya justru mendapatkan perlakuan tidak pantas dengan dibebani jam kerja yang sangat panjang.“Ada banyak ribuan orang yang bekerja di industri ini, dari hari ke hari tanpa jaminan yang layak. Dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Di laut, mereka juga harus menghadapi resiko kematian dan luka. Itu semua untuk mendapatkan tangkapan ikan,” tutur dia. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2017-086-09.json | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | Salah satu fakta paling memilukan, kata Susi, adalah terungkapnya jaringan industri perikanan yang beroperasi di Indonesia Timur, khususnya di Benjina dan Ambon (Maluku). Di sana, para pekerja perikanan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dan sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun materi.“Kita tidak mau apa yang terjadi di Benjina akan terulang lagi. Para pekerja perlu pengakuan secara hukum dan HAM. Mereka juga sama seperti pekerja di industri lain di dunia ini,” sebut dia.(baca : Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina)Dengan adanya peraturan sertifikasi, Susi mengharapkan semua pelaku industri perikanan bisa mulai menata dirinya secara perlahan. Dengan demikian, para pekerja akan mendapatkan perlindungan penuh secara hukum maupun HAM.Adapun, menurut Susi, perlindungan yang mendesak untuk diberikan kepada para pekerja perikanan, adalah pemberian asuransi. Menurutnya, bekerja di tengah laut itu harus menanggung resiko sangat tinggi dan penghasilan yang tidak menentu.Cabut Izin OperasionalSetelah Permen No.2 Tahun 2017 terbit, KKP mendesak pelaku industri perikanan untuk segera mengikuti sertifikasi HAM pekerja perikanan. Jika proses itu tidak segera dilakukan, maka izin operasional untuk kapal dan usaha perikanan tidak akan diberikan dan atau diperpanjang.Menurut Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, izin operasional yang tidak akan dikeluarkan itu, mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kebijakan itu akan diterapkan tanpa memandang situasi dan kondisi lagi.“Jika ada perusahaan yang sedang mengajukan izin baru, maka kita tidak akan keluarkan izin. Begitu juga, jika ada yang ingin memperpanjang izin, kita akan tolak perpanjangannya. Jika ingin keluar, wajib ikuti sertifikasi HAM pekerja perikanan,” urai dia. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2017-086-09.json | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | Karena dinilai sangat mendesak, Sjarief mengingatkan kepada semua perusahaan untuk segera mengurus proses sertifikasi. Hal itu, karena Indonesia adalah negara yang menyumbangkan tenaga pekerja perikanan dalam jumlah besar.(baca : Tekad Indonesia Hapuskan Praktek Perdagangan Manusia dalam Industri Perikanan)Sjarief menyebutkan, dari data terakhir yang dimiliki BNP2TKI, tenaga pekerja perikanan Indonesia jumlahnya mencapai 210.000 orang. Jumlah itu, kata dia, dipastikan akan bertambah lagi, mengingat pekerja perikanan yang tidak terdata oleh Pemerintah jumlahnya masih sangat banyak.Untuk perusahaan yang wajib melakukan sertifikasi sendiri, Sjarief memaparkan, adalah perusahaan yang mengoperasikan kapal berukuran minimal 30 gros ton (GT). Jika memenuhi kriteria tersebut, maka perusahaan wajib memenuhi syarat untuk sertifikasi seperti asuransi untuk pekerja perikanan.“Saat ini, kapal berukuran 30 GT ke atas jumlahnya ada 3.900 unit. Jumlahnya bertambah lagi, karena ada tambahan 2.600 unit hasil dari pengukuran ulang,” jelas dia.Uji Tuntas SertifikasiMeski sudah memenuhi kriteria, sebuah perusahaan belum dipastikan akan mendapatkan izin baru atau perpanjangan dari KKP. Menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar, perusahaan harus mengikuti proses uji tuntas (due dilligence) sertifikasi HAM pekerja perikanan.Selain perusahaan, menurut Zulficar, pihak yang harus mengikuti uji tuntas adalah unit pengolahan ikan (UPI), pemilik kapal, penyewa kapal, dan pelaku industri perikanan lainnya yang aktif. Semua pihak tersebut, akan dinilai sejauh mana komitmen terhadap penegakan HAM pekerja perikanan.“Untuk yang melakukan uji tuntas itu adalah tim independen yang diambil dari Pemerintah, Non Pemerintah, dan akademisi,” jelas dia. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2017-086-09.json | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | Agar pihak yang berkaitan bisa mengikuti sertifikasi dengan baik, Zulficar mengingatkan agar mereka mulai menyusun mekanisme seperti apa HAM pekerja perikanan. Dengan mempersiapkan diri, maka proses uji tuntas akan bisa dilewati dengan baik.Setelah uji tuntas dilewati, kata Zulficar, proses berikutnya adalah Pemerintah akan mengeluarkan sertifikat yang menyatakan perusahaan sudah lulus uji sertifikasi. Sertifikat tersebut, sekaligus juga sebagai dokumen resmi untuk mendapatkan izin baru atau perpanjangan dari KKP.“Sertifikat tersebut berlaku untuk waktu tiga tahun. Jika tidak ada sertifikat, maka tidak akan ada izin baru atau perpanjangan lagi,” sebut dia.Anggota Satgas 115 Mas Achmad Santosa, menjelaskan bahwa dalam proses uji tuntas, akan dinilai sejauh mana perusahaan memberikan asuransi kepada pekerja perikanan, bagaimana standar upah yang diterapkan, dan kebijakan HAM lain.“Policy HAM adalah hak dan kewajiban dan mengacu pada perlindungan HAM,” ucap dia.Untuk memulai proses, KKP saat ini sedang membuat daftar perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat HAM. Dari pendataan sementara, sudah ada tujuh perusahaan yang masuk dalam daftar positif layak mendapatkan sertifikat HAM, namun KKP masih terus melakukan pendataan.Terendah Komitmen HAMDi sisi lain, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono mengakui bahwa pekerja perikanan adalah profesi yang paling rendah komitmen HAM-nya. Karena itu, banyak sekali kejadian yang menimpa para pekerja, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri.“Jadi, ada banyak warga Indonesia yang bekerja di kapal asing. Mereka tidak mendapat perlindungan penuh dan hidup di bawah tekanan dengan jam kerja yang sangat panjang. Ini adalah persoalan tata kelola yang harus dibenahi dalam sektor ini,” ungkap dia. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2017-086-09.json | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM | Dengan diterbitkannya Permen No.2 Tahun 2017, Hermono berharap permasalahan HAM yang menimpa para pekerja perikanan bisa berkurang dan selanjutnya tidak ada lagi.International Organization of Migration (IOM) merilis laporan bersamaan dengan penerbitan Permen No 2 Tahun 2017. Dalam laporan tersebut, seperti diungkapkan Kepala Misi IOM Indonesia Mark Getchell, diperoleh temuan yang meliputi: [SEP] | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2016-059-19.json | Berjasa untuk Regenerasi Hutan, Panglima Para Burung Ini Malah Diburu | Berjasa untuk Regenerasi Hutan, Panglima Para Burung Ini Malah Diburu | [CLS] Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat mengevakuasi satu individu burung rangkong badak (Buceros rhinoceros) jantan, Jumat (13/05/2016). Evakuasi tersebut atas kerja sama BKSDA Kalbar dengan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mempawah.“Kondisi burung yang dinamai pemiliknya Cula ini, cukup sehat. Usianya sekitar tiga tahun,” kata Sustyo Iriyono, Kepala BKSDA Kalbar. Lim Kuang Tang, warga Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, yang memelihara Cula, mengaku membeli burung tersebut dari warga setempat. “Enggang ini kita amankan di kantor BKSDA Kalbar untuk perawatan lebih lanjut. Upaya penyadartahuan tetap kita lakukan, agar warga mengetahui jenis-jenis tumbuhan dan satwa dilindungi,” ujarnya awal pekan ini.Belum lama sebelumnya, warga Mungguk Linang, Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, menemukan satu individu kangkareng perut putih yang telah membusuk. Ditubuhnya, terdapat banyak lubang. Diduga kuat, kematiannya akibat tembakan pemburu.Iqbal (31), warga setempat, mengatakan enggang tersebut berukuran sekitar 15 cm dengan berat sekitar setengah kilogram. “Banyak lubang ditubuhnya, di sayapnya juga ada lubang,” kata Iqbal. Satwa tersebut tidak berhasil didapat pemburu, lantaran diperkirakan tidak langsung mati setelah ditembak.Iyan (33), warga Batu Ampar menuturkan, masih banyak pemburu di kawasan tersebut. Bisa jadi, para pemburu tidak mengetahui jika hewan tersebut dilindungi. Dia mengaku mengetahui status konservasi hewan tersebut dari media massa. Ketika melihat foto bangkai satwa tersebut, Iyan langsung mengenalinya sebagai satwa dilindungi.Habitat hilang | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2016-059-19.json | Berjasa untuk Regenerasi Hutan, Panglima Para Burung Ini Malah Diburu | Berjasa untuk Regenerasi Hutan, Panglima Para Burung Ini Malah Diburu | Alih fungsi hutan menjadi salah satu penyebab hilangnya habitat asli rangkong. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, menyebutkan bahwa deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat mencapai 426 ribu hektar atau urutan kelima provinsi tertinggi di Indonesia. “Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan mencatat, pelepasan hutan secara keseluruhan untuk sawit hingga saat ini mencapai 5,2 juta hektar,” kata Anton P. Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, koordinator koalisi.Catatan ini, lanjutnya, masih bisa lebih luas mengingat penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan secara tidak bertanggung jawab, sering kali tidak mendasarkan pada legalitas dokumen semata. Terutama, mengingat nilai kayu yang tidak kalah tinggi, menjadi sumber penghasilan tambahan bagi pemegang izin usaha perkebunan atau yang menguasai lahan tersebut. “Fakta ini menjadi dasar asumsi bahwa habitat satwa dan tumbungan dilindungi akan semakin berkurang,” paparnya.Peran ekologisAlbertus Tjiu, manager WWF Indonesia Program Kalimantan Barat menyebutkan, jenis rangkong mempunyai peran penting dalam ekosistem. Daya jelajahnya tinggi. Selain itu, keberadaan rangkong menjadi indikator bahwa di habitat tersebut masih terdapat pohon-pohon besar dan sehat untuk mereka bersarang. “Menjaga rangkong berarti menjaga hutan, selain fungsinya sebagai penebar biji, dan menjaga emisi karbon tidak meningkat karena hilangnya hutan,” katanya, dalam workshop Jurnalis data terbuka untuk lingkungan dan keanekaragaman hayati. | [0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149] |
2016-059-19.json | Berjasa untuk Regenerasi Hutan, Panglima Para Burung Ini Malah Diburu | Berjasa untuk Regenerasi Hutan, Panglima Para Burung Ini Malah Diburu | Di Kalimantan Barat, jenis rangkong dijumpai di kawasan Heart of Borneo (HoB) yang merupakan rumah bagi 30 hingga 40% jenis flora dan fauna dunia. Tempat hidup satwa langka seperti, orangutan, macan dahan, bekantan, berbagai jenis owa dan burung jenis rangkong hingga 15.000 jenis tanaman berbunga. “Bicara soal kawasan HoB, tidak hanya bicara mengenai kawasan Kalimantan saja. Namun juga lintas negara, yakni melibatkan Malaysia dan Brunei Darussalam,” tambahnya.Rangkong bukan hanya dikenal sebagai burung sakti penebar biji, ia juga mendapat penghargaan khusus di hati masyarakat. Suku Dayak menganggap rangkong sebagai simbol yang berhubungan dengan dewa. Rangkong juga dianggap panglima para burung. Negara Bagian Sarawak, Malaysia, menjadikan rangkong badak sebagai maskot, sedangkan enggan gading diabadikan sebagai maskot Provinsi Kalimantan Barat.Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 13 jenis rangkong yang 3 jenisnya merupakan endemik Indonesia yaitu 2 jenis di Sulawesi; julang sulawesi dan kangkareng sulawesi; serta 1 jenis di Pulau Sumba yaitu julang sumba. Jenis lainnya adalah enggang klihingan, enggang jambul, julang jambul-hitam, julang emas, kangkareng hitam, kangkareng perut-putih, rangkong badak, enggang gading, rangkong papan, dan julang papua.Semua jenis rangkong tersebut, dilindungi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP No 7 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Daftar 13 jenis rangkong di Indonesia dan status konservasi internasionalCatatan: 1. Penamaan Indonesia (Sukmantoro et al. 2007); 2. Nama ilmliah (Josep del Hoyo et al. 2014); 3. IUCN, 2015; CITES, 2015. Sumber: Rangkong Indonesia [SEP] | [0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891] |
2018-036-16.json | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | [CLS] Sampah plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Di Nusantara, sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah darat saja, tapi juga sudah menyebarluas ke wilayah laut yang luasnya mencapai dua pertiga dari total luas Indonesia. Semua pihak dihimbau untuk terus terlibat dalam penanganan sampah plastik yang ada di lautan.Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat, setiap tahun sedikitnya sebanyak 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap tahunnya. Fakta tersebut menasbihkan Indonesia menjadi negara nomor dua di dunia dengan produksi sampah plastik terbanyak di lautan.Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem di laut. Meski ancaman kerusakan tak hanya berasal dari sampah plastik, tetapi dia tetap mengingatkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik juga sangat berbahaya.“Untuk itu, mari selamatkan laut Indonesia dan ekosistemnya dari sampah,” ungkap dia belum lama ini.Susan menjelaskan, ancaman kerusakan ekosistem di laut, juga disebabkan oleh pencemaran industri, penangkapan ikan berlebih, reklamasi pantai, dan pengasaman laut sebagai dampak perubahan iklim. Kondisi itu, harus segera dicarikan solusi untuk menyelamatkan ekosistem laut yang bermanfaat sangat banyak untuk masyarakat.baca : Darurat: Penanganan Sampah Plastik di Laut Khusus untuk sampah plastik, Susan menyebutkan, Indonesia hanya kalah dari Tiongkok saja dalam hal produksi tahunan dan mengungguli 18 negara dari total 20 negara di dunia yang produksi sampah plastik di laut tinggi. Ke-18 negara itu, termasuk di dalamnya adalah Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Mesir, Nigeria, Malaysia, dan Bangladesh. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2018-036-16.json | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | “Masih banyak orang yang berpikir bahwa laut adalah tempat sampah besar padahal laut adalah sumber pangan yang strategis,” tutur dia.Fakta lain tentang sampah plastik, menurut Susan, dalam siklus 11 tahun, jumlah plastik mengalami peningkatan hingga dua kali lipat, dengan kemasan dan bungkus makanan atau minuman menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak.DI saat yang sama, Susan mengatakan, dalam kurun waktu 19 tahun dari 1998 hingga 2017, KIARA mencatat ada 37 kasus tumpahan minyak yang terjadi di perairan Indonesia. Beberapa di antaranya, adalah kasus yang terjadi di kawasan perairan Timor di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2016. Sampai saat ini, kerugian ekologis akibat pencemaran ini belum dipulihkan.Dalam konteks itu, Susan menambahkan, kebijakan yang konsisten dari Pemerintah sangat dibutuhkan, seperti pelaksanaan moratorium proyek reklamasi pantai, proyek tambang di pesisir dan regulasi dumping ke perairan nasional.“Pendidikan dan penyadaran mengenai laut dan sampah plastik, penting dilakukan oleh bersama oleh lintas kementerian seperti KKP, KLHK dan Kemenko Maritim, karena sampai saat ini laut masih dipahami sebagai tempat pembuangan akhir sampah manusia,” tegas dia.baca : Foto : Sampah Plastik Di Lautan Indonesia Dana Gotong RoyongMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di tempat terpisah menjelaskan, penanganan sampah plastik terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui rencana aksi nasional (RAN) yang melibatkan lintas instansi dan pemerintah daerah di seluruh provinsi. Keterlibatan itu, salah satunya untuk keperluan pendanaan penanganan sampah plastik. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2018-036-16.json | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | Luhut mengatakan, dana yang diperlukan untuk penanganan sampah plastik sedikitnya mencapai USD1 miliar atau setara dengan Rp13,6 miliar. Dana tersebut, akan digunakan untuk periode lima tahun hingga 2025 mendatang. Untuk sekarang, Pemerintah akan menggalang dana dari 14 kementerian dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.“Kita perlahan terus laksanakan dan kontinu. Kita sadar ini tidak bisa sekaligus, tapi bertahap. Yang paling susah, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, bukan sembarangan dan apalagi ke laut,” ucap dia beberapa pekan lalu di Jakarta.Tak hanya melibatkan instansi pemerintah, Luhut juga meminta keterlibatan dari pihak swasta dalam melakukan penanganan sampah plastik. Mengingat, produksi sampah juga banyak berasal dari swasta melalui berbagai sektor yang dikelola dan dijalankan mereka. Ajakan tersebut, diminta untuk dilaksanakan di lapangan, dan bukan saja pada manajerial.baca juga : Sampah Plastik Ada di Perairan Laut Sabang hingga Merauke, Bagaimana Sikap Pemerintah? Tentang RAN yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu, Luhut menuturkan, bahwa itu dibuat untuk dijadikan peta jalan (roadmap) dalam mengatasi sampah plastik laut. Dengan demikian, pada 2025 mendatang, Indonesia diharapkan sudah bisa mengurangi sampah plastik di laut hingga 70 persen.Selain fokus membersihkan sampah di laut, Luhut menerangkan, RAN yang sudah dilaksanakan tersebut, juga akan fokus bagaimana membersihkan sampah, khususnya sampah plastik yang ada di perairan sungai dan pantai.Dengan penanganan yang sama di sungai dan pantai, dia berharap, volume sampah dan sampah plastik di laut bisa terus berkurang dan secara perlahan jumlah produksinya juga bisa terus menurun dari daratan. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408] |
2018-036-16.json | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares mengatakan, permasalahan sampah yang ada di laut dari hari ke hari memang semakin tak terbendung. Volume sampah yang ada di laut, juga terus meningkat dengan cepat. Kondisi itu, menjadikan laut sebagai kawasan perairan yang rawan dan menghadapi persoalan sangat serius.“Setiap tahun sedikitnya 12,7 juta metrik ton sampah plastik yang diproduksi di daratan dibuang ke laut di seluruh dunia. Sampah plastik ini tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup, termasuk kita,” ucap dia.baca : Sampah Plastik Semakin Ancam Laut Indonesia, Seperti Apa? Jose Tavares mengatakan, sampah plastik yang berasal dari daratan dan dibuang ke laut jumlahnya mencapai 80 persen dari total sampah yang ada di laut. Sampah-sampah tersebut masuk ke lautan, disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang efektif dan perilaku buruk dari masyarakat pesisir di seluruh dunia dalam menangani sampah plastik.Polusi laut akibat sampah plastik ini, kata Jose, tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tapi juga merugikan dari sisi ekonomi karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga menurun. Oleh itu, harus dicari solusi yang tegas untuk mengatasi persoalan sampah plastik yang ada di laut.Deputi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Safri Burhanuddin mengungkapkan, upaya Indonesia dalam penanganan sampah plastik, dilakukan dengan membuat RAN Sampah Plastik.“Saat ini Pemerintah RI juga sedang menggalakkan kebijakan mengubah sampah menjadi sumber energi,” ucap dia.baca : Indonesia Siapkan Dana Rp13,4 Triliun untuk Bersihkan Sampah Plastik di Laut | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
2018-036-16.json | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? | Menurut Safri, berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi saat ini dalam mengelola sampah plastik yang ada di laut harus dipecahkan bersama. Selain itu, harus juga dibahas bagaimana mencari inovatif, kebijakan lokal dan nasional, kemitraan swasta, publik, dan pendidikan untuk perubahan perilaku masyarakat agar berperan aktif memerangi sampah plastik. Hayati LautLebih jauh Safri Burhanuddin mengungkapkan, jika sampah plastik di laut tidak dicegah produksinya, maka itu akan mengancam keberadaan biota laut yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Tak hanya itu, sampah plastik bersama mikro plastik yang ada di laut juga bisa mengancam kawasan pesisir yang memang sangat rentan.“Indonesia mengakui tantangan sampah plastik tidak hanya di laut melainkan juga di daratan,” tutur dia.Dengan ancaman yang terus meningkat, Safri menyebut, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk bisa mengurangi dan menurunkan produksi sampah plastik di laut. Upaya yang dilakukan, melalui penanganan yang terintegrasi, baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastik, khususnya sampah plastik laut.Tentang RAN Sampah Plastik Laut, Safri menjelaskan, itu terdiri dari empat pilar utama, yaitu perubahan perilaku, mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan, mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut, serta penegakan hukum, mekanisme pendanaan, penelitian-pengembangan (inovasi teknologi) dan penguatan institusi.Di sisi lain, Safri menyebut, sejalan dengan penyusunan rencana aksi, Kolaborasi Bilateral, Regional juga kerja sama Pemerintah dan swasta terus digalang untuk mengendalikan sampah plastik laut. Upaya pengendalian mutlak dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan sampah plastik dari laut dengan menggunakan teknologi yang relevan untuk menjamin hasilnya. | [0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.