Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2018-036-16.json	Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya?	Ancaman Sampah Plastik untuk Ekosistem Laut Harus Segera Dihentikan, Bagaimana Caranya? \| “Peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan sekaligus memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir juga akan menjadi bagian besar dari upaya pengelolaan ini,” ujar dia.Dalam Konferensi East Asia Summit (EAS) 2017 yang digelar di Bali, Indonesia mengampanyekan perang terhadap sampah plastik di lautan. Dalam konferensi tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk memerangi sampah plastik di laut.“Diantaranya adalah penerbitan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan National Plan of Action on Marine Plastic Debris 2017-2025 (Mei 2017), Kampanye Combating Marine Plastic Debris serta Reduction Plastic Bag Production and Use,” papar Safri.EAS merupakan forum regional yang menjadi wadah dialog dan kerja sama strategis para pemimpin dari 18 negara dalam menghadapi berbagai tantangan utama yang ada di kawasan. Ke-18 negara peserta EAS adalah 10 negara anggota ASEAN, Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, RRT, Rusia, dan Selandia Baru. [SEP]	[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2022-045-12.json	Jatuh Korban Berulang, Berikut Rekomendasi Kasus Panas Bumi Sorik Marapi	Jatuh Korban Berulang, Berikut Rekomendasi Kasus Panas Bumi Sorik Marapi \| [CLS] Korban jatuh berulang dampak dari operasi pembangkit panas bumi, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) mendorong pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkiponda) Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari DPRD, Kejaksaan Negeri, Kapolres dan Pemerintah Mandailing Natal pada 13 Mei lalu membahas nasib perusahaan ini.Banyak temuan terkait kejadian mulai dari kebocoran gas sampai semburan lumpur panas ketika pembukaan sumur baru di pembangkit ini yang menyebabkan ratusan orang terhirup gas beracun. Lima warga warga tewas dari Desa Sibanggor Julu dan puluhan keracunan. Dari pertemuan ini keluar rekomendasi.Erwin Efendi Lubis, Ketua DPRD Mandailing Natal mengatakan, ada 14 poin disepakati, pertama, SMGP melengkapi peralatan pendukung pencegahan kecelakaan kerja. Kedua, SMGP lebih melakukan pematangan perencanaan terhadap setiap kegiatan. Ketiga, evaluasi kembali stadard prosedur operasi bersama pemerintah dan Forkopimda.Keempat, SMGP wajib melengkapi fix station gas detector di area dan pemukiman masyarakat serta melakukan perkembangan dan kalibrasi. Kelima, SMGP wajib membangun fasilitas kesehatan beserta peralatan pendukung di sekitar wall-pad. Keenam, SMGP wajib uji fungsi (kalibrasi) alat-alat pendukung keselamatan kerja. Ketujuh, SMGP fasilitasi pemanfaatan listrik kepada masyarakat sekitar secara gratis dan pembersih udara untuk setiap rumah. Kedelapan, SMGP harus membebaskan lahan setiap wall-pad sebagai zona aman dengan radius sekitar 300 meter dilengkapi pagar.Kesembilan, SMGP memfasilitasi studi banding ke lokasi panas bumi eksisting. Kesepuluh, evaluasi kembali struktur tanah setelah lokasi eksplorasi. Kesebelas, bonus produksi untuk Pemerintah Mandailing Natal untuk pemaksimalan pembangunan.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2022-045-12.json	Jatuh Korban Berulang, Berikut Rekomendasi Kasus Panas Bumi Sorik Marapi	Jatuh Korban Berulang, Berikut Rekomendasi Kasus Panas Bumi Sorik Marapi \| Keduabelas, BPJS untuk masyarakat Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga. Ketigabelas, beasiswa pendidikan untuk masyarakat berprestasi dan berpotensi. Keempatbelas, pelatihan UMKM dan pertanian.“Ini penting untuk kebaikan pemerintah, perusahaan dan masyarakat Mandailing natal, ” katanya saat diwawancarai usai pertemuan. Baca juga: Temuan ESDM soal Gas Beracun Sorik Marapi Atika Azmi Utami, Wakil Bupati Mandailing Natal mengatakan, saat ini mereka membuat sejumlah kajian terkait geothermal Sorik Marapi dan memberikan laporan serta menunggu rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.Bupati bersama Forkopinda mencari solusi terbaik bagi masyarakat juga keberlangsungan perusahaan. Belasan poin rekomendasi itu, katanya, akan dinilai dan diserahkan kepada gubernur untuk mendapat petunjuk lanjutan.“Dalam pertemuan ini selain Pemerintah Mandailing Natal dan Forkopinda, masyarakat desa dan perusahaan juga kita libatkan membahas poin-poin yang sudah disampaikan,” kata Azmi.Sementara penyelidikan atas kejadian keracunan warga April lalu yang menyebabkan ratusan orang jadi korban, katanya, masih menunggu hasil dari tim laboratorium forensik Polda Sumut dan dari Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, KESDM. Baca juga: Terulang Lagi, Pipa Gas Panas Bumi Sorik Marapi Bocor, Puluhan Warga Keracunan Ali Said, Wakil Kepala Teknik Panas Bumi SMGP belum bisa menyampaikan penyebab keracunan karena masiih menunggu hasil investigasi KESDM. “Sabar ya mereka masih bekerja kita tunggu hasilnya nanti, ” katanya.Mereka sudah menghentikan operasi di lokasi kebocoran di T12. Mereka juga melakukan penyemenan pipa.Sampai saat ini, katanya, operasional perusahaan dalam keadaan normal dan tak akan ada pemindahan pipa. Sebelumnya, gubernur meminta pindahkan pipa yang melintas di tengah pemukiman penduduk.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2022-045-12.json	Jatuh Korban Berulang, Berikut Rekomendasi Kasus Panas Bumi Sorik Marapi	Jatuh Korban Berulang, Berikut Rekomendasi Kasus Panas Bumi Sorik Marapi \| Gubernur khawatir, kalau terjadi kebocoran pipa di lokasi itu ada gas beracun keluar bisa berbahaya.Soal 14 rekomendasi pertemuan forum daerah, katanya, akan mereka bahas internal.“Jadi, ada yang komplain mau nggak mau tanpa diminta harus melakukan. Ada beberapa hal yang kita bicarakan lebih dulu internal, termasuk nanti dengan pemda, masyarakat desa, ” katanya.Fatmata Juliansyah, Manager Advokasi dan Kampanye Kawali Nasional mengatakan, seharusnya 14 poin dan rekomendasi dari pemerintah daerah itu dibuat sebelum jatuh korban.Kalau melihat poin-poin rekomendasi itu, katanya, sebenarnya merupakan fungsi pengawasan pemerintah dan ada dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan, katanya, setiap bulan wajib membuat laporan berkala kegiatan kepada pemerintah atau pejabat pengawas lingkungan hidup. Kemudian, dalam melakukan fungsi pengawasan, pengawas juga dapat mengecek peralatan, instalasi, pengambilan sampel, pengecekan standar operasi lalu pemantauan.“Dari adanya laporan dan dokumen kegiatan perusahaan, bisa jadi acuan untuk menentukan layak atau izin izin perusahaan ini dipertahankan.” .Dari serangkaian peristiwa di geothermal Sorik Marapi ini sangat cukup jadi dasar mencabut izin perusahaan karena lalai serta mengancam dan membahayakan masyarakat di sekitar proyek.Dia nilai, rekomendasi Pemerintah Mandailing Natal sama sekali tak tegas karena tak tercantum sanksi atas peristiwa yang menyebabkan nyawa melayang dan masyarakat sekitar jadi korban.Soal kebutuhan energi pemerintah, katanya, bukan jadi alasan untuk mempertahankan perusahaan. Izin bisa dicabut dan pengelolaan panas bumi dapat dialihkan ke perusahaan lain ataupun BUMN yang sudah memenuhi syarat dan kriteria.“Ini masalah manajemen perusahaan, sangat jelas manajemen Sorik Marapi berantakan terutama aspek keamanan. Harus ganti manajemen baru.” ******* [SEP]	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-004-18.json	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan \| [CLS] Prinsip berkelanjutan terus dijadikan panduan untuk mengembangkan budi daya udang secara nasional. Penerapan prinsip tersebut dipilih, karena selain bisa menggenjot produksi budi daya, juga akan menjadi keberlanjutan lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha budi daya perikanan. Upaya tersebut, sekaligus untuk menjaga agar usaha budi daya perikanan bisa tetap ramah lingkungan.Penerapan prinsip berkelanjutan tersebut diakui menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh industri perikanan budi daya nasional. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rakornas KKP) 2019 yang berlangsung di Jakarta, pekan lalu.Menurut dia, diantara upaya yang dilakukan untuk mendukung terwujudnya prinsip berkelanjutan, adalah dengan mengggunakan sistem budi daya berbasis klasterisasi. Sistem tersebut, sengaja dikembangkan oleh KKP untuk mengembangkan prinsip budi daya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.Edhy menyebutkan, dengan menggunakan prinsip klaster, pengelolaan budi daya udang bisa dilakukan dalam satu kawasan dengan memakai manajemen teknis dan usaha yang dikelola secara bersama. Penyatuan kawasan tersebut bertujuan agar usaha budi daya udang bisa mengurangi seminim mungkin kegagalan produksi.“Dan sekaligus bisa meningkatkan produktivitas, namun tetap ramah lingkungan,” ungkapnya.baca : Prinsip Keberlanjutan Diterapkan pada Pengembangan Tambak Udang Dipasena Selain menjaga agar lingkungan sekitar bisa tetap berkelanjutan, budi daya udang secara nasional juga juga dilaksanakan dengan mengacu pada program prioritas yang sudah dibuat oleh KKP. Program yang dimaksud, adalah budi daya berbasis klaster, pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP), bantuan induk bermutu dan benih unggul, serta bantuan eksavator.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-004-18.json	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan \| Menurut dia, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, pengembangan budi daya udang dengan menggunakan sistem klaster menjadi salah satu prioritas dari KKP. Untuk mendukung penerapan prinsip berkelanjutan itu, pihaknya berjanji akan fokus untuk menata kembali kebijakan dan regulasi untuk melaksanakan investasi udang.Dengan menerapkan sistem dan prinsip budi daya yang tepat, Edhy yakin sub sektor perikanan budi daya akan kembali mencapai masa kejayaan seperti dekade era 1990-an lalu. Tetapi, dia berjanji, untuk menggenjot produksi, prinsip berkelanjutan akan terus dijaga dan diterapkan, karena itu juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha.Melalui pengembangan yang saat ini dilakukan, Pemerintah berharap itu menjadi sinyal bagus untuk meningkatkan produksi komoditas udang secara nasional. Tetapi, Pemerintah meminta agar para pelaku usaha bisa mengembangkan inovasi teknologi budi daya dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan.“Mudah-mudahan nanti berbudidaya udang bisa menjadi alternatif usaha masyarakat. Tak butuh modal besar, dengan modal minim pun bisa dilakukan,” ucapnya.baca juga : Sistem Biosekuriti Budi Daya Udang Indonesia Diakui Dunia. Begini Ceritanya.. BerkelanjutanPrinsip berkelanjutan untuk budi daya perikanan, juga ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budi daya KKP Slamet Soebjakto. Saat bertemu Mongabay pekan lalu, dia menyebutkan kalau pengembangan budi daya perikanan seperti yang diminta oleh Presiden RI Joko Widodo, akan tetap memperhatikan prinsip berkelanjutan dengan menjaga lingkungan tetap lestari.Dengan kata lain, Slamet menyebutkan kalau KKP akan fokus untuk mengembangkan teknologi yang bisa menggenjot produksi udang secara nasional. Tetapi, di saat yang sama pihaknya juga akan tetap fokus untuk menjaga lingkungan sekitar lokasi usaha budi daya bisa tetap bagus dan lestari.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-004-18.json	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan \| Keuntungan yang akan didapat jika budi daya perikanan menerapkan prinsip berkelanjutan, di antaranya adalah akan bisa menjaga komoditas yang sedang dikembangkan dari berbagai serangan penyakit ikan. Contoh nyata, untuk lokasi tambak yang berada di pesisir pantai, maka pelaku usaha harus memastikan ada area untuk tanamam bakau (mangrove).Untuk itu, Slamet meminta kepada para pelaku usaha agar bisa menerapkan prinsip berkelanjutan pada usaha budi daya perikanan yang sedang dijalankan. Mengingat, sekali saja ancaman menghampiri tambak, maka produksi juga akan terancam dengan cepat.Salah satu yang menjadi perhatian, adalah penyakit early mortality syndrome (EMS), yang disinyalir memiliki kemiripan dengan penyakit acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Kedua penyakit tersebut, diketahui merupakan penyakit serius yang bisa menyebabkan berbagai kerugian fisik dan finansial pada industri budi daya udang.Dampak negatif dari kedua penyakit itu, kata Slamet, sudah dirasakan di beberapa negara dan berakhir dengan penurunan produksi udang secara signifikan. Negara-negara yang dimaksud, di antaranya adalah Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, Meksiko, dan Filipina.“Kerugian paling signifikan dari ancaman kedua penyakit tersebut, adalah penurunan produksi yang signifikan. Bagi Indonesia, ancaman terus akan semakin terasa karena udang adalah komoditas nasional yang menjadi andalan untuk pasar ekspor,” tegas dia.Menurut Slamet, penyakit tersebut ditimbulkan dari infeksi Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND) yang diketahui mampu memproduksi toksin dalam jumlah yang tidak sedikit. Khusus AHPND, penyakit tersebut sangat rentan menyerang udang windu (Penaeus monodon) dan udang vaname (Penaeus vannamei).perlu dibaca : Benteng Pertahanan Negara dari Serangan Penyakit Udang Penyakit	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-004-18.json	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan \| Di sisi lain, ancaman penyakit udang juga diungkapkan Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Sjarief Widjaja. Menurutnya, penyakit udang bisa meningkatkan kematian pada udang hingga 100 persen saat masih berada di dalam tambak.Adapun, penyakit udang yang harus diwaspadai, selain dua yang disebut di atas, juga adalah penyakit bintik putih (white spot syndrome/WSS). Jika tambak sudah terpapar penyakit tersebut, maka potensi yang akan timbul adalah kerugian materi yang tidak sedikit, karena udang akan mengalami kematian.Sjarief menjelaskan, udang yang sudah terpapar penyakit bintik putih, pada prosesnya akan langsung menyerang organ lambung, insang, kutikula epidermis, dan jaringan ikat hepatopankreas. Tanda-tanda serangan itu akan terlihat pada gejala bintik-bintik berwarna putih yang muncul pada lapisan dalam eksoskeleton dan epidermis.“Jika sudah demikian, maka udang tidak mau makan, dan berikutnya akan terancam kematian,” tutur dia.Akan tetapi, mengingat udang adalah komoditas andalan nasional untuk ekspor, Sjarief bersama sejumlah balai riset di bawah KKP terus berusaha mencari obat untuk mencegah dan melawan penyakit ikan pada udang. Upaya itu bahkan sudah dilakukan sejak 2013 silam dengan menggandeng Balai Riset Perikanan Budi daya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros, Sulawesi Selatan.“Jadi, yang dikembangkan dari riset tersebut adalah pemanfaatan tanaman bakau untuk dijadikan obat penyakit pada udang,” jelas dia.Dipilihnya tanaman bakau sebagai penawar obat untuk penyakit udang, karena tanaman tersebut banyak dijumpai di kawasan pesisir di seluruh Nusantara. Fakta itu diperkuat dengan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2015 yang menyebutkan tanaman bakau d Indonesia luasnya mencapai 3.489.140,68 hektare.baca juga : Ancaman Penyakit EMS dan AHPND pada Udang	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-004-18.json	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan	Klasterisasi pada Budi daya Udang, Pilihan untuk Menjaga Keberlanjutan \| Sementara bagi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), perintah Presiden RI Joko Widodo kepada Edhy Prabowo untuk mengembangkan sub sektor perikanan budi daya merupakan hal yang bagus. Tetapi, pengembangan tersebut jangan sampai mengabaikan kepentingan hajat hidup orang banyak, utamanya masyarakat pesisir.“Jangan sampai ada ruang negosiasi antara KKP dengan investor demi kepentingan jangka pendek, yang ujungnya mengorbankan orang banyak,” ucap Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati di Jakarta, pekan lalu. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-027-01.json	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1]	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1] \| [CLS] Sejak 2014, nelayan di Pulau Buru, Provinsi Maluku menjadi bagian dari program fair trade fishery atau perikanan dengan prinsip perdagangan berkeadilan. Dalam fair trade fishery, nelayan-nelayan kecil menerapkan sejumlah prinsip seperti pembayaran adil, pelestarian lingkungan, hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia.Pada akhir Agustus lalu, Mongabay Indonesia melihat langsung praktik fair trade fishery pertama di dunia yang melibatkan nelayan kecil, pemasok, organisasi non-pemerintah (ornop), dan perusahaan pengolahan tuna itu. Tulisan ini merupakan bagian pertama sekaligus sebagai pengantar tentang kondisi nelayan di Pulau Buru pada umumnya.*** Matahari baru saja tenggelam di Desa Waepure, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Maluku akhir Agustus lalu. Semburat jingga masih terlihat di ufuk barat menghadirkan kilau cahaya di permukaan air laut.Petang itu, sebagian nelayan di Desa Waepure baru kembali dari melaut. Setelah sekitar 12 jam memancing di laut, mereka kembali ke pesisir. Perahu-perahu berukuran kecil, rata-rata hanya satu nelayan di tiap perahu berbobot 1-2 gross ton (GT), berputar sebentar di air untuk mencari posisi sebelum kemudian menuju daratan.Sekelompok nelayan, antara 5-6 orang, menyambut teman-temannya yang baru sampai di pantai. Mereka menyiapkan balok-balok kayu di pasir sebagai pijakan ketika perahu kecil tiba di daratan, untuk memudahkan perahu bersandar.(baca : Nelayan Kecil Lebih Sejahtera dengan Perdagangan Berkeadilan. Kok Bisa?)Jafar Wagola, bapak tiga anak, termasuk salah satu nelayan di Pantai Waepure petang itu. Setelah melaut sejak sekitar pukul 3 pagi, hari itu dia hanya mendapatkan satu ekor tuna jenis sirip kuning (yellow fin). Jafar memotong tangkapannya menjadi empat bagian besar (loin) begitu mendapatkannya. Saat sampai di daratan, ikan tuna itu sudah dalam bentuk potongan besar.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-027-01.json	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1]	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1] \| Tiap potong tuna dia bungkus plastik setelah sebelumnya dibersihkan bagian tulang dan kulitnya. Begitu sampai darat, dia langsung menjual empat potong tuna itu ke pemasok (supplier) langganannya. Jafar sebenarnya berasal dari Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di bagian utara Pulau Ambon. Dia mengaku baru tiga bulan tinggal di pantai Desa Waepure. Bersama anak istri dan teman-temannya dia menempuh perjalanan dengan perahu di laut selama sekitar 12 jam dari desa asalnya untuk kemudian menetap sementara di Desa Waepure.Sekitar 20 keluaga itu membangun pemukiman sementara, bangunan mirip tenda dengan atap dari plastik terpal, persis di pinggir pantai, dengan perahu-perahu yang bersandar didepannya. “Kami pindah sementara ke sini karena makin susah dapat ikan di desa kami sendiri,” kata Jafar.Petang itu nelayan-nelayan lain menyiapkan pancing atau mengisi bensin mesin mereka. Mereka bersiap untuk kembali melaut besok pagi dini hari. Sebagian lagi hanya duduk-duduk di depan tenda. Di tempat lain, anak-anak usia SD bermain kejar-kejaran di pantai hitam dengan pasir dan batu kerikil. Ibu-ibu duduk sambil menggendong bayinya menikmati ombak.Hari makin gelap. Semburat jingga sisa matahari pelan-pelan hilang. Ombak-ombak terus datang. Menyapu pasir. Membawa aroma laut dari laut di bagian utara Pulau Buru.(baca : Memetakan Solusi menuju Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan. Bagaimana Prakteknya?) Nelayan KecilBuru termasuk salah satu pulau besar di Provinsi Maluku, provinsi kepulauan yang juga memiliki Kepulauan Banda, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Aru. Luas pulau ini sekitar 9.505 km persegi, lebih luas dibandingkan Pulau Bali yang luasnya sekitar 5.636 km persegi. Pulau ini terdiri dari dua kabupaten yaitu Buru dan Buru Selatan.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-027-01.json	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1]	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1] \| Untuk mencapai Pulau Buru perjalanan bisa dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, lewat laut ataupun udara. Perlu waktu 10 jam dengan kapal feri dari pelabuhan di Ambon hingga Namlea, ibu kota Kabupaten Buru Utara sekaligus kota terbesar di Pulau Buru. Penerbangan Ambon – Namlea hanya ada satu kali dalam seminggu. Sejak akhir 1960-an, nama Pulau Buru identik dengan pulau buangan untuk para tahanan politik (tapol) yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Para tapol itu umumnya tinggal di Kecamatan Waeapo di bagian selatan dari Namlea. Lokasi para tapol saat ini menjadi salah satu daerah penghasil beras, tidak hanya di Pulau Buru tetapi juga di Maluku.Di balik nama besar yang telanjur melekat sebagai pulau buangan para tapol, Pulau Buru sebenarnya juga salah satu lumbung ikan bagi Maluku, terutama di daerah pesisir utara Pulau Buru seperti Namlea, Waprea, Waplau, dan Waepure.Jafar dan nelayan kecil lain di pemukiman sementara Desa Waepure termasuk salah satu contoh kehidupan nelayan-nelayan di Pulau Buru, Maluku. Pada umumnya, nelayan di sini merupakan nelayan kecil dengan perahu berbobot 1-2 GT. “Sebagian besar nelayan Pulau Buru memang nelayan kecil dengan bobot perahu di bawah 10 GT,” kata Masruhin Soumena, Kepala Bidang Pengolahan dan Produksi Dinas Perikanan Kabupaten Buru.Menurut Masruhin, nelayan Pulau Buru lebih bersifat subsisten, menangkap ikan hanya untuk keperluan hidup sehari-hari, bukan untuk tujuan ekspor. Cara mereka menangkap pada umumnya dengan memancing sehingga lebih ramah lingkungan. Lokasinya di Laut Seram yang berada di sisi utara Pulau Buru. Seperti halnya Jafar, para nelayan itu melaut hanya dalam hitungan jam, antara 10 sampai 12 jam.(baca : Bisnis Tuna Berkelanjutan di Indonesia Terhalang Akibat Kurangnya Data dan Insentif)	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-027-01.json	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1]	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1] \| Perikanan termasuk sektor yang menyumbang tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Buru bersama dengan pertanian dan kehutanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru, jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Buru pada tahun 2015 sebanyak 7.620 rumah tangga. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Namlea. Hal ini karena pengaruh kepadatan penduduk kecamatan serta jumlah desa pesisir di kecamatan tersebut.Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Maluku menyajikan data berbeda. Hingga 2016 lalu, berdasarkan data DKP Provinsi Maluku, rumah tangga perikanan di Kabupaten Buru hingga 2016 sebanyak 644. Jumlah itu termasuk paling kecil di Maluku. Bandingkan, misalnya dengan Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki 15.353 rumah tangga perikanan dan jumlah perahu mencapai 3.543 perahu. Di Pulau Buru, menurut data DKP Pemprov Maluku, lebih dari 70 persen nelayan menggunakan perahu tanpa motor ukuran kecil.Dari sisi produksi, hasil produksi perikanan laut Kabupaten Buru sebesar 8.038,28 ton pada 2015, meningkat dibandingkan 2014 yang hanya sebesar 7.696,20 ton. Berdasarkan data DKP Pemprov Maluku, jenis ikan tangkapan di Kabupaten Buru yang paling banyak adalah layang (773 ton), selar (502 ton), julung (470 ton), kembung (314 ton), cakalang (275 ton), dan tuna (259 ton).Meskipun demikian dari sisi ekonomi penjualan ikan tuna merupakan yang terbanyak kedua (Rp2,6 miliar) setelah layang (Rp3,8 miliar). Di tingkat provinsi, tuna merupakan ikan yang paling banyak diekspor sepanjang 2016 berjumlah 1.115,21 ton. Jumlah tersebut hanya kalah dengan udang sebanyak 2.071,84 ton. Adapun ikan kerapu beku yang terbanyak ketiga dengan jumlah tangkapan hanya 8,86 ton pada 2016 lalu.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-027-01.json	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1]	Fokus Liputan : Mewujudkan Perikanan Berkeadilan di Pulau Buru : Kondisi Nelayan Kecil [Bagian 1] \| Ikan tuna di Pulau Buru dihasilkan oleh nelayan-nelayan kecil semacam Jafar maupun nelayan lain di Desa Waepure. Mereka menjualnya melalui pemasok yang oleh nelayan setempat biasa disebut supplier. Sebagian besar nelayan kecil tergantung pada pemasok tidak hanya dalam penjualan hasil tangkapan tetapi juga dalam operasional.Saldin, nelayan di Desa Wamlana, termasuk salah satu pemasok. Selain sehari-hari juga melaut, Saldin menyediakan kebutuhan bagi nelayan-nelayan lain di desanya. Misalnya perahu, bensin, es, hingga plastik. Es dan plastik merupakan kebutuhan untuk menjaga agar kualitas ikan tangkapan tetap bagus selama nelayan melaut.Saat ini Saldin memiliki empat perahu yang tiga di antaranya dia pinjamkan ke nelayan lain. “Gratis. Mereka hanya membayar bensin dan harus menjual ikannya ke saya,” kata Saldin. Sebagai pengepul, dia sangat tergantung pada pasokan ikan dari nelayan-nelayan kecil. Namun, di sisi lain, nelayan-nelayan kecil juga sangat tergantung pada suplai bahan bakar minyak ataupun sarana melaut lainnya dari pemasok.Dari nelayan kecil semacam Jafar lalu ke pengepul seperti Saldin, ikan tuna dari Pulau Buru kemudian akan diolah lagi sebelum kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Mereka merupakan bagian dari rantai panjang perikanan dari laut hingga meja makan. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-056-15.json	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya \| [CLS] Dialog dan penayangan The Cove, film investigasi pembantaian lumba-lumba (dolphin) di Taiji, Jepang menjadi menu utama kampanye perlindungan mamalia ini di Sanur, Denpasar, akhir pekan lalu (30/4/2017).The Cove, film yang menghentak kesadaran dibuat pada 2009 ini diputar dan kini sudah ada alih teks dalam Bahasa Indonesia yang dikerjakan organisasi pecinta film Minikino dari Bali. Film ini memperlihatkan bagaimana asal mula dolphin menjadi bintang layar, kemudian menarik perhatian industri seperti sirkus dan akuarium raksasa. Sampai berhasil merekam peristiwa pembantaian lumba-lumba yang dilakukan tiap tahun di sebuah teluk rahasia di Taiji, Jepang. Disebut lebih dari 20 ribu ekor mamalia laut ini dibantai.Dimulai dengan kehadiran Richard O’Barry yang berkisah bagaimana serial televisi berjudul Flipper, nama seekor bottlenose dolphin (lumba-lumba hidung botol) dan menjadi bintang utama ini meledak di pasaran, disukai penontonnya. Ric adalah pelatih dan penangkap Flipper. Ia menyebut menangkap 5 ekor pada 1962, lalu dilatih agar terlihat lucu memainkan sejumlah atraksi dan mengikuti instruksi. Serial TV ini lalu ditayangkan pada 1964. Ada banyak footage, gambar-gambar video Ric muda bermain bersama Cathy, seekor dolphin betina muda yang menjadi bintangnya. Bahkan Ric membawakanTVv ke samping kolam agar Cathy bisa melihat dirinya di layar.Titik balik terjadi. Cathy diyakini bunuh diri, menenggelamkan dirinya di depan Ric. Ia menatap Ric beberapa saat sebelum mengambil nafas terakhirnya di permukaan.“Ia bunuh diri dalam lenganku, ia menatap mataku dan tarik nafas terakhir,” ujar Ric. Dolphin disebut bernafas dengan sadar, dengan mengambil udara di permukaan. Beda dengan manusia yang bernafas spontan.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-056-15.json	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya \| “Kecerdasan non human. Mereka tak boleh ada di penangkaran. Senyum dolphin di TV adalah tipuan, mereka terlihat bahagia hanya tipuan. Mereka harusnya berenang 40 km tiap hari,” seru Ric dalam film. Karena itu lumba-lumba diyakini menderita berada dalam kolam karena kehilangan daya jelajah dan sonarnya. Di laut, lumba-lumba bisa mendengar detak jantung, dan tahu jika manusia hamil. Karena itu banyak kejadian manusia diselamatkan.Kesadaran yang membuatnya terguncang ini menjadikan Ric berubah haluan. Ia melepaskan beberapa dolphin dalam penangkaran di Amerika Serikat sampai ditangkap. Ia meyakini sudah mendorong pembantaian terbesar dengan popularitas Flipper membuat warga dunia berbondong ingin mengeluas, mencium, dan melihat atraksi dolphin.Ric juga tergerak dengan peristiwa terkait nasib lumba-lumba di negara-negara lain sampai sekarang. Misalnya kisah dari Taiji, Jepang soal isu pembantaian rutin tiap tahun saat musim migrasi lumba-lumba. Ia mengajak Louie Psihoyos, dari Oseanic Preservation Society (OPS) yang juga fotografer dan pembuat film. Nama Richard O’Barry pernah dihapus dalam sebuah konferensi internasional karena sikap dan aksinya melindungi lumba-lumba. Saat di Jepang untuk mengungkap peristiwa Taiji, ia kerap diinterogasi intel di hotel.Dalam film dokumenter apik dan dramatik ini, terekam sejumlah kapal nelayan membuat formasi mengelilingi puluhan lumba-lumba yang sedang migrasi dengan membuat suara menakuti. Memukul badan kapal hingga bersuara nyaring dan si hidung botol takut. Jaring pukat ditebar sebagai penghalang, para dolphin tak bisa melarikan diri. Keesokan hari, para pembeli seperti pelatih sirkus dan show datang dan memilih mana yang dibelinya. Harganya disebut sampai Rp2 miliar. Dolphin yang tak terpilih, dihalau ke teluk terpencil yang dikelilingi bebukitan terjal ini lalu dibantai.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-056-15.json	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya \| Air laut sekitarnya merah darah. Tak ada dolphin yang naik ke permukaan. Mayatnya ditarik ke kapal atau pantai untuk diambil dagingnya. Sebagian dijual untuk konsumsi dan ada yang dijadikan program makan siang gratis untuk siswa sekolah.Keberhasilan merekam pembantaian ini bukan hal mudah, OPS membuat tim dengan personil terlatih karena sulitnya medan, ketatnya pengamanan, dan ancaman otoritas keamanan setempat. Mereka tahu sudah diintai dan beberapa kali mengusir Ric, tim OPS, dan lainnya dari dekat lokasi teluk.Dimulai dengan menyiapkan alat perekam suara hydrophone di bawah laut yang berhasil merekam suara penderitaan mereka. Kemudian membuat batu palsu dengan alat rekam di dalamnya diletakkan di sejumlah titik bukit. Tim ini terdiri dari pasangan penyelam free diving yang andal, operator kamera thermal, dan keahlian lainnya.Tim film dokumenter juga berhasil menampilkan investigasi kenapa Jepang begitu mendapat dukungan dalam komite perburuan paus di konferensi IWC. Salah satu yang terungkap, negara kepulauan kecil yang mendukung mendapat bantuan keuangan dari Jepang. Pejabat bidang perikanan dan anggota dewan juga diwawancara soal pembantaian Taiji.Ada juga upaya menelusuri kenapa warga mau membeli dan konsumsi daging lumba-lumba yang bermekuri tinggi. Jepang punya sejarah kelam karena peristiwa keracunan di Minamata akibat pembuangan limbah ke laut sembarangan. Anam-anak dalam kandungan terdampak dan cacat fisik serta mental sejak lahir. Kandungan merkuri yang diperbolehkan 0,4 ppm sementara dolphin mengandung 2000 ppm. Warga Jepang di perkotaan yang diwawancara menyebut tak tahu ada pembantaian di Taiji dan heran kenapa ada yang makan daging lumba-lumba.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-056-15.json	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya \| The Cove memperlihatkan warga sekitar Taiji meyakini pembantaian ini tradisi dan lumba-lumba dipropagandakan pemerintah sebagai hama jadi sah dibantai. Ikan-ikan disebut terus berkurang karena banyaknya lumba-lumba di lautan. Paus dan dolphin disebut penyebabnya, bukan manusia. Film ini kemudian ditayangkan secara dramatis di konferensi IWC oleh Ric dengan memasang layar di tubuhnya. Ia masuk ke dalam ruangan penuh delegasi, membawa adegan sadis pembataian ke wajah-wajah mereka sampai wartawan juga tertarik merekam aksi ini. Perubahan kebijakan pun terjadi.Dua akivis perempuan Femke Den Haas dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN) dan Melanie Subono mengajak berdialog sebelum The Cove diputar. Mereka membahas kenapa mendorong kesadaran warga agar menghindari show dolphin sangat penting.Femke Haas mengatakan banyak dolphin ditangkap di laut Karimun Jawa dan dibawa ke Bali untuk dimasukkan kolam kecil. “Klorin membuat menderita, kita saja berenang sakit mata. Bisnis ini misedukasi. Sebarkan pesan ini,” serunya. Agar bisa menghibur pengunjung, dolphin menurutnya mengalami penderitaan.Ia berharap semua negara melarang pertunjukkan dolphin. Belanda menurutnya mulai menutup pertunjukkan lumba-lumba satu demi satu. Femke mengampanyekan warga terlibat dalam gerakan seperti dalam laman Freebalidolphins.org, salah satunya jangan beli tiket show dolphin.Saat ini menurutnya yang diperlukan people power, gerakan massa untuk bersama menyuarakan. Karena tempat pertunjukkan yang menggunakan dolphin seperti sirkus, dalam kolam renang, dan lainnya masih banyak. Di Bali menurutnya tiket seperti ini dijual mahal dan menargetkan warga asing. Karena itu, kampanye Free Bali Dolphins ini digiatkan di kalangan warga asing dan ekspatriat.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-056-15.json	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya	Begini Kampanye Free Dolphin, Dari Nonton Film The Cove Sampai Jangan Lihat Sirkusnya \| Sementara untuk skala nasional ada kampanye video pada 2013 melibatkan artis Choky Sitohang, presenter TV Riyanni Djangkaru, Gemala Hanafiah, Saras Dewi, dan lainnya untuk tidak beli tiket ke show dolphin. “Binatang tak bisa bicara, kita yang harus ambil langkah dari penderitaannya.Kami punya banyak relawan di Indonesia, banyak dukungan dari warga lokal,” lanjut Femke pada warga asing yang berkumpul mengikuti fundraising dengan membeli merchandise dan kampanye Free Bali Dolphin di Genius Café , Pantai Sanur. Ia menyebut beberapa kali berdiskusi dan berkirim surat ke Dinas Pendidikan, agar menyampaikan ke siswa sekolah bahwa sirkus bukan pendidikan binatang. Namun proses ini menurutnya belum menarik perhatian otoritas. Femke menyebut kampanye ini juga bekerja sama dengan Ric O’Barry Dolphin Project, digagas oleh Richard O’Barry, 75 tahun, aktivis perlindungan dolphin dan penggagas film The Cove. Sayangnya Ric, panggilan aktivis yang beberapa kali ditangkap karena aksinya membebaskan dolphin ini batal berkomunikasi dengan warga lewat sambungan internet dengan audiens di Sanur.Melanie Subono mendukung kampanye ini karena keyakinannya semua mahluk hidup harus bebas. “Saya awalnya tidak tahu kenapa sirkus, kenapa dolphin hidupnya buruk dalam kolam. Pemerintah masih beri izin pada animal cruelty atas nama konservasi dan edukasi,” kata aktivis yang juga bersikap pada persoalan hak asasi manusia ini.Ia percaya people power, lebih baik berbuat sesuatu untuk bersuara. “Saya mahluk hidup, saya mau hidup demikian juga mahluk lain, Kalau tak ada yang beli tiket, sirkus tutup,” pungkasnya.Dalam kamapanye ini dibuat sejumlah aksi seni seperti lomba menggambar bersama anak dan mural di kanvas oleh komunitas street art bertopik dolphin. Para seniman jalanan ini banyak berkontribusi dengan membuat mural dan teks kampanye free Bali Dolphin di sejumlah tembok di Bali. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-040-12.json	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang \| [CLS] Pengerukan pasir yang dilakukan perusahaan asal Belanda, Royal Boskalis, di Pulau Tanakek dan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat kecaman dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Kecaman muncul, karena pengerukan tersebut akan merusak ekosistem di sekitar perairan Takalar yang menjadi lokasi pengerukan.Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati di Jakarta mengatakan, pengerukan pasir yang dilakukan di Takalar, tak hanya berdampak pada lingkungan saja, namun juga pada kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi pengerukan. Hal itu, ditandai dengan penolakan warga di Takalar terhadap pengerukan pasir tersebut.“Penambangan pasir yang dilakukan di Takalar berpotensi menimbulkan kriminalisasi masyarakat pesisir,” ucap dia belum lama ini.(baca : Tolak Tambang Pasir Laut, Warga Takalar Ramai-ramai Bakar Pantai) Menurut Susan, tanda-tanda kriminalisasi semakin menguat karena saat ini sudah ada tiga orang warga Takalar yang ditangkap aparat kepolisian setelah melakukan aksi unjuk rasa menolak pengerukan pasir untuk reklamasi di Makassar. Padahal, proyek yang akan membangun Center Point of Indonesia (CPI) dan berfungsi sebagai waterfront city tersebut, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar.Susan memaparkan, demi bisa mewujudkan ambisi Pemprov dan Pemkot, material pasir pun akhirnya didatangkan dari luar Makassar, tepatnya dari Takalar oleh Royal Boskalis. Keputusan tersebut diambil, karena ketersediaan pasir di Makassar tidak ada dan pengembang yang mendapatkan konsesi memutuskan untuk memenuhinya dari pulau kecil di sekitar perairan Sulsel.“Selain Takalar, pasir juga dikeruk dari Pulau Gusung Tangaya dan dilakukan dalam jumlah yang banyak,” jelas dia.(baca : Ketika Laut Takalar Terus Terancam Tambang Pasir) Pencurian Wilayah Pesisir	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2017-040-12.json	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang \| Tentang Royal Boskalis, Susan kemudian mengingatkan bahwa perusahaan tersebut sebelum beroperasi di Takalar, terlebih dulu melakukan pengerukan untuk reklamasi di Teluk Jakarta. Seperti halnya di Sulsel yang dilakukan di pulau-pulau kecil, untuk kebutuhan pasir Teluk Jakarta, kata dia, perusahaan Belanda itu juga melakukan pengerukan di pulau kecil yang ada di wilayah perairan Provins Banten.Pengerukan secara kontinu yang dilakukan untuk proyek reklamasi tersebut, menurut Susan, sama saja dengan pencurian wilayah pesisir. Bedanya, jika pencurian biasa dilakukan tanpa ada izin yang resmi, namun untuk proyek reklamasi, izin tersebut bisa dengan mudah didapatkan.“Perampasan pesisir kita terstruktur dan masif terjadi di 16 titik area pesisir Indonesia,” tutur dia. Dalam melaksanakan operasi pengerukan, Susan mengungkap, Royal Boskalis mengoperasikan kapal Fairway yang mempunya daya angkut sebesar 5 ribu kubik atau setara dengan 5833 mobil truk dengan kapasitas enam kubik. Dengan kapasitas sebesar itu, untuk dua hari tiga malam saja, pasir yang diangkut dari Laut Takalar jumlahnya mencapai 175 ribu kubik atau setara 29.167 truk.“Itu dilakukan dengan lima kali bongkar muat. Pada saat bersamaan, keuntungan finansial dari sekali keruk dan bongkar muat mencapai Rp3,5 miliar. Artinya, perusahaan mendapatkan keuntungan finansial sebesar Rp17,5 miliar dari lima kali bongkar muat,” papar dia.“Pengambilan pasir laut dalam jumlah yang sangat besar ini berdampak terhadap kerusakan laut di lokasi yang menjadi tempat pengambilan material pasir dan berdampak pada 4.690 kepala keluarga dari masyarakat pesisir yang tinggal di pantai Makassar,” tambah dia.(baca : Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel) Cacat Kebijakan	[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2017-040-12.json	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang \| Susan Herawati melanjutkan, meski hingga kini proyek CPI terus berlanjut, namun proyek tersebut cacat secara konstitusional. Tanda ada yang tidak beres dalam kebijakan, terlihat dari tarik ulur pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar.“Sudah empat tahun tarik ulur terus terjadi. Namun, begitu disahkan menjadi Perda pada 2016 lalu, Pemkot Makassar langsung mengalokasikan lahan seluas 4500 hektare yang berada di wilayah ruang pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sasaran reklamasi. Dan, itu dilakuan tanpa pembahasan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil),” tandas dia.Tidak adanya pembahasan RZWP3K tersebut, menurut Susan, semakin mempertegas adanya ketidakberesan dalam pembahasan kebijakan reklamasi di Kota Makassar. Hal itu, karena dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil haruslah dilaksanakan dengan tertata baik dan melibatkan masyarakat pesisir secara aktif.(baca : Aksi Warga Takalar Menolak Tambang Pasir: Jangan Paksa Kami Menjadi Teroris) Agar bisa tertata dengan baik, menurut Susan, harus ada rencana zonasi pesisir dan pulau kecil sebelum melakukan pemanfaatan wilayah tersebut untuk kepentingan komersial ataupun lingkungan. Kewajiban itu, sebut dia, tertuang dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010.“Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dan revisinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Putusan Mahkamah Kontisusi dimandatkan secara tegas rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan lebih dulu,” tegas dia. Reklamasi untuk Rakyat	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2017-040-12.json	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang \| Klaim reklamasi untuk rakyat diungkapkan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat diberondong pertanyaan oleh wartawan beberapa waktu lalu. Menurut dia, pelaksanaan reklamasi melalui pembangunan CPI akan tetap berlanjut meski Komisi IV DPR RI mempertanyakan izin pelaksanaan reklamasi di kawasan tersebut.“Kami mau rakyat bisa menikmati Pantai Losari. Ini cita-cita kami. Semoga bisa tercapai,” ucap dia pada awal Juni lalu.Cita-cita membahagiakan rakyat Makassar dan Sulsel tersebut, dalam benak Syahrul, di antaranya dengan membangun beragam fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Fasilitas yang dimaksud, adalah tempat rekreasi, lintasan lari, dan fasilitas lain.Secara keseluruhan, kata Syahrul, dengan adanya reklamasi, nantinya kawasan Pantai Losari akan bertambah panjangnya dari 800 meter sekarang menjadi 5 kilometer. Dengan garis pantai sepanjang itu, maka kebutuhan pantai untuk masyarakat dengan layak diyakininya bisa terwujud. Berkaitan dengan banyaknya penolakan dari berbagai kalangan, Syahrul menegaskan bahwa itu tidak masalah. Karena menurutnya, pembangunan CPI sebelumnya sudah dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Selain itu, Perda Zonasi juga sudah dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan reklamasi.(baca : Tolak Tambang Pasir, Masyarakat Galesong Utara Lapor ke KPK)Di sisi lain, meski mendapat reaksi pro dan kontra, pengembang yang mendapat konsesi, PT Ciputra Surya Tbk, tak serta merta menghentikan pembangunan. Bahkan, perusahaan tersebut pada akhir 2016 lalu sudah mendapatkan dana sebesar Rp1,2 triliun dari hasil pemasaran rumah tapak yang ada di atas proyek reklamasi.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2017-040-12.json	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang	Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang \| Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Ciputra Surya Tbk Harun Hajadi di Jakarta. Menurut dia, untuk tahap pertama, pembangunan akan dilaksanakan di atas lahan seluas 106,41 hektare yang sudah direklamasi. Sebelum itu, pihaknya melakukan pembersihan ranjau darat sisa dari perang dunia II.Untuk proyek CPI, PT Ciputra Surya Tbk melaksanakan reklamasi yang luasnya total mencapai 157,23 hektare. Untuk proyek tahap pertama, Harun menjanjikan akan menyelesaikan pembangunan rumah tapak beserta fasilitas lainnya dalam waktu maksimal 24 bulan. Untuk keperluan itu, dana sebesar Rp3,5 triliun sudah disiapkan. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-003-12.json	Cerita Konsistensi Pokmaswas Jalur Gaza Mengedukasi Masyarakat Mengkonservasi Penyu	Cerita Konsistensi Pokmaswas Jalur Gaza Mengedukasi Masyarakat Mengkonservasi Penyu \| [CLS] Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Jalan Lurus Gagah Perkasa (Jalur Gaza) di Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Pulau Solor merupakan salah satu kelompok konservasi penyu yang rutin beraktifitas.Sebanyak 15 anggota Pokmaswas di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini saban hari saat memasuki bulan Februari hingga bulan September pasti sibuk.Hampir setiap malam hingga subuh, mereka bergantian menyusuri pesisir pantai guna mencari sarang telur penyu. Bila ditemukan, telur-telur penyu tersebut langsung dibawa ke lokasi penetasan milik Pokmaswas Jalur Gaza.“Kalau tidak diambil telurnya, takutnya nanti dicuri orang atau dimakan biawak,” sebut Wilhelmus Wokadewa Melur, Ketua Pokmaswas Jalur Gaza kepada Mongabay Indonesia, Senin (28/11/2022).Mus sapaan Wilhelmus mengakui kerja-kerja yang dilakukan oleh kelompoknya merupakan inisiatif pribadi. Anggota pun secara sadar dan sukarela mau bekerja demi menyelamatkan penyu.Kadang mereka harus berjalan kaki menyusuri pantai berpasir putih sejauh satu kilometer. Bila menemukan sarang telur penyu, otomatis pulangnya mereka harus memanggul ember plastik berisi telur penyu dan pasir yang beratnya bisa mencapai 50 kg.“Kalau jaraknya jauh dari lokasi penetasan, kami sering berhenti beristirahat beberapa kali. Harus dua orang untuk memanggul supaya terasa lebih ringan. Kalau embernya dijinjing satu orang pasti tidak bisa,kecuali jaraknya dekat dari lokasi penetasan,” ungkapnya.baca : Kesetiaan Pokmaswas Jalur Gaza Flores Timur Lakukan Konservasi Penyu Lakukan EdukasiHampir 5 tahun bergiat dalam konservasi penyu membuat Pokmaswas Jalur Gaza mulai dikenal masyarakat luas. Sudah banyak orang yang datang ke pantai Sulengwaseng melepas tukik yang ditetaskan.	[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2022-003-12.json	Cerita Konsistensi Pokmaswas Jalur Gaza Mengedukasi Masyarakat Mengkonservasi Penyu	Cerita Konsistensi Pokmaswas Jalur Gaza Mengedukasi Masyarakat Mengkonservasi Penyu \| Mus mengakui, bukan saja anak-anak sekolah saja, aparat pemerintah, swasta, BUMN, hingga TNI dan Polri datang melepas tukik. Beberapa wisatawan mancanegara pun telah datang melepas tukik di tempat ini.“Penjabat Bupati Flores Timur bahkan Dandim 1624 Flotim pun pernah datang melepas tukik di tempat kami. Setiap kali ada tukik yang menetas maka kami mengundang siapa saja untuk ikut terlibat dalam melepasliarkan tukik ke laut,” ucapnya.Mus mengatakan berkat sosialisasi yang gencar mereka lakukan kepada nelayan dan masyarakat di Pulau Solor, sudah banyak yang memahami bahwa penyu merupakan satwa migran ini dilindungi yang tidak boleh ditangkap dan dikonsumsi.Misalnya pada Sabtu (26/11/2022) lalu, mereka baru melepas seekor penyu hijau dewasa, yang terjaring pukat hanyut milik nelayan setempat di Pantai Wewa, Desa Sulengwaseng. Lokasinya sekitar 500 meter arah barat tempat penetasan Pokmaswas Jalur Gaza.Selain itu, Pokmaswas Jalur Gaza membantu pelepasan lima ekor penyu lekang dewasa ke laut yang terjaring pukat nelayan Desa Daniwato di Kecamatan Solor Barat.baca juga : Penemuan Telur Penyu dan Pelepasan Tukik di Pesisir Pantai Pulau Solor Meningkat. Apa Penyebabnya? Sejak tahun 2018 hingga akhir November 2022, Pokmaswas Jalur Gaza sudah melepaskan 46 ekor penyu dewasa. Penyu hijau dan sisik ini terjaring pukat nelayan maupun ditemukan warga di pesisir pantai.Sementara jumlah tukik yang berhasil dilepaskan ke laut sejak tahun 2018 sebanyak 6.702 ekor. Jumlah sarang telur penyu yang ditemukan pada 2022 sebanyak 39 sarang. Jumlah sarang terbanyak tahun 2021 sebanyak 49 sarang.Setiap hari minggu, anak-anak sekolah dari SD hingga SMA selalu datang ke lokasi penetasan telur penyu Pokmaswas Jalur Gaza. Anak sekolah ini belajar mengenai proses penetasan telur penyu dan diedukasi mengenai konservasi penyu.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-003-12.json	Cerita Konsistensi Pokmaswas Jalur Gaza Mengedukasi Masyarakat Mengkonservasi Penyu	Cerita Konsistensi Pokmaswas Jalur Gaza Mengedukasi Masyarakat Mengkonservasi Penyu \| “Tanggal 7 dan 12 November kemarin, saya diminta memberikan materi mengenai konservasi penyu di Aula Setda Flores Timur. Saya juga sering ikut pelatihan mengenai pariwisata terkait konservasi penyu,” paparnya. Timbul KesadaranYayasan Misool Baseftin Flores Timur yang aktif mendampingi Pokmaswas di Flores Timur mengapresiasi semangat Pokmaswas Jalur Gaza di Desa Sulengwaseng, Solor Selatan dan Pokmaswas Pedan Wutun di Kelurahan Ritaebang, Solor Barat.Staf Yayasan Misool Baseftin Monika Bataona menyebutkan seringnya kegiatan pelepasan penyu oleh nelayan mengindikasikan sudah timbul kesadaran di masyarakat terutama nelayan bahwa penyu merupakan satwa yang dilindungi dan perlu untuk menjaga kerlangsungan ekosistem.Lanjutnya, kesadaran nelayan untuk melapor bila penyu terjaring pukat sudah meningkat pesat.“Ini berkat hadirnya Pokmaswas Jalur Gaza dan Pokmaswas Pedan Wutun yang aktif memberikan edukasi dan pelaporan terkait aktivitas pengawasan dan konservasi,” ungkapnya.Monika menambahkan besar harapan Misool Baseftin agar semakin banyak nelayan yang aktif melakukan pelepasan penyu atau biota laut dilindungi lainnya yang terjerat tidak sengaja di pukat nelayan.baca juga : Kesetiaan Pedan Wutun Mengkonservasi Penyu Wilhelmus menimpali, apa yang dilakukan 15 anggota kelompoknya atas dasar kesadaran bahwa tindakan tersebut sangat bermanfaat bagi anak cucu mereka ke depannya.Bahkan masyarakat sering menelpon dirinya atau memberitahukan kepada anggota Pokmaswas Jalur Gaza bila menemukan penyu atau terjaring pukat.“Nelayan di desa-desa sekitar juga sudah saya sosialisasikan sehingga kalau menemukan penyu mereka selalu menelepon saya,” tuturnya. Perlu Menambah IlmuPokmaswas Jalur Gaza telah mendapatkan bantuan dari BPSPL Denpasar berupa sebuah perahu motor sekitar 2 GT berbahan fiber glass. Juga diberikan bantuan teropong, senter, handy talky dan seragam bagi semua anggota.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-003-12.json	Cerita Konsistensi Pokmaswas Jalur Gaza Mengedukasi Masyarakat Mengkonservasi Penyu	Cerita Konsistensi Pokmaswas Jalur Gaza Mengedukasi Masyarakat Mengkonservasi Penyu \| Wilhelmus berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia katakan, kelompoknya masih membutuhkan bantuan waring atau jala untuk tempat penetasan telur penyu. Pihaknya ingin merelokasi tempat pembenaman dan penetasan telur penyu.Selain itu ia berharap dibangun sebuah pondok informasi mengenai konservasi penyu di tempatnya karena semakin banyak orang yang datang untuk belajar mengenai konservasi penyu.Dia pun mengaku masih memiliki pengetahuan terbatas soal penetasan telur penyu. Mus mencontohkan, dari 150 telur penyu yang dibenamkan, yang menetas menjadi tukik hanya 60 telur saja dan lainnya busuk.“Saya belum terlalu mengerti sehingga kalau bisa saya dibantu magang ke tempat lain agar bisa menambah ilmu. Saya mempunyai kemauan dan kepedulian terhadap penyu,bukan untuk bisnis,” pungkasnya.baca juga : Penyu Belimbing Sering Terjaring Nelayan di Kupang. Dimana Saja Habitatnya di NTT? Pelepasan tukik dalam jumlah besar oleh Pokmaswas Jalur Gaza dan Pedan Wutun bisa jadi meningkatkan keberadaan jumlah penyu di perairan Solor. Nelayan-nelayan pun mengakui sering berhati-hati melepas pukat agar penyu tidak terlilit di jaring.Data dari Pokmaswas Jalur Gaza sejak tahun 2018-2020 menyebutkan, selain penyu tercatat kemunculan 108 ekor lumba-lumba, 3 ekor hiu paus dan seekor paus.Ada pemasangan pelampung sebagai penanda bahwa lokasi tersebut merupakan tempat mamalia laut laut atau penyu sering ditemukan agar nelayan lebih berhati-hati dalam melepas pukat atau bisa menghindari lokasi tersebut. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-084-13.json	Masyarakat Adat Lembak: Konservasi Air Danau Dendam Tak Sudah Harus Diutamakan	Masyarakat Adat Lembak: Konservasi Air Danau Dendam Tak Sudah Harus Diutamakan \| [CLS] Menjaga kelestarian Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) adalah keniscayaan bagi Masyarakat Adat Lembak, Kota Bengkulu. Selain penting bagi kehidupan, kelestarian danau yang berada di kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB) itu juga berkaitan erat dengan bukti sejarah masyarakat di masa silam.“Danau Dendam Tak Sudah merupakan identitas kami, keberadaannya harus dipertahankan,” ujar Usman Yasin, tokoh Masyarakat Adat Lembak dalam pertemuan masyarakat dan pemuda adat yang diselenggarakan Komunitas Tobo Berendo, baru-baru ini.Pertemuan digagas untuk menyikapi rencana perubahan fungsi sebagian CADDB menjadi Taman Wisata Alam. Dari luas CADDB 577 hektar, rencana perubahannya seluas 88 hektar, dan Danau Dendam Tak Sudah (53 hektar) masuk dalam skema tersebut.“Rencana pemanfaatan potensi wisata jangan sampai merusak Danau Dendam Tak Sudah. Esensinya konservasi air,” terang Usman. Cukup banyak tradisi Masyarakat Adat Lembak terkait aktivitas menangkap ikan dan bersawah di danau. Ada ikan main, ikan nyakai, kenuri turun dome (sawah), kenuri penyulung (akan tanam padi), kenuri nasi satan (akan panen), dan kenuri apam (setelah panen).“Tradisi ini bisa menarik orang berkunjung. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat penting dilakukan,” ujar Syaiful Nawar, Pembina Komunitas Tobo Berendo.Danau Dendam Tak Sudah telah direncanakan menjadi tuan rumah Festival Sungai dan Danau dalam rangka Visit 2020 Wonderful Bengkulu. Komunitas Tobo Berendo telah melakukan sejumlah kegiatan seperti neron (minum kopi) gratis setiap Minggu pagi di pinggir danau dan aksi bersih-bersih. “Jangan sampai kita tidak dilibatkan,” tambah Dedi Suryadi, Ketua Komunitas Tobo Berendo. Kajian	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-084-13.json	Masyarakat Adat Lembak: Konservasi Air Danau Dendam Tak Sudah Harus Diutamakan	Masyarakat Adat Lembak: Konservasi Air Danau Dendam Tak Sudah Harus Diutamakan \| Usulan perubahan sebagian fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar telah dikaji Tim Evaluasi Kesesuaian Fungsi yang dibentuk 30 Desember 2016. Berikutnya, Tim Terpadu dibentuk 6 September 2018 dan telah turun ke lapangan pada 29 Oktober – 2 November 2018.“Tim Terpadu merekomendasikan adanya perubahan fungsi. Kami menunggu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Kepala Urusan Evaluasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Said Jauhari, belum lama ini. Said mengatakan, peluang Masyarakat Adat Lembak untuk dilibatkan dalam pemanfaatan sumber daya air dan wisata alam terbatas sangat memungkinkan. Ada aturan Menteri LHK Nomor: P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.06/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.“Bila SK perubahan fungsi turun, rencana penyusunan blok perlindungan, pemanfaatan, tradisional, dan religi akan dilakukan,” terang Said. Dikutip dari dokumen BKSDA Bengkulu, CADDB ditunjuk sebagai kawasan konservasi oleh Pemerintahan Hindia Belanda melalui Bisluit Gubernur Hindia Belanda Stb 1936 No. 325 tanggal 17 Juni 1936 seluas 11,5 hektar. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 166/B4-1/1979 tanggal 15 Mei 1979 menyebut luasnya 430 hektar yang diperkuat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 171/Kpts/UM/3/1981 tanggal 3 Maret 1981.Pemancangan batas pun dilakukan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 383/Kpts-II/1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, Pengesahan Batas oleh Menteri Kehutanan pada 24 Februari 1992, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 602/Kpts-II/1992 tanggal 10 Juni 1992.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-084-13.json	Masyarakat Adat Lembak: Konservasi Air Danau Dendam Tak Sudah Harus Diutamakan	Masyarakat Adat Lembak: Konservasi Air Danau Dendam Tak Sudah Harus Diutamakan \| Flora yang tumbuh di sini adalah anggrek pensil (Papillionanthe hookeriana), kantung semar (Nephentes sp), pulai (Alstonia scholaris), ambacang rawa (Mangifera spp), terentang (Regraca auriculata), bakung (Crinum asiaticum), sagu (Metroxylon sagu Rottb), dan teratai (Neliumbium nucifera). Untuk fauna, ada kucing hutan, beruk (Macaca nemestrina), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), lutung (Presbytis cristata), burung raja udang, ikan tabakang (Hellostoma temminckii), juga ikan gabus (Ophiocephalus striatus). [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2014-003-10.json	Antan Delapan, Suara Lingkungan dari Kaki Gunung Dempo untuk Dunia	Antan Delapan, Suara Lingkungan dari Kaki Gunung Dempo untuk Dunia \| [CLS] Antan Delapan adalah alat tumbuk padi dan kopi yang digunakan masyarakat di Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang, Sumatera Selatan. Menariknya, alat ini tidak digerakkan oleh manusia melainkan oleh air melalui kincir.Masyarakat Pagar Alam telah menggunakan kincir atau yang biasa disebut berik ini sejak abad ke-19. Dinamakan antan delapan karena antan (alat tumbuknya berjumlah delapan buah. Saat antan delapan ini dioperasikan akan terdengar hentakan suara yang khas.Salah satu replika antan delapan yang bisa bisa kita saksikan berada di jalan menuju objek wisata Gunung Dempo, Pagar Alam. Namun, saat ini kondisinya kurang terawat, terlebih kincir airnya.Di tangan seniman musik Jemi Delvian, antan delapan menjadi sebuah lagu yang juga digemari penikmat musik etnis mancanegara. Lagu ini ditulis dengan lirik bahasa Pasemah. Lirik ini menggambarkan masyarakat tengah beraktivitas menumbuk hasil panen berupa padi dan kopi.Sate lah sampai nginak kembang kanan kiri Liku beliku pemandangan dilewati Sate lah sampai, badan payah terobatiOi antan delapan, peninggalan baghi Peranti jeme dulu nutuk padi Oi antan delapan, peninggalan baghi Peranti jeme dulu nutuk kopi“Lagu tersebut saya buat sebagai penghormatan terhadap masyarakat di sekitar Gunung Dempo, yang sangat menghormati alam. Tradisi ini sebagai simbol betapa arifnya masyarakat terhadap lingkungan. Sebab tradisi menumbuk padi atau kopi yang menggunakan kincir air merupakan ruang komunikasi masyarakat. Komunikasi itu tentunya membahas beragam persoalan.Termasuk soal lingkungan,” kata Jemi saat berbincang dengan Mongabay Indonesia di Palembang, Minggu (21/12/2014).“Buktinya ketika antan delapan digeser oleh mesin giling, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, misalnya soal keberadaan sumber air menjadi berkurang. Dulu, kalau sungai kering menjadi persoalan bersama, kini hal tersebut tidak menjadi persoalan penting,” ujar Jemi.	[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2014-003-10.json	Antan Delapan, Suara Lingkungan dari Kaki Gunung Dempo untuk Dunia	Antan Delapan, Suara Lingkungan dari Kaki Gunung Dempo untuk Dunia \| Harapan Jemi, yang saat ini melakukan penelitian musik tradisional di Sumatera Selatan, lagu “Antan Delapan” dapat memberikan ruang kesadaran bagi masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup melalui musik. “Harus dikembalikan kesadaran bahwa hutan yang terjaga membuat hidup nyaman. Harus dikembalikan kenangan tersebut,” ujarnya.Pasar dunia melalui itunesAwal 2014, Jemi meluncurkan album “Antan Delapan” yang berisi delapan lagu, termasuk lagu “Antan Delapan”. Lagu ini temanya mengenai lingkungan hidup dan tradisi. Di antaranya “Antan Delapan”, “Dempo yang Megah”, “Mabuk Kepayang”, “Gadis Tanjungpayang”, “Tebat Gheban”, “Tuape Kabar”, dan “Kota Tecinte”.Setelah dirilis melalui toko musik digital itunes, lagu “Antan Delapan” mendapatkan sambutan baik dari penggemar dan penikmat musik. “Saat ini, sekitar 1.000 orang yang mengunduh,” kata musisi kelahiran Pagar Alam, 7 September 1977.Dari penyebaran lagu melalui dunia maya ini, Jemi mengaku dapat berkomunikasi dengan banyak penggemar musik yang tertarik mengenai tradisi dan lingkungan hidup di Pagaralam. “Banyak yang menanyakan kondisi alam di Pagar Alam. Ada yang tanya, apakah masih ada harimau sumatera. Dan saya harus jujur, harimau Sumatera sudah sulit ditemukan,” kata Jemi.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP]	[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2016-015-03.json	Sistem Canggih Ini Mampu Gabungkan Kondisi Satwa Liar, Habitat, Manusia dan Konfliknya. Seperti Apa?	Sistem Canggih Ini Mampu Gabungkan Kondisi Satwa Liar, Habitat, Manusia dan Konfliknya. Seperti Apa? \| [CLS] Tidak dipungkiri lagi bahwa Pulau Sumatera mempunyai kekayaan hidupan liar, baik flora maupun fauna, yang sangat tinggi. Berbagai upaya dan keberhasilan telah dicapai untuk mempertahankan keanekaragaman hayatinya.Namun di sisi lain tantangan makin besar, deforestasi Sumatera yang sangat masif dan kematian satwa liar dilindungi yang makin marak. Satwa kharismatik Sumatera seperti harimau, gajah, badak, dan orangutan juga tidak luput dari tekanan tersebut.Data dari statistik Kementerian LHK 2014 menunjukkan bahwa angka deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan tahun 2012-2013 (ha/thn) di Indonesia sebesar 727.891.20 ha/tahun, sedangkan di Pulau Sumatera sebesar 191.353.10 hektar per tahun.Jika ditelisik lebih lanjut seperti yang telah diunggah Mongabay 2014 yang lalu untuk laju deforestasi historis (2000-2012) sebesar 671.420 hektar per tahun yang berasal dari lahan mineral 525.516 hektar dan lahan gambut 145.904 hektar per tahun. Sedangkan laju degradasi hutan 425.296 hektar per tahun, berasal dari lahan mineral 409.073 hektar dan lahan gambut 16.223 hektar per tahun.Perubahan kondisi habitat tersebut dengan berbagai tujuan berpengaruh pada keberadaan satwa liar di dalamnya, secara khusus harimau Sumatera. Hal tersebut diamini oleh Febri Anggriawan Widodo, Research and Monitoring (Tiger and Elephant) Module Leader WWF Indonesia yang menyampaikan bahwa kondisi habitat harimau Sumatera saat ini mengalami tekanan yang tidak ringan.Habitat termasuk ukuran serta ketersediaan satwa mangsa utama berpengaruh terhadap populasi harimau meskipun tidak tertutup kemungkinan faktor lainnya seperti tekanan manusia termasuk perburuan yang ternyata juga sangat berperan untuk hilangnya individu jarimau, namun hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-015-03.json	Sistem Canggih Ini Mampu Gabungkan Kondisi Satwa Liar, Habitat, Manusia dan Konfliknya. Seperti Apa?	Sistem Canggih Ini Mampu Gabungkan Kondisi Satwa Liar, Habitat, Manusia dan Konfliknya. Seperti Apa? \| “Diperlukan baseline dan monitoring berkelanjutan, secara khusus harimau Sumatara yang dapat dilakukan secara kolaboratif,” lanjut Febri.Itulah sekelumit kegundahan peserta yang hadir saat symposium internasional satwa liar di Universitas Lampung, pertengahan Oktober kemarin. Pada kesempatan ini berbagai informasi dipaparkan, baik dari aspek ekologi dan social. Disisi lain, yang menarik juga untuk dicermati adalah bagaimana pengembangan system pemantauan hutan beserta isinya, pemerintah, LSM, termasuk masyarakat yang ada dalam dan sekitar kawasan hutan.Sistem TerpaduPada symposium tersebut diperkenalkan sebuah sistem yaitu SAFE System yang berhubungan dengan penanganan konflik satwa dan manusia. SAFE System merupakan instrumen yang menggabungkan data berbasis hasil, satu tujuan, dan menggabungkan elemen-elemen yang berkonflik.Bagian dari system tersebut berisi tentang pemahaman terhadap konflik itu sendiri, monitoring, mitigasi, kebijakan, pencegahan, dan respon. Ashley Brooks, dari WWF Tiger Alive Initiative menyampaikan bahwa proses SAFE System terdiri atas kompilasi informasi konflik satwa dan manusia, penilaian cepat, pengembangan strategi SAFE, pelaksanaan strategi, monitoring (dan mengulangi proses).SAFE System menempatkan terutama keselamatan manusia, dan keselamatan komponen lain sebagai aset yaitu satwa, habitat dan monitoringnya, ungkap Ashley.Hal tersebut penting agar tidak hanya memperhatikan satwa liarnya saja yang selamat, namun perlu upaya agar manusia, habitat, serta asset yang ada pun selamat. Dengan system ini akan didapatkan gambaran prioritas serta arahan dari hasil yang didapat berdasarkan baseline dan selanjutnya dikembangkan strategi SAFE system.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-015-03.json	Sistem Canggih Ini Mampu Gabungkan Kondisi Satwa Liar, Habitat, Manusia dan Konfliknya. Seperti Apa?	Sistem Canggih Ini Mampu Gabungkan Kondisi Satwa Liar, Habitat, Manusia dan Konfliknya. Seperti Apa? \| “Bisa saja dalam penilaian cepat terkait proteksi habitat di kawasan dinilai bagus, namun kondisi orang/masyarakat masih kurang aman dari konflik dengan satwa. Hal tersebut menjadi temuan dasar untuk dinilai dan dievaluasi yang selanjutnya masuk dalam pengembangan strateginya,” tambah Ashley.Sistem ini merupakan pengembangan dari Management Effectiveness Tracking Tool (METT), Conservation Assured Tiger Standards (CATS), dan Rapid Assessment and Prioritizing of Protected Area Management (RAPPAM), dengan data yang lebih komprehensif.Keselamatan manusia menjadi tujuan strategis dalam mengembangkan “SAFE System” karena didalamnya berisi informasi aksi yang dapat dilakukan serta indikasi dana yang dibutuhkan.Sistem ini masih tergolong baru dan baru dilakukan di Bhutan sebagai percontohan yang selanjutnya akan dilakukan di India, Nepal, dan Indonesia.Pengambil KeputusanMeskipun sistem tersebut penting, namun lebih penting bagaimana instrument itu bekerja di lapangan, karena sudah banyak instrument dikembangkan. Selain METT, CATS, RAPPAM, saat ini juga telah ada pengembangan SMART yaitu Spatial Monitoring and Reporting Tool. Artinya.Berbagai sistem monitoring tersebut tidak lantas membingungkan pengguna di tingkat tapak. Karena tentunya efektifitas dari system tersebut memiliki standar masing-masing dan target-target khusus.Sistem yang dikembangkan sebagai alat tersebut juga dapat berkontribusi terhadap pemantauan kondisi habitat dan flagship species, terutama di bentang alam Sumatera karena kondisi satwa dan habitatnya di Sumatera semakin kritis. Semua system itu diharapkan dapat memperkuat dasar pengambilan kebijakan dan implementasi dalam upaya perlindungan terhadap satwa liar dan habiatnya serta masyarakat yang ada	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-015-03.json	Sistem Canggih Ini Mampu Gabungkan Kondisi Satwa Liar, Habitat, Manusia dan Konfliknya. Seperti Apa?	Sistem Canggih Ini Mampu Gabungkan Kondisi Satwa Liar, Habitat, Manusia dan Konfliknya. Seperti Apa? \| Masih banyak pekerjaan rumah tentunya bagaimana pelestarian satwa liar di Indonesia ini makin membaik dan bagaimana kolaborasi antar sektor/lembaga dapat terjalin untuk sama-sama berkontribusi bagi pelestarian satwa serta penghidupan berkelanjutan dibarengi dengan sistem yang dikembangkan tersebut berkontribusi nyata buat satwa dan habitatnya serta manusia.Apakah bisa? Tentu bisa jika ada kemauan kuat para pihak. [SEP]	[0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146]
2020-046-15.json	Tes Genetika, Cara Baru Penelitian Keragaman Hayati Laut Indonesia	Tes Genetika, Cara Baru Penelitian Keragaman Hayati Laut Indonesia \| [CLS] Keragaman hayati Indonesia kini bisa diteliti dengan data masif. Sekelompok peneliti melakukan percobaan meneliti keragaman genetik di lima titik penyelaman populer di nusantara dan menggunakan model yang bisa memproses data besar.Hal ini didiskusikan dalam Oceanogen Talk 01 Live bertajuk Next Generation Sequencing (NGS) and Big Data for Marine Biodiversity Research in Indonesia, Challenges and Opportunities pada Senin (15/6/2020). Ni Kadek Dita Cahyani, peneliti perempuan dari Bali yang sedang menyelesaikan riset Phd di Ecology and Evolutionary Biology Department UCLA Amerika Serikat dan pegiat di Yayasan Bionesia memaparkan generasi terbaru sekuensing data masif ini.Dimoderatori oleh Hawis Madduppa yang memperkenalkan fasilitas laboratoriumnya Oceanogen, yang membawa semangat The Genetic Code of Innovation. “Fasilitas kami sudah bisa identifikasi cepat, buat database keanekaragaman hayati untuk pengelolaan berkelanjutan,” ujar Hawis. Lembaga ini melakukan digitalisasi sampel, melayani berbagai pelayanan DNA, melakukan DNA barcoding, identifikasi makanan, seafood, daging, buah, identifikasi bakteri, melayani industri jenis-jenis makanan, dan lainnya. Misalnya dalam satu kaleng makanan, apa saja genetiknya sehingga bisa melakukan identifikasi secara rigid.Salah satunya Next Generation Sequencing (NGS). Pihaknya juga mengadakan pelatihan dan internship bagi peneliti. Pelatihan terakhir tentang DNA barcoding. Ini adalah metode mengidentifikasi sesuatu atau spesies dengan gen yang spesifik. “Laboratorium sudah makin maju meneliti genetik,” sebut Hawis.baca : Pentingnya Analisis DNA untuk Perangi Kejahatan Satwa Liar	[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2020-046-15.json	Tes Genetika, Cara Baru Penelitian Keragaman Hayati Laut Indonesia	Tes Genetika, Cara Baru Penelitian Keragaman Hayati Laut Indonesia \| Sementara Dita Cahyani memaparkan makin banyak penelitian genetika kelautan di dunia. Karena itu, peneliti Indonesia harus aktif berperan serta. Misalnya untuk penamaan spesies, filogenetik atau pohon kekerabatan, DNA barcoding, dan meneliti konektivitas genetik yang kini banyak digunakan di bidang konservasi dan industri akuakultur. Akuakultur adalah budidaya ikan hias dengan tujuan mengurangi penangkapan di alam.Salah satu risetnya adalah mengidentifikasi genetik di kedalaman bawah laut Raja Ampat dan Teluk Cendrawasih di Papua, Pulau Weh-Aceh, Kepulauan Seribu, dan Teluk Pemuteran-Bali.Autonomous Reef Monitoring Structure (ARMS), sebuah plat PVC dengan 9 tingkat ditenggelamkan di kedalaman sekitar 10 meter pada 2013 oleh sejumlah peneliti dari berbagai institusi dan universitas di Indonesia. Struktur ini dipasang 90 buah di kelima titik lokasi penyelaman itu, dan yang bisa diambil kembali sekitar 80 buah pada 2016. “Ada yang sudah dibuka oleh seseorang, dan dibuang kembali jadi rusak,” ujar Dita saat dikonfirmasi kembali lewat telepon.Penggunaan struktur materi PVC untuk pengambilan sampel dinilai cukup efektif karena bisa dipakai beberapa kali. Tinggal membersihkan sampel dan ditaruh lagi. Sampel yang melekat di permukaan ARMS ini dikerik, lalu diblender, untuk tes genetiknya. Sampel dianggap mewakili semua organisme yang hidup di titik perairan tersebut.	[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2020-046-15.json	Tes Genetika, Cara Baru Penelitian Keragaman Hayati Laut Indonesia	Tes Genetika, Cara Baru Penelitian Keragaman Hayati Laut Indonesia \| Data yang bisa diolah dengan NGS sangat masif atau istilahnya big data. Bisa jutaan sekuens DNA yang diteliti. Hasil penelitian organisme, ada sejumlah ikan unidentified atau tak teridentifikasi dengan bank sampel yang ada. Artinya, keberagamannya bagus. “Di Raja Ampat paling banyak unidentified, ada keragaman biodivesitas karena tidak terdeteksi di database sebagai taksonomi, karena tak ada pembanding,” paparnya. Intinya, dengan NGS, sampling bisa jauh lebih banyak dan lebih cepat dalam asesmen. Sementara bisa disimpulkan, di Raja Ampat, keragaman karang lebih banyak dan menyediakan berbagai habitat organisme yang cukup kaya.Salah satu hipotesis yang diuji, Aceh tidak termasuk dalam kawasan coral triangle, yang dikenal memiliki keragaman laut yang tinggi. Teori lain adalah referensi hubungan arus laut dan juga keragaman habitat.baca juga : Begini Asyiknya Belajar Identifikasi Forensik DNA Penyu Untuk Bongkar Perdagangan Satwa Metode penelitian ini juga bisa melihat pola secara molekuler, apakah berbeda di tiap lokasi? “Mikrobia tak memiliki kelompok genetik yang spesifik di tiap lokasi, di mana-mana ada. Metazoa, hewan bersel banyak keragamannya beda-beda di Indonesia,” lanjutnya. Misalnya ikan yang jenisnya sama, genetiknya beda. Jika diteliti, walau jenisnya sama, namun tiap lokasi genetiknya beda-beda.Secara ekologis, manfaat penelitian keragaman genetik ini adalah untuk preservasi sumber plasma nutfah tiap daerah. “Kita perlu tahu punya apa saja. Screening invasive spesies bisa dilakukan dengan data seperti ini,” jelas Dita. Tantangannya, perlu makin banyak database untuk komparasi. Misal untuk jenis invasif, berapa banyak yang invasif dan yang masih ada di Indonesia.	[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]