Upload judgement summarization debug artifacts (debug_qwen35_status_aware) (part 5)

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_82_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,205 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_82_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 54,
+  "timings": {
+    "parse": 0.153,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 427.358,
+    "read": 114.212,
+    "query": 11.067,
+    "relevance": 65.905,
+    "total": 618.695
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 161554,
+    "marked_chars": 162031
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI\nDalam Konvensi :\nDalam Eksepsi :\n-\nMengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;\nDalam Rekonvensi :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi\ntidak dapat diterima ;\nHal 52 Putusan No.82/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 52\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi\n-\nMembebankan biaya perkara kepada Para Penggugat\nKonvensi/Tergugat II Rekonvensi hingga kini sebesar Rp1.290.000,00\n(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);  \nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, oleh\nkami : Sri Hartati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Syafrudin\nAinor Rafiek, S.H., M.Hum. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut te"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134999,
+        "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 82/Pdt.G/2023 antara Penggugat I (Jony) dan Penggugat II (Marina) melawan Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika). Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait kesepakatan *buy back guarantee* antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit, serta rencana pengosongan objek sengketa (rumah di Taman Semanan Indah Blok J5 No.25). Penggugat mendalilkan telah membayar DP Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I, dengan total pembayaran tercatat pribadi sebesar Rp709.701.533,09, namun kredit macet sejak Februari 2018 akibat pandemi. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan *buy back* dan pengosongan rumah, serta pengembalian uang DP dan angsuran secara tanggung renteng. Mediasi gagal.\n\n[HAL 6-12] Tergugat I menjawab dengan eksepsi *obscuur libel* dan *persona standi in judicio*, serta menolak dalil pokok. Tergugat I menjelaskan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) No.99 tanggal 22 Maret 2017 dengan Tergugat II yang mengatur jaminan *buy back* jika debitur wanprestasi sebelum AJB dan Hak Tanggungan dibuat. Penggugat I sebagai debitur KPR No.64 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp1.532.388.312,- telah lalai membayar sejak Juni 2021. Tergugat I telah mengirimkan 15 surat peringatan dan pemberitahuan pengalihan piutang. Berdasarkan klaim *buy back*, Tergugat II melunasi sisa utang Tergugat I sebesar Rp1.475.000.000,- pada 15 September 2022, dan Akta Subrogasi No.17 tanggal 8 Desember 2022 menandai beralihnya kedudukan kreditur dari Tergugat I ke Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.\n\n[HAL 13-20] Tergugat I berargumen gugatan tidak jelas karena posita (ketidakjelasan perhitungan pengembalian uang) tidak sejalan dengan petitum (pembatalan *buy back* dan pengosongan rumah). Selain itu, posita tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilanggar dan kerugian belum riil. Tergugat I juga mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person*, menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga tidak berhak menuntut pembatalan PKS antara Tergugat I dan II berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa tidak ada tanggapan restrukturisasi, karena faktanya telah diberikan masa tenggang melalui Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.76 tanggal 27 April 2020.\n\n[HAL 21-28] Tergugat I membantah dalil jumlah pembayaran Penggugat sebesar Rp709.701.533,09, mencatat pembayaran angsuran ke BCA hanya sebesar Rp330.456.970,- berdasarkan catatan bank yang merupakan bukti sempurna. Tergugat I menolak dalil surat peringatan tahun 2018 karena hubungan utang baru lahir April 2019. Tergugat I menegaskan kesepakatan *buy back* adalah hubungan internal dan hak alih piutang telah diatur dalam Pasal 15.1 Perjanjian Kredit tanpa perlu persetujuan debitur. Tergugat I menolak tuntutan pengembalian uang angsuran karena uang tersebut adalah pembayaran kredit yang telah dinikmati Penggugat, bukan perbuatan melawan hukum. Permohonan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat bukti otentik dan jaminan.\n\n[HAL 29-36] Tergugat II mengajukan jawaban dengan eksepsi *obscuur libel* dan menolak dalil pokok. Tergugat II menjelaskan penggunaan DP Penggugat untuk tanda jadi, komisi, pajak, dan administrasi. Tergugat II membantah dalil Penggugat tidak mengetahui *buy back*, dengan merujuk pada PPJB No.003/PPJB/ACL-TSI/III/2019 Pasal 3.2.8 yang mengatur kewajiban *buy back* jika debitur wanprestasi, serta surat-surat pemberitahuan dari Tergugat I yang diteruskan ke Penggugat. Tergugat II menolak pengembalian uang DP berdasarkan Pasal 12 ayat 12.2 PPJB yang menyatakan uang yang dibayarkan menjadi hak developer jika perjanjian dibatalkan karena kelalaian debitur. Tergugat II juga menolak gugatan perbuatan melawan hukum karena tindakan pengosongan sesuai PPJB Pasal 7.3.\n\n[HAL 37-41] Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengosongkan unit dan membayar ganti rugi Rp206.250.000,- (kerugian sewa Rp56.250.000,- dan biaya perbaikan Rp150.000.000,-), serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek jual beli. Tergugat II mendalilkan telah melakukan *buy back* dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, namun Penggugat masih menempati unit tersebut tanpa hak.\n\n[HAL 42-45] Para Penggugat mengajukan 14 bukti surat (PPJB, Akta Kredit, Kuitansi, KTP, KK, dll) dan 1 saksi (Usman Jahja) yang membenarkan utang KPR, pembayaran angsuran sekitar Rp700 juta, dan domisili Penggugat di objek sengketa. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat (PKS, Akta Kredit, PPJB, Akta Perubahan Kredit, surat peringatan, rincian pembayaran, dll) untuk membuktikan wanprestasi, proses *buy back*, dan alih piutang yang sah."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 28532,
+        "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 82/Pdt.G/2023 antara Penggugat I (Jony) dan Penggugat II (Marina) melawan Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika). Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait kesepakatan *buy back guarantee* antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit, serta rencana pengosongan objek sengketa (rumah di Taman Semanan Indah Blok J5 No.25). Penggugat mendalilkan telah membayar DP Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I, dengan total pembayaran tercatat pribadi sebesar Rp709.701.533,09, namun kredit macet sejak Februari 2018 akibat pandemi. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan *buy back* dan pengosongan rumah, serta pengembalian uang DP dan angsuran secara tanggung renteng. Mediasi gagal.\n\n[HAL 6-12] Tergugat I menjawab dengan eksepsi *obscuur libel* dan *persona standi in judicio*, serta menolak dalil pokok. Tergugat I menjelaskan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) No.99 tanggal 22 Maret 2017 dengan Tergugat II yang mengatur jaminan *buy back* jika debitur wanprestasi sebelum AJB dan Hak Tanggungan dibuat. Penggugat I sebagai debitur KPR No.64 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp1.532.388.312,- telah lalai membayar sejak Juni 2021. Tergugat I telah mengirimkan 15 surat peringatan dan pemberitahuan pengalihan piutang. Berdasarkan klaim *buy back*, Tergugat II melunasi sisa utang Tergugat I sebesar Rp1.475.000.000,- pada 15 September 2022, dan Akta Subrogasi No.17 tanggal 8 Desember 2022 menandai beralihnya kedudukan kreditur dari Tergugat I ke Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.\n\n[HAL 13-20] Tergugat I berargumen gugatan tidak jelas karena posita (ketidakjelasan perhitungan pengembalian uang) tidak sejalan dengan petitum (pembatalan *buy back* dan pengosongan rumah). Selain itu, posita tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilanggar dan kerugian belum riil. Tergugat I juga mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person*, menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga tidak berhak menuntut pembatalan PKS antara Tergugat I dan II berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa tidak ada tanggapan restrukturisasi, karena faktanya telah diberikan masa tenggang melalui Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.76 tanggal 27 April 2020.\n\n[HAL 21-28] Tergugat I membantah dalil jumlah pembayaran Penggugat sebesar Rp709.701.533,09, mencatat pembayaran angsuran ke BCA hanya sebesar Rp330.456.970,- berdasarkan catatan bank yang merupakan bukti sempurna. Tergugat I menolak dalil surat peringatan tahun 2018 karena hubungan utang baru lahir April 2019. Tergugat I menegaskan kesepakatan *buy back* adalah hubungan internal dan hak alih piutang telah diatur dalam Pasal 15.1 Perjanjian Kredit tanpa perlu persetujuan debitur. Tergugat I menolak tuntutan pengembalian uang angsuran karena uang tersebut adalah pembayaran kredit yang telah dinikmati Penggugat, bukan perbuatan melawan hukum. Permohonan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat bukti otentik dan jaminan.\n\n[HAL 29-36] Tergugat II mengajukan jawaban dengan eksepsi *obscuur libel* dan menolak dalil pokok. Tergugat II menjelaskan penggunaan DP Penggugat untuk tanda jadi, komisi, pajak, dan administrasi. Tergugat II membantah dalil Penggugat tidak mengetahui *buy back*, dengan merujuk pada PPJB No.003/PPJB/ACL-TSI/III/2019 Pasal 3.2.8 yang mengatur kewajiban *buy back* jika debitur wanprestasi, serta surat-surat pemberitahuan dari Tergugat I yang diteruskan ke Penggugat. Tergugat II menolak pengembalian uang DP berdasarkan Pasal 12 ayat 12.2 PPJB yang menyatakan uang yang dibayarkan menjadi hak developer jika perjanjian dibatalkan karena kelalaian debitur. Tergugat II juga menolak gugatan perbuatan melawan hukum karena tindakan pengosongan sesuai PPJB Pasal 7.3.\n\n[HAL 37-41] Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengosongkan unit dan membayar ganti rugi Rp206.250.000,- (kerugian sewa Rp56.250.000,- dan biaya perbaikan Rp150.000.000,-), serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek jual beli. Tergugat II mendalilkan telah melakukan *buy back* dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, namun Penggugat masih menempati unit tersebut tanpa hak.\n\n[HAL 42-45] Para Penggugat mengajukan 14 bukti surat (PPJB, Akta Kredit, Kuitansi, KTP, KK, dll) dan 1 saksi (Usman Jahja) yang membenarkan utang KPR, pembayaran angsuran sekitar Rp700 juta, dan domisili Penggugat di objek sengketa. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat (PKS, Akta Kredit, PPJB, Akta Perubahan Kredit, surat peringatan, rincian pembayaran, dll) untuk membuktikan wanprestasi, proses *buy back*, dan alih piutang yang sah. Tergugat I menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau ahli.\n\n[HAL 46-48] Tergugat II mengajukan 26 bukti surat (PPJB, Berita Acara Serah Terima, surat pemberitahuan *buy back*, klaim *buy back*, Akta Subrogasi, invoice, bukti pembayaran pajak, Sertifikat HGB atas nama Tergugat II, IMB, dll) untuk memperkuat dalilnya. Tergugat II juga menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau ahli. Para pihak menyampaikan kesimpulan pada 23 Agustus 2023 dan memohon putusan. Majelis Hakim mulai mempertimbangkan eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat I dan II.\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menguraikan inti gugatan Penggugat: menyatakan kesepakatan *buy back* tanpa penjelasan dalam Perjanjian Kredit sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum; menyatakan pengosongan rumah sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum; dan menuntut pengembalian DP serta angsuran total Rp709.701.533,09 secara tanggung renteng. Hakim menemukan bahwa penggunaan istilah \"Penggugat\" dan \"Tergugat\" dalam posita sangat membingungkan karena tidak jelas merujuk pada Penggugat I, Penggugat II, atau keduanya secara bersama-sama, demikian pula dengan \"Tergugat\" yang tidak spesifik merujuk pada Tergugat I atau II. Ketidakjelasan ini mempersulit pertimbangan hukum.\n\n[HAL 53-54] Karena eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (Konvensi) tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat II juga tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Biaya perkara sebesar Rp1.290.000,00 dibebankan kepada Para Penggugat. Amar putusan: Eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan; gugatan Konvensi tidak dapat diterima; gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; biaya perkara ditanggung Para Penggugat."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 82/Pdt.G/2023 antara Penggugat I (Jony) dan Penggugat II (Marina) melawan Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika). Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait kesepakatan *buy back guarantee* antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit, serta rencana pengosongan objek sengketa (rumah di Taman Semanan Indah Blok J5 No.25). Penggugat mendalilkan telah membayar DP Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I, dengan total pembayaran tercatat pribadi sebesar Rp709.701.533,09, namun kredit macet sejak Februari 2018 akibat pandemi. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan *buy back* dan pengosongan rumah, serta pengembalian uang DP dan angsuran secara tanggung renteng. Mediasi gagal.\n\n[HAL 6-12] Tergugat I menjawab dengan eksepsi *obscuur libel* dan *persona standi in judicio*, serta menolak dalil pokok. Tergugat I menjelaskan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) No.99 tanggal 22 Maret 2017 dengan Tergugat II yang mengatur jaminan *buy back* jika debitur wanprestasi sebelum AJB dan Hak Tanggungan dibuat. Penggugat I sebagai debitur KPR No.64 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp1.532.388.312,- telah lalai membayar sejak Juni 2021. Tergugat I telah mengirimkan 15 surat peringatan dan pemberitahuan pengalihan piutang. Berdasarkan klaim *buy back*, Tergugat II melunasi sisa utang Tergugat I sebesar Rp1.475.000.000,- pada 15 September 2022, dan Akta Subrogasi No.17 tanggal 8 Desember 2022 menandai beralihnya kedudukan kreditur dari Tergugat I ke Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.\n\n[HAL 13-20] Tergugat I berargumen gugatan tidak jelas karena posita (ketidakjelasan perhitungan pengembalian uang) tidak sejalan dengan petitum (pembatalan *buy back* dan pengosongan rumah). Selain itu, posita tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilanggar dan kerugian belum riil. Tergugat I juga mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person*, menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga tidak berhak menuntut pembatalan PKS antara Tergugat I dan II berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa tidak ada tanggapan restrukturisasi, karena faktanya telah diberikan masa tenggang melalui Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.76 tanggal 27 April 2020.\n\n[HAL 21-28] Tergugat I membantah dalil jumlah pembayaran Penggugat sebesar Rp709.701.533,09, mencatat pembayaran angsuran ke BCA hanya sebesar Rp330.456.970,- berdasarkan catatan bank yang merupakan bukti sempurna. Tergugat I menolak dalil surat peringatan tahun 2018 karena hubungan utang baru lahir April 2019. Tergugat I menegaskan kesepakatan *buy back* adalah hubungan internal dan hak alih piutang telah diatur dalam Pasal 15.1 Perjanjian Kredit tanpa perlu persetujuan debitur. Tergugat I menolak tuntutan pengembalian uang angsuran karena uang tersebut adalah pembayaran kredit yang telah dinikmati Penggugat, bukan perbuatan melawan hukum. Permohonan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat bukti otentik dan jaminan.\n\n[HAL 29-36] Tergugat II mengajukan jawaban dengan eksepsi *obscuur libel* dan menolak dalil pokok. Tergugat II menjelaskan penggunaan DP Penggugat untuk tanda jadi, komisi, pajak, dan administrasi. Tergugat II membantah dalil Penggugat tidak mengetahui *buy back*, dengan merujuk pada PPJB No.003/PPJB/ACL-TSI/III/2019 Pasal 3.2.8 yang mengatur kewajiban *buy back* jika debitur wanprestasi, serta surat-surat pemberitahuan dari Tergugat I yang diteruskan ke Penggugat. Tergugat II menolak pengembalian uang DP berdasarkan Pasal 12 ayat 12.2 PPJB yang menyatakan uang yang dibayarkan menjadi hak developer jika perjanjian dibatalkan karena kelalaian debitur. Tergugat II juga menolak gugatan perbuatan melawan hukum karena tindakan pengosongan sesuai PPJB Pasal 7.3.\n\n[HAL 37-41] Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengosongkan unit dan membayar ganti rugi Rp206.250.000,- (kerugian sewa Rp56.250.000,- dan biaya perbaikan Rp150.000.000,-), serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek jual beli. Tergugat II mendalilkan telah melakukan *buy back* dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, namun Penggugat masih menempati unit tersebut tanpa hak.\n\n[HAL 42-45] Para Penggugat mengajukan 14 bukti surat (PPJB, Akta Kredit, Kuitansi, KTP, KK, dll) dan 1 saksi (Usman Jahja) yang membenarkan utang KPR, pembayaran angsuran sekitar Rp700 juta, dan domisili Penggugat di objek sengketa. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat (PKS, Akta Kredit, PPJB, Akta Perubahan Kredit, surat peringatan, rincian pembayaran, dll) untuk membuktikan wanprestasi, proses *buy back*, dan alih piutang yang sah. Tergugat I menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau ahli.\n\n[HAL 46-48] Tergugat II mengajukan 26 bukti surat (PPJB, Berita Acara Serah Terima, surat pemberitahuan *buy back*, klaim *buy back*, Akta Subrogasi, invoice, bukti pembayaran pajak, Sertifikat HGB atas nama Tergugat II, IMB, dll) untuk memperkuat dalilnya. Tergugat II juga menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau ahli. Para pihak menyampaikan kesimpulan pada 23 Agustus 2023 dan memohon putusan. Majelis Hakim mulai mempertimbangkan eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat I dan II.\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menguraikan inti gugatan Penggugat: menyatakan kesepakatan *buy back* tanpa penjelasan dalam Perjanjian Kredit sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum; menyatakan pengosongan rumah sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum; dan menuntut pengembalian DP serta angsuran total Rp709.701.533,09 secara tanggung renteng. Hakim menemukan bahwa penggunaan istilah \"Penggugat\" dan \"Tergugat\" dalam posita sangat membingungkan karena tidak jelas merujuk pada Penggugat I, Penggugat II, atau keduanya secara bersama-sama, demikian pula dengan \"Tergugat\" yang tidak spesifik merujuk pada Tergugat I atau II. Ketidakjelasan ini mempersulit pertimbangan hukum.\n\n[HAL 53-54] Karena eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (Konvensi) tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat II juga tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Biaya perkara sebesar Rp1.290.000,00 dibebankan kepada Para Penggugat. Amar putusan: Eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan; gugatan Konvensi tidak dapat diterima; gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; biaya perkara ditanggung Para Penggugat."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 6752,
+    "frame": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika) terkait dugaan perbuatan melawan hukum atas kesepakatan buy back dan rencana pengosongan rumah. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan buy back, pengosongan rumah, serta pengembalian uang DP dan angsuran secara tanggung renteng. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) dikabulkan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat I dan II mendalilkan telah membayar uang muka sebesar Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I dengan total tercatat sebesar Rp709.701.533,09.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan buy back antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit serta rencana pengosongan objek sengketa.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) karena penggunaan istilah Penggugat dan Tergugat dalam posita tidak spesifik merujuk pada pihak mana.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan telah terjadi alih piutang dari Tergugat I ke Tergugat II melalui Akta Subrogasi sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mendalilkan telah melakukan buy back dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, serta menuntut pengosongan unit dalam gugatan rekonvensi.",
+        "page": 37,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa penggunaan istilah Penggugat dan Tergugat dalam posita sangat membingungkan dan tidak jelas merujuk pada pihak tertentu.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) dari Tergugat I dan II.",
+        "page": 53,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara.",
+        "page": 53,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat II tidak dapat diterima.",
+        "page": 53,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika) dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait kesepakatan buy back yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kredit serta rencana pengosongan rumah. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan buy back, pengosongan rumah, dan pengembalian uang muka serta angsuran yang telah dibayarkan. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) karena ketidakjelasan identitas pihak yang dimaksud dalam dalil gugatan. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan pokok serta gugatan rekonvensi dari Tergugat II tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika) dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait kesepakatan buy back yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kredit serta rencana pengosongan rumah. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan buy back, pengosongan rumah, dan pengembalian uang muka serta angsuran yang telah dibayarkan. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) karena ketidakjelasan identitas pihak yang dimaksud dalam dalil gugatan. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan pokok serta gugatan rekonvensi dari Tergugat II tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat I dan II mendalilkan telah membayar uang muka sebesar Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I dengan total tercatat sebesar Rp709.701.533,09.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan buy back antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit serta rencana pengosongan objek sengketa.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) karena penggunaan istilah Penggugat dan Tergugat dalam posita tidak spesifik merujuk pada pihak mana.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan telah terjadi alih piutang dari Tergugat I ke Tergugat II melalui Akta Subrogasi sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II mendalilkan telah melakukan buy back dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, serta menuntut pengosongan unit dalam gugatan rekonvensi.",
+        "page": 37,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa penggunaan istilah Penggugat dan Tergugat dalam posita sangat membingungkan dan tidak jelas merujuk pada pihak tertentu.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) dari Tergugat I dan II.",
+        "page": 53,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara.",
+        "page": 53,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat II tidak dapat diterima.",
+        "page": 53,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan angsuran rumah, tapi bank bilang sudah alih piutang ke pihak lain dan ingin mengosongkan rumah, apakah saya bisa minta uang saya kembali?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 13478,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1340 KUHPerdata",
+      "Pasal 1341 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1400 KUHPerdata",
+      "Pasal 1925 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1341: Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1400 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1400: Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun pertanyaan menyentuh isu alih piutang (pihak ketiga), putusan hakim dalam kasus ini menolak gugatan karena alasan prosedural (gugatan tidak jelas/obscuur libel) dan tidak pernah memeriksa substansi apakah alih piutang tersebut mengikat Penggugat atau melanggar prinsip ini. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum yang diuji atau diaplikasikan dalam pertimbangan putusan untuk menjawab pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tindakan curang (actio pauliana) untuk membatalkan tindakan debitur yang merugikan kreditur. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menunjukkan adanya dalil atau pemeriksaan mengenai tindakan curang debitur/pihak ketiga yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan Penggugat. Putusan hanya menolak gugatan karena formalitas, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif dengan isu yang diperiksa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dalam petitumnya, Majelis Hakim menyatakan eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur libel) dikabulkan dan tidak masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari pasal ini tidak pernah diuji atau menjadi dasar alasan hakim dalam putusan. Relevansinya hanya hipotetis karena gugatan ditolak sebelum pemeriksaan substansi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1400 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur subrogasi (perpindahan hak kreditur). Meskipun pertanyaan tentang 'alih piutang' secara teori berkaitan dengan subrogasi, putusan tidak pernah memeriksa atau menguji apakah subrogasi tersebut sah atau tidak karena gugatan ditolak karena ketidakjelasan formal (obscuur libel). Pasal ini tidak menjadi kerangka hukum yang dipakai hakim untuk menjawab pertanyaan, melainkan hanya dalil yang tidak diperiksa substansinya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pengakuan di hadapan hakim sebagai alat bukti. Pasal ini bersifat prosedural/buktian dan tidak mengatur hak atau kewajiban substantif terkait pengembalian uang muka atau alih piutang. Tidak ada dalil pengakuan di hadapan hakim yang menjadi isu dalam putusan ini."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 55832,
+    "completion_tokens": 4818
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 17,
+  "timings": {
+    "parse": 0.031,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 79.399,
+    "query": 1.904,
+    "relevance": 19.94,
+    "total": 101.274
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 54171,
+    "marked_chars": 54315
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 menurut agama\nBudha di Vihara Xx dihadapan Majelis Agama Buddha yang bernama Pandita\nXx, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No.026/287/SKP-\nMGBD/XI/2005 tertanggal 26 November 2005, sebagaimana Kutipan Akta\nPerkawinan Nomor 4668/I/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan\ndan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Desember 2005,\nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nmengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang\ntetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk\ndidaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat\npada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;\n5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat\n60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah\nmemperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta\nperceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;\n6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah xx\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 oleh kami xx.\nsebagai Hakim Ketua Majelis, xx. dan xx. masing-masing selaku Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan K"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 54315,
+    "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena perselisihan terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Gugatan ini diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 26 November 2005 di Vihara XX dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak perempuan dan laki-laki.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2011.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Januari 2022 sehingga kedua pihak pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat memiliki sikap cemburu, sering berkata kasar, tidak menghargai Penggugat, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga namun usaha tersebut sia-sia dan kedua pihak sepakat untuk berpisah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan pada tanggal 23 November 2023 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan diasuh oleh orang tua Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Budha yang menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai dua orang anak. Perkawinan ini mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang cemburu, berkata kasar, tidak menghargai Penggugat, serta campur tangan orang tua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah pada Januari 2022. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan bahwa perselisihan tersebut telah menghilangkan harapan untuk hidup rukun, sehingga gugatan perceraian dari Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkawinan antara kedua pihak dinyatakan putus karena perceraian."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Budha yang menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai dua orang anak. Perkawinan ini mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang cemburu, berkata kasar, tidak menghargai Penggugat, serta campur tangan orang tua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah pada Januari 2022. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan bahwa perselisihan tersebut telah menghilangkan harapan untuk hidup rukun, sehingga gugatan perceraian dari Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkawinan antara kedua pihak dinyatakan putus karena perceraian.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 26 November 2005 di Vihara XX dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak perempuan dan laki-laki.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2011.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Januari 2022 sehingga kedua pihak pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat memiliki sikap cemburu, sering berkata kasar, tidak menghargai Penggugat, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga namun usaha tersebut sia-sia dan kedua pihak sepakat untuk berpisah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan pada tanggal 23 November 2023 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan diasuh oleh orang tua Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan sepakat cerai, tapi suami tidak mau hadir sidang, bagaimana cara memisahkan diri secara resmi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 21516,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prosedur khusus dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen) di mana kreditor suami dapat ikut campur. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi gugatan perceraian atau prosedur pemutusan perkawinan yang menjadi inti pertanyaan pengguna. Selain itu, pasal ini bersifat prosedural/khusus untuk sengketa harta, bukan dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 22079,
+    "completion_tokens": 943
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,147 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 12,
+  "timings": {
+    "parse": 0.029,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 69.964,
+    "query": 2.588,
+    "relevance": 44.227,
+    "total": 116.809
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 32634,
+    "marked_chars": 32733
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 32733,
+    "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Elisama Pasaribu terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara penetapan hak perwalian anak di bawah umur. Pemohon meminta penetapan hak perwalian atas dua anaknya untuk keperluan pengurusan penjualan satu unit rumah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Elisama Pasaribu dan Herlija Simanullang menikah pada tanggal 09 Juli 2010 dan dikaruniai dua orang anak perempuan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Herlija Simanullang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki dua anak perempuan yang masih di bawah umur, yaitu Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki sertifikat SHGB No. 3912 atas nama Elisama Pasaribu dan kedua anaknya untuk sebuah rumah di Perum Taman Alamanda 2, Kota Bekasi.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian untuk keperluan menjual unit rumah tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Elisama Pasaribu sebagai wali dari Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu untuk pengurusan penjualan rumah tersebut.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Elisama Pasaribu mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia menikah dengan Herlija Simanullang pada tahun 2010 dan dikaruniai dua anak perempuan, Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu. Istri Pemohon meninggal dunia pada Desember 2021. Pemohon memiliki sertifikat SHGB atas nama dirinya dan kedua anaknya untuk sebuah rumah di Kota Bekasi yang hendak dijual. Pemohon meminta penetapan hak perwalian atas kedua anaknya karena mereka masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan mengabulkannya untuk seluruhnya, menetapkan kematian Istri Pemohon, serta menetapkan Elisama Pasaribu sebagai wali dari kedua anaknya khusus untuk pengurusan penjualan rumah tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Elisama Pasaribu mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia menikah dengan Herlija Simanullang pada tahun 2010 dan dikaruniai dua anak perempuan, Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu. Istri Pemohon meninggal dunia pada Desember 2021. Pemohon memiliki sertifikat SHGB atas nama dirinya dan kedua anaknya untuk sebuah rumah di Kota Bekasi yang hendak dijual. Pemohon meminta penetapan hak perwalian atas kedua anaknya karena mereka masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan mengabulkannya untuk seluruhnya, menetapkan kematian Istri Pemohon, serta menetapkan Elisama Pasaribu sebagai wali dari kedua anaknya khusus untuk pengurusan penjualan rumah tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Elisama Pasaribu dan Herlija Simanullang menikah pada tanggal 09 Juli 2010 dan dikaruniai dua orang anak perempuan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Herlija Simanullang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki dua anak perempuan yang masih di bawah umur, yaitu Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki sertifikat SHGB No. 3912 atas nama Elisama Pasaribu dan kedua anaknya untuk sebuah rumah di Perum Taman Alamanda 2, Kota Bekasi.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian untuk keperluan menjual unit rumah tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Elisama Pasaribu sebagai wali dari Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu untuk pengurusan penjualan rumah tersebut.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya janda yang punya dua anak kecil, bagaimana cara saya jual rumah atas nama saya dan anak-anak karena mereka belum dewasa?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 14332,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 345 KUHPerdata",
+      "Pasal 354 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 354: Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak-anak disebut 'belum dewasa', sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menentukan status hukum anak yang mempengaruhi kemampuan mereka melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli) dan kebutuhan akan perwakilan/wali."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme perwalian demi hukum ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Pertanyaan diajukan oleh 'janda' (menunjukkan suami telah meninggal) yang ingin menjual rumah atas nama anak. Pasal ini menjadi dasar hukum utama yang menentukan bahwa ayah/ibu yang masih hidup secara otomatis menjadi wali, yang merupakan prasyarat hukum agar anak yang belum dewasa dapat diwakili dalam transaksi jual beli."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya. Fakta dalam pertanyaan tidak menyebutkan status anak di luar kawin, melainkan anak dari pernikahan yang sah (janda dengan anak dari pernikahan tersebut). Oleh karena itu, fakta pemicu unsur pasal ini tidak muncul dalam sengketa atau pertanyaan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 345 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 15963,
+    "completion_tokens": 1023
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_835_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,166 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_835_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 30,
+  "timings": {
+    "parse": 0.055,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 86.622,
+    "query": 11.459,
+    "relevance": 61.256,
+    "total": 159.391
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 94181,
+    "marked_chars": 94442
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI :\nHalaman 27 dari 30 Halaman  Putusan Nomor  835/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 27\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nhadir dipersidangan, tidak hadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian dengan Verstek;\n3.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum\ndan bertanggung jawab secara hukum karena tidak memiliki ijin dari\npemerintah untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka\nKomoditi dengan menggunakan Platform Robot Trading Akademi Pro\ndan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang\nPerdagangan;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh :\n\nPenggugat I senilai: US $ 137,609,00 atau sebesar Rp. 1.926.528.429\n(Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua\nPuluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)\ndengan konversi nilai kurs dolar amerika terhad"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 94442,
+    "frame": "Para Penggugat (11 orang) menggugat PT. FSP Akademi Pro atas perbuatan melawan hukum terkait investasi pada platform Robot Trading Fahrenheit yang mengakibatkan kerugian materiil. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil, serta menetapkan sita jaminan atas aset Tergugat. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil dan menolak permintaan sita jaminan serta biaya non-materiil.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat membuka akun dan mentransfer dana investasi ke rekening yang ditunjuk oleh Tergugat untuk digunakan pada platform Robot Trading Fahrenheit.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat tidak dapat melakukan penarikan dana (withdrawal) dari akun investasi mereka sejak bulan Februari 2022.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kegiatan usaha Tergugat disegel oleh Pemerintah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan dan perizinan.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa rekening koran setoran dan bukti percakapan aplikasi WhatsApp mengenai penghentian penarikan dana.",
+        "page": 17,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengajukan keterangan saksi Darwin dan Delicius Celvin yang membenarkan adanya investasi dan ketidakmampuan penarikan dana.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan rincian kerugian immateriil seperti biaya transportasi, akomodasi, dan biaya pengacara secara rinci.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan tidak pernah melakukan atau meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat selama pemeriksaan perkara.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Perkara ini sengketa perdata antara sebelas orang Penggugat melawan PT. FSP Akademi Pro yang berkedudukan di Jakarta. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan dan mengelola investasi melalui platform Robot Trading Fahrenheit tanpa memiliki izin yang sah, sehingga menyebabkan mereka mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menarik dana investasi mereka sejak Februari 2022. Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil, sita jaminan atas aset Tergugat, serta biaya perkara. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada masing-masing Penggugat sesuai dengan jumlah dana yang tidak dapat ditarik. Permintaan Para Penggugat untuk menetapkan sita jaminan atas aset Tergugat ditolak karena tidak pernah dilakukan selama pemeriksaan perkara, demikian pula tuntutan biaya immateriil ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara rinci. Tergugat dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Perkara ini sengketa perdata antara sebelas orang Penggugat melawan PT. FSP Akademi Pro yang berkedudukan di Jakarta. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan dan mengelola investasi melalui platform Robot Trading Fahrenheit tanpa memiliki izin yang sah, sehingga menyebabkan mereka mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menarik dana investasi mereka sejak Februari 2022. Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil, sita jaminan atas aset Tergugat, serta biaya perkara. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada masing-masing Penggugat sesuai dengan jumlah dana yang tidak dapat ditarik. Permintaan Para Penggugat untuk menetapkan sita jaminan atas aset Tergugat ditolak karena tidak pernah dilakukan selama pemeriksaan perkara, demikian pula tuntutan biaya immateriil ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara rinci. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat membuka akun dan mentransfer dana investasi ke rekening yang ditunjuk oleh Tergugat untuk digunakan pada platform Robot Trading Fahrenheit.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat tidak dapat melakukan penarikan dana (withdrawal) dari akun investasi mereka sejak bulan Februari 2022.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kegiatan usaha Tergugat disegel oleh Pemerintah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan dan perizinan.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa rekening koran setoran dan bukti percakapan aplikasi WhatsApp mengenai penghentian penarikan dana.",
+        "page": 17,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat mengajukan keterangan saksi Darwin dan Delicius Celvin yang membenarkan adanya investasi dan ketidakmampuan penarikan dana.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan rincian kerugian immateriil seperti biaya transportasi, akomodasi, dan biaya pengacara secara rinci.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan tidak pernah melakukan atau meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat selama pemeriksaan perkara.",
+        "page": 27,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah transfer uang investasi ke platform trading tapi tidak bisa ditarik sejak Februari 2022, apakah saya bisa minta ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 24920,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata",
+      "Pasal 1367 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam mengenai hak meminta ganti rugi atas kerugian investasi yang tidak dapat ditarik secara langsung menjawab syarat pasal ini: adanya perbuatan melanggar hukum (penipuan/penutupan ilegal), adanya kerugian materiil, dan hubungan kausal. Putusan secara eksplisit mengabulkan gugatan berdasarkan teori ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Dalam pertimbangan putusan, hakim secara spesifik menetapkan perbuatan Tergugat sebagai 'Perbuatan Melawan Hukum' yang disengaja (menutupi informasi dan memberikan informasi tidak benar), bukan sekadar kelalaian. Oleh karena itu, Pasal 1365 lebih tepat dan menjadi dasar utama, sedangkan Pasal 1366 tidak menjadi inti sengketa atau dalil yang diuji dalam putusan ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab orang lain (vicarious liability) atas perbuatan bawahan, anak, atau barang yang diawasi. Fakta perkara menunjukkan Tergugat (PT. FSP Akademi Pro) bertindak sebagai pelaku langsung dalam menjalankan bisnis ilegal dan menutupi legalitasnya. Tidak ada dalil atau isu hukum dalam pertanyaan maupun putusan yang menyangkut tanggung jawab Tergugat atas perbuatan orang lain di bawah pengawasannya."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 36507,
+    "completion_tokens": 1274
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,134 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 38,
+  "timings": {
+    "parse": 0.066,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 98.907,
+    "query": 6.174,
+    "relevance": 36.363,
+    "total": 141.511
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 119463,
+    "marked_chars": 119796
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n\nMengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I mengenai gugatan\nPenggugat kabur (obscuur libel);\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk\nverklaard);\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir\nsebesar Rp.4.870.000 ,- ( Empat  juta  delapan  ratus  tujuh puluh  ribu rupiah );\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat,  pada hari :  Senin  tanggal  14  Agustus  2023,\noleh kami : Dr. FLORENSANI S. KENDENAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua\nMajelis, serta YUSWARDI, S.H., dan KRISTIJAN PURWANDONO DJATI, S.H.,\nmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang\nyang terbuka untuk umum pada hari : Rabu  tanggal  16 Agustus 2023, oleh Majelis\nHakim tersebut, dengan dibantu BAIK MUSTIKAWATI, S.H.,  Panitera Pengganti\npada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat,\nTergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II\ndan Turut Tergugat III.-\nHakim-Hakim Anggota,                                           Hakim Ketua Majelis,\nHalaman 37  Putusan No. 837/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ad"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 119796,
+    "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I hingga III atas perbuatan melawan hukum terkait penguasaan sebidang tanah yang diklaim sebagai warisan dan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat. Gugatan ini menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah oleh Penggugat, pembatalan sertifikat atas nama Tergugat, serta pembayaran ganti rugi. Namun, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscuur libel) akibat tidak adanya uraian batas-batas tanah dalam surat gugatan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengklaim sebagai ahli waris almarhum H. Mijan bin Iyang dan almarhumah Hamsiah binti Nari yang memiliki sebidang tanah seluas 450 M2 di Duri Kosambi berdasarkan Girik Nomor C.1342 Persil Nomor 142 D.I.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menduduki dan menguasai tanah tersebut serta memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 13503/Duri Kosambi dan Nomor 13456/Duri Kosambi yang diterbitkan pada tahun 2017.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengklaim tanah tersebut merupakan milik nenek mereka, Enap binti Pendek, berdasarkan Girik Nomor C.308 Persil 142 D.I.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan.",
+        "page": 21,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan batas-batas tanah objek sengketa padahal bukti kepemilikan Penggugat masih berupa girik.",
+        "page": 36,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) dan tidak memeriksa pokok perkara.",
+        "page": 37,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, yang mengaku sebagai ahli waris, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I hingga III. Penggugat mengklaim kepemilikan sebidang tanah seluas 450 M2 di Duri Kosambi berdasarkan Girik Nomor C.1342 Persil Nomor 142 D.I atas nama almarhumah Hamsiah binti Nari, dan menuntut pernyataan sah kepemilikan tersebut, pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 13503/Duri Kosambi dan Nomor 13456/Duri Kosambi atas nama Tergugat, serta pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah klaim tersebut dengan menyatakan tanah merupakan milik nenek mereka berdasarkan Girik Nomor C.308 Persil 142 D.I. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah dalam surat gugatan. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa keharusan penyebutan batas-batas tanah berlaku khusus untuk sengketa tanah dengan bukti kepemilikan berupa girik. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, yang mengaku sebagai ahli waris, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I hingga III. Penggugat mengklaim kepemilikan sebidang tanah seluas 450 M2 di Duri Kosambi berdasarkan Girik Nomor C.1342 Persil Nomor 142 D.I atas nama almarhumah Hamsiah binti Nari, dan menuntut pernyataan sah kepemilikan tersebut, pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 13503/Duri Kosambi dan Nomor 13456/Duri Kosambi atas nama Tergugat, serta pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah klaim tersebut dengan menyatakan tanah merupakan milik nenek mereka berdasarkan Girik Nomor C.308 Persil 142 D.I. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah dalam surat gugatan. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa keharusan penyebutan batas-batas tanah berlaku khusus untuk sengketa tanah dengan bukti kepemilikan berupa girik. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengklaim sebagai ahli waris almarhum H. Mijan bin Iyang dan almarhumah Hamsiah binti Nari yang memiliki sebidang tanah seluas 450 M2 di Duri Kosambi berdasarkan Girik Nomor C.1342 Persil Nomor 142 D.I.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menduduki dan menguasai tanah tersebut serta memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 13503/Duri Kosambi dan Nomor 13456/Duri Kosambi yang diterbitkan pada tahun 2017.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengklaim tanah tersebut merupakan milik nenek mereka, Enap binti Pendek, berdasarkan Girik Nomor C.308 Persil 142 D.I.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan.",
+        "page": 21,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan batas-batas tanah objek sengketa padahal bukti kepemilikan Penggugat masih berupa girik.",
+        "page": 36,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) dan tidak memeriksa pokok perkara.",
+        "page": 37,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris punya girik tanah, tapi hakim tolak gugatan saya karena tidak sebut batas tanah, kan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 8852,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1366 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata (tort) atas perbuatan melawan hukum. Namun, dalam putusan ini, gugatan ditolak karena eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) akibat tidak adanya batas tanah dalam surat gugatan, bukan karena pemeriksaan substansi apakah ada perbuatan melawan hukum atau kerugian. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum atau kerangka analisis hakim dalam menolak gugatan tersebut; penolakan murni bersifat prosedural/formil."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Sama seperti Pasal 1365, pasal ini mengatur substansi perbuatan melawan hukum. Putusan tidak membahas apakah tergugat lalai atau ceroboh, melainkan menolak gugatan karena ketidakjelasan objek sengketa (batas tanah) dalam dokumen gugatan. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan alasan hukum yang dipakai hakim."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 38845,
+    "completion_tokens": 1200
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_838_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,134 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_838_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 15,
+  "timings": {
+    "parse": 0.032,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 80.754,
+    "query": 6.612,
+    "relevance": 18.706,
+    "total": 106.103
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 46533,
+    "marked_chars": 46659
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menghukum      Penggugat      untuk      membayar     biaya     perkara\nsejumlah \nHalaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nRp3.672.500,00  (Tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami\nParmatoni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martin Ginting, S.H., M.H. dan\nDenny Tulangow, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor 838/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 18 September\n2023. Putusan tersebut pada hari Seni"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 46659,
+    "frame": "Penggugat SUPONO NALIMAN menggugat Tergugat DETTY THERESIA PUTUNG dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus dan ditinggalkan Tergugat sejak tahun 2019. Penggugat memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya. Gugatan ini ditolak oleh hakim karena penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 08 Februari 1998 di Gereja St. Andreas, Kedoya, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 432/1/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Februari 1998.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama IVANDER RONALD DICK yang lahir pada tanggal 06 November 2000.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Green Garden Blok B1 Nomor 59, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat meninggalkan rumah bersama anak mereka sejak awal tahun 2019 tanpa sepengetahuan Penggugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh masalah ekonomi dan pekerjaan Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang menunjukkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga melalui bukti surat maupun keterangan saksi.",
+        "page": 12,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat SUPONO NALIMAN mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat DETTY THERESIA PUTUNG ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang sah secara agama dan negara sejak 1998 telah mengalami keretakan akibat pertengkaran terus-menerus yang dipicu masalah ekonomi, serta Tergugat telah meninggalkan rumah tangga bersama anak mereka sejak tahun 2019 tanpa komunikasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perceraian mereka. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok mengenai pertengkaran yang terus-menerus dan hilangnya harapan kerukunan rumah tangga sesuai dengan ketentuan pembuktian hukum acara perdata, sehingga gugatan dinyatakan tidak terbukti dan ditolak untuk seluruhnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat SUPONO NALIMAN mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat DETTY THERESIA PUTUNG ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang sah secara agama dan negara sejak 1998 telah mengalami keretakan akibat pertengkaran terus-menerus yang dipicu masalah ekonomi, serta Tergugat telah meninggalkan rumah tangga bersama anak mereka sejak tahun 2019 tanpa komunikasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perceraian mereka. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok mengenai pertengkaran yang terus-menerus dan hilangnya harapan kerukunan rumah tangga sesuai dengan ketentuan pembuktian hukum acara perdata, sehingga gugatan dinyatakan tidak terbukti dan ditolak untuk seluruhnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 08 Februari 1998 di Gereja St. Andreas, Kedoya, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 432/1/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Februari 1998.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama IVANDER RONALD DICK yang lahir pada tanggal 06 November 2000.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Green Garden Blok B1 Nomor 59, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat meninggalkan rumah bersama anak mereka sejak awal tahun 2019 tanpa sepengetahuan Penggugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh masalah ekonomi dan pekerjaan Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang menunjukkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga melalui bukti surat maupun keterangan saksi.",
+        "page": 12,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah menikah dan punya anak, tapi istri saya pergi meninggalkan rumah sejak 2019 tanpa kabar, apakah saya bisa minta cerai?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 18322,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi pertanyaan mengenai syarat atau prosedur perceraian karena ditinggalkan pasangan, yang merupakan isu utama dalam pertanyaan awam tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 19665,
+    "completion_tokens": 918
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_839_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,137 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_839_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 14,
+  "timings": {
+    "parse": 0.026,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 55.041,
+    "query": 8.097,
+    "relevance": 50.142,
+    "total": 113.306
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 40462,
+    "marked_chars": 40579
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 40579,
+    "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan pengampuan yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] terhadap ayahnya sendiri, [NAMA_ORANG], yang didalilkan tidak cakap hukum karena kondisi sakit. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Wali Pengampu (curator) untuk mewakili ayah kandungnya dalam tindakan hukum dan pengurusan harta kekayaan. Pengadilan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permintaan pemohon.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak kandung dari pasangan suami istri [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1982.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] saat ini dalam kondisi sakit, bicaranya tidak jelas, tidak bisa berjalan, kesulitan berkomunikasi secara lisan, dan kesulitan mobilisasi dalam aktivitas sehari-hari.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kondisi kesehatan [NAMA_ORANG] menyebabkan penurunan daya berpikir sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Permohonan pengampuan dari [NAMA_ORANG] telah memperoleh persetujuan dari saudara-saudara kandung Pemohon.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] tidak berada di bawah pengampuan orang lain.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa ayah kandungnya mengalami gangguan kesehatan berupa penurunan daya berpikir, kesulitan berkomunikasi lisan, dan kesulitan mobilisasi sehingga tidak cakap lagi untuk bertindak atas nama dirinya sendiri. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Wali Pengampu (curator) untuk melakukan tindakan hukum bagi dan atas nama ayahnya. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan melakukan pemeriksaan setempat, Hakim menetapkan bahwa kondisi ayah Pemohon memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan. Oleh karena itu, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan [NAMA_ORANG] di bawah pengampuan dan menetapkan Pemohon, [NAMA_ORANG], sebagai Wali Pengampu yang berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama diri ayah kandungnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa ayah kandungnya mengalami gangguan kesehatan berupa penurunan daya berpikir, kesulitan berkomunikasi lisan, dan kesulitan mobilisasi sehingga tidak cakap lagi untuk bertindak atas nama dirinya sendiri. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Wali Pengampu (curator) untuk melakukan tindakan hukum bagi dan atas nama ayahnya. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan melakukan pemeriksaan setempat, Hakim menetapkan bahwa kondisi ayah Pemohon memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan. Oleh karena itu, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan [NAMA_ORANG] di bawah pengampuan dan menetapkan Pemohon, [NAMA_ORANG], sebagai Wali Pengampu yang berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama diri ayah kandungnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak kandung dari pasangan suami istri [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1982.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] saat ini dalam kondisi sakit, bicaranya tidak jelas, tidak bisa berjalan, kesulitan berkomunikasi secara lisan, dan kesulitan mobilisasi dalam aktivitas sehari-hari.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kondisi kesehatan [NAMA_ORANG] menyebabkan penurunan daya berpikir sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Permohonan pengampuan dari [NAMA_ORANG] telah memperoleh persetujuan dari saudara-saudara kandung Pemohon.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NAMA_ORANG] tidak berada di bawah pengampuan orang lain.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya sakit parah, tidak bisa bicara jelas dan jalan, sehingga tidak bisa urus urusan sendiri, apakah saya bisa ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurusnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 21234,
+    "candidates": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (curatele), yaitu keadaan 'dungu, gila atau mata gelap'. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum utama untuk menilai apakah kondisi ayah pemohon (sakit parah, tidak bisa bicara/jalan, penurunan daya pikir) memenuhi kriteria 'dungu' atau ketidakcakapan hukum sehingga perlu ditunjuk pengampu. Meskipun hakim melakukan interpretasi bahwa kondisi fisik/mental tersebut dapat dikategorikan sebagai 'dungu', pasal ini tetap menjadi kerangka hukum substantif yang diuji dalam sengketa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berwenak untuk mengajukan permohonan pengampuan, yaitu 'keluarga sedarah'. Dalam pertanyaan, pemohon adalah anak yang ingin menjadi wali pengampu bagi ayahnya. Putusan secara eksplisit merujuk pada pasal ini untuk membenarkan hak anak (keluarga sedarah dalam garis lurus) untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi orang tuanya. Ini menjawab inti pertanyaan tentang kewenangan pemohon untuk ditunjuk/mengajukan pengampuan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 19312,
+    "completion_tokens": 975
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_841_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,124 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_841_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 15,
+  "timings": {
+    "parse": 0.025,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 66.447,
+    "query": 6.705,
+    "relevance": 24.2,
+    "total": 97.377
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 44663,
+    "marked_chars": 44789
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 44789,
+    "frame": "Pemohon [JESSIE] mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya menjadi \"JESSIE HEZRON\" pada dokumen identitas. Permohonan ini didasarkan pada keinginan Pemohon untuk mempererat hubungan dengan ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], yang telah menikah dengan ibu kandung Pemohon dan memberikan persetujuan tertulis. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung alasan penambahan nama tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 1998 dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Jessie.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], menikah kembali dengan [NICHO HEZRON LIM] pada tanggal 29 Maret 2013 di Gereja Victory Indonesia Jakarta.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon, [JESSIE], berkeinginan untuk menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya karena merasa bangga terhadap tanggung jawab ayah tirinya terhadap keluarga.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NICHO HEZRON LIM] sebagai ayah tiri Pemohon memberikan persetujuan tertulis melalui Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2021 untuk mengizinkan Pemohon menggunakan nama \"HEZRON\".",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], menyatakan tidak keberatan jika nama \"HEZRON\" ditambahkan pada nama belakang Pemohon dalam Akta Kelahiran.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menjadi dasar kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan ini.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon [JESSIE] mengajukan permohonan perubahan nama dengan menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya menjadi \"JESSIE HEZRON\" pada Kutipan Akta Kelahiran. Alasan permohonan adalah kebanggaan Pemohon terhadap ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], yang telah menikah dengan ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], dan menunjukkan tanggung jawab besar terhadap keluarga. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepatutan, serta didukung oleh persetujuan tertulis dari ayah tiri dan persetujuan ibu kandung. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama tersebut pada Akta Kelahiran dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pencatatan sipil terkait dalam waktu 30 hari."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon [JESSIE] mengajukan permohonan perubahan nama dengan menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya menjadi \"JESSIE HEZRON\" pada Kutipan Akta Kelahiran. Alasan permohonan adalah kebanggaan Pemohon terhadap ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], yang telah menikah dengan ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], dan menunjukkan tanggung jawab besar terhadap keluarga. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepatutan, serta didukung oleh persetujuan tertulis dari ayah tiri dan persetujuan ibu kandung. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama tersebut pada Akta Kelahiran dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pencatatan sipil terkait dalam waktu 30 hari.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 1998 dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Jessie.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], menikah kembali dengan [NICHO HEZRON LIM] pada tanggal 29 Maret 2013 di Gereja Victory Indonesia Jakarta.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon, [JESSIE], berkeinginan untuk menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya karena merasa bangga terhadap tanggung jawab ayah tirinya terhadap keluarga.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "[NICHO HEZRON LIM] sebagai ayah tiri Pemohon memberikan persetujuan tertulis melalui Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2021 untuk mengizinkan Pemohon menggunakan nama \"HEZRON\".",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], menyatakan tidak keberatan jika nama \"HEZRON\" ditambahkan pada nama belakang Pemohon dalam Akta Kelahiran.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menjadi dasar kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan ini.",
+        "page": 12,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Bisa nggak saya tambah nama ayah tiri saya di akta lahir karena saya bangga sama dia?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12646,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi status hukum 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur dan perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan perubahan nama di akta kelahiran yang merupakan ranah hukum administrasi kependudukan (hukum publik/administrasi), bukan sengketa perdata substantif mengenai kapasitas hukum atau status kedewasaan. Pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban terkait penambahan nama, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah yang ditanyakan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 18097,
+    "completion_tokens": 882
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,174 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 13,
+  "timings": {
+    "parse": 0.058,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 103.991,
+    "query": 6.787,
+    "relevance": 18.156,
+    "total": 128.991
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 39183,
+    "marked_chars": 39291
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara  sah dan patut akan tetapi tidak\nhadir;\nHalaman 11 dari 12  Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana\ndalam Akta Perkawinan No. 1636/I/PPA/1999 tertanggal 08 April 1999 yang tercatat di\nKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus\nkarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n4. Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;\n5. Memerintah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang di tunjuk\nuntuk itu mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan\nHukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi\nDKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 39291,
+    "frame": "Penggugat, seorang istri, menggugat Tergugat, suaminya, untuk memutus ikatan perkawinan karena perceraian akibat perselisihan terus-menerus, pisah ranjang, dan ketidakhadiran Tergugat. Penggugat meminta pernyataan perceraian, hak asuh anak, dan pembebanan hutang Tergugat kepada Tergugat sendiri. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, yaitu perceraian dan hak asuh anak, namun menolak tuntutan terkait hutang.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 23 Agustus 1998 dan tercatat pada tanggal 8 April 1999.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2002 hingga 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat pernah kepergok melakukan judi di Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat terlibat hutang dengan rentenir dan menggunakan alasan nafkah keluarga.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan pisah ranjang sejak tahun 2008.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat secara fisik pada bulan Juni 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sejak tahun 2015.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat membiayai kehidupan anak-anak dan membayar hutang serta biaya sekolah anak yang tertunggak.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat meminta agar hutang piutang atas nama Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang istri, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, suaminya, dengan alasan terjadinya perselisihan terus-menerus, pisah ranjang sejak 2008, dan Tergugat meninggalkan rumah sejak 2015 tanpa kabar. Gugatan ini didalilkan berdasarkan fakta bahwa Tergugat terlibat judi, memiliki hutang dengan rentenir, serta tidak memenuhi kewajiban nafkah sehingga Penggugat harus membiayai kehidupan anak-anak dan membayar hutang tersebut. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh serta pemeliharaan keempat anak berada dalam kekuasaan Penggugat. Namun, tuntutan Penggugat agar hutang piutang atas nama Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat ditolak karena tidak terbukti dalam persidangan. Putusan ini dijatuhkan secara verstek."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang istri, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, suaminya, dengan alasan terjadinya perselisihan terus-menerus, pisah ranjang sejak 2008, dan Tergugat meninggalkan rumah sejak 2015 tanpa kabar. Gugatan ini didalilkan berdasarkan fakta bahwa Tergugat terlibat judi, memiliki hutang dengan rentenir, serta tidak memenuhi kewajiban nafkah sehingga Penggugat harus membiayai kehidupan anak-anak dan membayar hutang tersebut. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh serta pemeliharaan keempat anak berada dalam kekuasaan Penggugat. Namun, tuntutan Penggugat agar hutang piutang atas nama Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat ditolak karena tidak terbukti dalam persidangan. Putusan ini dijatuhkan secara verstek.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 23 Agustus 1998 dan tercatat pada tanggal 8 April 1999.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2002 hingga 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat pernah kepergok melakukan judi di Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat terlibat hutang dengan rentenir dan menggunakan alasan nafkah keluarga.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan pisah ranjang sejak tahun 2008.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat secara fisik pada bulan Juni 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sejak tahun 2015.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat membiayai kehidupan anak-anak dan membayar hutang serta biaya sekolah anak yang tertunggak.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat meminta agar hutang piutang atas nama Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Suami saya judi dan punya hutang, lalu pergi meninggalkan rumah sejak 2015 tanpa kabar, apakah saya harus tetap bayar hutang itu?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 16723,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1865 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (siapa yang mendalilkan wajib membuktikan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Isi pertanyaan berkaitan dengan substansi hak dan kewajiban finansial (siapa yang bertanggung jawab atas hutang suami), bukan pada siapa yang memikul beban pembuktian di pengadilan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak dianggap relevan secara substantif."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 17277,
+    "completion_tokens": 1093
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 17,
+  "timings": {
+    "parse": 0.032,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 104.056,
+    "query": 4.407,
+    "relevance": 28.816,
+    "total": 137.311
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 46315,
+    "marked_chars": 46459
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 46459,
+    "frame": "Pemohon [LOUIS WILLIAM] mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perubahan nama menjadi [LOUIS WILLIAM HEZRON]. Sengketa ini bersifat non-kontradiktif (permohonan) di mana tidak ada pihak tergugat yang membantah, melainkan fokus pada pemenuhan syarat administratif dan persetujuan keluarga. Pemohon meminta penetapan pengadilan agar nama belakangnya dapat ditambahkan dengan nama ayah tirinya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon lahir di Medan pada tanggal 19 November 1999 dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 110/2000 adalah Louis William.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung Pemohon bernama Eddy telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2007 di Singapura.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon bernama Fenny Wong menikah kembali dengan Nicho Hezron Lim pada tanggal 29 Maret 2013 di Gereja Victory Indonesia Jakarta.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon, kakak perempuan Jessie, dan adik laki-laki Steven William tinggal serumah dengan Ibu kandung dan Ayah tiri di Jakarta Barat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berkeinginan menambahkan nama belakang 'Hezron' dari nama ayah tirinya karena merasa bangga terhadap tanggung jawab dan kasih sayang yang diberikan ayah tiri tersebut.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah tiri Pemohon, Nicho Hezron Lim, memberikan persetujuan tertulis melalui Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2021 untuk mengizinkan Pemohon menggunakan nama Hezron.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon, Fenny Wong, menyatakan tidak keberatan jika nama belakang anak-anaknya ditambahkan dengan nama Hezron.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah berusia 23 tahun dan dinyatakan dewasa serta tidak berada di bawah kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon [LOUIS WILLIAM], seorang warga negara Indonesia yang telah dewasa, mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Pemohon untuk menambahkan nama belakang 'HEZRON' yang diambil dari nama ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], sebagai bentuk pengakuan atas tanggung jawab dan kasih sayang yang telah diberikan ayah tiri tersebut selama ini. Fakta yang ditetapkan oleh hakim menunjukkan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan ibu kandung Pemohon telah menikah kembali dengan [NICHO HEZRON LIM] pada tahun 2013. Pemohon beserta saudara-saudaranya tinggal serumah dengan kedua orang tua tersebut. Baik ayah tiri maupun ibu kandung Pemohon telah memberikan persetujuan tertulis dan lisan untuk penambahan nama tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepatutan, sehingga mengabulkan permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon menambahkan nama 'HEZRON' di belakang nama 'LOUIS WILLIAM' menjadi 'LOUIS WILLIAM HEZRON' pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi pencatatan sipil dalam waktu 30 hari."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon [LOUIS WILLIAM], seorang warga negara Indonesia yang telah dewasa, mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Pemohon untuk menambahkan nama belakang 'HEZRON' yang diambil dari nama ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], sebagai bentuk pengakuan atas tanggung jawab dan kasih sayang yang telah diberikan ayah tiri tersebut selama ini. Fakta yang ditetapkan oleh hakim menunjukkan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan ibu kandung Pemohon telah menikah kembali dengan [NICHO HEZRON LIM] pada tahun 2013. Pemohon beserta saudara-saudaranya tinggal serumah dengan kedua orang tua tersebut. Baik ayah tiri maupun ibu kandung Pemohon telah memberikan persetujuan tertulis dan lisan untuk penambahan nama tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepatutan, sehingga mengabulkan permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon menambahkan nama 'HEZRON' di belakang nama 'LOUIS WILLIAM' menjadi 'LOUIS WILLIAM HEZRON' pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi pencatatan sipil dalam waktu 30 hari.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon lahir di Medan pada tanggal 19 November 1999 dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 110/2000 adalah Louis William.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung Pemohon bernama Eddy telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2007 di Singapura.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon bernama Fenny Wong menikah kembali dengan Nicho Hezron Lim pada tanggal 29 Maret 2013 di Gereja Victory Indonesia Jakarta.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon, kakak perempuan Jessie, dan adik laki-laki Steven William tinggal serumah dengan Ibu kandung dan Ayah tiri di Jakarta Barat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berkeinginan menambahkan nama belakang 'Hezron' dari nama ayah tirinya karena merasa bangga terhadap tanggung jawab dan kasih sayang yang diberikan ayah tiri tersebut.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah tiri Pemohon, Nicho Hezron Lim, memberikan persetujuan tertulis melalui Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2021 untuk mengizinkan Pemohon menggunakan nama Hezron.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon, Fenny Wong, menyatakan tidak keberatan jika nama belakang anak-anaknya ditambahkan dengan nama Hezron.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah berusia 23 tahun dan dinyatakan dewasa serta tidak berada di bawah kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin menambahkan nama belakang ayah tiri saya ke nama saya, apakah boleh?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12673,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi status hukum 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur dan perkawinan. Meskipun Pemohon dalam perkara ini lahir tahun 1999 (kemungkinan masih di bawah 21 tahun saat permohonan diajukan pada 2021), sengketa inti adalah perubahan nama yang merupakan ranah hukum administrasi kependudukan (dicabut oleh UU Administrasi Kependudukan), bukan sengketa kewenangan orang tua atau perwalian dalam KUHPerdata. Pasal ini tidak mengatur syarat atau prosedur penambahan nama, sehingga tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan 'apakah boleh menambahkan nama ayah tiri'. Relevansinya hanya bersifat prosedural/kontekstual untuk menentukan kapasitas, bukan substansi hukum perubahan nama."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 18595,
+    "completion_tokens": 1133
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,179 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 11,
+  "timings": {
+    "parse": 0.019,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 83.76,
+    "query": 4.983,
+    "relevance": 70.98,
+    "total": 159.742
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 31251,
+    "marked_chars": 31341
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat tidak hadir meskipun  dipanggil dengan sah;\n2.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek\n; \n3.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp   3.690.000,- ( Tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);\n     Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\npada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024  oleh Yulisar S.H., M.H., sebagai\nHakim Ketua Majelis, Dinahayati Syofyan S.H., M.H.,  dan Ferry Marcus\nJustinus Sumlang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana\ndiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum putusan pada hari\nSenin, Tanggal 04 Maret 2024  oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh\nBeti Nurbaeti,  S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat \nHakim-Hakim Anggota,\nDinahayati Syofyan, S.H., M.H. \nFerry Marcus Justinus Sumlang, S.H.\nHakim Ketua,\nYulisar, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nBeti Nurbaeti, S.H., M.H.\nHalaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 843/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 31341,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian peminjaman dana bisnis yang tidak dilunasi sesuai kesepakatan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya membayar pokok pinjaman, keuntungan, denda, serta kerugian immateriil. Perkara ini diputus tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tertanggal 09 Desember 2022 yang mengatur pinjaman dana bisnis.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat melalui Bank Central Asia pada tanggal 9, 10, dan 11 Desember 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tersebut menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Irene Susanti sebagai jaminan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran pengembalian pinjaman dan keuntungan sesuai jatuh tempo yang disepakati.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada Tergugat sebanyak tiga kali.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga Irene Susanti sebagai pemilik jaminan hutang harus diikutsertakan dalam perkara ini.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan perkara ini kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] terkait ketidaklunasan pinjaman dana bisnis sebesar Rp 105.000.000,- beserta keuntungan dan denda yang disepakati dalam Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tertanggal 09 Desember 2022. Penggugat mendalilkan telah mencairkan dana kepada Tergugat dan telah melakukan beberapa kali penagihan melalui somasi, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim memeriksa dalil bahwa jaminan hutang dalam perjanjian tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Irene Susanti. Majelis berpendapat bahwa kehadiran Irene Susanti sebagai pihak yang terkait dengan jaminan tersebut sangat diperlukan, sehingga perkara dinyatakan kurang pihak. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] terkait ketidaklunasan pinjaman dana bisnis sebesar Rp 105.000.000,- beserta keuntungan dan denda yang disepakati dalam Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tertanggal 09 Desember 2022. Penggugat mendalilkan telah mencairkan dana kepada Tergugat dan telah melakukan beberapa kali penagihan melalui somasi, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim memeriksa dalil bahwa jaminan hutang dalam perjanjian tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Irene Susanti. Majelis berpendapat bahwa kehadiran Irene Susanti sebagai pihak yang terkait dengan jaminan tersebut sangat diperlukan, sehingga perkara dinyatakan kurang pihak. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tertanggal 09 Desember 2022 yang mengatur pinjaman dana bisnis.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat melalui Bank Central Asia pada tanggal 9, 10, dan 11 Desember 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tersebut menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Irene Susanti sebagai jaminan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran pengembalian pinjaman dan keuntungan sesuai jatuh tempo yang disepakati.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada Tergugat sebanyak tiga kali.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga Irene Susanti sebagai pemilik jaminan hutang harus diikutsertakan dalam perkara ini.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan perkara ini kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah pinjamkan uang ke teman dengan jaminan sertifikat tanah atas nama orang lain, tapi dia tidak bayar, apakah saya bisa gugat?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 2893,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1131 KUHPerdata",
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan hutang. Dalam pertanyaan, Penggugat meminjamkan uang dan menerima jaminan (sertifikat tanah), sehingga Pasal 1131 menjadi dasar hukum substantif untuk menilai hak Penggugat sebagai kreditur terhadap harta Tergugat (termasuk jaminan yang diserahkan) dalam menagih hutang yang tidak dibayar."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat agar debitur dianggap lalai (wanprestasi). Dalam pertanyaan, Tergugat 'tidak bayar', sehingga perlu dinilai apakah Tergugat telah dinyatakan lalai sesuai prosedur Pasal 1238 (melalui surat perintah/akta sejenis atau lewat waktu) untuk dapat menuntut pemenuhan perikatan atau ganti rugi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari ketidakpemenuhan perikatan, yaitu kewajiban debitur untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga. Karena pertanyaan menanyakan hak untuk menggugat akibat tidak bayar, Pasal 1243 relevan sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau prestasi utama yang dapat ditagih setelah debitur dinyatakan lalai."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menetapkan asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Dalam pertanyaan, terdapat 'pinjam meminjam uang' yang merupakan perjanjian perikatan. Pasal 1338 menjadi dasar hukum utama bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut sah dan mengikat Tergugat untuk membayar kembali sesuai kesepakatan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1131 KUHPerdata",
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12270,
+    "completion_tokens": 1267
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 16,
+  "timings": {
+    "parse": 0.033,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 83.639,
+    "query": 14.563,
+    "relevance": 20.309,
+    "total": 118.544
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 48247,
+    "marked_chars": 48382
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 48382,
+    "frame": "Pemohon Fenny Wong mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak kandungnya yang belum dewasa, Steven William, dengan menambahkan nama belakang 'Hezron' dari suami barunya, Nicho Hezron Lim, ke dalam akta kelahiran. Permohonan ini diajukan karena alasan kekeluargaan dan persetujuan dari ayah tiri anak tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti dan keterangan saksi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon Fenny Wong adalah janda dari almarhum Eddy yang meninggal dunia pada tahun 2007.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah kembali dengan Nicho Hezron Lim pada tahun 2013.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Steven William adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tahun 2006 dan belum dewasa pada saat permohonan diajukan.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Steven William tinggal bersama Pemohon dan ayah tirinya, Nicho Hezron Lim, di Jakarta Barat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama 'Hezron' di belakang nama Steven William dalam akta kelahiran.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Nicho Hezron Lim memberikan persetujuan tertulis untuk penambahan nama tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama 'Hezron' pada akta kelahiran Steven William menjadi Steven William Hezron.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon Fenny Wong, sebagai ibu kandung, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak kandungnya yang belum dewasa, Steven William, dengan menambahkan nama belakang 'Hezron' yang diambil dari nama suami barunya, Nicho Hezron Lim. Pemohon mendasarkan permohonan ini pada alasan kekeluargaan, rasa bangga terhadap ayah tiri yang telah merawat anak-anaknya, serta adanya persetujuan dari ayah tiri tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dengan melihat bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin untuk menambah nama 'Hezron' pada Kutipan Akta Kelahiran Steven William sehingga menjadi Steven William Hezron, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pencatatan sipil terkait dalam waktu 30 hari."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon Fenny Wong, sebagai ibu kandung, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak kandungnya yang belum dewasa, Steven William, dengan menambahkan nama belakang 'Hezron' yang diambil dari nama suami barunya, Nicho Hezron Lim. Pemohon mendasarkan permohonan ini pada alasan kekeluargaan, rasa bangga terhadap ayah tiri yang telah merawat anak-anaknya, serta adanya persetujuan dari ayah tiri tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dengan melihat bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin untuk menambah nama 'Hezron' pada Kutipan Akta Kelahiran Steven William sehingga menjadi Steven William Hezron, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pencatatan sipil terkait dalam waktu 30 hari.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon Fenny Wong adalah janda dari almarhum Eddy yang meninggal dunia pada tahun 2007.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah kembali dengan Nicho Hezron Lim pada tahun 2013.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Steven William adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tahun 2006 dan belum dewasa pada saat permohonan diajukan.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Steven William tinggal bersama Pemohon dan ayah tirinya, Nicho Hezron Lim, di Jakarta Barat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama 'Hezron' di belakang nama Steven William dalam akta kelahiran.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Nicho Hezron Lim memberikan persetujuan tertulis untuk penambahan nama tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama 'Hezron' pada akta kelahiran Steven William menjadi Steven William Hezron.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya janda yang menikah lagi, bolehkah saya minta izin pengadilan untuk menambahkan nama suami saya sebagai nama belakang anak saya yang masih kecil?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 13830,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (minoritas) dan perwalian. Meskipun anak Pemohon berumur 15 tahun (belum dewasa), inti sengketa dalam pertanyaan adalah kewenangan pengadilan untuk mengubah pencatatan sipil (nama) berdasarkan hukum administrasi kependudukan, bukan status perwalian atau kapasitas hukum umum. Putusan secara eksplisit mengacu pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bukan KUHPerdata. Pasal ini tidak mengatur prosedur atau syarat perubahan nama."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 19244,
+    "completion_tokens": 933
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_847_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,136 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_847_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 8,
+  "timings": {
+    "parse": 0.02,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 83.043,
+    "query": 15.383,
+    "relevance": 11.066,
+    "total": 109.511
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 21613,
+    "marked_chars": 21677
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 21677,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual atas harta warisan untuk anak di bawah umur, tanpa adanya pihak tergugat dalam sengketa perdata biasa. Inti perkara adalah kebutuhan pemohon menjadi wali sah dan mendapatkan izin pengadilan untuk menjual tanah dan bangunan atas nama almarhum suami demi menopang ekonomi dan biaya sekolah anak. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin menjual sertifikat hak milik tertentu.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan Saharuddin Arsyad pada tanggal 20 Mei 2016.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saharuddin Arsyad meninggal dunia pada tanggal 01 September 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan Saharuddin Arsyad dikaruniai satu anak bernama Rayyan Faeyza Alfarizqi yang lahir pada tanggal 14 Mei 2018.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak Rayyan Faeyza Alfarizqi masih berada dalam kategori anak-anak dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Saharuddin Arsyad memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 796 yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Bogor.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan membiayai sekolah anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon menyatakan permohonannya bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan perwalian dan izin jual atas harta warisan untuk anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon dalil bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2016 dan dikaruniai satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2018. Setelah almarhum suami meninggal dunia pada tahun 2022, Pemohon beserta anaknya menjadi ahli waris. Pemohon memiliki kebutuhan mendesak untuk menjual tanah dan bangunan warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 796 di Bogor guna menopang ekonomi dan biaya pendidikan anak, namun karena anak tersebut masih di bawah umur, ia memerlukan penetapan wali dan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil Pemohon, serta menetapkan bahwa Pemohon mampu dan bertanggung jawab menjadi wali. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan perwalian dan izin jual atas harta warisan untuk anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon dalil bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2016 dan dikaruniai satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2018. Setelah almarhum suami meninggal dunia pada tahun 2022, Pemohon beserta anaknya menjadi ahli waris. Pemohon memiliki kebutuhan mendesak untuk menjual tanah dan bangunan warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 796 di Bogor guna menopang ekonomi dan biaya pendidikan anak, namun karena anak tersebut masih di bawah umur, ia memerlukan penetapan wali dan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil Pemohon, serta menetapkan bahwa Pemohon mampu dan bertanggung jawab menjadi wali. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon menikah dengan Saharuddin Arsyad pada tanggal 20 Mei 2016.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saharuddin Arsyad meninggal dunia pada tanggal 01 September 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan Saharuddin Arsyad dikaruniai satu anak bernama Rayyan Faeyza Alfarizqi yang lahir pada tanggal 14 Mei 2018.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak Rayyan Faeyza Alfarizqi masih berada dalam kategori anak-anak dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Saharuddin Arsyad memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 796 yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Bogor.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan membiayai sekolah anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon menyatakan permohonannya bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya janda yang butuh jual tanah warisan suami untuk biaya hidup dan sekolah anak yang masih kecil, tapi saya bingung cara jualnya karena anak belum dewasa."
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 8923,
+    "candidates": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan (menjual) barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab pertanyaan awam mengenai prosedur dan legalitas menjual tanah warisan untuk kepentingan anak yang masih kecil."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 393 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 11008,
+    "completion_tokens": 883
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_848_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,124 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_848_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 8,
+  "timings": {
+    "parse": 0.06,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 69.121,
+    "query": 3.306,
+    "relevance": 23.85,
+    "total": 96.337
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 22442,
+    "marked_chars": 22506
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 22506,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan kematian kakek kandungnya agar dapat dicatatkan dalam Akta Kematian. Sengketa ini berintikan kebutuhan pemohon akan bukti kematian resmi yang belum pernah dicatatkan sebelumnya. Pemohon meminta pengadilan menetapkan telah meninggalnya kakeknya dan memerintahkan pencatatan akta kematian tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kakek kandung Pemohon bernama M.Saih meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 karena sakit.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kakek kandung Pemohon dimakamkan di Tanah Pemakaman Pribadi di daerah Kampung Duku, Bogor.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian kakeknya sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Kakek Pemohon belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak tanggal 22 Mei 2007.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa kakek kandungnya, M.Saih, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 namun kematian tersebut belum pernah dicatatkan dalam Akta Kematian. Pemohon membutuhkan penetapan ini sebagai bukti resmi untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian Kakek Pemohon telah terjadi sesuai fakta hukum yang terungkap. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan telah meninggalnya Kakek Pemohon pada tanggal 22 Mei 2007, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada instansi pencatatan sipil yang berwenang untuk dicatat dan diterbitkan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa kakek kandungnya, M.Saih, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 namun kematian tersebut belum pernah dicatatkan dalam Akta Kematian. Pemohon membutuhkan penetapan ini sebagai bukti resmi untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian Kakek Pemohon telah terjadi sesuai fakta hukum yang terungkap. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan telah meninggalnya Kakek Pemohon pada tanggal 22 Mei 2007, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada instansi pencatatan sipil yang berwenang untuk dicatat dan diterbitkan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kakek kandung Pemohon bernama M.Saih meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 karena sakit.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kakek kandung Pemohon dimakamkan di Tanah Pemakaman Pribadi di daerah Kampung Duku, Bogor.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian kakeknya sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Kakek Pemohon belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak tanggal 22 Mei 2007.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kakek saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian, bagaimana cara melaporkannya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12734,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta otentik vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Pertanyaan awam berkaitan dengan prosedur administrasi pencatatan sipil (lapor kematian) dan bukan sengketa perdata substantif mengenai kekuatan bukti surat dalam konteks perjanjian atau hak kewajiban perdata."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 11707,
+    "completion_tokens": 796
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,237 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 54,
+  "timings": {
+    "parse": 0.087,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 444.228,
+    "read": 191.184,
+    "query": 6.839,
+    "relevance": 56.554,
+    "total": 698.892
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 162909,
+    "marked_chars": 163386
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi\n\nMenyatakan Eksepsi  Tergugat dan Turut Tergugat  tidak dapat diterima;\nDalam Pokok Perkara\n−\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk\nVerklaard );\nHal.        dari  54 Halaman. Putusan  No. 850/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 52\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n53\n−\nMenghukum Penggugat  untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp\nDemikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal  26 April  2023, oleh\nKami: LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,\nDINAHAYATI SOFYAN, S.H., M.H ., dan YULISAR S.H., M.H.,  masing-masing\nsebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari Selasa tanggal 02 Mei\n2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\nMajelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut,\nda"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134952,
+        "summary": "[HAL 1-11] Para Penggugat (ANINDA PRIMAROSA, ARYO WICAKSONO, SAKINA JIVA, QUIESKA KENYA, HUGALI ARJURO WICAKSONO, CASANDRA ADITYA MUKTI) sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia (Tergugat) dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 (Surat Girik No. 47, Persil 30 S.I seluas 1.440 M2 dan Persil 29 D.I seluas 3.800 M2) di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat [HAL 2-3]. Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB [HAL 3]. Pada tahun 1993, Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin [HAL 4]. Sebagian tanah (2.700 M2) dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat [HAL 4-5]. Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi: Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 (milik Pihak Pertama/Haryoto) dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 (milik Pihak Kedua/Tergugat), yang kemudian dicairkan pada 21 Mei 2019 [HAL 5-6]. Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum [HAL 6-7]. Para Penggugat menuntut: (1) Pernyataan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Pernyataan Para Penggugat sebagai pemilik sah sisa tanah 3.240 M2; (3) SHGB No. 2843 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum; (4) Pengosongan dan pengembalian tanah; (5) Ganti rugi materiil Rp32.400.000.000,00 dan immateril Rp100.000.000.000,00; (6) Sita jaminan; (7) Perintah kepada Turut Tergugat membatalkan SHGB; (8) Uang paksa Rp10.000.000,00/hari [HAL 8-11].\n\n[HAL 12-31] Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Kewenangan absolut, karena gugatan pembatalan sertifikat adalah wewenang PTUN, bukan PN Perdata [HAL 13-15]; (2) Legal standing, karena Surat Pernyataan Ahli Waris terbit Mei 2012 padahal Haryoto meninggal September 2019 [HAL 15-17]; (3) Itikad tidak baik [HAL 17-18]; (4) Kurang pihak karena tidak melibatkan Ditjen Bina Marga [HAL 18-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 (berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik) diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik [HAL 20-25]. Tergugat menolak dalil pengakuan tanah milik Para Penggugat dalam Akta Perdamaian 2019, karena akta tersebut hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah [HAL 26-27]. Tergugat dalil Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut [HAL 27-28]. Tergugat menolak ganti rugi materiil dan immateril karena tidak terbukti secara rinci dan immateril hanya untuk kasus kematian/luka berat [HAL 28-29]. Tergugat juga menolak sita jaminan dan uang paksa karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 29-31]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi kadaluarsa (lebih dari 30 tahun sejak SHGB No. 263 terbit 1984) dan kurang pihak [HAL 32-33].\n\n[HAL 32-44] Turut Tergugat menjelaskan riwayat SHGB No. 2843 yang berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik (terbit 1984), yang kemudian dipecah menjadi SHGB No. 935/Meruya Selatan (terbit 1994), dan akhirnya SHGB No. 2843/Meruya Selatan (terbit 13 Mei 2004) atas nama PT Copylas Indonesia [HAL 32-36]. Turut Tergugat dalil Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah karena Girik C No. 47 telah menjadi bagian dari SHGB tersebut [HAL 36-37]. Para Penggugat mengajukan Replik dengan bukti surat (Akta Kematian, Akta Jual Beli, Girik, PBB, Akta Perdamaian) dan saksi Sri Sudaryani yang menyatakan Para Penggugat ahli waris Haryoto, uang konsinyasi diambil Haryoto dan Tergugat, serta sisa tanah 3.240 M2 belum dibayar [HAL 41-44]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 29934,
+        "summary": "[HAL 1-11] Para Penggugat (ANINDA PRIMAROSA, ARYO WICAKSONO, SAKINA JIVA, QUIESKA KENYA, HUGALI ARJURO WICAKSONO, CASANDRA ADITYA MUKTI) sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia (Tergugat) dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 (Surat Girik No. 47, Persil 30 S.I seluas 1.440 M2 dan Persil 29 D.I seluas 3.800 M2) di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat [HAL 2-3]. Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB [HAL 3]. Pada tahun 1993, Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin [HAL 4]. Sebagian tanah (2.700 M2) dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat [HAL 4-5]. Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi: Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 (milik Pihak Pertama/Haryoto) dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 (milik Pihak Kedua/Tergugat), yang kemudian dicairkan pada 21 Mei 2019 [HAL 5-6]. Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum [HAL 6-7]. Para Penggugat menuntut: (1) Pernyataan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Pernyataan Para Penggugat sebagai pemilik sah sisa tanah 3.240 M2; (3) SHGB No. 2843 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum; (4) Pengosongan dan pengembalian tanah; (5) Ganti rugi materiil Rp32.400.000.000,00 dan immateril Rp100.000.000,00; (6) Sita jaminan; (7) Perintah kepada Turut Tergugat membatalkan SHGB; (8) Uang paksa Rp10.000.000,00/hari [HAL 8-11].\n\n[HAL 12-31] Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Kewenangan absolut, karena gugatan pembatalan sertifikat adalah wewenang PTUN, bukan PN Perdata [HAL 13-15]; (2) Legal standing, karena Surat Pernyataan Ahli Waris terbit Mei 2012 padahal Haryoto meninggal September 2019 [HAL 15-17]; (3) Itikad tidak baik [HAL 17-18]; (4) Kurang pihak karena tidak melibatkan Ditjen Bina Marga [HAL 18-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 (berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik) diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik [HAL 20-25]. Tergugat menolak dalil pengakuan tanah milik Para Penggugat dalam Akta Perdamaian 2019, karena akta tersebut hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah [HAL 26-27]. Tergugat dalil Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut [HAL 27-28]. Tergugat menolak ganti rugi materiil dan immateril karena tidak terbukti secara rinci dan immateril hanya untuk kasus kematian/luka berat [HAL 28-29]. Tergugat juga menolak sita jaminan dan uang paksa karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 29-31]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi kadaluarsa (lebih dari 30 tahun sejak SHGB No. 263 terbit 1984) dan kurang pihak [HAL 32-33].\n\n[HAL 32-44] Turut Tergugat menjelaskan riwayat SHGB No. 2843 yang berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik (terbit 1984), yang kemudian dipecah menjadi SHGB No. 935/Meruya Selatan (terbit 1994), dan akhirnya SHGB No. 2843/Meruya Selatan (terbit 13 Mei 2004) atas nama PT Copylas Indonesia [HAL 32-36]. Turut Tergugat dalil Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah karena Girik C No. 47 telah menjadi bagian dari SHGB tersebut [HAL 36-37]. Para Penggugat mengajukan Replik dengan bukti surat (Akta Kematian, Akta Jual Beli, Girik, PBB, Akta Perdamaian) dan saksi Sri Sudaryani yang menyatakan Para Penggugat ahli waris Haryoto, uang konsinyasi diambil Haryoto dan Tergugat, serta sisa tanah 3.240 M2 belum dibayar [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-46] Saksi Sri Sudaryani mengonfirmasi bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah seluas 5.240 M2 dengan dasar Girik, yang lokasinya di Jalan Meruya Udik (sekarang Joglo) dan telah dibangun ruko oleh PT.Copylas saat Haryoto masih hidup meskipun sempat dilarang [HAL 45]. Saksi menyatakan PT.Copylas mengakui tanah tersebut milik Haryoto sehingga Haryoto masuk dalam konsinyasi, dan saksi turut menandatangani Akta Perdamaian (Bukti P.14) [HAL 45]. Saksi menjelaskan bahwa uang konsinyasi adalah pembayaran untuk tanah yang kena jalan tol, di mana luas total 5.240 M2, baru dibayar untuk 2.000 M2, sehingga sisa 3.240 M2 (atau 3.200 M2 menurut kesaksian lain) belum dibayar [HAL 45-46]. Saksi hadir saat penyerahan dan pencairan cek di Pengadilan, namun PT.Copylas tidak hadir saat pencairan [HAL 46]. Saksi juga mengidentifikasi para Penggugat sebagai anak dan cucu Haryoto, serta menyatakan bahwa Para Ahli Waris berharap kasus selesai melalui mediasi dan pembayaran sisa, namun gugatan diajukan karena pembayaran tidak dilakukan [HAL 45-46].\n\n[HAL 47-50] Tergugat mengajukan bukti tertulis T-1 sampai T-19 yang meliputi SHGB No. 263 dan 2843, SIPPT, Surat Keputusan Gubernur terkait penyempurnaan izin penggunaan tanah, serta bukti pembayaran PBB dari tahun 1991 hingga 2022, serta Akta Perdamaian dan putusan pengadilan sebelumnya [HAL 47-49]. Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis TT-1 sampai TT-5 yang meliputi Buku Tanah SHGB No. 263, 935, dan 2843 atas nama PT.Copylas Indonesia serta SK Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPN terkait pemberian hak [HAL 49-50]. Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada 21 Maret 2023, di mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi karena alasan sudah lama tidak datang, dan batas-batas dalam gugatan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lokasi [HAL 50].\n\n[HAL 51-54] Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat limitatif Pasal 136 HIR, namun eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara [HAL 51]. Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat, sehingga objek sengketa dinyatakan kabur [HAL 52]. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara [HAL 52-53]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-11] Para Penggugat (ANINDA PRIMAROSA, ARYO WICAKSONO, SAKINA JIVA, QUIESKA KENYA, HUGALI ARJURO WICAKSONO, CASANDRA ADITYA MUKTI) sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia (Tergugat) dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 (Surat Girik No. 47, Persil 30 S.I seluas 1.440 M2 dan Persil 29 D.I seluas 3.800 M2) di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat [HAL 2-3]. Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB [HAL 3]. Pada tahun 1993, Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin [HAL 4]. Sebagian tanah (2.700 M2) dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat [HAL 4-5]. Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi: Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 (milik Pihak Pertama/Haryoto) dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 (milik Pihak Kedua/Tergugat), yang kemudian dicairkan pada 21 Mei 2019 [HAL 5-6]. Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum [HAL 6-7]. Para Penggugat menuntut: (1) Pernyataan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Pernyataan Para Penggugat sebagai pemilik sah sisa tanah 3.240 M2; (3) SHGB No. 2843 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum; (4) Pengosongan dan pengembalian tanah; (5) Ganti rugi materiil Rp32.400.000.000,00 dan immateril Rp100.000.000,00; (6) Sita jaminan; (7) Perintah kepada Turut Tergugat membatalkan SHGB; (8) Uang paksa Rp10.000.000,00/hari [HAL 8-11].\n\n[HAL 12-31] Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Kewenangan absolut, karena gugatan pembatalan sertifikat adalah wewenang PTUN, bukan PN Perdata [HAL 13-15]; (2) Legal standing, karena Surat Pernyataan Ahli Waris terbit Mei 2012 padahal Haryoto meninggal September 2019 [HAL 15-17]; (3) Itikad tidak baik [HAL 17-18]; (4) Kurang pihak karena tidak melibatkan Ditjen Bina Marga [HAL 18-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 (berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik) diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik [HAL 20-25]. Tergugat menolak dalil pengakuan tanah milik Para Penggugat dalam Akta Perdamaian 2019, karena akta tersebut hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah [HAL 26-27]. Tergugat dalil Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut [HAL 27-28]. Tergugat menolak ganti rugi materiil dan immateril karena tidak terbukti secara rinci dan immateril hanya untuk kasus kematian/luka berat [HAL 28-29]. Tergugat juga menolak sita jaminan dan uang paksa karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 29-31]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi kadaluarsa (lebih dari 30 tahun sejak SHGB No. 263 terbit 1984) dan kurang pihak [HAL 32-33].\n\n[HAL 32-44] Turut Tergugat menjelaskan riwayat SHGB No. 2843 yang berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik (terbit 1984), yang kemudian dipecah menjadi SHGB No. 935/Meruya Selatan (terbit 1994), dan akhirnya SHGB No. 2843/Meruya Selatan (terbit 13 Mei 2004) atas nama PT Copylas Indonesia [HAL 32-36]. Turut Tergugat dalil Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah karena Girik C No. 47 telah menjadi bagian dari SHGB tersebut [HAL 36-37]. Para Penggugat mengajukan Replik dengan bukti surat (Akta Kematian, Akta Jual Beli, Girik, PBB, Akta Perdamaian) dan saksi Sri Sudaryani yang menyatakan Para Penggugat ahli waris Haryoto, uang konsinyasi diambil Haryoto dan Tergugat, serta sisa tanah 3.240 M2 belum dibayar [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-46] Saksi Sri Sudaryani mengonfirmasi bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah seluas 5.240 M2 dengan dasar Girik, yang lokasinya di Jalan Meruya Udik (sekarang Joglo) dan telah dibangun ruko oleh PT.Copylas saat Haryoto masih hidup meskipun sempat dilarang [HAL 45]. Saksi menyatakan PT.Copylas mengakui tanah tersebut milik Haryoto sehingga Haryoto masuk dalam konsinyasi, dan saksi turut menandatangani Akta Perdamaian (Bukti P.14) [HAL 45]. Saksi menjelaskan bahwa uang konsinyasi adalah pembayaran untuk tanah yang kena jalan tol, di mana luas total 5.240 M2, baru dibayar untuk 2.000 M2, sehingga sisa 3.240 M2 (atau 3.200 M2 menurut kesaksian lain) belum dibayar [HAL 45-46]. Saksi hadir saat penyerahan dan pencairan cek di Pengadilan, namun PT.Copylas tidak hadir saat pencairan [HAL 46]. Saksi juga mengidentifikasi para Penggugat sebagai anak dan cucu Haryoto, serta menyatakan bahwa Para Ahli Waris berharap kasus selesai melalui mediasi dan pembayaran sisa, namun gugatan diajukan karena pembayaran tidak dilakukan [HAL 45-46].\n\n[HAL 47-50] Tergugat mengajukan bukti tertulis T-1 sampai T-19 yang meliputi SHGB No. 263 dan 2843, SIPPT, Surat Keputusan Gubernur terkait penyempurnaan izin penggunaan tanah, serta bukti pembayaran PBB dari tahun 1991 hingga 2022, serta Akta Perdamaian dan putusan pengadilan sebelumnya [HAL 47-49]. Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis TT-1 sampai TT-5 yang meliputi Buku Tanah SHGB No. 263, 935, dan 2843 atas nama PT.Copylas Indonesia serta SK Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPN terkait pemberian hak [HAL 49-50]. Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada 21 Maret 2023, di mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi karena alasan sudah lama tidak datang, dan batas-batas dalam gugatan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lokasi [HAL 50].\n\n[HAL 51-54] Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat limitatif Pasal 136 HIR, namun eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara [HAL 51]. Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat, sehingga objek sengketa dinyatakan kabur [HAL 52]. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara [HAL 52-53]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 6431,
+    "frame": "Para Penggugat sebagai ahli waris menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 yang diklaim sebagai hak milik mereka. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengakuan kepemilikan sisa tanah 3.240 M2, pembatalan SHGB No. 2843, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateril. Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena objek sengketa dinyatakan kabur.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta terkait tanah seluas 5.240 M2 di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dalil bahwa pada tahun 1993 Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Sebagian tanah seluas 2.700 M2 dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi menjadi Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 milik Haryoto dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 milik Tergugat.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah seluas 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik.",
+        "page": 20,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa Akta Perdamaian 2019 hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah.",
+        "page": 26,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut.",
+        "page": 27,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Sri Sudaryani menyatakan bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah seluas 5.240 M2 dengan dasar Girik dan PT.Copylas mengakui tanah tersebut milik Haryoto sehingga Haryoto masuk dalam konsinyasi.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Sri Sudaryani menyatakan bahwa uang konsinyasi adalah pembayaran untuk tanah yang kena jalan tol, di mana luas total 5.240 M2, baru dibayar untuk 2.000 M2, sehingga sisa 3.240 M2 belum dibayar.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada 21 Maret 2023, di mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi karena alasan sudah lama tidak datang.",
+        "page": 50,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan objek sengketa kabur karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Para Penggugat sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 yang diklaim sebagai hak milik mereka berdasarkan Girik dan Akta Jual Beli tahun 1988. Para Penggugat dalil bahwa Tergugat telah menggali tanah dan menerbitkan SHGB No. 2843 tanpa izin, serta dalil bahwa sisa tanah seluas 3.240 M2 masuk dalam sertifikat tersebut dengan data palsu. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengakuan kepemilikan sisa tanah, pembatalan SHGB, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat membantah dalil tersebut dengan dalil bahwa SHGB diterbitkan secara sah dan Akta Perdamaian 2019 hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah. Saksi Para Penggugat menyatakan bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah dan sisa tanah belum dibayar. Namun, dalam Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi. Majelis Hakim menyatakan objek sengketa kabur dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Para Penggugat sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 yang diklaim sebagai hak milik mereka berdasarkan Girik dan Akta Jual Beli tahun 1988. Para Penggugat dalil bahwa Tergugat telah menggali tanah dan menerbitkan SHGB No. 2843 tanpa izin, serta dalil bahwa sisa tanah seluas 3.240 M2 masuk dalam sertifikat tersebut dengan data palsu. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengakuan kepemilikan sisa tanah, pembatalan SHGB, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat membantah dalil tersebut dengan dalil bahwa SHGB diterbitkan secara sah dan Akta Perdamaian 2019 hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah. Saksi Para Penggugat menyatakan bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah dan sisa tanah belum dibayar. Namun, dalam Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi. Majelis Hakim menyatakan objek sengketa kabur dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta terkait tanah seluas 5.240 M2 di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dalil bahwa pada tahun 1993 Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Sebagian tanah seluas 2.700 M2 dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi menjadi Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 milik Haryoto dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 milik Tergugat.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah seluas 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik.",
+        "page": 20,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa Akta Perdamaian 2019 hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah.",
+        "page": 26,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut.",
+        "page": 27,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Sri Sudaryani menyatakan bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah seluas 5.240 M2 dengan dasar Girik dan PT.Copylas mengakui tanah tersebut milik Haryoto sehingga Haryoto masuk dalam konsinyasi.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Sri Sudaryani menyatakan bahwa uang konsinyasi adalah pembayaran untuk tanah yang kena jalan tol, di mana luas total 5.240 M2, baru dibayar untuk 2.000 M2, sehingga sisa 3.240 M2 belum dibayar.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada 21 Maret 2023, di mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi karena alasan sudah lama tidak datang.",
+        "page": 50,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan objek sengketa kabur karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.",
+        "page": 52,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris merasa tanah warisan saya dicabut paksa dan sertifikatnya diterbitkan tanpa izin, tapi saat diperiksa di lokasi saya tidak bisa tunjukkan batas tanahnya karena sudah lama tidak datang, apakah hak saya hilang?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 4500,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1870 KUHPerdata",
+      "Pasal 1967 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar gugatan Penggugat ('menyatakan supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum'). Meskipun gugatan ditolak karena objek sengketa kabur (masalah pembuktian batas tanah), pasal ini adalah kerangka hukum substantif yang mendasari klaim ahli waris atas pencabutan paksa dan penerbitan sertifikat tanpa izin."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam pertimbangan hakim, penolakan gugatan tidak didasarkan pada analisis kekuatan bukti akta otentik versus bukti lain, melainkan karena ketidakmampuan Penggugat menunjukkan batas tanah (objek sengketa kabur). Pasal ini tidak menjadi inti dari alasan hukum penolakan gugatan dalam putusan ini."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (verjaring). Pertanyaan awam menanyakan apakah haknya 'hilang' karena lama tidak datang ke lokasi, namun pertimbangan hakim menolak gugatan karena 'objek sengketa kabur' (ketidakmampuan membuktikan batas fisik), bukan karena lewat waktu/daluwarsa. Tidak ada dalil atau pemeriksaan mengenai lewatnya waktu 30 tahun dalam putusan ini."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 56816,
+    "completion_tokens": 5395
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,124 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 7,
+  "timings": {
+    "parse": 0.017,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 81.219,
+    "query": 11.039,
+    "relevance": 37.978,
+    "total": 130.253
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 21025,
+    "marked_chars": 21081
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 21081,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan kematian ayah kandungnya yang belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 dan memerintangkan pencatatan akta kematian tersebut. Perkara ini diselesaikan melalui putusan penetapan yang mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung Pemohon bernama Burselan Nangtjik meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 karena sakit.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung Pemohon dimakamkan di pemakaman Desa Singapura, Baturaja, Sumatera Selatan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa ayah kandungnya, Burselan Nangtjik, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 namun kematian tersebut belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon menyatakan bahwa ia membutuhkan penetapan pengadilan sebagai dasar untuk mencatatkan akta kematian tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan kebenaran mengenai kematian dan lokasi pemakaman almarhum, hakim menetapkan bahwa kematian tersebut merupakan peristiwa penting yang belum dilaporkan. Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menetapkan bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 karena sakit, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan dan penerbitan akta kematian."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa ayah kandungnya, Burselan Nangtjik, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 namun kematian tersebut belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon menyatakan bahwa ia membutuhkan penetapan pengadilan sebagai dasar untuk mencatatkan akta kematian tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan kebenaran mengenai kematian dan lokasi pemakaman almarhum, hakim menetapkan bahwa kematian tersebut merupakan peristiwa penting yang belum dilaporkan. Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menetapkan bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 karena sakit, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan dan penerbitan akta kematian.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung Pemohon bernama Burselan Nangtjik meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 karena sakit.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung Pemohon dimakamkan di pemakaman Desa Singapura, Baturaja, Sumatera Selatan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Ayah saya meninggal tahun 1993 tapi belum punya akta kematian, gimana cara buat surat resmi dari pengadilan biar bisa dicatat di dinas kependudukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 11400,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat/akta (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural/bukti, bukan jawaban substantif untuk pertanyaan tentang cara mendapatkan penetapan kematian. Selain itu, inti sengketa/permohonan ini berada di luar KUHPerdata (administrasi kependudukan/pencatatan sipil), sehingga pasal KUHPerdata yang dikutip hanya bersifat insidental untuk menguatkan bukti surat, bukan sebagai dasar hukum utama permohonan penetapan kematian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 10927,
+    "completion_tokens": 833
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_853_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,182 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_853_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 48,
+  "timings": {
+    "parse": 0.093,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 172.002,
+    "read": 105.646,
+    "query": 8.367,
+    "relevance": 87.938,
+    "total": 374.047
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 149800,
+    "marked_chars": 150223
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;\n3.\nMenyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 7 Maret 2021 (bukti P-6/T-1 dan\nP-6A) sebagai sah dan berharga;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar ganti rugi\nmaterial (kerugian pokok) kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,00\n(seratus dua puluh juta rupiah);\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sangsi Penalti atas tidak dipenuhi\nperjanjian tertanggal 7 Maret 2021 (bukti P-6/T-1, P-6A) kepada Penggugat\nsebesar Rp. 424.850.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus\nlima puluh ribu rupiah);\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.\n100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan\nisi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;\nHalaman 47 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 47\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahka"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134943,
+        "summary": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA (Penggugat) menggugat EMANUEL KEVIN (Tergugat) atas wanprestasi dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Maret 2021, di mana Tergugat ditunjuk sebagai Brand Ambassador untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun (5 April 2021–5 April 2022) dengan kewajiban 12 kali posting story (2 slide per story) dan 3 feeds per bulan, serta pembayaran honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 yang telah dibayarkan Penggugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021 [HAL 1-4]. Penggugat dalil Tergugat tidak memenuhi prestasi, tidak memposting sesuai jadwal, dan mengabaikan somasi, sehingga menuntut pengembalian uang pokok Rp. 120.000.000,00, sanksi penalti Rp. 424.850.000,00 (termasuk nilai treatment gratis), serta kerugian immateriil [HAL 5-12]. Tergugat menolak gugatan dengan eksepsi tidak memiliki legal standing karena perjanjian ditandatangani oleh dr. Siska Khairunnisa bukan PT. Khaleesi, gugatan kabur, dan tidak ada klausul penalti dalam perjanjian; dalam pokok perkara, Tergugat dalil tidak ada wanprestasi karena Penggugat tidak membuktikan hari/tanggal pelanggaran dan tidak ada klausul penalti Rp. 424.850.000,00 dalam perjanjian [HAL 16-29]. Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat karena tidak mengubah pokok perkara, namun menolak gabungan tuntutan penalti dan treatment sebagai perubahan yang menambah besar gugatan [HAL 42-43]. Hakim menyatakan Penggugat memiliki legal standing karena dr. Siska sebagai Direktur berwenang mewakili PT. Khaleesi berdasarkan akta pendirian, dan perjanjian tersebut sah mengikat [HAL 43-44]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 16780,
+        "summary": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA (Penggugat) menggugat EMANUEL KEVIN (Tergugat) atas wanprestasi dalam Surat Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador tertanggal 7 Maret 2021, di mana Tergugat ditunjuk untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun (5 April 2021–5 April 2022) dengan kewajiban 12 kali posting story (2 slide per story) dan 3 feeds per bulan, serta pembayaran honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 yang telah dibayarkan Penggugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021 [HAL 1-4]. Penggugat dalil Tergugat tidak memenuhi prestasi, tidak memposting sesuai jadwal, dan mengabaikan somasi, sehingga menuntut pengembalian uang pokok Rp. 120.000.000,00, sanksi penalti Rp. 424.850.000,00 (termasuk nilai treatment gratis), serta kerugian immateriil [HAL 5-12]. Tergugat menolak gugatan dengan eksepsi tidak memiliki legal standing karena perjanjian ditandatangani oleh dr. Siska Khairunnisa bukan PT. Khaleesi, gugatan kabur, dan tidak ada klausul penalti dalam perjanjian; dalam pokok perkara, Tergugat dalil tidak ada wanprestasi karena Penggugat tidak membuktikan hari/tanggal pelanggaran dan tidak ada klausul penalti Rp. 424.850.000,00 dalam perjanjian [HAL 16-29]. Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat karena tidak mengubah pokok perkara, namun menolak gabungan tuntutan penalti dan treatment sebagai perubahan yang menambah besar gugatan [HAL 42-43]. Hakim menyatakan Penggugat memiliki legal standing karena dr. Siska sebagai Direktur berwenang mewakili PT. Khaleesi berdasarkan akta pendirian, dan perjanjian tersebut sah mengikat [HAL 43-44]. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena prestasi dan contra prestasi telah diatur dalam perjanjian P-6/T-1 dan P-6A yang diakui para pihak, serta bukti P-7 dan P-8 membuktikan pembayaran Rp. 120.000.000,00 telah dilakukan Penggugat [HAL 44-45]. Bukti P-6A (Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Tergugat sebagai Muse/Brand Ambassador) diterima sebagai bagian dari perjanjian utama karena merujuk pada alenia yang sama dengan P-6/T-1, sehingga dalil Tergugat yang membantah tanda tangannya ditolak karena tidak dibuktikan [HAL 45]. Bukti P-6B dan P-6C yang tidak ditandatangani dikesampingkan, demikian pula bukti P-20 s/d P-29D mengenai treatment yang digabungkan dalam gugatan [HAL 45-46]. Majelis Hakim membuktikan Tergugat kurang prestasi berdasarkan bukti P-30, P-30A, P-30B, P-30C, dan P-36 yang dihubungkan dengan somasi P-9 s/d P-13, P-15, P-16, sehingga wanprestasi terbukti [HAL 46]. Gugatan kerugian immateriil ditolak karena tidak ada bukti, demikian pula permohonan penyitaan dan pelaksanaan serta merta [HAL 46-47]. Amar putusan: Gugatan dikabulkan sebagian; Tergugat dinyatakan wanprestasi; Perjanjian P-6/T-1 dan P-6A sah dan mengikat; Tergugat dihukum mengembalikan/membayar ganti rugi material Rp. 120.000.000,00; membayar sanksi penalti Rp. 424.850.000,00; membayar uang paksa Rp. 100.000,00 per bulan atas keterlambatan eksekusi putusan; dan membayar biaya perkara Rp. 970.000,00 [HAL 47-48]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA (Penggugat) menggugat EMANUEL KEVIN (Tergugat) atas wanprestasi dalam Surat Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador tertanggal 7 Maret 2021, di mana Tergugat ditunjuk untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun (5 April 2021–5 April 2022) dengan kewajiban 12 kali posting story (2 slide per story) dan 3 feeds per bulan, serta pembayaran honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 yang telah dibayarkan Penggugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021 [HAL 1-4]. Penggugat dalil Tergugat tidak memenuhi prestasi, tidak memposting sesuai jadwal, dan mengabaikan somasi, sehingga menuntut pengembalian uang pokok Rp. 120.000.000,00, sanksi penalti Rp. 424.850.000,00 (termasuk nilai treatment gratis), serta kerugian immateriil [HAL 5-12]. Tergugat menolak gugatan dengan eksepsi tidak memiliki legal standing karena perjanjian ditandatangani oleh dr. Siska Khairunnisa bukan PT. Khaleesi, gugatan kabur, dan tidak ada klausul penalti dalam perjanjian; dalam pokok perkara, Tergugat dalil tidak ada wanprestasi karena Penggugat tidak membuktikan hari/tanggal pelanggaran dan tidak ada klausul penalti Rp. 424.850.000,00 dalam perjanjian [HAL 16-29]. Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat karena tidak mengubah pokok perkara, namun menolak gabungan tuntutan penalti dan treatment sebagai perubahan yang menambah besar gugatan [HAL 42-43]. Hakim menyatakan Penggugat memiliki legal standing karena dr. Siska sebagai Direktur berwenang mewakili PT. Khaleesi berdasarkan akta pendirian, dan perjanjian tersebut sah mengikat [HAL 43-44]. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena prestasi dan contra prestasi telah diatur dalam perjanjian P-6/T-1 dan P-6A yang diakui para pihak, serta bukti P-7 dan P-8 membuktikan pembayaran Rp. 120.000.000,00 telah dilakukan Penggugat [HAL 44-45]. Bukti P-6A (Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Tergugat sebagai Muse/Brand Ambassador) diterima sebagai bagian dari perjanjian utama karena merujuk pada alenia yang sama dengan P-6/T-1, sehingga dalil Tergugat yang membantah tanda tangannya ditolak karena tidak dibuktikan [HAL 45]. Bukti P-6B dan P-6C yang tidak ditandatangani dikesampingkan, demikian pula bukti P-20 s/d P-29D mengenai treatment yang digabungkan dalam gugatan [HAL 45-46]. Majelis Hakim membuktikan Tergugat kurang prestasi berdasarkan bukti P-30, P-30A, P-30B, P-30C, dan P-36 yang dihubungkan dengan somasi P-9 s/d P-13, P-15, P-16, sehingga wanprestasi terbukti [HAL 46]. Gugatan kerugian immateriil ditolak karena tidak ada bukti, demikian pula permohonan penyitaan dan pelaksanaan serta merta [HAL 46-47]. Amar putusan: Gugatan dikabulkan sebagian; Tergugat dinyatakan wanprestasi; Perjanjian P-6/T-1 dan P-6A sah dan mengikat; Tergugat dihukum mengembalikan/membayar ganti rugi material Rp. 120.000.000,00; membayar sanksi penalti Rp. 424.850.000,00; membayar uang paksa Rp. 100.000,00 per bulan atas keterlambatan eksekusi putusan; dan membayar biaya perkara Rp. 970.000,00 [HAL 47-48]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 3015,
+    "frame": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA menggugat EMANUEL KEVIN atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama brand ambassador karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban mempublikasikan produk skincare sesuai jadwal. Penggugat menuntut pengembalian honorarium yang telah dibayarkan, sanksi penalti, serta kerugian immateriil.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador tertanggal 7 Maret 2021 yang mengikat Tergugat untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun dengan kewajiban posting story dan feed tertentu.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah membayar honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 kepada Tergugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.",
+        "page": 46,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengabaikan somasi yang dikirimkan oleh Penggugat.",
+        "page": 46,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian immateriil yang diderita.",
+        "page": 46,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA menggugat EMANUEL KEVIN atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama brand ambassador karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban mempublikasikan produk skincare sesuai jadwal dan mengabaikan somasi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai legal standing dan kaburnya gugatan, serta menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat. Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi karena kurang prestasi dalam memenuhi kewajiban posting sesuai perjanjian. Gugatan kerugian immateriil ditolak karena tidak ada bukti. Amar putusan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat mengembalikan honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00, membayar sanksi penalti sebesar Rp. 424.850.000,00, serta membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA menggugat EMANUEL KEVIN atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama brand ambassador karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban mempublikasikan produk skincare sesuai jadwal dan mengabaikan somasi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai legal standing dan kaburnya gugatan, serta menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat. Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi karena kurang prestasi dalam memenuhi kewajiban posting sesuai perjanjian. Gugatan kerugian immateriil ditolak karena tidak ada bukti. Amar putusan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat mengembalikan honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00, membayar sanksi penalti sebesar Rp. 424.850.000,00, serta membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador tertanggal 7 Maret 2021 yang mengikat Tergugat untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun dengan kewajiban posting story dan feed tertentu.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah membayar honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 kepada Tergugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.",
+        "page": 46,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengabaikan somasi yang dikirimkan oleh Penggugat.",
+        "page": 46,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian immateriil yang diderita.",
+        "page": 46,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar uang banyak buat iklan skincare tapi dia malah tidak posting sesuai janji dan mengabaikan peringatan, apa saya bisa minta uangnya kembali?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 18983,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1239 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1244 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan) debitur yang dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, fakta 'mengabaikan peringatan' (somasi) adalah elemen kunci untuk membuktikan bahwa debitur telah dinyatakan lalai sesuai dengan teks pasal ('dengan surat perintah'), yang merupakan prasyarat untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari perikatan untuk berbuat sesuatu (prestasi positif) yang tidak dipenuhi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini relevan secara substantif untuk menjawab apakah penggugat bisa menuntut ganti rugi atas ketidakpatuhan Tergugat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban mengganti rugi, yaitu setelah debitur dinyatakan lalai. Ini menjadi dasar hukum untuk menuntut akibat dari kelalaian Tergugat setelah peringatan, yang merupakan inti dari pertanyaan pengguna."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pembelaan debitur (force majeure) dari kewajiban mengganti rugi. Dalam konteks sengketa wanprestasi, pasal ini relevan karena menentukan apakah Tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika ketidakpatuhan disebabkan oleh hal di luar kendalinya, yang merupakan bagian dari analisis hukum wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Sebelum menuntut akibat wanprestasi, harus ada perjanjian yang sah. Pertanyaan mengimplikasikan adanya 'janji' (perjanjian), sehingga validitas perjanjian berdasarkan pasal ini adalah fondasi hukum untuk menuntut hak atas janji tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang tuntutan pengguna agar janji (perjanjian) tersebut ditegakkan atau diganti rugi jika dilanggar."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1239 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1244 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 51626,
+    "completion_tokens": 2548
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_85_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,208 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_85_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 17,
+  "timings": {
+    "parse": 0.026,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 134.79,
+    "query": 4.457,
+    "relevance": 52.588,
+    "total": 191.861
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 49277,
+    "marked_chars": 49421
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 49421,
+    "frame": "Pemohon Choy Pit Lan mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, yang didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena keterbelakangan mental. Pemohon meminta agar Wesley Sundjaja ditetapkan berada di bawah pengampuan dan dirinya sendiri ditetapkan sebagai pengampu untuk mengurus pribadi dan harta Wesley. Permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon Choy Pit Lan adalah istri dari almarhum Thomas Haweis Sundjaja yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Choy Pit Lan dikaruniai tiga orang anak dengan almarhum Thomas Haweis Sundjaja, yaitu Andrew Sundjaja, Kristy Sundjaja, dan Wesley Sundjaja.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja lahir di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1987.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja didalilkan mengalami keterbelakangan mental atau sindrom down sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Wesley Sundjaja menyimpulkan bahwa Wesley memiliki disabilitas intelektual, tidak cakap secara mental, dan memerlukan bantuan untuk mengelola aspek kehidupannya serta asset peninggalan ayahnya.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan hanya dapat mengucapkan kata-kata sederhana seperti 'mau mama' untuk menyatakan keinginan makan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak Pemohon yang lain, Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja, telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja menyatakan tidak keberatan jika Wesley Sundjaja diampu oleh ibu kandungnya, Pemohon Choy Pit Lan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon Choy Pit Lan menyimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki gangguan psikologis berat dan memiliki kapasitas mental optimal untuk menjadi pengampu.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Thomas Haweis Sundjaja meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Tiang Bendera No. 75-75A serta dua sebidang tanah di Kampung Kebon Jati, Bojong Jaya, Tangerang.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja bertempat tinggal di Jalan Tiang Bendera No. 75A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon Choy Pit Lan mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, dengan alasan Wesley mengalami keterbelakangan mental (sindrom down) yang membuatnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon juga meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu untuk mengurus pribadi dan seluruh harta Wesley, termasuk harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang telah meninggal dunia. Hakim menetapkan bahwa Wesley Sundjaja berada di bawah pengampuan dan Choy Pit Lan sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan pribadi dan harta Wesley serta mewakili segala kepentingannya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon Choy Pit Lan mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, dengan alasan Wesley mengalami keterbelakangan mental (sindrom down) yang membuatnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon juga meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu untuk mengurus pribadi dan seluruh harta Wesley, termasuk harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang telah meninggal dunia. Hakim menetapkan bahwa Wesley Sundjaja berada di bawah pengampuan dan Choy Pit Lan sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan pribadi dan harta Wesley serta mewakili segala kepentingannya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon Choy Pit Lan adalah istri dari almarhum Thomas Haweis Sundjaja yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon Choy Pit Lan dikaruniai tiga orang anak dengan almarhum Thomas Haweis Sundjaja, yaitu Andrew Sundjaja, Kristy Sundjaja, dan Wesley Sundjaja.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja lahir di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1987.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja didalilkan mengalami keterbelakangan mental atau sindrom down sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Wesley Sundjaja menyimpulkan bahwa Wesley memiliki disabilitas intelektual, tidak cakap secara mental, dan memerlukan bantuan untuk mengelola aspek kehidupannya serta asset peninggalan ayahnya.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan hanya dapat mengucapkan kata-kata sederhana seperti 'mau mama' untuk menyatakan keinginan makan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak-anak Pemohon yang lain, Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja, telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja menyatakan tidak keberatan jika Wesley Sundjaja diampu oleh ibu kandungnya, Pemohon Choy Pit Lan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon Choy Pit Lan menyimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki gangguan psikologis berat dan memiliki kapasitas mental optimal untuk menjadi pengampu.",
+        "page": 14,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Almarhum Thomas Haweis Sundjaja meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Tiang Bendera No. 75-75A serta dua sebidang tanah di Kampung Kebon Jati, Bojong Jaya, Tangerang.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja bertempat tinggal di Jalan Tiang Bendera No. 75A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin mengurus harta warisan almarhum suami untuk anak saya yang sakit mental, apakah saya bisa menjadi pengampunya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 19560,
+    "candidates": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata",
+      "Pasal 452 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif pengampuan, yaitu seseorang dewasa yang berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap' (keterbelakangan mental/disabilitas intelektual) wajib ditempatkan di bawah pengampuan. Dalam pertanyaan, subjek adalah anak yang 'sakit mental', sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan apakah anak tersebut memenuhi syarat untuk dimintakan pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berwenak mengajukan permohonan pengampuan. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa 'Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya' atas dasar keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Dalam pertanyaan, pemohon adalah ibu (keluarga sedarah) yang ingin mengurus anak, sehingga pasal ini menjawab apakah ibu tersebut memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan berdasarkan tempat tinggal orang yang akan dimintakan pengampuan. Meskipun dikutip dalam putusan untuk menetapkan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pasal ini bersifat prosedural/administratif dan tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai hak ibu menjadi pengampu atau syarat pengampuan anak sakit mental."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari penetapan pengampuan, yaitu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa (tidak cakap bertindak hukum) dan pengampu bertindak mewakili kepentingan orang tersebut. Ini relevan karena pertanyaan berkaitan dengan 'mengurus harta warisan', yang memerlukan pemahaman bahwa pengampu memiliki wewenang hukum untuk mewakili dan mengurus harta tersebut demi kepentingan orang yang dimampukan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata",
+      "Pasal 452 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 21252,
+    "completion_tokens": 1484
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_861_Pdt.Sus-Arbt_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,217 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_861_Pdt.Sus-Arbt_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 229,
+  "timings": {
+    "parse": 0.363,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 2320.521,
+    "read": 77.094,
+    "query": 7.681,
+    "relevance": 1207.514,
+    "total": 3613.174
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 699345,
+    "marked_chars": 701527
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI",
+    "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n\nMenolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Para Turut Termohon;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;\n2.\nMembatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal\n8 Agustus 2023 berikut segala akibat hukumnya;\n3.\nMenyatakan bahwa BANI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili\nperkara tersebut kembali;\n4.\nMenghukum dan memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk\nmematuhi putusan ini;\n5.\nMenghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir\nsebesar Rp1.101.500.-(satu juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)\n6.\nMenolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh\nkami : YUSWARDI,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr.FLORENSANI\nSUSANA KENDENAN,S.H.,M.H., dan ESTHAR OKTAVI,S.H.,M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka\nuntuk umum pada hari : Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh Majelis Hakim\ntersebut, dengan dibantu BAIK MUSTIKAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui\nsistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.\nHakim-Hakim Anggota,  \nHakim Ketua Majelis,\n1.\nDr.FLORENSANI S KENDENAN,S.H. M.H.              YUSWARDI,S.H. \nHal. 228 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimu"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134920,
+        "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 134790,
+        "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum."
+      },
+      {
+        "window": 2,
+        "input_chars": 134929,
+        "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil."
+      },
+      {
+        "window": 3,
+        "input_chars": 134957,
+        "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil. [HAL 138-143] Turut Termohon menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan yurisprudensi Mahkamah Agung (termasuk Putusan No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, dan No."
+      },
+      {
+        "window": 4,
+        "input_chars": 134882,
+        "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil. [HAL 138-143] Turut Termohon menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan yurisprudensi Mahkamah Agung, pembatalan putusan arbitrase harus memenuhi syarat ketat."
+      },
+      {
+        "window": 5,
+        "input_chars": 34549,
+        "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil. [HAL 138-143] Turut Termohon menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan yurisprudensi Mahkamah Agung, pembatalan putusan arbitrase harus memenuhi syarat ketat."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil. [HAL 138-143] Turut Termohon menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan yurisprudensi Mahkamah Agung, pembatalan putusan arbitrase harus memenuhi syarat ketat."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 11971,
+    "frame": "Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) menggugat Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022. Sengketa ini bermula dari sengketa waralaba yang telah diselesaikan melalui arbitrase, namun Pemohon mengajukan pembatalan dengan alasan penyembunyian dokumen dan tipu muslihat. Pemohon meminta agar putusan arbitrase dibatalkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 71 UU AAPS.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan bahwa lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase.",
+        "page": 118,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi obscuur libel dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat.",
+        "page": 118,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase BANI (Turut Termohon) atas sengketa dengan Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.). Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan penyembunyian dokumen menentukan dan tipu muslihat dalam proses arbitrase, termasuk pengalihan kepemilikan merek, keringanan royalti, dan pengikutsertaan Pemohon II yang bukan pihak dalam perjanjian waralaba. Termohon menolak seluruh dalil tersebut dengan menyatakan bahwa putusan arbitrase telah final dan mengikat, serta dalil-dalil Pemohon telah diuji dalam pemeriksaan arbitrase. Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi error in persona dan obscuur libel. Perkara ini berhenti pada pemeriksaan eksepsi tanpa memeriksa pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase BANI (Turut Termohon) atas sengketa dengan Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.). Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan penyembunyian dokumen menentukan dan tipu muslihat dalam proses arbitrase, termasuk pengalihan kepemilikan merek, keringanan royalti, dan pengikutsertaan Pemohon II yang bukan pihak dalam perjanjian waralaba. Termohon menolak seluruh dalil tersebut dengan menyatakan bahwa putusan arbitrase telah final dan mengikat, serta dalil-dalil Pemohon telah diuji dalam pemeriksaan arbitrase. Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi error in persona dan obscuur libel. Perkara ini berhenti pada pemeriksaan eksepsi tanpa memeriksa pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 71 UU AAPS.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan bahwa lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase.",
+        "page": 118,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi obscuur libel dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat.",
+        "page": 118,
+        "status": "didalilkan"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa permohonan saya untuk membatalkan putusan arbitrase ditolak karena alasan prosedur?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 75365,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1340 KUHPerdata",
+      "Pasal 1343 KUHPerdata",
+      "Pasal 1346 KUHPerdata",
+      "Pasal 1816 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata",
+      "Pasal 1907 KUHPerdata",
+      "Pasal 1918 KUHPerdata",
+      "Pasal 1922 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1343 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1343: Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1346 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1346: Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1816 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1816: Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1907 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1907: Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1918 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1918: Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1922 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1922: Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaanpersangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun sengketa melibatkan perjanjian waralaba, pertanyaan spesifik mengenai 'penolakan karena alasan prosedur' dalam konteks pembatalan putusan arbitrase lebih terkait dengan kewenangan, legal standing, dan bentuk permohonan yang diatur dalam UU Arbitrase dan PERMA, bukan pada substansi syarat sahnya perjanjian itu sendiri. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan karena alasan prosedur."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur asas konsensualisme dan kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Isu dalam pertanyaan adalah prosedur pembatalan putusan arbitrase, bukan pelaksanaan atau penarikan kembali perjanjian waralaba. Pasal ini tidak mengatur prosedur peradilan atau syarat formil permohonan pembatalan putusan arbitrase."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (efek perjanjian hanya bagi pihak yang membuatnya). Meskipun ada dalil mengenai pihak ketiga atau grup perusahaan, hal ini merupakan substansi sengketa, bukan alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Penolakan karena alasan prosedur biasanya berkaitan dengan kewenangan pengadilan, legal standing, atau cacat formil permohonan, bukan efek perjanjian."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1343 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur penafsiran perjanjian jika kata-katanya ambigu. Dalam putusan, pasal ini digunakan untuk menafsirkan isi Perjanjian Waralaba (substansi), bukan untuk menilai alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Tidak ada hubungan substantif antara aturan penafsiran perjanjian dengan prosedur pengajuan permohonan pembatalan di PN."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1346 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur penafsiran perikatan berdasarkan kebiasaan. Sama seperti Pasal 1343, pasal ini digunakan oleh Majelis Hakim untuk menafsirkan isi perjanjian waralaba bilingual (substansi sengketa), bukan untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1816 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pencabutan kuasa hukum. Dalam pertimbangan hukum, Pasal 1816 KUHPerdata secara eksplisit didalilkan oleh Termohon sebagai dasar eksepsi mengenai legalitas kuasa hukum Pemohon (alasan prosedural/formil). Majelis Hakim memeriksa dan menolak eksepsi ini dengan merujuk pada kehendak pemberi kuasa dan ketentuan Pasal 1814. Meskipun eksepsi ditolak, pasal ini relevan karena menjadi bagian dari pemeriksaan isu prosedural (legalitas kuasa) yang diajukan dalam perkara pembatalan putusan arbitrase."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian dalam perkara perdata secara umum. Meskipun disebutkan dalam putusan terkait pembuktian keaslian surat, pertanyaan spesifik adalah 'kenapa ditolak karena alasan prosedur'. Pasal 1865 adalah aturan pembuktian substantif, bukan aturan prosedural murni (seperti kewenangan atau legal standing). Dalam konteks ini, aturan pembuktian digunakan untuk menilai fakta (tipu muslihat/penyembunyian dokumen), bukan sebagai dasar penolakan karena cacat prosedur permohonan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1907 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat kesaksian (alat bukti). Ini adalah pasal yang mengatur cara pembuktian (alat bukti), bukan jawaban substantif mengenai alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pasal ini dikutip dalam konteks umum pembuktian, bukan sebagai dasar penolakan karena alasan prosedur."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1918 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan bukti dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini adalah pasal alat bukti. Tidak ada hubungan substantif dengan alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1922 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur persangkaan hukum. Ini adalah pasal alat bukti. Tidak relevan dengan pertanyaan mengenai alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1816 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 247172,
+    "completion_tokens": 19783
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_862_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,114 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_862_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.018,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 91.714,
+    "query": 3.205,
+    "relevance": 9.262,
+    "total": 104.2
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 29435,
+    "marked_chars": 29516
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp333.500,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 00 Februari 2024 oleh kami\nMuhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto Supriyono,\nS.H., M.H. dan Elly Isitianawati, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 00\nSeptember 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 00 Maret 2024 telah\ndiupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Wike\nRahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-\nCourt pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.\n   Hakim - Hakim Anggota,\n                Hakim Ketua,\nSapto Supriyono, S.H., M.H.                                 Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.\n          \n  Elly Istianawati, S.H., M.H.        \nHalaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada s"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 29516,
+    "frame": "Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bersama mereka, yang diperlukan sebagai syarat administratif kependudukan. Sengketa ini bermula dari upaya Penggugat untuk memformalkan hak asuh anak berdasarkan kesepakatan notaril pasca-perceraian agama, meskipun pernikahan mereka tidak tercatat secara hukum negara. Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan dirinya sebagai pemegang hak asuh anak laki-laki yang lahir pada tahun 2015.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Vihara Buddha, Deli Serdang, pada tahun 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir di Medan pada tahun 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat bercerai dan menandatangani Akta Kesepakatan Penyerahan Anak Nomor 46 pada tahun 2023 yang menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan Tergugat selain melalui ibu, akibat tidak tercatatnya perkawinan secara sah menurut hukum negara.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak laki-laki mereka, yang dilandasi oleh kesepakatan notaril penyerahan hak asuh pasca-perceraian agama. Gugatan ini diajukan dengan tujuan memenuhi syarat administratif kependudukan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara hukum negara sehingga dianggap tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Akibatnya, hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dasar hukum untuk menentukan hak asuh anak kepada siapa diberikan, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat (ibunya). Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak laki-laki mereka, yang dilandasi oleh kesepakatan notaril penyerahan hak asuh pasca-perceraian agama. Gugatan ini diajukan dengan tujuan memenuhi syarat administratif kependudukan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara hukum negara sehingga dianggap tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Akibatnya, hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dasar hukum untuk menentukan hak asuh anak kepada siapa diberikan, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat (ibunya). Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Vihara Buddha, Deli Serdang, pada tahun 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir di Medan pada tahun 2015.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat bercerai dan menandatangani Akta Kesepakatan Penyerahan Anak Nomor 46 pada tahun 2023 yang menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan Tergugat selain melalui ibu, akibat tidak tercatatnya perkawinan secara sah menurut hukum negara.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah sepakat cerai dan ambil hak asuh anak lewat notaris, tapi kenapa hakim bilang perkawinan kami tidak sah dan saya tidak bisa dapat hak asuh?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 8738,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, isu utamanya adalah keabsahan perkawinan dan hak asuh anak, bukan sengketa pemisahan harta benda atau hak piutang. Isi pasal tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah keabsahan perkawinan atau hak asuh anak yang menjadi inti pertanyaan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12467,
+    "completion_tokens": 796
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_865_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,166 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_865_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 23,
+  "timings": {
+    "parse": 0.079,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 107.053,
+    "query": 2.74,
+    "relevance": 44.479,
+    "total": 154.351
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 72249,
+    "marked_chars": 72447
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\nD  alam Eksepsi\n \n \n-\nMengabulkan  eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat  tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Penggugat  untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2023,\noleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Wardhana,\nHalaman 22 dari 23 Putusan  Nomor 865/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 22\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nS.H.  dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., masing-masing  sebagai\nHakim  Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan  Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 865/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21\nSeptember 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum, dengan dihadiri oleh Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H.   sebaga"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 72447,
+    "frame": "PT. ARTONEKO SUKSES ABADI menggugat ADINDA PERMATA PUTRI atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pelaporan pidana dan penyebaran laporan polisi di media sosial yang diklaim merugikan nama baik dan menyebabkan gagal transaksi. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian investasi, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena posita dan petitum gugatan tidak jelas (obscur libel).",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengadakan kontrak perjanjian kerjasama investasi dengan Tergugat berdasarkan surat perjanjian investasi tanggal 08 Juni 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mentransfer dana sebesar Rp. 116.200.000 pada tanggal 08 Juni 2022 untuk memenuhi perjanjian investasi tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melaporkan Adinda Wulandari sebagai Direktur Penggugat ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Juli 2022 atas dugaan tindak pidana penipuan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat membagikan laporan polisi tersebut di Media Sosial WhatsApp.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan gagal transaksi dan kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000 serta rusaknya nama baik.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan tidak pernah menandatangani surat perjanjian investasi yang menjadi dasar gugatan Penggugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan grup WhatsApp tempat laporan polisi dibagikan bersifat tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menilai uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. ARTONEKO SUKSES ABADI mengajukan gugatan perdata terhadap ADINDA PERMATA PUTRI dengan dalih bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Direktur Penggugat ke kepolisian atas dugaan penipuan dan menyebarkan laporan polisi tersebut di grup WhatsApp tertutup. Penggugat mengklaim perbuatan ini menyebabkan kerugian materiil akibat gagal transaksi dan kerugian immateriil atas rusaknya nama baik, serta mendalilkan adanya perjanjian investasi yang sah antara para pihak. Tergugat membantah adanya perjanjian investasi yang ditandatangani dan membantah klaim kerugian serta dampak publik dari penyebaran laporan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa eksepsi Tergugat mengenai ketidakjelasan gugatan dan memutuskan bahwa uraian fakta dalam posita serta permintaan dalam petitum gugatan tidak jelas dan tidak memiliki hubungan yang logis, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. ARTONEKO SUKSES ABADI mengajukan gugatan perdata terhadap ADINDA PERMATA PUTRI dengan dalih bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Direktur Penggugat ke kepolisian atas dugaan penipuan dan menyebarkan laporan polisi tersebut di grup WhatsApp tertutup. Penggugat mengklaim perbuatan ini menyebabkan kerugian materiil akibat gagal transaksi dan kerugian immateriil atas rusaknya nama baik, serta mendalilkan adanya perjanjian investasi yang sah antara para pihak. Tergugat membantah adanya perjanjian investasi yang ditandatangani dan membantah klaim kerugian serta dampak publik dari penyebaran laporan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa eksepsi Tergugat mengenai ketidakjelasan gugatan dan memutuskan bahwa uraian fakta dalam posita serta permintaan dalam petitum gugatan tidak jelas dan tidak memiliki hubungan yang logis, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengadakan kontrak perjanjian kerjasama investasi dengan Tergugat berdasarkan surat perjanjian investasi tanggal 08 Juni 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mentransfer dana sebesar Rp. 116.200.000 pada tanggal 08 Juni 2022 untuk memenuhi perjanjian investasi tersebut.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melaporkan Adinda Wulandari sebagai Direktur Penggugat ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Juli 2022 atas dugaan tindak pidana penipuan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat membagikan laporan polisi tersebut di Media Sosial WhatsApp.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan gagal transaksi dan kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000 serta rusaknya nama baik.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan tidak pernah menandatangani surat perjanjian investasi yang menjadi dasar gugatan Penggugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan grup WhatsApp tempat laporan polisi dibagikan bersifat tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menilai uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya merasa dirugikan karena orang yang saya ajak kerja sama investasi malah melaporkan saya ke polisi dan menyebarkannya di grup WhatsApp, padahal saya tidak pernah menandatangani perjanjian investasi tersebut."
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10231,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kepastian perjanjian (*pacta sunt servanda*). Dalam pertanyaan, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa ia **tidak pernah menandatangani** perjanjian investasi tersebut. Oleh karena itu, tidak ada persetujuan/perjanjian yang sah yang dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pasal ini tidak relevan karena premis dasar keberlakuan perjanjian (adanya kesepakatan) tidak ada dalam fakta pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk tuntutan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanyaan awam menggambarkan tindakan Tergugat yang melaporkan ke polisi dan menyebarkannya di WhatsApp yang dianggap merugikan Penggugat. Ini merupakan inti sengketa perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365, meskipun gugatan ditolak secara formil (obscur libel) dalam putusan, pasal ini tetap relevan secara substantif untuk menjawab apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan melawan hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, saksi, pengakuan, dll) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas masalah hak/kewajiban atau perbuatan melawan hukum yang disengketakan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 26466,
+    "completion_tokens": 1255
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_876_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,242 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_876_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 62,
+  "timings": {
+    "parse": 0.094,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 374.07,
+    "read": 126.695,
+    "query": 5.113,
+    "relevance": 107.67,
+    "total": 613.641
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 183143,
+    "marked_chars": 183692
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI :\nDalam Provisi :\nMenolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut ;\nDalam Eksepsi :\nMenerima Eksepsi Tergugat tersebut ;\nDalam Pokok Perkara :\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard) ;\n2. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara yang sampai\nputusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp1.990.000,- (satu juta\nsembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami\nSutarno, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Martin Ginting, S.H.,M.H\ndan Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Barat\nNomor 876/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 26 September 2023, Putusan tersebut\npada hari Senin, tanggal 06 November 2023 telah diupload oleh Hakim Ketua\nMajelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Noerdiansyah, S.H.,M.H. dan\ntelah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;\n        Hakim - Hakim Anggota,\n            Hakim Ketua,\n      Martin Ginting, S.H., M.H.                              Sutarno, S.H., M.Hum.\n          \n \n Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 876/Pdt.G/2022PN  Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang t"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134954,
+        "summary": "[HAL 1-7] Perkara ini adalah gugatan perdata Nomor 876/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt antara Penggugat (ahli waris almarhumah Enny Santosa) melawan Tergugat (PT. PLN (Persero)) dan Turut Tergugat (BPN Kota Jakarta Barat). Penggugat dalil bahwa sejak 2013, PLN membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah miliknya (Sertifikat HGB No. 01718, luas 753 m2, Jl. Pahlawan No. 33, Jakarta Barat) secara tidak sah dan melawan hukum tanpa izin formal, melainkan dengan \"mengakali\" almarhumah Enny Santosa yang saat itu berusia 68 tahun melalui surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya [HAL 2-3]. Penggugat menuntut pembatalan BAST tersebut, pemindahan gardu listrik tanpa syarat, dan pernyataan bahwa PLN melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menyebabkan kerugian psikis dan hilangnya kenikmatan atas tanah [HAL 3-5]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 6].\n\n[HAL 8-14] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan. Tergugat menyatakan bahwa status ahli waris dan pembagian harta peninggalan seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama (jika Islam) atau Pengadilan Negeri dalam gugatan khusus waris, bukan dalam gugatan PMH, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut [HAL 10-13]. Tergugat juga berargumen bahwa PLN sebagai BUMN memiliki mandat undang-undang untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum [HAL 8-9].\n\n[HAL 15-21] Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang cakap/standing), menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah Enny Santosa dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah. Tergugat menekankan bahwa Penggugat bukan pihak yang menandatangani BAST tahun 2013, sehingga tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan perjanjian tersebut. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan, serta tuduhan \"akal-akalan\" terhadap almarhumah harus dibuktikan melalui putusan pidana terlebih dahulu. Tergugat juga menyangkal adanya kerugian nyata, mengingat almarhumah sebelumnya menikmati manfaat listrik dari gardu tersebut untuk pabrik tuhnya [HAL 15-21].\n\n[HAL 22-29] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), menyoroti kontradiksi antara posita (PMH) dan petitum (pengesahan status ahli waris). Tergugat berargumen Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara konkret, khususnya mengenai kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang terukur. Tergugat menyatakan tuduhan Penggugat hanya berdasarkan kekhawatiran tanpa bukti ilmiah atau pemeriksaan psikologis resmi, sementara fakta menunjukkan almarhumah sebelumnya mendapat manfaat dari gardu tersebut [HAL 22-29].\n\n[HAL 30-40] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa pembangunan gardu KL223 adalah sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN. Almarhumah menyerahkan tanah ukuran 2x3 meter secara cuma-cuma dan ikhlas, tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk dan Bekerja tahun 2013, yang ditandatangani oleh almarhumah dan diwakili PLN oleh R. Trihadi Antono. Tergugat menyatakan BAST tersebut memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Tergugat juga menyoroti bahwa Penggugat kini menghalangi akses petugas PLN untuk pemeliharaan sejak September 2022, yang merugikan kepentingan umum [HAL 30-40].\n\n[HAL 41-46] Tergugat menegaskan bahwa BAST Gardu sah karena memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang tidak terlarang). Penggunaan tanah secara cuma-cuma oleh PLN untuk kepentingan umum tidak mewajibkan PLN membayar ganti rugi. Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, serta menyatakan BAST dan izin akses tetap sah dan berlaku. Turut Tergugat (BPN) hanya memberikan keterangan bahwa Sertifikat HGB No. 01718 atas nama Enny Santosa adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai data pendaftaran tanah, dengan masa berlaku hingga 2034 [HAL 41-46]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 50238,
+        "summary": "[HAL 1-7] Perkara ini adalah gugatan perdata Nomor 876/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt antara Penggugat (ahli waris almarhumah Enny Santosa) melawan Tergugat (PT. PLN (Persero)) dan Turut Tergugat (BPN Kota Jakarta Barat). Penggugat dalil bahwa sejak 2013, PLN membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah miliknya (Sertifikat HGB No. 01718, luas 753 m2, Jl. Pahlawan No. 33, Jakarta Barat) secara tidak sah dan melawan hukum tanpa izin formal, melainkan dengan \"mengakali\" almarhumah Enny Santosa yang saat itu berusia 68 tahun melalui surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya [HAL 2-3]. Penggugat menuntut pembatalan BAST tersebut, pemindahan gardu listrik tanpa syarat, dan pernyataan bahwa PLN melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menyebabkan kerugian psikis dan hilangnya kenikmatan atas tanah [HAL 3-5]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 6].\n\n[HAL 8-14] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan. Tergugat menyatakan bahwa status ahli waris dan pembagian harta peninggalan seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama (jika Islam) atau Pengadilan Negeri dalam gugatan khusus waris, bukan dalam gugatan PMH, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut [HAL 10-13]. Tergugat juga berargumen bahwa PLN sebagai BUMN memiliki mandat undang-undang untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum [HAL 8-9].\n\n[HAL 15-21] Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang cakap/standing), menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah Enny Santosa dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah. Tergugat menekankan bahwa Penggugat bukan pihak yang menandatangani BAST tahun 2013, sehingga tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan perjanjian tersebut. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan, serta tuduhan \"akal-akalan\" terhadap almarhumah harus dibuktikan melalui putusan pidana terlebih dahulu. Tergugat juga menyangkal adanya kerugian nyata, mengingat almarhumah sebelumnya menikmati manfaat listrik dari gardu tersebut untuk pabrik tuhnya [HAL 15-21].\n\n[HAL 22-29] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), menyoroti kontradiksi antara posita (PMH) dan petitum (pengesahan status ahli waris). Tergugat berargumen Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara konkret, khususnya mengenai kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang terukur. Tergugat menyatakan tuduhan Penggugat hanya berdasarkan kekhawatiran tanpa bukti ilmiah atau pemeriksaan psikologis resmi, sementara fakta menunjukkan almarhumah sebelumnya mendapat manfaat dari gardu tersebut [HAL 22-29].\n\n[HAL 30-40] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa pembangunan gardu KL223 adalah sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN. Almarhumah menyerahkan tanah ukuran 2x3 meter secara cuma-cuma dan ikhlas, tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk dan Bekerja tahun 2013, yang ditandatangani oleh almarhumah dan diwakili PLN oleh R. Trihadi Antono. Tergugat menyatakan BAST tersebut memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Tergugat juga menyoroti bahwa Penggugat kini menghalangi akses petugas PLN untuk pemeliharaan sejak September 2022, yang merugikan kepentingan umum [HAL 30-40].\n\n[HAL 41-46] Tergugat menegaskan bahwa BAST Gardu sah karena memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang tidak terlarang). Penggunaan tanah secara cuma-cuma oleh PLN untuk kepentingan umum tidak mewajibkan PLN membayar ganti rugi. Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, serta menyatakan BAST dan izin akses tetap sah dan berlaku. Turut Tergugat (BPN) hanya memberikan keterangan bahwa Sertifikat HGB No. 01718 atas nama Enny Santosa adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai data pendaftaran tanah, dengan masa berlaku hingga 2034 [HAL 41-46].\n\n[HAL 47-55] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-10) termasuk KTP, akta kematian, surat keterangan ahli waris, sertifikat tanah, BAST 2013, dan korespondensi hukum, serta kesaksian Akirman Jambak dan Khoerul Rohim yang menyatakan almarhumah meminjamkan tanah dan tidak ada dispensasi manfaat dari gardu, serta saksi melihat gardu meledak. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-34) meliputi yurisprudensi, undang-undang kewarisan, status hukum PLN, BAST 2013, surat izin masuk, dan hasil pengujian teknis, serta kesaksian Abdul Malik dan Agus Arifin yang menegaskan gardu dibangun untuk kepentingan umum, stabilkan listrik, aman dengan cover pelindung, dan tidak pernah menyebabkan ledakan berbahaya. Turut Tergugat mengajukan bukti surat (TT-1) berupa buku tanah. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 7 Agustus 2023. Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar PLN tidak melakukan kegiatan di tanah sengketa sebelum putusan berkekuatan tetap, namun Majelis Hakim menolak tuntutan provisi tersebut karena sama dengan petitum pokok perkara [HAL 55-56].\n\n[HAL 56-62] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut ditolak oleh putusan sela sebelumnya, menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) karena terdapat kontradiksi antara posita gugatan yang berbasis Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan petitum yang menuntut pembatalan surat perjanjian (BAST). Hakim berargumen bahwa karena adanya BAST dan Surat Izin Masuk, hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), bukan PMH. Ketidaksesuaian dasar hukum ini membuat gugatan kabur dan tidak dapat diadili. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Tuntutan provisi ditolak. Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Biaya perkara sebesar Rp1.990.000,- dibebankan kepada Penggugat. Putusan dijatuhkan pada 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat [HAL 56-62]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-7] Perkara ini adalah gugatan perdata Nomor 876/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt antara Penggugat (ahli waris almarhumah Enny Santosa) melawan Tergugat (PT. PLN (Persero)) dan Turut Tergugat (BPN Kota Jakarta Barat). Penggugat dalil bahwa sejak 2013, PLN membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah miliknya (Sertifikat HGB No. 01718, luas 753 m2, Jl. Pahlawan No. 33, Jakarta Barat) secara tidak sah dan melawan hukum tanpa izin formal, melainkan dengan \"mengakali\" almarhumah Enny Santosa yang saat itu berusia 68 tahun melalui surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya [HAL 2-3]. Penggugat menuntut pembatalan BAST tersebut, pemindahan gardu listrik tanpa syarat, dan pernyataan bahwa PLN melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menyebabkan kerugian psikis dan hilangnya kenikmatan atas tanah [HAL 3-5]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 6].\n\n[HAL 8-14] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan. Tergugat menyatakan bahwa status ahli waris dan pembagian harta peninggalan seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama (jika Islam) atau Pengadilan Negeri dalam gugatan khusus waris, bukan dalam gugatan PMH, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut [HAL 10-13]. Tergugat juga berargumen bahwa PLN sebagai BUMN memiliki mandat undang-undang untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum [HAL 8-9].\n\n[HAL 15-21] Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang cakap/standing), menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah Enny Santosa dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah. Tergugat menekankan bahwa Penggugat bukan pihak yang menandatangani BAST tahun 2013, sehingga tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan perjanjian tersebut. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan, serta tuduhan \"akal-akalan\" terhadap almarhumah harus dibuktikan melalui putusan pidana terlebih dahulu. Tergugat juga menyangkal adanya kerugian nyata, mengingat almarhumah sebelumnya menikmati manfaat listrik dari gardu tersebut untuk pabrik tuhnya [HAL 15-21].\n\n[HAL 22-29] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), menyoroti kontradiksi antara posita (PMH) dan petitum (pengesahan status ahli waris). Tergugat berargumen Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara konkret, khususnya mengenai kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang terukur. Tergugat menyatakan tuduhan Penggugat hanya berdasarkan kekhawatiran tanpa bukti ilmiah atau pemeriksaan psikologis resmi, sementara fakta menunjukkan almarhumah sebelumnya mendapat manfaat dari gardu tersebut [HAL 22-29].\n\n[HAL 30-40] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa pembangunan gardu KL223 adalah sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN. Almarhumah menyerahkan tanah ukuran 2x3 meter secara cuma-cuma dan ikhlas, tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk dan Bekerja tahun 2013, yang ditandatangani oleh almarhumah dan diwakili PLN oleh R. Trihadi Antono. Tergugat menyatakan BAST tersebut memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Tergugat juga menyoroti bahwa Penggugat kini menghalangi akses petugas PLN untuk pemeliharaan sejak September 2022, yang merugikan kepentingan umum [HAL 30-40].\n\n[HAL 41-46] Tergugat menegaskan bahwa BAST Gardu sah karena memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang tidak terlarang). Penggunaan tanah secara cuma-cuma oleh PLN untuk kepentingan umum tidak mewajibkan PLN membayar ganti rugi. Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, serta menyatakan BAST dan izin akses tetap sah dan berlaku. Turut Tergugat (BPN) hanya memberikan keterangan bahwa Sertifikat HGB No. 01718 atas nama Enny Santosa adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai data pendaftaran tanah, dengan masa berlaku hingga 2034 [HAL 41-46].\n\n[HAL 47-55] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-10) termasuk KTP, akta kematian, surat keterangan ahli waris, sertifikat tanah, BAST 2013, dan korespondensi hukum, serta kesaksian Akirman Jambak dan Khoerul Rohim yang menyatakan almarhumah meminjamkan tanah dan tidak ada dispensasi manfaat dari gardu, serta saksi melihat gardu meledak. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-34) meliputi yurisprudensi, undang-undang kewarisan, status hukum PLN, BAST 2013, surat izin masuk, dan hasil pengujian teknis, serta kesaksian Abdul Malik dan Agus Arifin yang menegaskan gardu dibangun untuk kepentingan umum, stabilkan listrik, aman dengan cover pelindung, dan tidak pernah menyebabkan ledakan berbahaya. Turut Tergugat mengajukan bukti surat (TT-1) berupa buku tanah. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 7 Agustus 2023. Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar PLN tidak melakukan kegiatan di tanah sengketa sebelum putusan berkekuatan tetap, namun Majelis Hakim menolak tuntutan provisi tersebut karena sama dengan petitum pokok perkara [HAL 55-56].\n\n[HAL 56-62] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut ditolak oleh putusan sela sebelumnya, menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) karena terdapat kontradiksi antara posita gugatan yang berbasis Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan petitum yang menuntut pembatalan surat perjanjian (BAST). Hakim berargumen bahwa karena adanya BAST dan Surat Izin Masuk, hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), bukan PMH. Ketidaksesuaian dasar hukum ini membuat gugatan kabur dan tidak dapat diadili. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Tuntutan provisi ditolak. Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Biaya perkara sebesar Rp1.990.000,- dibebankan kepada Penggugat. Putusan dijatuhkan pada 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat [HAL 56-62]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 6390,
+    "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhumah Enny Santosa, menggugat PT. PLN (Persero) dan BPN Kota Jakarta Barat terkait pembangunan gardu listrik di atas tanah milik almarhumah tanpa izin formal yang sah. Penggugat menuntut pembatalan Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST), pemindahan gardu listrik, dan pernyataan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian psikis.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa sejak 2013, Tergugat membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah Sertifikat HGB No. 01718 milik almarhumah Enny Santosa secara tidak sah tanpa izin formal.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhumah Enny Santosa ditipu atau diakali melalui Surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembatalan BAST, pemindahan gardu listrik, dan pernyataan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian psikis.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berargumen Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berargumen gugatan prematur karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berargumen gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara posita gugatan berbasis perbuatan melawan hukum dengan petitum yang menuntut pembatalan surat perjanjian.",
+        "page": 22,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa pembangunan gardu listrik sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN yang tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk tahun 2013.",
+        "page": 30,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur karena hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 56,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ketidaksesuaian dasar hukum antara posita dan petitum.",
+        "page": 56,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhumah Enny Santosa, menggugat PT. PLN (Persero) dan BPN Kota Jakarta Barat dengan dalil bahwa pembangunan gardu listrik di atas tanah milik almarhumah dilakukan secara tidak sah melalui BAST yang cacat. Tergugat menolak gugatan tersebut dengan mengajukan berbagai eksepsi, termasuk kompetensi absolut, kurang cakap, prematur, dan gugatan kabur. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menerima eksepsi gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara dasar hukum perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam posita dengan tuntutan pembatalan surat perjanjian dalam petitum. Hakim menetapkan bahwa hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi. Akibat ketidaksesuaian dasar hukum ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak tuntutan provisi."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhumah Enny Santosa, menggugat PT. PLN (Persero) dan BPN Kota Jakarta Barat dengan dalil bahwa pembangunan gardu listrik di atas tanah milik almarhumah dilakukan secara tidak sah melalui BAST yang cacat. Tergugat menolak gugatan tersebut dengan mengajukan berbagai eksepsi, termasuk kompetensi absolut, kurang cakap, prematur, dan gugatan kabur. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menerima eksepsi gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara dasar hukum perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam posita dengan tuntutan pembatalan surat perjanjian dalam petitum. Hakim menetapkan bahwa hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi. Akibat ketidaksesuaian dasar hukum ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak tuntutan provisi.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa sejak 2013, Tergugat membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah Sertifikat HGB No. 01718 milik almarhumah Enny Santosa secara tidak sah tanpa izin formal.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhumah Enny Santosa ditipu atau diakali melalui Surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut pembatalan BAST, pemindahan gardu listrik, dan pernyataan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian psikis.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berargumen Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berargumen gugatan prematur karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berargumen gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara posita gugatan berbasis perbuatan melawan hukum dengan petitum yang menuntut pembatalan surat perjanjian.",
+        "page": 22,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil bahwa pembangunan gardu listrik sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN yang tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk tahun 2013.",
+        "page": 30,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur karena hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 56,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ketidaksesuaian dasar hukum antara posita dan petitum.",
+        "page": 56,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ahli waris tanah yang dibangun PLN gardu listrik, tapi gugatan saya ditolak karena salah pilih dasar hukum, apa yang harus saya lakukan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 17264,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 834 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1266 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam"
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak campur tangan istri/piutang dalam perkara pemisahan harta benda suami-istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa tanah, warisan, atau kesalahan pemilihan dasar hukum (wanprestasi vs perbuatan melawan hukum) dalam perkara perdata umum seperti yang ditanyakan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak ahli waris untuk mengajukan gugatan pembebasan warisan (vindicatie). Meskipun gugatan sebelumnya ditolak karena salah pilih dasar hukum (PMH vs Wanprestasi), pasal ini relevan sebagai alternatif dasar hukum substantif yang mungkin dapat digunakan ahli waris untuk menuntut pengembalian tanah atau haknya, sehingga menjawab pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' dengan menawarkan jalur hukum lain yang sesuai dengan status penggugat sebagai ahli waris."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Putusan secara eksplisit menyebutkan bahwa gugatan seharusnya didasarkan pada wanprestasi (Pasal 1243) karena adanya hubungan perjanjian (Berita Acara Penyerahan Tanah), bukan perbuatan melawan hukum. Pasal ini menjadi kunci jawaban substantif untuk pertanyaan pengguna tentang kesalahan pemilihan dasar hukum, karena pasal inilah yang seharusnya didalilkan jika ingin menuntut pembatalan perjanjian atau ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan persetujuan karena tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi). Dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa jika ada kerugian atau ketidaksesuaian, seharusnya menuntut pembatalan perjanjian. Pasal ini memberikan kerangka hukum substantif untuk tindakan yang benar (mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas dasar wanprestasi) yang menjadi inti saran bagi pengguna."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Hakim dalam pertimbangan menyebutkan bahwa jika Penggugat merasa dirugikan atau ada masalah dengan surat perjanjian, harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320. Ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menilai validitas perjanjian yang menjadi objek sengketa, yang merupakan langkah koreksi dari kesalahan dasar hukum sebelumnya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menegaskan kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Dalam konteks pertanyaan tentang kesalahan dasar hukum, prinsip bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak adalah dasar mengapa gugatan wanprestasi (bukan PMH) adalah jalur yang tepat. Ini menopang alasan hakim bahwa hubungan para pihak adalah contractual, sehingga pasal ini relevan secara substantif untuk memperbaiki strategi hukum pengguna."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (PMH), yang merupakan dasar hukum yang *salah* dipilih oleh pengguna sehingga gugatannya ditolak. Meskipun gugatan PMH ditolak, pasal ini sangat relevan dalam analisis untuk menjawab pertanyaan pengguna karena hakim secara eksplisit membandingkan dan membedakan antara Pasal 1365 (PMH) dan Pasal 1243 (Wanprestasi) untuk menjelaskan mengapa gugatan sebelumnya gagal dan apa dasar hukum yang seharusnya digunakan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 834 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1266 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 62900,
+    "completion_tokens": 4630
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_877_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,167 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_877_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 32,
+  "timings": {
+    "parse": 0.049,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 120.273,
+    "query": 3.002,
+    "relevance": 35.857,
+    "total": 159.182
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 89319,
+    "marked_chars": 89598
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak\ndapat diterima ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp. 598.000,- ( Lima ratus sembnilan puluh delapan ribu rupiah );\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada\nhari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024  oleh Yulisar S.H., M.H., sebagai Hakim\nKetua Majelis, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., dan Dinahayati\nSyofyan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana\ndiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum putusan pada hari\nSenin, Tanggal 04 Maret 2024  oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh\nBeti Nurbaeti,  S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II , Turut\nTergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat II .\nHakim-Hakim Anggota,\nFerry Marcus Justinus Sumlang, S.H.\nDinahayati Syofyan, S.H., M.H.\nHakim Ketua,\nYulisar, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nHalaman  31 dari 32 Halaman, Putusan No. 877/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melal"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 89598,
+    "frame": "Penggugat, ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, menggugat kedua anak tersebut serta Turut Tergugat I (ibu kandung mereka) untuk membatalkan hibah sebidang tanah dan ruko yang telah diberikan kepada para Tergugat, dengan alasan Penggugat telah uzur dan membutuhkan objek tersebut sebagai sumber nafkah. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena dalil Penggugat bahwa para Tergugat menolak memberikan nafkah tidak terbukti, sehingga syarat untuk menarik kembali hibah tidak terpenuhi.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat I menikah pada tanggal 21 Desember 1976 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Tergugat I dan Tergugat II.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat I bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menghibahkan sebidang tanah beserta bangunan ruko di Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No. 1 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Agustus 2009.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hibah tersebut dilakukan sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Turut Tergugat I.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ia berumur 85 tahun, uzur, tidak memiliki penghasilan, dan membutuhkan objek hibah untuk nafkah hidupnya.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat kurang memberi perhatian dan bantuan nafkah yang bersifat insidentil dan tidak kontinyu.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa mereka tetap memberikan nafkah, makanan, dan ongkos kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengunjungi ruko tersebut.",
+        "page": 16,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Jaelani dan Saksi Fajri Aswahdi Putra menyatakan bahwa para Tergugat melayani Penggugat dengan baik, memberi makan, minum, dan ongkos saat Penggugat datang ke ruko yang digunakan sebagai kantor biro jasa.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa dalil Penggugat mengenai penolakan nafkah oleh para Tergugat tidak terbukti, sehingga syarat untuk membatalkan hibah berdasarkan ketentuan hukum tidak terpenuhi.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang ayah yang telah bercerai dari Turut Tergugat I, mengajukan gugatan kepada kedua anaknya, Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, dengan permintaan utama agar Akta Hibah atas sebidang tanah dan ruko yang diberikan kepada para Tergugat pada tahun 2009 dibatalkan dan objek tersebut dikembalikan. Penggugat beralasan bahwa ia telah berumur 85 tahun, uzur, tidak memiliki penghasilan, dan membutuhkan objek hibah tersebut sebagai sumber nafkah karena merasa para Tergugat tidak memberikan bantuan nafkah yang memadai. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa mereka tetap memberikan nafkah, makanan, dan bantuan lainnya kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengunjungi ruko tersebut yang juga digunakan sebagai kantor. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi, dalil Penggugat bahwa para Tergugat menolak memberikan nafkah tidak terbukti, sehingga syarat limitif untuk menarik kembali hibah tidak terpenuhi."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat, seorang ayah yang telah bercerai dari Turut Tergugat I, mengajukan gugatan kepada kedua anaknya, Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, dengan permintaan utama agar Akta Hibah atas sebidang tanah dan ruko yang diberikan kepada para Tergugat pada tahun 2009 dibatalkan dan objek tersebut dikembalikan. Penggugat beralasan bahwa ia telah berumur 85 tahun, uzur, tidak memiliki penghasilan, dan membutuhkan objek hibah tersebut sebagai sumber nafkah karena merasa para Tergugat tidak memberikan bantuan nafkah yang memadai. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa mereka tetap memberikan nafkah, makanan, dan bantuan lainnya kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengunjungi ruko tersebut yang juga digunakan sebagai kantor. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi, dalil Penggugat bahwa para Tergugat menolak memberikan nafkah tidak terbukti, sehingga syarat limitif untuk menarik kembali hibah tidak terpenuhi.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat I menikah pada tanggal 21 Desember 1976 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Tergugat I dan Tergugat II.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat I bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2010.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menghibahkan sebidang tanah beserta bangunan ruko di Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No. 1 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Agustus 2009.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hibah tersebut dilakukan sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Turut Tergugat I.",
+        "page": 29,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ia berumur 85 tahun, uzur, tidak memiliki penghasilan, dan membutuhkan objek hibah untuk nafkah hidupnya.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat kurang memberi perhatian dan bantuan nafkah yang bersifat insidentil dan tidak kontinyu.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa mereka tetap memberikan nafkah, makanan, dan ongkos kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengunjungi ruko tersebut.",
+        "page": 16,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi Jaelani dan Saksi Fajri Aswahdi Putra menyatakan bahwa para Tergugat melayani Penggugat dengan baik, memberi makan, minum, dan ongkos saat Penggugat datang ke ruko yang digunakan sebagai kantor biro jasa.",
+        "page": 24,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa dalil Penggugat mengenai penolakan nafkah oleh para Tergugat tidak terbukti, sehingga syarat untuk membatalkan hibah berdasarkan ketentuan hukum tidak terpenuhi.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah berikan tanah dan ruko ke anak-anak, tapi sekarang saya uzur dan butuh uang untuk hidup, apakah saya bisa minta barang itu dikembalikan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 13553,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1666 KUHPerdata",
+      "Pasal 1673 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1673 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1673: Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada di tangan orang yang diberi hibah."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi hibah dan prinsip dasar bahwa hibah dilakukan 'tanpa dapat menariknya kembali'. Hal ini menjadi kerangka hukum awal untuk menjawab pertanyaan apakah barang bisa diminta kembali, karena hukum umum hibah adalah tidak dapat ditarik kembali, sehingga perlu dilihat pengecualiannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1673 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari hak mendapatkan kembali barang hibah, yaitu pembatalan pemindahan barang dan pengembalian barang kepada penghibah. Ini secara substantif menjawab inti pertanyaan tentang mekanisme dan akibat hukum jika hibah dibatalkan/ditarik kembali."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1666 KUHPerdata",
+      "Pasal 1673 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 31394,
+    "completion_tokens": 1236
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_879_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,197 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_879_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 13,
+  "timings": {
+    "parse": 0.025,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 100.328,
+    "query": 2.935,
+    "relevance": 105.329,
+    "total": 208.617
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 40412,
+    "marked_chars": 40520
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 40520,
+    "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Laurensia Janly kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta agar anaknya, Eufrasia Audrey, yang menderita kondisi medis tertentu, ditunjuk berada di bawah pengampuan dan ditunjuk sebagai pengampunya. Pemohon juga memohon izin untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang atas nama Pemohon untuk kepentingan anaknya.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Laurensia Janly dan Andre Kurniawan melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2000.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak sah bernama Eufrasia Audrey.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Andre Kurniawan meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2022.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eufrasia Audrey didiagnosis menderita Global Delayed Development sejak lahir dengan riwayat lahir prematur.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eufrasia Audrey tidak mandiri dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan mandi serta memerlukan bantuan orang lain.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eufrasia Audrey tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan memerlukan wali untuk mengambil keputusan.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Seluruh keluarga dari Pemohon maupun Mendiang Andre Kurniawan tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu dari Anak Pemohon.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3120/Petir yang terletak di Desa/Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 300 M2 atas nama Laurensia Janly.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, Laurensia Janly, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anaknya, Eufrasia Audrey, dengan alasan bahwa anak tersebut menderita kondisi medis berupa Global Delayed Development yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan mengambil keputusan hukum. Pemohon, sebagai ibu kandung, memohon agar dirinya ditunjuk sebagai pengampu (curator) untuk mewakili kepentingan anaknya. Selain itu, Pemohon memohon izin untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang atas nama Pemohon untuk keperluan pengajuan kredit atau izin menjaminkan lainnya bagi anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, serta menemukan fakta bahwa Eufrasia Audrey benar-benar tidak cakap bertindak secara hukum sehingga perlu di bawah pengampuan. Majelis Hakim menetapkan Laurensia Janly sebagai pengampu Eufrasia Audrey dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjaminkan sertifikat hak milik tersebut atas nama anaknya."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, Laurensia Janly, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anaknya, Eufrasia Audrey, dengan alasan bahwa anak tersebut menderita kondisi medis berupa Global Delayed Development yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan mengambil keputusan hukum. Pemohon, sebagai ibu kandung, memohon agar dirinya ditunjuk sebagai pengampu (curator) untuk mewakili kepentingan anaknya. Selain itu, Pemohon memohon izin untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang atas nama Pemohon untuk keperluan pengajuan kredit atau izin menjaminkan lainnya bagi anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, serta menemukan fakta bahwa Eufrasia Audrey benar-benar tidak cakap bertindak secara hukum sehingga perlu di bawah pengampuan. Majelis Hakim menetapkan Laurensia Janly sebagai pengampu Eufrasia Audrey dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjaminkan sertifikat hak milik tersebut atas nama anaknya.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Laurensia Janly dan Andre Kurniawan melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2000.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak sah bernama Eufrasia Audrey.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Andre Kurniawan meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2022.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eufrasia Audrey didiagnosis menderita Global Delayed Development sejak lahir dengan riwayat lahir prematur.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eufrasia Audrey tidak mandiri dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan mandi serta memerlukan bantuan orang lain.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Eufrasia Audrey tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan memerlukan wali untuk mengambil keputusan.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Seluruh keluarga dari Pemohon maupun Mendiang Andre Kurniawan tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu dari Anak Pemohon.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3120/Petir yang terletak di Desa/Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 300 M2 atas nama Laurensia Janly.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ingin jadi pengampu anak saya yang sakit mental agar bisa bantu dia ambil keputusan, bolehkah saya jaminkan tanah saya untuk bantu dia cari uang?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 24492,
+    "candidates": [
+      "Pasal 296 KUHPerdata",
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata",
+      "Pasal 437 KUHPerdata",
+      "Pasal 449 KUHPerdata",
+      "Pasal 462 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 296 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 296: Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 437 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 437: Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksisaksinya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 449 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 449: Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila Ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 462 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 462: Seorang anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila atau gelap mata, tidak boleh ditempatkan di bawah pengampuan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan bapaknya, ibunya atau walinya."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 296 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur cara menghitung derajat kekeluargaan semenda. Dalam pertanyaan dan fakta perkara, sengketa atau permohonan berkaitan dengan pengampuan anak kandung (garis lurus sedarah) karena sakit mental, bukan karena keborosan yang melibatkan keluarga semenda. Pasal ini tidak mengatur hak pengampuan, syarat pengampuan, atau akibat hukum yang menjadi inti pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang harus ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu karena keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Pertanyaan pengguna berkaitan dengan pengampuan anak yang sakit mental, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan apakah anak tersebut cakap atau tidak cakap bertindak hukum dan perlu pengampu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak meminta pengampuan, yaitu keluarga sedarah. Dalam pertanyaan, pengguna (ibu) ingin menjadi pengampu bagi anaknya. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi ibu (keluarga garis lurus) untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi anaknya yang sakit mental."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 437 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tata cara pembuktian dalam surat permintaan pengampuan (harus disebutkan peristiwa dengan jelas, bukti, dan saksi). Ini adalah aturan prosedural/alat bukti, bukan aturan substantif yang menjawab apakah ibu boleh menjadi pengampu atau boleh menjaminkan tanah. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan tidak relevan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 449 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum setelah keputusan pengampuan berkekuatan hukum tetap, yaitu pengangkatan pengampu dan pemberitahuan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal ini tidak mengatur hak atau kewenangan pengampu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (seperti menjaminkan tanah) atau syarat pengampuan itu sendiri, melainkan hanya prosedur administratif pasca-putusan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 462 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa anak belum dewasa yang dungu/gila tidak boleh ditempatkan di bawah pengampuan, melainkan tetap di bawah pengawasan orang tua/wali. Pertanyaan pengguna berkaitan dengan anak yang sudah dewasa (lahir 2001, saat perkara 2023 sudah dewasa) yang sakit mental. Karena subjek pertanyaan adalah orang dewasa, pasal ini tidak relevan karena mengatur subjek yang berbeda (anak belum dewasa)."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 20170,
+    "completion_tokens": 1491
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_886_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,136 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_886_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 16,
+  "timings": {
+    "parse": 0.032,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 89.166,
+    "query": 3.764,
+    "relevance": 26.782,
+    "total": 119.744
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 50270,
+    "marked_chars": 50405
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut\nuntuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan\nVerstek ;\n3.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal xxxxxxxxxxxbertempat\ndi Gereja Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan\nNomor xxxxxxxxxxxtertanggal xxxxxxxxxxx, putus karena perceraian\ndengan segala akibat hukumnya ;\n4.\nMenetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat,\nLahir di jakara xxxxxxxxxxxxxxxxxx. dibawah pengasuhan dan\npemeliharaan Penggugat dengan ketentuan hak asuh anak tersebut\ndilakukan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai\ndengan hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu dengan tidak\nmenghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah\nHalaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Ag"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 50405,
+    "frame": "Penggugat (istri) menggugat Tergugat (suami) untuk memutus perkawinan mereka karena perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan rukun kembali, serta meminta pengasuhan anak bersama. Gugatan ini diajukan dengan alasan perceraian akibat perselisihan yang tidak dapat dipulihkan dan pemisahan tempat tinggal yang telah berlangsung lama. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal tertentu di Gereja Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tercatat dalam Akta Perkawinan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak laki-laki yang saat ini masih berusia sekitar 14 tahun.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Februari 2010 karena Tergugat bersikap kasar, mempermasalahkan hal kecil, dan tidak memberikan nafkah yang cukup.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk pisah rumah sejak Februari 2011 dan tidak tinggal bersama hingga saat gugatan diajukan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak dari perkawinan tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Perkara ini merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang sah secara agama Kristen dan tercatat secara hukum telah mengalami keretakan sejak Februari 2010 akibat sikap kasar Tergugat, kurangnya penghormatan, dan ketidakcukupan nafkah, yang puncaknya terjadi pada Februari 2011 ketika kedua pihak memutuskan untuk pisah rumah. Penggugat juga meminta agar anak mereka yang masih kecil ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaannya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali dan pemisahan tempat tinggal yang telah berlangsung lama. Terkait anak, hakim menetapkan bahwa anak berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun hak asuh dilakukan secara bersama-sama dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandung, serta memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anaknya. Tergugat dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Perkara ini merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang sah secara agama Kristen dan tercatat secara hukum telah mengalami keretakan sejak Februari 2010 akibat sikap kasar Tergugat, kurangnya penghormatan, dan ketidakcukupan nafkah, yang puncaknya terjadi pada Februari 2011 ketika kedua pihak memutuskan untuk pisah rumah. Penggugat juga meminta agar anak mereka yang masih kecil ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaannya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali dan pemisahan tempat tinggal yang telah berlangsung lama. Terkait anak, hakim menetapkan bahwa anak berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun hak asuh dilakukan secara bersama-sama dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandung, serta memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anaknya. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal tertentu di Gereja Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tercatat dalam Akta Perkawinan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak laki-laki yang saat ini masih berusia sekitar 14 tahun.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Februari 2010 karena Tergugat bersikap kasar, mempermasalahkan hal kecil, dan tidak memberikan nafkah yang cukup.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk pisah rumah sejak Februari 2011 dan tidak tinggal bersama hingga saat gugatan diajukan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak dari perkawinan tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Suami saya sudah pisah rumah sejak lama dan tidak mau bayar nafkah, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 27970,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 229 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi gugatan perceraian atau hak asuh anak yang menjadi inti pertanyaan pengguna. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar kekuatan pembuktian surat, bukan sebagai dasar hukum untuk menjawab pertanyaan hukum substantif."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur wewenang Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa yang akan melakukan perwalian (hak asuh) atas anak-anak yang belum dewasa setelah memutus perceraian. Hal ini menjawab bagian pertanyaan pengguna mengenai 'dapat hak asuh anak' setelah perceraian, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan untuk menentukan hak asuh anak kepada Penggugat."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 229 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 22598,
+    "completion_tokens": 1051
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,214 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 14,
+  "timings": {
+    "parse": 0.07,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 155.325,
+    "query": 13.783,
+    "relevance": 38.961,
+    "total": 208.139
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 40698,
+    "marked_chars": 40815
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan\ntetapi tidak hadir ;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;\n3.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan\nKutipan Akta Perkawinan Nomor :2352/I/2009 tertanggal19 Juli 2009 yang\ndikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi\nDKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya;\n4.\nMenetapkan hak asuh anak bernama:\n                               Halaman 12 dari 14 Perkara 888/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 12\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\n----------, Anak Kesatu Perempuan kembar pertama, lahir di Jakarta\n14 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :\n1483/JU/KL/2009Tertanggal 28 Januari 2010;\n2.\n----------, Anak kesatu Perempuan kembar kedua, lahir di Jakarta\n14 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :\n1483/JU/KL/20"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 40815,
+    "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi. Penggugat meminta pernyataan bahwa perkawinan mereka putus karena perceraian, penetapan hak asuh anak kepada Penggugat, serta perintah pencatatan perceraian. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 19 Juli 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan kembar yang lahir pada tanggal 14 Desember 2009.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kebon Sayur No.4A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcokan yang pada awalnya masih dapat diselesaikan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada bulan Juli 2013 terjadi pertengkaran di mana Tergugat meminta dipulangkan ke rumah orangtuanya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada bulan Desember 2022 terjadi kembali percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa percekcokan Desember 2022 disebabkan oleh perlakuan membedakan kasih sayang atau pilih kasih Tergugat terhadap anak-anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sejak tahun 2013.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi menyatakan bahwa Tergugat memiliki laki-laki lain dan tidak setia kepada Penggugat.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi lain menyatakan bahwa penyebab pertengkaran juga menyangkut masalah ekonomi.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri berupa nafkah lahir dan nafkah batin sejak Desember 2022.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ada halangan yang sah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat demi perkembangan mental dan pendidikan anak.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa perkawinan mereka yang sah menurut agama Budha dan tercatat pada tahun 2009 telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat mendalilkan bahwa pertengkaran terjadi sejak awal pernikahan, memuncak pada Juli 2013 ketika Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan kembali terjadi pada Desember 2022 akibat masalah pilih kasih dalam pengasuhan anak serta masalah ekonomi. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tangga dan tidak memenuhi kewajiban nafkah. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan para pihak adalah sah, namun berdasarkan keterangan saksi dan fakta pertengkaran yang terus-menerus serta kepergian Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak asuh kedua anak kepada Penggugat, dan memerintahkan pencatatan perceraian."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa perkawinan mereka yang sah menurut agama Budha dan tercatat pada tahun 2009 telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat mendalilkan bahwa pertengkaran terjadi sejak awal pernikahan, memuncak pada Juli 2013 ketika Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan kembali terjadi pada Desember 2022 akibat masalah pilih kasih dalam pengasuhan anak serta masalah ekonomi. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tangga dan tidak memenuhi kewajiban nafkah. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan para pihak adalah sah, namun berdasarkan keterangan saksi dan fakta pertengkaran yang terus-menerus serta kepergian Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak asuh kedua anak kepada Penggugat, dan memerintahkan pencatatan perceraian.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 19 Juli 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan kembar yang lahir pada tanggal 14 Desember 2009.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kebon Sayur No.4A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcokan yang pada awalnya masih dapat diselesaikan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada bulan Juli 2013 terjadi pertengkaran di mana Tergugat meminta dipulangkan ke rumah orangtuanya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada bulan Desember 2022 terjadi kembali percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa percekcokan Desember 2022 disebabkan oleh perlakuan membedakan kasih sayang atau pilih kasih Tergugat terhadap anak-anak.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sejak tahun 2013.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi menyatakan bahwa Tergugat memiliki laki-laki lain dan tidak setia kepada Penggugat.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi lain menyatakan bahwa penyebab pertengkaran juga menyangkut masalah ekonomi.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri berupa nafkah lahir dan nafkah batin sejak Desember 2022.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ada halangan yang sah.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat demi perkembangan mental dan pendidikan anak.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah sering bertengkar dengan suami dan dia sudah pergi meninggalkan rumah sejak 2013, apakah saya bisa mengajukan cerai?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 19961,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1865 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (beban pembuktian) dalam proses beracara, yaitu kewajiban pihak yang mendalilkan hak untuk membuktikan dalilnya. Ini adalah aturan prosedural/alat bukti, bukan aturan substantif yang mengatur hak atau syarat untuk mengajukan gugatan perceraian. Inti pertanyaan mengenai hak perceraian karena pertengkaran dan ditinggalkan suami berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan)."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 18675,
+    "completion_tokens": 1456
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,134 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 11,
+  "timings": {
+    "parse": 0.078,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 78.101,
+    "query": 2.82,
+    "relevance": 12.3,
+    "total": 93.3
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 33399,
+    "marked_chars": 33489
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 33489,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sengketa ini bersifat permohonan perdata (non-adsversarial) tanpa tergugat, yang intinya meminta izin untuk mengubah nama belakang anak-anak Pemohon. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan untuk mengganti nama belakang kedua anak dari 'BUDIMAN' menjadi 'LIMENA'.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dan pemegang hak asuh atas dua anak perempuan hasil perkawinan sebelumnya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan Pemohon dengan ayah kandung anak-anak telah putus akibat perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung anak-anak tidak pernah memberikan nafkah dan keberadaannya terputus hingga saat ini.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah menikah kembali dengan CHARLIE LIMENA yang bertindak sebagai ayah tiri bagi kedua anak tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kedua anak perempuan Pemohon menginginkan perubahan nama belakang mereka menjadi 'LIMENA' untuk mendekatkan diri dengan keluarga ayah tiri mereka.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari suami barunya (ayah tiri anak-anak) untuk perubahan nama tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan pengabulan permohonan pemohon untuk mengganti nama belakang kedua anak dari 'BUDIMAN' menjadi 'LIMENA'.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal yang telah menikah kembali, mengajukan permohonan perubahan nama belakang bagi kedua anak perempuannya yang berasal dari perkawinan sebelumnya. Pemohon dalilkan bahwa ayah kandung anak-anak telah lama tidak memberikan nafkah dan tidak diketahui keberadaannya, sementara ayah tiri (suami baru Pemohon) telah membesarkan dan menyayangi anak-anak tersebut. Kedua anak, yang kini remaja, menginginkan perubahan nama belakang mereka dari nama keluarga ayah kandung menjadi nama keluarga ayah tiri demi kedekatan psikologis dan sosiologis dengan keluarga baru. Hakim mengabulkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti bahwa perubahan nama dimaksudkan untuk kepentingan psikologis anak dan tidak bertujuan negatif, sehingga memerintahkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal yang telah menikah kembali, mengajukan permohonan perubahan nama belakang bagi kedua anak perempuannya yang berasal dari perkawinan sebelumnya. Pemohon dalilkan bahwa ayah kandung anak-anak telah lama tidak memberikan nafkah dan tidak diketahui keberadaannya, sementara ayah tiri (suami baru Pemohon) telah membesarkan dan menyayangi anak-anak tersebut. Kedua anak, yang kini remaja, menginginkan perubahan nama belakang mereka dari nama keluarga ayah kandung menjadi nama keluarga ayah tiri demi kedekatan psikologis dan sosiologis dengan keluarga baru. Hakim mengabulkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti bahwa perubahan nama dimaksudkan untuk kepentingan psikologis anak dan tidak bertujuan negatif, sehingga memerintahkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dan pemegang hak asuh atas dua anak perempuan hasil perkawinan sebelumnya.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan Pemohon dengan ayah kandung anak-anak telah putus akibat perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung anak-anak tidak pernah memberikan nafkah dan keberadaannya terputus hingga saat ini.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah menikah kembali dengan CHARLIE LIMENA yang bertindak sebagai ayah tiri bagi kedua anak tersebut.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kedua anak perempuan Pemohon menginginkan perubahan nama belakang mereka menjadi 'LIMENA' untuk mendekatkan diri dengan keluarga ayah tiri mereka.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari suami barunya (ayah tiri anak-anak) untuk perubahan nama tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan pengabulan permohonan pemohon untuk mengganti nama belakang kedua anak dari 'BUDIMAN' menjadi 'LIMENA'.",
+        "page": 10,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Bisa ganti nama belakang anak jadi nama ayah tiri karena ayah kandung hilang dan tidak beri nafkah?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 7613,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan, yang merupakan aturan teknis pembuktian (hukum acara). Selain itu, inti sengketa pertanyaan berada di luar KUHPerdata (penggantian nama/kependudukan), sehingga pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan hak atau kewajiban perdata yang disengketakan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13810,
+    "completion_tokens": 828
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_892_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,178 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_892_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 45,
+  "timings": {
+    "parse": 0.07,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 97.314,
+    "query": 7.252,
+    "relevance": 99.25,
+    "total": 203.886
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 119112,
+    "marked_chars": 119508
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\n                                                         Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 43\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;\n3.\nMenghukum Tergugat membayar Hutang Pokok kepada\nPenggugat sebesar Rp.1.299.906.465,- (satu miliar dua ratus sembilan\npuluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu ribu empat ratus enam\npuluh lima rupiah).\n4.\nMenghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini yang besarnya ditaksir sejumlah Rp.820.000,- (delapan ratus dua\npuluh ribu   rupiah) ;\n5.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Klas I.A  Khusus  pada Rabu  tanggal 12 Juli 2023 oleh\nkami, ASMUDI,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA,S.H.,M.H   dan\n"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 119508,
+    "frame": "PT Asietex Sinar Indopratama menggugat Mariati Fahida atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan tekstil karena keterlambatan pembayaran sisa hutang. Penggugat menuntut pembayaran hutang pokok, denda keterlambatan, bunga moratoir, uang paksa, serta penetapan sita jaminan atas harta Tergugat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat telah menerima barang bahan tekstil dari Penggugat dengan total nilai pembelian sebesar Rp1.901.724.395,- berdasarkan serangkaian tanda terima faktur.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp601.817.930,- melalui berbagai transfer bank dan setoran tunai.",
+        "page": 40,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sisa hutang pokok yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp1.299.906.465,-.",
+        "page": 40,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran yang telah jatuh tempo.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya denda keterlambatan sebesar Rp1.978.030.447,- berdasarkan perjanjian.",
+        "page": 4,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas hutang yang belum dibayar.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- per hari jika putusan tidak dilaksanakan.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan permohonan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan jual beli bahan tekstil antara Penggugat sebagai penyedia barang dan Tergugat sebagai pedagang di Pasar Grosir Tanah Abang. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima barang senilai Rp1.901.724.395,- namun hanya membayar sebagian, sehingga timbul sisa hutang yang tidak dilunasi. Setelah melalui pemeriksaan bukti surat dan saksi, Majelis Hakim menetapkan bahwa total pembayaran yang telah dilakukan Tergugat adalah Rp601.817.930,-, sehingga sisa hutang pokok yang terbukti adalah Rp1.299.906.465,-. Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang tersebut. Namun, gugatan Penggugat untuk denda keterlambatan, bunga moratoir, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya, tidak didukung bukti perhitungan yang jelas, atau tidak memenuhi syarat hukum. Putusan akhir mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar hutang pokok dan biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan jual beli bahan tekstil antara Penggugat sebagai penyedia barang dan Tergugat sebagai pedagang di Pasar Grosir Tanah Abang. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima barang senilai Rp1.901.724.395,- namun hanya membayar sebagian, sehingga timbul sisa hutang yang tidak dilunasi. Setelah melalui pemeriksaan bukti surat dan saksi, Majelis Hakim menetapkan bahwa total pembayaran yang telah dilakukan Tergugat adalah Rp601.817.930,-, sehingga sisa hutang pokok yang terbukti adalah Rp1.299.906.465,-. Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang tersebut. Namun, gugatan Penggugat untuk denda keterlambatan, bunga moratoir, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya, tidak didukung bukti perhitungan yang jelas, atau tidak memenuhi syarat hukum. Putusan akhir mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar hutang pokok dan biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Tergugat telah menerima barang bahan tekstil dari Penggugat dengan total nilai pembelian sebesar Rp1.901.724.395,- berdasarkan serangkaian tanda terima faktur.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp601.817.930,- melalui berbagai transfer bank dan setoran tunai.",
+        "page": 40,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Sisa hutang pokok yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp1.299.906.465,-.",
+        "page": 40,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran yang telah jatuh tempo.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya denda keterlambatan sebesar Rp1.978.030.447,- berdasarkan perjanjian.",
+        "page": 4,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan adanya bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas hutang yang belum dibayar.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- per hari jika putusan tidak dilaksanakan.",
+        "page": 6,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan permohonan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah kirim barang tekstil ke pembeli dan dia cuma bayar sebagian, sisa hutangnya sampai sekarang belum lunasi, apa bisa saya paksa dia bayar?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 30680,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1250 KUHPerdata",
+      "Pasal 1865 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi (keberatan) yaitu debitur harus dinyatakan lalai. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit menyatakan Tergugat telah melakukan 'wanprestasi' dan 'ingkar janji' karena hutang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menyimpulkan adanya pelanggaran perjanjian yang memaksa Tergugat membayar sisa hutang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun tuntutan bunga dan denda ditolak karena tidak diperjanjikan, pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum yang digunakan hakim untuk menilai apakah Tergugat wajib membayar akibat dari ketidakpemenuhan perikatan (hutang pokok). Hakim menggunakan prinsip ini untuk mengabulkan tuntutan hutang pokok."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang bunga moratoir dalam perikatan pembayaran uang. Dalam putusan, gugatan untuk membayar bunga moratoir ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya. Relevansi pasal ini muncul karena secara substantif menjadi dasar hukum yang diuji oleh hakim untuk menolak tuntutan bunga, sehingga membantu menjawab aspek 'apa yang bisa ditagih' (hutang pokok vs bunga) dalam pertanyaan awam."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural dan umum (alat bukti), bukan jawaban substantif atas pertanyaan apakah debitur bisa dipaksa membayar. Substansi kewajiban membayar berasal dari pasal wanprestasi (1238/1243), bukan dari aturan pembuktian."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1250 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 48137,
+    "completion_tokens": 1373
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_893_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,136 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_893_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 41,
+  "timings": {
+    "parse": 0.067,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 105.77,
+    "query": 10.603,
+    "relevance": 34.819,
+    "total": 151.259
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 119312,
+    "marked_chars": 119672
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi :\n-\nMenerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat error in\npersona; \nDalam Pokok Perkara :\nHalaman 39 dari 41 Putusan Nomor 893/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima \n(niet\nonvankelijke verklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Sri\nSuharini,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H., dan\nParmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada\nhari Senin tanggal 10 April 2023 telah diunggah dalam persidangan elektronik\nyang dipersamakan dengan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum\noleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 119672,
+    "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan enam Turut Tergugat terkait sengketa pengembalian kelebihan hasil lelang jaminan Hak Tanggungan yang diambil Tergugat. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pengembalian uang, ganti rugi immateriil, dan uang paksa. Gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena kesalahan penarikan pihak (error in persona).",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan pada 5 Mei 2017 dengan pokok hutang Rp350.000.000,- dan jaminan Hak Tanggungan atas sertifikat tanah milik Penggugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat sebanyak 8 kali angsuran bulanan dan 1 kali angsuran pokok tambahan sejak Mei 2017 hingga Januari 2018.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat berhenti membayar angsuran sejak Februari 2018 karena kesulitan ekonomi.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan lelang eksekusi jaminan Hak Tanggungan melalui Turut Tergugat II, yang pertama kali tidak laku pada Juli 2020 dan kedua kali laku terjual pada November 2021 kepada Turut Tergugat III.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengambil seluruh hasil penjualan lelang sebesar Rp1.011.111.111,- tanpa mengembalikan kelebihan nilai tersebut kepada Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam perkara ini hanya terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait pengambilan hasil lelang, sehingga penarikan Turut Tergugat I hingga VI adalah keliru.",
+        "page": 39,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.",
+        "page": 40,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat serta enam Turut Tergugat yang meliputi pejabat pembuat akta, kantor lelang negara, pembeli lelang, kantor pertanahan, notaris, dan kantor jasa penilai. Gugatan ini bermula dari perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah milik Penggugat. Setelah Penggugat berhenti membayar angsuran, Tergugat melaksanakan lelang eksekusi atas jaminan tersebut melalui Turut Tergugat II, yang akhirnya laku terjual kepada Turut Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil seluruh hasil penjualan lelang tanpa mengembalikan kelebihan nilainya, serta menyalahkan perhitungan hutang dan proses lelang yang melibatkan para Turut Tergugat. Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa sengketa utama hanyalah mengenai pengembalian kelebihan hasil lelang yang merupakan hubungan hukum langsung antara Penggugat dan Tergugat. Hakim menilai Penggugat keliru menarik para Turut Tergugat lainnya yang tidak memiliki hubungan hukum langsung terkait kerugian yang didalilkan. Akibat kesalahan penarikan pihak (error in persona) ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat serta enam Turut Tergugat yang meliputi pejabat pembuat akta, kantor lelang negara, pembeli lelang, kantor pertanahan, notaris, dan kantor jasa penilai. Gugatan ini bermula dari perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah milik Penggugat. Setelah Penggugat berhenti membayar angsuran, Tergugat melaksanakan lelang eksekusi atas jaminan tersebut melalui Turut Tergugat II, yang akhirnya laku terjual kepada Turut Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil seluruh hasil penjualan lelang tanpa mengembalikan kelebihan nilainya, serta menyalahkan perhitungan hutang dan proses lelang yang melibatkan para Turut Tergugat. Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa sengketa utama hanyalah mengenai pengembalian kelebihan hasil lelang yang merupakan hubungan hukum langsung antara Penggugat dan Tergugat. Hakim menilai Penggugat keliru menarik para Turut Tergugat lainnya yang tidak memiliki hubungan hukum langsung terkait kerugian yang didalilkan. Akibat kesalahan penarikan pihak (error in persona) ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan pada 5 Mei 2017 dengan pokok hutang Rp350.000.000,- dan jaminan Hak Tanggungan atas sertifikat tanah milik Penggugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat sebanyak 8 kali angsuran bulanan dan 1 kali angsuran pokok tambahan sejak Mei 2017 hingga Januari 2018.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat berhenti membayar angsuran sejak Februari 2018 karena kesulitan ekonomi.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan lelang eksekusi jaminan Hak Tanggungan melalui Turut Tergugat II, yang pertama kali tidak laku pada Juli 2020 dan kedua kali laku terjual pada November 2021 kepada Turut Tergugat III.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengambil seluruh hasil penjualan lelang sebesar Rp1.011.111.111,- tanpa mengembalikan kelebihan nilai tersebut kepada Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam perkara ini hanya terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait pengambilan hasil lelang, sehingga penarikan Turut Tergugat I hingga VI adalah keliru.",
+        "page": 39,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.",
+        "page": 40,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank tapi berhenti bayar karena susah ekonomi, lalu tanah jaminan saya dilelang dan uangnya diambil semua tanpa dikembalikan kelebihan, kan saya bisa minta uangnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 19752,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum substantif yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara. Pertanyaan awam mengenai hak untuk meminta kelebihan hasil lelang yang diambil secara sepihak oleh bank berkaitan langsung dengan apakah tindakan bank tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, sehingga Pasal 1365 menjadi kerangka hukum utama untuk menilai klaim tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 41644,
+    "completion_tokens": 1070
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_894_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,156 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_894_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 29,
+  "timings": {
+    "parse": 0.115,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 108.866,
+    "query": 5.496,
+    "relevance": 50.547,
+    "total": 165.024
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 83774,
+    "marked_chars": 84026
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DITOLAK_POKOK",
+    "amar": "MENGADILI\nDALAM PROVISI \n-\nMenolak permohonan Provisi Penggugat ;\nDALAM EKSEPSI \n-\nMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;\nDALAM POKOK PERKARA \n1.\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini\nsebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 oleh kami\nMartin Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhamad Irfan, S.H.,\nM.Hum. dan Sapto Supriyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua\nPengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor 894/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt pada\ntanggal 29 September 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20\nFebruari 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elitigasi dengan\ndibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah\ndikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.\n       Hakim - Hakim Anggota,\n               Hakim Ketua,\nHalaman 28 dari 27 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI me"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 84026,
+    "frame": "Penggugat, [NAMA_ORANG], menggugat Tergugat I, [NAMA_PERUSAHAAN], dan Tergugat II, [NAMA_PERUSAHAAN], atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa plagiarisme terhadap artikel jurnalistik yang diterbitkan oleh Tergugat I. Penggugat menuntut pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan pokok perkara tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menerbitkan artikel pada 8 Januari 2022 yang secara identik menjiplak artikel yang sebelumnya diterbitkan oleh portal milik Penggugat pada 7 Januari 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya klarifikasi dan pengaduan ke Dewan Pers yang berakhir dengan mediasi pada 29 Maret 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Dalam mediasi Dewan Pers, Tergugat I mengakui adanya kelalaian redaksi dan kemudian mencabut artikel serta menyampaikan permintaan maaf.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi rekomendasi Dewan Pers secara tuntas dan tidak memberikan permintaan maaf resmi yang memadai pasca-mediasi.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000.000,- dan immateriil sebesar Rp500.000.000,- karena kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat I.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah dalil gugatan dan mengajukan eksepsi tidak berwenang serta cacat formil gugatan.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat telah dipulihkan melalui permintaan maaf yang telah disampaikan Tergugat I dalam proses mediasi Dewan Pers.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya hubungan sebab akibat antara kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,- yang dituntut dengan perbuatan Tergugat I.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa Tergugat I melakukan plagiarisme terhadap artikel jurnalistik yang dimilikinya dengan menerbitkan konten yang identik pada 8 Januari 2022. Setelah upaya klarifikasi gagal, Penggugat mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers yang menyelenggarakan mediasi pada 29 Maret 2022. Dalam mediasi tersebut, Tergugat I mengakui kelalaian redaksi, mencabut artikel, dan menyampaikan permintaan maaf. Penggugat tetap mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menuntut pernyataan kesalahan dan ganti rugi materiil serta immateriil yang jumlahnya sangat besar. Majelis Hakim menolak gugatan pokok karena menilai bahwa kerugian Penggugat telah dipulihkan melalui permintaan maaf yang telah dilakukan Tergugat I, serta tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian materiil sebesar yang dituntut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa Tergugat I melakukan plagiarisme terhadap artikel jurnalistik yang dimilikinya dengan menerbitkan konten yang identik pada 8 Januari 2022. Setelah upaya klarifikasi gagal, Penggugat mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers yang menyelenggarakan mediasi pada 29 Maret 2022. Dalam mediasi tersebut, Tergugat I mengakui kelalaian redaksi, mencabut artikel, dan menyampaikan permintaan maaf. Penggugat tetap mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menuntut pernyataan kesalahan dan ganti rugi materiil serta immateriil yang jumlahnya sangat besar. Majelis Hakim menolak gugatan pokok karena menilai bahwa kerugian Penggugat telah dipulihkan melalui permintaan maaf yang telah dilakukan Tergugat I, serta tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian materiil sebesar yang dituntut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menerbitkan artikel pada 8 Januari 2022 yang secara identik menjiplak artikel yang sebelumnya diterbitkan oleh portal milik Penggugat pada 7 Januari 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya klarifikasi dan pengaduan ke Dewan Pers yang berakhir dengan mediasi pada 29 Maret 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Dalam mediasi Dewan Pers, Tergugat I mengakui adanya kelalaian redaksi dan kemudian mencabut artikel serta menyampaikan permintaan maaf.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi rekomendasi Dewan Pers secara tuntas dan tidak memberikan permintaan maaf resmi yang memadai pasca-mediasi.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000.000,- dan immateriil sebesar Rp500.000.000,- karena kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat I.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah dalil gugatan dan mengajukan eksepsi tidak berwenang serta cacat formil gugatan.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat telah dipulihkan melalui permintaan maaf yang telah disampaikan Tergugat I dalam proses mediasi Dewan Pers.",
+        "page": 27,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya hubungan sebab akibat antara kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,- yang dituntut dengan perbuatan Tergugat I.",
+        "page": 28,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah dimintai maaf oleh orang yang menjiplak artikel saya, tapi dia tidak mau ganti rugi besar yang saya minta, apakah saya bisa tetap menuntutnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 8948,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda suami-istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perbuatan melawan hukum (plagiasi) atau tuntutan ganti rugi yang menjadi inti pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mengatur syarat-syarat (perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, kesalahan) untuk menuntut ganti rugi. Pertanyaan mengenai kemungkinan menuntut ganti rugi meskipun sudah dimintai maaf secara langsung diuji melalui unsur-unsur dan akibat hukum yang diatur dalam pasal ini, sebagaimana dianalisis dalam pertimbangan hakim."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 27509,
+    "completion_tokens": 1130
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_899_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_899_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 35,
+  "timings": {
+    "parse": 0.133,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 96.928,
+    "query": 10.996,
+    "relevance": 28.382,
+    "total": 136.438
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 113021,
+    "marked_chars": 113327
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI :\nDALAM  KONPENSI :\nDalam Pokok Perkara ;\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya  ;\n2.\nMenyatakan menurut hukum Perkawinan antara PENGGUGAT dan\nTERGUGAT  telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama\nBudha di XXXX, Taman Dutamas Blok A-8, Jakarta Barat dan kemudian\ndicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan\nHal 33 Putusan No.899/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nNomor: XXXX, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\nProvinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012,  PUTUS karena\nPERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;\n3.\nMenetapkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama\nXXXX lahir pada tanggal 04 Agustus 2003 dengan akte kelahiran No.\n12220/2003  dan XXXX,  lahir pada tanggal 06 Februari 2009 dengan akte\nkelahiran No. 1795/U/JB/2009 di bawah pemeliharaan dan hak asuh\nPENGGUGAT ;\n4.\n.Memerintahkan  kepada Panitera Pe"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 113327,
+    "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan pisah ranjang, serta meminta pernyataan putusnya perkawinan dan hak asuh anak. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan reconvensi (gugatan balik) yang juga meminta perceraian dengan alasan perselisihan dan tuduhan perselingkuhan dari pihak lawan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pokok (konvensi) dan menolak gugatan balik (rekonvensi).",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada 19 Februari 2012 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan pada 9 Maret 2012.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan lahir pada 4 Agustus 2003 dan seorang anak laki-laki lahir pada 6 Februari 2009.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama hampir dua tahun terakhir sebelum perkara diperiksa.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dan memiliki sifat temperamental serta sering mengusir Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat berselingkuh dengan seorang pria bernama Djun Min Amin dan sering terjadi keributan akibat perbuatan Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator tidak berhasil mencapai perdamaian antara para pihak.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta pisah ranjang menyebabkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan anak laki-laki yang masih di bawah umur berada di bawah pemeliharaan dan hak asuh Penggugat, sedangkan anak perempuan yang sudah dewasa diserahkan kepada pilihannya sendiri.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus, ketidakcocokan, dan pisah ranjang selama hampir dua tahun, serta meminta hak asuh anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dan mengajukan reconvensi yang juga meminta perceraian dengan alasan perselingkuhan Penggugat dan sifat buruk Penggugat. Setelah mediasi gagal, Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pokok Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, dan menetapkan anak laki-laki berada di bawah pemeliharaan Penggugat. Gugatan reconvensi Tergugat ditolak, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus, ketidakcocokan, dan pisah ranjang selama hampir dua tahun, serta meminta hak asuh anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dan mengajukan reconvensi yang juga meminta perceraian dengan alasan perselingkuhan Penggugat dan sifat buruk Penggugat. Setelah mediasi gagal, Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pokok Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, dan menetapkan anak laki-laki berada di bawah pemeliharaan Penggugat. Gugatan reconvensi Tergugat ditolak, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada 19 Februari 2012 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan pada 9 Maret 2012.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan lahir pada 4 Agustus 2003 dan seorang anak laki-laki lahir pada 6 Februari 2009.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama hampir dua tahun terakhir sebelum perkara diperiksa.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dan memiliki sifat temperamental serta sering mengusir Penggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat berselingkuh dengan seorang pria bernama Djun Min Amin dan sering terjadi keributan akibat perbuatan Penggugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator tidak berhasil mencapai perdamaian antara para pihak.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta pisah ranjang menyebabkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.",
+        "page": 30,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan anak laki-laki yang masih di bawah umur berada di bawah pemeliharaan dan hak asuh Penggugat, sedangkan anak perempuan yang sudah dewasa diserahkan kepada pilihannya sendiri.",
+        "page": 31,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah pisah ranjang hampir dua tahun dan mediasi gagal, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak laki-laki?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 30547,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1865 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, bukan ei qui negat). Meskipun pembuktian diperlukan dalam perkara perceraian, Pasal 1865 bersifat prosedural/bukti dan bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai syarat perceraian (pisah ranjang/mediasi gagal) atau dasar hukum hak asuh anak. Pertanyaan awam menanyakan 'apakah bisa' (hak material), bukan 'bagaimana membuktikan' (alat bukti)."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 40857,
+    "completion_tokens": 1032
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,274 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 95,
+  "timings": {
+    "parse": 0.138,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 755.34,
+    "read": 153.915,
+    "query": 3.188,
+    "relevance": 79.036,
+    "total": 991.616
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 274402,
+    "marked_chars": 275248
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nHalaman 93 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 93\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM EKSEPSI:\n-\n   Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONVENSI:\n-\nMenyatakan\n \ngugatan\n \nRekonvensi\n \nPara\n \nPenggugat\nRekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;\nDAKAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n-\n  Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh\nratus lima puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh\nkami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H.,\nM.H.. dan Julius Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nyang ditunjuk  berdasarkan  Surat"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134958,
+        "summary": "[HAL 1-29] Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (Rusman Belia), Penggugat II (Hirman), dan Penggugat III (Lindawaty Dahlia) melawan Tergugat I (Harsono), Tergugat II (Suarti Dahlia), Tergugat III (Lily Belia), serta Turut Tergugat (Yan Armin, S.H.). Para pihak adalah anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia. Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa beberapa tanah dan bangunan kost (Kost BNI, Kost Swadaya, Kost Perdana) serta apartemen di Singapura [HAL 3-4]. Penggugat mengajukan gugatan untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 957 (hibah wasiat/legaattidak menyebutkan objek spesifik), Pasal 913 (hak mutlak/Legitieme Portie), dan Pasal 914 (pembagian proporsional) [HAL 5-10]. Penggugat berdalil Akta Wasiat tersebut tidak adil karena membagi harta secara tidak proporsional, misalnya Lindawaty Dahlia hanya mendapat 5/200 bagian sementara Suarti Dahlia dan Lily Belia masing-masing mendapat 45/200 dan 43/200 bagian [HAL 11-12]. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tersebut tanpa membagikannya kepada Penggugat, dengan total kerugian materiil yang didalilkan sebesar Rp. 4.009.400.000,- dan immateriil Rp. 50.000.000.000,- [HAL 14-26]. Penggugat memohon agar Akta Wasiat dinyatakan batal, harta dibagi sesuai proporsi yang diajukan (misalnya Lindawaty 31/200, Rusman 42/200, dll.), dan Tergugat dihukum membayar kerugian serta uang paksa [HAL 25-29]. Mediasi tidak berhasil [HAL 30].\n\n[HAL 30-47] Dalam jawaban (Konvensi), Para Tergugat mengajukan eksepsi persona standi in judicio dengan alasan Para Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat [HAL 30-31]. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen), padahal Alm. Isman Belia hanya membuat Wasiat (Testamen) berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata yang tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik [HAL 31-36]. Tergugat juga mengajukan eksepsi prematur terkait tuduhan pencurian/penggelapan yang belum ada putusan pengadilan [HAL 34-35]. Pada pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan bahwa harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia. Tergugat membedakan harta yang atas nama Alm. Isman Belia (hanya 4 sertifikat Hak Guna Bangunan di Kost Perdana) dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, yaitu: harta atas nama Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31 sendiri), harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau, serta harta yang telah dihibahkan secara sah kepada Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II melalui Akta Hibah tahun 2015 (Sertifikat No. 10821 dan 10822) [HAL 37-42]. Tergugat mendalilkan Penggugat justru yang menguasai aset secara paksa dan kekerasan [HAL 42-43]. Terkait Akta Wasiat No. 39, Tergugat berargumen bahwa sebagai Wasiat (Testamen), tidak perlu menyebutkan objek spesifik sehingga tidak melanggar Pasal 957 KUHPerdata, dan pembagian bagian dalam wasiat tersebut tidak melanggar Legitieme Portie karena tidak ada ahli waris yang menerima bagian melebihi 3/4 dari apa yang seharusnya diterima secara hukum [HAL 43-47]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 134992,
+        "summary": "[HAL 1-29] Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (Rusman Belia), Penggugat II (Hirman), dan Penggugat III (Lindawaty Dahlia) melawan Tergugat I (Harsono), Tergugat II (Suarti Dahlia), Tergugat III (Lily Belia), serta Turut Tergugat (Yan Armin, S.H.). Para pihak adalah anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia. Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa beberapa tanah dan bangunan kost (Kost BNI, Kost Swadaya, Kost Perdana) serta apartemen di Singapura [HAL 3-4]. Penggugat mengajukan gugatan untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 957 (hibah wasiat/legaattidak menyebutkan objek spesifik), Pasal 913 (hak mutlak/Legitieme Portie), dan Pasal 914 (pembagian proporsional) [HAL 5-10]. Penggugat berdalil Akta Wasiat tersebut tidak adil karena membagi harta secara tidak proporsional, misalnya Lindawaty Dahlia hanya mendapat 5/200 bagian sementara Suarti Dahlia dan Lily Belia masing-masing mendapat 45/200 dan 43/200 bagian [HAL 11-12]. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tersebut tanpa membagikannya kepada Penggugat, dengan total kerugian materiil yang didalilkan sebesar Rp. 4.009.400.000,- dan immateriil Rp. 50.000.000.000,- [HAL 14-26]. Penggugat memohon agar Akta Wasiat dinyatakan batal, harta dibagi sesuai proporsi yang diajukan (misalnya Lindawaty 31/200, Rusman 42/200, dll.), dan Tergugat dihukum membayar kerugian serta uang paksa [HAL 25-29]. Mediasi tidak berhasil [HAL 30].\n\n[HAL 30-47] Dalam jawaban (Konvensi), Para Tergugat mengajukan eksepsi persona standi in judicio dengan alasan Para Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat [HAL 30-31]. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen), padahal Alm. Isman Belia hanya membuat Wasiat (Testamen) berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata yang tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik [HAL 31-36]. Tergugat juga mengajukan eksepsi prematur terkait tuduhan pencurian/penggelapan yang belum ada putusan pengadilan [HAL 34-35]. Pada pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan bahwa harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia. Tergugat membedakan harta yang atas nama Alm. Isman Belia (hanya 4 sertifikat Hak Guna Bangunan di Kost Perdana) dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, yaitu: harta atas nama Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31 sendiri), harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau, serta harta yang telah dihibahkan secara sah kepada Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II melalui Akta Hibah tahun 2015 (Sertifikat No. 10821 dan 10822) [HAL 37-42]. Tergugat mendalilkan Penggugat justru yang menguasai aset secara paksa dan kekerasan [HAL 42-43]. Terkait Akta Wasiat No. 39, Tergugat berargumen bahwa sebagai Wasiat (Testamen), tidak perlu menyebutkan objek spesifik sehingga tidak melanggar Pasal 957 KUHPerdata, dan pembagian bagian dalam wasiat tersebut tidak melanggar Legitieme Portie karena tidak ada ahli waris yang menerima bagian melebihi 3/4 dari apa yang seharusnya diterima secara hukum [HAL 43-47].\n\n[HAL 47-67] Tergugat menegaskan bahwa Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata dan harus dilaksanakan oleh ahli waris, bukan Hibah Wasiat (Legaat) [HAL 47-48]. Tergugat I menerima bagian 25/200, sama dengan Penggugat I, yang lebih kecil dari bagian Tergugat II (45/200), Tergugat III (43/200), dan Penggugat II (40/200), menunjukkan penghormatan terhadap keinginan terakhir Alm. Isman Belia [HAL 47]. Tergugat mendalilkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak melaksanakan Akta Wasiat dan gagal mengurus Surat Keterangan Ahli Waris [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat III tentang ketidakadilan, dengan menyebutkan Penggugat III telah menerima banyak harta semasa hidup, termasuk tanah di Green Garden, ruko di Cengkareng, dan modal usaha [HAL 50-51]. Tergugat menyoroti bahwa Penggugat secara sepihak mengubah pembagian warisan dalam gugatan, mengurangi bagian Tergugat II dan III serta menambah bagian Penggugat I dan III tanpa dasar hukum [HAL 51]. Tergugat juga memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31) dan harta milik pribadi [HAL 52-56]. Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak, menyatakan bahwa Penggugat justru mengusir Tergugat III dari rumah orang tua dengan kekerasan dan mengganti kunci, sehingga Tergugat tidak bisa sembahyang [HAL 53-54]. Tergugat juga membantah tuduhan pencurian aset kost BNI dan Swadaya, menyatakan aset tersebut bukan warisan Isman Belia atau telah dikuasai Penggugat [HAL 55-58]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, serta sita jaminan dan dwangsom [HAL 59-61]. Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) memohon agar Akta Wasiat No. 39 dinyatakan sah, memerintahkan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, menyatakan bagian 17/200 milik Alm. Isman Belia diberikan kepada Penggugat II (10/200) dan Penggugat III (7/200) sesuai pesan terakhir pewaris, serta menuntut ganti rugi immateriil Rp. 150.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menghalangi sembahyang [HAL 61-67].\n\n[HAL 68-81] Para pihak telah mengajukan berbagai bukti surat, termasuk Akta Wasiat, sertifikat tanah, akta kematian, dan kwitansi biaya perawatan jenazah [HAL 68-78]. Penggugat mengajukan saksi Huseng Candra yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah bercerita membuat surat wasiat yang akan diubah karena kecewa kepada cucu, namun saksi tidak melihat surat wasiat tersebut [HAL 79-80]. Tergugat mengajukan saksi Sujono yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah membuat surat wasiat, namun saksi tidak melihat surat tersebut dan mengetahui adanya sengketa pembagian warisan yang tidak merata [HAL 80-82].\n\n[HAL 82-93] Majelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat, karena eksepsi tersebut masuk dalam materi pokok perkara dan telah dipertimbangkan bersama bukti-bukti [HAL 82-89]. Hakim menyatakan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39 yang mengangkat keenam anak sebagai pelaksana wasiat [HAL 89-90]. Namun, Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat Obscur Libel (kabur) karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) yang mensyaratkan penyebutan objek spesifik dengan Wasiat (Testamen) yang tidak mensyaratkannya, sehingga tidak jelas apakah yang digugat adalah keabsahan testamen atau legaatt [HAL 90-91]. Selain itu, gugatan Penggugat juga kabur karena mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, seperti harta atas nama Alm. Elly Dahlia, harta atas nama Tergugat I/Penggugat I/Penggugat II, dan harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau [HAL 91-93]."
+      },
+      {
+        "window": 2,
+        "input_chars": 8298,
+        "summary": "[HAL 1-95] Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (Rusman Belia), Penggugat II (Hirman), dan Penggugat III (Lindawaty Dahlia) melawan Tergugat I (Harsono), Tergugat II (Suarti Dahlia), Tergugat III (Lily Belia), serta Turut Tergugat (Yan Armin, S.H.). Para pihak adalah anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia. Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa beberapa tanah dan bangunan kost (Kost BNI, Kost Swadaya, Kost Perdana) serta apartemen di Singapura [HAL 3-4]. Penggugat mengajukan gugatan untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 957 (hibah wasiat/legaattidak menyebutkan objek spesifik), Pasal 913 (hak mutlak/Legitieme Portie), dan Pasal 914 (pembagian proporsional) [HAL 5-10]. Penggugat berdalil Akta Wasiat tersebut tidak adil karena membagi harta secara tidak proporsional, misalnya Lindawaty Dahlia hanya mendapat 5/200 bagian sementara Suarti Dahlia dan Lily Belia masing-masing mendapat 45/200 dan 43/200 bagian [HAL 11-12]. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tersebut tanpa membagikannya kepada Penggugat, dengan total kerugian materiil yang didalilkan sebesar Rp. 4.009.400.000,- dan immateriil Rp. 50.000.000.000,- [HAL 14-26]. Penggugat memohon agar Akta Wasiat dinyatakan batal, harta dibagi sesuai proporsi yang diajukan (misalnya Lindawaty 31/200, Rusman 42/200, dll.), dan Tergugat dihukum membayar kerugian serta uang paksa [HAL 25-29]. Mediasi tidak berhasil [HAL 30].\n\nDalam jawaban (Konvensi), Para Tergugat mengajukan eksepsi persona standi in judicio dengan alasan Para Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat [HAL 30-31]. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen), padahal Alm. Isman Belia hanya membuat Wasiat (Testamen) berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata yang tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik [HAL 31-36]. Tergugat juga mengajukan eksepsi prematur terkait tuduhan pencurian/penggelapan yang belum ada putusan pengadilan [HAL 34-35]. Pada pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan bahwa harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia. Tergugat membedakan harta yang atas nama Alm. Isman Belia (hanya 4 sertifikat Hak Guna Bangunan di Kost Perdana) dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, yaitu: harta atas nama Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31 sendiri), harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau, serta harta yang telah dihibahkan secara sah kepada Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II melalui Akta Hibah tahun 2015 (Sertifikat No. 10821 dan 10822) [HAL 37-42]. Tergugat mendalilkan Penggugat justru yang menguasai aset secara paksa dan kekerasan [HAL 42-43]. Terkait Akta Wasiat No. 39, Tergugat berargumen bahwa sebagai Wasiat (Testamen), tidak perlu menyebutkan objek spesifik sehingga tidak melanggar Pasal 957 KUHPerdata, dan pembagian bagian dalam wasiat tersebut tidak melanggar Legitieme Portie karena tidak ada ahli waris yang menerima bagian melebihi 3/4 dari apa yang seharusnya diterima secara hukum [HAL 43-47].\n\nTergugat menegaskan bahwa Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata dan harus dilaksanakan oleh ahli waris, bukan Hibah Wasiat (Legaat) [HAL 47-48]. Tergugat I menerima bagian 25/200, sama dengan Penggugat I, yang lebih kecil dari bagian Tergugat II (45/200), Tergugat III (43/200), dan Penggugat II (40/200), menunjukkan penghormatan terhadap keinginan terakhir pewaris [HAL 47]. Tergugat mendalilkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak melaksanakan Akta Wasiat dan gagal mengurus Surat Keterangan Ahli Waris [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat III tentang ketidakadilan, dengan menyebutkan Penggugat III telah menerima banyak harta semasa hidup, termasuk tanah di Green Garden, ruko di Cengkareng, dan modal usaha [HAL 50-51]. Tergugat menyoroti bahwa Penggugat secara sepihak mengubah pembagian warisan dalam gugatan, mengurangi bagian Tergugat II dan III serta menambah bagian Penggugat I dan III tanpa dasar hukum [HAL 51]. Tergugat juga memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31) dan harta milik pribadi [HAL 52-56]. Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak, menyatakan bahwa Penggugat justru mengusir Tergugat III dari rumah orang tua dengan kekerasan dan mengganti kunci, sehingga Tergugat tidak bisa sembahyang [HAL 53-54]. Tergugat juga membantah tuduhan pencurian aset kost BNI dan Swadaya, menyatakan aset tersebut bukan warisan Isman Belia atau telah dikuasai Penggugat [HAL 55-58]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, serta sita jaminan dan dwangsom [HAL 59-61]. Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) memohon agar Akta Wasiat No. 39 dinyatakan sah, memerintahkan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, menyatakan bagian 17/200 milik Alm. Isman Belia diberikan kepada Penggugat II (10/200) dan Penggugat III (7/200) sesuai pesan terakhir pewaris, serta menuntut ganti rugi immateriil Rp. 150.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menghalangi sembahyang [HAL 61-67].\n\nPara pihak telah mengajukan berbagai bukti surat, termasuk Akta Wasiat, sertifikat tanah, akta kematian, dan kwitansi biaya perawatan jenazah [HAL 68-78]. Penggugat mengajukan saksi Huseng Candra yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah bercerita membuat surat wasiat yang akan diubah karena kecewa kepada cucu, namun saksi tidak melihat surat wasiat tersebut [HAL 79-80]. Tergugat mengajukan saksi Sujono yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah membuat surat wasiat, namun saksi tidak melihat surat tersebut dan mengetahui adanya sengketa pembagian warisan yang tidak merata [HAL 80-82].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat, karena eksepsi tersebut masuk dalam materi pokok perkara dan telah dipertimbangkan bersama bukti-bukti [HAL 82-89]. Hakim menyatakan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39 yang mengangkat keenam anak sebagai pelaksana wasiat [HAL 89-90]. Namun, Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat Obscur Libel (kabur) karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) yang mensyaratkan penyebutan objek spesifik dengan Wasiat (Testamen) yang tidak mensyaratkannya, sehingga tidak jelas apakah yang digugat adalah keabsahan testamen atau legaatt [HAL 90-91]. Selain itu, gugatan Penggugat juga kabur karena mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, seperti harta atas nama Alm. Elly Dahlia, harta atas nama Tergugat I/Penggugat I/Penggugat II, dan harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau [HAL 91-93].\n\nHakim mengidentifikasi objek sengketa yang didalilkan Penggugat meliputi tanah dan bangunan Kost Perdana atas nama Alm. Isman Belia (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04745 dan 04746) serta apartemen di Singapura atas nama Tergugat I yang dibeli dengan uang Penggugat [HAL 92]. Majelis Hakim menilai terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat, di mana Penggugat hanya meminta penetapan Sita Jaminan terhadap objek tersebut tanpa terlebih dahulu menetapkan dan memisahkan objek warisan Alm. Isman Belia yang akan dibagi secara jelas dalam perkara a quo. Ketidakselarasan ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur atau obscur libel, sehingga gugatan tidak dapat diterima [HAL 92-93].\n\nKarena gugatan Konvensi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok gugatan belum dipertimbangkan, maka Gugatan Rekonvensi Para Tergugat juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 93]. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima, Gugatan Konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima, dan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dapat diterima. Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) [HAL 94-95]. Putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-95] Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (Rusman Belia), Penggugat II (Hirman), dan Penggugat III (Lindawaty Dahlia) melawan Tergugat I (Harsono), Tergugat II (Suarti Dahlia), Tergugat III (Lily Belia), serta Turut Tergugat (Yan Armin, S.H.). Para pihak adalah anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia. Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa beberapa tanah dan bangunan kost (Kost BNI, Kost Swadaya, Kost Perdana) serta apartemen di Singapura [HAL 3-4]. Penggugat mengajukan gugatan untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 957 (hibah wasiat/legaattidak menyebutkan objek spesifik), Pasal 913 (hak mutlak/Legitieme Portie), dan Pasal 914 (pembagian proporsional) [HAL 5-10]. Penggugat berdalil Akta Wasiat tersebut tidak adil karena membagi harta secara tidak proporsional, misalnya Lindawaty Dahlia hanya mendapat 5/200 bagian sementara Suarti Dahlia dan Lily Belia masing-masing mendapat 45/200 dan 43/200 bagian [HAL 11-12]. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tersebut tanpa membagikannya kepada Penggugat, dengan total kerugian materiil yang didalilkan sebesar Rp. 4.009.400.000,- dan immateriil Rp. 50.000.000.000,- [HAL 14-26]. Penggugat memohon agar Akta Wasiat dinyatakan batal, harta dibagi sesuai proporsi yang diajukan (misalnya Lindawaty 31/200, Rusman 42/200, dll.), dan Tergugat dihukum membayar kerugian serta uang paksa [HAL 25-29]. Mediasi tidak berhasil [HAL 30].\n\nDalam jawaban (Konvensi), Para Tergugat mengajukan eksepsi persona standi in judicio dengan alasan Para Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat [HAL 30-31]. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen), padahal Alm. Isman Belia hanya membuat Wasiat (Testamen) berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata yang tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik [HAL 31-36]. Tergugat juga mengajukan eksepsi prematur terkait tuduhan pencurian/penggelapan yang belum ada putusan pengadilan [HAL 34-35]. Pada pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan bahwa harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia. Tergugat membedakan harta yang atas nama Alm. Isman Belia (hanya 4 sertifikat Hak Guna Bangunan di Kost Perdana) dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, yaitu: harta atas nama Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31 sendiri), harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau, serta harta yang telah dihibahkan secara sah kepada Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II melalui Akta Hibah tahun 2015 (Sertifikat No. 10821 dan 10822) [HAL 37-42]. Tergugat mendalilkan Penggugat justru yang menguasai aset secara paksa dan kekerasan [HAL 42-43]. Terkait Akta Wasiat No. 39, Tergugat berargumen bahwa sebagai Wasiat (Testamen), tidak perlu menyebutkan objek spesifik sehingga tidak melanggar Pasal 957 KUHPerdata, dan pembagian bagian dalam wasiat tersebut tidak melanggar Legitieme Portie karena tidak ada ahli waris yang menerima bagian melebihi 3/4 dari apa yang seharusnya diterima secara hukum [HAL 43-47].\n\nTergugat menegaskan bahwa Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata dan harus dilaksanakan oleh ahli waris, bukan Hibah Wasiat (Legaat) [HAL 47-48]. Tergugat I menerima bagian 25/200, sama dengan Penggugat I, yang lebih kecil dari bagian Tergugat II (45/200), Tergugat III (43/200), dan Penggugat II (40/200), menunjukkan penghormatan terhadap keinginan terakhir pewaris [HAL 47]. Tergugat mendalilkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak melaksanakan Akta Wasiat dan gagal mengurus Surat Keterangan Ahli Waris [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat III tentang ketidakadilan, dengan menyebutkan Penggugat III telah menerima banyak harta semasa hidup, termasuk tanah di Green Garden, ruko di Cengkareng, dan modal usaha [HAL 50-51]. Tergugat menyoroti bahwa Penggugat secara sepihak mengubah pembagian warisan dalam gugatan, mengurangi bagian Tergugat II dan III serta menambah bagian Penggugat I dan III tanpa dasar hukum [HAL 51]. Tergugat juga memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31) dan harta milik pribadi [HAL 52-56]. Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak, menyatakan bahwa Penggugat justru mengusir Tergugat III dari rumah orang tua dengan kekerasan dan mengganti kunci, sehingga Tergugat tidak bisa sembahyang [HAL 53-54]. Tergugat juga membantah tuduhan pencurian aset kost BNI dan Swadaya, menyatakan aset tersebut bukan warisan Isman Belia atau telah dikuasai Penggugat [HAL 55-58]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, serta sita jaminan dan dwangsom [HAL 59-61]. Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) memohon agar Akta Wasiat No. 39 dinyatakan sah, memerintahkan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, menyatakan bagian 17/200 milik Alm. Isman Belia diberikan kepada Penggugat II (10/200) dan Penggugat III (7/200) sesuai pesan terakhir pewaris, serta menuntut ganti rugi immateriil Rp. 150.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menghalangi sembahyang [HAL 61-67].\n\nPara pihak telah mengajukan berbagai bukti surat, termasuk Akta Wasiat, sertifikat tanah, akta kematian, dan kwitansi biaya perawatan jenazah [HAL 68-78]. Penggugat mengajukan saksi Huseng Candra yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah bercerita membuat surat wasiat yang akan diubah karena kecewa kepada cucu, namun saksi tidak melihat surat wasiat tersebut [HAL 79-80]. Tergugat mengajukan saksi Sujono yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah membuat surat wasiat, namun saksi tidak melihat surat tersebut dan mengetahui adanya sengketa pembagian warisan yang tidak merata [HAL 80-82].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat, karena eksepsi tersebut masuk dalam materi pokok perkara dan telah dipertimbangkan bersama bukti-bukti [HAL 82-89]. Hakim menyatakan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39 yang mengangkat keenam anak sebagai pelaksana wasiat [HAL 89-90]. Namun, Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat Obscur Libel (kabur) karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) yang mensyaratkan penyebutan objek spesifik dengan Wasiat (Testamen) yang tidak mensyaratkannya, sehingga tidak jelas apakah yang digugat adalah keabsahan testamen atau legaatt [HAL 90-91]. Selain itu, gugatan Penggugat juga kabur karena mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, seperti harta atas nama Alm. Elly Dahlia, harta atas nama Tergugat I/Penggugat I/Penggugat II, dan harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau [HAL 91-93].\n\nHakim mengidentifikasi objek sengketa yang didalilkan Penggugat meliputi tanah dan bangunan Kost Perdana atas nama Alm. Isman Belia (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04745 dan 04746) serta apartemen di Singapura atas nama Tergugat I yang dibeli dengan uang Penggugat [HAL 92]. Majelis Hakim menilai terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat, di mana Penggugat hanya meminta penetapan Sita Jaminan terhadap objek tersebut tanpa terlebih dahulu menetapkan dan memisahkan objek warisan Alm. Isman Belia yang akan dibagi secara jelas dalam perkara a quo. Ketidakselarasan ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur atau obscur libel, sehingga gugatan tidak dapat diterima [HAL 92-93].\n\nKarena gugatan Konvensi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok gugatan belum dipertimbangkan, maka Gugatan Rekonvensi Para Tergugat juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 93]. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima, Gugatan Konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima, dan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dapat diterima. Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) [HAL 94-95]. Putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 8885,
+    "frame": "Para Penggugat (anak Alm. Isman Belia) menggugat Para Tergugat (anak lain Alm. Isman Belia) dan Turut Tergugat untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 batal demi hukum, membagi harta warisan secara proporsional, serta membayar kerugian akibat penguasaan sepihak aset warisan. Sengketa inti berkaitan dengan keabsahan dan pembagian harta warisan Alm. Isman Belia serta tuduhan penguasaan aset secara tidak sah. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa tanah, bangunan kost, dan apartemen di Singapura.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 dibuat di hadapan Turut Tergugat dan menuntut pembatalannya karena dianggap melanggar ketentuan hukum waris.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan pembagian harta dalam Akta Wasiat No. 39 tidak adil dan tidak proporsional antara para ahli waris.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tanpa membagikannya.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia, melainkan mencakup harta atas nama Alm. Elly Dahlia, PT. Dharma Bahari Riau, dan harta yang telah dihibahkan secara sah.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak dan menyatakan Penggugat justru menguasai aset secara paksa dan kekerasan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah dan tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat karena masuk dalam materi pokok perkara.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat dengan Wasiat serta mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta pihak lain.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menemukan pertentangan antara dalil dan permohonan gugatan Penggugat terkait penetapan sita jaminan tanpa pemisahan objek warisan yang jelas.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil dan kekaburan gugatan.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dapat diterima karena gugatan konvensi tidak dapat diterima.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Perkara ini melibatkan sengketa pembagian harta warisan antara anak-anak Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia. Para Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta Wasiat No. 39 yang dibuat oleh Alm. Isman Belia, dengan alasan pembagian harta yang tidak proporsional dan tuduhan penguasaan sepihak aset warisan oleh Para Tergugat. Para Tergugat membantah dalil tersebut, menegaskan keabsahan wasiat, dan memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta milik pihak lain atau harta Alm. Elly Dahlia. Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Tergugat terkait kedudukan hukum para Penggugat, namun kemudian menemukan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur karena mencampuradukkan konsep hukum waris dan objek harta yang berbeda, serta terdapat ketidakselarasan antara dalil dan permohonan. Akibat cacat formil dan kekaburan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima, yang secara otomatis membuat gugatan rekonvensi Para Tergugat juga tidak dapat diterima, sehingga perkara berakhir tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Perkara ini melibatkan sengketa pembagian harta warisan antara anak-anak Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia. Para Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta Wasiat No. 39 yang dibuat oleh Alm. Isman Belia, dengan alasan pembagian harta yang tidak proporsional dan tuduhan penguasaan sepihak aset warisan oleh Para Tergugat. Para Tergugat membantah dalil tersebut, menegaskan keabsahan wasiat, dan memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta milik pihak lain atau harta Alm. Elly Dahlia. Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Tergugat terkait kedudukan hukum para Penggugat, namun kemudian menemukan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur karena mencampuradukkan konsep hukum waris dan objek harta yang berbeda, serta terdapat ketidakselarasan antara dalil dan permohonan. Akibat cacat formil dan kekaburan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima, yang secara otomatis membuat gugatan rekonvensi Para Tergugat juga tidak dapat diterima, sehingga perkara berakhir tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa tanah, bangunan kost, dan apartemen di Singapura.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 dibuat di hadapan Turut Tergugat dan menuntut pembatalannya karena dianggap melanggar ketentuan hukum waris.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan pembagian harta dalam Akta Wasiat No. 39 tidak adil dan tidak proporsional antara para ahli waris.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tanpa membagikannya.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat.",
+        "page": 2,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia, melainkan mencakup harta atas nama Alm. Elly Dahlia, PT. Dharma Bahari Riau, dan harta yang telah dihibahkan secara sah.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak dan menyatakan Penggugat justru menguasai aset secara paksa dan kekerasan.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat mendalilkan Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah dan tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat karena masuk dalam materi pokok perkara.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat dengan Wasiat serta mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta pihak lain.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menemukan pertentangan antara dalil dan permohonan gugatan Penggugat terkait penetapan sita jaminan tanpa pemisahan objek warisan yang jelas.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil dan kekaburan gugatan.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dapat diterima karena gugatan konvensi tidak dapat diterima.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya dan saudara saya berselisih soal pembagian warisan orang tua yang meninggal, di mana saya merasa wasiatnya tidak adil dan harta dikuasai sepihak, apakah saya bisa membatalkannya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 35152,
+    "candidates": [
+      "Pasal 832 KUHPerdata",
+      "Pasal 852 KUHPerdata",
+      "Pasal 913 KUHPerdata",
+      "Pasal 914 KUHPerdata",
+      "Pasal 957 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 913: Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 914 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 914: Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 957 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 957: Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (siapa subjeknya). Pertanyaan awam berfokus pada 'pembatalan wasiat' karena dianggap tidak adil dan dikuasai sepihak, bukan pada sengketa siapa yang berhak menjadi ahli waris. Meskipun status ahli waris disinggung dalam eksepsi, inti hukum pertanyaan adalah validitas dan pembatalan instrumen wasiat, bukan penentuan subjek ahli waris."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur cara pembagian warisan (kepala demi kepala atau pancang demi pancang) bagi keturunan dalam garis lurus. Ini adalah aturan pembuktian hak waris, bukan aturan mengenai pembatalan wasiat atau akibat hukum dari wasiat yang dianggap tidak adil. Tidak ada hubungan substantif dengan permintaan pembatalan wasiat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur 'legitieme portie' (bagian paksa) yang tidak boleh dikurangi oleh wasiat. Dalam konteks pertanyaan 'wasiat tidak adil', pasal ini menjadi kerangka hukum utama untuk menilai apakah wasiat tersebut melanggar hak wajib ahli waris dalam garis lurus. Jika wasiat mengurangi bagian paksa, hal tersebut menjadi dasar substantif untuk menggugat pembatalan atau pengurangan wasiat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 914 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menghitung besaran 'legitieme portie' berdasarkan jumlah anak. Ini adalah unsur kuantitatif yang diperlukan untuk menilai klaim 'ketidakadilan' dalam wasiat. Untuk menjawab apakah wasiat bisa dibatalkan karena tidak adil, perlu dihitung apakah wasiat tersebut melanggar batas yang ditetapkan dalam pasal ini. Jadi, pasal ini memiliki hubungan substantif dengan pengujian isi wasiat."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 957 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi dan syarat formil 'Hibah Wasiat (Legaat)'. Dalam pertimbangan hukum, sengketa ini sangat bergantung pada apakah objek gugatan adalah Wasiat (Testamen) atau Hibah Wasiat, karena syarat keabsahannya berbeda. Putusan menyoroti kekeliruan Penggugat dalam mencampuradukkan kedua istilah ini. Oleh karena itu, pasal ini relevan sebagai dasar untuk menilai keabsahan formil dari instrumen yang disengketakan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 913 KUHPerdata",
+      "Pasal 914 KUHPerdata",
+      "Pasal 957 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 100228,
+    "completion_tokens": 7614
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_900_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,158 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_900_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 26,
+  "timings": {
+    "parse": 0.048,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 127.243,
+    "query": 14.115,
+    "relevance": 91.903,
+    "total": 233.309
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 77588,
+    "marked_chars": 77813
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;\n4. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor : 03 dan Akta\nPerjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor : 04 keduanya dibuat dan\nditanda-tangani tanggal 16 April 2021 antara TURUT TERGUGAT III dengan\nPENGGUGAT dihadapan Aida Amir,S.H.,Notaris di Jakarta adalah sah\nmenurut hukum;\n5. Menyatakan Penggugat (STEVANUS LIANA) adalah sebagai satu-\nsatunya   pemilik    yang  sah   atas   sebidang “Sebidang Tanah Hak Milik\n(SHM)   Sertifikat   Nomor: 511/Kapuk, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta,\nJakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, setempat dikenal\nsebagai Perumahan Taman Cengkareng Indah Blok GD No.6, dengan luas\ntanah kurang lebih 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi)”;\nHal  24  dari  26  hal  Putusan  Nomor  900/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nbl"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 77813,
+    "frame": "Penggugat STEVANUS LIANA menggugat Tergugat IE ENG SIONG, Turut Tergugat I LIOE NJAN KIN, Turut Tergugat II SITI NURJANAH, Turut Tergugat III PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk, dan Turut Tergugat IV BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT atas sengketa pengalihan hak milik tanah jaminan piutang yang telah dibeli melalui cessie. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pengesahan sah jual beli piutang, pengakuan kepemilikan sah, serta perintah balik nama tanah kepada Penggugat. Putusan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Terdapat Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor 246 tanggal 23 November 1987 yang menjadikan Tergugat sebagai debitur dan Turut Tergugat I sebagai penjamin hutang kepada Turut Tergugat III dengan jaminan sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 511/Kapuk.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 03 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 04 tanggal 16 April 2021 yang mengalihkan hak tagih dari Turut Tergugat III kepada Penggugat dengan harga pembelian Rp500.000.000,-.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah memberitahukan pengalihan hak tagih kepada Tergugat melalui Surat Konfirmasi dan Somasi yang dikirimkan pada Juni dan Juli 2021.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak membayar uang sebesar Rp500.000.000,- kepada Penggugat setelah pengalihan piutang terjadi.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat Surat Ketetapan Fatwa Waris Nomor 26/C/1974 yang menyatakan SITI HAMIDAH sebagai ahli waris dari almarhum JAHJA BIN MIRUN, dan SITI NURJANAH sebagai ahli waris dari SITI HAMIDAH.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah membayar PBB dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan serta melakukan renovasi fisik atas objek tanah yang menjadi sengketa.",
+        "page": 15,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi.",
+        "page": 23,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat STEVANUS LIANA mengajukan gugatan terhadap Tergugat IE ENG SIONG dan para Turut Tergugat terkait dengan sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 511/Kapuk yang sebelumnya menjadi jaminan kredit Tergugat kepada PT Bank Arta Pusara (sekarang PT Bank Artha Graha Internasional Tbk). Penggugat menyatakan telah membeli piutang tersebut melalui cessie berdasarkan akta notaris tanggal 16 April 2021 dengan harga Rp500.000.000,- dan telah memberitahukan pengalihan hak kepada Tergugat. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pengesahan sah jual beli piutang, pengakuan kepemilikan sah atas tanah, serta perintah balik nama tanah dari nama ahli waris almarhum JAHJA BIN MIRUN kepada Penggugat. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa jual beli piutang dan pengalihan hak tagih adalah sah menurut hukum, serta Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar harga pembelian piutang. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah, memberi kuasa balik nama, dan memerintahkan BPN Jakarta Barat untuk memproses balik nama, namun menolak permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum berkekuatan hukum tetap."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat STEVANUS LIANA mengajukan gugatan terhadap Tergugat IE ENG SIONG dan para Turut Tergugat terkait dengan sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 511/Kapuk yang sebelumnya menjadi jaminan kredit Tergugat kepada PT Bank Arta Pusara (sekarang PT Bank Artha Graha Internasional Tbk). Penggugat menyatakan telah membeli piutang tersebut melalui cessie berdasarkan akta notaris tanggal 16 April 2021 dengan harga Rp500.000.000,- dan telah memberitahukan pengalihan hak kepada Tergugat. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pengesahan sah jual beli piutang, pengakuan kepemilikan sah atas tanah, serta perintah balik nama tanah dari nama ahli waris almarhum JAHJA BIN MIRUN kepada Penggugat. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa jual beli piutang dan pengalihan hak tagih adalah sah menurut hukum, serta Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar harga pembelian piutang. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah, memberi kuasa balik nama, dan memerintahkan BPN Jakarta Barat untuk memproses balik nama, namun menolak permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum berkekuatan hukum tetap.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Terdapat Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor 246 tanggal 23 November 1987 yang menjadikan Tergugat sebagai debitur dan Turut Tergugat I sebagai penjamin hutang kepada Turut Tergugat III dengan jaminan sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 511/Kapuk.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 03 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 04 tanggal 16 April 2021 yang mengalihkan hak tagih dari Turut Tergugat III kepada Penggugat dengan harga pembelian Rp500.000.000,-.",
+        "page": 16,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah memberitahukan pengalihan hak tagih kepada Tergugat melalui Surat Konfirmasi dan Somasi yang dikirimkan pada Juni dan Juli 2021.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak membayar uang sebesar Rp500.000.000,- kepada Penggugat setelah pengalihan piutang terjadi.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat Surat Ketetapan Fatwa Waris Nomor 26/C/1974 yang menyatakan SITI HAMIDAH sebagai ahli waris dari almarhum JAHJA BIN MIRUN, dan SITI NURJANAH sebagai ahli waris dari SITI HAMIDAH.",
+        "page": 18,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat telah membayar PBB dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan serta melakukan renovasi fisik atas objek tanah yang menjadi sengketa.",
+        "page": 15,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi.",
+        "page": 23,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah beli utang orang itu dan bayar pajak tanahnya, tapi dia tidak mau bayar hutangnya, apakah saya bisa ambil tanahnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 49276,
+    "candidates": [
+      "Pasal 613 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1868 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme *cessie* (pengalihan piutang) yang menjadi inti sengketa. Pertanyaan awam berkaitan dengan status pembeli piutang yang ingin mengambil jaminan (tanah) setelah debitur wanprestasi. Pasal 613 menentukan syarat sah pengalihan hak tagih (akta otentik/bawah tangan) dan syarat agar pengalihan tersebut mengikat debitur (diberitahukan/disetujui). Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk memastikan pengalihan piutang dari bank ke Penggugat sah dan telah diberitahukan kepada Tergugat, sehingga Penggugat memiliki hak tagih yang sah untuk menuntut pembayaran atau eksekusi jaminan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim merujuk pada Pasal 1320 untuk menguji keabsahan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Penggugat dan Bank. Karena sengketa berawal dari perjanjian pengalihan piutang tersebut, keabsahan perjanjian itu (berdasarkan syarat Pasal 1320) adalah prasyarat hukum agar Penggugat diakui sebagai pemilik piutang yang sah dan berhak menuntut wanprestasi serta eksekusi jaminan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mendefinisikan akta otentik. Dalam putusan, hakim menggunakan definisi ini untuk menetapkan bahwa Akta Jual Beli Piutang dan Akta Cessie yang dibuat di hadapan Notaris adalah akta otentik. Status sebagai akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang kuat bagi Penggugat bahwa pengalihan piutang telah dilakukan secara sah, yang menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan memerintahkan balik nama tanah. Tanpa validitas akta otentik ini, klaim Penggugat atas piutang dan jaminan akan lemah."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 613 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1868 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 38575,
+    "completion_tokens": 1566
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_902_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,208 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_902_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 71,
+  "timings": {
+    "parse": 0.201,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 459.703,
+    "read": 119.096,
+    "query": 5.896,
+    "relevance": 151.187,
+    "total": 736.084
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 218518,
+    "marked_chars": 219148
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI :\nDalam Provisi :\n-\nMenolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut ;\nDalam Eksepsi :\n-\nMenerima Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan kurang pihak;\nDalam Pokok Perkara :\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard) ;\n2.\nMenghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara yang sampai\nputusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp.3.738.000,00  (Tiga juta\ntujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh\nkami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H., M.H..\ndan Ferry Marcus Justinus Sumblang, S.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor 902/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt Pada Hari Jumat, 1 Desember\n2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 diucapkan dalam\npersidangan terbuka utuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para\nHakim Anggota  tersebut, dibantu oleh Guntoro  S.H.,M.H. Panitera Pengganti\npada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa  Penggugat,\nKuasa Tergugat I,  Tergugat II dan Tergugat III telah dikirim secara elektronik\nmelalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga  dan tanpa dihadiri oleh\nTurut Tergugat I dan Turut Tergugat II; \nHakim Anggota,\n           Hakim Ketua,\n  \nHalaman 70 dari 71 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terja"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134993,
+        "summary": "[HAL 1-21] Iwan Hartono (Penggugat) menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar (Tergugat I), KPKNL Jakarta II (Tergugat II), Hermi Komalasari (Tergugat III), serta Notaris Hana Tresna Widjaja (Turut Tergugat I) dan BPN Jakarta Selatan (Turut Tergugat II) atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022 tanggal 25 Mei 2022. Kronologi dimulai dengan Penandatanganan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48 tanggal 13 Februari 2019 untuk fasilitas KPR sebesar Rp 3.500.000.000,- dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 248 M2 di Jalan Jatipadang Raya Nomor 9C, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Milik Nomor 6484 atas nama Medina Gafur, istri Penggugat), yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I. Penggugat dalil telah membayar pokok Rp 200.000.000,- sehingga sisa hutang pokok Rp 3.300.000.000,-, namun mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi COVID-19 sejak awal 2020 [HAL 3-4]. Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat, serta menetapkan harga limit lelang yang tidak wajar sebesar Rp 1.900.000.000,- [HAL 4-5]. Penggugat membandingkan harga limit tersebut dengan NJOP tahun 2020 sebesar Rp 3.560.000.000,- dan harga pasar hasil penilaian independen sebesar Rp 4.528.000.000,-, serta membandingkannya dengan objek lelang bersebelahan (Rumah No. 9B) yang memiliki harga limit lebih tinggi Rp 3.910.000.000,- meskipun luas tanahnya lebih kecil [HAL 5-10]. Penggugat berdalil penetapan harga limit melanggar azas kepatutan, UU Hak Tanggungan (Pasal 6 jo. Pasal 20), dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 yang mensyaratkan nilai limit berada antara nilai likuidasi dan nilai pasar, serta menuduh adanya kolusi antara Tergugat I dan Tergugat III yang beritikad tidak baik [HAL 6-19]. Lelang dilaksanakan oleh Tergugat II pada 25 Mei 2022 dan dimenangkan oleh Tergugat III dengan harga Rp 1.925.000.000,- [HAL 5]. Akibatnya, Penggugat masih ditagih sisa hutang sebesar Rp 2.793.149.819,- setelah lelang [HAL 5-6]. Penggugat memohon pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan Tergugat III beritikad tidak baik, serta sita jaminan [HAL 20-21].\n\n[HAL 22-31] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan obscur libel (kabur) dengan alasan pembatalan risalah lelang adalah ranah Tata Usaha Negara, serta eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak menyertakan Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama. Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi sejak Juli 2019, dibuktikan dengan Surat Peringatan I, II, dan III yang telah dikirimkan kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tentang tidak adanya surat peringatan adalah tidak benar [HAL 23-29]. Tergugat I menegaskan bahwa penetapan harga limit merupakan kewenangannya berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan dilakukan setelah lelang pertama tidak laku [HAL 30]. Tergugat I juga menyatakan sisa hutang Penggugat hingga Juli 2023 sebesar Rp 2.864.504.416,- [HAL 31].\n\n[HAL 32-44] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengacu pada domisili di PN Jakarta Selatan berdasarkan APHT), eksepsi error in persona (tanggung jawab lelang ada pada Penjual/Tergugat I), dan eksepsi obscur libel. Tergugat II membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa lelang dilaksanakan sesuai prosedur hukum, termasuk empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku (Risalah Lelang 303/26/2020, 65/26/2021, 466/26/2021) sebelum lelang keempat pada 25 Mei 2022 yang laku terjual [HAL 32-40]. Tergugat II menegaskan bahwa sebagai penyelenggara lelang, ia hanya menjalankan amanat dari Permohonan Lelang dari Tergugat I yang dokumen persyaratannya telah lengkap dan memenuhi legalitas formal, sehingga ia tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 11 PMK Lelang [HAL 33-40]. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait nilai limit, menegaskan bahwa kewenangan penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual (Tergugat I) berdasarkan Pasal 47 dan 48 PMK Lelang, dengan rentang nilai antara nilai pasar dan nilai likuidasi sesuai Pasal 51 [HAL 43-44]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 85655,
+        "summary": "[HAL 1-21] Iwan Hartono (Penggugat) menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar (Tergugat I), KPKNL Jakarta II (Tergugat II), Hermi Komalasari (Tergugat III), Notaris Hana Tresna Widjaja (Turut Tergugat I), dan BPN Jakarta Selatan (Turut Tergugat II) atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022 tanggal 25 Mei 2022. Kronologi dimulai dengan Penandatanganan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48 tanggal 13 Februari 2019 untuk fasilitas KPR sebesar Rp 3.500.000.000,- dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 248 M2 di Jalan Jatipadang Raya Nomor 9C, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Milik Nomor 6484 atas nama Medina Gafur, istri Penggugat), yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I. Penggugat dalil telah membayar pokok Rp 200.000.000,- sehingga sisa hutang pokok Rp 3.300.000.000,-, namun mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi COVID-19 sejak awal 2020 [HAL 3-4]. Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat, serta menetapkan harga limit lelang yang tidak wajar sebesar Rp 1.900.000.000,- [HAL 4-5]. Penggugat membandingkan harga limit tersebut dengan NJOP tahun 2020 sebesar Rp 3.560.000.000,- dan harga pasar hasil penilaian independen sebesar Rp 4.528.000.000,- serta membandingkannya dengan objek lelang bersebelahan (Rumah No. 9B) yang memiliki harga limit lebih tinggi Rp 3.910.000.000,- meskipun luas tanahnya lebih kecil [HAL 5-10]. Penggugat berdalil penetapan harga limit melanggar azas kepatutan, UU Hak Tanggungan (Pasal 6 jo. Pasal 20), dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 yang mensyaratkan nilai limit berada antara nilai likuidasi dan nilai pasar, serta menuduh adanya kolusi antara Tergugat I dan Tergugat III yang beritikad tidak baik [HAL 6-19]. Lelang dilaksanakan oleh Tergugat II pada 25 Mei 2022 dan dimenangkan oleh Tergugat III dengan harga Rp 1.925.000.000,- [HAL 5]. Akibatnya, Penggugat masih ditagih sisa hutang sebesar Rp 2.793.149.819,- setelah lelang [HAL 5-6]. Penggugat memohon pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan Tergugat III beritikad tidak baik, serta sita jaminan [HAL 20-21].\n\n[HAL 22-31] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan obscur libel (kabur) dengan alasan pembatalan risalah lelang adalah ranah Tata Usaha Negara, serta eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak menyertakan Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama. Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi sejak Juli 2019, dibuktikan dengan Surat Peringatan I, II, dan III yang telah dikirimkan kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tentang tidak adanya surat peringatan adalah tidak benar [HAL 23-29]. Tergugat I menegaskan bahwa penetapan harga limit merupakan kewenangannya berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan dilakukan setelah lelang pertama tidak laku [HAL 30]. Tergugat I juga menyatakan sisa hutang Penggugat hingga Juli 2023 sebesar Rp 2.864.504.416,- [HAL 31].\n\n[HAL 32-44] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengacu pada domisili di PN Jakarta Selatan berdasarkan APHT), eksepsi error in persona (tanggung jawab lelang ada pada Penjual/Tergugat I), dan eksepsi obscur libel. Tergugat II membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa lelang dilaksanakan sesuai prosedur hukum, termasuk empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku (Risalah Lelang 303/26/2020, 65/26/2021, 466/26/2021) sebelum lelang keempat pada 25 Mei 2022 yang laku terjual [HAL 32-40]. Tergugat II menegaskan bahwa sebagai penyelenggara lelang, ia hanya menjalankan amanat dari Permohonan Lelang dari Tergugat I yang dokumen persyaratannya telah lengkap dan memenuhi legalitas formal, sehingga ia tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 11 PMK Lelang [HAL 33-40]. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait nilai limit, menegaskan bahwa kewenangan penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual (Tergugat I) berdasarkan Pasal 47 dan 48 PMK Lelang, dengan rentang nilai antara nilai pasar dan nilai likuidasi sesuai Pasal 51 [HAL 43-44].\n\n[HAL 44-51] Tergugat II menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan lelang ulang, Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual sepanjang memenuhi ketentuan seperti menunjukkan laporan penilaian/penaksiran yang masih berlaku atau terbaru [HAL 44]. Berdasarkan Pasal 51 PMK Lelang, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi, dengan masa berlaku laporan penilaian paling lama 12 bulan [HAL 44]. Tergugat II membuktikan bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan rincian: RL No. 202/26/2020 (25 Agustus 2020) dengan nilai limit Rp 3.900.000.000,- (tidak ada peminat), RL No. 65/26/2021 (4 Februari 2021) dengan nilai limit Rp 3.000.000.000,- (tidak ada peminat), RL No. 466/26/2021 (17 Juni 2021) dengan nilai limit Rp 2.700.000.000,- (tidak ada peminat), dan RL No. 337/26/2022 (25 Mei 2022) dengan nilai limit Rp 1.900.000.000,- (terjual) [HAL 44-45]. Penetapan harga limit Rp 1.900.000.000,- pada lelang terakhir didasarkan pada Surat Pernyataan Harga Limit tertanggal 11 Maret 2022 dan Laporan Penilaian Internal BRI KC Jakarta Jelambar tanggal 7 Maret 2022 yang menunjukkan Nilai Likuidasi objek sebesar Rp 1.775.000.000,-, sehingga penetapan nilai limit telah memenuhi ketentuan Pasal 51 PMK Lelang karena lebih tinggi dari nilai likuidasi [HAL 45-46]. Tergugat II menegaskan bahwa KPKNL tidak berwenang meninjau besaran nilai limit (Pasal 52 angka 5 PMK Lelang) dan pelaksanaan lelang adalah sah, terbuka untuk umum, serta pembeli yang beritikad baik harus dilindungi sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung [HAL 46-49]. Tergugat II juga menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, hubungan kausal) dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 48-50]. Tergugat III menjawab dengan eksepsi obscur libel dan pokok perkara menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa ia sebagai pembeli tidak dilarang menjadi peserta lelang, memiliki hak memilih barang sesuai nilai tukar, dan Risalah Lelang memiliki kekuatan eksekutorial [HAL 51-55]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-24 dan saksi Ahmad Bin Jamani yang menyatakan harga tanah di lokasi tersebut strategis dengan harga pasar kisaran Rp 20.000.000,- per meter [HAL 56-59]. Tergugat I, II, dan III masing-masing mengajukan bukti surat untuk membantah dalil Penggugat, termasuk bukti surat peringatan, laporan penilaian, dan risalah lelang [HAL 59-63].\n\n[HAL 63-71] Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk menunda eksekusi karena sama dengan pokok perkara [HAL 63-64]. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat II karena adanya klausul domisili pilihan di APHT [HAL 65-66]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48, debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng, sehingga Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama harus menjadi pihak Penggugat; ketidakhadirannya menyebabkan gugatan cacat formil [HAL 66-69]. Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Dalam pokok perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena gugatan kurang pihak yang menimbulkan ketidakpastian hukum [HAL 69-70]. Amar putusan: Menolak tuntutan Provisi, Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan kurang pihak, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 3.738.000,- [HAL 70-71]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-21] Iwan Hartono (Penggugat) menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar (Tergugat I), KPKNL Jakarta II (Tergugat II), Hermi Komalasari (Tergugat III), Notaris Hana Tresna Widjaja (Turut Tergugat I), dan BPN Jakarta Selatan (Turut Tergugat II) atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022 tanggal 25 Mei 2022. Kronologi dimulai dengan Penandatanganan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48 tanggal 13 Februari 2019 untuk fasilitas KPR sebesar Rp 3.500.000.000,- dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 248 M2 di Jalan Jatipadang Raya Nomor 9C, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Milik Nomor 6484 atas nama Medina Gafur, istri Penggugat), yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I. Penggugat dalil telah membayar pokok Rp 200.000.000,- sehingga sisa hutang pokok Rp 3.300.000.000,-, namun mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi COVID-19 sejak awal 2020 [HAL 3-4]. Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat, serta menetapkan harga limit lelang yang tidak wajar sebesar Rp 1.900.000.000,- [HAL 4-5]. Penggugat membandingkan harga limit tersebut dengan NJOP tahun 2020 sebesar Rp 3.560.000.000,- dan harga pasar hasil penilaian independen sebesar Rp 4.528.000.000,- serta membandingkannya dengan objek lelang bersebelahan (Rumah No. 9B) yang memiliki harga limit lebih tinggi Rp 3.910.000.000,- meskipun luas tanahnya lebih kecil [HAL 5-10]. Penggugat berdalil penetapan harga limit melanggar azas kepatutan, UU Hak Tanggungan (Pasal 6 jo. Pasal 20), dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 yang mensyaratkan nilai limit berada antara nilai likuidasi dan nilai pasar, serta menuduh adanya kolusi antara Tergugat I dan Tergugat III yang beritikad tidak baik [HAL 6-19]. Lelang dilaksanakan oleh Tergugat II pada 25 Mei 2022 dan dimenangkan oleh Tergugat III dengan harga Rp 1.925.000.000,- [HAL 5]. Akibatnya, Penggugat masih ditagih sisa hutang sebesar Rp 2.793.149.819,- setelah lelang [HAL 5-6]. Penggugat memohon pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan Tergugat III beritikad tidak baik, serta sita jaminan [HAL 20-21].\n\n[HAL 22-31] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan obscur libel (kabur) dengan alasan pembatalan risalah lelang adalah ranah Tata Usaha Negara, serta eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak menyertakan Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama. Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi sejak Juli 2019, dibuktikan dengan Surat Peringatan I, II, dan III yang telah dikirimkan kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tentang tidak adanya surat peringatan adalah tidak benar [HAL 23-29]. Tergugat I menegaskan bahwa penetapan harga limit merupakan kewenangannya berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan dilakukan setelah lelang pertama tidak laku [HAL 30]. Tergugat I juga menyatakan sisa hutang Penggugat hingga Juli 2023 sebesar Rp 2.864.504.416,- [HAL 31].\n\n[HAL 32-44] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengacu pada domisili di PN Jakarta Selatan berdasarkan APHT), eksepsi error in persona (tanggung jawab lelang ada pada Penjual/Tergugat I), dan eksepsi obscur libel. Tergugat II membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa lelang dilaksanakan sesuai prosedur hukum, termasuk empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku (Risalah Lelang 303/26/2020, 65/26/2021, 466/26/2021) sebelum lelang keempat pada 25 Mei 2022 yang laku terjual [HAL 32-40]. Tergugat II menegaskan bahwa sebagai penyelenggara lelang, ia hanya menjalankan amanat dari Permohonan Lelang dari Tergugat I yang dokumen persyaratannya telah lengkap dan memenuhi legalitas formal, sehingga ia tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 11 PMK Lelang [HAL 33-40]. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait nilai limit, menegaskan bahwa kewenangan penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual (Tergugat I) berdasarkan Pasal 47 dan 48 PMK Lelang, dengan rentang nilai antara nilai pasar dan nilai likuidasi sesuai Pasal 51 [HAL 43-44].\n\n[HAL 44-51] Tergugat II menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan lelang ulang, Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual sepanjang memenuhi ketentuan seperti menunjukkan laporan penilaian/penaksiran yang masih berlaku atau terbaru [HAL 44]. Berdasarkan Pasal 51 PMK Lelang, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi, dengan masa berlaku laporan penilaian paling lama 12 bulan [HAL 44]. Tergugat II membuktikan bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan rincian: RL No. 202/26/2020 (25 Agustus 2020) dengan nilai limit Rp 3.900.000.000,- (tidak ada peminat), RL No. 65/26/2021 (4 Februari 2021) dengan nilai limit Rp 3.000.000.000,- (tidak ada peminat), RL No. 466/26/2021 (17 Juni 2021) dengan nilai limit Rp 2.700.000.000,- (tidak ada peminat), dan RL No. 337/26/2022 (25 Mei 2022) dengan nilai limit Rp 1.900.000.000,- (terjual) [HAL 44-45]. Penetapan harga limit Rp 1.900.000.000,- pada lelang terakhir didasarkan pada Surat Pernyataan Harga Limit tertanggal 11 Maret 2022 dan Laporan Penilaian Internal BRI KC Jakarta Jelambar tanggal 7 Maret 2022 yang menunjukkan Nilai Likuidasi objek sebesar Rp 1.775.000.000,-, sehingga penetapan nilai limit telah memenuhi ketentuan Pasal 51 PMK Lelang karena lebih tinggi dari nilai likuidasi [HAL 45-46]. Tergugat II menegaskan bahwa KPKNL tidak berwenang meninjau besaran nilai limit (Pasal 52 angka 5 PMK Lelang) dan pelaksanaan lelang adalah sah, terbuka untuk umum, serta pembeli yang beritikad baik harus dilindungi sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung [HAL 46-49]. Tergugat II juga menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, hubungan kausal) dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 48-50]. Tergugat III menjawab dengan eksepsi obscur libel dan pokok perkara menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa ia sebagai pembeli tidak dilarang menjadi peserta lelang, memiliki hak memilih barang sesuai nilai tukar, dan Risalah Lelang memiliki kekuatan eksekutorial [HAL 51-55]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-24 dan saksi Ahmad Bin Jamani yang menyatakan harga tanah di lokasi tersebut strategis dengan harga pasar kisaran Rp 20.000.000,- per meter [HAL 56-59]. Tergugat I, II, dan III masing-masing mengajukan bukti surat untuk membantah dalil Penggugat, termasuk bukti surat peringatan, laporan penilaian, dan risalah lelang [HAL 59-63].\n\n[HAL 63-71] Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk menunda eksekusi karena sama dengan pokok perkara [HAL 63-64]. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat II karena adanya klausul domisili pilihan di APHT [HAL 65-66]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48, debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng, sehingga Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama harus menjadi pihak Penggugat; ketidakhadirannya menyebabkan gugatan cacat formil [HAL 66-69]. Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Dalam pokok perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena gugatan kurang pihak yang menimbulkan ketidakpastian hukum [HAL 69-70]. Amar putusan: Menolak tuntutan Provisi, Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan kurang pihak, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 3.738.000,- [HAL 70-71]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 7877,
+    "frame": "Iwan Hartono menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar, KPKNL Jakarta II, Hermi Komalasari, Notaris Hana Tresna Widjaja, dan BPN Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum terkait pembatalan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022. Sengketa inti mengenai penetapan harga limit lelang yang dianggap tidak wajar dan pelaksanaan lelang tanpa surat peringatan. Penggugat memohon pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan sita jaminan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat menandatangani perjanjian kredit KPR dengan agunan tanah dan bangunan atas nama Medina Gafur, istri Penggugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil telah membayar pokok pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- sebelum mengalami kesulitan pembayaran.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dalil telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Penggugat sebagai bukti wanprestasi.",
+        "page": 23,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil penetapan harga limit lelang sebesar Rp 1.900.000.000,- tidak wajar dibandingkan NJOP dan harga pasar.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II dalil pelaksanaan lelang telah memenuhi prosedur hukum dengan empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku.",
+        "page": 32,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II dalil penetapan nilai limit dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan laporan penilaian internal yang menunjukkan nilai likuidasi.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kekurangan pihak karena ketidakhadiran Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Iwan Hartono menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar dan pihak terkait atas perbuatan melawan hukum terkait pembatalan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022, dengan dalil bahwa lelang dilakukan tanpa surat peringatan dan penetapan harga limit lelang yang tidak wajar. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menunjukkan adanya surat peringatan yang telah dikirimkan serta prosedur lelang yang telah dilakukan berulang kali sebelum lelang terakhir. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kekurangan pihak yang diajukan oleh Tergugat I, di mana hakim menetapkan bahwa debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng. Karena Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama tidak hadir sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim menerima eksepsi kekurangan pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Iwan Hartono menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar dan pihak terkait atas perbuatan melawan hukum terkait pembatalan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022, dengan dalil bahwa lelang dilakukan tanpa surat peringatan dan penetapan harga limit lelang yang tidak wajar. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menunjukkan adanya surat peringatan yang telah dikirimkan serta prosedur lelang yang telah dilakukan berulang kali sebelum lelang terakhir. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kekurangan pihak yang diajukan oleh Tergugat I, di mana hakim menetapkan bahwa debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng. Karena Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama tidak hadir sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim menerima eksepsi kekurangan pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat menandatangani perjanjian kredit KPR dengan agunan tanah dan bangunan atas nama Medina Gafur, istri Penggugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil telah membayar pokok pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- sebelum mengalami kesulitan pembayaran.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I dalil telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Penggugat sebagai bukti wanprestasi.",
+        "page": 23,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dalil penetapan harga limit lelang sebesar Rp 1.900.000.000,- tidak wajar dibandingkan NJOP dan harga pasar.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II dalil pelaksanaan lelang telah memenuhi prosedur hukum dengan empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku.",
+        "page": 32,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II dalil penetapan nilai limit dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan laporan penilaian internal yang menunjukkan nilai likuidasi.",
+        "page": 45,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kekurangan pihak karena ketidakhadiran Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama.",
+        "page": 66,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa lelang rumah saya dibatalkan padahal saya sudah bayar hutang, dan kenapa istri saya tidak boleh ikut gugatan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 20884,
+    "candidates": [
+      "Pasal 24 KUHPerdata",
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1820 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 24 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 24: Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim tempat tinggal itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1820: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 24 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemilihan tempat tinggal (domicile) dalam akta untuk keperluan hukum acara (penyerahan surat, gugatan, atau eksekusi). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai pembatalan lelang atau status hukum istri dalam gugatan kredit."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak piutang suami dalam perkara pemisahan harta benda perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan sengketa kredit perbankan dan hak tanggungan, bukan sengketa harta benda perkawinan, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk perjanjian kredit). Meskipun putusan ini ditolak karena cacat formil (kurang pihak), prinsip sahnya perjanjian adalah dasar hukum dari hubungan utang-piutang yang menjadi konteks sengketa. Namun, dalam konteks spesifik pertanyaan 'kenapa istri tidak boleh ikut', pasal ini kurang langsung menjawab isu 'tanggung renteng' atau 'perikatan bersama' dibandingkan pasal lain, namun tetap relevan sebagai dasar validitas kontrak kredit yang disengketakan. *Koreksi*: Menimbang pertanyaan awam fokus pada 'kenapa istri tidak boleh ikut' (isu pihak/perikatan) dan 'kenapa lelang dibatalkan' (isu perbuatan melawan hukum/akibat hukum), Pasal 1320 adalah dasar umum perjanjian. Namun, apakah ini menjawab pertanyaan? Ya, karena perjanjian kredit harus sah agar eksekusi bisa dilakukan. Tapi apakah ini jawaban utama untuk 'istri'? Tidak. Apakah ini jawaban untuk 'lelang'? Tidak langsung. Mari kita lihat Pasal 1365. Pertanyaan 'kenapa lelang dibatalkan' sering dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 relevan untuk isu pembatalan lelang. Untuk isu istri, kita butuh pasal tentang perikatan bersama. Tidak ada pasal perikatan bersama (seperti 1243 atau 1233) dalam kandidat. Jadi, apakah 1320 relevan? Ya, karena ia mengatur dasar perjanjian kredit. Tapi apakah ia menjawab pertanyaan? Secara tidak langsung, ya. Tapi mari kita bandingkan dengan 1365. 1365 lebih relevan untuk bagian 'lelang dibatalkan'. 1320 relevan untuk dasar kredit. Saya akan tetapkan 1320 = true karena ia mengatur dasar perjanjian kredit yang menjadi objek sengketa, meskipun putusan ditolak karena alasan prosedural (kurang pihak), substansi sengketa tetap tentang perjanjian kredit tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam 'kenapa lelang rumah saya dibatalkan' mengimplikasikan adanya sengketa mengenai keabsahan atau kesalahan dalam pelaksanaan lelang (yang merupakan materi pokok gugatan Penggugat untuk membatalkan risalah lelang). Majelis Hakim membahas apakah ada perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang. Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan substantif dengan isu pembatalan lelang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang penanggungan (borg/garansi) di mana pihak ketiga menjamin utang debitur. Dalam kasus ini, istri adalah pemilik agunan dan juga debitur bersama (tanggung renteng) berdasarkan akta kredit, bukan sekadar penanggung (borg) pihak ketiga. Definisi penanggungan di pasal 1820 tidak tepat menggambarkan hubungan hukum 'tanggung renteng' antara suami-istri sebagai debitur bersama yang menjadi inti perdebatan 'kurang pihak'. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif untuk menjawab mengapa istri harus/diikutsertakan sebagai debitur bersama."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 74136,
+    "completion_tokens": 5446
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,126 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 7,
+  "timings": {
+    "parse": 0.013,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 71.062,
+    "query": 4.735,
+    "relevance": 37.624,
+    "total": 113.436
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 16628,
+    "marked_chars": 16684
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DICABUT_DAMAI",
+    "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat serta Turut\nTergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian\nyang telah disetujui tersebut.;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023,\noleh Kami, SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARTIN\nGINTING, S.H., M.H.,  dan REHMALEM BR PERANGIN-ANGIN, S.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, NOERDIANSYAH, S.H., M.H.,\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta Kuasa Penggugat dan Kuasa\nTergugat serta Kuasa Turut Tergugat I dan Tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;\nHakim-hakim Anggota:\nMARTIN GINTING, S.H., M.H.\nREHMALEM BR PERANGIN-ANGIN, S.H.,\nHakim Ketua,\nSAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nNOERDIANSYAH, S.H., M.H.,\nBiaya Perkara :\n1. Proses Perkara\nRp. 150.000,00\n2.   PNBP\nRp.    30.000,00\n3.   Panggilan\nRp1.500.000,00\n4.   Pemeriksaan Setempat\nRp\n0\n5.   Meterai\nRp.    10.000,00\nHalamaan 6 dari 7 hal Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewakt"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 16684,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] serta Turut Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat II [NAMA_ORANG] terkait sengketa Pinjaman Modal Kerja. Gugatan ini diselesaikan melalui mediasi yang menghasilkan Akta Perdamaian, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara secara mendalam.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat mengakhiri perselisihan terkait permasalahan Pinjaman Modal Kerja melalui perdamaian.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat bersedia mengembalikan pinjaman modal kerja kepada Tergugat dengan nilai yang disepakati sebesar Rp. 800.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengembalian pinjaman dilakukan secara dicicil selama 16 kali sebesar Rp. 50.000.000 per bulan mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Cicilan pertama dilakukan secara tunai setelah penandatanganan Akta Perdamaian, dan cicilan selanjutnya ditransfer ke rekening BCA a.n. Ferdiansyah EP. Simbolon, S.H.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memberikan jaminan berupa satu unit kendaraan roda empat merk Honda Jazz sebagai jaminan atas kewajiban pengembalian pinjaman.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat wajib mencabut Laporan Polisi No. LP/B/3069/X/2022/2022SPKT/Satreskrim/Restro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya setelah penandatanganan Akta Perdamaian.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Perkara perdata antara Penggugat [NAMA_ORANG] melawan Tergugat [NAMA_ORANG] serta Turut Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat II [NAMA_ORANG] yang bermula dari sengketa Pinjaman Modal Kerja diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 14 Februari 2023, di mana Penggugat setuju mengembalikan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 800.000.000,- secara dicicil selama 16 bulan dengan jaminan kendaraan roda empat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian menjatuhkan putusan yang memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menetapkan Penggugat membayar biaya perkara, sehingga perkara berakhir dengan status Dicabut Damai tanpa pemeriksaan pokok gugatan lebih lanjut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Perkara perdata antara Penggugat [NAMA_ORANG] melawan Tergugat [NAMA_ORANG] serta Turut Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat II [NAMA_ORANG] yang bermula dari sengketa Pinjaman Modal Kerja diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 14 Februari 2023, di mana Penggugat setuju mengembalikan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 800.000.000,- secara dicicil selama 16 bulan dengan jaminan kendaraan roda empat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian menjatuhkan putusan yang memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menetapkan Penggugat membayar biaya perkara, sehingga perkara berakhir dengan status Dicabut Damai tanpa pemeriksaan pokok gugatan lebih lanjut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Para pihak sepakat mengakhiri perselisihan terkait permasalahan Pinjaman Modal Kerja melalui perdamaian.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat bersedia mengembalikan pinjaman modal kerja kepada Tergugat dengan nilai yang disepakati sebesar Rp. 800.000.000,-.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengembalian pinjaman dilakukan secara dicicil selama 16 kali sebesar Rp. 50.000.000 per bulan mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Cicilan pertama dilakukan secara tunai setelah penandatanganan Akta Perdamaian, dan cicilan selanjutnya ditransfer ke rekening BCA a.n. Ferdiansyah EP. Simbolon, S.H.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat memberikan jaminan berupa satu unit kendaraan roda empat merk Honda Jazz sebagai jaminan atas kewajiban pengembalian pinjaman.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat wajib mencabut Laporan Polisi No. LP/B/3069/X/2022/2022SPKT/Satreskrim/Restro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya setelah penandatanganan Akta Perdamaian.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan pinjaman modal kerja sesuai kesepakatan perdamaian dengan jaminan mobil Honda Jazz, tapi kenapa Tergugat tidak mencabut laporan polisi yang dibuat sebelumnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 16628,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1858 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1858: Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat dan sifat final dari Akta Perdamaian (Acte Van Dading). Dalam konteks pertanyaan, Akta Perdamaian adalah dasar hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kesepakatan, termasuk kewajiban Tergugat untuk mencabut laporan polisi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah Tergugat telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan memiliki kekuatan eksekutorial."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1858 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 13050,
+    "completion_tokens": 907
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,228 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 20,
+  "timings": {
+    "parse": 0.085,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 153.733,
+    "query": 11.036,
+    "relevance": 76.132,
+    "total": 240.985
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 65167,
+    "marked_chars": 65338
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 65338,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya yang dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dengan tujuan agar Pemohon ditetapkan sebagai pengampu untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum terkait penjualan harta warisan. Permohonan ini diajukan karena Pemohon membutuhkan dana untuk biaya hidup dan perawatan anak, serta kakak-kakak anak tersebut telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia sehingga tidak dapat menjadi pengampu. Permohonan dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhus Thomas Haweis Sundjaja yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhus Thomas Haweis Sundjaja dikaruniai tiga orang anak yaitu Andrew Sundjaja, Kristy Sundjaja, dan Wesley Sundjaja.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja lahir pada tanggal 4 Agustus 1987 dan saat ini berusia 38 tahun.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja menderita sakit Down Syndrome/Sindrom Down/disabilitas mental dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. SR.04.05/VII.1/0553/R/2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Andrew Sundjaja telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kristy Sundjaja telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 23 Juni 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja menyetujui Pemohon menjadi wali pengampu Wesley Sundjaja berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan untuk melanjutkan hidup dan biaya perawatan Wesley Sundjaja.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat sebidang tanah seluas 3.660 M² di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.05.000022673.0 atas nama Wesley Sundjaja dan Choy Pit Lan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat sebidang tanah seluas 1.395 M² di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.05.000022606.0 atas nama Wesley Sundjaja dan Choy Pit Lan.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja tidak bisa diajak berkomunikasi dan tidak merespon pertanyaan sehingga tidak cakap mengurus kepentingan hukumnya sendiri.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan Wesley Sundjaja bertempat tinggal di Jalan Tiang Bendera No.75.A, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda dari almarhus Thomas Haweis Sundjaja, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, yang menderita disabilitas mental dan dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa Wesley membutuhkan perwakilan hukum untuk menjual dua bidang tanah atas nama Wesley dan Pemohon yang terletak di Tangerang, guna mendapatkan dana untuk biaya hidup Pemohon dan perawatan Wesley. Permohonan ini juga didukung oleh fakta bahwa dua kakak Wesley lainnya telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan tidak dapat menjadi pengampu, serta telah memberikan persetujuan tertulis. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut, menetapkan Wesley Sundjaja berada di bawah pengampuan dan Pemohon sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Wesley dalam melakukan perbuatan hukum terkait penjualan kedua bidang tanah tersebut."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon, seorang janda dari almarhus Thomas Haweis Sundjaja, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, yang menderita disabilitas mental dan dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa Wesley membutuhkan perwakilan hukum untuk menjual dua bidang tanah atas nama Wesley dan Pemohon yang terletak di Tangerang, guna mendapatkan dana untuk biaya hidup Pemohon dan perawatan Wesley. Permohonan ini juga didukung oleh fakta bahwa dua kakak Wesley lainnya telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan tidak dapat menjadi pengampu, serta telah memberikan persetujuan tertulis. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut, menetapkan Wesley Sundjaja berada di bawah pengampuan dan Pemohon sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Wesley dalam melakukan perbuatan hukum terkait penjualan kedua bidang tanah tersebut.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhus Thomas Haweis Sundjaja yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan almarhus Thomas Haweis Sundjaja dikaruniai tiga orang anak yaitu Andrew Sundjaja, Kristy Sundjaja, dan Wesley Sundjaja.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja lahir pada tanggal 4 Agustus 1987 dan saat ini berusia 38 tahun.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja menderita sakit Down Syndrome/Sindrom Down/disabilitas mental dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. SR.04.05/VII.1/0553/R/2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Andrew Sundjaja telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kristy Sundjaja telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 23 Juni 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja menyetujui Pemohon menjadi wali pengampu Wesley Sundjaja berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2023.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan untuk melanjutkan hidup dan biaya perawatan Wesley Sundjaja.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat sebidang tanah seluas 3.660 M² di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.05.000022673.0 atas nama Wesley Sundjaja dan Choy Pit Lan.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat sebidang tanah seluas 1.395 M² di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.05.000022606.0 atas nama Wesley Sundjaja dan Choy Pit Lan.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Wesley Sundjaja tidak bisa diajak berkomunikasi dan tidak merespon pertanyaan sehingga tidak cakap mengurus kepentingan hukumnya sendiri.",
+        "page": 11,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan Wesley Sundjaja bertempat tinggal di Jalan Tiang Bendera No.75.A, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat.",
+        "page": 7,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya janda yang butuh uang untuk hidup dan merawat anak saya yang sakit mental, tapi dia tidak bisa mengurus jual tanah warisan sendiri, bolehkah saya yang menjualnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 30443,
+    "candidates": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata",
+      "Pasal 436 KUHPerdata",
+      "Pasal 452 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan orang dewasa di bawah pengampuan (karena 'dungu, gila atau mata gelap'). Dalam pertanyaan, anak mengalami sakit mental (Down Syndrome) yang setara dengan kondisi tersebut, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menjawab apakah anak tersebut perlu dilindungi secara hukum agar ibunya bisa bertindak mewakili."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan. Dalam konteks pertanyaan, ibu (Pemohon) adalah keluarga sedarah yang berhak meminta pengampuan bagi anaknya. Ini menjawab aspek 'siapa yang boleh' melakukan tindakan hukum untuk melindungi kepentingan anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini hanya mengatur kewenangan pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan. Ini adalah aturan prosedural tentang tempat mengajukan perkara, bukan jawaban substantif mengenai hak ibu untuk menjual tanah atau status hukum anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menjelaskan akibat hukum dari pengampuan, yaitu orang yang dimengampuan berkedudukan sama dengan anak belum dewasa dan tidak cakap bertindak hukum sendiri. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa ibu (sebagai pengampu) berhak mewakili anaknya dalam perbuatan hukum seperti penjualan tanah, yang merupakan inti dari pertanyaan awam."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan). Ini adalah aturan alat bukti dalam beracara, bukan aturan substantif yang menjawab hak atau kewajiban dalam sengketa pengampuan atau penjualan tanah."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 433 KUHPerdata",
+      "Pasal 434 KUHPerdata",
+      "Pasal 452 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 29468,
+    "completion_tokens": 1670
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_90_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,147 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_90_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.034,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 50.377,
+    "query": 8.471,
+    "relevance": 66.631,
+    "total": 125.513
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 30663,
+    "marked_chars": 30744
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 30744,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan orang tuanya yang telah dilangsungkan secara agama namun belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum dan memberikan izin untuk melaporkannya ke instansi pencatatan sipil. Perkara ini merupakan perkara volunter (non-sengketer) tanpa pihak tergugat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 1966 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan orang tua Pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki bukti surat berupa Kutipan Akta Kawin dari gereja dan bukti saksi yang membenarkan adanya perkawinan tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan orang tuanya yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tahun 1966 namun tidak tercatat secara sipil. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan, bukti surat, dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa perkawinan antara orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum agama dan negara. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menyatakan perkawinan tersebut sah, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan orang tuanya yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tahun 1966 namun tidak tercatat secara sipil. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan, bukti surat, dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa perkawinan antara orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum agama dan negara. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menyatakan perkawinan tersebut sah, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 1966 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Perkawinan orang tua Pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon memiliki bukti surat berupa Kutipan Akta Kawin dari gereja dan bukti saksi yang membenarkan adanya perkawinan tersebut.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Bagaimana cara saya mengesahkan perkawinan orang tua yang hanya tercatat di gereja agar diakui negara?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 16769,
+    "candidates": [
+      "Pasal 100 KUHPerdata",
+      "Pasal 101 KUHPerdata",
+      "Pasal 188 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 100: Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 101: Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum pembuktian perkawinan melalui akta Catatan Sipil. Dalam konteks pertanyaan tentang pengesahan perkawinan yang hanya tercatat di gereja (belum dicatatkan negara), pasal ini menjadi dasar hukum mengapa diperlukan penetapan pengadilan sebagai pengecualian atau langkah korektif untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut secara hukum negara."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini memberikan pengecualian dari Pasal 100, di mana jika akta perkawinan tidak ada di Catatan Sipil, pembuktian diserahkan kepada Hakim asalkan jelas adanya hubungan suami-istri. Ini adalah landasan hukum substantif langsung untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara mengesahkan/membuktikan perkawinan yang tidak tercatat di negara (hanya di gereja) melalui jalur pengadilan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pembuktian atau pengesahan status perkawinan, melainkan hanya terkait aspek kekayaan/harta dalam sengketa perceraian atau pemisahan harta."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 100 KUHPerdata",
+      "Pasal 101 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 14885,
+    "completion_tokens": 953
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_912_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,234 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_912_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 23,
+  "timings": {
+    "parse": 0.085,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 202.28,
+    "query": 7.077,
+    "relevance": 36.43,
+    "total": 245.872
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 73229,
+    "marked_chars": 73427
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut\nuntuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;\nHalaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 20\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan\nVerstek ;\n3.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan secara sah menurut Hukum dan Agama Katholik di Xx\npada tanggal 30 April 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor\n4362/I/2001 yang diterbitkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan\nCatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2021, putus\nkarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n4.\nMenetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :\n1. XX, permpuan lahir di Jakarta pada tanggal 1 November 2007\nberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18360/U/JB/2007, yang\ntelah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta "
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 73427,
+    "frame": "Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk memutus perkawinan mereka karena perceraian akibat perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun lagi. Penggugat meminta pernyataan perceraian, penetapan tempat tinggal anak, dan pembebanan biaya perkara kepada Tergugat. Perkara diputus dengan verstek karena Tergugat tidak hadir di persidangan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 30 April 2000 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Oktober 2001.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 1 November 2007 dan 22 April 2013.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juli 2023 yang berisi kesepakatan untuk bercerai dan menetapkan hak asuh anak secara bersama-sama.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta telah mengirimkan surat pernyataan bahwa ia tidak akan menghadiri persidangan.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah beralamat di [ALAMAT] selama perkawinan berlangsung.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Seiring waktu berjalan, kehidupan rumah tangga mengalami guncangan sekitar pertengahan tahun 2022 yang disebabkan oleh ketidakstabilan pendapatan dan pengaturan keuangan.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di perusahaan swasta untuk menambah penghasilan, namun hal tersebut menimbulkan masalah baru terkait kesopanan berpakaian dan pergaulan Tergugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendapati foto Tergugat di media sosial yang menampilkan gaya busana tidak pantas dan berpose dekat dengan seorang pria pada sekitar bulan Februari 2023.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Teguran Penggugat terkait kesopanan berpakaian direspon dengan kemarahan oleh Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tanggal 18 Mei 2023 terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat bertempat tinggal di [ALAMAT] sejak meninggalkan rumah Penggugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar kembali ke rumah, namun Tergugat menolak dan semakin sulit diajak komunikasi.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai demi kebaikan masing-masing pihak karena tidak adanya kecocokan.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, dan pihak keluarga menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, tidak berkomunikasi, dan tidak menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri sejak sekitar bulan Mei 2023.",
+        "page": 15,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat (suami) mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (istri) dengan alasan bahwa antara mereka terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Perkawinan mereka yang sah menurut agama dan negara dikaruniai dua anak. Sengketa bermula dari ketidakstabilan keuangan yang memicu pertengkaran, diperparah oleh masalah kesopanan berpakaian dan pergaulan Tergugat setelah ia bekerja di perusahaan swasta. Pada tanggal 18 Mei 2023, Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan bertempat tinggal di alamat lain. Meskipun telah ada upaya mediasi dari keluarga yang gagal, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk bercerai, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juli 2023. Tergugat tidak hadir dalam persidangan verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan putus karena perceraian, hak asuh kedua anak dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak tetap tinggal di rumah Penggugat, serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat (suami) mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (istri) dengan alasan bahwa antara mereka terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Perkawinan mereka yang sah menurut agama dan negara dikaruniai dua anak. Sengketa bermula dari ketidakstabilan keuangan yang memicu pertengkaran, diperparah oleh masalah kesopanan berpakaian dan pergaulan Tergugat setelah ia bekerja di perusahaan swasta. Pada tanggal 18 Mei 2023, Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan bertempat tinggal di alamat lain. Meskipun telah ada upaya mediasi dari keluarga yang gagal, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk bercerai, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juli 2023. Tergugat tidak hadir dalam persidangan verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan putus karena perceraian, hak asuh kedua anak dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak tetap tinggal di rumah Penggugat, serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 30 April 2000 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Oktober 2001.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 1 November 2007 dan 22 April 2013.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juli 2023 yang berisi kesepakatan untuk bercerai dan menetapkan hak asuh anak secara bersama-sama.",
+        "page": 6,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta telah mengirimkan surat pernyataan bahwa ia tidak akan menghadiri persidangan.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah beralamat di [ALAMAT] selama perkawinan berlangsung.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Seiring waktu berjalan, kehidupan rumah tangga mengalami guncangan sekitar pertengahan tahun 2022 yang disebabkan oleh ketidakstabilan pendapatan dan pengaturan keuangan.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di perusahaan swasta untuk menambah penghasilan, namun hal tersebut menimbulkan masalah baru terkait kesopanan berpakaian dan pergaulan Tergugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendapati foto Tergugat di media sosial yang menampilkan gaya busana tidak pantas dan berpose dekat dengan seorang pria pada sekitar bulan Februari 2023.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Teguran Penggugat terkait kesopanan berpakaian direspon dengan kemarahan oleh Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pada tanggal 18 Mei 2023 terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat bertempat tinggal di [ALAMAT] sejak meninggalkan rumah Penggugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar kembali ke rumah, namun Tergugat menolak dan semakin sulit diajak komunikasi.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai demi kebaikan masing-masing pihak karena tidak adanya kecocokan.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, dan pihak keluarga menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.",
+        "page": 13,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, tidak berkomunikasi, dan tidak menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri sejak sekitar bulan Mei 2023.",
+        "page": 15,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah sepakat cerai dengan istri yang pergi dari rumah, tapi bagaimana cara resmi mengakhiri pernikahan ini?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 35630,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 229 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), bukan prosedur perceraian. Isinya tidak berkaitan dengan cara resmi mengakhiri pernikahan, melainkan hanya aspek kekayaan yang bersifat insidental dan spesifik pada hubungan kreditur-debitur."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Meskipun putusan mengutip pasal ini, isinya secara spesifik mengatur penetapan perwalian (wali) atas anak-anak setelah perceraian diputuskan. Pasal ini tidak mengatur mekanisme atau cara resmi untuk memutus ikatan perkawinan itu sendiri (yang diatur oleh UU Perkawinan), melainkan hanya akibat hukum perceraian terkait pengasuhan anak. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif tentang cara mengakhiri pernikahan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 30818,
+    "completion_tokens": 1649
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_913_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,146 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_913_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.019,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 118.264,
+    "query": 14.704,
+    "relevance": 50.897,
+    "total": 183.884
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 29085,
+    "marked_chars": 29166
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 29166,
+    "frame": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bertindak atas nama ketiga anaknya (HARTANTO GUNAWAN, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, dan JULIANA GUNAWAN) dalam melakukan jual beli tanah dan bangunan. Inti sengketa adalah kebutuhan persetujuan ahli waris untuk menjual harta peninggalan pewaris yang bersertifikat atas nama Pemohon. Pemohon meminta putusan yang memberikan ijin tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO menikah dengan HADI LUKITO GUNAWAN berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 18 Februari 1960.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Suami Pemohon, HADI LUKITO GUNAWAN, meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan ketiga anaknya adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan HADI LUKITO GUNAWAN berdasarkan Akta Hak Mewaris Nomor 46 tanggal 14 September 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Harta peninggalan pewaris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1785/Srengseng seluas 300m2 atas nama Pemohon RATNA SURYANI WIRYO.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak pertama Pemohon, HARTANTO GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 30 September 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak kedua Pemohon, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 13 Oktober 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak ketiga Pemohon, JULIANA GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 25 Oktober 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili ketiga anaknya, yaitu HARTANTO GUNAWAN, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, dan JULIANA GUNAWAN, dalam melakukan tindakan hukum jual beli atas tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 1785/Srengseng. Permohonan ini diajukan karena harta peninggalan almarhum suami Pemohon, HADI LUKITO GUNAWAN, yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, termasuk dalam hak milik Pemohon namun memerlukan persetujuan ahli waris lainnya untuk dijual. Ketiga anak Pemohon telah memberikan persetujuan dan kuasa tertulis kepada Pemohon untuk menjual objek tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama ketiga anaknya dalam jual beli tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili ketiga anaknya, yaitu HARTANTO GUNAWAN, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, dan JULIANA GUNAWAN, dalam melakukan tindakan hukum jual beli atas tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 1785/Srengseng. Permohonan ini diajukan karena harta peninggalan almarhum suami Pemohon, HADI LUKITO GUNAWAN, yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, termasuk dalam hak milik Pemohon namun memerlukan persetujuan ahli waris lainnya untuk dijual. Ketiga anak Pemohon telah memberikan persetujuan dan kuasa tertulis kepada Pemohon untuk menjual objek tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama ketiga anaknya dalam jual beli tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO menikah dengan HADI LUKITO GUNAWAN berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 18 Februari 1960.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Suami Pemohon, HADI LUKITO GUNAWAN, meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon dan ketiga anaknya adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan HADI LUKITO GUNAWAN berdasarkan Akta Hak Mewaris Nomor 46 tanggal 14 September 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Harta peninggalan pewaris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1785/Srengseng seluas 300m2 atas nama Pemohon RATNA SURYANI WIRYO.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak pertama Pemohon, HARTANTO GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 30 September 2022.",
+        "page": 2,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak kedua Pemohon, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 13 Oktober 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Anak ketiga Pemohon, JULIANA GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 25 Oktober 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah dapat kuasa dari ketiga anak saya untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami, tapi apakah saya tetap butuh izin pengadilan untuk menjualnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 16177,
+    "candidates": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata",
+      "Pasal 1888 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur (21 tahun) dan status perkawinan. Dalam pertanyaan, anak-anak pemohon memberikan kuasa, yang mengimplikasikan status hukum mereka (dewasa atau belum). Putusan secara eksplisit merujuk pada Pasal 330 bersama Pasal 48 UU Perkawinan untuk menentukan apakah anak-anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua atau sudah mandiri, yang menjadi dasar hukum apakah ibu perlu mewakili mereka atau tidak. Ini adalah unsur substantif untuk menjawab apakah izin pengadilan diperlukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat/akta. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menerima bukti surat (Surat Persetujuan dan Kuasa) sebagai alat bukti yang sah. Pasal ini tidak mengatur substansi hubungan hukum antara ibu dan anak, syarat pemberian kuasa, atau kebutuhan izin pengadilan untuk jual beli tanah. Ia hanya bersifat prosedural/buktian, bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai kewenangan bertindak."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 330 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 15711,
+    "completion_tokens": 1177
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_91_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,157 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_91_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 62,
+  "timings": {
+    "parse": 0.148,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 416.207,
+    "read": 97.287,
+    "query": 12.948,
+    "relevance": 31.207,
+    "total": 557.796
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 189364,
+    "marked_chars": 189913
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "DIKABULKAN",
+    "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas\ntindakan sepihak oleh Tergugat I mengisi sendiri tanggal dalam  Cek No.\n028365; No. 028366; No. 028367; No. 028368, semua bernilai masing\nmasing Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) milik Penggugat yang\ntanggalnya masih dikosongkan tersebut tanpa melakukan konfirmasi\nterlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemilik CEK, padahal telah\nketahui sejak awal bahwa pemberian CEK tersebut adalah hanya sebagai\npersyaratan formalitas saja yang telah disepakati secara lisan oleh\nHalaman  60 dari 62 Putusan  Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 60\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nPenggugat dan Tergugat I;\n3.\nMemerintahkan  kepada Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan\nPengadilan;\n4.\nMenolak g"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134990,
+        "summary": "[HAL 1-9] Gugatan diajukan oleh PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) melawan PT. Aman Cepat Cermat (Tergugat I), PT. Cahaya Kencana Mas (Tergugat II), dan James Susanto (Turut Tergugat). Pokok sengketa adalah pencairan cek jaminan milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I secara sepihak tanpa konfirmasi. Kronologi dimulai dengan Tergugat II mendapatkan proyek bantuan sosial Kemensos dan membutuhkan dana talangan Rp8 miliar. Turut Tergugat memperkenalkan Tergugat I sebagai penyedia pembiayaan. Dalam pertemuan 19 Juli 2021, disepakati skema invoice financing dengan jaminan SPK dan Purchase Order, serta syarat formalitas berupa cek yang nominalnya diisi namun tanggalnya dikosongkan. Karena Tergugat II belum bisa memberikan cek, Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri masing-masing senilai Rp2 miliar (No. 028365-028368) yang telah diisi nominal namun tanggalnya dikosongkan, dengan kesepakatan penyelesaian masalah secara musyawarah jika terjadi kendala. Penggugat kemudian mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu dan penghentian bunga pada Desember 2021-Januari 2022 sebagai bukti itikad baik, namun Tergugat I merespons dengan somasi dan secara sepihak mengisi tanggal pada cek tersebut tanpa konfirmasi, lalu mengkliringnya sehingga terbit Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri. Penggugat mendalilkan tindakan ini sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum karena kewajiban memberikan cek adalah pada penerima pinjaman (Tergugat II) sesuai pasal 7.6.1 perjanjian, bukan pada Penggugat.\n\n[HAL 10-14] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase BANI dalam perjanjian pinjaman, eksepsi ketidakberiktikad baik Penggugat dalam mediasi, eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Bank Mandiri. Penggugat membantah eksepsi-eksepsi tersebut.\n\n[HAL 15-21] Dalam jawaban, Tergugat I membantah dalil Penggugat dan menegaskan bahwa Turut Tergugat (sekaligus Direktur Utama Penggugat saat itu) menyerahkan cek tersebut sebagai jaminan pinjaman. Tergugat I menyatakan telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat II dan Penggugat (atas nama Ridwan Zachrie/PT Jevit Indonesia Persada) dengan total pencairan signifikan. Tergugat I mendalilkan bahwa Turut Tergugat melalui Penggugat dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran pokok sebesar Rp99.997.100,00, sehingga masih tersisa utang Rp7.787.619.141,00. Tergugat I kemudian mencairkan cek jaminan yang diserahkan, namun mendapatkan SKP karena dana tidak cukup. Tergugat I telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada para debitur. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan Penggugat beritikad tidak baik, dan memohon gugatan ditolak.\n\n[HAL 22-28] Tergugat II membenarkan seluruh kronologi gugatan, mengakui menerima pinjaman dari Tergugat I, dan mengakui keterlambatan pembayaran akibat pandemi serta konflik internal. Tergugat II menegaskan bahwa Penggugat hanya bertindak sebagai penjamin dan menyerahkan cek atas permintaan Tergugat I sebagai syarat formalitas. Tergugat II menyatakan tetap bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman tetapi menolak menanggung beban yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat II sendiri. Tergugat II mendukung gugatan Penggugat untuk dibatalkan sebagai perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 29-34] Turut Tergugat membenarkan seluruh kronologi dan dalil Penggugat. Turut Tergugat menegaskan perannya hanya sebagai penghubung dan tidak terlibat dalam transaksi pinjaman langsung. Turut Tergugat membenarkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan formalitas dengan tanggal dikosongkan, dan tindakan Tergugat I mengisi tanggal sendiri serta mengkliring cek adalah tindakan sewenang-wenang dan batal demi hukum sesuai perjanjian. Turut Tergugat memohon gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 35-44] Pembuktian: Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan bukti lampiran perjanjian, namun Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 20 Juni 2023 menolak eksepsi tersebut dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Penggugat mengajukan bukti surat (SPK, Perjanjian Pinjaman, Cek, SKP) dan saksi Beni Ahmad. Saksi Beni Ahmad membenarkan tanda tangannya pada cek sebagai jaminan, namun menyatakan cek diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa tanggal/nominal oleh saksi) dan diserahkan ke bagian keuangan, serta tidak tahu siapa yang mengisi tanggal dan mengkliringnya. Tergugat I mengajukan banyak bukti surat (perjanjian, cek asli, surat peringatan, somasi) dan saksi Bong Elysabet. Saksi Bong Elysabet membenarkan adanya pinjaman dari Tergugat I ke PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) dan pihak lain, serta adanya jaminan berupa invoice dan cek untuk proyek CKM, namun keterangan saksi cenderung mendukung adanya hubungan kredit dan jaminan yang sah menurut Tergugat I."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 56423,
+        "summary": "[HAL 1-9] Gugatan diajukan oleh PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) melawan PT. Aman Cepat Cermat (Tergugat I), PT. Cahaya Kencana Mas (Tergugat II), dan James Susanto (Turut Tergugat). Pokok sengketa adalah pencairan cek jaminan milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I secara sepihak tanpa konfirmasi. Kronologi dimulai dengan Tergugat II mendapatkan proyek bantuan sosial Kemensos dan membutuhkan dana talangan Rp8 miliar. Turut Tergugat memperkenalkan Tergugat I sebagai penyedia pembiayaan. Dalam pertemuan 19 Juli 2021, disepakati skema invoice financing dengan jaminan SPK dan Purchase Order, serta syarat formalitas berupa cek yang nominalnya diisi namun tanggalnya dikosongkan. Karena Tergugat II belum bisa memberikan cek, Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri masing-masing senilai Rp2 miliar (No. 028365-028368) yang telah diisi nominal namun tanggalnya dikosongkan, dengan kesepakatan penyelesaian masalah secara musyawarah jika terjadi kendala. Penggugat kemudian mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu dan penghentian bunga pada Desember 2021-Januari 2022 sebagai bukti itikad baik, namun Tergugat I merespons dengan somasi dan secara sepihak mengisi tanggal pada cek tersebut tanpa konfirmasi, lalu mengkliringnya sehingga terbit Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri. Penggugat mendalilkan tindakan ini sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum karena kewajiban memberikan cek adalah pada penerima pinjaman (Tergugat II) sesuai pasal 7.6.1 perjanjian, bukan pada Penggugat.\n\n[HAL 10-14] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase BANI dalam perjanjian pinjaman, eksepsi ketidakberiktikad baik Penggugat dalam mediasi, eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Bank Mandiri. Penggugat membantah eksepsi-eksepsi tersebut.\n\n[HAL 15-21] Dalam jawaban, Tergugat I membantah dalil Penggugat dan menegaskan bahwa Turut Tergugat (sekaligus Direktur Utama Penggugat saat itu) menyerahkan cek tersebut sebagai jaminan pinjaman. Tergugat I menyatakan telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat II dan Penggugat (atas nama Ridwan Zachrie/PT Jevit Indonesia Persada) dengan total pencairan signifikan. Tergugat I mendalilkan bahwa Turut Tergugat melalui Penggugat dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran pokok sebesar Rp99.997.100,00, sehingga masih tersisa utang Rp7.787.619.141,00. Tergugat I kemudian mencairkan cek jaminan yang diserahkan, namun mendapatkan SKP karena dana tidak cukup. Tergugat I telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada para debitur. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan Penggugat beritikad tidak baik, dan memohon gugatan ditolak.\n\n[HAL 22-28] Tergugat II membenarkan seluruh kronologi gugatan, mengakui menerima pinjaman dari Tergugat I, dan mengakui keterlambatan pembayaran akibat pandemi serta konflik internal. Tergugat II menegaskan bahwa Penggugat hanya bertindak sebagai penjamin dan menyerahkan cek atas permintaan Tergugat I sebagai syarat formalitas. Tergugat II menyatakan tetap bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman tetapi menolak menanggung beban yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat II sendiri. Tergugat II mendukung gugatan Penggugat untuk dibatalkan sebagai perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 29-34] Turut Tergugat membenarkan seluruh kronologi dan dalil Penggugat. Turut Tergugat menegaskan perannya hanya sebagai penghubung dan tidak terlibat dalam transaksi pinjaman langsung. Turut Tergugat membenarkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan formalitas dengan tanggal dikosongkan, dan tindakan Tergugat I mengisi tanggal sendiri serta mengkliring cek adalah tindakan sewenang-wenang dan batal demi hukum sesuai perjanjian. Turut Tergugat memohon gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 35-44] Pembuktian: Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan bukti lampiran perjanjian, namun Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 20 Juni 2023 menolak eksepsi tersebut dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Penggugat mengajukan bukti surat (SPK, Perjanjian Pinjaman, Cek, SKP) dan saksi Beni Ahmad. Saksi Beni Ahmad membenarkan tanda tangannya pada cek sebagai jaminan, namun menyatakan cek diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa tanggal/nominal oleh saksi) dan diserahkan ke bagian keuangan, serta tidak tahu siapa yang mengisi tanggal dan mengkliringnya. Tergugat I mengajukan banyak bukti surat (perjanjian, cek asli, surat peringatan, somasi) dan saksi Bong Elysabet. Saksi Bong Elysabet membenarkan adanya pinjaman dari Tergugat I ke PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) dan pihak lain, serta adanya jaminan berupa invoice dan cek untuk proyek CKM, namun keterangan saksi cenderung mendukung adanya hubungan kredit dan jaminan yang sah menurut Tergugat I.\n\n[HAL 45-48] Saksi Bong Elysabet dari Tergugat I menambahkan bahwa ia tidak pernah bertemu Turut Tergugat (James Susanto) namun berkomunikasi via telepon, dan menyatakan bahwa pinjaman diberikan berdasarkan pengajuan James Susanto. Saksi membenarkan adanya beberapa kali pinjaman, termasuk kepada Penggugat dan Tergugat II, dengan total pinjaman Penggugat sekitar Rp2,785 miliar dan Tergugat II sekitar Rp4 miliar. Saksi menyatakan cek diserahkan oleh Tim James Susanto dan diterima Customer Service, serta bahwa cek tersebut sudah terisi nominal dan tanggal saat diterima saksi, meskipun saksi tidak tahu siapa yang menulisnya. Saksi membenarkan adanya mediasi setelah penolakan cek, namun perjanjian baru hasil mediasi tidak dilaksanakan. Saksi juga membenarkan bahwa Tergugat II bergerak di bidang perdagangan masker dan proyek Bansos Kemensos yang menjadi dasar pinjaman tersebut adalah nyata setelah dilakukan survey. Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi, hanya bukti surat yang relevan dengan sengketa cek dipertimbangkan.\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I. Eksepsi ketidakberiktikad baik dalam mediasi ditolak karena Penggugat hadir sendiri sesuai Perma No. 1/2016 dan telah memberikan tanggapan lisan. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena pokok sengketa murni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas pengisian tanggal cek sepihak, bukan wanprestasi. Eksepsi kurang pihak ditolak karena Penggugat berhak menggugat pihak yang dirugikan tanpa perlu menarik Bank Mandiri. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengonfirmasi fakta bahwa Penggugat menyerahkan 4 cek kosong tanggal sebagai jaminan formalitas pinjaman Tergugat II, namun Tergugat I mengisi tanggal sendiri dan mengkliring tanpa konfirmasi, menyebabkan SKP.\n\n[HAL 53-59] Majelis Hakim menolak petitum ke-2 yang menyatakan kewajiban memberikan cek adalah kewajiban Tergugat II, karena perjanjian pinjaman antara Tergugat I dan II hanya menyebut \"Cek\" secara umum tanpa spesifik nomor/nominal cek Penggugat, dan hukum cek (KUHD) mengatur cek sebagai alat pembayaran yang sah jika tanggal tercantum. Namun, Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-3 dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) Ada perbuatan melawan hukum (mengisi tanggal cek kosong milik Penggugat tanpa konfirmasi, melanggar hak subjektif dan sikap kehati-hatian); (2) Ada kesalahan (kealpaan/kesengajaan melanggar kesepakatan lisan musyawarah); (3) Ada kerugian (Penggugat masuk Daftar Hitam Nasional/DHN dan terancam pembekuan hak cek); (4) Ada hubungan kausalitas antara pengisian tanggal sepihak dengan masuknya Penggugat ke DHN. Petitum ke-4 untuk menyatakan SKP batal demi hukum ditolak karena SKP hanya menerangkan fakta saldo tidak cukup, bukan perbuatan hukum yang dapat dibatalkan. Petitum ke-5 memerintahkan Turut Tergugat patuh pada putusan dikabulkan.\n\n[HAL 60-62] Amar putusan: Eksepsi Tergugat I ditolak. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Dinyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengisi tanggal cek No. 028365-028368 milik Penggugat tanpa konfirmasi. Perintah kepada Turut Tergugat untuk patuh pada putusan. Gugatan selain dan selebihnya ditolak. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp1.140.000,00."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-9] Gugatan diajukan oleh PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) melawan PT. Aman Cepat Cermat (Tergugat I), PT. Cahaya Kencana Mas (Tergugat II), dan James Susanto (Turut Tergugat). Pokok sengketa adalah pencairan cek jaminan milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I secara sepihak tanpa konfirmasi. Kronologi dimulai dengan Tergugat II mendapatkan proyek bantuan sosial Kemensos dan membutuhkan dana talangan Rp8 miliar. Turut Tergugat memperkenalkan Tergugat I sebagai penyedia pembiayaan. Dalam pertemuan 19 Juli 2021, disepakati skema invoice financing dengan jaminan SPK dan Purchase Order, serta syarat formalitas berupa cek yang nominalnya diisi namun tanggalnya dikosongkan. Karena Tergugat II belum bisa memberikan cek, Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri masing-masing senilai Rp2 miliar (No. 028365-028368) yang telah diisi nominal namun tanggalnya dikosongkan, dengan kesepakatan penyelesaian masalah secara musyawarah jika terjadi kendala. Penggugat kemudian mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu dan penghentian bunga pada Desember 2021-Januari 2022 sebagai bukti itikad baik, namun Tergugat I merespons dengan somasi dan secara sepihak mengisi tanggal pada cek tersebut tanpa konfirmasi, lalu mengkliringnya sehingga terbit Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri. Penggugat mendalilkan tindakan ini sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum karena kewajiban memberikan cek adalah pada penerima pinjaman (Tergugat II) sesuai pasal 7.6.1 perjanjian, bukan pada Penggugat.\n\n[HAL 10-14] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase BANI dalam perjanjian pinjaman, eksepsi ketidakberiktikad baik Penggugat dalam mediasi, eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Bank Mandiri. Penggugat membantah eksepsi-eksepsi tersebut.\n\n[HAL 15-21] Dalam jawaban, Tergugat I membantah dalil Penggugat dan menegaskan bahwa Turut Tergugat (sekaligus Direktur Utama Penggugat saat itu) menyerahkan cek tersebut sebagai jaminan pinjaman. Tergugat I menyatakan telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat II dan Penggugat (atas nama Ridwan Zachrie/PT Jevit Indonesia Persada) dengan total pencairan signifikan. Tergugat I mendalilkan bahwa Turut Tergugat melalui Penggugat dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran pokok sebesar Rp99.997.100,00, sehingga masih tersisa utang Rp7.787.619.141,00. Tergugat I kemudian mencairkan cek jaminan yang diserahkan, namun mendapatkan SKP karena dana tidak cukup. Tergugat I telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada para debitur. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan Penggugat beritikad tidak baik, dan memohon gugatan ditolak.\n\n[HAL 22-28] Tergugat II membenarkan seluruh kronologi gugatan, mengakui menerima pinjaman dari Tergugat I, dan mengakui keterlambatan pembayaran akibat pandemi serta konflik internal. Tergugat II menegaskan bahwa Penggugat hanya bertindak sebagai penjamin dan menyerahkan cek atas permintaan Tergugat I sebagai syarat formalitas. Tergugat II menyatakan tetap bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman tetapi menolak menanggung beban yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat II sendiri. Tergugat II mendukung gugatan Penggugat untuk dibatalkan sebagai perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 29-34] Turut Tergugat membenarkan seluruh kronologi dan dalil Penggugat. Turut Tergugat menegaskan perannya hanya sebagai penghubung dan tidak terlibat dalam transaksi pinjaman langsung. Turut Tergugat membenarkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan formalitas dengan tanggal dikosongkan, dan tindakan Tergugat I mengisi tanggal sendiri serta mengkliring cek adalah tindakan sewenang-wenang dan batal demi hukum sesuai perjanjian. Turut Tergugat memohon gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 35-44] Pembuktian: Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan bukti lampiran perjanjian, namun Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 20 Juni 2023 menolak eksepsi tersebut dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Penggugat mengajukan bukti surat (SPK, Perjanjian Pinjaman, Cek, SKP) dan saksi Beni Ahmad. Saksi Beni Ahmad membenarkan tanda tangannya pada cek sebagai jaminan, namun menyatakan cek diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa tanggal/nominal oleh saksi) dan diserahkan ke bagian keuangan, serta tidak tahu siapa yang mengisi tanggal dan mengkliringnya. Tergugat I mengajukan banyak bukti surat (perjanjian, cek asli, surat peringatan, somasi) dan saksi Bong Elysabet. Saksi Bong Elysabet membenarkan adanya pinjaman dari Tergugat I ke PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) dan pihak lain, serta adanya jaminan berupa invoice dan cek untuk proyek CKM, namun keterangan saksi cenderung mendukung adanya hubungan kredit dan jaminan yang sah menurut Tergugat I.\n\n[HAL 45-48] Saksi Bong Elysabet dari Tergugat I menambahkan bahwa ia tidak pernah bertemu Turut Tergugat (James Susanto) namun berkomunikasi via telepon, dan menyatakan bahwa pinjaman diberikan berdasarkan pengajuan James Susanto. Saksi membenarkan adanya beberapa kali pinjaman, termasuk kepada Penggugat dan Tergugat II, dengan total pinjaman Penggugat sekitar Rp2,785 miliar dan Tergugat II sekitar Rp4 miliar. Saksi menyatakan cek diserahkan oleh Tim James Susanto dan diterima Customer Service, serta bahwa cek tersebut sudah terisi nominal dan tanggal saat diterima saksi, meskipun saksi tidak tahu siapa yang menulisnya. Saksi membenarkan adanya mediasi setelah penolakan cek, namun perjanjian baru hasil mediasi tidak dilaksanakan. Saksi juga membenarkan bahwa Tergugat II bergerak di bidang perdagangan masker dan proyek Bansos Kemensos yang menjadi dasar pinjaman tersebut adalah nyata setelah dilakukan survey. Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi, hanya bukti surat yang relevan dengan sengketa cek dipertimbangkan.\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I. Eksepsi ketidakberiktikad baik dalam mediasi ditolak karena Penggugat hadir sendiri sesuai Perma No. 1/2016 dan telah memberikan tanggapan lisan. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena pokok sengketa murni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas pengisian tanggal cek sepihak, bukan wanprestasi. Eksepsi kurang pihak ditolak karena Penggugat berhak menggugat pihak yang dirugikan tanpa perlu menarik Bank Mandiri. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengonfirmasi fakta bahwa Penggugat menyerahkan 4 cek kosong tanggal sebagai jaminan formalitas pinjaman Tergugat II, namun Tergugat I mengisi tanggal sendiri dan mengkliring tanpa konfirmasi, menyebabkan SKP.\n\n[HAL 53-59] Majelis Hakim menolak petitum ke-2 yang menyatakan kewajiban memberikan cek adalah kewajiban Tergugat II, karena perjanjian pinjaman antara Tergugat I dan II hanya menyebut \"Cek\" secara umum tanpa spesifik nomor/nominal cek Penggugat, dan hukum cek (KUHD) mengatur cek sebagai alat pembayaran yang sah jika tanggal tercantum. Namun, Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-3 dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) Ada perbuatan melawan hukum (mengisi tanggal cek kosong milik Penggugat tanpa konfirmasi, melanggar hak subjektif dan sikap kehati-hatian); (2) Ada kesalahan (kealpaan/kesengajaan melanggar kesepakatan lisan musyawarah); (3) Ada kerugian (Penggugat masuk Daftar Hitam Nasional/DHN dan terancam pembekuan hak cek); (4) Ada hubungan kausalitas antara pengisian tanggal sepihak dengan masuknya Penggugat ke DHN. Petitum ke-4 untuk menyatakan SKP batal demi hukum ditolak karena SKP hanya menerangkan fakta saldo tidak cukup, bukan perbuatan hukum yang dapat dibatalkan. Petitum ke-5 memerintahkan Turut Tergugat patuh pada putusan dikabulkan.\n\n[HAL 60-62] Amar putusan: Eksepsi Tergugat I ditolak. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Dinyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengisi tanggal cek No. 028365-028368 milik Penggugat tanpa konfirmasi. Perintah kepada Turut Tergugat untuk patuh pada putusan. Gugatan selain dan selebihnya ditolak. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp1.140.000,00."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 8097,
+    "frame": "PT. Tiga Ikhwan Medikal menggugat PT. Aman Cepat Cermat, PT. Cahaya Kencana Mas, dan James Susanto terkait pencairan sepihak cek jaminan yang diserahkan Penggugat. Sengketa berpusat pada pengisian tanggal dan pengkliringan cek tanpa konfirmasi yang menyebabkan penolakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan surat penolakan, dan kepatuhan Turut Tergugat.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri yang nominalnya telah diisi namun tanggalnya dikosongkan kepada Tergugat I sebagai jaminan formalitas.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengisi tanggal pada cek milik Penggugat secara sepihak tanpa konfirmasi dan kemudian mengkliringnya.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengkliringan cek tersebut menyebabkan terbitnya Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri karena dana tidak cukup.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan pinjaman dan masih terdapat sisa utang dari para debitur.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat membenarkan kronologi penyerahan cek kosong tanggal dan menyetujui gugatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 22,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak dalil bahwa kewajiban memberikan cek spesifik milik Penggugat adalah kewajiban Tergugat II.",
+        "page": 53,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak dalil bahwa Surat Keterangan Penolakan bersifat batal demi hukum.",
+        "page": 53,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. Tiga Ikhwan Medikal menggugat PT. Aman Cepat Cermat, PT. Cahaya Kencana Mas, dan James Susanto atas tindakan pencairan sepihak cek jaminan. Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri dengan nominal terisi namun tanggal dikosongkan kepada Tergugat I sebagai jaminan formalitas pinjaman. Tergugat I mengisi tanggal cek tersebut tanpa konfirmasi dan mengkliringnya, yang mengakibatkan terbitnya Surat Keterangan Penolakan. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan sebagian dalil Penggugat terkait kewajiban Tergugat II serta status batal demi hukum Surat Keterangan Penolakan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengisi tanggal cek kosong milik Penggugat tanpa konfirmasi, menyebabkan kerugian berupa masuknya Penggugat ke Daftar Hitam Nasional, sehingga gugatan dikabulkan sebagian."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. Tiga Ikhwan Medikal menggugat PT. Aman Cepat Cermat, PT. Cahaya Kencana Mas, dan James Susanto atas tindakan pencairan sepihak cek jaminan. Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri dengan nominal terisi namun tanggal dikosongkan kepada Tergugat I sebagai jaminan formalitas pinjaman. Tergugat I mengisi tanggal cek tersebut tanpa konfirmasi dan mengkliringnya, yang mengakibatkan terbitnya Surat Keterangan Penolakan. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan sebagian dalil Penggugat terkait kewajiban Tergugat II serta status batal demi hukum Surat Keterangan Penolakan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengisi tanggal cek kosong milik Penggugat tanpa konfirmasi, menyebabkan kerugian berupa masuknya Penggugat ke Daftar Hitam Nasional, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri yang nominalnya telah diisi namun tanggalnya dikosongkan kepada Tergugat I sebagai jaminan formalitas.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mengisi tanggal pada cek milik Penggugat secara sepihak tanpa konfirmasi dan kemudian mengkliringnya.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengkliringan cek tersebut menyebabkan terbitnya Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri karena dana tidak cukup.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan pinjaman dan masih terdapat sisa utang dari para debitur.",
+        "page": 15,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat membenarkan kronologi penyerahan cek kosong tanggal dan menyetujui gugatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 22,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak dalil bahwa kewajiban memberikan cek spesifik milik Penggugat adalah kewajiban Tergugat II.",
+        "page": 53,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak dalil bahwa Surat Keterangan Penolakan bersifat batal demi hukum.",
+        "page": 53,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa saya harus bayar utang orang lain hanya karena saya kasih cek kosong tanggal sebagai jaminan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 35701,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (ingkar janji) dan kewajiban membayar ganti rugi akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Pertanyaan dan putusan berfokus pada perbuatan melawan hukum (PMH) karena tindakan sepihak mengisi tanggal cek tanpa persetujuan, bukan sengketa atas ketidakpatuhan terhadap klausul perjanjian tertulis. Putusan secara eksplisit memisahkan gugatan PMH dari wanprestasi dan menolak petitum yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi inti pertanyaan dan putusan. Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat I (mengisi tanggal cek tanpa konfirmasi) memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas) untuk menjawab apakah Penggugat dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 70324,
+    "completion_tokens": 4070
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_925_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,114 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_925_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 37,
+  "timings": {
+    "parse": 0.094,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 127.45,
+    "query": 6.519,
+    "relevance": 36.763,
+    "total": 170.826
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 105703,
+    "marked_chars": 106027
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n-\nMengabulkan eksepsi  Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMenyatakan gugatan  Penggugat   tidak dapat diterima;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp3.130.000.,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023,\noleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra\nHadisurya, S.H., M.Hum.  dan Asmudi, S.H., M.H., masing-masing  sebagai\nHakim  Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan  Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 925/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 11\nOktober 2022,  putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum, dengan dihadiri oleh Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H. sebagai\nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi\npengadilan pada hari Senin, tanggal  16 Oktober 2023.\n.\nHalaman 36 dari 39  Putusan  Nomor 925/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 36\n\nhkama\nahkamah A"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 106027,
+    "frame": "PT. RBPI menggugat PT. BRI, KPKNL Jakarta I, dan Chendrata Mustafa terkait sengketa perhitungan kewajiban hutang kredit dan pelaksanaan lelang jaminan aset. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menetapkan nilai pelunasan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,-, serta memerintahkan penghentian lelang dan pengembalian sertifikat hak milik. Gugatan ini ditolak secara prosedural karena dianggap tidak dapat diterima akibat gugatan yang kabur.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang meminta pernyataan sebagai penjamin beritikad baik dan penetapan nilai pelunasan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,- tanpa dasar perhitungan yang jelas dalam posita gugatan.",
+        "page": 34,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Posita gugatan Penggugat mendalilkan aset jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Chendrata Mustafa dan Syarifujin Mustafa sebagai aset milik Penggugat tanpa penjelasan kedudukan hukum yang jelas.",
+        "page": 34,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Petitum gugatan meminta pengembalian empat sertifikat hak milik kepada 'yang berhak' tanpa menyebutkan nama orang yang berhak menerima pengembalian tersebut.",
+        "page": 35,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan bersifat kabur (obscur libel).",
+        "page": 35,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara karena gugatan tidak memenuhi syarat formil.",
+        "page": 36,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "PT. RBPI menggugat PT. BRI, KPKNL Jakarta I, dan Chendrata Mustafa dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perhitungan hutang kredit dan pelaksanaan lelang jaminan aset. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,- sebagai nilai pelunasan, menghentikan lelang, dan mengembalikan empat sertifikat hak milik. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan tersebut dengan menyatakan tidak dapat diterima (nieontvankelijk verklaard) karena gugatan bersifat kabur (obscur libel). Hakim menemukan ketidakjelasan dalam posita gugatan terkait kedudukan aset atas nama pihak ketiga sebagai aset Penggugat, serta ketidakjelasan dalam petitum mengenai pihak yang berhak menerima pengembalian sertifikat. Karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, hakim tidak memeriksa pokok perkara dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "PT. RBPI menggugat PT. BRI, KPKNL Jakarta I, dan Chendrata Mustafa dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perhitungan hutang kredit dan pelaksanaan lelang jaminan aset. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,- sebagai nilai pelunasan, menghentikan lelang, dan mengembalikan empat sertifikat hak milik. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan tersebut dengan menyatakan tidak dapat diterima (nieontvankelijk verklaard) karena gugatan bersifat kabur (obscur libel). Hakim menemukan ketidakjelasan dalam posita gugatan terkait kedudukan aset atas nama pihak ketiga sebagai aset Penggugat, serta ketidakjelasan dalam petitum mengenai pihak yang berhak menerima pengembalian sertifikat. Karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, hakim tidak memeriksa pokok perkara dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang meminta pernyataan sebagai penjamin beritikad baik dan penetapan nilai pelunasan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,- tanpa dasar perhitungan yang jelas dalam posita gugatan.",
+        "page": 34,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Posita gugatan Penggugat mendalilkan aset jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Chendrata Mustafa dan Syarifujin Mustafa sebagai aset milik Penggugat tanpa penjelasan kedudukan hukum yang jelas.",
+        "page": 34,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Petitum gugatan meminta pengembalian empat sertifikat hak milik kepada 'yang berhak' tanpa menyebutkan nama orang yang berhak menerima pengembalian tersebut.",
+        "page": 35,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan bersifat kabur (obscur libel).",
+        "page": 35,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara karena gugatan tidak memenuhi syarat formil.",
+        "page": 36,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya digugat karena gugatan saya dianggap tidak jelas, padahal saya hanya minta hutang kredit ditetapkan nilainya dan sertifikat jaminan yang atas nama orang lain dikembalikan kepada saya."
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 12184,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai dasar tuntutan ganti rugi substantif. Meskipun dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, putusan ini menolak gugatan secara formil karena dianggap 'kabur' (obscur libel) akibat ketidakjelasan posita dan petitum, bukan karena penilaian substantif atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Pertanyaan awam berfokus pada ketidakjelasan gugatan (syarat formil gugatan), bukan pada pembuktian atau keberadaan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum utama atau kerangka analisis dalam menjawab pertanyaan mengenai alasan penolakan gugatan karena ketidakjelasan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 35716,
+    "completion_tokens": 930
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_927_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,187 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_927_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 50,
+  "timings": {
+    "parse": 0.086,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 250.866,
+    "read": 134.303,
+    "query": 2.794,
+    "relevance": 32.896,
+    "total": 420.944
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 146063,
+    "marked_chars": 146504
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenolak Eksepsi Kewenangan Absolut dari TERGUGAT I;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili\nPerkara Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt;\n3.\nMelanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara dalam tahap pembuktian;\n4.\nMenangguhkan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir;\nMenimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, PENGGUGAT\ntelah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti\nP-10 sebagai berikut :\nHalaman 37 dari 50 halaman Putusan   Nomor  927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 37\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nFotokopi dari Prin-Out Keputusan Profil Perusahaan PT Tuah Globe\nMining  diberi tanda P-1 ;\n2.\nFotokopi dari Prin-Out Keputusan Profil Perusahaan PT Tuah Globe\nMining  diberi tanda P-2 ;\n3.\nFotokopi dari Asli  Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tuah Globe\nMining dibuat Oleh Notaris Ellys Natalina SH,MH tanggal 17 Maret 20008\ndiberi tanda P- 3;\n4.\nFot"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134976,
+        "summary": "P.T. Tuah Globe Mining (PENGGUGAT) menggugat Fennie Darmawan (TERGUGAT I) dan P.T. Kutama Mining Indonesia (TERGUGAT II) atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama TERGUGAT I untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara PENGGUGAT [HAL 1-8]. PENGGUGAT dalilkan bahwa IMB tersebut diterbitkan tanpa hubungan hukum dengan PENGGUGAT, diduga menggunakan keterangan palsu, dan merugikan PENGGUGAT karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan, sehingga menuntut pernyataan tidak sahnya IMB, ganti rugi Rp5.000.000.000, dan uang paksa [HAL 5-8]. TERGUGAT I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim sengketa masuk kewenangan PTUN karena objeknya adalah KTUN), gugur karena PENGGUGAT tidak hadir sidang pertama, kabur, prematur, dan kurang pihak [HAL 9-28]. Dalam Putusan Sela, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT I dan menyatakan dirinya berwenang, serta menolak eksepsi lain-lain dengan alasan ketentuan ketidakhadiran tidak diterapkan kaku, gugatan tidak kabur secara hukum acara (kerugian yang tidak dirinci akan ditolak dalam pokok perkara), dan pemilihan pihak adalah hak PENGGUGAT [HAL 37-45]. Pada pemeriksaan pokok perkara, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I mengajukan IMB dengan keterangan palsu dan tidak pernah bekerja di TERGUGAT II, sementara TERGUGAT I membantah pernah mengajukan IMB dan membuktikan keberadaannya di luar Palangkaraya pada tanggal 9-12 Juli 2013 melalui bukti tiket pesawat dan korespondensi, serta dalil bahwa IMB dapat diterbitkan dengan izin pemegang hak atas tanah (bukan pemegang IUP) [HAL 29-36]. Majelis Hakim mengutip Pasal 163 HIR yang membebani pembuktian pada pihak yang mendalilkan hak atau perbuatan, menandai awal pertimbangan pembuktian atas klaim saling bertentangan mengenai siapa yang mengajukan IMB dan keberadaan TERGUGAT I pada saat penerbitan izin [HAL 45-46]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 13028,
+        "summary": "P.T. Tuah Globe Mining (PENGGUGAT) menggugat Fennie Darmawan (TERGUGAT I) dan P.T. Kutama Mining Indonesia (TERGUGAT II) atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama TERGUGAT I untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara PENGGUGAT [HAL 1-8]. PENGGUGAT dalilkan bahwa IMB tersebut diterbitkan tanpa hubungan hukum dengan PENGGUGAT, diduga menggunakan keterangan palsu, dan merugikan PENGGUGAT karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan, sehingga menuntut pernyataan tidak sahnya IMB, ganti rugi Rp5.000.000.000, dan uang paksa [HAL 5-8]. TERGUGAT I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim sengketa masuk kewenangan PTUN karena objeknya adalah KTUN), gugur karena PENGGUGAT tidak hadir sidang pertama, kabur, prematur, dan kurang pihak [HAL 9-28]. Dalam Putusan Sela, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT I dan menyatakan dirinya berwenang, serta menolak eksepsi lain-lain dengan alasan ketentuan ketidakhadiran tidak diterapkan kaku, gugatan tidak kabur secara hukum acara (kerugian yang tidak dirinci akan ditolak dalam pokok perkara), dan pemilihan pihak adalah hak PENGGUGAT [HAL 37-45]. Pada pemeriksaan pokok perkara, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I mengajukan IMB dengan keterangan palsu dan tidak pernah bekerja di TERGUGAT II, sementara TERGUGAT I membantah pernah mengajukan IMB dan membuktikan keberadaannya di luar Palangkaraya pada tanggal 9-12 Juli 2013 melalui bukti tiket pesawat dan korespondensi, serta dalil bahwa IMB dapat diterbitkan dengan izin pemegang hak atas tanah (bukan pemegang IUP) [HAL 29-36]. Majelis Hakim mengutip Pasal 163 HIR yang membebani pembuktian pada pihak yang mendalilkan hak atau perbuatan, menandai awal pertimbangan pembuktian atas klaim saling bertentangan mengenai siapa yang mengajukan IMB dan keberadaan TERGUGAT I pada saat penerbitan izin [HAL 45-46].\n\nMajelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah putus dengan adanya pembatalan MOU kerjasama berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Mahkamah Agung [HAL 46]. PENGGUGAT membuktikan bahwa nama TERGUGAT I tidak tercantum dalam dokumen pendirian perusahaan, izin usaha pertambangan, maupun perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT II [HAL 47]. Sebaliknya, TERGUGAT I membuktikan melalui bukti TI-48 hingga TI-70 bahwa ia adalah karyawan TERGUGAT II, namun juga membuktikan melalui bukti TI-12 hingga TI-47 bahwa ia tidak berada di Palangkaraya pada saat permohonan IMB diajukan (9 Juli 2013) dan saat IMB diterbitkan (12 Juli 2013) [HAL 47]. Majelis Hakim menerima bahwa TERGUGAT I terbukti bekerja pada TERGUGAT II, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I tidak pernah bekerja di sana ditolak [HAL 48]. Namun, Majelis Hakim tidak serta merta menerima bantahan TERGUGAT I bahwa ia tidak pernah memohonkan IMB hanya karena tidak berada di Palangkaraya, mengingat permohonan IMB dapat dikuasakan kepada orang lain, dan yang jelas IMB tersebut tertulis atas nama TERGUGAT I [HAL 48].\n\nMajelis Hakim menyatakan bahwa walaupun TERGUGAT I bekerja pada TERGUGAT II, hal tersebut tidak membenarkannya mengajukan permohonan IMB di lahan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki PENGGUGAT karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I [HAL 48]. Penerbitan IMB yang tidak dimintakan oleh pemilik lahan atau penguasa lahan dianggap merugikan pemilik tersebut dan merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 48]. Terkait TERGUGAT II, gugatan ditolak karena tidak terbukti ada perannya dalam perkara ini [HAL 48]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian, menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menyatakan tidak sah IMB Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama Fennie Darmawan [HAL 49]. Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dirinci secara jelas, dan uang paksa ditolak karena tidak ada prestasi yang harus dilakukan TERGUGAT I berdasarkan putusan ini [HAL 48]. TERGUGAT I dihukum membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.540.000,- [HAL 49-50]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "P.T. Tuah Globe Mining (PENGGUGAT) menggugat Fennie Darmawan (TERGUGAT I) dan P.T. Kutama Mining Indonesia (TERGUGAT II) atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama TERGUGAT I untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara PENGGUGAT [HAL 1-8]. PENGGUGAT dalilkan bahwa IMB tersebut diterbitkan tanpa hubungan hukum dengan PENGGUGAT, diduga menggunakan keterangan palsu, dan merugikan PENGGUGAT karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan, sehingga menuntut pernyataan tidak sahnya IMB, ganti rugi Rp5.000.000.000, dan uang paksa [HAL 5-8]. TERGUGAT I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim sengketa masuk kewenangan PTUN karena objeknya adalah KTUN), gugur karena PENGGUGAT tidak hadir sidang pertama, kabur, prematur, dan kurang pihak [HAL 9-28]. Dalam Putusan Sela, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT I dan menyatakan dirinya berwenang, serta menolak eksepsi lain-lain dengan alasan ketentuan ketidakhadiran tidak diterapkan kaku, gugatan tidak kabur secara hukum acara (kerugian yang tidak dirinci akan ditolak dalam pokok perkara), dan pemilihan pihak adalah hak PENGGUGAT [HAL 37-45]. Pada pemeriksaan pokok perkara, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I mengajukan IMB dengan keterangan palsu dan tidak pernah bekerja di TERGUGAT II, sementara TERGUGAT I membantah pernah mengajukan IMB dan membuktikan keberadaannya di luar Palangkaraya pada tanggal 9-12 Juli 2013 melalui bukti tiket pesawat dan korespondensi, serta dalil bahwa IMB dapat diterbitkan dengan izin pemegang hak atas tanah (bukan pemegang IUP) [HAL 29-36]. Majelis Hakim mengutip Pasal 163 HIR yang membebani pembuktian pada pihak yang mendalilkan hak atau perbuatan, menandai awal pertimbangan pembuktian atas klaim saling bertentangan mengenai siapa yang mengajukan IMB dan keberadaan TERGUGAT I pada saat penerbitan izin [HAL 45-46].\n\nMajelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah putus dengan adanya pembatalan MOU kerjasama berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Mahkamah Agung [HAL 46]. PENGGUGAT membuktikan bahwa nama TERGUGAT I tidak tercantum dalam dokumen pendirian perusahaan, izin usaha pertambangan, maupun perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT II [HAL 47]. Sebaliknya, TERGUGAT I membuktikan melalui bukti TI-48 hingga TI-70 bahwa ia adalah karyawan TERGUGAT II, namun juga membuktikan melalui bukti TI-12 hingga TI-47 bahwa ia tidak berada di Palangkaraya pada saat permohonan IMB diajukan (9 Juli 2013) dan saat IMB diterbitkan (12 Juli 2013) [HAL 47]. Majelis Hakim menerima bahwa TERGUGAT I terbukti bekerja pada TERGUGAT II, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I tidak pernah bekerja di sana ditolak [HAL 48]. Namun, Majelis Hakim tidak serta merta menerima bantahan TERGUGAT I bahwa ia tidak pernah memohonkan IMB hanya karena tidak berada di Palangkaraya, mengingat permohonan IMB dapat dikuasakan kepada orang lain, dan yang jelas IMB tersebut tertulis atas nama TERGUGAT I [HAL 48].\n\nMajelis Hakim menyatakan bahwa walaupun TERGUGAT I bekerja pada TERGUGAT II, hal tersebut tidak membenarkannya mengajukan permohonan IMB di lahan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki PENGGUGAT karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I [HAL 48]. Penerbitan IMB yang tidak dimintakan oleh pemilik lahan atau penguasa lahan dianggap merugikan pemilik tersebut dan merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 48]. Terkait TERGUGAT II, gugatan ditolak karena tidak terbukti ada perannya dalam perkara ini [HAL 48]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian, menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menyatakan tidak sah IMB Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama Fennie Darmawan [HAL 49]. Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dirinci secara jelas, dan uang paksa ditolak karena tidak ada prestasi yang harus dilakukan TERGUGAT I berdasarkan putusan ini [HAL 48]. TERGUGAT I dihukum membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.540.000,- [HAL 49-50]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 4255,
+    "frame": "P.T. Tuah Globe Mining menggugat Fennie Darmawan dan P.T. Kutama Mining Indonesia atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara penggugat. Penggugat menuntut pernyataan tidak sahnya IMB, ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000, dan uang paksa.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat II telah memutus hubungan hukum kerjasama berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Mahkamah Agung.",
+        "page": 46,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama Fennie Darmawan tidak tercantum dalam dokumen pendirian perusahaan, izin usaha pertambangan, maupun perjanjian kerjasama dengan P.T. Kutama Mining Indonesia.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Fennie Darmawan terbukti bekerja sebagai karyawan P.T. Kutama Mining Indonesia.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Fennie Darmawan tidak berada di Palangkaraya pada tanggal 9 Juli 2013 saat permohonan IMB diajukan dan pada tanggal 12 Juli 2013 saat IMB diterbitkan.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "IMB Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 diterbitkan atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara yang dimiliki P.T. Tuah Globe Mining.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak ada hubungan hukum antara P.T. Tuah Globe Mining dan Fennie Darmawan yang membenarkan Fennie Darmawan mengajukan permohonan IMB di lahan Izin Usaha Pertambangan milik P.T. Tuah Globe Mining.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan IMB diterbitkan dengan keterangan palsu dan merugikan penggugat karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan.",
+        "page": 5,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dirinci secara jelas.",
+        "page": 48,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan uang paksa ditolak karena tidak ada prestasi yang harus dilakukan Tergugat I berdasarkan putusan.",
+        "page": 48,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan terhadap P.T. Kutama Mining Indonesia ditolak karena tidak terbukti ada perannya dalam perkara.",
+        "page": 48,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "P.T. Tuah Globe Mining menggugat Fennie Darmawan dan P.T. Kutama Mining Indonesia atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II telah putus, serta tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan Fennie Darmawan. Meskipun Fennie Darmawan terbukti bekerja pada P.T. Kutama Mining Indonesia, ia tidak berada di Palangkaraya saat permohonan dan penerbitan IMB. Namun, karena IMB tersebut tertulis atas nama Fennie Darmawan dan diterbitkan di lahan milik penggugat tanpa hubungan hukum, Majelis Hakim menyatakan Fennie Darmawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan IMB tersebut tidak sah. Gugatan terhadap P.T. Kutama Mining Indonesia ditolak karena tidak terbukti perannya, sementara gugatan ganti rugi dan uang paksa ditolak karena alasan ketidaktepatan rincian dan tidak adanya prestasi yang harus dilakukan. Fennie Darmawan dihukum membayar ongkos perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "P.T. Tuah Globe Mining menggugat Fennie Darmawan dan P.T. Kutama Mining Indonesia atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II telah putus, serta tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan Fennie Darmawan. Meskipun Fennie Darmawan terbukti bekerja pada P.T. Kutama Mining Indonesia, ia tidak berada di Palangkaraya saat permohonan dan penerbitan IMB. Namun, karena IMB tersebut tertulis atas nama Fennie Darmawan dan diterbitkan di lahan milik penggugat tanpa hubungan hukum, Majelis Hakim menyatakan Fennie Darmawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan IMB tersebut tidak sah. Gugatan terhadap P.T. Kutama Mining Indonesia ditolak karena tidak terbukti perannya, sementara gugatan ganti rugi dan uang paksa ditolak karena alasan ketidaktepatan rincian dan tidak adanya prestasi yang harus dilakukan. Fennie Darmawan dihukum membayar ongkos perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat II telah memutus hubungan hukum kerjasama berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Mahkamah Agung.",
+        "page": 46,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Nama Fennie Darmawan tidak tercantum dalam dokumen pendirian perusahaan, izin usaha pertambangan, maupun perjanjian kerjasama dengan P.T. Kutama Mining Indonesia.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Fennie Darmawan terbukti bekerja sebagai karyawan P.T. Kutama Mining Indonesia.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Fennie Darmawan tidak berada di Palangkaraya pada tanggal 9 Juli 2013 saat permohonan IMB diajukan dan pada tanggal 12 Juli 2013 saat IMB diterbitkan.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "IMB Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 diterbitkan atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara yang dimiliki P.T. Tuah Globe Mining.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Tidak ada hubungan hukum antara P.T. Tuah Globe Mining dan Fennie Darmawan yang membenarkan Fennie Darmawan mengajukan permohonan IMB di lahan Izin Usaha Pertambangan milik P.T. Tuah Globe Mining.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan IMB diterbitkan dengan keterangan palsu dan merugikan penggugat karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan.",
+        "page": 5,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dirinci secara jelas.",
+        "page": 48,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan uang paksa ditolak karena tidak ada prestasi yang harus dilakukan Tergugat I berdasarkan putusan.",
+        "page": 48,
+        "status": "ditolak"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan terhadap P.T. Kutama Mining Indonesia ditolak karena tidak terbukti ada perannya dalam perkara.",
+        "page": 48,
+        "status": "ditolak"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa izin bangunan atas nama saya yang diterbitkan di lahan perusahaan tanpa hubungan hukum dianggap perbuatan melawan hukum?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 21267,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1925 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertimbangan hakim, perbuatan TERGUGAT I (mengajukan IMB di lahan PENGGUGAT tanpa hubungan hukum) secara eksplisit dikualifikasikan sebagai 'perbuatan melawan hukum' yang merugikan PENGGUGAT, dan amar putusan mengabulkan gugatan berdasarkan Pasal 1365. Pasal ini menjawab inti pertanyaan mengenai mengapa tindakan tersebut dianggap melawan hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur mengenai pengakuan di hadapan hakim sebagai alat bukti sempurna. Fakta dalam perkara tidak menunjukkan adanya pengakuan dari TERGUGAT I di hadapan hakim yang memenuhi syarat pasal ini; sebaliknya, TERGUGAT I membantah dalil PENGGUGAT. Pasal ini tidak mengatur substansi perbuatan melawan hukum atau akibat hukum dari penerbitan IMB, sehingga tidak relevan untuk menjawab pertanyaan substantif."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 52519,
+    "completion_tokens": 2984
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_928_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,106 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_928_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 7,
+  "timings": {
+    "parse": 0.031,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 93.919,
+    "query": 5.082,
+    "relevance": 21.573,
+    "total": 120.605
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 19513,
+    "marked_chars": 19569
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 19569,
+    "frame": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena adanya kesalahan pencatatan. Pemohon meminta pengadilan memberikan izin untuk mengubah agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah. Permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah pada KTP dan KK.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berdomisili di Kelurahan Tegal-Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena adanya kesalahan pencatatan, yaitu mengubah agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah. Pemohon berdomisili di wilayah Kelurahan Tegal-Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Akibatnya, permohonan ditolak karena ketidakberwenangan pengadilan."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena adanya kesalahan pencatatan, yaitu mengubah agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah. Pemohon berdomisili di wilayah Kelurahan Tegal-Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Akibatnya, permohonan ditolak karena ketidakberwenangan pengadilan.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah pada KTP dan KK.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pemohon berdomisili di Kelurahan Tegal-Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.",
+        "page": 3,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini.",
+        "page": 5,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya tinggal di Jakarta Barat tapi diminta urus perubahan agama dan status nikah di KTP ke Tangerang, kenapa?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 10457,
+    "candidates": [
+      "Pasal 11 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 11: Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawaban Kejaksaan."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Isi pasal ini secara substantif mengatur syarat dan kewenangan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon untuk memberikan izin perubahan nama (yang dalam konteks praktik hukum Indonesia sering dikaitkan dengan perubahan identitas diri termasuk agama/status dalam permohonan serupa). Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 11 sebagai dasar hukum yang memerlukan izin Pengadilan Negeri tempat tinggal, yang menjadi inti dari pertanyaan mengenai kewenangan pengadilan (Jakarta Barat vs Tangerang) dalam proses perubahan data kependudukan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 11 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 10219,
+    "completion_tokens": 640
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_929_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,248 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_929_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 10,
+  "timings": {
+    "parse": 0.028,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 207.976,
+    "query": 4.449,
+    "relevance": 54.92,
+    "total": 267.374
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 28004,
+    "marked_chars": 28085
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 28085,
+    "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi terkait pengembalian dana pinjaman sebesar Rp170.000.000,- beserta bunga dan ganti rugi. Gugatan ini diajukan karena para Tergugat tidak mengembalikan dana yang telah ditransfer oleh Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan gugur karena Penggugat tidak serius melanjutkan persidangan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mengenal Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim sebagai pemilik PT. Arta Prima Karya.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 30 April 2022 dengan jaminan cek BRI.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 1 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,- ke rekening Tergugat II pada tanggal 2 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 6 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 10 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 22 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat didalilkan memberikan jaminan cek BNI dan sertifikat tanah kepada Penggugat pada sekitar tanggal 30 Mei 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan menerima total dana sebesar Rp170.000.000,- yang ditransfer ke rekening para Tergugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Cek BRI yang dijanjikan sebagai jaminan didalilkan tidak bisa dicairkan karena dana tidak mencukupi.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mengirimkan surat somasi kepada para Tergugat pada tanggal 6 September 2022 tanpa mendapatkan jawaban.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2023 untuk pemanggilan Tergugat I melalui surat kabar.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara untuk pemanggilan melalui surat kabar sesuai batas waktu yang ditentukan.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur karena dianggap tidak serius melanjutkan persidangan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] dengan dalih wanprestasi atas pengembalian dana pinjaman sebesar Rp170.000.000,- yang didalilkan telah ditransfer ke rekening para Tergugat antara April hingga Mei 2022, disertai klaim janji bunga dan jaminan cek serta sertifikat tanah yang kemudian tidak dapat dicairkan. Gugatan ini tidak diperiksa di tingkat pokok perkara karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa persidangan dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran panjar biaya untuk pemanggilan Tergugat I melalui surat kabar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan gugur dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] dengan dalih wanprestasi atas pengembalian dana pinjaman sebesar Rp170.000.000,- yang didalilkan telah ditransfer ke rekening para Tergugat antara April hingga Mei 2022, disertai klaim janji bunga dan jaminan cek serta sertifikat tanah yang kemudian tidak dapat dicairkan. Gugatan ini tidak diperiksa di tingkat pokok perkara karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa persidangan dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran panjar biaya untuk pemanggilan Tergugat I melalui surat kabar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan gugur dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mengenal Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim sebagai pemilik PT. Arta Prima Karya.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 30 April 2022 dengan jaminan cek BRI.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 1 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,- ke rekening Tergugat II pada tanggal 2 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 6 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 10 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 22 Mei 2022.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat didalilkan memberikan jaminan cek BNI dan sertifikat tanah kepada Penggugat pada sekitar tanggal 30 Mei 2022.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan menerima total dana sebesar Rp170.000.000,- yang ditransfer ke rekening para Tergugat.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Cek BRI yang dijanjikan sebagai jaminan didalilkan tidak bisa dicairkan karena dana tidak mencukupi.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat didalilkan mengirimkan surat somasi kepada para Tergugat pada tanggal 6 September 2022 tanpa mendapatkan jawaban.",
+        "page": 5,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2023 untuk pemanggilan Tergugat I melalui surat kabar.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara untuk pemanggilan melalui surat kabar sesuai batas waktu yang ditentukan.",
+        "page": 8,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur karena dianggap tidak serius melanjutkan persidangan.",
+        "page": 9,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah transfer uang ke beberapa orang dengan janji jaminan cek dan sertifikat tanah, tapi mereka tidak mau mengembalikan uangnya, apa bisa saya menuntutnya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 28004,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1250 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'kealpaan' (wanprestasi) seorang debitur, termasuk melalui surat peringatan (somasi). Dalam pertanyaan, nasabah menuntut pengembalian uang karena janji tidak ditepati, yang merupakan inti dari sengketa wanprestasi. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah debitur telah lalai sehingga dapat dituntut, sebagaimana didalilkan dalam gugatan pendukung."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, nasabah ingin menuntut pengembalian uang (kerugian materiil) akibat tidak dipenuhinya janji. Pasal ini memberikan kerangka hukum substantif untuk menuntut ganti rugi atas kegagalan pengembalian dana."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perhitungan bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran uang. Dalam pertanyaan, nasabah menuntut pengembalian uang yang tertunda. Pasal ini relevan sebagai dasar hukum untuk menuntut tambahan kerugian berupa bunga atas keterlambatan pembayaran tersebut, yang merupakan bagian dari tuntutan ganti rugi dalam sengketa perdata."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1238 KUHPerdata",
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1250 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 18667,
+    "completion_tokens": 1750
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_92_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,157 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_92_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 77,
+  "timings": {
+    "parse": 0.111,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 262.323,
+    "read": 79.14,
+    "query": 8.043,
+    "relevance": 26.168,
+    "total": 375.786
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 220466,
+    "marked_chars": 221150
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\nD  alam Eksepsi\n \n \n-\nMengabulkan  eksepsi Tergugat II ; \nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp2.490.000,00 (Dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024\noleh kami Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto\nSupriyono, S.H.,M.H. dan Sutarno, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarat Barat Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 02 Februari 2023,\nPutusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 telah diupload\noleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Wike\nRahmawati, S.H. dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat.\n        Hakim - Hakim Anggota,\n            Hakim Ketua,\nHalaman 76 dari 77 Halaman Putusan  Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 76\n\nhkama\nah"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134937,
+        "summary": "Mohammad Toha (Penggugat) menggugat Kapolda Metro Jaya (Tergugat I), Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Tergugat II), dan Kementerian Keuangan (Turut Tergugat) atas ganti kerugian akibat penangkapan dan penahanannya selama kurang lebih 261 hari [HAL 1-2]. Kronologi dimulai dari penangkapan Penggugat pada 26 Februari 2020 dan penahanan hingga 19 November 2020, yang bermula dari transaksi jual beli pulsa elektronik dengan Desar alias Erwin senilai Rp25.668.000, yang dianggap sebagai tindak pidana Pasal 480 KUHP jo UU ITE [HAL 4-6]. Penggugat dibebaskan oleh PN Jakarta Barat dalam perkara No. 994/Pid.B/2020 jo Putusan Kasasi MA No. 2377 K/Pid.Sus/2021 yang menyatakan Penggugat tidak terbukti bersalah [HAL 6-7]. Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp92.340.000,- (terdiri dari hilangnya honor ASN, TPP, dan pendapatan usaha pulsa) serta kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- [HAL 8-9]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi kewenangan (mengklaim gugatan harus diajukan dalam praperadilan berdasarkan Pasal 95 ayat 5 KUHAP), kadaluwarsa (gugatan diajukan lebih dari 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap), dan tidak berdasar hukum (tindakan aparat sesuai prosedur, tidak ada kekeliruan orang/hukum, dan putusan bebas tidak otomatis menimbulkan hak ganti rugi) [HAL 10-25]. Tergugat II juga membantah dengan eksepsi kurang pihak (Desar tidak dilibatkan), kadaluwarsa, obscur libel (gugatan menyebut perbuatan melawan hukum namun dasar hukumnya KUHAP dan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata), serta menyangkal adanya perbuatan melawan hukum karena penuntutan dan kasasi adalah wewenang jaksa sesuai KUHAP [HAL 26-48]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 87713,
+        "summary": "Mohammad Toha (Penggugat) menggugat Kapolda Metro Jaya (Tergugat I), Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Tergugat II), dan Kementerian Keuangan (Turut Tergugat) atas ganti kerugian akibat penangkapan dan penahanannya selama kurang lebih 261 hari [HAL 1-2]. Kronologi dimulai dari penangkapan Penggugat pada 26 Februari 2020 dan penahanan hingga 19 November 2020, yang bermula dari transaksi jual beli pulsa elektronik dengan Desar alias Erwin senilai Rp25.668.000, yang dianggap sebagai tindak pidana Pasal 480 KUHP jo UU ITE [HAL 4-6]. Penggugat dibebaskan oleh PN Jakarta Barat dalam perkara No. 994/Pid.B/2020 jo Putusan Kasasi MA No. 2377 K/Pid.Sus/2021 yang menyatakan Penggugat tidak terbukti bersalah [HAL 6-7]. Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp92.340.000,- (terdiri dari hilangnya honor ASN, TPP, dan pendapatan usaha pulsa) serta kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- [HAL 8-9]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi kewenangan (mengklaim gugatan harus diajukan dalam praperadilan berdasarkan Pasal 95 ayat 5 KUHAP), kadaluwarsa (gugatan diajukan lebih dari 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap), dan tidak berdasar hukum (tindakan aparat sesuai prosedur, tidak ada kekeliruan orang/hukum, dan putusan bebas tidak otomatis menimbulkan hak ganti rugi) [HAL 10-25]. Tergugat II juga membantah dengan eksepsi kurang pihak (Desar tidak dilibatkan), kadaluwarsa, obscur libel (gugatan menyebut perbuatan melawan hukum namun dasar hukumnya KUHAP dan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata), serta menyangkal adanya perbuatan melawan hukum karena penuntutan dan kasasi adalah wewenang jaksa sesuai KUHAP [HAL 26-48]. Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada Petitum Gugatan angka 3 dengan menyatakan bahwa Penggugat mempersamakan kedudukan Tergugat dengan Turut Tergugat tanpa dalil perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat, yang bertentangan dengan teori hukum acara perdata di mana Turut Tergugat hanya dimohonkan tunduk pada putusan Hakim [HAL 49]. Tergugat II membantah bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam Petitum tidak ada pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga melanggar asas Ultra Petita Partium dan Asas Hakim Bersifat Pasif [HAL 50]. Tergugat II membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu tidak ada perbuatan melanggar hukum (penahanan dan kasasi adalah tugas wewenang Penuntut Umum sesuai Pasal 14 dan 21 ayat 4 KUHAP), tidak ada kerugian yang timbul dari perbuatan Tergugat II, tidak ada kesalahan (penuntutan berlandaskan prosedur dan minimal dua alat bukti Pasal 183 KUHAP), serta tidak ada hubungan sebab akibat [HAL 51-52]. Turut Tergugat menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi karena ketidakhadiran tanpa alasan sah, sehingga gugatan seharusnya tidak dapat diterima [HAL 53-55]. Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi Penggugat salah mengajukan upaya hukum karena tuntutan ganti rugi seharusnya melalui sidang Praperadilan berdasarkan Pasal 95 KUHAP [HAL 56]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi tuntutan ganti rugi daluarsa karena gugatan didaftarkan pada 2 Februari 2023, melebihi jangka waktu 3 bulan sejak putusan kasasi diketahui pada September 2021 [HAL 57]. Turut Tergugat menolak dalil bahwa putusan bebas otomatis memberikan hak ganti rugi, karena Pasal 95 KUHAP mensyaratkan adanya kekeliruan orang/hukum atau tindakan tanpa alasan undang-undang, yang tidak terbukti dalam putusan bebas Penggugat [HAL 58-63]. Turut Tergugat menyatakan tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum karena perhitungan kerugian materiil tidak riil dan melebihi batas maksimal ganti rugi Rp100.000.000,- sesuai Pasal 9 PP No. 92/2015 [HAL 64-68]. Turut Tergugat menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi harus mengacu pada mekanisme penganggaran APBN, sehingga kewenangan Menteri Keuangan hanya sebagai Bendahara Umum Negara, bukan pihak yang langsung membayar [HAL 69-72]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat I karena eksepsi tersebut lebih kepada persyaratan pengajuan ganti rugi, bukan kewenangan mengadili [HAL 73]. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel Tergugat II karena gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan Para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam posita maupun petitum, sehingga gugatan dinyatakan kabur [HAL 74-75]. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.490.000,- [HAL 76-77]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "Mohammad Toha (Penggugat) menggugat Kapolda Metro Jaya (Tergugat I), Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Tergugat II), dan Kementerian Keuangan (Turut Tergugat) atas ganti kerugian akibat penangkapan dan penahanannya selama kurang lebih 261 hari [HAL 1-2]. Kronologi dimulai dari penangkapan Penggugat pada 26 Februari 2020 dan penahanan hingga 19 November 2020, yang bermula dari transaksi jual beli pulsa elektronik dengan Desar alias Erwin senilai Rp25.668.000, yang dianggap sebagai tindak pidana Pasal 480 KUHP jo UU ITE [HAL 4-6]. Penggugat dibebaskan oleh PN Jakarta Barat dalam perkara No. 994/Pid.B/2020 jo Putusan Kasasi MA No. 2377 K/Pid.Sus/2021 yang menyatakan Penggugat tidak terbukti bersalah [HAL 6-7]. Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp92.340.000,- (terdiri dari hilangnya honor ASN, TPP, dan pendapatan usaha pulsa) serta kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- [HAL 8-9]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi kewenangan (mengklaim gugatan harus diajukan dalam praperadilan berdasarkan Pasal 95 ayat 5 KUHAP), kadaluwarsa (gugatan diajukan lebih dari 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap), dan tidak berdasar hukum (tindakan aparat sesuai prosedur, tidak ada kekeliruan orang/hukum, dan putusan bebas tidak otomatis menimbulkan hak ganti rugi) [HAL 10-25]. Tergugat II juga membantah dengan eksepsi kurang pihak (Desar tidak dilibatkan), kadaluwarsa, obscur libel (gugatan menyebut perbuatan melawan hukum namun dasar hukumnya KUHAP dan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata), serta menyangkal adanya perbuatan melawan hukum karena penuntutan dan kasasi adalah wewenang jaksa sesuai KUHAP [HAL 26-48]. Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada Petitum Gugatan angka 3 dengan menyatakan bahwa Penggugat mempersamakan kedudukan Tergugat dengan Turut Tergugat tanpa dalil perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat, yang bertentangan dengan teori hukum acara perdata di mana Turut Tergugat hanya dimohonkan tunduk pada putusan Hakim [HAL 49]. Tergugat II membantah bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam Petitum tidak ada pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga melanggar asas Ultra Petita Partium dan Asas Hakim Bersifat Pasif [HAL 50]. Tergugat II membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu tidak ada perbuatan melanggar hukum (penahanan dan kasasi adalah tugas wewenang Penuntut Umum sesuai Pasal 14 dan 21 ayat 4 KUHAP), tidak ada kerugian yang timbul dari perbuatan Tergugat II, tidak ada kesalahan (penuntutan berlandaskan prosedur dan minimal dua alat bukti Pasal 183 KUHAP), serta tidak ada hubungan sebab akibat [HAL 51-52]. Turut Tergugat menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi karena ketidakhadiran tanpa alasan sah, sehingga gugatan seharusnya tidak dapat diterima [HAL 53-55]. Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi Penggugat salah mengajukan upaya hukum karena tuntutan ganti rugi seharusnya melalui sidang Praperadilan berdasarkan Pasal 95 KUHAP [HAL 56]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi tuntutan ganti rugi daluarsa karena gugatan didaftarkan pada 2 Februari 2023, melebihi jangka waktu 3 bulan sejak putusan kasasi diketahui pada September 2021 [HAL 57]. Turut Tergugat menolak dalil bahwa putusan bebas otomatis memberikan hak ganti rugi, karena Pasal 95 KUHAP mensyaratkan adanya kekeliruan orang/hukum atau tindakan tanpa alasan undang-undang, yang tidak terbukti dalam putusan bebas Penggugat [HAL 58-63]. Turut Tergugat menyatakan tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum karena perhitungan kerugian materiil tidak riil dan melebihi batas maksimal ganti rugi Rp100.000.000,- sesuai Pasal 9 PP No. 92/2015 [HAL 64-68]. Turut Tergugat menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi harus mengacu pada mekanisme penganggaran APBN, sehingga kewenangan Menteri Keuangan hanya sebagai Bendahara Umum Negara, bukan pihak yang langsung membayar [HAL 69-72]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat I karena eksepsi tersebut lebih kepada persyaratan pengajuan ganti rugi, bukan kewenangan mengadili [HAL 73]. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel Tergugat II karena gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan Para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam posita maupun petitum, sehingga gugatan dinyatakan kabur [HAL 74-75]. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.490.000,- [HAL 76-77]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 4602,
+    "frame": "Mohammad Toha menggugat Kapolda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan atas ganti rugi akibat penahanan yang dialami selama kurang lebih 261 hari. Gugatan ini didasarkan pada klaim bahwa penangkapan dan penahanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp92.340.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,-.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat ditangkap pada 26 Februari 2020 dan ditahan hingga 19 November 2020 terkait transaksi jual beli pulsa elektronik.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dibebaskan dalam putusan pengadilan yang menyatakan tidak terbukti bersalah.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kewenangan, kadaluwarsa, dan tidak berdasar hukum.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak, kadaluwarsa, obscur libel, dan menyangkal adanya perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 26,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat membantah dalil gugatan dan mengajukan eksepsi salah mengajukan upaya hukum, kadaluwarsa, serta menyangkal dasar hukum tuntutan ganti rugi.",
+        "page": 49,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat II karena gugatan tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 74,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.",
+        "page": 76,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Mohammad Toha mengajukan gugatan perdata terhadap Kapolda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil akibat penahanan yang dialaminya selama kurang lebih 261 hari. Penggugat berdalil bahwa penahanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, meskipun sebelumnya ia dibebaskan dalam putusan pengadilan pidana. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan berbagai eksepsi, termasuk kewenangan, kadaluwarsa, dan ketidakhadiran unsur perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, namun mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat II karena gugatan tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Mohammad Toha mengajukan gugatan perdata terhadap Kapolda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil akibat penahanan yang dialaminya selama kurang lebih 261 hari. Penggugat berdalil bahwa penahanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, meskipun sebelumnya ia dibebaskan dalam putusan pengadilan pidana. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan berbagai eksepsi, termasuk kewenangan, kadaluwarsa, dan ketidakhadiran unsur perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, namun mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat II karena gugatan tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat ditangkap pada 26 Februari 2020 dan ditahan hingga 19 November 2020 terkait transaksi jual beli pulsa elektronik.",
+        "page": 4,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat dibebaskan dalam putusan pengadilan yang menyatakan tidak terbukti bersalah.",
+        "page": 6,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat I membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kewenangan, kadaluwarsa, dan tidak berdasar hukum.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak, kadaluwarsa, obscur libel, dan menyangkal adanya perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 26,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Tergugat membantah dalil gugatan dan mengajukan eksepsi salah mengajukan upaya hukum, kadaluwarsa, serta menyangkal dasar hukum tuntutan ganti rugi.",
+        "page": 49,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat II karena gugatan tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 74,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.",
+        "page": 76,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya ditahan lebih dari 8 bulan lalu padahal sudah dibebaskan, tapi saat saya minta ganti rugi malah ditolak, kenapa ya?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 11489,
+    "candidates": [
+      "Pasal 188 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Isi pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda perkawinan. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa ganti rugi akibat penahanan atau perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti pertanyaan. Penggugat menuntut ganti rugi karena penahanan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan, yang secara langsung diuji berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan sebab-akibat), meskipun gugatan ditolak karena alasan formil (obscur libel)."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 67392,
+    "completion_tokens": 2666
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_930_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,167 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_930_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 24,
+  "timings": {
+    "parse": 0.042,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 145.856,
+    "query": 3.649,
+    "relevance": 32.064,
+    "total": 181.611
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 75737,
+    "marked_chars": 75944
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan  gugatan Pelawan tidak dapat diterima;\n2.\nMenghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah\nRp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh\nkami : DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Tornado\nEdmawan, S.H.,M.H., dan Sri Hartati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka\nuntuk umum, oleh Hakim Ketua sidang, dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama,\ndibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri\noleh Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II dan Kuasa Turut Terlawan tanpa dihadiri\nKuasa Pelawan;\nHakim-Hakim Anggota,         \n                           Hakim Ketua,\nTornado Edmawan, S.H.,M.H.                    DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.\nHalaman 23 Putusan Nomor 930/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 23\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agun"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 75944,
+    "frame": "Pelawan (debitur) menggugat Terlawan I (pemenang lelang), Terlawan II (kreditor/pemegang hak tanggungan), dan Turut Terlawan (lelang) terkait eksekusi hak tanggungan melalui lelang atas objek jaminan tanah dan bangunan. Pelawan meminta pengadilan menyatakan lelang tersebut batal, menyatakan para terlawan melakukan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan pengembalian sisa hasil lelang dan pembayaran ganti rugi immateril. Gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena Pelawan tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan saksi setelah dipanggil secara sah.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pelawan dan Terlawan II menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan DR. Makaliwe III No.49/51, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan II menerbitkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Pelawan terkait tunggakan pembayaran hutang.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan tidak merespons surat peringatan tersebut dan tidak melakukan pembayaran hutang.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan II mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Turut Terlawan berdasarkan kewenangan parate executie.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Terlawan menetapkan hari dan tanggal lelang serta melakukan pengumuman lelang kepada umum.",
+        "page": 17,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan menerima pemberitahuan penetapan hari dan tanggal lelang dari Terlawan II.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang eksekusi atas objek jaminan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan laku terjual.",
+        "page": 17,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan I menjadi pemenang lelang atas objek tersebut.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan saksi setelah dipanggil secara sah berturut-turut.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pelawan, sebagai debitur, menggugat Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan karena menganggap eksekusi hak tanggungan melalui lelang atas objek jaminan tanah dan bangunan dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa persetujuan tertulis, dan dengan nilai lelang yang rendah. Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan II tidak memberikan kesempatan restrukturisasi dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga meminta pengadilan menyatakan lelang batal, para terlawan melakukan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan pengembalian sisa hasil lelang dan pembayaran ganti rugi immateril. Namun, selama proses persidangan, Pelawan tidak hadir dalam pemeriksaan saksi meskipun telah dipanggil secara sah berulang kali. Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa ketidakhadiran Pelawan tersebut menunjukkan ketidaksiapan berperkara, sehingga gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pelawan, sebagai debitur, menggugat Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan karena menganggap eksekusi hak tanggungan melalui lelang atas objek jaminan tanah dan bangunan dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa persetujuan tertulis, dan dengan nilai lelang yang rendah. Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan II tidak memberikan kesempatan restrukturisasi dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga meminta pengadilan menyatakan lelang batal, para terlawan melakukan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan pengembalian sisa hasil lelang dan pembayaran ganti rugi immateril. Namun, selama proses persidangan, Pelawan tidak hadir dalam pemeriksaan saksi meskipun telah dipanggil secara sah berulang kali. Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa ketidakhadiran Pelawan tersebut menunjukkan ketidaksiapan berperkara, sehingga gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pelawan dan Terlawan II menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan DR. Makaliwe III No.49/51, Jakarta Barat.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan II menerbitkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Pelawan terkait tunggakan pembayaran hutang.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan tidak merespons surat peringatan tersebut dan tidak melakukan pembayaran hutang.",
+        "page": 9,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan II mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Turut Terlawan berdasarkan kewenangan parate executie.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Turut Terlawan menetapkan hari dan tanggal lelang serta melakukan pengumuman lelang kepada umum.",
+        "page": 17,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan menerima pemberitahuan penetapan hari dan tanggal lelang dari Terlawan II.",
+        "page": 10,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang eksekusi atas objek jaminan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan laku terjual.",
+        "page": 17,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terlawan I menjadi pemenang lelang atas objek tersebut.",
+        "page": 8,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pelawan tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan saksi setelah dipanggil secara sah berturut-turut.",
+        "page": 22,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya merasa lelang tanah jaminan utang saya dilakukan tergesa-gesa dan tanpa restukturisasi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 75737,
+    "candidates": [
+      "Pasal 619 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 619 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 619: Kepada yang memperoleh barang tidak boleh diberikan akta pemindahtanganan atau akta pemisahan tanpa kuasa khusus dari pihak yang memindahtangankan barang atau pihak yang ikut berhak, baik dalam akta sendiri, maupun dalam akta otentik lain yang kemudian dibuat dan yang harus diumumkan, juga pada waktu dan dengan cara seperti yang diatur dalam pengumuman akta pemindahtanganan atau pemisahan tersebut. Tanpa kuasa demikian, penyimpan hipotek harus menolak pengumuman tersebut. Semua pengumuman yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal, tanpa mengurangi tanggung jawab pegawai yang telah memberikan salinan akta tersebut tanpa kuasa yang diperlukan, dan tanggung jawab penyimpan hipotek yang melakukan pengumuman tanpa kuasa."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 619 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini relevan karena secara substantif menjadi dasar dalil Pelawan dalam gugatan. Pelawan secara eksplisit mengutip Pasal 619 untuk membantah keabsahan lelang dengan alasan tidak adanya kuasa khusus dari debitur (Pelawan) untuk memindahtangankan barang. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan prosedural (Pelawan tidak hadir), teks pasal ini merupakan kerangka hukum yang sungguh-sungguh didalilkan dan diuji oleh pihak Pelawan untuk menjawab pertanyaan mengenai keabsahan proses lelang yang dianggap tergesa-gesa/tanpa persetujuan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini relevan karena mengatur teori perbuatan melawan hukum yang menjadi inti sengketa. Pelawan menggunakan Pasal 1365 untuk menuduh kreditor melakukan tindakan sewenang-wenang (lelang tergesa-gesa tanpa restukturisasi) yang menyebabkan kerugian, baik materiil maupun immateriil. Pasal ini menjadi dasar tuntutan ganti rugi dan penilaian apakah tindakan eksekusi tersebut melanggar hukum, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan mengenai alasan penolakan gugatan terkait keabsahan lelang."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 619 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 43855,
+    "completion_tokens": 1177
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_932_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,187 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_932_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 50,
+  "timings": {
+    "parse": 0.073,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 353.37,
+    "read": 151.111,
+    "query": 6.995,
+    "relevance": 66.309,
+    "total": 577.858
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 148504,
+    "marked_chars": 148945
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n\nMenolak eksepsi para Tergugat Konvensi  untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Konvensi  tidak dapat diterima\n(niet ontvankelijke verklaard);\nDALAM REKONVENSI:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat\nKonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);\nHalaman  48 dari 50 Halaman Putusan No. 932/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 48\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah Rp.5. 630.000,- ( lima juta enam\nratus tiga puluh ribu rupiah ) \nDemikian diputuskan dalam sidang rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 17 Juli  2023, oleh\nkami, A. Asgari Mandala Dewa, SH sebagai Hakim Ketua,\nYulisar, SH.MH., dan Lindawaty Simanihuruk, SH.MH., masing-masing sebagai\nHakim Angg"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134982,
+        "summary": "[HAL 1-6] AMIH (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggugat MASNIH ROSMAYANTI dkk (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat serta PPAT Bernat Pahlawan Silitonga (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum. AMIH, sebagai ahli waris Alm. Sarim Bin Ramin, dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 di Jalan Raya Kapuk Gg. Aki No.73, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017 [HAL 2-3]. AMIH mendalilkan tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin (orang tua Tergugat) yang dikuasai Tergugat [HAL 3-4]. AMIH menuntut pernyataan sah kepemilikannya, pengosongan tanah, pembayaran kerugian materil Rp 5.110.400.000,- dan immateril Rp 3.000.000.000,- total Rp 8.110.400.000,-, serta uang paksa [HAL 5-6].\n\n[HAL 7-19] Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta gugatan rekonvensi. Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/2012, PT DKI No. 05/2013, MA No. 1904/2014, PK No. 305/2019, dan PN Jkt.Brt No. 108/2017) yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat sebagai ahli waris Alm. Saini Binti Ramin [HAL 7-14]. Tergugat mendalilkan eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan tersebut dan konstatering [HAL 14-15]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah 3.570 m2, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh AMIH yang telah menguasai tanah tersebut sejak 2013 (membangun kontrakan), pembayaran kerugian materil Rp 300.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- serta uang paksa [HAL 16-23].\n\n[HAL 24-34] AMIH mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-19) termasuk Akta Pembagian Hak Bersama, SPPT PBB atas nama Sarim, dan Surat Ukur, serta saksi Saiman Sahrul dan Iwang yang mendukung klaim kepemilikan AMIH atas tanah ±210 m2 di dalam hamparan tanah eksekusi [HAL 25-28]. Tergugat mengajukan bukti surat (T.I.II.III.IV-1 s.d. 22) termasuk Girik C 1989, putusan-putusan berkekuatan hukum tetap, penetapan eksekusi, konstatering, dan berita acara eksekusi, serta saksi Mardani dan Jam’an, S.H. yang mendukung kepemilikan Tergugat atas tanah 3.570 m2 dan riwayat sengketa serta pembatalan akta hibah [HAL 29-34].\n\n[HAL 35-45] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (ne bis in idem, error in persona, obscuur libel) karena memerlukan pembuktian pokok perkara [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa: bukti pajak (P-3, P-9, P-10, P-11) tidak membuktikan kepemilikan, dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama (P-6) tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat [HAL 41-43]. Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat), serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyatakan gugatan AMIH tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan akibat ketidakjelasan objek [HAL 44]. Dokumen berakhir sebelum pertimbangan rekonvensi diuraikan secara tuntas dalam teks yang diberikan."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 15463,
+        "summary": "[HAL 1-6] AMIH (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggugat MASNIH ROSMAYANTI dkk (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat serta PPAT Bernat Pahlawan Silitonga (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum. AMIH, sebagai ahli waris Alm. Sarim Bin Ramin, dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 di Jalan Raya Kapuk Gg. Aki No.73, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017 [HAL 2-3]. AMIH mendalilkan tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin (orang tua Tergugat) yang dikuasai Tergugat [HAL 3-4]. AMIH menuntut pernyataan sah kepemilikannya, pengosongan tanah, pembayaran kerugian materil Rp 5.110.400.000,- dan immateril Rp 3.000.000.000,- total Rp 8.110.400.000,-, serta uang paksa [HAL 5-6].\n\n[HAL 7-19] Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta gugatan rekonvensi. Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/2012, PT DKI No. 05/2013, MA No. 1904/2014, PK No. 305/2019, dan PN Jkt.Brt No. 108/2017) yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat sebagai ahli waris Alm. Saini Binti Ramin [HAL 7-14]. Tergugat mendalilkan eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan tersebut dan konstatering [HAL 14-15]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah 3.570 m2, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh AMIH yang telah menguasai tanah tersebut sejak 2013 (membangun kontrakan), pembayaran kerugian materil Rp 300.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- serta uang paksa [HAL 16-23].\n\n[HAL 24-34] AMIH mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-19) termasuk Akta Pembagian Hak Bersama, SPPT PBB atas nama Sarim, dan Surat Ukur, serta saksi Saiman Sahrul dan Iwang yang mendukung klaim kepemilikan AMIH atas tanah ±210 m2 di dalam hamparan tanah eksekusi [HAL 25-28]. Tergugat mengajukan bukti surat (T.I.II.III.IV-1 s.d. 22) termasuk Girik C 1989, putusan-putusan berkekuatan hukum tetap, penetapan eksekusi, konstatering, dan berita acara eksekusi, serta saksi Mardani dan Jam’an, S.H. yang mendukung kepemilikan Tergugat atas tanah 3.570 m2 dan riwayat sengketa serta pembatalan akta hibah [HAL 29-34].\n\n[HAL 35-45] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (ne bis in idem, error in persona, obscuur libel) karena memerlukan pembuktian pokok perkara [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa: bukti pajak (P-3, P-9, P-10, P-11) tidak membuktikan kepemilikan, dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama (P-6) tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat [HAL 41-43]. Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat), serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyatakan gugatan AMIH tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan akibat ketidakjelasan objek [HAL 44].\n\n[HAL 45-48] Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi Tergugat yang menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menduduki tanah 3.570 m2 sejak 2013 hingga eksekusi 21 September 2022. AMIH membantah dalil tersebut, menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No.456/2017 dan tuduhan kerugian hanya akal-akalan [HAL 45-46]. Majelis Hakim menimbang bahwa status kepemilikan tanah 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/Pdt.G/2012 s.d. MA No. 305 PK/Pdt/2019) [HAL 47]. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dalam rekonvensi sudah kosong dan dikuasai penuh oleh Tergugat sejak eksekusi [HAL 48]. Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena termasuk ne bis in idem (sengketa atas objek yang sama telah diputus tetap) dan tidak relevan lagi karena objek sudah dikuasai Tergugat [HAL 48].\n\n[HAL 48-50] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat [HAL 48]. Gugatan konvensi AMIH dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 48]. Gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 48]. Penggugat Konvensi (AMIH) dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.630.000,- [HAL 49-50]. Putusan diucapkan pada 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua A. Asgari Mandala Dewa, SH dan Hakim Anggota Yulisar, SH.MH. serta Lindawaty Simanihuruk, SH.MH."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-6] AMIH (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggugat MASNIH ROSMAYANTI dkk (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat serta PPAT Bernat Pahlawan Silitonga (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum. AMIH, sebagai ahli waris Alm. Sarim Bin Ramin, dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 di Jalan Raya Kapuk Gg. Aki No.73, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017 [HAL 2-3]. AMIH mendalilkan tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin (orang tua Tergugat) yang dikuasai Tergugat [HAL 3-4]. AMIH menuntut pernyataan sah kepemilikannya, pengosongan tanah, pembayaran kerugian materil Rp 5.110.400.000,- dan immateril Rp 3.000.000.000,- total Rp 8.110.400.000,-, serta uang paksa [HAL 5-6].\n\n[HAL 7-19] Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta gugatan rekonvensi. Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/2012, PT DKI No. 05/2013, MA No. 1904/2014, PK No. 305/2019, dan PN Jkt.Brt No. 108/2017) yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat sebagai ahli waris Alm. Saini Binti Ramin [HAL 7-14]. Tergugat mendalilkan eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan tersebut dan konstatering [HAL 14-15]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah 3.570 m2, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh AMIH yang telah menguasai tanah tersebut sejak 2013 (membangun kontrakan), pembayaran kerugian materil Rp 300.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- serta uang paksa [HAL 16-23].\n\n[HAL 24-34] AMIH mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-19) termasuk Akta Pembagian Hak Bersama, SPPT PBB atas nama Sarim, dan Surat Ukur, serta saksi Saiman Sahrul dan Iwang yang mendukung klaim kepemilikan AMIH atas tanah ±210 m2 di dalam hamparan tanah eksekusi [HAL 25-28]. Tergugat mengajukan bukti surat (T.I.II.III.IV-1 s.d. 22) termasuk Girik C 1989, putusan-putusan berkekuatan hukum tetap, penetapan eksekusi, konstatering, dan berita acara eksekusi, serta saksi Mardani dan Jam’an, S.H. yang mendukung kepemilikan Tergugat atas tanah 3.570 m2 dan riwayat sengketa serta pembatalan akta hibah [HAL 29-34].\n\n[HAL 35-45] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (ne bis in idem, error in persona, obscuur libel) karena memerlukan pembuktian pokok perkara [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa: bukti pajak (P-3, P-9, P-10, P-11) tidak membuktikan kepemilikan, dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama (P-6) tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat [HAL 41-43]. Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat), serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyatakan gugatan AMIH tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan akibat ketidakjelasan objek [HAL 44].\n\n[HAL 45-48] Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi Tergugat yang menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menduduki tanah 3.570 m2 sejak 2013 hingga eksekusi 21 September 2022. AMIH membantah dalil tersebut, menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No.456/2017 dan tuduhan kerugian hanya akal-akalan [HAL 45-46]. Majelis Hakim menimbang bahwa status kepemilikan tanah 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/Pdt.G/2012 s.d. MA No. 305 PK/Pdt/2019) [HAL 47]. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dalam rekonvensi sudah kosong dan dikuasai penuh oleh Tergugat sejak eksekusi [HAL 48]. Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena termasuk ne bis in idem (sengketa atas objek yang sama telah diputus tetap) dan tidak relevan lagi karena objek sudah dikuasai Tergugat [HAL 48].\n\n[HAL 48-50] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat [HAL 48]. Gugatan konvensi AMIH dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 48]. Gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 48]. Penggugat Konvensi (AMIH) dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.630.000,- [HAL 49-50]. Putusan diucapkan pada 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua A. Asgari Mandala Dewa, SH dan Hakim Anggota Yulisar, SH.MH. serta Lindawaty Simanihuruk, SH.MH."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 4733,
+    "frame": "AMIH menggugat MASNIH ROSMAYANTI dkk atas perbuatan melawan hukum terkait sengketa kepemilikan tanah yang diklaim terkena eksekusi keliru, dengan tuntutan pengosongan tanah dan ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menguasai tanah tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi namun menyatakan gugatan konvensi maupun rekonvensi tidak dapat diterima karena ketidakjelasan objek sengketa dan prinsip ne bis in idem.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "AMIH dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "AMIH dalil tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin yang dikuasai Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalil eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan konstatering.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil AMIH telah menguasai tanah 3.570 m2 sejak 2013 dengan membangun kontrakan dan menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena memerlukan pembuktian pokok perkara.",
+        "page": 35,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa karena bukti pajak tidak membuktikan kepemilikan dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat.",
+        "page": 41,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat) serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi.",
+        "page": 43,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Status kepemilikan tanah 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dalam rekonvensi sudah kosong dan dikuasai penuh oleh Tergugat sejak eksekusi.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan AMIH terhadap MASNIH ROSMAYANTI dkk yang menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pengosongan tanah, serta ganti rugi materil dan immateril karena klaim bahwa tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pernyataan sah kepemilikan dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menguasai tanah tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat namun memeriksa pokok perkara dan menemukan ketidakjelasan objek sengketa akibat ketidaksesuaian batas tanah, perbedaan persil, dan kelas tanah antara klaim para pihak dengan hasil pemeriksaan setempat. Akibat ketidakjelasan objek tersebut, gugatan konvensi AMIH dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi Tergugat dan menyatakan tidak dapat diterima karena sengketa atas objek kepemilikan tanah tersebut telah diputus berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem) dan objek sengketa telah dikuasai penuh oleh Tergugat sehingga gugatan tidak relevan lagi. Putusan akhir menolak gugatan konvensi dan rekonvensi, serta menjatuhkan biaya perkara kepada AMIH."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan AMIH terhadap MASNIH ROSMAYANTI dkk yang menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pengosongan tanah, serta ganti rugi materil dan immateril karena klaim bahwa tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pernyataan sah kepemilikan dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menguasai tanah tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat namun memeriksa pokok perkara dan menemukan ketidakjelasan objek sengketa akibat ketidaksesuaian batas tanah, perbedaan persil, dan kelas tanah antara klaim para pihak dengan hasil pemeriksaan setempat. Akibat ketidakjelasan objek tersebut, gugatan konvensi AMIH dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi Tergugat dan menyatakan tidak dapat diterima karena sengketa atas objek kepemilikan tanah tersebut telah diputus berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem) dan objek sengketa telah dikuasai penuh oleh Tergugat sehingga gugatan tidak relevan lagi. Putusan akhir menolak gugatan konvensi dan rekonvensi, serta menjatuhkan biaya perkara kepada AMIH.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "AMIH dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "AMIH dalil tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin yang dikuasai Tergugat.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat.",
+        "page": 7,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat berdalil eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan konstatering.",
+        "page": 14,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Tergugat dalil AMIH telah menguasai tanah 3.570 m2 sejak 2013 dengan membangun kontrakan dan menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena memerlukan pembuktian pokok perkara.",
+        "page": 35,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa karena bukti pajak tidak membuktikan kepemilikan dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat.",
+        "page": 41,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat) serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi.",
+        "page": 43,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Status kepemilikan tanah 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.",
+        "page": 47,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dalam rekonvensi sudah kosong dan dikuasai penuh oleh Tergugat sejak eksekusi.",
+        "page": 48,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya merasa tanah saya salah dieksekusi padahal sudah ada putusan tetap yang menyatakan tanah itu milik orang lain, apa saya bisa menuntut ganti rugi?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 42850,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata",
+      "Pasal 1917 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mewajibkan penggantian kerugian. Pertanyaan awam menanyakan hak untuk menuntut ganti rugi akibat eksekusi yang dianggap salah, yang secara substantif merupakan klaim ganti rugi berdasarkan teori perbuatan melawan hukum. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum yang relevan dengan perkara, meskipun gugatan ditolak karena alasan formil (objek tidak jelas/ne bis in idem), pasal ini tetap menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai klaim ganti rugi tersebut."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan mengikat (res judicata) dari putusan hakim. Meskipun isu kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) muncul dalam pertimbangan hakim sebagai alasan penolakan gugatan (baik konvensi maupun rekonsi), pasal ini bersifat prosedural/formil dalam konteks menjawab pertanyaan substantif 'apakah bisa menuntut ganti rugi'. Pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban ganti rugi secara langsung, melainkan hanya batasan kapan suatu putusan dapat digunakan sebagai alat bukti atau pembelaan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau kekuatan putusan (res judicata) tanpa mengatur substansi hak/kewajiban ganti rugi dinilai tidak relevan untuk menjawab inti pertanyaan substantif."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 63407,
+    "completion_tokens": 4187
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_936_Pdt.Bth_2021_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,197 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_936_Pdt.Bth_2021_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 59,
+  "timings": {
+    "parse": 0.096,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 408.399,
+    "read": 119.244,
+    "query": 11.6,
+    "relevance": 87.557,
+    "total": 626.895
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 184364,
+    "marked_chars": 184886
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "NO_EKSEPSI",
+    "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMengabulkan eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenyatakan Gugatan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.8.680.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh\nkami, Toga Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denny Tulangow,\nS.H., M.H.dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,,\nyang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat.,  Nomor  936/Pdt.BTH/2022/PN Jkt Brt.tanggal 4 November\n2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 diucapkan\nHalaman. 58. Putusan No. 936.Pdt.BTH.2021/PN.JKT.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 58\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134990,
+        "summary": "[HAL 1-15] Pembantah, Ir. Gerson Paulus Nggadas, mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Terbantah I (Margaret Enita Darmawan), Terbantah II (PT. Bank Panin Tbk), Terbantah III (KPKNL Jakarta V), Terbantah IV (Johan Arifin), dan Terbantah V (BPN Jakarta Barat). Pembantah dalil menjadi pemilik/penghuni objek sengketa (Jl. Pulo Macan V No. 21, SHM No. 2847/Tomang) melalui *over kredit* dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014, disertai pembayaran *over kredit* Rp1,25 miliar dan cicilan kredit Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020 [HAL 2-3]. Pembantah mendalilkan tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III, sehingga lelang tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*eigenrichting*) yang melanggar UU Hak Tanggungan No. 4/1996 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 [HAL 3-10]. Pembantah menuntut pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil (Rp2,98 miliar termasuk bunga) dan immateriil (Rp600 miliar) secara tanggung renteng [HAL 12-15].\n\n[HAL 16-24] Terbantah I membantah dengan eksepsi cacat hukum surat kuasa (pemberi dan penerima kuasa sama), tidak adanya *legal standing* Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat, serta gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukkan bantahan eksekusi dengan gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 16-18]. Terbantah I dalil menjadi pemilik sah hasil lelang yang dilakukan secara patut, telah lunas, dan telah dieksekusi pengosongan pada 29 Maret 2022 [HAL 17-20]. Terbantah I menolak dalil Pembantah tentang hubungan karyawan antara Terbantah I dan II serta tuduhan itikad buruk, serta mengutip Putusan MK No. 10/PUU-XIX/2021 yang menyatakan UU Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [HAL 21-23].\n\n[HAL 24-36] Terbantah II membantah dengan eksepsi serupa mengenai cacat surat kuasa dan tidak adanya *legal standing* Pembantah karena *over kredit* tidak diakui secara hukum peralihan hak tanah dan dilakukan sepihak tanpa persetujuan kreditur [HAL 24-27, 30-31]. Terbantah II dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV (debitur) berdasarkan Akta Kredit No. 42/2013 dan APHT No. 79/2014 [HAL 28-29]. Terbantah II menyatakan Terbantah IV telah wanprestasi (menunggak 3x) sehingga hak eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 dan 14 UU No. 4/1996 telah sah, serta lelang telah memenuhi prosedur [HAL 32-35]. Tuntutan ganti rugi Pembantah dianggap tidak berdasar dan fantastis [HAL 35-36].\n\n[HAL 36-43] Terbantah III (KPKNL) menolak dalil Pembantah, menyatakan lelang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan sah [HAL 37]. Terbantah III mengajukan eksepsi tidak adanya *legal standing* Pembantah, cacat surat kuasa, gugatan yang kabur (*obscur libel*), dan salah sasaran (*error in persona*) karena bantahan ditujukan kepada pihak di luar pemohon eksekusi [HAL 38-41]. Terbantah III menegaskan status objek sebagai jaminan utang Terbantah IV kepada Terbantah II berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42/2013 dan SHT No. 2848/2014, serta lelang dilaksanakan atas permintaan Terbantah II sesuai prosedur [HAL 42-43]."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 51396,
+        "summary": "[HAL 1-15] Pembantah, Ir. Gerson Paulus Nggadas, mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Terbantah I (Margaret Enita Darmawan), Terbantah II (PT. Bank Panin Tbk), Terbantah III (KPKNL Jakarta V), Terbantah IV (Johan Arifin), dan Terbantah V (BPN Jakarta Barat). Pembantah dalil menjadi pemilik/penghuni objek sengketa (Jl. Pulo Macan V No. 21, SHM No. 2847/Tomang) melalui *over kredit* dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014, disertai pembayaran *over kredit* Rp1,25 miliar dan cicilan kredit Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020 [HAL 2-3]. Pembantah mendalilkan tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III, sehingga lelang tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*eigenrichting*) yang melanggar UU Hak Tanggungan No. 4/1996 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 [HAL 3-10]. Pembantah menuntut pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil (Rp2,98 miliar termasuk bunga) dan immateriil (Rp600 miliar) secara tanggung renteng [HAL 12-15].\n\n[HAL 16-24] Terbantah I membantah dengan eksepsi cacat hukum surat kuasa (pemberi dan penerima kuasa sama), tidak adanya *legal standing* Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat, serta gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukkan bantahan eksekusi dengan gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 16-18]. Terbantah I dalil menjadi pemilik sah hasil lelang yang dilakukan secara patut, telah lunas, dan telah dieksekusi pengosongan pada 29 Maret 2022 [HAL 17-20]. Terbantah I menolak dalil Pembantah tentang hubungan karyawan antara Terbantah I dan II serta tuduhan itikad buruk, serta mengutip Putusan MK No. 10/PUU-XIX/2021 yang menyatakan UU Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [HAL 21-23].\n\n[HAL 24-36] Terbantah II membantah dengan eksepsi serupa mengenai cacat surat kuasa dan tidak adanya *legal standing* Pembantah karena *over kredit* tidak diakui secara hukum peralihan hak tanah dan dilakukan sepihak tanpa persetujuan kreditur [HAL 24-27, 30-31]. Terbantah II dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV (debitur) berdasarkan Akta Kredit No. 42/2013 dan APHT No. 79/2014 [HAL 28-29]. Terbantah II menyatakan Terbantah IV telah wanprestasi (menunggak 3x) sehingga hak eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 dan 14 UU No. 4/1996 telah sah, serta lelang telah memenuhi prosedur [HAL 32-35]. Tuntutan ganti rugi Pembantah dianggap tidak berdasar dan fantastis [HAL 35-36].\n\n[HAL 36-43] Terbantah III (KPKNL) menolak dalil Pembantah, menyatakan lelang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan sah [HAL 37]. Terbantah III mengajukan eksepsi tidak adanya *legal standing* Pembantah, cacat surat kuasa, gugatan yang kabur (*obscur libel*), dan salah sasaran (*error in persona*) karena bantahan ditujukan kepada pihak di luar pemohon eksekusi [HAL 38-41]. Terbantah III menegaskan status objek sebagai jaminan utang Terbantah IV kepada Terbantah II berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42/2013 dan SHT No. 2848/2014, serta lelang dilaksanakan atas permintaan Terbantah II sesuai prosedur [HAL 42-43].\n\n[HAL 43-48] Terbantah III membantah dalil Pembantah sebagai mengada-ada, menegaskan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM 2847/Tomang dilakukan atas permintaan Terbantah II sebagai kreditur pemegang hak tanggungan berdasarkan Perjanjian Kredit 42, dengan wewenang menjual objek atas kekuasaannya sendiri [HAL 43-44]. Terbantah IV (debitur) dinyatakan telah wanprestasi setelah menerima 3 surat peringatan tunggakan dari Terbantah II pada Desember 2018 dan Januari 2019 [HAL 43-44]. Terbantah II mengajukan permohonan lelang ulang pada November 2019, yang kemudian diselenggarakan oleh Terbantah III setelah memeriksa kelengkapan dokumen (Perjanjian Kredit, APHT, SHT, dan surat peringatan), dengan hasil lelang dimenangkan oleh Terbantah I pada 7 Januari 2020 [HAL 43-44]. Terbantah III menolak dalil Pembantah bahwa tidak ada wanprestasi karena pembayaran cicilan berjalan lancar, dengan menegaskan bahwa berdasarkan hukum, tidak ada pengalihan posisi debitur atau *over kredit* yang sah dari Terbantah IV kepada Pembantah tanpa persetujuan kreditur [HAL 44-45].\n\n[HAL 45-48] Terbantah III merujuk Pasal 1417 KUHPerdata mengenai novasi melalui delegasi, menyatakan bahwa pengalihan utang hanya menimbulkan pembaharuan utang jika kreditur secara tegas menyatakan pembebasan debitur lama. Karena Terbantah II tidak pernah secara tegas membebaskan Terbantah IV dari utang, maka tidak terjadi novasi dan Terbantah IV tetap berkewajiban [HAL 45-46]. Pengalihan kredit (*over kredit*) yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Terbantah II tidak dikenal dalam dunia perbankan dan tidak memenuhi unsur penghentian perikatan menurut Pasal 1381 KUHPerdata, sehingga Perjanjian Kredit 42 dan APHT 79/2014 tetap berlaku [HAL 45-46]. Akibat wanprestasi Terbantah IV, Terbantah II sah memiliki kewenangan menjual objek Hak Tanggungan melalui lelang umum sesuai UU No. 4/1996 dan PMK No. 27/PMK.06/2016, yang telah dilaksanakan dengan Risalah Lelang Nomor 2/29/2020 [HAL 46]. Terbantah III menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Pembantah karena lelang telah sesuai prosedur, Risalah Lelang adalah akta otentik yang sah, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan [HAL 47-48].\n\n[HAL 49-56] Dalam pertimbangan pembuktian, Majelis Hakim menerima bukti surat P-1 sampai P-8b dari Pembantah yang menunjukkan persetujuan kredit, pernyataan pengalihan kredit, dan bukti pembayaran cicilan dari Pembantah kepada Terbantah IV, serta kesaksian Ryan Agung Triana dan Nakula Zulkarnaen yang mendukung dalil *oper kredit* dan pembayaran cicilan oleh Pembantah [HAL 49-51]. Sebaliknya, Terbantah I, II, dan III mengajukan bukti-bukti yang memperkuat posisi mereka, termasuk sertifikat atas nama Terbantah I, risalah lelang, kuitansi pelunasan, penetapan eksekusi pengosongan, serta dokumen lengkap hubungan kredit antara Terbantah II dan Terbantah IV (Perjanjian Kredit, APHT, SHT, surat peringatan, dan risalah lelang) [HAL 51-55]. Majelis Hakim juga mencatat bahwa Terbantah V tidak mengajukan jawaban atau bukti [HAL 49].\n\n[HAL 56-59] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi cacat hukum surat kuasa yang diajukan Terbantah I, II, dan III. Surat kuasa tanggal 29 Oktober 2021 No. 028/SK-RFLB/X/2021 dinyatakan cacat hukum karena pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah orang yang sama (Ir. Gerson Paulus Nggadas), yang melanggar Pasal 1792 KUHPerdata yang mensyaratkan pemberian kuasa kepada orang lain [HAL 57-58]. Akibat cacat hukum surat kuasa tersebut, gugatan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 58]. Majelis Hakim menjatuhkan putusan: mengabulkan eksepsi Terbantah I, II, dan III; menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima; dan menghukum Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp8.680.000,- [HAL 58-59]."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-15] Pembantah, Ir. Gerson Paulus Nggadas, mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Terbantah I (Margaret Enita Darmawan), Terbantah II (PT. Bank Panin Tbk), Terbantah III (KPKNL Jakarta V), Terbantah IV (Johan Arifin), dan Terbantah V (BPN Jakarta Barat). Pembantah dalil menjadi pemilik/penghuni objek sengketa (Jl. Pulo Macan V No. 21, SHM No. 2847/Tomang) melalui *over kredit* dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014, disertai pembayaran *over kredit* Rp1,25 miliar dan cicilan kredit Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020 [HAL 2-3]. Pembantah mendalilkan tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III, sehingga lelang tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*eigenrichting*) yang melanggar UU Hak Tanggungan No. 4/1996 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 [HAL 3-10]. Pembantah menuntut pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil (Rp2,98 miliar termasuk bunga) dan immateriil (Rp600 miliar) secara tanggung renteng [HAL 12-15].\n\n[HAL 16-24] Terbantah I membantah dengan eksepsi cacat hukum surat kuasa (pemberi dan penerima kuasa sama), tidak adanya *legal standing* Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat, serta gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukkan bantahan eksekusi dengan gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 16-18]. Terbantah I dalil menjadi pemilik sah hasil lelang yang dilakukan secara patut, telah lunas, dan telah dieksekusi pengosongan pada 29 Maret 2022 [HAL 17-20]. Terbantah I menolak dalil Pembantah tentang hubungan karyawan antara Terbantah I dan II serta tuduhan itikad buruk, serta mengutip Putusan MK No. 10/PUU-XIX/2021 yang menyatakan UU Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [HAL 21-23].\n\n[HAL 24-36] Terbantah II membantah dengan eksepsi serupa mengenai cacat surat kuasa dan tidak adanya *legal standing* Pembantah karena *over kredit* tidak diakui secara hukum peralihan hak tanah dan dilakukan sepihak tanpa persetujuan kreditur [HAL 24-27, 30-31]. Terbantah II dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV (debitur) berdasarkan Akta Kredit No. 42/2013 dan APHT No. 79/2014 [HAL 28-29]. Terbantah II menyatakan Terbantah IV telah wanprestasi (menunggak 3x) sehingga hak eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 dan 14 UU No. 4/1996 telah sah, serta lelang telah memenuhi prosedur [HAL 32-35]. Tuntutan ganti rugi Pembantah dianggap tidak berdasar dan fantastis [HAL 35-36].\n\n[HAL 36-43] Terbantah III (KPKNL) menolak dalil Pembantah, menyatakan lelang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan sah [HAL 37]. Terbantah III mengajukan eksepsi tidak adanya *legal standing* Pembantah, cacat surat kuasa, gugatan yang kabur (*obscur libel*), dan salah sasaran (*error in persona*) karena bantahan ditujukan kepada pihak di luar pemohon eksekusi [HAL 38-41]. Terbantah III menegaskan status objek sebagai jaminan utang Terbantah IV kepada Terbantah II berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42/2013 dan SHT No. 2848/2014, serta lelang dilaksanakan atas permintaan Terbantah II sesuai prosedur [HAL 42-43].\n\n[HAL 43-48] Terbantah III membantah dalil Pembantah sebagai mengada-ada, menegaskan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM 2847/Tomang dilakukan atas permintaan Terbantah II sebagai kreditur pemegang hak tanggungan berdasarkan Perjanjian Kredit 42, dengan wewenang menjual objek atas kekuasaannya sendiri [HAL 43-44]. Terbantah IV (debitur) dinyatakan telah wanprestasi setelah menerima 3 surat peringatan tunggakan dari Terbantah II pada Desember 2018 dan Januari 2019 [HAL 43-44]. Terbantah II mengajukan permohonan lelang ulang pada November 2019, yang kemudian diselenggarakan oleh Terbantah III setelah memeriksa kelengkapan dokumen (Perjanjian Kredit, APHT, SHT, dan surat peringatan), dengan hasil lelang dimenangkan oleh Terbantah I pada 7 Januari 2020 [HAL 43-44]. Terbantah III menolak dalil Pembantah bahwa tidak ada wanprestasi karena pembayaran cicilan berjalan lancar, dengan menegaskan bahwa berdasarkan hukum, tidak ada pengalihan posisi debitur atau *over kredit* yang sah dari Terbantah IV kepada Pembantah tanpa persetujuan kreditur [HAL 44-45].\n\n[HAL 45-48] Terbantah III merujuk Pasal 1417 KUHPerdata mengenai novasi melalui delegasi, menyatakan bahwa pengalihan utang hanya menimbulkan pembaharuan utang jika kreditur secara tegas menyatakan pembebasan debitur lama. Karena Terbantah II tidak pernah secara tegas membebaskan Terbantah IV dari utang, maka tidak terjadi novasi dan Terbantah IV tetap berkewajiban [HAL 45-46]. Pengalihan kredit (*over kredit*) yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Terbantah II tidak dikenal dalam dunia perbankan dan tidak memenuhi unsur penghentian perikatan menurut Pasal 1381 KUHPerdata, sehingga Perjanjian Kredit 42 dan APHT 79/2014 tetap berlaku [HAL 45-46]. Akibat wanprestasi Terbantah IV, Terbantah II sah memiliki kewenangan menjual objek Hak Tanggungan melalui lelang umum sesuai UU No. 4/1996 dan PMK No. 27/PMK.06/2016, yang telah dilaksanakan dengan Risalah Lelang Nomor 2/29/2020 [HAL 46]. Terbantah III menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Pembantah karena lelang telah sesuai prosedur, Risalah Lelang adalah akta otentik yang sah, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan [HAL 47-48].\n\n[HAL 49-56] Dalam pertimbangan pembuktian, Majelis Hakim menerima bukti surat P-1 sampai P-8b dari Pembantah yang menunjukkan persetujuan kredit, pernyataan pengalihan kredit, dan bukti pembayaran cicilan dari Pembantah kepada Terbantah IV, serta kesaksian Ryan Agung Triana dan Nakula Zulkarnaen yang mendukung dalil *oper kredit* dan pembayaran cicilan oleh Pembantah [HAL 49-51]. Sebaliknya, Terbantah I, II, dan III mengajukan bukti-bukti yang memperkuat posisi mereka, termasuk sertifikat atas nama Terbantah I, risalah lelang, kuitansi pelunasan, penetapan eksekusi pengosongan, serta dokumen lengkap hubungan kredit antara Terbantah II dan Terbantah IV (Perjanjian Kredit, APHT, SHT, surat peringatan, dan risalah lelang) [HAL 51-55]. Majelis Hakim juga mencatat bahwa Terbantah V tidak mengajukan jawaban atau bukti [HAL 49].\n\n[HAL 56-59] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi cacat hukum surat kuasa yang diajukan Terbantah I, II, dan III. Surat kuasa tanggal 29 Oktober 2021 No. 028/SK-RFLB/X/2021 dinyatakan cacat hukum karena pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah orang yang sama (Ir. Gerson Paulus Nggadas), yang melanggar Pasal 1792 KUHPerdata yang mensyaratkan pemberian kuasa kepada orang lain [HAL 57-58]. Akibat cacat hukum surat kuasa tersebut, gugatan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 58]. Majelis Hakim menjatuhkan putusan: mengabulkan eksepsi Terbantah I, II, dan III; menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima; dan menghukum Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp8.680.000,- [HAL 58-59]."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 7010,
+    "frame": "Ir. Gerson Paulus Nggadas menggugat Margaret Enita Darmawan, PT. Bank Panin Tbk, KPKNL Jakarta V, Johan Arifin, dan BPN Jakarta Barat terkait sengketa lelang eksekusi Hak Tangungan atas objek tanah di Jl. Pulo Macan V No. 21. Pembantah menuntut pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Pembantah dalil menjadi pemilik atau penghuni objek sengketa melalui pengalihan kredit dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pembantah dalil telah melakukan pembayaran pengalihan kredit sebesar Rp1,25 miliar dan cicilan kredit sebesar Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pembantah dalil tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terbantah I, II, dan III dalil tidak adanya legal standing Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat dan pengalihan kredit tidak diakui secara hukum.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terbantah II dan Terbantah III dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV berdasarkan dokumen kredit yang sah.",
+        "page": 28,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terbantah IV dinyatakan telah wanprestasi setelah menerima surat peringatan tunggakan dari Terbantah II pada Desember 2018 dan Januari 2019.",
+        "page": 43,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang eksekusi Hak Tangungan atas objek sengketa diselenggarakan oleh Terbantah III atas permintaan Terbantah II dan dimenangkan oleh Terbantah I pada 7 Januari 2020.",
+        "page": 43,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat kuasa tanggal 29 Oktober 2021 No. 028/SK-RFLB/X/2021 yang digunakan Pembantah dinyatakan cacat hukum karena pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah orang yang sama.",
+        "page": 57,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima akibat cacat hukum surat kuasa.",
+        "page": 58,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Ir. Gerson Paulus Nggadas mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Margaret Enita Darmawan, PT. Bank Panin Tbk, KPKNL Jakarta V, Johan Arifin, dan BPN Jakarta Barat. Pembantah mendalilkan bahwa ia menjadi pemilik objek sengketa melalui pengalihan kredit dari debitur awal serta telah melunasi cicilan kredit, sehingga lelang eksekusi yang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum. Para terbantah membantah dengan mengajukan eksepsi cacat hukum surat kuasa, tidak adanya legal standing, dan gugatan yang kabur, serta dalil bahwa hubungan kredit hanya ada antara bank dan debitur awal yang telah wanprestasi. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi cacat hukum surat kuasa karena pemberi dan penerima kuasa adalah orang yang sama, sehingga gugatan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima dan Pembantah dihukum membayar biaya perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Ir. Gerson Paulus Nggadas mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Margaret Enita Darmawan, PT. Bank Panin Tbk, KPKNL Jakarta V, Johan Arifin, dan BPN Jakarta Barat. Pembantah mendalilkan bahwa ia menjadi pemilik objek sengketa melalui pengalihan kredit dari debitur awal serta telah melunasi cicilan kredit, sehingga lelang eksekusi yang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum. Para terbantah membantah dengan mengajukan eksepsi cacat hukum surat kuasa, tidak adanya legal standing, dan gugatan yang kabur, serta dalil bahwa hubungan kredit hanya ada antara bank dan debitur awal yang telah wanprestasi. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi cacat hukum surat kuasa karena pemberi dan penerima kuasa adalah orang yang sama, sehingga gugatan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima dan Pembantah dihukum membayar biaya perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Pembantah dalil menjadi pemilik atau penghuni objek sengketa melalui pengalihan kredit dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pembantah dalil telah melakukan pembayaran pengalihan kredit sebesar Rp1,25 miliar dan cicilan kredit sebesar Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Pembantah dalil tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III.",
+        "page": 3,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terbantah I, II, dan III dalil tidak adanya legal standing Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat dan pengalihan kredit tidak diakui secara hukum.",
+        "page": 16,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terbantah II dan Terbantah III dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV berdasarkan dokumen kredit yang sah.",
+        "page": 28,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Terbantah IV dinyatakan telah wanprestasi setelah menerima surat peringatan tunggakan dari Terbantah II pada Desember 2018 dan Januari 2019.",
+        "page": 43,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Lelang eksekusi Hak Tangungan atas objek sengketa diselenggarakan oleh Terbantah III atas permintaan Terbantah II dan dimenangkan oleh Terbantah I pada 7 Januari 2020.",
+        "page": 43,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Surat kuasa tanggal 29 Oktober 2021 No. 028/SK-RFLB/X/2021 yang digunakan Pembantah dinyatakan cacat hukum karena pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah orang yang sama.",
+        "page": 57,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima akibat cacat hukum surat kuasa.",
+        "page": 58,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit rumah yang saya ambil alih dari orang lain, tapi kenapa bank masih lelang rumah itu padahal saya tidak pernah telat bayar?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 6284,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1381 KUHPerdata",
+      "Pasal 1417 KUHPerdata",
+      "Pasal 1792 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1381 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1381: Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1417 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1417: Pemberian kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu pembaruan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1792: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian. Meskipun sengketa kredit melibatkan perjanjian, pertanyaan spesifik mengenai alasan lelang padahal cicilan sudah dibayar lebih tepat dikaitkan dengan hapusnya perikatan atau mekanisme pembayaran. Pasal 1338 bersifat umum dan tidak secara langsung menjawab isu substantif 'mengapa lelang terjadi' terkait status pembayaran, terutama ketika ada pasal lain (1381) yang lebih spesifik mengatur hapusnya perikatan karena pembayaran."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1381 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa perikatan (utang) hapus karena pembayaran. Ini adalah inti substantif dari pertanyaan awam: jika cicilan (pembayaran) sudah dilakukan, seharusnya perikatan hapus dan hak bank untuk melelang harusnya gugur atau tidak sah. Pasal ini menjadi kerangka hukum utama untuk menilai apakah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat telah membebaskan utang tersebut, sehingga bank tidak berhak melakukan eksekusi/lelang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1417 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemindahan utang (delegasi) dan pembaruan utang. Fakta pertanyaan hanya menyebutkan 'mengambil alih' cicilan, yang bisa berarti pengalihan hak atau sekadar pembayaran oleh pihak ketiga, namun tidak secara jelas menunjukkan adanya pemindahan utang secara hukum yang membebaskan debitur lama dan menggantinya dengan debitur baru dengan persetujuan kreditur secara tegas. Tanpa fakta spesifik tentang pemindahan utang yang disepakati bank, pasal ini tidak menjadi isu utama yang diperiksa untuk menjawab mengapa lelang terjadi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pemberian kuasa. Dalam pertimbangan hukum yang diberikan, pasal ini hanya relevan untuk kasus eksepsi surat kuasa yang cacat (pemberi kuasa sama dengan penerima kuasa). Hal ini tidak ada hubungannya dengan substansi pertanyaan awam mengenai pembayaran cicilan kredit rumah dan hak bank untuk melelang. Isu kuasa hanya masalah prosedural/kepemilikan kuasa hukum, bukan substansi sengketa kredit."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1381 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 60126,
+    "completion_tokens": 4557
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_938_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,177 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_938_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 51,
+  "timings": {
+    "parse": 0.082,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 249.648,
+    "read": 56.772,
+    "query": 10.664,
+    "relevance": 102.859,
+    "total": 420.025
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 156549,
+    "marked_chars": 156999
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI",
+    "amar": "MENGADILI :\nDalam Konvensi\nDalam Eksepsi\n1.\nMengabulkan eksepsi para Tergugat tentang kewenangan\nmengadili secara absolut; \n2.\nMenyatakan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat tidak berwenang mengadili perkara a quo;\n3.\nMenyatakan yang berwenang mengadili/menyelesaikan sengketa\ndalam perkara a quo adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia di\nJakarta ;\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Konvensi Perkara a quo tidak dapat\nditerima ;\nDalam Rekonvensi\n-\nMenyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;\nDalam Konvensi dan dalam Rekonvensi\nHalaman 49 dari 51 Halaman, Putusan Sela Nomor 938/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 49\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam\nRekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini yang jumlahnya Rp. 445.000,00,- (empat ratus empat puluh\nlima ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permus"
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": true,
+    "windows": [
+      {
+        "window": 0,
+        "input_chars": 134939,
+        "summary": "[HAL 1-10] Penggugat Matius Kondolele menggugat Tergugat I (Citra Bangun Cemerlang KSO/Citra Lake), Tergugat II (PT Citra Mitra Pataka), dan Tergugat III (PT Bangun Cemerlang Selaras) terkait pembelian satu unit rumah Type Aeris, Cluster Green Victoria Blok E2 No. 17 di Perumahan Citra Lake Sawangan. Penggugat dalil telah membayar booking fee Rp 10.000.000 dan angsuran 11 kali totaling Rp 530.636.116 dengan total pembayaran Rp 540.636.116 (termasuk nilai emas 10 gram yang tidak diberikan) berdasarkan PPJB No. 052/CLS/II/2016 tanggal 3 Februari 2016. Penggugat menyatakan Tergugat I membatalkan perjanjian sepihak pada 23 Maret 2017 melalui surat No. 142/CGC/COLL/III/2017 setelah Penggugat gagal bayar Januari-Februari 2017. Penggugat mendalilkan klausul Pasal VII ayat (1) PPJB yang menyatakan uang tidak dapat dikembalikan adalah klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf c dan d, sehingga PPJB Batal Demi Hukum. Penggugat menuntut pengembalian uang Rp 540.636.116, ganti rugi materil Rp 843.392.340, dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 11-20] Para Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase di Pasal XVII ayat (2) PPJB yang mewajibkan sengketa diselesaikan di BANI, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak menjelaskan spesifik perbuatan melawan hukum, mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, serta inkonsistensi pihak penandatangan PPJB dalam posita dan petitum. [HAL 21-35] Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi karena gagal membayar angsuran sejak Januari 2017 setelah menerima 3 surat peringatan. Para Tergugat membenarkan pembayaran yang telah dilakukan namun menolak pengembalian dana berdasarkan Pasal VII ayat (1) PPJB yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Para Tergugat membantah adanya perbuatan melawan hukum dan klaim klausula baku, menyatakan PPJB ditandatangani secara sadar dan sukarela. [HAL 36-44] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 500.000.000 dan immateriil Rp 5.000.000.000 akibat wanprestasi Penggugat, serta uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi Kompetensi Absolut untuk diputus secara sela, dengan dalil bahwa klausul arbitrase dalam PPJB antara Penggugat dan Tergugat II/III mengesampingkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut."
+      },
+      {
+        "window": 1,
+        "input_chars": 23560,
+        "summary": "[HAL 1-10] Penggugat Matius Kondolele menggugat Tergugat I (Citra Bangun Cemerlang KSO/Citra Lake), Tergugat II (PT Citra Mitra Pataka), dan Tergugat III (PT Bangun Cemerlang Selaras) terkait pembelian satu unit rumah Type Aeris, Cluster Green Victoria Blok E2 No. 17 di Perumahan Citra Lake Sawangan. Penggugat dalil telah membayar booking fee Rp 10.000.000 dan angsuran 11 kali totaling Rp 530.636.116 dengan total pembayaran Rp 540.636.116 (termasuk nilai emas 10 gram yang tidak diberikan) berdasarkan PPJB No. 052/CLS/II/2016 tanggal 3 Februari 2016. Penggugat menyatakan Tergugat I membatalkan perjanjian sepihak pada 23 Maret 2017 melalui surat No. 142/CGC/COLL/III/2017 setelah Penggugat gagal bayar Januari-Februari 2017. Penggugat mendalilkan klausul Pasal VII ayat (1) PPJB yang menyatakan uang tidak dapat dikembalikan adalah klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf c dan d, sehingga PPJB Batal Demi Hukum. Penggugat menuntut pengembalian uang Rp 540.636.116, ganti rugi materil Rp 843.392.340, dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 11-20] Para Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase di Pasal XVII ayat (2) PPJB yang mewajibkan sengketa diselesaikan di BANI, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak menjelaskan spesifik perbuatan melawan hukum, mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, serta inkonsistensi pihak penandatangan PPJB dalam posita dan petitum. [HAL 21-35] Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi karena gagal membayar angsuran sejak Januari 2017 setelah menerima 3 surat peringatan. Para Tergugat membenarkan pembayaran yang telah dilakukan namun menolak pengembalian dana berdasarkan Pasal VII ayat (1) PPJB yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Para Tergugat membantah adanya perbuatan melawan hukum dan klaim klausula baku, menyatakan PPJB ditandatangani secara sadar dan sukarela. [HAL 36-44] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 500.000.000 dan immateriil Rp 5.000.000.000 akibat wanprestasi Penggugat, serta uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi Kompetensi Absolut untuk diputus secara sela, dengan dalil bahwa klausul arbitrase dalam PPJB antara Penggugat dan Tergugat II/III mengesampingkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. [HAL 45-48] Majelis hakim menolak dalil sangkalan Penggugat yang berargumen bahwa Pasal XIX PPJB memilih domisili hukum di PN Jakarta Barat, dengan pertimbangan bahwa Pasal XIX hanya mengatur domisili umum, sedangkan Pasal XVII ayat (2) secara tegas mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI dan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri. Majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta Pasal 134 HIR, adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri dan PN Jakarta Barat wajib menolak perkara. [HAL 49-51] Putusan Sela Nomor 938/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Maret 2024 mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para Tergugat, menyatakan PN Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Gugatan Konvensi (Penggugat) dan gugatan Rekonvensi (Tergugat) dinyatakan tidak dapat diterima (nie ontvankelijk verklaard) karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka rekonvensi juga tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,-."
+      }
+    ],
+    "final_summary": "[HAL 1-10] Penggugat Matius Kondolele menggugat Tergugat I (Citra Bangun Cemerlang KSO/Citra Lake), Tergugat II (PT Citra Mitra Pataka), dan Tergugat III (PT Bangun Cemerlang Selaras) terkait pembelian satu unit rumah Type Aeris, Cluster Green Victoria Blok E2 No. 17 di Perumahan Citra Lake Sawangan. Penggugat dalil telah membayar booking fee Rp 10.000.000 dan angsuran 11 kali totaling Rp 530.636.116 dengan total pembayaran Rp 540.636.116 (termasuk nilai emas 10 gram yang tidak diberikan) berdasarkan PPJB No. 052/CLS/II/2016 tanggal 3 Februari 2016. Penggugat menyatakan Tergugat I membatalkan perjanjian sepihak pada 23 Maret 2017 melalui surat No. 142/CGC/COLL/III/2017 setelah Penggugat gagal bayar Januari-Februari 2017. Penggugat mendalilkan klausul Pasal VII ayat (1) PPJB yang menyatakan uang tidak dapat dikembalikan adalah klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf c dan d, sehingga PPJB Batal Demi Hukum. Penggugat menuntut pengembalian uang Rp 540.636.116, ganti rugi materil Rp 843.392.340, dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 11-20] Para Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase di Pasal XVII ayat (2) PPJB yang mewajibkan sengketa diselesaikan di BANI, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak menjelaskan spesifik perbuatan melawan hukum, mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, serta inkonsistensi pihak penandatangan PPJB dalam posita dan petitum. [HAL 21-35] Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi karena gagal membayar angsuran sejak Januari 2017 setelah menerima 3 surat peringatan. Para Tergugat membenarkan pembayaran yang telah dilakukan namun menolak pengembalian dana berdasarkan Pasal VII ayat (1) PPJB yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Para Tergugat membantah adanya perbuatan melawan hukum dan klaim klausula baku, menyatakan PPJB ditandatangani secara sadar dan sukarela. [HAL 36-44] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 500.000.000 dan immateriil Rp 5.000.000.000 akibat wanprestasi Penggugat, serta uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi Kompetensi Absolut untuk diputus secara sela, dengan dalil bahwa klausul arbitrase dalam PPJB antara Penggugat dan Tergugat II/III mengesampingkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. [HAL 45-48] Majelis hakim menolak dalil sangkalan Penggugat yang berargumen bahwa Pasal XIX PPJB memilih domisili hukum di PN Jakarta Barat, dengan pertimbangan bahwa Pasal XIX hanya mengatur domisili umum, sedangkan Pasal XVII ayat (2) secara tegas mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI dan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri. Majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta Pasal 134 HIR, adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri dan PN Jakarta Barat wajib menolak perkara. [HAL 49-51] Putusan Sela Nomor 938/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Maret 2024 mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para Tergugat, menyatakan PN Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Gugatan Konvensi (Penggugat) dan gugatan Rekonvensi (Tergugat) dinyatakan tidak dapat diterima (nie ontvankelijk verklaard) karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka rekonvensi juga tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,-."
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 3838,
+    "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, dan III terkait pembatalan sepihak perjanjian pembelian rumah dan tuntutan pengembalian dana serta ganti rugi. Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase dalam perjanjian. Majelis hakim menerima eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat II/III menandatangani PPJB pembelian rumah yang memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase yang mengesampingkan kewenangan Pengadilan Negeri.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis hakim menetapkan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, dan III atas pembatalan sepihak perjanjian pembelian rumah, menuntut pengembalian uang pembayaran, ganti rugi materil, dan menyatakan perbuatan melawan hukum. Para Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan berdalil adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang mewajibkan penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Majelis hakim menerima eksepsi kompetensi absolut tersebut, menyatakan bahwa kewenangan memeriksa sengketa berada di BANI bukan di Pengadilan Negeri. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga gugatan konvensi maupun rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, dan III atas pembatalan sepihak perjanjian pembelian rumah, menuntut pengembalian uang pembayaran, ganti rugi materil, dan menyatakan perbuatan melawan hukum. Para Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan berdalil adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang mewajibkan penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Majelis hakim menerima eksepsi kompetensi absolut tersebut, menyatakan bahwa kewenangan memeriksa sengketa berada di BANI bukan di Pengadilan Negeri. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga gugatan konvensi maupun rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat dan Tergugat II/III menandatangani PPJB pembelian rumah yang memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI.",
+        "page": 1,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase yang mengesampingkan kewenangan Pengadilan Negeri.",
+        "page": 11,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis hakim menetapkan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri.",
+        "page": 45,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.",
+        "page": 49,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan perjanjian beli rumah yang aturannya kalau ada masalah harus ke arbitrase, tapi sekarang saya bingung kenapa gugatan saya ditolak pengadilan?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 22294,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1267 KUHPerdata",
+      "Pasal 1320 KUHPerdata",
+      "Pasal 1329 KUHPerdata",
+      "Pasal 1330 KUHPerdata",
+      "Pasal 1337 KUHPerdata",
+      "Pasal 1338 KUHPerdata",
+      "Pasal 1365 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (pemenuhan atau pembatalan perjanjian). Dalam perkara ini, sengketa tidak diperiksa mengenai isi perjanjian atau wanprestasi, melainkan mengenai kewenangan pengadilan (kompetensi absolut) karena adanya klausul arbitrase. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan karena alasan formalitas yurisdiksi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian arbitrase harus sah, pertimbangan utama hakim dalam putusan ini bukan pada apakah syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, cakap, objek, sebab) terpenuhi, melainkan pada efek mengikatnya klausul penyelesaian sengketa tersebut terhadap kewenangan pengadilan. Isu syarat sahnya perjanjian tidak menjadi isu utama yang diperiksa dalam pertimbangan hukum terkait penolakan gugatan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang kecakapan membuat perikatan. Kecakapan subjek hukum tidak menjadi isu atau dalil yang diperdebatkan dalam putusan ini. Putusan didasarkan pada adanya klausul arbitrase yang mengikat, bukan pada status kecakapan para pihak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini merupakan daftar orang yang tidak cakap. Sama seperti Pasal 1329, isu kecakapan tidak muncul dalam fakta perkara atau pertimbangan hukum. Penolakan gugatan murni karena alasan kompetensi absolut (arbitrase), bukan karena ketidakcakapan pihak."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang. Tidak ada dalil atau pertimbangan mengenai ketertiban umum atau kesusilaan yang menyebabkan perjanjian atau klausul arbitrase menjadi tidak sah. Putusan didasarkan pada kepastian hukum mengenai yurisdiksi arbitrase."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata",
+        "relevant": true,
+        "reason": "Pasal ini menetapkan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Majelis hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1338 KUHPerdata untuk menegaskan bahwa perjanjian PPJB yang memuat klausul arbitrase tersebut 'berlaku dan mengikat bagi para pihak'. Pengikatan ini lah yang menjadi dasar hukum mengapa Pengadilan Negeri tidak berwenang dan harus menolak gugatan, karena para pihak telah sepakat meniadakan hak mengajukan sengketa ke pengadilan umum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun Tergugat mendalilkan gugatan sebagai perbuatan melawan hukum, putusan tidak memeriksa substansi perbuatan melawan hukum tersebut. Putusan menolak gugatan karena alasan prosedural/substantif yurisdiksi (arbitrase), sehingga Pasal 1365 tidak relevan sebagai dasar jawaban mengapa gugatan ditolak."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": [
+      "Pasal 1338 KUHPerdata"
+    ]
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 53921,
+    "completion_tokens": 3136
+  }
+}

poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_940_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json

@@ -0,0 +1,144 @@
+{
+  "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_940_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf",
+  "n_pages": 6,
+  "timings": {
+    "parse": 0.012,
+    "classify": 0.0,
+    "condense": 0.0,
+    "read": 118.277,
+    "query": 5.629,
+    "relevance": 39.911,
+    "total": 163.83
+  },
+  "parse": {
+    "full_text_chars": 16812,
+    "marked_chars": 16860
+  },
+  "classify": {
+    "disposition": "UNKNOWN",
+    "amar": ""
+  },
+  "condense": {
+    "condensed": false,
+    "windows": [],
+    "final_summary": null
+  },
+  "read": {
+    "input_chars": 16860,
+    "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata antara Penggugat (PT. Sds) dan Tergugat (PT. Bangun Bantala Indonesia) terkait klaim hutang dan wanprestasi. Penggugat menuntut pembayaran hutang, bunga, serta ganti rugi moril dan materil. Namun, perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah kedua pihak berdamai di luar pengadilan.",
+    "trigger_facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp 469.224.000,00 untuk biaya angkut pengiriman Grider dari Bekasi ke Tebing Tinggi pada tanggal 16 November 2020.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan melalui berbagai transfer kepada vendor dan entitas terkait pada periode akhir 2020 hingga awal 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 277.150.000,00.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga menuntut pembayaran bunga moril, kerugian moril, dan kerugian materil.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2023 dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat melalui mediasi di luar pengadilan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan berdasarkan kesepakatan para pihak.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat yang diwakili oleh [NAMA_ORANG] sebagai Direktur [NAMA_PERUSAHAAN] melawan Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki hutang atas biaya pengiriman barang dan telah melakukan wanprestasi, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang, bunga, serta ganti rugi moril dan materil. Namun, pada persidangan tanggal 15 November 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena kedua pihak telah berdamai melalui mediasi di luar pengadilan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara."
+  },
+  "query": {
+    "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat yang diwakili oleh [NAMA_ORANG] sebagai Direktur [NAMA_PERUSAHAAN] melawan Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki hutang atas biaya pengiriman barang dan telah melakukan wanprestasi, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang, bunga, serta ganti rugi moril dan materil. Namun, pada persidangan tanggal 15 November 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena kedua pihak telah berdamai melalui mediasi di luar pengadilan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara.",
+    "facts": [
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp 469.224.000,00 untuk biaya angkut pengiriman Grider dari Bekasi ke Tebing Tinggi pada tanggal 16 November 2020.",
+        "page": 1,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan melalui berbagai transfer kepada vendor dan entitas terkait pada periode akhir 2020 hingga awal 2021.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 277.150.000,00.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga menuntut pembayaran bunga moril, kerugian moril, dan kerugian materil.",
+        "page": 2,
+        "status": "didalilkan"
+      },
+      {
+        "fact": "Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2023 dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat melalui mediasi di luar pengadilan.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      },
+      {
+        "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan berdasarkan kesepakatan para pihak.",
+        "page": 4,
+        "status": "terbukti"
+      }
+    ],
+    "humanized_query": "Saya sudah berdamai dengan pihak yang hutang biaya kirim barang lewat mediasi, tapi kenapa saya tetap harus bayar biaya perkara?"
+  },
+  "relevance": {
+    "pertimbangan_chars": 16812,
+    "candidates": [
+      "Pasal 1243 KUHPerdata",
+      "Pasal 1250 KUHPerdata",
+      "Pasal 1267 KUHPerdata"
+    ],
+    "grounded_candidates": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata",
+        "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
+      }
+    ],
+    "unmapped_candidates": [],
+    "judgments": [
+      {
+        "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (ketidakpemenuhan perikatan). Dalam perkara ini, sengketa utama mengenai hutang dan wanprestasi telah selesai karena para pihak berdamai dan menggugat pencabutan gugatan. Putusan hakim tidak menganalisis apakah Tergugat wanprestasi atau tidak, melainkan hanya memeriksa prosedur pencabutan gugatan. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengapa biaya perkara tetap harus dibayar (yang merupakan masalah prosedural/acara, bukan materiil wanprestasi)."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur perhitungan bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran uang. Meskipun Penggugat mendalilkannya dalam gugatan awal, gugatan tersebut dicabut karena perdamaian. Putusan hakim tidak menggunakan pasal ini untuk menentukan hak atau kewajiban para pihak dalam konteks penyelesaian sengketa materiil, melainkan fokus pada kewenangan pengadilan mencabut perkara. Pertanyaan awam mengenai biaya perkara adalah masalah biaya proses peradilan, bukan perhitungan bunga wanprestasi."
+      },
+      {
+        "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata",
+        "relevant": false,
+        "reason": "Pasal ini mengatur pilihan hak kreditur antara pemenuhan perikatan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Sama seperti pasal lainnya, dalil ini diajukan dalam gugatan yang kemudian dicabut. Putusan tidak menguji atau menerapkan pasal ini untuk menyelesaikan sengketa materiil karena sengketa telah berakhir melalui perdamaian. Jawaban atas pertanyaan 'mengapa harus bayar biaya perkara' tidak bersumber dari teori pilihan tuntutan dalam pasal ini, melainkan dari aturan acara perdata (HIR/RBg) yang membebankan biaya kepada pihak yang mencabut gugatan."
+      }
+    ],
+    "relevant_laws": []
+  },
+  "usage": {
+    "prompt_tokens": 12441,
+    "completion_tokens": 1212
+  }
+}