instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Uraikan Pasal 187. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 187 mengatur (1) iKetentuan lebih lanjut mengenai insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dan disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 188. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur ketentuan dalam Pasal 188. |
Apa yang diatur dalam Pasal 188? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur ketentuan dalam Pasal 188. |
Bagaimana bunyi Pasal 188? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur ketentuan dalam Pasal 188. |
Apa isi Pasal 188? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur ketentuan dalam Pasal 188. |
Ringkasan Pasal 188. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur ketentuan dalam Pasal 188. |
Terangkan isi Pasal 188. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur ketentuan dalam Pasal 188. |
Apa ketentuan Pasal 188? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur ketentuan dalam Pasal 188. |
Uraikan Pasal 188. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur ketentuan dalam Pasal 188. |
Jelaskan isi Pasal 189. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur ketentuan dalam Pasal 189. |
Apa yang diatur dalam Pasal 189? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur ketentuan dalam Pasal 189. |
Bagaimana bunyi Pasal 189? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur ketentuan dalam Pasal 189. |
Apa isi Pasal 189? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur ketentuan dalam Pasal 189. |
Ringkasan Pasal 189. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur ketentuan dalam Pasal 189. |
Terangkan isi Pasal 189. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur ketentuan dalam Pasal 189. |
Apa ketentuan Pasal 189? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur ketentuan dalam Pasal 189. |
Uraikan Pasal 189. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur ketentuan dalam Pasal 189. |
Jelaskan isi Pasal 190. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Cukup jelas. Pemberian status tertentu bertujuan untuk: a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; b. mencegah, membatasi, dan/atau rnengurangi kegiatan Pemanfaata. |
Apa yang diatur dalam Pasal 190? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Cukup jelas. Pemberian status tertentu bertujuan untuk: a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; b. mencegah, membatasi, dan/atau rnengurangi kegiatan Pemanfaata. |
Bagaimana bunyi Pasal 190? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Cukup jelas. Pemberian status tertentu bertujuan untuk: a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; b. mencegah, membatasi, dan/atau rnengurangi kegiatan Pemanfaata. |
Apa isi Pasal 190? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Cukup jelas. Pemberian status tertentu bertujuan untuk: a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; b. mencegah, membatasi, dan/atau rnengurangi kegiatan Pemanfaata. |
Ringkasan Pasal 190. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Cukup jelas. Pemberian status tertentu bertujuan untuk: a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; b. mencegah, membatasi, dan/atau rnengurangi kegiatan Pemanfaata. |
Terangkan isi Pasal 190. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Cukup jelas. Pemberian status tertentu bertujuan untuk: a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; b. mencegah, membatasi, dan/atau rnengurangi kegiatan Pemanfaata. |
Apa ketentuan Pasal 190? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Cukup jelas. Pemberian status tertentu bertujuan untuk: a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; b. mencegah, membatasi, dan/atau rnengurangi kegiatan Pemanfaata. |
Uraikan Pasal 190. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Cukup jelas. Pemberian status tertentu bertujuan untuk: a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; b. mencegah, membatasi, dan/atau rnengurangi kegiatan Pemanfaata. |
Jelaskan isi Pasal 191. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang se. |
Apa yang diatur dalam Pasal 191? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang se. |
Bagaimana bunyi Pasal 191? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang se. |
Apa isi Pasal 191? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang se. |
Ringkasan Pasal 191. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang se. |
Terangkan isi Pasal 191. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang se. |
Apa ketentuan Pasal 191? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang se. |
Uraikan Pasal 191. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang se. |
Jelaskan isi Pasal 192. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam mu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 192? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam mu. |
Bagaimana bunyi Pasal 192? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam mu. |
Apa isi Pasal 192? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam mu. |
Ringkasan Pasal 192. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam mu. |
Terangkan isi Pasal 192. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam mu. |
Apa ketentuan Pasal 192? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam mu. |
Uraikan Pasal 192. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam mu. |
Jelaskan isi Pasal 193. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam . |
Apa yang diatur dalam Pasal 193? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam . |
Bagaimana bunyi Pasal 193? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam . |
Apa isi Pasal 193? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam . |
Ringkasan Pasal 193. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam . |
Terangkan isi Pasal 193. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam . |
Apa ketentuan Pasal 193? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam . |
Uraikan Pasal 193. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam . |
Jelaskan isi Pasal 194. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur ketentuan dalam Pasal 194. |
Apa yang diatur dalam Pasal 194? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur ketentuan dalam Pasal 194. |
Bagaimana bunyi Pasal 194? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur ketentuan dalam Pasal 194. |
Apa isi Pasal 194? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur ketentuan dalam Pasal 194. |
Ringkasan Pasal 194. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur ketentuan dalam Pasal 194. |
Terangkan isi Pasal 194. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur ketentuan dalam Pasal 194. |
Apa ketentuan Pasal 194? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur ketentuan dalam Pasal 194. |
Uraikan Pasal 194. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur ketentuan dalam Pasal 194. |
Jelaskan isi Pasal 195. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Ayat (1) Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemhnfaatan Ruang, sehingga pelanggat' tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi . |
Apa yang diatur dalam Pasal 195? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Ayat (1) Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemhnfaatan Ruang, sehingga pelanggat' tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi . |
Bagaimana bunyi Pasal 195? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Ayat (1) Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemhnfaatan Ruang, sehingga pelanggat' tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi . |
Apa isi Pasal 195? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Ayat (1) Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemhnfaatan Ruang, sehingga pelanggat' tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi . |
Ringkasan Pasal 195. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Ayat (1) Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemhnfaatan Ruang, sehingga pelanggat' tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi . |
Terangkan isi Pasal 195. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Ayat (1) Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemhnfaatan Ruang, sehingga pelanggat' tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi . |
Apa ketentuan Pasal 195? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Ayat (1) Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemhnfaatan Ruang, sehingga pelanggat' tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi . |
Uraikan Pasal 195. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Ayat (1) Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemhnfaatan Ruang, sehingga pelanggat' tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi . |
Jelaskan isi Pasal 196. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur Huruf a Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan melalui media elektronik. Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi infor. |
Apa yang diatur dalam Pasal 196? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur Huruf a Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan melalui media elektronik. Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi infor. |
Bagaimana bunyi Pasal 196? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur Huruf a Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan melalui media elektronik. Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi infor. |
Apa isi Pasal 196? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur Huruf a Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan melalui media elektronik. Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi infor. |
Ringkasan Pasal 196. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur Huruf a Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan melalui media elektronik. Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi infor. |
Terangkan isi Pasal 196. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur Huruf a Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan melalui media elektronik. Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi infor. |
Apa ketentuan Pasal 196? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur Huruf a Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan melalui media elektronik. Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi infor. |
Uraikan Pasal 196. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur Huruf a Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan melalui media elektronik. Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi infor. |
Jelaskan isi Pasal 197. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 197? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.. |
Bagaimana bunyi Pasal 197? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.. |
Apa isi Pasal 197? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.. |
Ringkasan Pasal 197. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.. |
Terangkan isi Pasal 197. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.. |
Apa ketentuan Pasal 197? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.. |
Uraikan Pasal 197. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.. |
Jelaskan isi Pasal 198. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur Ayat (l) Yang dirnaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi. |
Apa yang diatur dalam Pasal 198? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur Ayat (l) Yang dirnaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi. |
Bagaimana bunyi Pasal 198? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur Ayat (l) Yang dirnaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi. |
Apa isi Pasal 198? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur Ayat (l) Yang dirnaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi. |
Ringkasan Pasal 198. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur Ayat (l) Yang dirnaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi. |
Terangkan isi Pasal 198. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur Ayat (l) Yang dirnaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi. |
Apa ketentuan Pasal 198? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur Ayat (l) Yang dirnaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi. |
Uraikan Pasal 198. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur Ayat (l) Yang dirnaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi. |
Jelaskan isi Pasal 199. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK No 093775 A Ayat(2)... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai pelanggar t. |
Apa yang diatur dalam Pasal 199? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK No 093775 A Ayat(2)... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai pelanggar t. |
Bagaimana bunyi Pasal 199? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK No 093775 A Ayat(2)... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai pelanggar t. |
Apa isi Pasal 199? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK No 093775 A Ayat(2)... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai pelanggar t. |
Ringkasan Pasal 199. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK No 093775 A Ayat(2)... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai pelanggar t. |
Terangkan isi Pasal 199. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK No 093775 A Ayat(2)... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai pelanggar t. |
Apa ketentuan Pasal 199? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK No 093775 A Ayat(2)... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai pelanggar t. |
Uraikan Pasal 199. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. SK No 093775 A Ayat(2)... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai pelanggar t. |
Jelaskan isi Pasal 201. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur ketentuan dalam Pasal 201. |
Apa yang diatur dalam Pasal 201? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur ketentuan dalam Pasal 201. |
Bagaimana bunyi Pasal 201? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur ketentuan dalam Pasal 201. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.