instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Uraikan Pasal 215. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 215 mengatur Yang dimaksud dengan "standar teknis Penataan Ruang Kawasan" adalah standar sektor yang dalam penerapannya memperhatikan aspek kawasan / kewilayahan. Sebagai contoh: a. sempadan danau yang ditetapkan . |
Jelaskan isi Pasal 216. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Menteri, menteri yang. menyelenggarakan urusan. pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya. (2\ Menteri dan men. |
Apa yang diatur dalam Pasal 216? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Menteri, menteri yang. menyelenggarakan urusan. pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya. (2\ Menteri dan men. |
Bagaimana bunyi Pasal 216? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Menteri, menteri yang. menyelenggarakan urusan. pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya. (2\ Menteri dan men. |
Apa isi Pasal 216? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Menteri, menteri yang. menyelenggarakan urusan. pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya. (2\ Menteri dan men. |
Ringkasan Pasal 216. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Menteri, menteri yang. menyelenggarakan urusan. pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya. (2\ Menteri dan men. |
Terangkan isi Pasal 216. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Menteri, menteri yang. menyelenggarakan urusan. pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya. (2\ Menteri dan men. |
Apa ketentuan Pasal 216? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Menteri, menteri yang. menyelenggarakan urusan. pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya. (2\ Menteri dan men. |
Uraikan Pasal 216. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Menteri, menteri yang. menyelenggarakan urusan. pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya. (2\ Menteri dan men. |
Jelaskan isi Pasal 218. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur Pelaksanaan Pehgawasan Penataan Ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut dilai<ukan secara terpadu oleh Menteri, rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah.an cli. |
Apa yang diatur dalam Pasal 218? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur Pelaksanaan Pehgawasan Penataan Ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut dilai<ukan secara terpadu oleh Menteri, rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah.an cli. |
Bagaimana bunyi Pasal 218? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur Pelaksanaan Pehgawasan Penataan Ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut dilai<ukan secara terpadu oleh Menteri, rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah.an cli. |
Apa isi Pasal 218? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur Pelaksanaan Pehgawasan Penataan Ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut dilai<ukan secara terpadu oleh Menteri, rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah.an cli. |
Ringkasan Pasal 218. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur Pelaksanaan Pehgawasan Penataan Ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut dilai<ukan secara terpadu oleh Menteri, rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah.an cli. |
Terangkan isi Pasal 218. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur Pelaksanaan Pehgawasan Penataan Ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut dilai<ukan secara terpadu oleh Menteri, rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah.an cli. |
Apa ketentuan Pasal 218? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur Pelaksanaan Pehgawasan Penataan Ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut dilai<ukan secara terpadu oleh Menteri, rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah.an cli. |
Uraikan Pasal 218. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur Pelaksanaan Pehgawasan Penataan Ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut dilai<ukan secara terpadu oleh Menteri, rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah.an cli. |
Jelaskan isi Pasal 219. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah h.rsat atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Perrgawasarr Penataan Ruang. (2). . Dalam rangka meningkalkan efekti'ritas Pengawasan Penataan- Ruang yang dilaku. |
Apa yang diatur dalam Pasal 219? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah h.rsat atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Perrgawasarr Penataan Ruang. (2). . Dalam rangka meningkalkan efekti'ritas Pengawasan Penataan- Ruang yang dilaku. |
Bagaimana bunyi Pasal 219? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah h.rsat atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Perrgawasarr Penataan Ruang. (2). . Dalam rangka meningkalkan efekti'ritas Pengawasan Penataan- Ruang yang dilaku. |
Apa isi Pasal 219? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah h.rsat atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Perrgawasarr Penataan Ruang. (2). . Dalam rangka meningkalkan efekti'ritas Pengawasan Penataan- Ruang yang dilaku. |
Ringkasan Pasal 219. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah h.rsat atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Perrgawasarr Penataan Ruang. (2). . Dalam rangka meningkalkan efekti'ritas Pengawasan Penataan- Ruang yang dilaku. |
Terangkan isi Pasal 219. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah h.rsat atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Perrgawasarr Penataan Ruang. (2). . Dalam rangka meningkalkan efekti'ritas Pengawasan Penataan- Ruang yang dilaku. |
Apa ketentuan Pasal 219? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah h.rsat atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Perrgawasarr Penataan Ruang. (2). . Dalam rangka meningkalkan efekti'ritas Pengawasan Penataan- Ruang yang dilaku. |
Uraikan Pasal 219. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah h.rsat atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Perrgawasarr Penataan Ruang. (2). . Dalam rangka meningkalkan efekti'ritas Pengawasan Penataan- Ruang yang dilaku. |
Jelaskan isi Pasal 220. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur Ayat (1) Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dani atau menjadi prioritas untuk sege. |
Apa yang diatur dalam Pasal 220? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur Ayat (1) Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dani atau menjadi prioritas untuk sege. |
Bagaimana bunyi Pasal 220? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur Ayat (1) Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dani atau menjadi prioritas untuk sege. |
Apa isi Pasal 220? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur Ayat (1) Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dani atau menjadi prioritas untuk sege. |
Ringkasan Pasal 220. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur Ayat (1) Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dani atau menjadi prioritas untuk sege. |
Terangkan isi Pasal 220. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur Ayat (1) Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dani atau menjadi prioritas untuk sege. |
Apa ketentuan Pasal 220? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur Ayat (1) Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dani atau menjadi prioritas untuk sege. |
Uraikan Pasal 220. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur Ayat (1) Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dani atau menjadi prioritas untuk sege. |
Jelaskan isi Pasal 222. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur ketentuan dalam Pasal 222. |
Apa yang diatur dalam Pasal 222? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur ketentuan dalam Pasal 222. |
Bagaimana bunyi Pasal 222? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur ketentuan dalam Pasal 222. |
Apa isi Pasal 222? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur ketentuan dalam Pasal 222. |
Ringkasan Pasal 222. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur ketentuan dalam Pasal 222. |
Terangkan isi Pasal 222. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur ketentuan dalam Pasal 222. |
Apa ketentuan Pasal 222? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur ketentuan dalam Pasal 222. |
Uraikan Pasal 222. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur ketentuan dalam Pasal 222. |
Jelaskan isi Pasal 223. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur ketentuan dalam Pasal 223. |
Apa yang diatur dalam Pasal 223? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur ketentuan dalam Pasal 223. |
Bagaimana bunyi Pasal 223? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur ketentuan dalam Pasal 223. |
Apa isi Pasal 223? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur ketentuan dalam Pasal 223. |
Ringkasan Pasal 223. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur ketentuan dalam Pasal 223. |
Terangkan isi Pasal 223. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur ketentuan dalam Pasal 223. |
Apa ketentuan Pasal 223? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur ketentuan dalam Pasal 223. |
Uraikan Pasal 223. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur ketentuan dalam Pasal 223. |
Jelaskan isi Pasal 224. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur ketentuan dalam Pasal 224. |
Apa yang diatur dalam Pasal 224? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur ketentuan dalam Pasal 224. |
Bagaimana bunyi Pasal 224? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur ketentuan dalam Pasal 224. |
Apa isi Pasal 224? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur ketentuan dalam Pasal 224. |
Ringkasan Pasal 224. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur ketentuan dalam Pasal 224. |
Terangkan isi Pasal 224. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur ketentuan dalam Pasal 224. |
Apa ketentuan Pasal 224? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur ketentuan dalam Pasal 224. |
Uraikan Pasal 224. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur ketentuan dalam Pasal 224. |
Jelaskan isi Pasal 225. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur ketentuan dalam Pasal 225. |
Apa yang diatur dalam Pasal 225? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur ketentuan dalam Pasal 225. |
Bagaimana bunyi Pasal 225? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur ketentuan dalam Pasal 225. |
Apa isi Pasal 225? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur ketentuan dalam Pasal 225. |
Ringkasan Pasal 225. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur ketentuan dalam Pasal 225. |
Terangkan isi Pasal 225. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur ketentuan dalam Pasal 225. |
Apa ketentuan Pasal 225? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur ketentuan dalam Pasal 225. |
Uraikan Pasal 225. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur ketentuan dalam Pasal 225. |
Jelaskan isi Pasal 226. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur ketentuan dalam Pasal 226. |
Apa yang diatur dalam Pasal 226? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur ketentuan dalam Pasal 226. |
Bagaimana bunyi Pasal 226? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur ketentuan dalam Pasal 226. |
Apa isi Pasal 226? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur ketentuan dalam Pasal 226. |
Ringkasan Pasal 226. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur ketentuan dalam Pasal 226. |
Terangkan isi Pasal 226. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur ketentuan dalam Pasal 226. |
Apa ketentuan Pasal 226? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur ketentuan dalam Pasal 226. |
Uraikan Pasal 226. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur ketentuan dalam Pasal 226. |
Jelaskan isi Pasal 227. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur Ayat (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Rua.ng bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan. K. |
Apa yang diatur dalam Pasal 227? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur Ayat (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Rua.ng bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan. K. |
Bagaimana bunyi Pasal 227? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur Ayat (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Rua.ng bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan. K. |
Apa isi Pasal 227? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur Ayat (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Rua.ng bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan. K. |
Ringkasan Pasal 227. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur Ayat (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Rua.ng bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan. K. |
Terangkan isi Pasal 227. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur Ayat (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Rua.ng bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan. K. |
Apa ketentuan Pasal 227? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur Ayat (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Rua.ng bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan. K. |
Uraikan Pasal 227. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur Ayat (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Rua.ng bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan. K. |
Jelaskan isi Pasal 228. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur (2) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi. Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dar. |
Apa yang diatur dalam Pasal 228? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur (2) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi. Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dar. |
Bagaimana bunyi Pasal 228? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur (2) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi. Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dar. |
Apa isi Pasal 228? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur (2) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi. Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dar. |
Ringkasan Pasal 228. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur (2) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi. Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dar. |
Terangkan isi Pasal 228. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur (2) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi. Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dar. |
Apa ketentuan Pasal 228? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur (2) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi. Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dar. |
Uraikan Pasal 228. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur (2) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi. Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dar. |
Jelaskan isi Pasal 229. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah terrtang RTR.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 229? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah terrtang RTR.. |
Bagaimana bunyi Pasal 229? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah terrtang RTR.. |
Apa isi Pasal 229? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah terrtang RTR.. |
Ringkasan Pasal 229. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah terrtang RTR.. |
Terangkan isi Pasal 229. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah terrtang RTR.. |
Apa ketentuan Pasal 229? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah terrtang RTR.. |
Uraikan Pasal 229. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah terrtang RTR.. |
Jelaskan isi Pasal 230. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur Ayat (1) Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pendidikan dan pelatihan dapat di. |
Apa yang diatur dalam Pasal 230? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur Ayat (1) Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pendidikan dan pelatihan dapat di. |
Bagaimana bunyi Pasal 230? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur Ayat (1) Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pendidikan dan pelatihan dapat di. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.