instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Uraikan Pasal 242. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 242 mengatur Ayat (1) Pertimbangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri memuat informasi terkait jenis kegiatan usaha yang dibatasi, lokasi kegiatan usaha ciimaksud, serta pertimbangan teknis dan. |
Jelaskan isi Pasal 243. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur Cukup jelas. Pasd 244 Cukup jelas.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 243? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur Cukup jelas. Pasd 244 Cukup jelas.. |
Bagaimana bunyi Pasal 243? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur Cukup jelas. Pasd 244 Cukup jelas.. |
Apa isi Pasal 243? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur Cukup jelas. Pasd 244 Cukup jelas.. |
Ringkasan Pasal 243. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur Cukup jelas. Pasd 244 Cukup jelas.. |
Terangkan isi Pasal 243. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur Cukup jelas. Pasd 244 Cukup jelas.. |
Apa ketentuan Pasal 243? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur Cukup jelas. Pasd 244 Cukup jelas.. |
Uraikan Pasal 243. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur Cukup jelas. Pasd 244 Cukup jelas.. |
Jelaskan isi Pasal 244. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur Dalam hal Peraturan'Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 244? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur Dalam hal Peraturan'Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan. |
Bagaimana bunyi Pasal 244? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur Dalam hal Peraturan'Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan. |
Apa isi Pasal 244? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur Dalam hal Peraturan'Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan. |
Ringkasan Pasal 244. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur Dalam hal Peraturan'Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan. |
Terangkan isi Pasal 244. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur Dalam hal Peraturan'Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan. |
Apa ketentuan Pasal 244? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur Dalam hal Peraturan'Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan. |
Uraikan Pasal 244. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur Dalam hal Peraturan'Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan. |
Jelaskan isi Pasal 245. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur ketentuan dalam Pasal 245. |
Apa yang diatur dalam Pasal 245? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur ketentuan dalam Pasal 245. |
Bagaimana bunyi Pasal 245? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur ketentuan dalam Pasal 245. |
Apa isi Pasal 245? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur ketentuan dalam Pasal 245. |
Ringkasan Pasal 245. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur ketentuan dalam Pasal 245. |
Terangkan isi Pasal 245. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur ketentuan dalam Pasal 245. |
Apa ketentuan Pasal 245? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur ketentuan dalam Pasal 245. |
Uraikan Pasal 245. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur ketentuan dalam Pasal 245. |
Apa yang dimaksud dengan ketentuan zonasi? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Ketentuan zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian dalam setiap zona peruntukan. |
Apa yang dimaksud dengan izin pemanfaatan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang diperlukan untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. |
Apa sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif. |
Apa peran masyarakat dalam penataan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Apa tujuan sistem informasi penataan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Sistem informasi penataan ruang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. |
Apa itu rencana detail tata ruang (RDTR)? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. |
Siapa yang menetapkan RTRW Nasional? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | RTRW Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. |
Apa fungsi peraturan zonasi? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Peraturan zonasi mengatur ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam setiap zona. |
Bagaimana pengawasan penataan ruang dilakukan? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pengawasan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan daerah sesuai kewenangannya. |
Seorang investor ingin membangun hotel di kawasan yang belum memiliki rencana detail tata ruang. Bagaimana prosedurnya? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Berdasarkan PP 21/2021, pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika belum ada RDTR, pemanfaatan ruang berpedoman pada RTRW yang ada. Investor harus mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang (BAB V). Pemerintah daerah wajib menyusun RDTR. Dasar Hukum: BAB IV, BAB V. |
Pemerintah daerah menemukan bangunan yang melanggar ketentuan zonasi. Apa tindakan yang dapat diambil? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Berdasarkan PP 21/2021, Pemerintah daerah melalui pengendalian pemanfaatan ruang dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, penghentian tetap, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif (BAB X). Dasar Hukum: BAB V, BAB X. |
Apa standar teknis detail bangunan di kawasan peruntukan industri? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak mengatur standar teknis detail bangunan. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang bangunan gedung. |
Apa ruang lingkup PP 21/2021? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | PP 21/2021 mengatur penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, penetapan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, pembinaan, dan sistem informasi. |
Apa hierarki perencanaan tata ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Hierarki perencanaan tata ruang terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya. |
Apa itu peraturan zonasi? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian dalam setiap zona peruntukan. |
Bagaimana sistem informasi penataan ruang diatur? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Sistem informasi penataan ruang diselenggarakan secara terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang. |
Apa hak masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Masyarakat berhak mengetahui rencana tata ruang, berpartisipasi dalam perencanaan, mengajukan keberatan, dan mengajukan gugatan. |
Apa kewajiban masyarakat dalam penataan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Masyarakat wajib mentaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai izin, dan memberikan informasi yang benar. |
Apa tujuan pembinaan penataan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang di daerah. |
Apa sanksi administratif dalam PP 21/2021? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, penghentian tetap, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif. |
Apa hubungan BAB II Perencanaan dengan BAB V Pengendalian? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | BAB II menghasilkan rencana tata ruang, sedangkan BAB V mengatur pengendalian agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tersebut. |
Apa yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Apa definisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Jelaskan pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Apa pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Berikan definisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Apa yang disebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Apa arti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Sebutkan pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Jelaskan apa itu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Apa yang dimaksud dengan istilah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Definisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Terangkan pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 1, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya |
Apa yang dimaksud dengan Ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Apa definisi Ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Jelaskan pengertian Ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Ruang adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Apa pengertian Ruang menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Berikan definisi Ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Apa yang disebut dengan Ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Apa arti Ruang dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Sebutkan pengertian Ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Jelaskan apa itu Ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Ruang menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Apa yang dimaksud dengan istilah Ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Definisi Ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Terangkan pengertian Ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 2, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, |
Apa yang dimaksud dengan Tata ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Apa definisi Tata ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Jelaskan pengertian Tata ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tata ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Tata ruang adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Apa pengertian Tata ruang menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Berikan definisi Tata ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Apa yang disebut dengan Tata ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Apa arti Tata ruang dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Sebutkan pengertian Tata ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Jelaskan apa itu Tata ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Tata ruang menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Tata ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Definisi Tata ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Terangkan pengertian Tata ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 3, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Apa yang dimaksud dengan Penataan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 4, yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan |
Apa definisi Penataan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 4, yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan |
Jelaskan pengertian Penataan ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 4, yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Penataan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 4, yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan |
Penataan ruang adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 4, yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan |
Apa pengertian Penataan ruang menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 4, yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan |
Berikan definisi Penataan ruang. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 4, yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan |
Apa yang disebut dengan Penataan ruang? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 4, yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan |
Apa arti Penataan ruang dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 4, yang dimaksud dengan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.