instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa arti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 25, yang dimaksud dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. |
Sebutkan pengertian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 25, yang dimaksud dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. |
Jelaskan apa itu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 25, yang dimaksud dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. |
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 25, yang dimaksud dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 25, yang dimaksud dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. |
Definisi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 25, yang dimaksud dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. |
Terangkan pengertian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 25, yang dimaksud dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. |
Apa yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Apa definisi Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Jelaskan pengertian Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Apa pengertian Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Berikan definisi Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Apa yang disebut dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Apa arti Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Sebutkan pengertian Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Jelaskan apa itu Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Definisi Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Terangkan pengertian Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 26, yang dimaksud dengan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang Penataan Ruang. |
Apa yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Apa definisi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Jelaskan pengertian Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Apa pengertian Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Berikan definisi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Apa yang disebut dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Apa arti Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Sebutkan pengertian Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Jelaskan apa itu Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Apa yang dimaksud dengan istilah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Definisi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Terangkan pengertian Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 27, yang dimaksud dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang |
Apa yang dimaksud dengan Lembaga OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Apa definisi Lembaga OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Jelaskan pengertian Lembaga OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Lembaga OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Lembaga OSS adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Apa pengertian Lembaga OSS menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Berikan definisi Lembaga OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Apa yang disebut dengan Lembaga OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Apa arti Lembaga OSS dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Sebutkan pengertian Lembaga OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Jelaskan apa itu Lembaga OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Lembaga OSS menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Apa yang dimaksud dengan istilah Lembaga OSS? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Definisi Lembaga OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Terangkan pengertian Lembaga OSS. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 28, yang dimaksud dengan Lembaga OSS |
Apa yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Apa definisi Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Jelaskan pengertian Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Apa pengertian Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Berikan definisi Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Apa yang disebut dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Apa arti Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Sebutkan pengertian Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Jelaskan apa itu Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Apa yang dimaksud dengan istilah Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Definisi Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Terangkan pengertian Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 29, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai |
Apa yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Apa definisi Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Jelaskan pengertian Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Apa pengertian Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Berikan definisi Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Apa yang disebut dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Apa arti Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Sebutkan pengertian Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Jelaskan apa itu Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Apa yang dimaksud dengan istilah Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Definisi Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Terangkan pengertian Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 30, yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh |
Apa yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Apa definisi Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Jelaskan pengertian Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Apa pengertian Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Berikan definisi Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Apa yang disebut dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Apa arti Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Sebutkan pengertian Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Jelaskan apa itu Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Apa yang dimaksud dengan istilah Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Definisi Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Terangkan pengertian Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 31, yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH |
Apa yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Apa definisi Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Jelaskan pengertian Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.