instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Apa pengertian Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Berikan definisi Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Apa yang disebut dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Apa arti Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Sebutkan pengertian Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Jelaskan apa itu Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Definisi Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Terangkan pengertian Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 32, yang dimaksud dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK Kecil, dan Menengah. |
Apa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Apa definisi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Jelaskan pengertian Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Apa pengertian Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Berikan definisi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Apa yang disebut dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Apa arti Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Sebutkan pengertian Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Jelaskan apa itu Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Apa yang dimaksud dengan istilah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Definisi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Terangkan pengertian Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 33, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil |
Apa yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Apa definisi Pernyataan Mandiri Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Jelaskan pengertian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Apa pengertian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Berikan definisi Pernyataan Mandiri Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Apa yang disebut dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Apa arti Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Sebutkan pengertian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Jelaskan apa itu Pernyataan Mandiri Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Pernyataan Mandiri Pelaku UMK menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Apa yang dimaksud dengan istilah Pernyataan Mandiri Pelaku UMK? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Definisi Pernyataan Mandiri Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Terangkan pengertian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 34, yang dimaksud dengan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang Pelaku UMK |
Apa yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Apa definisi Forum Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Jelaskan pengertian Forum Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Forum Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Forum Penataan Ruang adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Apa pengertian Forum Penataan Ruang menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Berikan definisi Forum Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Apa yang disebut dengan Forum Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Apa arti Forum Penataan Ruang dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Sebutkan pengertian Forum Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Jelaskan apa itu Forum Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Forum Penataan Ruang menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Apa yang dimaksud dengan istilah Forum Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Definisi Forum Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Terangkan pengertian Forum Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 35, yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan |
Apa yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Apa definisi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Jelaskan pengertian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Apa pengertian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Berikan definisi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Apa yang disebut dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Apa arti Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Sebutkan pengertian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Jelaskan apa itu Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Apa yang dimaksud dengan istilah Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Definisi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Terangkan pengertian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 36, yang dimaksud dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
Apa yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Apa definisi Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Jelaskan pengertian Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Apa pengertian Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Berikan definisi Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Apa yang disebut dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Apa arti Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Sebutkan pengertian Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Jelaskan apa itu Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Apa yang dimaksud dengan istilah Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Definisi Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Terangkan pengertian Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 37, yang dimaksud dengan Zona Kendali Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui |
Apa yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Apa definisi Zona Yang Didorong? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Jelaskan pengertian Zona Yang Didorong. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Zona Yang Didorong? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Zona Yang Didorong adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Apa pengertian Zona Yang Didorong menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Berikan definisi Zona Yang Didorong. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Apa yang disebut dengan Zona Yang Didorong? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Apa arti Zona Yang Didorong dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Sebutkan pengertian Zona Yang Didorong. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Jelaskan apa itu Zona Yang Didorong. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Zona Yang Didorong menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Apa yang dimaksud dengan istilah Zona Yang Didorong? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 38, yang dimaksud dengan Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.