instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Negosiasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Negosiasi adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Apa pengertian Negosiasi menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Berikan definisi Negosiasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Apa yang disebut dengan Negosiasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Apa arti Negosiasi dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Sebutkan pengertian Negosiasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Jelaskan apa itu Negosiasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Negosiasi menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Negosiasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Definisi Negosiasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Terangkan pengertian Negosiasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Apa yang dimaksud dengan Mediasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Apa definisi Mediasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Jelaskan pengertian Mediasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Mediasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Mediasi adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Apa pengertian Mediasi menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Berikan definisi Mediasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Apa yang disebut dengan Mediasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Apa arti Mediasi dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Sebutkan pengertian Mediasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Jelaskan apa itu Mediasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Mediasi menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Apa yang dimaksud dengan istilah Mediasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Definisi Mediasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Terangkan pengertian Mediasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 53, yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator |
Apa yang dimaksud dengan Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Apa definisi Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Jelaskan pengertian Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Mediator adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Apa pengertian Mediator menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Berikan definisi Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Apa yang disebut dengan Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Apa arti Mediator dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Sebutkan pengertian Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Jelaskan apa itu Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Mediator menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Apa yang dimaksud dengan istilah Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Definisi Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Terangkan pengertian Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 54, yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak |
Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Apa definisi Sertifikat Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Jelaskan pengertian Sertifikat Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sertifikat Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Sertifikat Mediator adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Apa pengertian Sertifikat Mediator menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Berikan definisi Sertifikat Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Apa yang disebut dengan Sertifikat Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Apa arti Sertifikat Mediator dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Sebutkan pengertian Sertifikat Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Jelaskan apa itu Sertifikat Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Sertifikat Mediator menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Apa yang dimaksud dengan istilah Sertifikat Mediator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Definisi Sertifikat Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Terangkan pengertian Sertifikat Mediator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 55, yang dimaksud dengan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh |
Apa yang dimaksud dengan Konsiliasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Apa definisi Konsiliasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Jelaskan pengertian Konsiliasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Konsiliasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Konsiliasi adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Apa pengertian Konsiliasi menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Berikan definisi Konsiliasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Apa yang disebut dengan Konsiliasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Apa arti Konsiliasi dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Sebutkan pengertian Konsiliasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Jelaskan apa itu Konsiliasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Konsiliasi menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Apa yang dimaksud dengan istilah Konsiliasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Definisi Konsiliasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Terangkan pengertian Konsiliasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 56, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan |
Apa yang dimaksud dengan Konsiliator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Apa definisi Konsiliator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Jelaskan pengertian Konsiliator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Konsiliator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Konsiliator adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Apa pengertian Konsiliator menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Berikan definisi Konsiliator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Apa yang disebut dengan Konsiliator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Apa arti Konsiliator dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Sebutkan pengertian Konsiliator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Jelaskan apa itu Konsiliator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Konsiliator menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Konsiliator? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Definisi Konsiliator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Terangkan pengertian Konsiliator. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 57, yang dimaksud dengan Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi Menteri/gubernur/bupati/wali Para Pihak Sengketa Penataan Ruang. |
Apa yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Apa definisi Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Jelaskan pengertian Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Apa pengertian Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Berikan definisi Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Apa yang disebut dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Apa arti Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Sebutkan pengertian Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Jelaskan apa itu Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Apa yang dimaksud dengan istilah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 58, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.