instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa arti Perubahan Fungsi Ruang dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 45, yang dimaksud dengan Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang |
Sebutkan pengertian Perubahan Fungsi Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 45, yang dimaksud dengan Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang |
Jelaskan apa itu Perubahan Fungsi Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 45, yang dimaksud dengan Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang |
Perubahan Fungsi Ruang menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 45, yang dimaksud dengan Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang |
Apa yang dimaksud dengan istilah Perubahan Fungsi Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 45, yang dimaksud dengan Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang |
Definisi Perubahan Fungsi Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 45, yang dimaksud dengan Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang |
Terangkan pengertian Perubahan Fungsi Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 45, yang dimaksud dengan Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang |
Apa yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Apa definisi Audit Tata Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Jelaskan pengertian Audit Tata Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Audit Tata Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Audit Tata Ruang adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Apa pengertian Audit Tata Ruang menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Berikan definisi Audit Tata Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Apa yang disebut dengan Audit Tata Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Apa arti Audit Tata Ruang dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Sebutkan pengertian Audit Tata Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Jelaskan apa itu Audit Tata Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Audit Tata Ruang menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Apa yang dimaksud dengan istilah Audit Tata Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Definisi Audit Tata Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Terangkan pengertian Audit Tata Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 46, yang dimaksud dengan Audit Tata Ruang |
Apa yang dimaksud dengan Orang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Apa definisi Orang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Jelaskan pengertian Orang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Orang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Orang adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Apa pengertian Orang menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Berikan definisi Orang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Apa yang disebut dengan Orang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Apa arti Orang dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Sebutkan pengertian Orang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Jelaskan apa itu Orang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Orang menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Orang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Definisi Orang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Terangkan pengertian Orang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 47, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. |
Apa yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Apa definisi Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Jelaskan pengertian Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Apa pengertian Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Berikan definisi Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Apa yang disebut dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Apa arti Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Sebutkan pengertian Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Jelaskan apa itu Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Definisi Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Terangkan pengertian Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 48, yang dimaksud dengan Sengketa Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang. |
Apa yang dimaksud dengan Para Pihak? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Apa definisi Para Pihak? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Jelaskan pengertian Para Pihak. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Para Pihak? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Para Pihak adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Apa pengertian Para Pihak menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Berikan definisi Para Pihak. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Apa yang disebut dengan Para Pihak? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Apa arti Para Pihak dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Sebutkan pengertian Para Pihak. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Jelaskan apa itu Para Pihak. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Para Pihak menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Apa yang dimaksud dengan istilah Para Pihak? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Definisi Para Pihak. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Terangkan pengertian Para Pihak. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 49, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan |
Apa yang dimaksud dengan Verifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Apa definisi Verifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Jelaskan pengertian Verifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Verifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Verifikasi adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Apa pengertian Verifikasi menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Berikan definisi Verifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Apa yang disebut dengan Verifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Apa arti Verifikasi dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Sebutkan pengertian Verifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Jelaskan apa itu Verifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Verifikasi menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Apa yang dimaksud dengan istilah Verifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Definisi Verifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Terangkan pengertian Verifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 50, yang dimaksud dengan Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan |
Apa yang dimaksud dengan Klarifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Apa definisi Klarifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Jelaskan pengertian Klarifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Klarifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Klarifikasi adalah apa? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Apa pengertian Klarifikasi menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Berikan definisi Klarifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Apa yang disebut dengan Klarifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Apa arti Klarifikasi dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Sebutkan pengertian Klarifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Jelaskan apa itu Klarifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Klarifikasi menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Klarifikasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Definisi Klarifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Terangkan pengertian Klarifikasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 51, yang dimaksud dengan Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang. |
Apa yang dimaksud dengan Negosiasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Apa definisi Negosiasi? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Jelaskan pengertian Negosiasi. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN 21/2021 angka 52, yang dimaksud dengan Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.