instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa judul lengkap Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Judul lengkap regulasi ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. |
Berapa jumlah pasal dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 memiliki 286 pasal. |
Berapa jumlah BAB dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 memiliki 11 BAB. |
Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 mengatur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. |
Apa isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Jelaskan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Uraikan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Terangkan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa isi BAB II RUANG LINGKUP? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB II mengatur ruang lingkup pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Jelaskan BAB II RUANG LINGKUP. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB II mengatur ruang lingkup pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB II RUANG LINGKUP? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB II mengatur ruang lingkup pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB II RUANG LINGKUP? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB II mengatur ruang lingkup pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB II RUANG LINGKUP. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB II mengatur ruang lingkup pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Uraikan BAB II RUANG LINGKUP. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB II mengatur ruang lingkup pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Terangkan BAB II RUANG LINGKUP. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB II mengatur ruang lingkup pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB II RUANG LINGKUP? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB II mengatur ruang lingkup pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa isi BAB III PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB III mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Jelaskan BAB III PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB III mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Apa yang diatur dalam BAB III PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB III mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Bagaimana isi BAB III PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB III mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Berikan ringkasan BAB III PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB III mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Uraikan BAB III PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB III mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Terangkan BAB III PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB III mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Apa saja yang diatur dalam BAB III PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB III mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Apa isi BAB IV PENGAWASAN PENATAAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IV mengatur pengawasan penataan ruang. |
Jelaskan BAB IV PENGAWASAN PENATAAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IV mengatur pengawasan penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB IV PENGAWASAN PENATAAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IV mengatur pengawasan penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB IV PENGAWASAN PENATAAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IV mengatur pengawasan penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB IV PENGAWASAN PENATAAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IV mengatur pengawasan penataan ruang. |
Uraikan BAB IV PENGAWASAN PENATAAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IV mengatur pengawasan penataan ruang. |
Terangkan BAB IV PENGAWASAN PENATAAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IV mengatur pengawasan penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB IV PENGAWASAN PENATAAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IV mengatur pengawasan penataan ruang. |
Apa isi BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB V mengatur pembentukan dan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang. |
Jelaskan BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB V mengatur pembentukan dan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB V mengatur pembentukan dan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang. |
Bagaimana isi BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB V mengatur pembentukan dan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang. |
Berikan ringkasan BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB V mengatur pembentukan dan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang. |
Uraikan BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB V mengatur pembentukan dan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang. |
Terangkan BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB V mengatur pembentukan dan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB V mengatur pembentukan dan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang. |
Apa isi BAB VI SISTEM INFORMASI? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VI mengatur sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Jelaskan BAB VI SISTEM INFORMASI. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VI mengatur sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB VI SISTEM INFORMASI? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VI mengatur sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB VI SISTEM INFORMASI? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VI mengatur sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB VI SISTEM INFORMASI. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VI mengatur sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Uraikan BAB VI SISTEM INFORMASI. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VI mengatur sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Terangkan BAB VI SISTEM INFORMASI. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VI mengatur sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB VI SISTEM INFORMASI? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VI mengatur sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa isi BAB VII PELAPORAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VII mengatur pelaporan hasil pengendalian dan pengawasan. |
Jelaskan BAB VII PELAPORAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VII mengatur pelaporan hasil pengendalian dan pengawasan. |
Apa yang diatur dalam BAB VII PELAPORAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VII mengatur pelaporan hasil pengendalian dan pengawasan. |
Bagaimana isi BAB VII PELAPORAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VII mengatur pelaporan hasil pengendalian dan pengawasan. |
Berikan ringkasan BAB VII PELAPORAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VII mengatur pelaporan hasil pengendalian dan pengawasan. |
Uraikan BAB VII PELAPORAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VII mengatur pelaporan hasil pengendalian dan pengawasan. |
Terangkan BAB VII PELAPORAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VII mengatur pelaporan hasil pengendalian dan pengawasan. |
Apa saja yang diatur dalam BAB VII PELAPORAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VII mengatur pelaporan hasil pengendalian dan pengawasan. |
Apa isi BAB VIII PEMBINAAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VIII mengatur pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Jelaskan BAB VIII PEMBINAAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VIII mengatur pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB VIII PEMBINAAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VIII mengatur pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB VIII PEMBINAAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VIII mengatur pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB VIII PEMBINAAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VIII mengatur pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Uraikan BAB VIII PEMBINAAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VIII mengatur pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Terangkan BAB VIII PEMBINAAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VIII mengatur pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB VIII PEMBINAAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB VIII mengatur pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa isi BAB IX KETENTUAN SANKSI? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IX mengatur sanksi administratif. |
Jelaskan BAB IX KETENTUAN SANKSI. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IX mengatur sanksi administratif. |
Apa yang diatur dalam BAB IX KETENTUAN SANKSI? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IX mengatur sanksi administratif. |
Bagaimana isi BAB IX KETENTUAN SANKSI? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IX mengatur sanksi administratif. |
Berikan ringkasan BAB IX KETENTUAN SANKSI. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IX mengatur sanksi administratif. |
Uraikan BAB IX KETENTUAN SANKSI. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IX mengatur sanksi administratif. |
Terangkan BAB IX KETENTUAN SANKSI. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IX mengatur sanksi administratif. |
Apa saja yang diatur dalam BAB IX KETENTUAN SANKSI? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB IX mengatur sanksi administratif. |
Apa isi BAB X KETENTUAN PERALIHAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB X mengatur ketentuan peralihan. |
Jelaskan BAB X KETENTUAN PERALIHAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB X mengatur ketentuan peralihan. |
Apa yang diatur dalam BAB X KETENTUAN PERALIHAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB X mengatur ketentuan peralihan. |
Bagaimana isi BAB X KETENTUAN PERALIHAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB X mengatur ketentuan peralihan. |
Berikan ringkasan BAB X KETENTUAN PERALIHAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB X mengatur ketentuan peralihan. |
Uraikan BAB X KETENTUAN PERALIHAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB X mengatur ketentuan peralihan. |
Terangkan BAB X KETENTUAN PERALIHAN. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB X mengatur ketentuan peralihan. |
Apa saja yang diatur dalam BAB X KETENTUAN PERALIHAN? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB X mengatur ketentuan peralihan. |
Apa isi BAB XI KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan penutup. |
Jelaskan BAB XI KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan penutup. |
Apa yang diatur dalam BAB XI KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan penutup. |
Bagaimana isi BAB XI KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan penutup. |
Berikan ringkasan BAB XI KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan penutup. |
Uraikan BAB XI KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan penutup. |
Terangkan BAB XI KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan penutup. |
Apa saja yang diatur dalam BAB XI KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan penutup. |
Jelaskan isi Pasal 1. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manus. |
Apa yang diatur dalam Pasal 1? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manus. |
Bagaimana bunyi Pasal 1? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manus. |
Apa isi Pasal 1? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manus. |
Ringkasan Pasal 1. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manus. |
Terangkan isi Pasal 1. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manus. |
Apa ketentuan Pasal 1? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manus. |
Uraikan Pasal 1. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manus. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.