instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 2. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur akibat: a. perubahan kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persel. |
Apa yang diatur dalam Pasal 2? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur akibat: a. perubahan kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persel. |
Bagaimana bunyi Pasal 2? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur akibat: a. perubahan kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persel. |
Apa isi Pasal 2? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur akibat: a. perubahan kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persel. |
Ringkasan Pasal 2. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur akibat: a. perubahan kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persel. |
Terangkan isi Pasal 2. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur akibat: a. perubahan kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persel. |
Apa ketentuan Pasal 2? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur akibat: a. perubahan kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persel. |
Uraikan Pasal 2. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur akibat: a. perubahan kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persel. |
Jelaskan isi Pasal 3. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan c. meningkatkan kua. |
Apa yang diatur dalam Pasal 3? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan c. meningkatkan kua. |
Bagaimana bunyi Pasal 3? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan c. meningkatkan kua. |
Apa isi Pasal 3? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan c. meningkatkan kua. |
Ringkasan Pasal 3. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan c. meningkatkan kua. |
Terangkan isi Pasal 3. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan c. meningkatkan kua. |
Apa ketentuan Pasal 3? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan c. meningkatkan kua. |
Uraikan Pasal 3. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan c. meningkatkan kua. |
Jelaskan isi Pasal 4. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2). |
Apa yang diatur dalam Pasal 4? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2). |
Bagaimana bunyi Pasal 4? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2). |
Apa isi Pasal 4? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2). |
Ringkasan Pasal 4. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2). |
Terangkan isi Pasal 4. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2). |
Apa ketentuan Pasal 4? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2). |
Uraikan Pasal 4. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2). |
Jelaskan isi Pasal 5. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR. (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada . |
Apa yang diatur dalam Pasal 5? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR. (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada . |
Bagaimana bunyi Pasal 5? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR. (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada . |
Apa isi Pasal 5? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR. (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada . |
Ringkasan Pasal 5. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR. (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada . |
Terangkan isi Pasal 5. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR. (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada . |
Apa ketentuan Pasal 5? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR. (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada . |
Uraikan Pasal 5. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR. (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada . |
Jelaskan isi Pasal 6. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 6? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan. |
Bagaimana bunyi Pasal 6? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan. |
Apa isi Pasal 6? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan. |
Ringkasan Pasal 6. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan. |
Terangkan isi Pasal 6. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan. |
Apa ketentuan Pasal 6? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan. |
Uraikan Pasal 6. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan. |
Jelaskan isi Pasal 7. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 7? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiat. |
Bagaimana bunyi Pasal 7? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiat. |
Apa isi Pasal 7? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiat. |
Ringkasan Pasal 7. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiat. |
Terangkan isi Pasal 7. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiat. |
Apa ketentuan Pasal 7? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiat. |
Uraikan Pasal 7. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiat. |
Jelaskan isi Pasal 8. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 8? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 8? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 8? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 8. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 8. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 8? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 8. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 9. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 9? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 9? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 9? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 9. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 9. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 9? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 9. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 10. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan keten. |
Apa yang diatur dalam Pasal 10? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan keten. |
Bagaimana bunyi Pasal 10? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan keten. |
Apa isi Pasal 10? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan keten. |
Ringkasan Pasal 10. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan keten. |
Terangkan isi Pasal 10. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan keten. |
Apa ketentuan Pasal 10? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan keten. |
Uraikan Pasal 10. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan keten. |
Jelaskan isi Pasal 11. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 11? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.. |
Bagaimana bunyi Pasal 11? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.. |
Apa isi Pasal 11? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.. |
Ringkasan Pasal 11. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.. |
Terangkan isi Pasal 11. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.. |
Apa ketentuan Pasal 11? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.. |
Uraikan Pasal 11. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.. |
Jelaskan isi Pasal 12. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan . |
Apa yang diatur dalam Pasal 12? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan . |
Bagaimana bunyi Pasal 12? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan . |
Apa isi Pasal 12? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan . |
Ringkasan Pasal 12. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan . |
Terangkan isi Pasal 12. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan . |
Apa ketentuan Pasal 12? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan . |
Uraikan Pasal 12. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan . |
Jelaskan isi Pasal 13. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR. (2) Ketentuan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 13? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR. (2) Ketentuan. |
Bagaimana bunyi Pasal 13? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR. (2) Ketentuan. |
Apa isi Pasal 13? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR. (2) Ketentuan. |
Ringkasan Pasal 13. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR. (2) Ketentuan. |
Terangkan isi Pasal 13. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR. (2) Ketentuan. |
Apa ketentuan Pasal 13? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR. (2) Ketentuan. |
Uraikan Pasal 13. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR. (2) Ketentuan. |
Jelaskan isi Pasal 14. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksa. |
Apa yang diatur dalam Pasal 14? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksa. |
Bagaimana bunyi Pasal 14? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksa. |
Apa isi Pasal 14? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksa. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.