instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa pengertian Menteri menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Berdasarkan Pasal 1 PP 122/2015 angka 20, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan |
Berikan definisi Menteri. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Berdasarkan Pasal 1 PP 122/2015 angka 20, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan |
Apa yang disebut dengan Menteri? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Berdasarkan Pasal 1 PP 122/2015 angka 20, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan |
Apa arti Menteri dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Berdasarkan Pasal 1 PP 122/2015 angka 20, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan |
Sebutkan pengertian Menteri. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Berdasarkan Pasal 1 PP 122/2015 angka 20, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan |
Apa jenis dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Jenis regulasi ini adalah Peraturan Pemerintah. |
Berapa nomor Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Nomor Peraturan Pemerintah ini adalah 122. |
Tahun berapa Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ditetapkan? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada Tahun 2015. |
Apa judul lengkap Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Judul lengkap regulasi ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. |
Kapan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ditetapkan? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal N/A. |
Berapa jumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 memiliki 101 pasal. |
Berapa jumlah BAB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 memiliki 10 BAB. |
Apa isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam sistem penyediaan air minum. |
Jelaskan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam sistem penyediaan air minum. |
Apa yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam sistem penyediaan air minum. |
Bagaimana isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam sistem penyediaan air minum. |
Berikan ringkasan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam sistem penyediaan air minum. |
Apa isi BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB II mengatur ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi air minum dan air baku. |
Jelaskan BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SPAM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB II mengatur ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi air minum dan air baku. |
Apa yang diatur dalam BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB II mengatur ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi air minum dan air baku. |
Bagaimana isi BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB II mengatur ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi air minum dan air baku. |
Berikan ringkasan BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SPAM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB II mengatur ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi air minum dan air baku. |
Apa isi BAB III TUGAS DAN WEWENANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan BAB III TUGAS DAN WEWENANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam BAB III TUGAS DAN WEWENANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana isi BAB III TUGAS DAN WEWENANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Berikan ringkasan BAB III TUGAS DAN WEWENANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi BAB IV PENYELENGGARAAN SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IV mengatur penyelenggaraan SPAM yang meliputi perencanaan, konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi. |
Jelaskan BAB IV PENYELENGGARAAN SPAM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IV mengatur penyelenggaraan SPAM yang meliputi perencanaan, konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi. |
Apa yang diatur dalam BAB IV PENYELENGGARAAN SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IV mengatur penyelenggaraan SPAM yang meliputi perencanaan, konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi. |
Bagaimana isi BAB IV PENYELENGGARAAN SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IV mengatur penyelenggaraan SPAM yang meliputi perencanaan, konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi. |
Berikan ringkasan BAB IV PENYELENGGARAAN SPAM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IV mengatur penyelenggaraan SPAM yang meliputi perencanaan, konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi. |
Apa isi BAB V HAK DAN KEWAJIBAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB V mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara SPAM. |
Jelaskan BAB V HAK DAN KEWAJIBAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB V mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara SPAM. |
Apa yang diatur dalam BAB V HAK DAN KEWAJIBAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB V mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara SPAM. |
Bagaimana isi BAB V HAK DAN KEWAJIBAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB V mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara SPAM. |
Berikan ringkasan BAB V HAK DAN KEWAJIBAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB V mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara SPAM. |
Apa isi BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VI mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VI mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VI mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana isi BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VI mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Berikan ringkasan BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VI mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VII mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VII mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VII mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana isi BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VII mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Berikan ringkasan BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VII mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi BAB VIII PEMBIAYAAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VIII mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan BAB VIII PEMBIAYAAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VIII mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam BAB VIII PEMBIAYAAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VIII mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana isi BAB VIII PEMBIAYAAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VIII mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Berikan ringkasan BAB VIII PEMBIAYAAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB VIII mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi BAB IX KETENTUAN SANKSI? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IX mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan BAB IX KETENTUAN SANKSI. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IX mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam BAB IX KETENTUAN SANKSI? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IX mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana isi BAB IX KETENTUAN SANKSI? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IX mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan SPAM. |
Berikan ringkasan BAB IX KETENTUAN SANKSI. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB IX mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi BAB X KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB X mengatur ketentuan penutup. |
Jelaskan BAB X KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB X mengatur ketentuan penutup. |
Apa yang diatur dalam BAB X KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB X mengatur ketentuan penutup. |
Bagaimana isi BAB X KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB X mengatur ketentuan penutup. |
Berikan ringkasan BAB X KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BAB X mengatur ketentuan penutup. |
Apa yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. |
Apa yang dimaksud air minum? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. |
Apa yang dimaksud air baku? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu sebagai air baku. |
Siapa penyelenggara SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Penyelenggara SPAM adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. |
Apa saja jenis SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. |
Apa hak masyarakat dalam SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Masyarakat berhak memperoleh air minum yang memenuhi standar kesehatan dan mendapatkan pelayanan SPAM. |
Apa kewajiban penyelenggara SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Penyelenggara SPAM wajib menyediakan air minum yang memenuhi standar mutu, menjaga kelangsungan pelayanan, dan melakukan pemeliharaan. |
Apa kewenangan Pemerintah Pusat dalam SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pemerintah Pusat berwenang menetapkan kebijakan nasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria SPAM, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. |
Apa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan kebijakan provinsi, memfasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota, dan melakukan pembinaan dan pengawasan. |
Apa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan kabupaten/kota, menyelenggarakan SPAM, dan memberikan izin penyelenggaraan SPAM. |
Apa saja persyaratan penyelenggaraan SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Penyelenggara SPAM harus memiliki izin, memenuhi standar teknis, dan menjamin kualitas air minum sesuai baku mutu. |
Bagaimana tata cara pemberian izin SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Izin penyelenggaraan SPAM diberikan oleh Bupati/Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis. |
Sebuah perusahaan ingin menjadi penyelenggara SPAM di suatu kabupaten. Apa yang harus dilakukan? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Berdasarkan PP 122/2015, perusahaan harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan SPAM kepada Bupati/Walikota (BAB VI). Perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk memiliki badan usaha yang sah, memiliki kemampuan teknis, dan memenuhi standar kualitas air minum. Dasar Hukum: BAB IV, BAB ... |
Jelaskan isi Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 4 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 4 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Bagaimana bunyi Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 4 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Apa isi Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 4 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Ringkasan Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 4 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Jelaskan isi Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 5 mengatur ruang lingkup penyelenggaraan SPAM yang meliputi air minum dan air baku. |
Apa yang diatur dalam Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 5 mengatur ruang lingkup penyelenggaraan SPAM yang meliputi air minum dan air baku. |
Bagaimana bunyi Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 5 mengatur ruang lingkup penyelenggaraan SPAM yang meliputi air minum dan air baku. |
Apa isi Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 5 mengatur ruang lingkup penyelenggaraan SPAM yang meliputi air minum dan air baku. |
Ringkasan Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 5 mengatur ruang lingkup penyelenggaraan SPAM yang meliputi air minum dan air baku. |
Jelaskan isi Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 6 mengatur tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan SPAM termasuk penetapan kebijakan nasional. |
Apa yang diatur dalam Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 6 mengatur tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan SPAM termasuk penetapan kebijakan nasional. |
Bagaimana bunyi Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 6 mengatur tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan SPAM termasuk penetapan kebijakan nasional. |
Apa isi Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 6 mengatur tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan SPAM termasuk penetapan kebijakan nasional. |
Ringkasan Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 6 mengatur tugas Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan SPAM termasuk penetapan kebijakan nasional. |
Jelaskan isi Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 7 mengatur tugas Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 7 mengatur tugas Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana bunyi Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 7 mengatur tugas Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 7 mengatur tugas Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan SPAM. |
Ringkasan Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 7 mengatur tugas Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan isi Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 8 mengatur tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 8 mengatur tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana bunyi Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 8 mengatur tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 8 mengatur tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Ringkasan Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 8 mengatur tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.