instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 9 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 9 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. |
Bagaimana bunyi Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 9 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. |
Apa isi Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 9 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. |
Ringkasan Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 9 mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. |
Jelaskan isi Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 10 mengatur jenis SPAM yang terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 10 mengatur jenis SPAM yang terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. |
Bagaimana bunyi Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 10 mengatur jenis SPAM yang terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. |
Apa isi Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 10 mengatur jenis SPAM yang terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. |
Ringkasan Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 10 mengatur jenis SPAM yang terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. |
Jelaskan isi Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 15 mengatur perencanaan SPAM yang meliputi studi kelayakan dan perencanaan teknis. |
Apa yang diatur dalam Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 15 mengatur perencanaan SPAM yang meliputi studi kelayakan dan perencanaan teknis. |
Bagaimana bunyi Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 15 mengatur perencanaan SPAM yang meliputi studi kelayakan dan perencanaan teknis. |
Apa isi Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 15 mengatur perencanaan SPAM yang meliputi studi kelayakan dan perencanaan teknis. |
Ringkasan Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 15 mengatur perencanaan SPAM yang meliputi studi kelayakan dan perencanaan teknis. |
Jelaskan isi Pasal 20. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 20 mengatur konstruksi SPAM yang harus dilaksanakan sesuai perencanaan teknis. |
Apa yang diatur dalam Pasal 20? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 20 mengatur konstruksi SPAM yang harus dilaksanakan sesuai perencanaan teknis. |
Bagaimana bunyi Pasal 20? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 20 mengatur konstruksi SPAM yang harus dilaksanakan sesuai perencanaan teknis. |
Apa isi Pasal 20? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 20 mengatur konstruksi SPAM yang harus dilaksanakan sesuai perencanaan teknis. |
Ringkasan Pasal 20. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 20 mengatur konstruksi SPAM yang harus dilaksanakan sesuai perencanaan teknis. |
Jelaskan isi Pasal 25. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 25 mengatur pengelolaan SPAM termasuk operasi dan pemeliharaan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 25? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 25 mengatur pengelolaan SPAM termasuk operasi dan pemeliharaan. |
Bagaimana bunyi Pasal 25? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 25 mengatur pengelolaan SPAM termasuk operasi dan pemeliharaan. |
Apa isi Pasal 25? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 25 mengatur pengelolaan SPAM termasuk operasi dan pemeliharaan. |
Ringkasan Pasal 25. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 25 mengatur pengelolaan SPAM termasuk operasi dan pemeliharaan. |
Jelaskan isi Pasal 30. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 30 mengatur hak masyarakat untuk memperoleh air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 30? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 30 mengatur hak masyarakat untuk memperoleh air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Bagaimana bunyi Pasal 30? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 30 mengatur hak masyarakat untuk memperoleh air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Apa isi Pasal 30? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 30 mengatur hak masyarakat untuk memperoleh air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Ringkasan Pasal 30. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 30 mengatur hak masyarakat untuk memperoleh air minum yang memenuhi standar kesehatan. |
Jelaskan isi Pasal 35. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 35 mengatur kewajiban penyelenggara SPAM untuk menyediakan air minum sesuai standar mutu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 35? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 35 mengatur kewajiban penyelenggara SPAM untuk menyediakan air minum sesuai standar mutu. |
Bagaimana bunyi Pasal 35? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 35 mengatur kewajiban penyelenggara SPAM untuk menyediakan air minum sesuai standar mutu. |
Apa isi Pasal 35? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 35 mengatur kewajiban penyelenggara SPAM untuk menyediakan air minum sesuai standar mutu. |
Ringkasan Pasal 35. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 35 mengatur kewajiban penyelenggara SPAM untuk menyediakan air minum sesuai standar mutu. |
Jelaskan isi Pasal 40. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 40 mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam Pasal 40? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 40 mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana bunyi Pasal 40? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 40 mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi Pasal 40? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 40 mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Ringkasan Pasal 40. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 40 mengatur tata cara pemberian izin penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan isi Pasal 50. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 50 mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam Pasal 50? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 50 mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana bunyi Pasal 50? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 50 mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi Pasal 50? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 50 mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Ringkasan Pasal 50. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 50 mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan isi Pasal 55. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 55 mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam Pasal 55? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 55 mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana bunyi Pasal 55? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 55 mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi Pasal 55? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 55 mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Ringkasan Pasal 55. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 55 mengatur pembiayaan penyelenggaraan SPAM. |
Apa perbedaan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | SPAM jaringan perpipaan adalah sistem penyediaan air minum yang menggunakan jaringan pipa untuk mendistribusikan air. SPAM bukan jaringan perpipaan adalah sistem yang tidak menggunakan jaringan pipa, seperti sumur umum, terminal air, dan penampungan air hujan. |
Apa hak masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Masyarakat berhak memperoleh air minum yang memenuhi standar kesehatan, mendapatkan pelayanan yang baik, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM. |
Apa kewajiban penyelenggara SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Penyelenggara SPAM wajib menyediakan air minum yang memenuhi standar mutu, menjaga kelangsungan pelayanan, melakukan pemeliharaan, dan memberikan pelayanan yang merata. |
Apa tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas menetapkan kebijakan dan strategi SPAM di wilayahnya, menyelenggarakan SPAM, memberikan izin, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. |
Bagaimana pembiayaan SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pembiayaan SPAM dapat berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Apa sanksi administratif dalam penyelenggaraan SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan SPAM. |
Apa persyaratan untuk mendapatkan izin SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Persyaratan meliputi persyaratan administratif (badan usaha yang sah, akta pendirian, NPWP) dan persyaratan teknis (studi kelayakan, perencanaan teknis, dan kemampuan teknis). |
Apa yang dimaksud dengan SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | SPAM adalah singkatan dari Sistem Penyediaan Air Minum, yaitu satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. |
Siapa saja yang bisa menjadi penyelenggara SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Penyelenggara SPAM dapat berupa BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat (Pasal 9). |
Apakah izin SPAM diperlukan untuk setiap penyelenggaraan? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Ya, setiap penyelenggaraan SPAM harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota sesuai dengan tata cara yang diatur dalam BAB VI. |
Sekelompok masyarakat ingin mendirikan SPAM untuk kebutuhan air bersih di desa. Bagaimana prosedurnya? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Berdasarkan PP 122/2015, kelompok masyarakat dapat menjadi penyelenggara SPAM. Mereka harus mengajukan izin kepada Bupati/Walikota (BAB VI). Mereka perlu memenuhi persyaratan administratif sebagai kelompok masyarakat dan persyaratan teknis untuk SPAM bukan jaringan perpipaan (Pasal 10). Penyelenggaraan harus memenuhi s... |
Perusahaan air minum swasta gagal memenuhi standar mutu air. Apa konsekuensinya? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Berdasarkan PP 122/2015, penyelenggara SPAM wajib menyediakan air minum yang memenuhi standar mutu. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin. Dasar Hukum: BAB IX. |
Pemerintah Kabupaten ingin membangun SPAM di daerah pedalaman. Bagaimana perencanaannya? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Berdasarkan PP 122/2015, perencanaan SPAM meliputi studi kelayakan dan perencanaan teknis (Pasal 15). Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan SPAM di wilayahnya (Pasal 8). Pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah (BAB VIII). SPAM harus direncanakan sesuai standar teknis. Dasar Hukum: B... |
Apa itu air baku? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu sebagai air baku untuk air minum. |
Apa peran BUMD dalam SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dapat menjadi penyelenggara SPAM (Pasal 9). |
Apakah SPAM harus menggunakan jaringan pipa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Tidak. SPAM terdiri dari dua jenis: SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan (Pasal 10). |
Apa yang diatur dalam pembinaan SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pembinaan SPAM meliputi bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam penyelenggaraan SPAM (Pasal 50). |
Siapa yang melakukan pengawasan SPAM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pengawasan SPAM dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. |
Jelaskan isi Pasal 45. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 45 mengatur tata cara pemberian izin yang meliputi permohonan, evaluasi, dan penetapan izin. |
Apa yang diatur dalam Pasal 45? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 45 mengatur tata cara pemberian izin yang meliputi permohonan, evaluasi, dan penetapan izin. |
Bagaimana bunyi Pasal 45? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 45 mengatur tata cara pemberian izin yang meliputi permohonan, evaluasi, dan penetapan izin. |
Apa isi Pasal 45? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 45 mengatur tata cara pemberian izin yang meliputi permohonan, evaluasi, dan penetapan izin. |
Ringkasan Pasal 45. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 45 mengatur tata cara pemberian izin yang meliputi permohonan, evaluasi, dan penetapan izin. |
Jelaskan isi Pasal 48. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 48 mengatur jangka waktu izin penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam Pasal 48? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 48 mengatur jangka waktu izin penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana bunyi Pasal 48? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 48 mengatur jangka waktu izin penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi Pasal 48? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 48 mengatur jangka waktu izin penyelenggaraan SPAM. |
Ringkasan Pasal 48. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 48 mengatur jangka waktu izin penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan isi Pasal 52. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 52 mengatur pembinaan teknis penyelenggaraan SPAM. |
Apa yang diatur dalam Pasal 52? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 52 mengatur pembinaan teknis penyelenggaraan SPAM. |
Bagaimana bunyi Pasal 52? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 52 mengatur pembinaan teknis penyelenggaraan SPAM. |
Apa isi Pasal 52? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 52 mengatur pembinaan teknis penyelenggaraan SPAM. |
Ringkasan Pasal 52. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 52 mengatur pembinaan teknis penyelenggaraan SPAM. |
Jelaskan isi Pasal 58. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 58 mengatur sumber pembiayaan dari APBN. |
Apa yang diatur dalam Pasal 58? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 58 mengatur sumber pembiayaan dari APBN. |
Bagaimana bunyi Pasal 58? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 58 mengatur sumber pembiayaan dari APBN. |
Apa isi Pasal 58? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 58 mengatur sumber pembiayaan dari APBN. |
Ringkasan Pasal 58. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 58 mengatur sumber pembiayaan dari APBN. |
Jelaskan isi Pasal 60. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 60 mengatur sumber pembiayaan dari APBD. |
Apa yang diatur dalam Pasal 60? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 60 mengatur sumber pembiayaan dari APBD. |
Bagaimana bunyi Pasal 60? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 60 mengatur sumber pembiayaan dari APBD. |
Apa isi Pasal 60? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 60 mengatur sumber pembiayaan dari APBD. |
Ringkasan Pasal 60. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 60 mengatur sumber pembiayaan dari APBD. |
Jelaskan isi Pasal 65. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 65 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis. |
Apa yang diatur dalam Pasal 65? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 65 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis. |
Bagaimana bunyi Pasal 65? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 65 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis. |
Apa isi Pasal 65? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 65 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis. |
Ringkasan Pasal 65. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 65 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis. |
Jelaskan isi Pasal 68. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 68 mengatur sanksi berupa penghentian sementara kegiatan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 68? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Pasal 68 mengatur sanksi berupa penghentian sementara kegiatan. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.