text stringlengths 0 4.35M |
|---|
mid tambahan lembaran negara r.i. komponen modal inti (((((buffer)perlu menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dalam suatu peraturan otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan profil risiko adalah profil risiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai ... |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. utang. sukuk. pemodal profesionaldengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang bahwa pertumbuhan pasar modal berperan penting dalam menyokong perekonomian nasional, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan pasar modal perlu memperluas k... |
lembaran negara republik indonesia sekuritisasirmedia perbankan, diperlukan alternatif sumber pendanaan bagi bank selain dana pihak ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sekuritisasi aset: bahwa aktivitas sekuritisasi aset dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank yang memiliki eksposur sekuritisasi sehingga mempeng... |
tambahan lembaran negara r.i sekuritisasiumum salah satu alternatif sumber pendanaan bagi bank adalah dengan melakukan aktivitas sekuritisasi aset yang merupakan kegiatan mengalihkan aset keuangan atau aset syariah dari kreditur awal originator) kepada pihak lain. melalui sekuritisasi aset, bank dapat meningkatkan liku... |
lembaran negara republik indonesia kebijakan countercyclical. covidti. sebagai ses sess iii po. na: sila ill ne sine ti: b5p fatal $ipni kt) 2ir 3d, ie3 bil nn: tifa phat, sja benda bahan bah dika, batal gigi tetap pes sign isa sirigitg were nenek #erirrsri sir ananda eis lo! bri1 pede dan bai lipan hid bana inn era an... |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. lsp. sektor jasa keuangan. penataumum untuk mewujudkan lembaga jasa keuangan yang berkelanjutan, stabil dan kontribusi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dimaksud adalah dengan menyusun stan... |
aas nasional. bank umumterhadap ekonomi daerah sesuai dengan kapasitas permodalan bank perkreditan rakyat, perlu dilakukan penataan cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal i,aktu pelaksanaan kegiatan usaha baru: tujuan kegiatan usaha baru, dan keterkaitan kegiatan us... |
mid tambahan lembaran negara r.iumum dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, diperlukan peran dan kontribusi bpr yang lebih besar dalam memberikan layanan perbankan seluruh penjuru wilayah, terutama remote area. agar dapat berkontribusi lebih besar, diperlukan... |
aga im) nama prof. dr. muchtar pakpahan, s.h., ma. tah pekerjaan guru besar ilmu hukum pada fakultas hukum ara tan universitas kristen indonesia, jakarta dal alamat jalan duren sawit komp. ptb blok nomor duren sawit, jakarta timur nama rawan suryani pekerjaan swasta alamat kp. kayu jaya rt. )rw desa kayu jaya, kecamat... |
jperkumpulan forum pengusaha rokok kretek, berkedudukan jalan kh. uraikan nomor kudus, jawa tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh nafas gunawan, ketua badan pengurus forum pengusaha rokok kretek, selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama zaenal mustofa warga negara indonesia tempat, tanggal lahir kudus, agustus pek... |
#gnatius ryan tumiwa,ni bahwa pada tanggal agustus mahkamah telah menerima surat pencabutan permohonan perkara nomor puu xii tertanggal agustus yang ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukum pemohon yang pada pokoknya mengajuuu xii ditarik kembaldapat mengajukan kembali permohonan pengujibagai ketua merangkap anggot... |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. layanan kebanksentralan. pencabutan. peraturan bank indonesia nomor pbi tentang layanan kebanksentralanberikan layanan kebanksentralan:, bahwa dalam memberikan layanan kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara tersentralisasi, terintegrasi, dan terpadu, di... |
lembaran negara republik indonesia rupiah khusus. peringatan tahun kemerdekaan ri. tahun emisi pencabutan. peraturan bank indonesia nomor pbiuang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan republik indonesia tahun emisi kepada masyarakat, bahwa uang rupiah khusus peringatan tahun kemerdekaan republik indonesia tahun em... |
his perbankan. bi. transaksi valuta asing. bank umum. pihak as, termasuk pihak asing,asi: berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (long term outlook) bank tersebut::gian kelima transfer rupiah bab iii penyelesaian transaksiuntuk penyesuaian transaksi derivatif atas pembayaran dividen sebagaimana dim... |
perbankan. bi. transaksi valuta asing. bank umum. pihak asndorong pendalaman pasar keuangan khususnyamberian panduan transaksi yang lebih jelas dnasionalminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif dan dengan tetap mendukung kelancaran aktivitas sektor riil. ii. demi cukup jelasforeign dir... |
perbankan. bi. prinsip. kehati hatian. utang luar negeri. korpoekonomi, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, utang luar negeri, khususnya yang dilakukan oleh korporasi nonblok, perlu dikelolauntuk mendorong pendalaman pasar keuangan domestik, bahwa penerapan prinsip kehati hatian tersebut dilakukan dengan tetap memper... |
lih perbankan. bi. lalu lintas. devisa. prinsip kehati hatian. pelapo khususnya aspek makroprudensialpenyampaian informasi mengenai kegiatan penerapan prinsip kehati hatian, peringkat utang (credit rating), serta laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memastikan korporasi nonblok mengelola utang luar negeri yang dimi... |
perbankan. bi. lalu lintas. devisa. prinsip kehati hatisistem pelaporan kegiatan lld bukan bankketerangan dan data yang diperoleh melaluidalam rangka mendorong kehati hatian korporasi dalam mengelola risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko overleverage terhadap utang luar negeri, bank indonesia telah mengelua... |
kios bea tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. dana pensiun. laporan tekeknismengenai dana pensiun yang mengatur mengenai laporan teknis dana pensiun yaitu peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tanggal september tentang laporan teknis dana pensiun sebagaimana telah diubah dengan peraturan menter... |
sma tambahan lembaran negara r.ilahirnya undang undang nomor tahun tentang perasuransian undang undang perasuransian) menjadibanyak penyempurnaan atas undang undang sebelumnya. salah satu penyempurnaan yang ada dalam undang undang perasuransian adalah penyempurnaan ketentuan mengenai sanksi, termasuk pengaturan baru te... |
lembaran negara republik indonesia:n optimalisasi sistem perizinan wakil agen penjual efek reksa dana dan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wakil agen penjual efek reksa dana perlu dilakukan penyempurna, bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan wakil agen penjual efek reksa dana diperlukan langkah ... |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. perizinan. efek reksa dana. wakilpenyempurnailakukan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi layanan perizinan wakil agen penjual efek reksa dana, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wakil agen penjual efek reksa dana serta mengadopsi struktur sertifikasi keahlia... |
lembaran negara republik indonesia transaksi materi:::::,cc.,cc. |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. perubahan kegiatan usaha. transaksi materil:pta:yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan selanjutnya akanjaga momentum perbaikan kinerja debitur yang terkena dampak coronavirus disease covid mendorong optimalisasi fungsi intermedia perbankan, mempersiapkan perban... |
aan keuangan. ojk. sukuksukuk. bab ketentuan umumewajiban anggota dewan pengawas syariah atau tim ahliyang telah diterima oleh otoritas jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini namun belum menjadi efektif tetap mengikutviiset yang menjadi dasar sukuk wajib tidak bertentangan dengan prinsip ... |
sak lembaran negara r.i keuangan. ojk. sukuksukuksukuksukuk tersebut antara lain meliputi penyempurnaan definisi sukuk, pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk dan penerbitan sukuk (underlying asset), pengaturan perjanjian perwaliamanatan, pengaturan mengenai peran dewan pengawas syariah atau tim a... |
mid lembaran negara republik indonesiacc.:::::ketentuan peraturcc.:peratur::cc.ketentuan peraturan perundang undang |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. manajemen risikoprofil risiko adalahyang dimaksud denganfrekuensi penyampaian informasi eksposur risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis risikoyang dimaksud denganyang dimaksud dengyang dimaksud dengantermasukyang dimaksud denganyang dimaksud dengan risiko huku... |
sma lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. informasi keuangan. sistem layanan. debitur. pelaporan. permintcc.u |
sma tambahan lembaran negara r.i layanan. debitur. pelaporan. permint |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. konsumen. jasa keuangan. layanan pengadpengadudibentuknya otoritas jasa keuangan adalah mewujudkan keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, bahwa salah satu cara mewujudkan kegiatan yang mampu melindungi kepenti... |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. perusahaan efek. daerefean perusahaan efek terhadap perekonomian daerah dan memperluas akses masyarakat daerah untuk berinvestasi sektor pasar modal, diperlukan pengembangan infrastruktur jaring pemasaran layanan jasa pasar modal, bahwa salah satu upaya untuk mengembangk... |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. perusahaan efek. daerefek daerah umum dalam rangka mengembangkan industri pasar modal agar menjadi sarana investasi yang semakin menarik bagi masyarakat indonesia, otoritas jasa keuangan perlu untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sektor pasar modal. kondisi layanan... |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. bank perantara. hubungan operhubungan operasional bank perantara dengan bank indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa penanganan permasalahan solvabilitas bank merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas sistem keua... |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. bank umum. konvensional. jangka pendek. likuiditas. pinjaminjaman likuiditas jangka pendek berupa sukuk bana1bi105y6: dan nilai agunan berupa aset kredit atau aset pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 6oembiayaan likuiditas jangka pendek syariah berupa sukukbi, c... |
tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. daerah pabean indonesia. asing. uang kertas. pembawumum guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang bank indonesia sebagaimana beberapa kali telah diubah,untuk mendukung efektivitas pengendalian moneter, perlu di... |
tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. rupiah. valuta asing. gw. berbagai kebijakan tersebut dievaluasi secara berkelanjutan dari waktu waktu guna merespon dinamika perekonomian global dan domestik. pada tahun bank indonesia telah mencanangkan langkah reformasi berupa penguatan kerangka operasional kebijakan monet... |
lembaran negara republik indonesia financing value. uang muksalah satu tujuan pengaturan dan pengawasan makroprudensial yaitu untuk mendorong berjalannya fungsi intermedia perbankan yang seimbang dan berkualitas: bahwaperekonomian nasional diperlukanilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan perlindu... |
ertifikat deposito syariahperlu didukung salah satunya oleh pasar uang yang likuid dan efisien, cc. bahwa untuk mencapai pasar uang yang likuid dan efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang, bahwa tersedianya instrumen pasar uang be... |
lembaran negara republik indonesia negeri. kewajibtang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing merupakan salah satu sumber pembiayaan perekonomian nasion... |
berita negara republik indonesia perbankan. bi. pengelolaan uang rupiahuang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara dan alat pembayaran yang sah negara kesatuan republik indonesia yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik untuk, bahwa, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, ... |
tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. pengelolaan uang rupelolaan uang rupiah umum sesuai undang undang nomor tahun tentang mata uang, bank indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, sampai dengan ... |
tambahan lembaran negara r.iumum pembentukan central counterpart ccp) indonesia merupakan suatu inisiatif yang sejalan dengan komitmen indonesia dalam memenuhi rekomendasi the group twenty g20) yang diadopsi dari financial stability board fsb) dan international organization securities commissions bosco) untuk memitigas... |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. perubahanlakukan penguatan fungsi intermedia perbankan dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikal dan kondisi siklus keuangan, terdapat ruang bagi kebijakan makroprudensial yang akomodatif, bahwa kebijakan makroprudensial yang akomodatif dilakukan melalui peny... |
tambahan lembaran negara r.imomentum pertumbuhan ekonomi tengah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga, bank indonesia melakukan penguatan fungsi intermedia perbankan melalui penyempurnaan pengaturan mengenai rim dan rim syariah, dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikal dan kondisi siklus... |
lembaran negara republik indonesiamomentumrelaksasi kebijakan khususnya terkaitdan upaya mendorong ekonomi berwawasan lingkungan (green economy) diperlukan dukungan bank sentral melalui kebijakan rasio loan value, rasio financing value, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan bagi properti berwawasan lingkungan dan ... |
tambahan lembaran negara r.imelakukan pelonggarlonggarmasih bersifat akomodatif, bank indonesia menetapkan kebijakan pemberian insentif berupa rasio yang lebih longgar terhadap rasio ltv untuk dan rasio ftv untuk khusus untuk properti berwawasan lingkungan, sertasehubungan dengan kebijakan tersebut atas, bank indonesia... |
lembaran negara republik indonesia nasabah. lalu lin bank indonesiapemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan gundevisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan perolehan informasi permintaan devisa pembayaran impor, bahwa transaksi penggunaa... |
setajuk muluk alias ali murtad tempat tanggal lahir sampang, oktober pekerjaan wiraswasta alamat dusun nangkrenang, desa karang gayam, kecamatan oben, kabupaten sampang sebagai t212 pemohon nama hasan alaydrus, lc. tempat tanggal lahir jakarta, september pekerjaan guru mubaligh alamat jalan raya benteng agung kelurahan... |
, risno, s.t., m.m. tempat tgl lahir pati, september pekerjaan anggota dprd kabupaten pati warga negara indonesia alamat ds. puri, kelurahan desa puri, kabupaten pati, provinsi jawa tengah disebut sebagai 0n0 . pemohon nama dopamin tempat tgdisebut sebagai 5n . pemohon ii, dewan pimpinan cabang partai persatuan pemban... |
tambahan lembaran negara r.i unit usaha syariah& |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. pemisahan. unit usaha syariah. persyaratindustri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespon tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan bank umum syariah hasil pemisahan unit usaha... |
tambahan lembaran negara r.i persyaratumum berdasarkan undang undang mengenai perbankan syariah, buk dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan membuka uus sehingga mempercepat pertumbuhan perbankan syariah indonesia. namun demikian, uus dapat memisahkan diri dari buk induknya menjadi bus yang ku... |
keuangan. ojk. lembaga penjaminan6 poj. tentang penyelenggaraan usahaengan tetap memenuhi prinsip kehati hatian (prudential principle) khususnya terkait dengan aktifitas penyelenggaraan usahaelenggaraan usahanu span menetapkan: peraturan otoritas jasa keuangan tentang penyelenggaraan usahadi berdasarkan persetujuan ata... |
his yang meliputi aturan mengenai investasi, persyaratan pemberian penjaminan, pembentukan cadangan, tingkat retensi serta tingkat gearing ratio yang diperkenankanaset lancar dan utang lancar yang dimaksud dalam ini diperhitungkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku secaraefek beracun aset meliputi efek beracun ... |
hid keuangan. ojk. laporan bank. transparansi.::::, |
laa keuangan. ojk. laporan bank. transparansi. publ:iicukup jelas. s5) |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. bank. modal. jaringan kantorcc.):::cc.::::::: kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit::: jasa lainnya:ketentu:syariah indonesia: kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan: |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. modal. jaringan:: investasi berupa deposito dan tabungan: penerbitan surat investasi, dan sekuritisasi:: agen penjual sbs:: kustodian, wali amanat, dan penitipan dengan pengelolaan (trust:yang dimaksud dengandenganbeli, pinjam meminjam, sewa menyewa |
lembaran negara republik indonesia transaksi. perlakuan akuntdengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbangbahwa terdapat urgensi dan signifikansi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang belum mencukupi sehingga pemerintah melaksanakan program percepatan pem... |
keuangan serta menciptakan sistem perbankan yang mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai prinsip kehati hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi. beberapa ketentuan dalamhuruf dan angka hurufetentuan dan diubah serta ditamba... |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ouk. sertifikat penitipan efek indonesiasertifikat penitipan efek indonesia yaitusertifikat penitipan efek indonesia indonesian repository receipt). ii. demi cukup jelas. peraturan perundang undangan bidang pasar modal terkait dengan penawaran umum antara lain peraturan perundang u... |
keputusan rektor universitas lampung nomor un26 kp tentang pengangkatan panitia bintik institutional repository dan indonesia onesearch (ios) tahun rektor universitas lampung, menimbang: bahwa perpustakaan unila adalah salah satu perpustakaan yang menerapkan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan informasi, salah... |
ss, rama men bupati ogan komering ilir peraturan bupati ogan komering ilir nomor:penjabaran sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu ditetapkan dengan peraturan bupati ogan komering ilirfebruari bupati ogan komering ilir, ishak meski diundangkan kayuagung pada tanggal februari pit.nomor tanggal februari pemerintah kabupa... |
dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun dapatselanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan apbd: bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam hurufanggaran dan belanja daerah tahun anggaran seb... |
peraturan rektor universitas lampung nomor tahun tentang tata naskah dinasefisiensi dan tertib administrasi dalam pengelolaan universitas lampung perlu, mengatur tata naskah dinas, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan universitas lampung diperlukan pedoman dalam penyusunantata naskah dinng garaptentang tata naskah dinas... |
peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, gubernur kalimantan selatbahwyang lebih tinggi, sehingga perlugubernur untuk barang milik daerah setelah berkoordinasi dengan skpd teknis terkait. standar harga sebagaimana dimaksud pada h... |
kanan papan be. aan sat ona pra taman aa. kai pan tas dapa beer dia rum? bmkg pam as) sapu gg no, palang merah indonesia ing dan re" kesepakatan bersama antara badan penanggulangan bencana daerah provinsi ntb dengan rinjani lombok unesco global geopark kantor pencarian dan pertolongan kelas mataram stasiun klimatologi ... |
lembaran negara republik indonesia dukungan. retensipengaruhi oleh retensi sendiri dan dukungan reasuransi, bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perasuransian nasional dan optimalisasi kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai ret... |
tambahan lembaran negara r.i dukungan. retensidalam undang undang nomor tahun tentang perasuransian mengatur bahwatuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan. salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan keuangan adalah penerapan mitigasi risiko. penerapan mitigasi risiko dapat dilakukan dengan bebe... |
mid lembaran negara republik indonesia ) keuangan ojk. lembaga keuangan. dana pensiun. perubahan. pendirian. pengescontoh formulir nomor kan anan anang anna ana nana akan lampiran perihal permohonan pengesahan kepada perubahan peraturan dana yth. kepala eksekutif pensiun dari dana pensiun pengawas perasuransian, lembag... |
kios bana tambahan lembaran negara r.i pensiun. perubahan. pendirian. pengesyaitu peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tanggal februarimenjadidevisa. aset bank umumntuk mendorong pertumbuhan sektor perumahanusaha mikro, usaha kecil, dan yang diberikan kepada semua golongan debiturcukup jelas(lima pu... |
ding lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penambahan modal perusahaan terbuka. memesan efek terlebih dahulbagi pemegang saham minoritas, khususnya terkait dengan penambahan modal yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, perlu diatur ketentuan khusus mengenai... |
next tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. penambahan modal perusahaan terbuka. memesan efek terlebih dahulubahwa ketentuan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu telah diaturnamun terdapat pengecualian yang diatur dengansehubungan dengan hal tersebut untuk ... |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. pihak utama. lembaga jasa keuanganlembaga jasa keuangan, penanganan berbagai permasalahan lembaga jasa keuangan memerlukan penyesuaian prosedur penilaian kembali terhadap pihak yang memiliki dan mengelola lembaga jasa keuangan, bahwa penilaian kembali yang merupakan bagi... |
tambahan lembaran negara r.i keuangan. penilaiumum pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal industri jasa keuangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi, berpotensi menyebabkan peningkatan risiko yang dihadapi ljk dan dapat menimbulkan permasalahan pada ljk. sebagai bagian dari pengaturan dan penga... |
mid ngembangan pasar modal berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pedoman prinsip syariah pasar modal bagi pelaku sektorerapan prinsip syariah pasar modalrinsipkegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal mencakup antara lain: perjudian dan permainan yang tergolong judi:: dan memproduk... |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. dana pensiun. pengurus. dewan pengawasyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun yang berhasil guna dan berdaya guna, persyaratan orang yang dapat ditunjuk sebagai pengurus dan dewan pengawas dana pensiun pemberi kerja perlu diperjelas: bahwa dalam rangka meningkatkan... |
sma tambahan lembaran negara r.i lanjut. penetapan stadan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. penanganan terhadap permasalahan bank dilakukan bukan hanya pada saat bank ditetapkan dalam pengawasan intensif namun sejak saat bank dalam pengawasan normal memiliki permasalahan signifikan dan berpotensi ditetapkan me... |
tambahan lembaran negara r.i real estupaya pengembangan infrastruktur pasar modal syariah adalah dengan melakukan diversifikasi produk investasi berbasis syariah pasar modal. diversifikasi produk investasi berbasis syariah pasar modal dapat dilakukan dengan cara menciptakan produk baru atau dengan menerapkan prinsip sy... |
sma tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. efek. syariah. kriteria |
keuangan. ojk. perusahaan terbuka. hak. penambahan modperusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, perlu menyempurnakan peraturan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu denganmetaprogram kepemilikan saham perusahaan terbukabab persyaratan penambahan modal tanpa meta pe... |
mid lembaran negara republik indonesiadalam huruf diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko:cc.':: assessment) tingkat kesehatan bank sewaktu waktu apabila diperlukan. hasil penilaian sendiri (selfassessmenf, risiko pasar, cc. risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, r... |
mid lembaran negara republik indonesia:s ter:::s ter: b.:,s ters ter::: cc. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya: langkah langkah strategis yang akan dilakukan setelah periode pelaporan:s ter |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. bursa efekbursa efek, peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturapembuatan peraturan bursa efek bagian kesatu persyaratan penyusunan peraturan bursa efek peraturan atau perubahan peraturan bursa efek dibuat dengan memperhatikan pendapat dari anggota bursa efek, lemba... |
kun keuangan ojk. dana pensiun. manfaat. iu:a. bahwa dalam menumbuhkembangkan penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purwakarta, perlu penyesuaian iuran dan manfaat pensiun bagi peserta program pensiun, bahwa dalam pembaruan penyelenggaraan program pensiun dan men... |
sen tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pembiayaan transaksi efek. perusahaan efek. nasabah. transaksi short selling. perusahaii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan mempunyai cukup sumber pembiayaan antara lain memiliki kbd yang cukup sesuai dipersyaratkan bursa efek. cukup jelas. cukup jelas. c... |
tambahan lembaran negara r.iumum proses penyampaian, dan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan meta serta pengajuan aksi korporasi yang meliputi pernyataan penggabungan usaha, pernyataan peleburan usaha, pernyataan penawaran tender sukarela, dan penawaran tender wajib masih dilakukan se... |
jenih. pekerjaan karyawan pt. bukit muria jaya advokat alamat jalan dirasa pusaka, rt. rw nomor dirasa barat, kecamatan karawang barat, kabupaten karawang, jawa barat sebagai 00n200n pemohon nama didik kurniawan alamat kampung jingga, kelurahan serang, kecamatan cikarang selatan, kabupaten bekasi sebagai . pemohon inov... |
rebagai 5n0 52020200n0nn ll. pemohon pasar minggu jakarta selatan sebagai 50n0 02000200n0nn ll. pemohon ii, aliansi petani indonesia api), dalam hal ini diwakili oleh: nama muhammad nur uddin pekerja kecamatan mataraman, jakarta timur sebagai . pemohon iiotto iskandardinata jakarta sebagai en. pemohon ivbogor sebagai .... |
sp), mensmoh. riyadi setyarto, tempat tanggal lahir: madiun, november pekerjaan swasta, perdagangan barang dan jasa: alamat jalan haryono nomor pasar jumat, kelurahan pondok pinang, jakarta selatan: nama rasa a.w:, tempat tanggal lahir: jakarta, maret pekerjaan buruh, alamat rw kelurahan barunya cilincing, jakarta utar... |
aadr. drs. badan muttagien, s.h., hum.kamis tanggal februari dengan registrasi perkara nomor puu viii perihal pengujian penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, dan penjelasan serta undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman,nomor timaret perihal pencabutan permohonan. adapun das... |
tambahan lembaran negara r.ijk telah menerbitkan kebijakan countercyclical yang berlaku sejak maretdan risiko likuiditas bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan bank. oleh karena itu, diperlukankebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatifantara lain pengaturan mengenai perpanjangan periode... |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. reksa dana. kontrak investasi kolektif. bursarlu mengganti peraturetentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: dealer partisipan adalah anggota bursa efek yang menandatangani perjanjian denganmelakukan penjualan atau pembelian unit p... |
kios bana tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. reksa dana. kontrak investasi kolektif. bursasebagai laporannya menjadiii. demiangka cukup jelas. angkameiodal. perlindungan.dana perlindungan pemodal, peraturan mengenaiini untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. faktor risiko adalah salah sa... |
nang tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pemodal. perlindungan.entang dana perlindungan pemodal beserta peraturan peraturan nomor vi.a. yang merupakan laporannya, menjadi peraturan otoritas jasa keuangan tentangberlakuomor tunggal identitas pemodal disebut juga dengan sebutmaksitumbuhan ekonomi, bank perkreditan... |
sma tambahan lembaran negara r.i maksiumum dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bpr sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bprpr atau yang dikenal dengan bpk. memperhatikan secara operasional, mengingat bpr dipengaruhi pula oleh faktor eastern, penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun ... |
sea lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. utang. sukuk. pemeringkatringkatan efek bersifat utang dan atau sukuringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuingkat efek bersifat utang dan atau suk... |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. utang. sukuk. pemeringkatyaitumeringkatan efek bersifat utang dan atau sukurospek dimaksud dikenal juga dengan sebutan outlopub efek bersifat utang dan atau sukuk senilai rp1 triliunnamun sebelum pub efek bersifat utang dan atau sukuk dilakukan, emiten berada dalam kondisi dil... |
ojk. lembaga penjaminandinamis sesuai dengan perkembangan, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai perizinan dan kelembagaan lembaga penjaminan, bahwa untuk menciptakan peraturan yang dinamis dan komprehensif bidang perizinan dan kelembagaan lembaga penjaminan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian, ... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.