filename
stringlengths
16
16
title
stringlengths
22
107
text
stringlengths
132
2.1k
softlabel
stringlengths
15
740
2021-040-02.json
Beruang Madu Muncul Dekat Pemukiman Warga di Sumatera Barat
Beruang Madu Muncul Dekat Pemukiman Warga di Sumatera Barat | Dari sisi sosiologi, katanya, literasi terhadap satwa yang jauh berkurang bisa juga jadi pemicu. Zaman dulu, orang yang beraktivitas di hutan, memahami satwa dan aktivitasnya baik dari pengalaman sendiri atau orang sekitar. Jadi mereka bisa menghindari bahkan berteman dengan satwa.Hal macam ini, katanya, mungkin jauh berkurang sekarang karena pola sosial yang berubah. Jadi, setiap kehadiran satwa dianggap ancaman.Untuk mengurangi konflik ini, katanya, manusia harus menyadari   kalau manusia itu bagian dari ekosistem. Jadi, perlu berbagi ruang, waktu dan empati. “Konkritnya, membatasi keinginan membuka lahan hutan, aktivitas pada waktu aktivitas satwa rendah, dan tidak memasang perangkap satwa. Pengendalian hama dengan lebih elegan,” katanya.Untuk penanganan konflik satwa pun, katanya, harus sesuai regulasi dan protokol standar. “Ini yang perlu lebih disosialisasikan dan diterapkan. Satwa bisa diusir, dipantau lagi, jika masih datang dan ada potensi bahaya bisa ditranslokasi.” ******Foto utama: Beruang madu. Foto: Rhett Butler/Mongabay [SEP]
[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2015-011-15.json
Harus Diperjelas Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
Harus Diperjelas Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia | [CLS] Meski Presiden Joko Widodo secara tegas telah menyatakan komitmennya untuk ikut terlibat aktif dalam penurunan emisi, namun itu belum menjadi jaminan bahwa target tersebut bisa tercapai. Salah satu kendalanya, adalah karena belum ada pendanaan yang jelas untuk program tersebut.Demikian diungkapkan Direktur Ekskekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru di Hotel Oria, Jakarta, dalam pertemuan Dialog Pemerintah dengan Ormas Sipil Menuju COP 21 Paris, Senin (16/11/2015).Menurut Monica, permasalahan inti yang sekarang sedang dihadapi adalah masalah pembiayaan. Jika komitmen penurunan emisi bisa terus berjalan, maka dibutuhkan dana yang jelas dan itu harus berjalan di semua lini.“Bagaimana financing­-nya, itu harus dibicarakan,” ungkap dia.Dijelaskan dia, jika memang Pemerintah benar-benar serius untuk berkomitmen, maka masalah pembiayaan bisa dibicarakan mekanismenya secara detil. Bisa saja, mekanismenya itu ada di Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan nasional, dan atau koperasi yang tersebar di daerah-daerah.Menurut Kepala Departemen Kajian dan Pengelolaan Sumber Daya WALHI Khalisah Khalid, masalah pendanaan memang harus menjadi perhatian semua pihak. Karena, jika melihat kondisi sekarang, pendanaan masih sangat terbatas, sementara eksplorasi alam terus dilakukan sampai menghasilkan emisi yang banyak.“Masalahnya, kebijakan politik uang di negara kita juga masih seperti itu saja. Kita semua sudah tahu sendiri. Sementara, produksi emisi juga terus berjalan dari waktu ke waktu. Itu yang menjadi khekawatiran kami,” tutur dia.Salah satu kekhawatiran itu, kata Khalisah, adalah karena batu bara juga akan menjadi penyumbang emisi pada 2019. Jika itu dibiarkan, maka batu bara bisa menjadi salah satu penyumbang emisi terbanyak.Peran Jokowi
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-011-15.json
Harus Diperjelas Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
Harus Diperjelas Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia | Ketua Dewan Pengarah Penanganan Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja dalam kesempatan yang sama mengatakan, persoalan emisi saat ini memang menjadi perhatian serius di Indonesia. Keberangkatan Presiden Joko Widodo ke KTT G-20 yang digelar di Turki saat ini dan Konferensi Perubahan Iklim (COP 21) yang akan digelar akhir November ini di Paris, Perancis, diharapkan bisa menjadi momen untuk mereposisi Indonesia di dunia internasional.“Ada beberapa isu penting yang ikut dalam COP 21 nanti. Isu-isu tersebut bisa menjadi trigger untuk Indonesia dalam mengawal isu perubahan iklim ini,” ucap Sarwono.Adapun, isu yang dinilai penting untuk dibawa Indonesia ke pertemuan COP 21 nanti, adalah pengembangan REDD+ atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan emsisi dari deforestasi dan degradasi hutan), dan mekanisme pendanaan perubahan iklim.Selain itu, menurut dia, isu yang penting untuk dibawa ke COP 21 di Paris, adalah monitoring, reporting, and verification (MRV), baik dalam pengertian koherensi terkait perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK), maupun MRV dalam arti luas meliputi isu good governance dan komunikasi masal.Isu terakhir yang harus dibawa ke COP 21 di Paris, menurut Sarwono, adalah isu tentang energi. Isu tersebut menjadi isu penting karena di Indonesia praktiknya sudah sangat luas. Itu semua ada dalam dokumen INDC (Intended National Determined Contribution) Indonesia.“INDC Indonesia ini adalah dokumen komprehensif yang diusahakan lengkap sekaligus singkat dan mempunyai karakter berupa “policy brief”,” tandas dia.Sementara itu Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar mengemukakan, walau Indonesia berstatus sebagai negara berkembang dan ekonominya belum sebagus negara maju, namun Indonesia harus berani untuk terus maju. Indonesia harus bisa terus mengawal isu perubahan iklim dan mengimplementasinya sesegera mungkin.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-011-15.json
Harus Diperjelas Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
Harus Diperjelas Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia | Agar bisa diterapkan di semua lini, isu perubahan iklim harus bisa dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa kecuali. Jangan sampai, isu perubahan iklim hanya bisa dipahami oleh kalangan tertentu saja.Untuk diketahui, Conference of Parties (COP) atau konferensi perubahan iklim ke-21 yang akan dilaksanakan di Paris, Perancis, 30 November – 12 Desember 2015 mendatang, merupakan momen dimana sebuah kesepakatan baru akan diluncurkan. Kesepakatan baru ini diharapkan dapat merangkul 196 negara yang tergabung dalam United Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC) untuk bersama-sama berbagi upaya (sharing the effort) dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan tertinggi konvensi, yaitu untuk mencegah kenaikan temperatur rata-rata dunia di atas 2 C. Perjanjian yang mengandung prinsip Applicable to All Parties ini diharapkan dapat diimplementasikan di tahun 2020 oleh seluruh pihak terkait.Berbeda pada saat UNFCCC ditetapkan 1992, peta negara-negara di tahun 2015 ini banyak yang berubah. Tiongkok, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Indonesia, dinilai sebagai negara-negara dengan ekonomi berkembang (emerging economy) dengan kemampuan ekonomi berbeda ketimbang negara yang berkembang lainnya. Negara-negara ini pun mengalami pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang cukup pesat dalam 2 dekade terakhir dan menjadi emitter besar menyaingi sejumlah negara maju. [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-035-09.json
Riset: Udang dan Cacing yang Pertama Pulih Setelah Kepunahan Massal Periode Permian
Riset: Udang dan Cacing yang Pertama Pulih Setelah Kepunahan Massal Periode Permian | [CLS]   Peristiwa kepunahan massal pernah terjadi di Bumi. Kejadian itu terkenal dengan nama Kepunahan Permian-Triassic atau Kepunahan Permian Akhir. Terjadi pada akhir periode Permian, sekitar 257-299 juta tahun lalu. Periode ini adalah era akhir Paleozoikum [kehidupan purba].Kepunahan massal Permian-Triassic sangat menguras keanekaragaman hayati. Ketika itu 95 persen spesies laut dan 70 persen spesias darat punah.Lalu bagaimana seluruh ekosistem dibangun kembali?Baca: Ikan Purba Hidup yang Melebihi Era Dinosaurus Ini Ada di Indonesia  Tulisan berjudul Resilience of Infaunal Ecosystems During The Early Triassic Greenhouse Earth, karya Xueqing Feng, Zhong-Qiang Chen, Michael J. Benton dan kolega dalam Jurnal Science Advances, Vol 8, issue 26, 29 Juni 2022, memaparkan bahwa hewan pertama yang pulih dari kejadian tersebut adalah pengumpan deposit seperti cacing dan udang.Sedangkan pemulihan pengumpan suspensi seperti brakiopoda, bryozoa, dan banyak bivalvia membutuhkan waktu lebih lama.Para peneliti dari China, Amerika Serikat, dan Inggris itu menduga pengumpan deposit membuat dasar laut berantakan sehingga airnya tercemar lumpur.“Lumpur yang bergejolak berarti pengumpan suspensi tidak bisa mengendap dengan baik di dasar laut,” tulis peneliti.Sedangkan beberapa hewan, seperti karang, telah menghilang sepenuhnya.“Terumbu karang tidak kembali sampai beberapa saat kemudian.”Penelitian ini berfokus di China Selatan. Di beberapa daerah tersebut, sejumlah besar temuan fosil sangat menakjubkan, pengawetan secara alami terjadi sangat baik. Bentuk detilnya bisa dilihat dan dapat menunjukkan perilaku rekayasa ekosistem yang tidak wajar.“Salah satu aspek yang paling luar biasa dari data ini adalah luasnya lingkungan kuno yang bisa dijadikan sampel,” tulis peneliti.Fosil ini menjadi jejak yang menunjukkan kapan dan di mana hewan bertubuh lunak tumbuh subur di era tersebut.
[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2022-035-09.json
Riset: Udang dan Cacing yang Pertama Pulih Setelah Kepunahan Massal Periode Permian
Riset: Udang dan Cacing yang Pertama Pulih Setelah Kepunahan Massal Periode Permian | “Misalnya, suhu yang meningkat dan anoksia yang diperpanjang bertepatan dengan nilai keragaman perilaku dan ekologi yang rendah di seluruh batas Permian-Triassic. Butuh sekitar 3 juta tahun untuk pemulihan ekologis hewan bertubuh lunak agar sesuai dengan tingkat pra-kepunahan.”Baca: Penampakan Udang Purba yang Bertahan di Gelapnya Gua  Melacak data fosilJejak fosil yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pengamatan lapangan dan spesimen yang dikumpulkan selama 10 tahun terakhir. Sebagian besar lokasi fosil telah dikunjungi lebih dari tiga kali.“Selalu membutuhkan waktu sekitar 5 hari atau 1 minggu untuk mengerjakan suksesi yang mengandung fosil pada masa Permian Akhir hingga Trias Awal untuk sebagian besar bagian yang dipelajari. Waktu yang dihabiskan untuk pengumpulan fosil sekitar 2 hari di setiap lokasi,” tulis peneliti dalam jurnalnya.Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dataset dari semua genera invertebrata laut yang diketahui dengan menggunakan data range-through yang mencakup Permian Akhir hingga akhir Trias Awal.“Kami menggunakan model ecospace hewan laut sebagai dasar analisis kuantitatif ekologi dari semua genus laut bentik yang diketahui. Analisis refraksi juga digunakan untuk menguji bias pengambilan sampel menggunakan kekayaan generik versus kemunculan fosil.”Baca juga: Bukan Monster, Memang Begini Penampakan Kepiting Purba  Kehidupan di laut pulih Analisis ini penting untuk mengetahui bagaimana kehidupan di laut pulih dari peristiwa kepunahan tersebut.“Pemulihan kehidupan di Bumi membutuhkan waktu jutaan tahun bagi keanekaragaman hayati untuk kembali ke tingkat sebelum kepunahan.”Awalnya, hanya ada beberapa yang selamat, dan pemulihan dimulai di perairan yang lebih dalam. Pemulihan nekton terjadi pada saat yang sama dengan rebound penuh dari kegiatan rekayasa ekosistem infaunal.
[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2022-035-09.json
Riset: Udang dan Cacing yang Pertama Pulih Setelah Kepunahan Massal Periode Permian
Riset: Udang dan Cacing yang Pertama Pulih Setelah Kepunahan Massal Periode Permian | Lalu dengan memeriksa jejak dan liang di dasar laut China Selatan, tim lintas negara ini dapat mengumpulkan kapan kebangkitan kehidupan hewan di laut terjadi.Mengapa penting untuk memahami kepunahan massal ini?Jawabnya adalah bahwa krisis Permian Akhir yang begitu menghancurkan kehidupan di Bumi, disebabkan oleh pemanasan global dan pengasaman laut, tetapi hewan yang membuat jejak dapat diseleksi oleh lingkungan dengan cara yang sama seperti organisme kerangka.“Data fosil jejak kami mengungkapkan ketahanan hewan bertubuh lunak terhadap CO2 tinggi dan pemanasan. Para insinyur ekosistem ini mungkin telah memainkan peran dalam pemulihan ekosistem bentik setelah kepunahan massal yang parah, yang berpotensi, misalnya, memicu inovasi dan radiasi evolusioner di awal masa Trias,” jelas peneliti.  [SEP]
[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2014-024-06.json
Mengapa Pilihan Desa Namo Adalah Ajukan Hutan Desa?
Mengapa Pilihan Desa Namo Adalah Ajukan Hutan Desa? | [CLS] Akhirnya setelah tiga jam perjalanan darat dari ibukota Sulteng, Palu tibalah kami di Namo, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan. Namo sendiri merupakan pemekaran dari Desa Bolapapu yang berpisah sebelas tahun yang lalu dari desa induknya ini. Desa ini secara administratif bagian dari Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi.“Silakan masuk, jangan sungkan, para tokoh sudah menunggu,” sembari menyalami kami, Basri Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LTHD) mempersilakan kami untuk masuk ke lobo, atau nama setempat untuk rumah adat, tempat dimana masyarakat membicarakan seluruh permasalahan adat dan desa.  Lobo di Namo memiliki ukuran 4 x 6 meter, beratap rumbia, berlantai papan, dengan setengah bagian dindingnya tertutup papan yang berfungsi sebagai sandaran.Desa Namo, merupakan desa yang telah berhasil memperoleh pengakuan pengelolaan hutan desa.  Berdasarkan keputusan Menhut nomor 64/2011, desa ini mengelola wilayah Hutan Desa seluas 490 hektar, yang merupakan bagian dari sistem daerah aliran sungai (DAS) Palu, sub DAS Miu.  Dari 490 hektar, 400 hektar dialokasikan sebagai zona lindung dan sisanya 90 hektar diperuntukkan untuk fungsi pemanfaatan.Fungsi kawasan lindung di area ini menjadi penting, jika hutan lindung di Namo dan desa-desa sekitarnya rusak, maka dapat dipastikan Palu dan daerah di wilayah hilir akan mendapatkan ancaman banjir limpasan saat musim penghujan.“Secara turun temurun sebenarnya masyarakat menganggap hutan yang ada diwilayah Namo adalah hutan adat, saat itu kami belum mengetahui bahwa secara status kawasan itu adalah hutan lindung,” tutur Tau Hamid, Mantan Kades Namo.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2014-024-06.json
Mengapa Pilihan Desa Namo Adalah Ajukan Hutan Desa?
Mengapa Pilihan Desa Namo Adalah Ajukan Hutan Desa? | Menurutnya persoalan mulai muncul saat itu, ketika masyarakat tidak bisa lagi meluaskan area garapan. “Masyarakat ketika itu bingung tidak tahu harus kemana lagi memperluas lahan untuk bertahan hidup.  Wilayah kami terhimpit, Taman Nasional Lore Lindu di timur dan hutan lindung di barat,” kenangnya. “Meskipun dalam pemahaman masyarakat kawasan tersebut adalah wilayah hutan adat.”Langkah pertama yang dilakukan oleh Kades Namo adalah melakukan negosiasi dengan desa tetangga, Tangkolowi, untuk menjadikan sebagian kapling wilayah desa tetangga untuk dijadikan bagian hutan Namo. Saat itu tahun 2007.“Proses negosiasi berjalan lebih kurang tiga bulan. Mereka setuju, tapi syaratnya kami harus buatkan pesta adat untuk memasuki rumah adat yang mereka buat. Jadi semua kebutuhan yang diperlukan untuk ritual pesta adat tersebut harus disiapkan masyarakat Namo,” terangnya. “Saat serah terima hutan adat, acara dihadiri wakil pemerintah Kulawi, aparat desa dan lembaga adat serta tokoh-tokoh masyarakat, mereka semua menyaksikan dan ikut menandatangani persetujuan itu.”Langkah kedua yang dilakukan oleh Desa Namo adalah meminta hak pengelolaan hutan di hutan lindung, lewat program Hutan Desa.  Hamid mengaku pihaknya banyak dibantu oleh Yayasan Jambata (Jagalah Alam Maka Bumi Akan Tetap Abadi), sebuah LSM yang bergerak dalam pendampingan masyarakat. “Tidak saja lewat bantuan konsep, bahkan hingga menyediakan kerbau untuk pesta adat pun dibantu Jambata,” tuturnya.Menurut Zarlif, Direktur Jambata, kawasan Hutan Desa penting bagi masyarakat, karena merupakan aset masyarakat Namo untuk mengelola hutan dari produk bukan kayu. Tantangan terbesar dalam proses yang tersebut adalah ketika masih sedikit warga yang paham dengan berbagai macam aturan dan terbatasnya sumber daya finansial.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2014-024-06.json
Mengapa Pilihan Desa Namo Adalah Ajukan Hutan Desa?
Mengapa Pilihan Desa Namo Adalah Ajukan Hutan Desa? | “Pada tahun 2010, kami mengajukan proposal ke Kemenhut melalui Dishut Kabupaten Sigi untuk mendapatkan Hutan Desa. Pada tanggal 21 Maret 2011, Kemenhut menerbitkan SK areal kerja hutan desa di kawasan hutan lindung,” jelas Zarlif.“Hal yang paling sulit adalah memberikan pemahaman terhadap masyakat dalam mengelola area Hutan Desa agar masyarakat mampu memperoleh kehidupan yang layak dari sana,” jelas Basri menambahkan. “Untunglah ada  Jambata yang setia mendampingi, sehingga semua tercapai,” tukasnya.“Saat ini kami belum bisa bicara langkah kedepan tentang hasil putusan MK nomor 35/2013. Belum ada peraturan pendukungnya. Harusnya kan ada PP, setelah PP akan muncul Perda dan turunannya. Kami disini tidak mau melanggar aturan karena masyarakat disini adalah masyarakat adat, kami sangat menghargai aturan,” tambah Basri saat ditanya langkah kedepan setelah proses legalitas Hutan Desa disetujui oleh pemerintah di Desa Namo.Kearifan Lokal Pengelolaan Lahan Masyarakat NamoTau Hamid menjelaskan hutan bagi masyarakat Namo tidak sembarang diperlakukan, bahkan jauh sebelum Kemenhut pada tahun 1999 menetapkan kawasan di area tersebut sebagai Hutan Lindung yang mendukung fungsi daerah aliran sungai. “Hutan primer tidak boleh diganggu gugat oleh masyarakat adat, sedangkan yang kami   katakan hutan sekunder itulah milik adat menurut pemahaman masyarakat adat,” terangnya.Menurutnya, sejak dahulu masyarakat telah mengenal praktek gilir lahan dalam sebuah siklus antara lima hingga sepuluh tahun. “Kalau tahun pertama kami kerja buka kebun di utara, tahun ke dua kami mengelola ditengah, dan tahun ketiga kami mengelola di selatan. Lima sampai 10 tahun kembali lagi ketempat semula. Kearifan semacam inilah yang dilakukan orang tua kita dulu.”Karena lahan sudah semakin terbatas, intensifikasi lahan-lahan pekarangan menjadi pilihan masyarakat, termasuk menanami pekarangan dengan kacang tanah dan pohon coklat.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2014-024-06.json
Mengapa Pilihan Desa Namo Adalah Ajukan Hutan Desa?
Mengapa Pilihan Desa Namo Adalah Ajukan Hutan Desa? | Sedangkan dari dalam hutan, masyarakat mengolah hasil non kayu seperti rotan, damar, aren, bambu, madu hutan serta berbagai tumbuhan obat. “Untuk rotan kami dapat hasilkan dan jual 40 ton setiap tahunnya,” tutur Rusdin, Sekdes Namo menjelaskan. Setidak-tidaknya terdapat delapan nomenklatur jenis rotan hutan yang dia sebutkan. Rusdin menambahkan pula bahwa masyarakat Namo telah mulai memproduksi kursi bambu yang bahannya diperoleh dari lahan kebun dan hutan.Di kawasan hutan yang ada di wilayah Namo pun masih terdapat satwa endemik yang dijumpai. “Anoa, babirusa, burung alo, tarsius, maleo, musang dan masih banyak lagi satwa yang hidup di kawasan itu,” tutur Rusdin mengakhiri keterangan. [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2013-019-10.json
Ratusan Titik Api Kembali Membakar Sumatera
Ratusan Titik Api Kembali Membakar Sumatera | [CLS] Sekitar 500 titik api kembali membakar hutan tropis Sumatera, dan kembali mengirimkan kabut asap tak hanya bagi warga setempat, namun juga ke beberapa tetangga di Singapura dan Malaysia.Titik-titik api yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan tersebut terkonsentrasi di Propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Mirip dengan kebakaran yang terjadi dua bulan sebelumnya, sebagian besar titik api ini muncul di lahan gambut yang membuatnya sangat sulit untuk dipadamkan.Namun, berbeda dengan kasus di bulan Juni silam, kebakaran yang terjadi saat ini tidak didorong oleh angin ke Semenanjung Malaya, dan lebih terkonsentrasi di Propinsi Riau dan Sumatera bagian Utara.Kebakaran hutan menjadi sesuatu yang semakin sering terjadi di Sumatera dalam satu dekade terakhir seiring dengan maraknya pembukaan hutan untuk keperluan perkebunan Hutan Tanaman Industri dan kelapa sawit. Lahan-lahan gambut yang dalamnya lebh dari 3 meter banyak dikeringkan untuk perkebunan tersebut, dan menjadi semakin mudah terbakar. Dari analisis lembaga Eyes on the Forest, ditemukan bahwa 90 persen titik api yang menyebabkan kebakaran terjadi di lahan gambut. Sementara 87% deforestasi yang terjadi di Propinsi Riau -dan menjadi sumber utama munculnya titik api- antara tahun 2007 hingga tahun 2012 disebabkan oleh konversi hutan menjadi perkebunan.Secara keseluruhan Sumatera kehilangan 7,5 juta hektar hutan tropis atau sekitar 36% dri seluruh tutupan hutannya antara tahun 1990 hingga tahun 2010. [SEP]
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-023-16.json
Warga Jambi Berlebaran Bersama Kabut Asap Kebakaran Lahan
Warga Jambi Berlebaran Bersama Kabut Asap Kebakaran Lahan | [CLS] Akibat pembakaran lahan yang terus terjadi hingga menjelang hari raya Idul Fitri, warga Jambi mendapat kiriman hadiah lebaran berupa asap pekat tanpa henti sejak awal bulan ini. Gangguan akibat asap ini bahkan sempat mengganggu penerbangan sejak tanggal 12 Agustus silam, setelah Pesawat Lion Air bernomor penerbangan JT 0601 tujuan Jakarta-Jambi, gagal mendarat di landasan Bandara Sultan Thaha, Kota Jambi.Pesawat tersebut dijadwalkan mendarat pukul 07.20 WIB, namun, jarak pandang di bawah 2 km membuat pesawat terpaksa mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatra Selatan. Pesawat yang padat penumpang mudik ke Jambi terbang kembali ke Jambi agak siang, setelah landasan bandara Sultan Thaha Jambi bebas dari kabut asap di atas pukul 09.00 WIB.Akibat pekatnya kabut asap ini, Dinas Kesehatan Kota Jambi menyiapkan sedikitnya 70 ribu masker untuk pengendara mudik lebaran bersamaan kabut asap saat musim kemarau. Masker tersebut nantinya bisa juga diberikan kepada para pemudik saat musim lebaran. Mengingat, gangguan asap menjadi salah satu penyebab terjadinya infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. “Apalagi masker sangat berguna bagi warga yang sedang diluar rumah. Khususnya adalah para pemudik,” ujar Kasi Pemberantasan Penyakit Menular, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jambi, Kemas Azmi di Jambi kepada Republika.co.id.Dari pantauan ANTARA, kondisi asap di Jambi terlihat tebal saat pagi hari antara pukul 06.00-09.00 WIB. Akibat kondisi asap tersebut bahkan pihak Bandara Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Jambi terpaksa menunda pendaratan pesawat saat pagi hari.Kondisi ini terus berjalan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Dari pantauan VivaNews.com, kota Jambi dihujani debu yang diduga bekas kebakaran hutan sejak malam takbiran, Sabtu 18 Agustus 2012. Masyarakat di sana resah, karena debu berterbangan cukup banyak hingga Minggu 19 Agustus.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2012-023-16.json
Warga Jambi Berlebaran Bersama Kabut Asap Kebakaran Lahan
Warga Jambi Berlebaran Bersama Kabut Asap Kebakaran Lahan | Kabid Pengendalian Hama dan Kebakaran Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Sucipto mengakui debu yang berterbangan di Kota Jambi diperkirakan berasal dari kebakaran lahan atau hutan. “Belum bisa kami pastikan di mana lokasi kebakaran ini, tapi pasti tidak jauh dari Kota Jambi,” kata Sucipto kepada Vivanews Minggu 19 Agustus 2012.Sedangkan mengenai titik panas atau hot spot diketahuinya baru terjadi pada satu titik, yaitu  di Kabupaten Tebo.  “Kami akan terus memantau aksi pembakaran hutan di musim kemarau ini,” katanya. Namun berdasarkan pantauan satelit NOAA di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, jumlah titik api di Provinsi Jambi hingga Selasa hari ini tercatat 30 titik. Paling banyak berada di Kabupaten Sarolangun yakni mencapai 16 titik api.Berdasarkan pantauan BMKG Provinsi Jambi, kondisi cuaca di Kota Jambi dalam keadaan berasap. Jarak pandang pada pagi hari hanya bisa menembus 2.000 meter, dengan arah angin dari Selatan dan kecepatan angin 05 knot. “Tapi pada pukul 08.00 WIB tadi jarak pandang sudah bisa menembus 3.500 meter,” kata Kurnianingsih, Prakirawan BMKG Provinsi Jambi.Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi ketika dihubungi masih belum mengetahui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Jambi. “Sebagian pegawai kami masih libur Lebaran,” kata Resmanysah, Staf BLHD Provinsi Jambi.Sementara itu, Kurnia Ningsih, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jambi, menjelaskan, kabut asap kemungkinan masih akan terus  menyelimuti karena kemarau di Jambi akan terus berlanjut hingga Oktober 2012. Dan pada Agustus 2012 ini merupakan puncak kemarau di Jambi. “Kalau tidak ada hujan sampai Oktober, maka titik panas di Jambi diperkirakan akan terus bertambah,” jelasnya kepada Waspada.co.id. [SEP]
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2019-068-01.json
Memprihatinkan.. Ini Hasil Lomba Artikel isu Lingkungan untuk Caleg di NTT
Memprihatinkan.. Ini Hasil Lomba Artikel isu Lingkungan untuk Caleg di NTT | [CLS]  Lomba calon legislatif (caleg) menulis artikel yang diselenggarakan oleh WALHI NTT sejak 3 Maret 2019 telah berakhir pada 16 Maret 2019. Lomba menulis itu bertema “Politik Lingkungan Hidup dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat dalam Ruang Legislatif”.Dalam rentang waktu itu, WALHI NTT menerima 10 artikel dari 9.964 caleg yang terdaftar di KPU. 10 artikel itu berasal dari 2 orang caleg DPRD provinsi dan 8 orang caleg DPRD kabupaten dan kota.10 artikel itu berarti mewakili 0% dari 180 caleg DPR RI, 0% dari 36 caleg DPD, 0,21% dari 932 caleg DPRD provinsi dan 0,9% dari 8816 caleg DPRD Kabupaten/Kota.“Artikel itu kemudian melalui proses penilaian oleh tiga orang dewan juri yang berasal dari unsur akademisi ilmu politik, komunikasi dan jurnalis media. Artikel dinilai dalam hal kesesuaian tema dan atau subtema, kesesuaian tugas dan fungsi parlemen, gagasan dan tata cara penulisan,” jelas Dominikus Karangora, Divisi Media dan  Komunikasi WALHI NTT  kepada Mongabay Indonesia, Minggu (24/3/2019).baca :  Walhi NTT Gelar Lomba Menulis Politik Lingkungan bagi Para Caleg, Bagaimana Responnya?  Dari 8 artikel untuk kategori caleg DPRD kabupaten/kota, jelasnya, telah dipilih 3 artikel terbaik sebagai  pemenang.Juara pertama jatuh kepada artikel berjudul “Investasi Tebu di Ekologi Sabana, Berkat atau Bencana di Masa Depan?” karya Stepanus Makambombu, caleg DPRD Kabupaten Sumba Timur dari Partai Nasdem.Juara kedua berjudul “Pentingnya Peraturan Daerah tentang Hutan Adat di Kabupaten Malaka” karya Fransiskus Xaverius Taolin, caleg DPRD Kabupaten Malaka dari Partai Gerinda.Dan artikel berjudul “Pengelolaan Hutan di Kabupaten TTS” karya Thimatius Benu, caleg DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) dari partai PKPI pada posisi ketiga.Untuk kategori  caleg DPRD provinsi, sebut Dominikus, 2 artikel yang dikirimkan secara otomatis menempati juara 1 dan 2 dalam kategori ini.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-068-01.json
Memprihatinkan.. Ini Hasil Lomba Artikel isu Lingkungan untuk Caleg di NTT
Memprihatinkan.. Ini Hasil Lomba Artikel isu Lingkungan untuk Caleg di NTT | Artikel berjudul “Awololong, Antara Budaya, Spiritual dan Pariwisata” oleh Vinsensius Bellawa Making, caleg DPRD Provinsi NTT Dapil 6 (Flotim-Lembata-Alor) dari Partai PSI menempati juara pertama.Sedangkan juara kedua ditempati caleg DPRD Provinsi NTT Dapil 7 (TTU-Belu-Malaka) asal Partai Demokrat, Anselmus Tallo, dengan artikel berjudul “Pembangunan Tanpa Perencanaan”.“WALHI NTT memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada 10 orang caleg yang telah berpartisipasi dalam lomba ini dan proficiat kepada 5 caleg yang artikelnya telah terpilih sebagai pemenang lomba ini,” tutur Dominikus.Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada tiga orang dewan juri yakni Didimus Dedi Dhosa,S.Fil,MA., akademisi ilmu sosial politik Universitas Widya Mandira Kupang, Maria Via Dolorosa Pabba Swan,S.Sos,M.Med.Kom, akademisi ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang dan Irvan Kurniawan, Pemimpin Redaksi  VoxNTT.com.baca juga : Caleg Berkomitmen Lingkungan Minim, Berintegritas Rendah Tinggi  Pilih Caleg Peduli LingkunganSebelumnya, Dominikus pada Senin (18/2/2019) menjelaskan ada dua alasan dilaksanakan lomba menulis artikel yaitu untuk mengetahui rekam jejak para caleg yang kurang diketahui karena masyarakat lebih terfokus melihat pasangan calon presiden dalam pilpres yang dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif.Alasan kedua, isu lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat mendapat ruang yang minim dalam pemilihan legislatif. WALHI NTT melihat narasi kampanye para caleg lebih didominasi oleh pecitraan personal, kedekatan kekeluargaan atau pertemanan hingga slogan abstrak soal keberpihakan pada rakyat, termasuk isu lingkungan.Melihat hasil lomba menulis artikel itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Umbu Wulang Tanamahu Paranggi meminta masyarakat NTT untuk memilih caleg yang peduli pada pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan wilayah kelola rakyat.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-068-01.json
Memprihatinkan.. Ini Hasil Lomba Artikel isu Lingkungan untuk Caleg di NTT
Memprihatinkan.. Ini Hasil Lomba Artikel isu Lingkungan untuk Caleg di NTT | “Rakyat NTT harus memastikan adanya kesepakatan dengan para caleg dalam mendukung agenda rakyat untuk kelestarian alam dan penghentian alih fungsi lahan di NTT. Lewat lomba menulis ini, rakyat bisa menilai bahwa perhatian para caleg pada isu lingkungan seperti apa,” tuturnya.Hal tersebut penting mengingat NTT tengah mengalami krisis sosial ekologis mulai dari bencana lingkungan hingga penguasaan lahan yang begitu luas oleh korporasi. Ditambah krisis air dan krisis kehutanan yang terjadi bakal mengancam kehidupan warga NTT kedepannya.Umbu juga menambahkan bahwa para pemilih di NTT diharapkan bisa memilih para caleg yang telah ikut lomba penulisan ini. Karena para caleg ini setidaknya sudah menunjukkan itikad baik dan menunjukkan keberpihakannnya pada urusan lingkungan hidup kepada publik.“WALHI NTT akan mempublikasikan seluruh tulisan para calon legislatif yang telah mengirimkan tulisannya untuk dimuat di media massa. Harapannya publik bisa membaca dan tahu keberpihakan para caleg terhadap pelestarian lingkungan hidup di NTT,” tegasnya.perlu dibaca : Gubernur NTT Moratorium Tambang, Apa Pendapat Pegiat Lingkungan?   Isu Lingkungan Belum PrioritasWALHI Eksekutif Nasional mengapresiasi positif lomba caleg NTT menulis artikel yang digekar oleh WALHI NTT.Khalisah Khalid, Koordinator Isu Politik WALHI Eksekutif Nasional memandang bahwa lomba ini dapat menjadi ruang bagi publik untuk mengetahui sejauh mana komitmen, kapasitas dan integritas para caleg di dalam isu lingkungan.“Publik pun, memiliki referensi untuk menentukan hak pilihnya terhadap caleg yang peduli dengan agenda penyelamatan lingkugan hidup dan sumber-sumber penghidupan,” sebutnya.Akan tetapi, melihat jumlah pengirim yang sedikit, Khalisah menyayangkan bahwa caleg-caleg di NTT tidak cukup antusias untuk merespon isu lingkungan sebagai agenda pokok mereka.
[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2019-068-01.json
Memprihatinkan.. Ini Hasil Lomba Artikel isu Lingkungan untuk Caleg di NTT
Memprihatinkan.. Ini Hasil Lomba Artikel isu Lingkungan untuk Caleg di NTT | Menurutnya ada beberapa poin yang bisa dilihat disini. Pertama, para caleg masih berjarak dengan isu lingkungan dan penyelamatan sumber-sumber penghidupan sehingga mungkin mereka tidak percaya diri untuk menyampaikan pandangannya dalam tulisan.Kedua, isu lingkungan belum menjadi isu prioritas bagi para kontestan politik, bukan hanya di NTT, tetapi juga hampir di seluruh Indonesia.“Jadi isu lingkungan hidup adalah isu yang masih sub-pinggiran. Demikian juga publik masih belum melihat bahwa isu lingkungan hidup bukanlah sebuah isu politik yang penting untuk dibahas dan diperdebatkan dalam momentum politik elektoral,” kata Khalisah.Sedangkan Direktur WALHI Eksekutif Nasional, Nurhidayati berharap agar caleg yang sudah menjadi pemenang dalam lomba ini konsisten dalam memperjuangkan agenda politik keadilan ekologis dan memastikan kembalinya kedaulatan pada masyarakat untuk mengelola wilayahnya ketika terpilih.“Kami berharap, caleg pemenang lomba menulis bisa konsisten memperjuangkan agenda politik keadilan ekologis serta ikut memastikan kembalinya wilayah kelola rakyat kepada komunitas masyarakat lokal dan adat di NTT, jika terpilih sebagai anggota DPRD,” harapnya.perlu dibaca :  Gubernur NTT Wacanakan Penutupan TN Komodo, Ada Apa? ***Keterangan foto utama : Seekor komodo di Pulau Komodo dalam kawasan TN Komodo, Flores, NTT. Foto : indonesia.travel/Mongabay Indonesia  [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-039-04.json
Pembunuhan Ratusan Buaya di Sorong Lanjut ke Proses Hukum, Berikut Foto-foto dan Videonya
Pembunuhan Ratusan Buaya di Sorong Lanjut ke Proses Hukum, Berikut Foto-foto dan Videonya | [CLS]  Pembunuhan ratusan buaya di Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat,  jadi viral di media sosial, Facebook Sabtu (14/7/18) atau sehari setelah seorang warga,  Sugito meninggal diterkam buaya di lokasi penangkaran Jumat (13/7/18).Kasus di Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat ini, mendapat banyak sorotan hingga mendorong Kepolisian Resor Sorong menyelidiki kasus itu meskipun korban dan penangkaran disebut-sebut telah bersepakat tak menempuh jalur hukum.Penangkaran buaya itu milik Andreas Siahaan dikelola dengan nama CV. Mitra Lestari Abadi (MLA). Dalam informasi yang dikeluarkan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sorong, disebutkan buaya dibantai tercatat 292 ekor.Kapolres Sorong AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna kepada Mongabay menyatakan, proses hukum tetap lanjut karena kasus itu sudah jadi viral. “Kita tetap proses hukum. Ini kan sudah viral,” kata Dewa Made, Selasa (17/7/18).Kepolisian, katanya, memisahkan kasus itu jadi tiga bagian, kelalaian pihak perusahaan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, perusakan fasilitas penangkaran dan pembantaian buaya.Untuk seluruh kasus, kata Made, polisi telah memeriksa 10 saksi. “Kita tetap proses (ketiga kasus itu). Kami sudah mengidentifikasi orang yang kemungkinan menjadi terduga tersangka,” katanya.Secara terpisah, Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Sorong Basar Manullang kepada Mongabay menyatakan, berkomitmen penuh mendukung kepolisian mengungkap kasus pembantaian itu.“Kami bersama-sama Kepolisian sedang fokus menyusun anatomy crime hingga kasus sangat diharapkan lanjut ke perkara,” katanya.  KronologiDalam siaran pers BBKSDA Sorong, disebutkan, korban Sugito masuk ke penangkaran tanpa diketahui pengelola penangkaran Kamis (13/7/18). Sugito berteriak meminta tolong setelah diterkam buaya.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-039-04.json
Pembunuhan Ratusan Buaya di Sorong Lanjut ke Proses Hukum, Berikut Foto-foto dan Videonya
Pembunuhan Ratusan Buaya di Sorong Lanjut ke Proses Hukum, Berikut Foto-foto dan Videonya | Petugas yang melihat korban setelah mendengar teriakan, juga ikut berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, kemudian bersama-sama menolong korban.BKSDA menyebut, penangkaran dan keluarga korban telah bertemu dan disepakati perusahaan akan memberi uang duka sebelum pemakaman.Usai pemakaman, sekitar pukul 11.15, warga disebut secara tidak terduga menuju penangkaran dan membunuh buaya-buaya disana, termasuk merusak kantor dan mes.Padahal,  sebelum itu Ketua Ikawangi Sorong telah meminta warga dalam sambutan sebelum pemakaman, agar tidak melakukan tindakan anarkis dan menyerahkan kasus itu kepada kepolisian.“Warga membawa senjata tajam, palu, pemecah batu, balok kayu dan sekop. Di antara kerumunan massa dikenali salah satu pejabat publik,” kata BKSDA dalam rilis.BKSDA menyatakan, ada 292 buaya dibunuh massa, yaitu sepasang indukan dan 290 berukuran 8–12 inci. Sebagian massa juga disebut menjarah anakan buaya berukuran kurang empat inci.Manullang menyayangkan pembantaian buaya yang terdiri dari buaya muara dan buaya air tawar ini. Kedua satwa itu dilindungi dan pembunuhan melanggar UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  Gambaran lokasiSementara itu,  dalam video dan gambar yang diambil pada hari ketiga setelah pembataian, seperti diperoleh Mongabay, suasana di sekitar penangkaran buaya sudah kondusif. Tidak ada warga di lokasi.Dalam gambar itu terlihat enam kolam penangkaran buaya sesuai umur. Kolam-kolam itu berdinding tembok berukuran paling pendek sekitar satu meter lebih, untuk anakan buaya. Paling tinggi sekitar 2,5 meter untuk induk buaya.Sisi lain, petugas terlihat sedang menggali tanah untuk mengubur buaya-buaya mati. Bagian lain tampak garis polisi.Bangkai sebagian besar dibakar, disisakan sekitar 10 buaya untuk barang bukti.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2018-039-04.json
Pembunuhan Ratusan Buaya di Sorong Lanjut ke Proses Hukum, Berikut Foto-foto dan Videonya
Pembunuhan Ratusan Buaya di Sorong Lanjut ke Proses Hukum, Berikut Foto-foto dan Videonya | Video itu juga memperlihatkan, beberapa bagian kolam rusak setelah diamuk massa. Ada juga sisa-sisa kayu yang dipakai masuk ke areal kolam, termasuk untuk memukul buaya hingga mati.Luas lokasi penangkaran buaya itu, diperkirakan sekitar satu hektar di kelilingi pagar seng. Di luar pagar di kelilingi rawa yang ditumbuhi rerumputan.Lokasi penangkaran berada tak jauh dari jalan utama. Untuk ke sana dari jalan utama, masih harus melewati jalan lingkungan sekitar 500 meter terbuat dari beton.Untuk masuk ke penangkaran,  harus melalui jalan timbunan di atas rawa sepanjang 100 meter. Lokasi penangkaran sedikit di atas bukit.Kepolisian menyebut,  jarak penangkaran buaya dengan pemukiman warga, sekitar 200 meter.Di lokasi pembantaian juga masih terpasang beberapa spanduk cetak yang mendesak penangkaran buaya CV. Mitra Lestari Abadi ditutup.Keliopas Krey,  Pakar Herpetologi Universitas Papua mengatakan, sebenarnya di Papua Barat,  sudah banyak kasus manusia diterkam buaya, bahkan terbunuh, termasuk kasus gigitan buaya di Manokwari pertengahan Mei lalu.Buaya, katanya, merupakan spesies soliter (suka menyendiri dan tertutup), tetapi soal makanan merupakan reptil sosial yang memakan mangsa bersama-sama. Perilaku-perilaku ini mempengaruhi respon buaya terhadap manusia. Jadi banyak kasus gigitan, katanya,  bukan karena buaya berada di habitat manusia tetapi sebaliknya, manusia di ‘rumah’ buaya.Untuk kasus di Sorong,  katanya,  orang-orang di penangkaran buaya tentu mereka yang memahami perilaku satwa ini atau orang-orang terlatih. Meski begitu, katanya,  bisa jadi warga sekitar merasa terintimidasi dan keberadaan penangkaran menganggu aktivitas sosial, apalagi sampai berujung korban jiwa.“Akibatnya, warga melakukan respon negatif,” katanya. “Dalam kasus di Sorong kita cukup prihatin, karena menimbulkan korban jiwa,” kata Keliopas.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2018-039-04.json
Pembunuhan Ratusan Buaya di Sorong Lanjut ke Proses Hukum, Berikut Foto-foto dan Videonya
Pembunuhan Ratusan Buaya di Sorong Lanjut ke Proses Hukum, Berikut Foto-foto dan Videonya | Dia mengatakan, pengelolaan penangkaran harus diawasi ketat oleh pemilik penangkaran dan pemerintah guna menghindarkan korban jiwa.“Bisa jadi ada unsur-unsur kelalaian dan keamanan yang kurang diperhatikan dengan baik oleh manajemen penangkaran dan pihak terkait,” katanya.BKSDA menyatakan,  penangkaran buaya CV. Mitra Lestari Abadi, salah satu penangkaran di Papua Barat, yang mengantongi Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK. 264/IV-SET/2013 tertanggal 9 Desember 2013. Itu surat perpanjangan izin usaha penangkaran buaya air tawar (Crocodylus  novaeguineae) dan buaya muara (Crocodylus porossus).  Mitra Lestari juga mengantongi surat keterangan tidak menimbulkan gangguan bagi manusia. Keterangan foto utama: Buaya-buaya yang mati dibantai dikumpulkan untuk dibakar lalu akan dikuburkan di lokasi penangkaran. Foto: Istimewa untuk Mongabay Indonesia     [SEP]
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-010-01.json
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya?
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya? | [CLS]  Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2019 diberbagai wilayah di Indonesia terus terjadi. Efek dari kebakaran cukup banyak dan luas, juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, warisan dan struktur sosial daerah pedesaan, dan juga kota terdekat maupun negara tetangga.Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan citra satelit landsat sampai pada bulan September 2019 ini kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.755 hektare. Untuk lahan mineral 630.451 hektare, dan lahan gambut 227.304 hektare.Raffles B. Pandjaitan, Plt Direktur Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Selasa (22/10/2019) menjelaskan, total luasan itu terdiri 66.000 hektare di Hutan Tanaman Industri (HTI), 18.465 hektare hutan alam, 7.545 hektare Restorasi Ekosistem (RE), dan 7.312 hektare di areal pelepasan kawasan hutan. Terbanyak di wilayah yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN yang sudah bersertifikat, seluas 110.476 hektare.baca : Kebakaran Hutan dan Lahan Sampai September 2019 Hampir 900 Ribu Hektar  Sementara di Jawa Timur pada rentang bulan Juli dan Agustus, Walhi Jatim mencatat ada beberapa titik kawasan hutan di Jatim yang mengalami kebakaran cukup luas. Meliputi hutan di teritori Kabupaten Tuban, Bondowoso, Situbondo, Madiun, Nganjuk, Malang dan Batu. Beberapa kawasan hutan yang terbakar itu menurut Walhi Jatim keluasannya cukup masif, yaitu wilayah gunung Panderman, gunung Arjuno dan gunung Welirang. Ketiga gunung ini masuk di kawasan Malang Raya yaitu Batu, Malang, sebagian Mojokerto dan Pasuruan.Adapun, total luasan hutan yang terbakar di gunung Panderman 2.452 hektare, kemudian gunung Arjuno sekitar hampir 3.000 hektare.
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2019-010-01.json
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya?
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya? | Walhi Jatim menilai, kebakaran hutan di provinsi terluas di Pulau Jawa ini cukup stabil, tidak ada penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2016 yang tidak ada kebakaran di beberapa kawasan hutan ini. Di tahun 2014 Walhi Jatim mencatat, kawasan hutan yang terbakar ada sekitar 4.995 hektare, kemudian di tahun 2015 meningkat menjadi 7.996 hektare, pada tahun 2016 dinilai tidak ada kebakaran di kawasan hutan.Di tahun selanjutnya, 2017 mereka mencatat ada 5.116 hektare hutan yang terbakar. Angka itu dikatakan naik kembali di tahun 2018, dengan keluasan area hutan yang terbakar sekitar 7.279 hektare. Di tahun ini, menurut Walhi Jatim ada beberapa kawasan lindung yang terbakar, yakni kawasan Taman Nasional Baluran di Situbondo dan beberapa kawasan hutan di Probolinggo dan Pasuruan.baca juga : Menyibak Problem Kebakaran Hutan dan Lahan yang Tak Kunjung Usai  Lebih MurahAda banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Salah satunya yaitu pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat petani. Selain itu, kebakaran hutan juga bisa terjadi karena olah oknum korporasi. Hingga 16 September 2019 polisi sudah menetapkan 185 tersangka perseorangan dan empat korporasi dalam kasus karhutla yang terjadi di Riau, Kalbar dan Kalteng. KLHK mengklaim, telah menyegel sebanyak 42 perusahaan yang diduga menjadi otak di balik pembakaran hutan dan lahan.Selain di Kalimantan dan Sumatra, praktik pembakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Lamongan, Jatim. Di Kabupaten berjuluk tahu campur ini masih banyak petani yang membersihkan lahan dengan cara membakar, baik itu di lahan pribadi maupun lahan milik Perhutani.
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2019-010-01.json
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya?
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya? | Sujarwo salah satunya, pria kelahiran 1935 ini mengaku membersihkan lahan dengan cara membakar itu lebih mudah dan praktis. “Sebelum memasuki hujan lahan dibakar dulu, nanti kalau sudah datang musim hujan baru ditanami jagung,” ujar pria 4 anak ini saat ditemui Mongabay di lahan garapanya di Desa Gampang Sejati, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jatim, Selasa (29/10/2019).Hal sama juga dikatakan Suhanis (52), perempuan ini mengaku lahanya bisa lebih bersih setelah dibakar, selain itu juga tidak terlalu memakan banyak biaya dibandingkan sewa jasa orang. “Kalau memakai jasa orang paling tidak harus mempersiapkan biaya kurang lebih Rp5 juta,” kata petani penggarap lahan Perhutani ini.Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengemukakan, dari 328.724 hektare luas karhutla di tahun 2019 ini 99% terjadi karena ulah manusia.menarik dibaca : Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Karhutla Rendah, Siapa Pendana Konsesi Terbakar?   Solusi Saat di konfirmasi, Acep Akbar, peneliti utama Bidang Kebakaran Hutan dan Silvikultur dari Balai Peneliti dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru, menjelaskan ada banyak faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan.Dia menilai untuk penyebab kebakaran hutan ini sudah umum. Termasuk masyarakat perorangan, seperti warga sekitar hutan yang membuka lahan untuk berladang. Perusahaan yang tidak berizin usaha ketika membuka lahan untuk ditanami kelapa sawit. Ada juga pembakaran arsonis (yang direncanakan), atau bermotif kriminal.“Kebakaran juga bisa terjadi saat orang membuka akses untuk memanfaatkan sumber daya alam di dalam hutan. Bisa ikan, hutan, bisa hasil hutan, kayu atau lebah madu,” jelas Acep yang dihubungi Mongabay Indonesia, Selasa (05/11/2019).
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2019-010-01.json
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya?
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya? | Menurut dia, untuk saat ini isu yang sedang ramai yaitu kebakaran hutan di lahan gambut. Karena kebakaran di lahan mineral itu dirasa tidak menghasilkan asap tebal, pada umumnya bahan bakarnya kering, dan kadar airnya rendah. Sehingga pembakaranya dinilai sempurna, tidak menghasilkan koloid asap. Karena itu, untuk saat ini yang menjadi perhatian oleh banyak kalangan itu justru lebih kepada lahan gambut.Profesor riset bidang kebakaran hutan dan silvikultur ini melanjutkan, untuk solusinya harus ada pembinaan ke para pengguna api. Karena menurutnya, pada dasarnya manusia hanya bisa melakukan pencegahan dan pemadaman sejak dini.Jika sudah terlanjur luas, itu sudah dianggap sebagai bencana anthropogenic disasters yang dibuat oleh manusia. “Atau strategi seperti apa yang saya sebut dengan pengelolaan atau pencegahan kebakaran berbasis masyarakat sekitar hutan,” katanya.baca juga : Kala Satwa Menderita karena Kebakaran Hutan dan Lahan  Menurut dia, keterlibatan masyarakat sekitar hutan sangat dibutuhkan. Seperti pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api. Selain itu, juga harus ada pelatihan, fasilitas, biaya operasional secara intensif. “Saya mengusulkan, kalau misalkan dana desa dianggarkan untuk itu kan sebenarnya lebih praktis dan juga efektif,” kata pria penulis buku ‘Pemahaman dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia’ itu.Lanjutnya, di masyarakat tertentu kearifan lokal dalam mencegah kebakaran hutan itu sebenarnya sudah terbentuk. Beberapa desa seperti Kalimantan Selatan, Desa Mawangi, Suku Banjar. Kemudian di Desa Loksado, Suku Dayak, di sekitar kampung mereka tidak ada kebakaran hutan. “Mereka tertib sekali, tetap membakar tetapi terkendali. Lahannya dikeringkan dulu sehingga tidak menghasilkan asap, kemudian disekat, dan mereka bergiliran, tidak serentak,” ujarnya.
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2019-010-01.json
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya?
Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya? | Untuk solusi berikutnya yaitu pembuatan teknologi yang sifatnya bisa dipakai untuk lahan organik sisa-sisa kebakaran seperti tunggak kayu. Teknologi itu harus bisa digunakan untuk membuat bahan yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. “Kalau misalkan itu bisa dimanfaatkan, saya yakin pembakaran yang biasa dilakukan akan berkurang, tapi sekali lagi itu juga harus didukung dengan sistem pemasaran, lebih-lebih bisa sampai ekspor,” pungkasnya..   [SEP]
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2023-005-02.json
Mengapa Bulu Burung Flamingo Merah Muda?
Mengapa Bulu Burung Flamingo Merah Muda? | [CLS]   Burung flamingo begitu mudah dikenali. Lehernya membentuk huruf S, badan ramping, dengan kaki panjang. Paruhnya melengkung ke bawah dengan ujung berwarna hitam. Warna bulunya merah muda.Burung ini sangat populer terutama di Amerika. Patungnya banyak dipakai sebagai ornamen taman. Itu semua berkat karya seniman Don Featherstone yang mendapat hadiah Ig Nobel pada 1996 untuk bidang seni. Ig Nobel yang diselenggarakan di Universitas Harvard itu merupakan parodi dari penghargaan Nobel.Flamingo memang burung mengagumkan. Bukan saja karena keindahan bulunya, namun juga keunikan perilakunya. Sudah lama burung ini mengundang penasaran dan menjadi objek penelitian para ahli. Belum lama ini misalnya, peneliti berhasil menjelaskan mengapa flamingo suka berdiri satu kaki, bahkan saat tidur.Penelitian tersebut mendapati bahwa sendi kaki flamingo memiliki posisi istirahat terkunci selama berdiri satu kaki, sehingga lebih sedikit energi yang dikeluarkan. Peneliti juga menggunakan flamingo yang sudah mati untuk mengungkap rahasia ini. Hasilnya, bisa berdiri satu kaki tanpa bantuan sama sekali, fenomena yang dinamakan berdiam gravitasional pasif.Baca: Mengapa Burung Flamingo Sering Berdiri Satu Kaki?  Warna merahFlamingo berasal dari Bahasa Spanyol dan Latin flamenco, yang berarti api. Ini merujuk warna merah bulunya. Meski kenyataannya, tidak semua jenis flamingo berwarna merah karena ada pula yang oranye.Burung flamingo juga bisa menari. Terutama saat mencari pasangan. Sang jantan akan menari dengan gerakan maju mundur atau ke samping secara teratur dengan leher tegak bersama. Jika betina terkesan dengan gerakan itu, dia akan menjadikannya pasangan seumur hidup.Saat menetas dari telur, anak flamingo berwarna abu-abu. Lantas mengapa bulunya saat dewasa menjadi merah muda?
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2023-005-02.json
Mengapa Bulu Burung Flamingo Merah Muda?
Mengapa Bulu Burung Flamingo Merah Muda? | Ini karena pengaruh dari yang mereka makan. Seperti diketahui, makanan di alam mengandung pewarna alami yang membuatnya berwarna kuning, oranye, atau merah. Namanya carotenoid. Nah, zat ini juga terdapat pada aneka makanan yang dikonsumsi flamingo.Baca: 10 Jenis Burung dengan Paruh Menakjubkan  Flamingo termasuk pemakan segala atau omnivora. Selain tumbuhan, dia juga makan makan daging, molusca [hewan lunak], crustacea [udang], dan ikan kecil. Semakin banyak mengonsumsi makanan yang mengandung pigmen merah, semakin merah pula warna bulunya.Ini juga menjelaskan mengapa flamingo di daerah kaya makanan warnanya lebih merah dibanding kawanan yang hidup di kawasan sedikit makanan. Ini dikarenakan tingkat kandungan carotenoid pada hewan dan tumbuhan di beberapa wilayah di dunia juga berbeda.Sehingga, spesies flamingo yang mendiami daerah tersebut memiliki warna yang berbeda dibanding spesies flamingo lain. Saat flamingo berhenti makan makanan yang mengandung carotenoid maka bulu baru yang tumbuh akan berwarna lebih pucat.Baca juga: Mengapa Beberapa Jenis Burung Memiliki Kecerdasan Luar Biasa?  Penelitian terbaru memperlihatkan, flamingo dengan warna merah lebih cerah cenderung lebih sehat dan mudah mendapatkan pasangan.Paul Rose, seorang pakar perilaku ekologis pada University of Exeter, United Kingdom, mengatakan bahwa warna memainkan peran penting dalam hubungan sosial satwa ini.Baik jantan maupun betina cenderung memilih pasangan berwarna lebih terang. Warna merah muda menjadi penanda bahwa seekor flamingo berbadan sehat dan fit. Laporan dalam jurnal Ethology itu menyebutkan, semakin terang warnanya juga semakin agresif.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-005-02.json
Mengapa Bulu Burung Flamingo Merah Muda?
Mengapa Bulu Burung Flamingo Merah Muda? | Rose dan rekan membuat 210 video, masing-masing berdurasi 1 menit yang merekam aktivitas 45 burung flamingo di WWT Slimbridge Wetland Centre, Gloucestershire, England. Mereka membuat rangking warna burung dan perilaku yang ditunjukannya. Peneliti menemukan, flamingo yang lebih terang cenderung agresif dan mudah menantang berkelahi.Di dunia ada enam spesies flamingo. Empat spesies menyebar di Amerika, dan dua spesies di Asia, Eropa, dan Afrika. Keenam spesies itu adalah Flamingo Greater [Phoenicopterus roseus], Flamingo Chile [Phoenicopterus chilensis], Flamingo Lesser [Phoeniconaias minor], Flamingo Andes [Phoenicoparrus andinus], Flamingo James [Phoenicoparrus jamesi], dan Flamingo Amerika atau Karibia [Phoenicopterus ruber].Flamingo menyukai daerah hangat dan lembab, sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Di Asia, flamingo bisa ditemukan di India, Iran, Uni Emirat Arab. Di Eropa, flamingo ada di Spanyol, Italia, dan Prancis. Sementara di Afrika, tersebar di Kenya, Tanzania, Botswana. Di Indonesia, flamingo hanya bisa dilihat di kebun binatang.  [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2021-010-01.json
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme | [CLS]   “Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.” Begitu bunyi cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dalam akun Twitter-nya.Publik patut tercengang dengan komentar Siti Nurbaya Bakar pada 3 November lalu itu. Menteri yang seyogyanya bertugas menjaga hutan dan kealamian alam malah terkesan mendukung pembangunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan hidup.Logika tidak lazim tentu dari seseorang yang didaulat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana bisa menteri yang memiliki fokus kerja melakukan pengendalian atas pencemaran-kerusakan lingkungan dan pengendalian terhadap perubahan iklim, larut dalam wacana dekonstruksi alam atas nama pembangunan?Pernyataaan itu menggambarkan seolah-olah memang sudah semestinya pembangunan harus jadi prioritas dan alam dikesampingkan. Alih-alih sebaliknya.  Destruksi kapitalisme Sang menteri lupa, kehidupan manusia bersumber dari alam. Tanpa alam manusia bisa apa? Air minum dari alam, oksigen dari alam, pangan dari alam, bahkan kalau merunut kerangka penciptaan manusia, manusia terbentuk dari rantai makanan yang bersumber dari alam. Itu semua merupakan bukti betapa penting alam dalam eksistensi kehidupan manusia. Jadi, sudah semestinya alam menjadi prioritas utama dalam proyeksi pembangunan ekonomi, bukan sebaliknya. Alam ini bukan sepenuhnya milik manusia. Hewan-hewan perlu tempat untuk hidup, tanaman butuh lahan untuk tumbuh.Ruang pikir yang terkungkung dalam fatamorgana ekonomi kapitalisme lewat visualisasi gedung-gedung menjulang dan tol panjang berjuta-juta kilometer yang tampak dalam pembangunan jor-joran era ini, ditambah keyakinan besar itu semua merupakan simbol kesejahteraan, sudah sepenuhnya salah.Kapitalisme mendorong produktivitas ekonomi tanpa batas hingga mengorbankan alam sampai habis ke akarnya merupakan ilusi kesejahteraan yang menyesatkan.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2021-010-01.json
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme | Mari sejenak membayangkan semesta ini tergantikan oleh beton-beton megah nan mewah. Cerobong pabrik dengan asap hitam pekat dan aspal-aspal panas yang membentang jauh terhampar dengan dalih pembangunan untuk kesejahteraan. Kita tidak bisa hidup dalam semesta seperti itu. Alam sejak dulu sudah menyediakan apa yang kita butuhkan sebelum revolusi industri mengubah perilaku manusia menjadi makin tamak.Mengejar pembangunan ekonomi tanpa mengharmonisasikan dengan alam justru hanya akan menciptakan kehancuran. Kiamat semesta tercipta karena ulah manusia itu sendiri. Seperti disampaikan Stephen Hawking dalam sebuah tulisan di The Guardian pada 2016, “mungkin dalam beberapa ratus tahun kita akan membangun koloni manusia di antara (tengah) bintang-bintang, tapi saat ini kita hanya memiliki satu planet, kita perlu bekerja sama untuk melindunginya.”Komentar ini Hawking tujukan untuk mengkritisi kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, yang terkonsentrasi hanya pada segelintir orang. Yang secara bersamaan juga menyebabkan ketimpangan sosial ekstrem, dimana masyarakat kelas kaya dengan aset membumbung hingga jomplang dibandingkan akumulasi kepemilikan harta orang-orang miskin.Bagi Hawking, saat ini merupakan momen paling kritis umat manusia dengan tantangan paling sulit adalah bagaimana menghadapi perubahan iklim, (mengatasi berkurangnya) produksi pangan, ada kelebihan populasi, penipisan varian spesies, muncul penyakit epidemik serta pengasaman laut.Semua itu terjadi lagi-lagi karena ulah manusia yang serakah – tak terkontrol untuk terus menimbun kekayaan secara maksimal.  Ekososialisme, solusi arah pembangunanBelajar dari fenomena itu, maka kapitalisme ekonomi tanpa batas sebenarnya bukanlah kunci kesejahteran, justru pembuka jalan menuju kehancuran. Kapitalisme sarat dengan logika akumulasi untung besar (nilai tukar) hingga melupakan esensi hidup sesuai kebutuhan (nilai guna).
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2021-010-01.json
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme | Dampaknya, alam tak dihiraukan. Untuk itu, tipikal pembangunan ekonomi yang harmoni bersama alam adalah pembangunan yang bersandar pada ekososialisme. Ekososialisme menurut James O’connor merupakan sebuah gerakan sekaligus teori yang berupaya mendegradasi dan menggantikan logika nilai tukar menjadi nilai guna. Hingga produksi ekonomi berlandaskan hanya kepada kebutuhan sosial (bukan akumulasi rente individualisme) dengan berdasarkan persyaratan perlindungan pada lingkungan sekitar (Michael Lowy, What is Ecosocialism). Tujuan ekososialisme itu adalah membangun masyarakat sadar lingkungan dengan berpegang pada kontrol demokrasi, terwujud kesetaraan sosial, dan infiltasi prinsip kerja ekonomi berdasarkan nilai guna.Menurut Michael Lowy, secara intrinsik, rasionalitas kapitalisme yang menitikberatkan profitabilitas ekonomi dan persaingan sengit nyatanya sangat bertolak belakang dengan rasionalitas ekologis yang memperhitungkan keseimbangan alam.Ekososialisme merupakan sebuah prinsip hidup bersama antar masyarakat yang menganut nilai demokratis atas asas koeksistensi manusia dan alam. Realita pembangunanTanpa bersandar pada ekososialisme, pembangunan hanya menjadi tameng rente belaka, di mana wujud pembangunan besar-besaran “belum tentu” menyasar rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Faktanya, berbagai suara penolakan pembangunan di tanah-tanah adat, misal, soal Waduk Lambo di Nagekeo dan geothermal Wae Sano di Manggarai Barat, tidak mendapat respon berarti dari pemerintah (Mongabay, 16/10/21).
[0.006517750211060047, 0.343469500541687, 0.650012731552124]
2021-010-01.json
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme | Mengabaikan suara rakyat dalam proses pembangunan berarti menyimpan kepentingan elit dan oligarki di sana. Hingga kita selalu melihat pembangunan bersifat destruktif. Hutan terbabat habis, laut tercemar, gunung dikeruk, tanah adat tereksploitasi. Tambah lagi, proses pembangunan tanpa pelibatan publik maka tak aneh kalau banyak proyek pemerintah terbengkalai. Karena ia tak bersumber dari aspirasi dengan skema kebijakan demokratis seperti tercermin dalam pembangunan ekososialisme – yang mengharuskan peran serta rakyat-melainkan hanya investasi kapitalisme yang memuaskan kantong-kantong oligark semata.Sekalipun memang ada niat baik pemerintah guna mengejar pertumbuhan ekonomi di sana. Pertanyaannya, siapa yang lebih diuntungkan atas itung-itungan pembangunan macam itu?Data BPS mengejutkan. Angka kemiskinan per Maret 2021 masih besar, mencapai 27,54 juta orang, naik 1,12 juta orang dari 2020. Sedang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021, tumbuh 7,07% (Detik, 5/8/21). Ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan harus dicermati dengan seksama. Tak lain ada yang salah dalam format pembangunan ekonomi kita. Kita harus selalu pegang kata-kata Federico Demaria, ekonom ekologi dalam tulisannya “Why Economic Growth Is Not Compatible With Environmental Sustainability.”Dia mengatakan, pertumbuhan GDP ekonomi bukanlah penentu satu-satunya ukuran kesejahteraan (hidup yang baik), karena sebenarnya, angka harapan hidup tinggi itu berasal dari wujud lingkungan sehat (angka karbon rendah) bukan dari pendapatan tinggi. Investor VS rakyat
[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2021-010-01.json
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme
Salah Kaprah dan Konsep Ekososialisme | Ironi pembangunan yang membabat habis alam tengah terjadi lambat laun akan menjadi petaka bagi kita. Siapa yang paling rugi atas peristiwa itu? Tentu rakyat. Rakyat tidak lagi memiliki sungai bersih untuk sekadar berlibur, atau pantai indah tempat mereka berpiknik bersama keluarga, atau gunung sebagai tempat biasa mencari hasil hutan. Rakyat hidup dengan banjir, longsor, dan menderita berbagai penyakit saluran pernapasan.Sisi lain, para investor pembangunan yang merusak alam, hidup di tempat-tempat mewah dan bersih, plesiran ke tempat-tempat nan indah dengan panorama alam masih asri. Mereka berlibur menikmati keindahan alam dan menghirup udara segar. Mereka jauh dari hingar bingar industri dan debu debu bukit yang diruntuhkan.Paradoks nyata ini terpampang di depan mata dan kadang kita tidak menyadari. Saat alam rusak, rakyat kecil yang pertama kali merasakan dampak…  Penulis: Ahmad Nurcholis adalah master politik internasional di Universitas Shandong, China dengan fokus pada isu politik, ekonomi pembangunan, lingkungan dan hubungan internasional. Tulisan ini merupakan opini penulis. ******Foto utama:  Perusahaan yang membuka kebun sawit dan berkonflik lahan dengan masyarakat adat Laman Kinipan di Kalteng.  Hanya demi ‘pembangunan’ deforestasi dan masalah sosial muncul tak masalah? Benarkah?  Foto: Safrudin Mahendra-Save Our Borneo [SEP]
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2018-017-20.json
Perburuan Walabi Marak di Merauke
Perburuan Walabi Marak di Merauke | [CLS]  Perburuan kangguru atau walabi di Merauke, Papua, mengkhawatirkan. Berburu bukan lagi untuk konsumsi sendiri tetapi sudah diperdagangkan di pasaran.  Fremensius Obe Samkakai, tokoh masyarakat Marind, sedih menyaksikan kangguru (walabi) atau nama lokal saham, marak diburu untuk dagangan di Merauke.Dia minta, perburuan satwa ini dihentikan. Obe khawatir, kalau terus menerus diburu, walabi akan punah.Bagi sebagian orang Marind saham ini sebagai totem atau hewan suci, terutama klen Samkakai. Dalam adat Marind , walabi biasa jadi penutup kandara atau tifa.Dia bilang, sebagai totem seharusnya satwa ini terjaga bukan jadi buruan. Apalagi, katanya, kangguru satwa dilindungi dan logo Pemerintah Merauke.“Ini aset bangsa,” katanya.  Untuk itu, katanya, perlu kesadaran semua untuk menghargai satwa endemik seperti saham ini.Irwan Effendi, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Merauke mengatakan, pemburuan membuat saham makin berkurang di alam. Terlebih setelah akses Jl. Trans Papua, ada, perburuan makin menggila.Satwa endemik Papua ini, katanya, memang jadi satu sumber protein bagi warga. Namun, katanya, tradisi Marind berburu dengan alat tradisional seperti panah, dan parang, dan untuk keperluan sendiri. Kalau sudah berburu, lalu daging dijual ke pasar, katanya, bisa membahayakan keberlangsungan satwa ini.Walabi, katanya, satwa dilindungi tetapi masyarakat lokal masih bisa memanfaatkan secara tradisional. “Jangan terlalu banyak sampai mengancam mereka dan keseimbangan alam.”Dia bilang, satwa dilindungi ini bisa ditemukan di beberapa hutan konservasi seperti Cagar Alam Bupul, Suaka Marga Satwa Mbian dan Taman Nasional Wasur.“Kami bertugas melindungi satwa ini dari pemburu asing yang biasa membunuh satwa walabi,” katanya.Dia mengajak semua pihak mengawasi perburuan satwa ini. Tak bisa hanya mengandalkan BKSDA, karena personil polisi hutan terbatas, bisa dihitung dengan jari.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-017-20.json
Perburuan Walabi Marak di Merauke
Perburuan Walabi Marak di Merauke | “Hentikan perburuan ilegal untuk dijual. Semua harus sadar. Satwa ini totem Samkakai,” katanya.  Ronny Tethool WWF Indonesia, Kantor Merauke, mengatakan, walabi jadi kebanggaan orang Merauke. Satwa ini ikon Merauke.Saham biasa hidup  berkelompok dan tak suka kebisingan alias sangat terganggu dengan bunyi.Saat savanna habis, dan tumbuh rumput baru, kala itulah pakan mereka tersedia lagi. Satwa ini, katanya, sangat takut rumput terbakar, bila teganggu pasti mereka pindah.Saham sulit perkembangan biak. Mamalia berkantong ini saat melahirkan akan membiarkan anak dalam kantong untuk mendapatkan asupan susu. Bagi betina yang sudah beranak satu, misal, belum tentu semasa hidup punya anak lagi.“Cara membedakan betina, tinggal menghitung putingnya saja dan ada kantong.”  Sebenarnya, kata Ronny, kalau walabi terjaga, bisa jadi obyek ekowisata tetapi dalam kondisi alami bukan buatan manusia. Bila kandang buatan manusia, katanya, harus ada izin dari BKSDA.Dengan ekowisata, katanya, bisa membantu mata pencarian masyarakat, salah satu jadi pemandu wisata. “Misal, mereka menjelaskan seputar kangguru, masa hamil dan membesarkan anak, kangguru itu apa, bagaimana perkembangbiakan, pola hidup. Pakan bagaimana,” katanya.Donald Hutasoit, Kepala Balai Taman Nasional Wasur, menyesalkan, pihak-pihak yang memburu satwa ini hingga populasi terancam.Kearifan lokal Marind, sebenarnya mengatur, pemanfaatan terbatas satwa ini, misal, kapan berburu, usia, berapa banyak, larangan bunuh betina. Tampaknya, hal ini mulai luntur, katanya, mereka banyak berburu tanpa tradisi adat lagi.Bilang satwa ini diburu, harus memakai alat tak sembarang, secara tradisonal seperti panah dan busur, parang. Orang dari luar, katanya, memiliki kemampuan senjata angin untuk membunuh satwa bahkan jadi pajangan di media sosial. 
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2018-017-20.json
Perburuan Walabi Marak di Merauke
Perburuan Walabi Marak di Merauke | Keterangan foto utama:   Kala hutan Papua, terbabat jadi sawit, di manakah kangguru pohon ini bisa tinggal? Mereka menanti kepunahan…Foto dari laporan Mighty, SKP-KAM Merauke, Yayasan Pusaka, dan Federasi Eropa untuk Transportasi dan Lingkungan dan Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan.   [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-095-12.json
Amphipoda, Satwa Mungil dari Bawah Laut
Amphipoda, Satwa Mungil dari Bawah Laut | [CLS] Nama seperti lumba-lumba, paus, anjing laut, ikan clownfish atau nemo mungkin akrab di telinga anda, atau bahkan anda telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi pernahkah anda mendengar atau bahkan melihat hewan laut yang bernama amphipoda ?Amphipoda adalah krustasea malacostracan tanpa karapas dengan badan lateral terkompresi. Kebanyakan amphipod ini mempunyai ukuran yang cukup kecil, yaitu antara 1-340 milimeter, meski ada yang berukuran cukup besar.Ada lebih dari 9.500 spesies amphipoda yang diketahui, dan kebanyakan adalah hewan laut, walaupun juga ditemukan di hampir semua lingkungan perairan. Beberapa spesies, yaitu sekitar 1.900 hidup di air tawar, dan bahkan ada  juga yang termasuk hewan darat dan sandhoppers seperti Talitrus saltator.Tubuh sebuah amphipod dibagi menjadi 13 segmen, yang dapat dikelompokkan ke dalam kepala, dada dan perut.  Kepala menyatu dengan dada, dan terdapat dua pasang antena dan sepasang mata majemuk sessile, dan bagian mulutnya sebagian besar tersembunyi di bawah kepala.Thoraks dan abdomen biasanya cukup berbeda dan terdapat berbagai jenis kaki. Thoraks ini terdapat delapan pasang pelengkap uniramous, yang pertama digunakan sebagai aksesori mulut, empat pasang berikutnya diarahkan ke depan, dan tiga pasang terakhir yang diarahkan ke belakang. Penyerapan dan ekskresi garam dikendalikan oleh kelenjar khusus antena.Perut dibagi menjadi dua bagian yaitu pleosome yang terdapat kaki berenang dan urosome, yang terdiri dari telson dan tiga pasang uropods yang tidak berbentuk kipas ekor, seperti yang terdapat  pada hewan udang kebanyakan.Amphipod biasanya berukuran kurang dari 10 milimeter panjangnya, tapi amphipods terbesar yang pernah hidup dan tercatat mempunyai panjang 28 cm dan ini difoto pada kedalaman 5.300 meter di Samudera Pasifik. Dan ada pula sampel dari Samudera Atlantik dengan panjang yang 34 cm telah ditetapkan untuk spesies yang sama, yaitu Alicella gigantea.
[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2016-095-12.json
Amphipoda, Satwa Mungil dari Bawah Laut
Amphipoda, Satwa Mungil dari Bawah Laut | Sedangkan amphipod  terkecil  diketahui panjangnya kurang dari 1 milimeter .Ukuran amphipod ini  dibatasi oleh ketersediaan oksigen yang terlarut, dan ini membuat amphipoda  di Danau Titicaca, yang berada di ketinggian 3.800 meter hanya bisa tumbuh hingga 22 milimeter saja, ini termasuk kecil jika dibandingkan dengan panjang amphipod  dari Danau Baikal yang berada di ketinggian 455 meter di atas permukaan air laut yang bisa mencapai panjang 90 milimeter.Betina dewasa mempunyai kantong di perutnya yang berisi telur yang akan dibuahi oleh jantan dewasa. Persentase kematian telurnya adalah sekitar 25 – 50%. Amphipod tidak mempunyai tahap larva, telur yang menetas langsung dalam bentuk remaja, dan kematangan seksual umumnya tercapai setelah mengalami 6 kali moulting.Amphipod ditemukan dihampir semua lingkungan perairan, dari air tawar sampai  air yang mempunyai kadar salinitas yang sangat tinggi. Mereka merupakan komponen penting dari ekosistem perairan, sering bertindak sebagai mesograzers. Sebagian besar spesiesnya ada di sub ordo Gammaridea yang epibenthic, meskipun mereka sering juga dikelompokan ke dalam sampel plankton, dan anggota Hyperiidea dari semua planktonik dan kelautan.Sejumlah 1.900 spesies, atau 20% dari total keragaman amphipoda, hidup di air tawar atau air non-laut lainnya. Terutama kaya fauna endemik amphipod yang ditemukan di Danau Baikal kuno dan perairan cekungan Laut Kaspia.Sekitar 750 spesies dalam 160 marga, dan 30 keluarga yang tergolong troglobitic, ditemukan di Mediterania Basin, Amerika tenggara Utara dan Karibia.Dalam populasi yang ditemukan di ekosistem bentik, amphipod memainkan peran penting dalam mengendalikan pertumbuhan ganggang coklat. Perilaku mesograzer dari amphipod sangat berkontribusi terhadap penyebaran alga coklat yang mendominasi ditambah dengan tidak adanya predator amphipod.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-095-12.json
Amphipoda, Satwa Mungil dari Bawah Laut
Amphipoda, Satwa Mungil dari Bawah Laut | Dibandingkan dengan kelompok krustasea lainnya, seperti Isopoda, Rhizocephala atau Copepoda, relatif hanya sedikit amphipoda yang menjadi parasit bagi hewan lain. Contoh yang paling terkenal dari amphipod yang menjadi parasit adalah kutu ikan paus (keluarga Cyamidae), tidak seperti amphipod yang lainnya , ini adalah dorso-bagian perut rata, dan memiliki badan besar dan cakar yang kuat. mereka menempel paus balin. Mereka adalah satu-satunya krustasea parasit yang tidak bisa berenang selama setiap bagian dari siklus hidup mereka.Kebanyakan amphipods yang detritivores, dan beberapa menjadi grazers alga, omnivora atau predator  serangga kecil dan krustasea. Makanannya digenggam dengan bagian depan dua pasang kaki, yang dipersenjatai dengan cakar besar. [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-018-07.json
Seekor Paus Terdampar Lagi di Pantai Selatan Jawa
Seekor Paus Terdampar Lagi di Pantai Selatan Jawa | [CLS] Seekor paus terdampar lagi di pantai selatan Jawa. Peristiwa ini terjadi duahari lalu di Pantai Santolo, Garut, 19 September 2012. Hiu paus ini sudah terlihat oleh para nelayan sejak Selasa, 18 September malam di perairan terdekat, dan pagi harinya ditemukan oleh para nelayan sudah terdampar di pantai.Mamalia besar berukuran sekitar 15 meter ini diduga terhempas dan terhimpit karang di pantai selatan. Menurut laporan dari Tempo.co, bagian tubuh paus ini mengalami luka lecet.  Paus berbobot sekitar 7 ton ini kemungkinan sedang mencari makan, karena banyaknya plankton dan berbagai ikan kecil di sekitar pantai Santolo tersebut.  Paus ini masih berada di pantai dan menjadi tontonan warga setempat.Paus yang telah menjadi bangkai ini belum ditindaklanjuti oleh aparat setempat. Warga lokal, tidak mengonsumsi bangkai paus ini. “Masyarakat di garut ini beda dengan daerah lain, mereka tidak memanfaatkan daging paus, jadi dibiarkan utuh,” ungkap Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kebupaten Garut, Lukman Nurhakim kepada Merdeka.com.Kasus terdamparnya paus di pantai Jawa ini adalah yang keempat kalinya sejak dua bulan terakhir. Sebelumnya di bulan Agustus, seekor paus terdampar di pantai utara Jawa, di wilayah Karawang dan sempat diselamatkan sebelum akhirnya mati di perairan Bekasi. Selang beberapa hari kemudian, dua ekor paus terdampar di perairan Yogyakarta.Menurut Juswono Budisetiawan, S.Si, M.Sc, Peneliti Lingkungan Pesisir dan Laut, Pusat Studi Sumber Daya dan Teknologi Kelautan, Universitas Gajah Mada mengatakan, kematian paus di pantai Selatan Jogja dimungkinkan karena beberapa faktor. Pertama, paus termasuk mamalia yang selalu melakukan migrasi dan sudah memiliki jalur tetap ketika melakukan migrasi. Kemungkinan, pengaruh dari kenaikan permukaan air laut sehingga ada perubahan jalur migrasi.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-018-07.json
Seekor Paus Terdampar Lagi di Pantai Selatan Jawa
Seekor Paus Terdampar Lagi di Pantai Selatan Jawa | Pada prinsipnya jalur migrasi mereka menggunakan tanda alam yang ada di laut itu sendiri dan tidak akan berubah untuk waktu lama, selama tidak ada pengaruh besar yang mengubahnya. Kedua, sebagai pemakan Plankton, paus dalam migrasi ada kepentingan untuk mengejar dan mendapatkan makanannya yang berada di jalur migrasi itu. Sehingga ada indikasi ketika mereka mengejar makanan yang keluar jalur tersebut sehingga terbawa arus ombak. Ketiga, pengaruh faktor perubahan iklim, Ikan paus biasanya mencari lokasi yang aman dan nyaman untuk melakukan kawin untuk waktu yang lama. Sehingga mereka keluar dari jalur migrasi untuk kawin dan mereka membesarkan anak mereka.“Sehingga dimungkinkan faktor minor seperti perubahan iklim yang membuat paus tersebut kesulitan menemukan tempat kawin dan selain itu faktor pengaruh kenaikan permukaan air laut, menyebabkan hiu keluar dari jalur migrasi mereka hingga  terbawa arus ombak,” tambah Juswono kepada Mongabay Indonesia.                                                                                     [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-003-11.json
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor?
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor? | [CLS]  Wacana untuk melegalkan pengiriman benih lobster (BL) ke luar Indonesia melalui jalur ekspor, mendapat penolakan keras dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Rencana tersebut, meski diklaim bertujuan bagus untuk menghentikan aksi penyelundupan BL, tetapi dinilai sebagai rencana yang tidak masuk akal.Pernyatan itu diungkapkan Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menanggapi isu yang berkembang dalam beberapa hari terakhir tentang rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengizinkan ekspor BL.Menurut dia, jika wacana ekspor BL berhasil diwujudkan, maka itu akan berdampak negatif bagi perekonomian nasional dan bukan sebaliknya, yakni memberikan dampak positif. Untuk itu, KIARA mendesak agar rencana tersebut bisa segera dihentikan dan menggantinya dengan rencana lain yang lebih baik dan bermanfaat untuk publik.“Alasannya, hal itu akan mendorong eksploitasi sumberdaya perikanan di perairan Indonesia semakin tidak terkendali,” ucapnya di Jakarta, Rabu (18/12/2019).baca : Pro dan Kontra Pelegalan Jual Beli Benih Lobster  Bagi KIARA, kebijakan larangan ekspor BL yang selama ini sudah dijalankan oleh KKP, menjadi kebijakan yang tepat dan patut mendapatkan apresasi dari semua pihak. Terlebih, selama kebijakan tersebut dijalankan, devisa Negara yang berhasil diselamatkan nilainya mencapai Rp635,59 miliar yang berasal dari 6.669.134 BL.“Itu terjadi selama periode 2014 sampai 2018,” tuturnya.Susan mengatakan, agar rencana tersebut bisa diwujudkan, Edhy Prabowo bahkan disebut akan melaksanakan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Rencana itu, dinilai tidak perlu dilakukan karena KKP masih memiliki tugas lain yang tak kalah penting.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-003-11.json
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor?
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor? | Meski berdampak bagus, tetapi Susan menilai, penerbitan Permen tersebut tidak diikuti dengan skema transisi yang jelas. Akibatnya, pasca diterbitkan Permen, timbul masalah yang besar karena masih banyaknya pembudi daya lobster yang terjebak dalam situasi tersebut dan tidak bisa beralih profesi dengan proses yang cepat.Bagi Susan, kekurangan seperti itu harus bisa diperbaiki oleh Edhy sebagai Menteri KP untuk lima tahun mendatang. Dengan cara seperti itu, maka Pemerintah sudah melaksanakan pembangunan keberlanjutan sumber daya perikanan dengan memastikan manfaat yang besar untuk perekonomian Indonesia bisa diwujudkan.“Bukan justeru sebaliknya membuka keran ekspor benih lobster yang jelas akan berdampak bagi keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus perekonomian Indonesia,” tegasnya.baca juga : Sebanyak Rp1,37 Triliun Potensi Kerugian Negara Diselamatkan Dari Penyelundupan Benih Lobster  Bukan SolusiOleh karena itu Susan berpendapat, jika KKP memiliki tujuan ingin memberantas praktik penyelundupan BL dari berbagai wilayah Indonesia ke negara tujuan seperti Singapura dan Vietnam, maka yang harus dilakukan adalah dengan memberantas praktik tersebut sampai ke akarnya.Sementara, jika tujuan itu dilakukan dengan membuka jalur ekspor secara langsung, maka diyakini akan memicu kontraproduktif di masyarakat. Dengan demikian, dari pada terus membangun wacana ekspor BL yang jelas kontra produktif, Edhy Prabowo sebaiknya fokus untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia tetap terpelihara selama tiga bulan pertama masa kerjanya.“Baik ketegasan hukum dalam pemberantasan penyelundupan, mau pun pemberdayaan ekonomi nelayan,” pungkasnya.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-003-11.json
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor?
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor? | Sebelumnya, pada Senin (16/12/2019), Menter KP Edhy Prabowo menyatakan bahwa rencana penerbitan izin untuk melaksanakan ekspor BL, sampai saat ini masih sebatas wacana yang terus dikaji. Wacana tersebut muncul, karena Pemerintah ingin menyelamatkan sumber daya lobster yang ada di lautan dan sebelumnya dieksploitasi untuk kemudian diselundupkan ke negara lain.Tetapi, melakukan pelarangan untuk tidak memanfaatkan BL secara langsung, menurut Edhy juga bukan merupakan kebijakan yang tepat. Mengingat, sampai sekarang ada banyak nelayan di Indonesia yang masih memanfaatkan BL sebagai mata pencaharian mereka.“Untuk itu, kita kaji dan merumuskan ulang peraturan terkait hal ini, bersama para stakeholder dan ahli-ahli,” ungkapnya.perlu dibaca : Sampai Kapan Penyelundupan Benih Lobster Terus Terjadi?  Melalui pembahasan dan kajian dengan melibatkan para pakar dan praktisi, Edhy berharap akan muncul kebijakan perdagangan BL yang tepat dan bisa tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan untuk menjaga laut dan sumber daya ikan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, ada keseimbangan antara mata pencaharian dengan kelestarian lingkungan.Berdasarkan komunikasi yang sudah dilakukan dengan para ahli, Edhy mengklaim bahwa tingkat kelulushidupan (survival rate/SR) BL saat berada di alam sampai mencapai usia dewasa hanya mencapai 1 persen saja. Hasil riset tersebut dipublikasikan sebelumnya oleh Carribean Sustainable Fisheries dan Australian Center for International Agriculture Research.Di sisi lain, Edhy menyebutkan, upaya untuk melaksanakan pelestarian lingkungan di sekitar lokasi habitat BL, juga harus mempertimbangkan keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini masih bergantung pada pemanfaatan BL untuk mendapatkan penghasilan. Untuk itu, harus ada kebijakan yang tepat agar pemanfaatan BL bisa berjalan baik. Legalisasi
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-003-11.json
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor?
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor? | Dari sekian banyak opsi yang sudah didiskusikan dengan para pakar, Edhy mengatakan bahwa opsi legalisasi pembesaran BL dan ekspor BL menjadi opsi yang paling mengemuka. Akan tetapi, dia memastikan kalau opsi tersebut sampai sekarang masih dipelajari lebih dalam dan belum diputuskan menjadi kebijakan yang tetap.“Ada opsi untuk ekspor, apakah solusi itu benar? Apakah tepat ekspor 100 persen? Saya tidak akan setuju kalau mau tanya sikap saya. Saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia, karena itulah potensi kita dan akan mendapatkan nilai tambah yang besar,” tegasnya.baca juga : Benih Lobster Senilai Lebih Rp 5 Milyar Hendak Diselundupkan ke Vietnam  Menurut Edhy, dengan fakta SR yang sangat rendah, maka jika tidak dilaksanakan pembesaran, BL berpotensi akan mengalami kematian. Sementara, jika dibesarkan, maka BL akan berpotensi memiliki SR hingga mencapai 70 persen, walau diakuinya ada juga yang kisarannya mencapai 40 persen.Akan tetapi, sekali lagi Edhy menegaskan bahwa prinsip yang paling penting dalam pemanfaatan BL adalah bagaimana untuk mempertahankan para pencari nafkah tidak kehilangan mata pencahariannya. Selama ini, pemanfaatan BL dilakukan oleh nelayan pengambil BL dan nelayan penangkap lobster dewasa.“Kedua profesi nelayan ini harus bisa hidup berdampingan, tanpa kehilangan mata pencahariannya. Dua sisi mata pedang ini harus saya temukan dalam satu kesempatan yang sama,” sebutnya.Untuk memastikan kelangsungan lobster di alam, Edhy mengungkapkan kalau KKP saat ini sudah menerapkan beberapa aturan untuk pembesaran BL. Di antara aturan itu, adalah mewajibkan pelaku pembesaran BL untuk mengembalikan sedikitnya 5 persen hasil dari pembesaran BL untuk dikembalikan ke alam.“Kelulushidupan BL di alam akan meningkat dari 1 persen menjadi sedikitnya 5 persen,” tutur dia.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-003-11.json
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor?
Adakah Cara Lain Pemanfaatan Benih Lobster, Selain Ekspor? | Selain melalui metode tersebut, Edhy menyebutkan upaya untuk mempertahankan lobster di alam adalah dengan menjaga wilayah perairan dari praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (destruktif). Praktik seperti itu, biasanya akan melibatkan bahan kimia yang berbahaya seperti sianida dan akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem perairan laut, terutama pada terumbu karang.“Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga terjaga,” pungkasnya.  [SEP]
[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2012-025-04.json
Singkawang Canangkan Sekolah Harmoni Hijau
Singkawang Canangkan Sekolah Harmoni Hijau | [CLS] KOTA Singkawang, Kalimantan Barat, sudah dikenal dengan Kota 1001 Kelenteng. Kini, kota ini bikin terobosan dengan pendidikan lingkungan hidup lewat program Sekolah Harmoni Hijau yang diresmikan Wali Kota Hasan Karman, Selasa(7/8/12).Program bagi guru dan siswa sekolah dasar ini digagas atas kerja sama Dinas Pendidikan Singkawang dengan Wahana Visi Indonesia. Ia bertujuan menebar virus cinta alam di sekolah.Communitty Development Coordinator WVI Singkawang, Novita Tan, mengatakan pilot project program ini di SDN 2 Singkawang Timur dan SDN 4 Singkawang Utara. “Kita mencoba mengail bakat dan menciptakan karakter anak didik agar memiliki kemampuan berinteraksi dengan alam sekitar,” katanya di Singkawang, Rabu(8/8/2012).Program  ini mendidik anak-anak SD mampu berinteraksi dengan lingkungan. Guru sebagai pendidik bertugas mengintegrasikan lingkungan dan budaya kontekstual. Tujuan utama, belajar mencintai sesama manusia, dan memperlakukan alam dengan ramah.Ia juga menekankan kemampuan mempersiapkan pembelajaran di dalam dan luar sekolah. Kemampuan membuat media pembelajaran dari alam sekitar dengan mengajak siswa keluar kelas. “Misal, guru mengajak siswa belajar di sekitar sungai. Di sana dijelaskan bagaimana longsor bisa terjadi.” ,”WVI juga berupaya menciptakan fasilitator andal. Dari situ mereka bisa membawa metode menebar harmoni hijau ini ke sekolah lain di Singkawang. Saat ini,  sudah ada 20 fasilitator terpilih. Salah satu, Kepala SDN 4 Singkawang Utara, Nurhasanah.Tahapan yang diajarkan WVI adalah bagaimana menjadi guru kreatif. “Kita dilatih bagaimana cara meningkatkan keterampilan anak-anak melalui media dari alam,” kata Nurhasanah.Mereka juga dilatih memilih strategi pembelajaran menyenangkan hingga anak tidak bosan. “Menciptakan lingkungan sekolah rindang, hijau, sejuk hingga menjadi tempat nyaman bagi anak didik.”
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-025-04.json
Singkawang Canangkan Sekolah Harmoni Hijau
Singkawang Canangkan Sekolah Harmoni Hijau | Manajer Regional WVI Kalbar, Untung Sidupa berharap, sekolah hijau menjadi percontohan di Singkawang, sekaligus di Kalbar. Wali Kota Singkawang, Hasan Karman menilai, sekolah ini sangat strategis di kalangan usia sekolah.  Hasan Karman berharap,  generasi yang dipupuk sejak dini dapat menjadi generasi peduli alam dan lingkungan. [SEP]
[0.032071568071842194, 0.029640793800354004, 0.938287615776062]
2016-085-17.json
Menyedihkan, Ribuan Burung Dijual di Pasar Bebas Kalimantan Barat
Menyedihkan, Ribuan Burung Dijual di Pasar Bebas Kalimantan Barat | [CLS] Yayasan Planet Indonesia Kalimantan Barat mendeteksi sebanyak 4.892 individu burung diperdagangkan di pasar bebas Kalimantan Barat (Kalbar). Data tersebut diperoleh dari hasil survei di 75 toko burung yang tersebar di delapan kota di Kalbar, yakni Pontianak, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Putussibau.Terungkap pula sekitar 60 jenis dari ribuan jumlah burung yang diperdagangkan tersebut selama kurun waktu Agustus hingga Desember 2015. Burung kacer atau kucica kampung menempati peringkat terbanyak, disusul murai batu, dan kenari.Direktur Eksekutif Yayasan Planet Indonesia, Adam Miller mengatakan, maraknya perdagangan burung ini tidak terlepas dari budaya masyarakat. “Ada kalimat populer yang berlaku bagi masyarakat Jawa. Bunyinya, seorang lelaki akan sungguh-sungguh menjadi lelaki jika ia memiliki sebuah rumah, istri, kuda, keris, dan burung peliharaan,” katanya di Pontianak, Jumat (12/2/2016).Dia juga menjelaskan sistem distribusi burung di Indonesia. Melalui hasil pengamatan yang ia lakukan, Jawa adalah pulau terbesar bagi pemasaran burung. Sedangkan pulau-pulau lain berfungsi sebagai penyuplai.“Hasil survei ini cukup mengejutkan. Ternyata pasar burung juga berkembang di daerah penyuplai. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya akan menemukan lebih dari empat ribu burung dijual di pasar lokal,” jelas Adam.Selain mendata jumlah dan spesies burung yang diperjualbelikan, Planet Indonesia coba menganalisa pola pemasokan dan suplai burung. Untuk pasar lokal, angka tersebut hanyalah persentase kecil yang diperjualbelikan. Diperkirakan lebih banyak lagi yang dijual ke Pulau Jawa.Untuk pasokan burung, sebut Adam, selain dari hutan Kalimantan, burung-burung juga diperoleh dari pulau lainnya seperti Papua. Bahkan, tidak sedikit burung dipasok dari luar negeri, khususnya Malaysia.
[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2016-085-17.json
Menyedihkan, Ribuan Burung Dijual di Pasar Bebas Kalimantan Barat
Menyedihkan, Ribuan Burung Dijual di Pasar Bebas Kalimantan Barat | Di salah satu pintu perlintasan batas Indonesia-Malaysia, Planet Indonesia juga pernah menemukan aktivitas penyelundupan yang mamasok sekitar 6.000 individu burung setiap bulannya ke Indonesia.“Keseluruhan adalah jenis songbird. Bayangkan, jika terdapat sepuluh penyelundup, berapa jumlah burung ilegal yang masuk ke sini? Alasan penyelundup, burung di hutan Kalimantan sudah habis. Terpaksa ambil dari luar negeri,” terangnya.Adam membandingkan kondisi ini dengan pengalamannya ketika melakukan survei burung di kawasan Gunung Palung. Di taman nasional itu, ternyata lebih mudah bertemu dengan orangutan dibandingkan melihat cucak rawa (Pycnonotus zeylanicus).“Jika kondisi ini dikaji dalam skala nasional, perdagangan burung ternyata sudah masuk kategori marak. Bahkan, hampir tidak terkendali. Ini perlu perhatian para pihak terkait,” jelas Adam.Dalam konferensi di Singapura September 2015, sejumlah lembaga yang memonitor perdagangan satwa menyatakan bahwa tingkat perdagangan satwa di Asia, khususnya burung, mencapai titik tertinggi. Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat perdagangan dan penyelundupan tertinggi.“Ini sudah menjadi masalah nasional. Penangkapan dan penyelundupan burung akhir-akhir ini di Jawa Timur telah digalakkan. Pada November 2015, pemerintah berhasil menangkap penyelundup yang membawa lebih dari 2.500 burung di Surabaya. Harus ada tindakan sesegera mungkin, atau akan banyak spesies burung yang punah,” tegas Adam.Penegakan hukumManaging Director Planet Indonesia Kalimantan Barat, Novia Sagita menambahkan, maraknya perdagangan burung, bukan hanya disebabkan oleh budaya, namun juga masalah hukum. “Meskipun Indonesia memiliki hukum konservasi yang memadai, penegakan hukum di daerah-daerah habitat burung hampir tidak ada,” jelasnya.
[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2016-085-17.json
Menyedihkan, Ribuan Burung Dijual di Pasar Bebas Kalimantan Barat
Menyedihkan, Ribuan Burung Dijual di Pasar Bebas Kalimantan Barat | Dalam monitoring, kata Novia, ditemukan bahwa para penangkap dan penjual burung tidak merasa takut. Mereka tanpa segan menginformasikan lokasi, proses penangkapan, dan penjualannya.Sebagai contoh adalah Pak Lek Sumo. Pedagang burung di Kota Singkawang ini tidak segan menjelaskan asal-usul 50 individu burung yang dijualnya. “Kebanyakan berasal dari Sanggau Ledo dan Bengkayang. Sebagian saya beli, sebagian hanya burung titipan. Kita yang menjualkan,” katanya ketika ditemui Planet Indonesia, Kamis (30/7/2015).Pria 58 tahun ini mengaku menampung burung dari anaknya yang juga membuka toko burung di Kabupaten Bengkayang. Jenis burung yang ia jual mayoritas adalah jenis kacer dan murai.Burung-burung tersebut cukup digemari para hobiis. Apalagi jika kicauannya dipertandingkan. “Saya hanya menjual burung yang kicauannya dipertandingkan. Burung yang dilarang seperti elang, tidak pernah masuk ke toko saya,” ucap Pak Lek Sumo.Ia juga menuturkan bahwa alasannya membuka toko burung adalah atas dasar hobi, tidak semata-mata karena bisnis. Makanya, berbagai piagam perhagaan ia terima dari hasil kompetisi kicau burung.Toko miliknya adalah satu di antara belasan toko burung di Kota Singkawang. Beberapa toko bahkan menjual burung dalam jumlah ratusan. Ini dapat dijumpai di sepanjang Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Pajintan. Tidak hanya di kota seribu kelenteng, perdagangan burung juga marak dan mudah ditemui di kota-kota lain di Kalimantan Barat. [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-067-03.json
Pyrosome, Unicorn Bawah Laut yang Mempesona
Pyrosome, Unicorn Bawah Laut yang Mempesona | [CLS] Apa yang anda pikirkan jika mendengar kata “unicorn” yang diasosiasikan dengan legenda kuda dengan satu tanduk panjang menjulang dikepalanya. Bagaimana jika unicorn tersebut berada di dalam lautan?Beberapa waktu lalu, seorang penyelam bernama Michael Baron berhasil mendokumentasikan makhluk bawah laut yang langka, ganjil dan misterius, yang disebut pyrosome. Saking langka dan bentuknya yang unik, pyrosome sering dianggap sebagai unicorn bawah laut oleh para penyelam. Baron berhasil mendokumentasikan pyrosome di lepas semenanjung Tasmania, AustraliaApa yang tampak seperti tabung raksasa ini sebenarnya adalah ratusan ribu satwa invertebrata zooids yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan yang tertanam di dalam tabung yang lentur seperti agar-agar.“Satu pyrosome yang panjang sebenarnya adalah kumpulan dari ribuan klon zooids, dengan masing-masing individu mampu menyalin dirinya sendiri dan menambah anggota koloni,” tulis ahli biologi kelautan Rebecca Helm di Deep Sea News.Koloni yang saling terkait dan menjadi pyrosome ini, membentuk tabung panjang yang lentur yang terbuka di salah satu ujungnya, dan terbuka di ujung yang lain. Makluk ini menyedot air yang penuh dengan plankton melalui ujungnya yang terbuka dan kemudian dicerna di dalam tubuhnya.Secara harafiah, pyrosome berarti “tubuh yang menyala-nyala”, memiliki tubuh yang mengeluarkan cahaya hijau-biru terang yang akan menyala ketika merasa terancam atau disentuh, atau saat merespon cahaya lain. Tak seperti organisme plankton lain, cahaya yang keluar dari tubuh pyrosome ini lebih kuat dan terang, menyala terus menerus dan dapat terlihat dari jarak jauh.Tubuh pyrosome yang dijuluki unicorn laut ini dapat tumbuh hingga ukuran ‘raksasa’, kadang-kadang melebihi dua belas meter, bahkan konon ada yang bisa mencapai tigapuluh meter. Pyrosome mampu menyelam hingga kedalaman 500-700 meter di bawah permukaan laut.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-067-03.json
Pyrosome, Unicorn Bawah Laut yang Mempesona
Pyrosome, Unicorn Bawah Laut yang Mempesona | Pyrosome bergerak dengan bantuan arus air laut, tetapi mereka juga mampu menggerakkan diri dengan bantuan air yang mereka saring, meskipun mereka bergerak sangat lambat. Menurut beberapa penyelam yang berhasil menyentuhnya, satwa ini memiliki tubuh yang sangat lembut dan halus. [SEP]
[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2015-042-08.json
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi | [CLS] Sulawesi tengah mengalami krisis ruang. Sekitar 54 persen dari seluruh daratan Pulau Sulawesi telah habis dibagi untuk perizinan tambang, hak guna usaha, HPH dan HTI. Tambang menempati peringkat pertama sebanyak 25 persen atau 4,78 juta hektar. Kedua untuk migas sebesar 2,2 juta ha. Pertambangan ada di seluruh jazirah Sulawesi dengan jumlah terbesar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.Demikian laporan hasil riset yang diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) pada ekspos hasil riset di Hotel Ibis Makassar, pada akhir Juni 2015.Riset yang selama enam bulan ini dilaksanakan oleh JKPP bekerjasama dengan simpul layanan pemetaan partisipatif (SLPP) wilayah Sulawesi.Menurut riset ini, berdasarkan hasil pengolahan data spasial,  18 juta total luasan Pulau Sulawesi, sekitar 38 persen atau sekitar 7 juta ha lebih merupakan areal penggunaan lain (APL), dan 26 persen (4,7 juta) adalah hutan lindung, dan 20 persen (3,7 juta ha) hutan produksi terbatas serta hutan produksi konservasi 20 persen (3,7 juta ha). Sisanya diisi oleh kawasan pelestarian dan konservasi alam sebayak 10 persen.“Persentase ruang tersebut menunjukan porsi alokasi yang besar bagi investasi baik dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan melalui APL. Menelusuri bagaimana dan jenis apa saja penggunaan APL dan Kawasan Hutan bisa menunjukan bagaimana kerusakan ekologi maupun penyingkiran petani dimulai yang berujung pada krisis,” ungkap Diarman, peneliti dari JKPP, dalam paparannya.Kerusakan yang terjadi selalu berawal dari pemberian konsesi pada industri ektraktif atau perkebunan skala besar. Di Pulau Sulawesi, tambang dan sawit menjadi penyebab utama dalam kontribusi merusak dan memiskinkan masyarakat.“Dalam catatan triwulan BKPM pada periode 2010 – 2012, menyebutkan sektor pertambangan dan perkebunan merupakan sektor yang dalam tiga tahun terakhir masuk sebagai sektor dominan dalam investasi di koridor ekonomi Sulawesi,” katanya.
[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2015-042-08.json
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi | Terkait izin tambang sendiri, riset ini menemukan bahwa terdapat 1.256 IUP di Sulawesi, masing-masing adalah emas, nikel, besi, logam dasar, batu bara. Sementara untuk jumlah konsesi terbanyak untuk komoditas, masing-masing adalah nikel, emas, batuan dasar, berupa batuan andesit, kerikil, pasir dan tanah timbunan, besi dan aspal.Salah satu daerah sasaran riset terkait tambang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan Pulau Wamonii, Kabupaten Kolaka, Sultra, dan Minahasa, Sulut.Untuk Kabupaten Maros, keseluruhan luas daerah ini adalah 146 ribu hektar, dimana terdapat juga hutan lindung 10 persen, hutan produksi 10,5 persen, HPT 6,5 persen, taman nasional 20 persen. Untuk tambang luas wilayah yang diberikan izin sekitar 9,668 hektar.“Ironisnya, dari luasan tersebut sebanyak 53 persen, mengambil ruang hutan produksi, yaitu 5.170 hektar. Tambang juga mengambi wilayah hutan lindung sebesar 14 persen atau sekitar 1.398 hektar, hutan produksi terbatas sekitar 504,99 hektar atau sekitar 5 persen,” katanya.Sementara Pulau Wawonii, meski luasnya hanya 1.513,98 km, namun di pulau ini terdapat 18 IUP. Salah satunya adalah PT Derawan Barjaya Mining, luas IUP 10,070 hektar dimana sekitar 342,17 hektar masuk dalam kawasan hutan lindung.“Sebagai pulau kecil dengan keterbatasan daratan dan air, ancaman terhadap pulau ini adalah ketersediaan pangan,” katanya.Di Minahasa, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan tahun 2014 semakin mempertegas bahwa daerah ini merupakan surga bagi penambang emas.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2015-042-08.json
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi | Dokumen ini menunjukkan bahwa sebanyak tujuh wilayah diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan yakni Tapal Batas Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado, tapal batas Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, tapal batas Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa, tapal Batas Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupate Minahasa Selatan, tapal batas Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tapal Batas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan dan  tapal Batas Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.“Sejak tahun 2010 hingga saat ini, sebanyak 74 persen dari total propinsi Sulawesi Utara telah dikapling untuk pertambangan emas.”Riset ini juga memberi perhatian pada pemanfaatan ruang untuk perkebunan sawit. Konsesi untuk sawit ini mengalami kenaikan hampir di seluruh wilayah di Sulawesi. Secara nasional penguasaan perkebunan besar pada tahun 2008 didominasi oleh perkebunan sawit yang mencapai 4,5 juta hektar atau sekitar 79 persen dari luasan perkebunan yang ada.“Luas perkebunan sawit dikuasai oleh perkebunan besar sebanyak 61 persen dan hanya 39 persen yang dikuasai oleh rumah tangga petani. Menurut Data Ditjen Perkebunan, areal perkebunan sawit tersebar di 17 provinsi meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.”Khusus untuk Sulawesi, di Sulawesi Barat luas perkebunan sawit mencapai 1,66 juta hektar. Izin perkebunan sawit sebanyak 19 izin dengan luas lahan 102 ribu hektar.Di Sulbar sendiri terdapat sekitar 153 Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan peta analisis diketahui bahwa 19 DAS dengan total luasan 902 ribu hektar terancam tercemar limbah dari pabrik CPO. DAS yang terancam oleh tambang diperkirakan seluas 1,03 juta hektar meliputi 60 DAS.
[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2015-042-08.json
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi | Tidak hanya berdampak pada krisis ruang, keberadaan tambang juga ternyata berdampak bagi kualitas kesehatan di daerah sekitar tambang. Ada dua lokasi yang menjadi contoh dalam riset ini yaitu di Kabupaten Maros, Sulsel dan di Pomala, Kolaka, Sultra.Di Kabupaten Maros, penderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) hingga tahun 2013 berjumlah 10.885 orang. Sementara di Pomala, Kolaka, Sultra, berdasarkan hasil penelitian Puspaham dan Walhi Sutra menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita ISPA, TB Paru selama periode 2005-2009. Pada tahun 2009, penderita ISPA telah mencapai 20.588 orang.Wilayah Kelola Rakyat dan Penyingkiran PetaniRiset ini juga membahas tentang wilayah kelola rakyat dan penyingkiran petani. Hasil Pemetaan Partisipatif (PP) di Pulau Sulawesi yang terdokumentasi seluas 829.659 ha yang sebagian besar tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.Berdasarkan hasil tumpang susun wilayah pemetaan partisipatif dengan semua ijin konsensi yang ada di Pulau Sulawesi diperoleh hampir setengah dari wilayah PP tersebut tumpang tindih atau sekitar ijin konsesi pertambangan, migas, perkebunan dan kehutanan. Sekitar 43,5 persen wilayah masyarakat yang tumpang tindih dengan ijin tambang, 6 pesen tumpang tindih dengan ijin migas, 4,3 persen tumpang tindih dengan HGU termasuk di dalamnya ijin perkebunan sawit dan HPH sebesar 3 persen.“Proses pelepasan atau penurunan produktivitas petani terhadap lahan tidak hanya disebabkan secara langsung oleh pengkaplingan ruang untuk ijin atau penetapan kawasan hutan, melainkan turut disebabkan dari dampak pengelolaan ijin usaha ektraksi sumberdaya alam skala luas yang mendorong terjadinya bencana alam maupun krisis air.”
[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2015-042-08.json
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi | Seperti diketahui, 60 persen rumah tangga di Sulawesi merupakan rumah tangga pertanian dimana 26,04 persen merupakan rumah tangga buruh tani. Dari hasil pengolahan data sebaran persentase keluarga pertanian, keluarga buruh pertanian, dan ijin IUP menunjukkan adanya korelasi yang cukup signifikan perubahan sumber pendapatan utama rakyat pedesaan akibat perluasan konsesi industri ekstraktif skala luas.“Pada sebagian kasus, kehadiran konsesi industri ekstraktif menyebabkan penurunan jumlah rumah tangga pertanian disatu sisi dan disisi lain menambah jumlah keluarga buruh tani di pedesaan.”Menurut Deny Rahadian, Direktur JKPP, pemilihan Pulau Sulawesi sebagai daerah sasaran riset karena bentuknya yang unik. Secara bentang alam bentuknya tipis, bentang alamnya lengkap, bayak pegunungan yang tinggi, ada dataran, pesisir dan pulau-pulau kecil.“Di antara bentuk tipis tersebut, intervensi dan masuknya investasi yang berskala besar cukup banyak karena potensi sumber daya alam yang melimpah, tambang, perkebunan dan lainnya,” katanya.Menurutnya, hasil riset ini memang menunjukkan bahwa Pulau Sulawesi cukup krisis dalam hal penguasaan ruang dilihat dari penggunaan ruang yang ada. Dari seluruh luas Pulau Sulawesi, hanya 37 persen yang dialokasikan untuk masyarakat dan itu pun kemudian banyak bermasalah dengan kawasan-kawasan hutan.“Dengan hasil temuan dan fakta yang telah dijelaskan tadi menunjukkan adanya masalah besar di sini, sehingga kemudian kami menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari solusi.”JKPP merekomendasikan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota agar segera menyelesaikan tumpang tindih alokasi ruang dan konflik agraria akibat kebijakan dan praktek ekstraksi sumberdaya lahan di wilayah kelola masyarakat.“Kami juga merekomendasikan segera bentuk badan penyelesaian konflik ruang dan sumberdaya alam dan revisi RTRWP dan RTRWK di tingkat provinsi yang bersifat ad-hoc dan sistematis,” katanya.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2015-042-08.json
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi
Sulawesi Alami Krisis Ruang, Tambang Mendominasi | JKPP juga merekomendasikan pemerintah melibatkan secara penuh partisipasi rakyat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah konflik dalam menata ulang hak penguasaan dan pengelolaan wilayah kelola dan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan.Selain itu, juga diperlukan komitmen politik pemulihan krisis atas ruang tertuang dalam dokumen kebijakan dan RPJMD di suluruh pemerintah daerah.“Terakhir, kami mendorong agar seluruh instansi pemerintah terkait di tingkat pusat dan daerah untuk dapat mengintegrasikan peta dari hasil pemetaan patisipatif dan perencanaan tata guna lahan berkelanjutan secara partisipatif dalam perumusan perencanaan pembangunan wilayah.” [SEP]
[0.9996617436408997, 0.00016623697592876852, 0.00017200267757289112]
2021-049-06.json
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat | [CLS]  Industri kayu dan kehutanan di Sulawesi Selatan anjlok di masa pandemi COVID-19, pendapatan industri kayu berkurang antara 30 sampai 70 persen. Di saat yang sama pembalakan liar justru semakin meningkat, terjadi peningkatan kasus illegal logging hingga 70 persen pada periode 2020 – 2021.“Pada tahap pertama hasil pemantauan yang dipresentasikan Januari 2021 lalu, kami menemukan terjadi peningkatan kejahatan pembalakan liar cukup signifikan di Sulawesi Selatan pada masa pandemi. Sementara pada tahap kedua ini kami menemukan industri kayu, terutama industri kecil menerima dampak pandemi cukup signifikan,” ungkap Mustam Arif, Direktur JURnal Celebes, pada diskusi yang dilaksanakan di Kafe Baca, Makassar, Jumat (30/4/2021).Menurut Mustam, kondisi ini menimbulkan kondisi dilema yang bisa menimbulkan anomali dalam tata kelola kehutanan berkelanjutan dan pengembangan industri di bidang kehutanan.“Industri kayu atau usaha di bidang kehutanan anjlok, sebabnya antara lain kekurangan bahan baku permintaan pembeli yang menurun. Sebaliknya, kejahatan pembalakan liar meningkat kemungkinan memanfaatkan pembatasan kegiatan pemantauan aparat di masa pandemi, terkait kebijakan pembatasan aktivitas,” tambahnya.Dijelaskan Mustam bahwa pada pemantauan tahap pertama mereka menemukan indikasi kejahatan pembalakan liar dilakukan pihak perusahaan, cukong-cukong kayu yang memanfaatkan masyarakat lokal di sekitar hutan, yang sebagian karena terdesak kebutuhan ekonomi di masa pandemi.“Ketika tindakan pembalakan liar ini ditindak, yang tertangkap justru hanya pelaku-pelaku lapangan masyarakat lokal, dan para cukong kerap tidak tersentuh proses hukum.”baca : Operasi Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, dari Perdagangan Satwa Labi-labi Moncong Babi dan Burung Beo hingga Pembalakan Liar  
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2021-049-06.json
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat | Dikaitkan dengan hasil pemantauan tahap kedua ini, dengan anjloknya industri kayu di masa pandemi, Mustam menduga ada indikasi praktik ilegal dalam peredaran kayu bahan baku industri. Kemungkinan lain, ada monopoli atau penguasaan bahan baku oleh perusahaan tertentu.“Dalam tahap ini bukan lagi skala Sulsel, tetapi dalam jaringan peredaran kayu antar-provinsi hulu dan hilir,” ujarnya.Dijelaskan pula Mustam bahwa untuk industri kecil di Sulsel umumnya menggunakan bahan baku kayu dari hutan rakyat dan hutan tanaman industri di daerah ini. Hampir sebagian besar kayu dipasok dari wilayah Luwu Raya, terutama dari Luwu Timur.“Sebagian industri juga memasok dari luar Sulawesi Selatan di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Sementara dari luar Sulawesi di antaranya dari Kalimantan, Papua, Maluku dan Maluku Utara.” Proses Pemantauan dan Dampak Pandemi Pemantauan untuk bidang industri kayu ini dilakukan JURnal Celebes bersama tim pemantau di 8 kabupaten di Sulsel. Pemantauan tahap kedua dalam program penguatan tata kelola kehutanan dan kolaborasi parapihak dukungan Program FAO-EU FLEGT ini memantau 25 industri kayu di Sulsel mulai Februari-April 2021.Di Kota Makassar, pemantauan dilakukan di tujuh industri. Terdiri atas empat Perseroan Terbatas (PT), satu Commanditaire Vennontschap (CV) dan dua Usaha Dagang (UD). Selebihnya di 10 kabupaten, dimana 9 di antaranya dalam bentuk UD dan satu PT di Luwu Timur.Dijelaskan Mustam bahwa untuk kasus di Makassar ditemukan satu industri besar bangkrut, lainnya menutup sementara dan ada yang terancam tutup. Sebagian unit usaha beroperasi berdasarkan stok bahan baku yang tersedia.“Ada industri yang masih bertahan yang masih bisa memperoleh pasokan bahan baku dan bisa menjual produk meski produk dan pendapatan menurun,” tambahnya.baca juga : Area Bekas Tambang Ilegal dan Pembalakan Liar Itu jadi Taman Wisata Ilmiah  
[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2021-049-06.json
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat | Sementara temuan di Luwu Timur, ditemukan bahwa PT Berdaya Hijau, sebuah perusahaan konsorsium kelompok tani hutan, dampingan Sulawesi Community Foundation (SCF) justru tidak bisa memenuhi pesanan yang meningkat dari Jawa di masa pandemi karena kesulitan modal.“Industri kecil yang kami pantau, hampir semuanya anjlok. Dengan berbagai siasat dilakukan untuk tetap bertahan di masa pandemi, hanya ada satu atau dua industri yang bisa menerima pasokan bahan baku dan punya modal untuk bisa tetap beroperasi, meskipun pendapatannya berkurang.”Menurut Mustam, dampak pandemi sangat dirasakan oleh industri kecil, selain kekurangan pasokan bahan baku, permintaan kayu atau produk kayu juga anjlok. Sebagian industri kecil mengandalkan permintaan pasokan kayu atau produk kayu dari proyek-proyek properti.“Tetapi di masa pandemi, proyek-proyek bangunan atau perumahan juga berkurang drastis, bahkan di daerah-daerah kabupaten hampir tidak ada pelaksanaan program properti.”Kondisi inilah yang kemudian membuat pendapatan industri kayu/kehutanan di Sulsel anjlok sekitar 30-70 persen. Industri dinilai dilematik menghadapi situasi ini terutama terkait dengan karyawan, karena melakukan PHK memiliki konsekuensi harus pembayaran pesangon, sementara mempertahankan karyawan berat dilakukan karena perusahaan tak memiliki pemasukan keuangan yang memadai.“Industri besar sangat kesulitan menghadapi situasi yang dilematis ini karena secara formal terikat dengan aturan ketenagakerjaan. Pada akhirnya mereka membuat kesepakatan dengan karyawan untuk pengurangan gaji.“Sementara industri kecil yang tidak terlalu terikat dengan aturan ketenagakerjaan menyepakati pekerjaan dan gaji disesuaikan dengan adanya intensitas pekerjaan. Cara ini merupakan strategi penanggulangan dampak pandemi.“Melalui pendekatan ini karyawan tidak dirumahkan, tetapi bergiliran kerja dan gaji berdasarkan pesanan.”  Usulan kepada pemerintah
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2021-049-06.json
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat | Menurut Mustam, akumulasi anjloknya industri kayu dan meningkatnya pembalakan liar di masa pandemi berdampak langsung pada dua sektor yakni usaha ekonomi dan upaya penegakkan hukum bidang kehutanan. Ini bukan hanya terjadi Sulsel tetapi kemungkinan terjadi berbagai daerah di Indonesia.“Anjloknya industri kayu tentu berdampak pada penurunan ekonomi dan berkurang atau hilangnya pendapatan karyawan. Industri menghadapi masalah yang dilematik, merumahkan karyawan, konsekuensinya membayar pesangon. Sementara industri kehilangan sebagian pendapatan dan ongkos produksi.”Di sektor penegakkan hukum, situasi ini dinilai akan terus memicu meningkatnya praktik pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal. Kondisi ini juga dianggap akan berpengaruh pada implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).“Dari 25 industri yang dipantau JURnal Celebes, hanya ada enam industri yang memiliki sertifikat SVLK. Lima industri primer dalam bentuk PT dan satu industri kecil berbentuk UD yang tidak lagi memperpanjang masa berlaku sertifikatnya.”Menjawab kondisi ini, JURnal Celebes mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan strategis, tidak sekadar antisipatif dengan insentif bersifat sementara.“Industri UMKM yang kami pantau semuanya tidak memperoleh insentif pemerintah di masa pandemi. Insentif pemerintah dinilai baru menjangkau industri primer yang produksinya diekspor.”Sebaliknya, eksportir menilai insentif untuk industri padat karya dengan memberi keringanan PPh dan iuran rutin, tak berdampak signifikan karena selain terbatasnya waktu pemberian insentif, juga problem utama adalah menurunnya permintaan pasar luar negeri.Mustam berharap pemerintah bisa mengambil langkah strategis untuk memastikan industri kayu terutama industri kecil dan menengah bisa bertahan di masa pandemi, terutama kelangsungan hidup tenaga kerja.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2021-049-06.json
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat
Di Saat Industri Kayu Anjlok, Pembalakan Liar di Sulsel Justru Meningkat | “Kami berharap pemerintah perlu langkah riil untuk tetap tegaknya kepastian hukum dalam pengamanan dan pencegahan kejahatan kehutanan di masa pandemi ini. Implementasi SVLK perlu terus ditingkatkan karena ini adalah instrumen terbaik di dunia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan untuk menekan laju deforestasi. Instrumen yang menjamin perdagangan kayu nantinya tidak akan mengalami hambatan di mancanegara.”Bantuan sertifikasi SVLK bagi industri kecil mesti juga harus ditindaklanjuti dengan memberikan kepastian usaha, keuntungan atau penghargaan. Selama ini SVLK lebih diiraskan manfaatnya oleh industri eksportir.  [SEP]
[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2020-015-11.json
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3] | [CLS]   Tulisan sebelumnya:Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [1]Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [2] Di Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sekitar tujuh kilometer dari Lakardowo, ada perusahaan pengolah dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serupa PT PRIA. Namanya, PT Green Environmental Indonesia (GEI).Perusahaan baru ini mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada Februari 2019. Meskipun begitu, menurut penuturan warga, aktivitas perusahaan sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.Serupa PRIA, modus yang dipakai saat mendirikan GEI pun sama, sebagai usaha batako. “Soal apakah material dari limbah B3 tak pernah disampaikan,” kata Budi Sutikno, tokoh masyarakat setempat.Baru beberapa bulan beroperasi, perusahaan ini sudah menuai protes warga. Apalagi, pada awal 2019, seorang bocah yang tengah bermain di sekitar area perusahaan sempat jadi korban usai terperosok ke material dari dalam gudang yang tercecer keluar. Dia menderita luka bakar.Penolakan warga makin memuncak tatkala perusahaan ini menguruk bantaran Kali Marmoyo, anak Kali Brantas, medio September lalu.Warga bergolak karena permintaan pengurukan dipenuhi dengan menimbun material limbah B3 di bantaran sungai itu.Aparat kepolisian dari Polres Mojokerto sigap dengan menghentikan aksi pengurukan GEI. Oleh petugas, perusahaan yang belum lama berdiri itu dipasang garis polisi. “Kami nyatakan status quo sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut,” kata Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP. Ade Juliawan Waroka, akhir tahun lalu.Dua bulan kemudian, garis polisi dilepas. Polisi berdalih pelepasan garis polisi itu lantaran tidak ditemukan bukti cukup atas dugaan penimbunan B3 oleh GEI. Bahkan, perusahaan pun kembali beroperasi.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2020-015-11.json
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3] | Langkah polisi memunculkan tanda tanya. Jasa Tirta I, yang sebelumnya sempat uji lab terkait kandungan material timbunan belum pernah dipanggil guna didengar keterangan.  Sebelumnya, Jasa Tirta I turun tangan merespons protes warga sebagai buntut pengurukan tanggul Kali Marmoyo itu. Perusahaan pelat merah ini mengambil sampel tanah urukan yang diduga pakai material limbah B3.Selama ini, aliran sungai ini memasok air kepada PDAM Gresik. Karena itu, dugaan penggunaan material B3 oleh GEI sebagai tanah urukan tanggul khawatir mencemari aliran sungai.Raymont Valiant, Direktur Utama Perum Jasa Tirta I mengatakan, dari hasil pemeriksaan uji sampel, diketahui ada material timbunan merupakan fly ash dan bottom ash (FABA), masuk kategori B3.Hasil uji TCLP (toxicity characteristic leaching procedure) terhadap sampel tanah urukan sebagai dasar untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Menurut Raymont, uji TCLP menjadi prosedur mengetahui kandungan racun sebuah materi.“Hasilnya memang mengandung bahan berbahaya. Kami sudah susun laporan lengkap. Sudah kami serahkan ke pihak-pihak terkait pada 16 Oktober lalu sebagai dasar untuk penindakan, termasuk kepada industri yang menyediakan timbunan untuk warga itu,” katanya.Sebagai pemasok bahan baku, Jasa Tirta I telah menjalin komunikasi dengan PDAM Kabupaten Gresik. “Sudah. Kami telah berkoordinasi dengan PDAM Gresik, karena akan menjadi pihak terdampak jika timbunan itu merusak kualitas Sungai Marmoyo,” kata Raymont.Bukan sekali ini saja polisi bersikap lunak terhadap grup PRIA. Sebelumnya, laporan warga Lakardowo atas ceceran limbah medis di jalanan desa, dan pembuangan limbah cair ke saluran gorong-gorong juga tak pernah ada ujung pangkal. Alih-alih diusut, polisi justru menerbitkan surat kehilangan atas limbah PRIA yang tercecer.  Anak Usaha PRIA
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2020-015-11.json
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3] | GEI ternyata anak usaha PRIA. Kepastian GEI berada di bawah satu bendera dengan PRIA terungkap dari dokumen perusahaan yang kami peroleh. Tercatat pada akta notaris pada 11 Februari 2019, perusahaan ini mendapat pengesahan Ditjen AHU Kemenkum HAM 10 hari kemudian.Pada dokumen pengesahan di Ditjen AHU, tertulis berkedudukan perusahaan di Kedungsari, Kecamatan Kemlagi. Kenyataan, perusahaan berada di Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi.Salah satu tujuan pendirian perusahaan untuk mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan sampah atau limbah berbahaya beracun.Perusahaan ini memiliki 15.000 lembar saham dengan jumlah modal disetor Rp15 miliar. Tulus Widodo, pemilik PRIA tercatat sebagai komisaris utama GEI dengan jumlah saham 11.250 lembar atau senilai Rp11, 250 miliar.Yang menarik, di antara para pendiri dan pemegang saham perusahaan, terdapat nama Syavana Tuliv Widodo. Pada dokumen itu, nama bersangkutan tercatat lahir pada 2009. Berarti, baru berusia 10 tahun saat masuk sebagai pendiri GEI.Selain dokumen perusahaan, dugaan GEI merupakan perusahaan pengolah limbah B3 terungkap dari penelusuran bersama Ecoton. Ketika itu, sebuah truk baru keluar dari PRIA bergerak menuju GEI. Sebagian material dibawa ke GEI karena PRIA kelebihan.Selain sisa pembakaran limbah B3, GEI yang tercatat belum mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal pemanfaatan limbah B3 itu diduga menyimpan lumpur (sludge) dari kerjasama dengan Caltex.Material beracun itu tertumpuk begitu saja di gudang GEI. Ada tujuh bangunan semua penuh dengan gunungan material limbah. Saat melihat langsung ke lokasi perusahaan akhir tahun lalu, bangunan dengan berbentuk “T” itu terkesan ala kadar.Hanya ada tiang penyangga beserta atap terbuat dari aluminium foil. Sebagian bangunan masih terbuka tanpa dinding. Gunungan material itu pun terlihat jelas dari jalanan.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2020-015-11.json
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3] | Penelusuran juga mendapati satu perusahaan lain yang masih satu grup dengan PRIA. Namanya, PT Lancar Abadi Indonesia (LAI). Perusahaan ini berjarak sekitar satu kilometer dengan GEI, ke arah selatan. Tak jauh dari Kali Brantas.Sama dengan GEI, perusahaan yang juga baru mengantongi pengesahan dari Kemenkum HAM ini juga tercatat sebagai pengelola limbah B3. Setali tiga uang, pabrik yang dilengkapi dua cerobong ini juga belum mengantongi izin pemanfaatan limbah B3 dari KLHK.  Kami melakukan penelusuran di pusat perizinan satu atap KLHK dan tak menemukan dokumen izin kedua perusahaan ini.  Balai Lingkungan Hidup Jawa Timur ketika ditanya soal legalitas izin pemanfaatan B3 kedua perusahaan ini malah mengaku tak tahu menahu.Alih-alih izin pemanfaatan, otoritas yang berhak mengawasi tata kelola lingkungan itu juga tak mengetahui perihal status perusahaan yang ternyata berada di bawah satu bendera dengan PRIA ini.“Untuk pemanfaatan, izin kementerian yang mengeluarkan. Setahu kami belum ada,” kata sumber di BLH Jatim.Belum adanya izin operasional GEI juga terlacak dari surat persetujuan masyarakat tentang penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) GEI. Surat tertanggal 21 Juli 2020.M Nur, Kepala Penegakan Hukum Sesi II KLHK di Surabaya, mengatakan, sebelumnya mereka tidak bisa mengambil tindakan lantaran kasus sudah sempat ditangani Polres Mojokerto.“Nanti coba kami cek. Apakah dari kepolisian tetap ingin melanjutkan kasus atau dilimpahkan ke kami. Kalau ditangani sendiri, silakan. Kami juga tidak bisa apa-apa karena kepolisian juga punya wewenang,” katanya.Rudy Kurniawan, Juru bicara PRIA Grup yang juga membawahi GEI, menepis tudingan warga perihal penimbunan material limbah B3 di bantaran Kali Marmoyo itu. Kendati mengakui GEI mengumpulkan limbah B3, dia membantah menimbun tanggul anak Kali Brantas itu.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2020-015-11.json
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3] | “Tidak. Itu tidak betul, kami tidak melakukan pengurukan,” kata Rudy.Dia bilang, sebelumnya perusahaan mendapat surat permohonan dari pemerintah desa setempat. Isinya, meminta bantuan pengurukan tanggul Kali Marmoyo yang acapkali longsor saat musim hujan tiba.Permintaan itu pun mereka respon dengan mengirim beton bis untuk penahan tanggul. Selain itu, beberapa alat berat dan kendaraan lain juga dikerahkan untuk membantu penguatan tanggul.“Kan GEI memang punya kegiatan membuat produk berupa beton bis. Jadi, perusahan hanya membantu meminjamkan kendaraan dan alat berat untuk pengurukan tanggul. Itu pun, atas permintaan warga sebelumnya.”Rudy pun membantah kalau kedua perusahaan di Kecamatan Kemlagi, Mojokerto itu belum berizin. Dia bilang, kedua perusahaan itu sudah memiliki izin. GEI sebagai pengumpul, katanya, LAI sebagai pemanfaat.Pengakuan Rudy kalau GEI dan LAI sudah mengantongi izin sebagai perusahaan pengumpul dan pemanfaat limbah B3 dibantah pengawas Perlindungan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH) Mojokerto, Aminuddin. Aminuddin mengaku belum mengetahui izin kedua perusahaan itu.“Kalau jangkauan nasional, izin dikeluarkan pusat. Sampai sekarang kami belum pernah mengetahui. Apa saja yang diolah disana. Kami juga belum tahu karena itu sekarang disegel. Jadi kami juga tidak bisa masuk,” katanya melalui sambungan seluler. ***Bukan hanya. GEI, yang berkegiatan angkut limbah B3, ada grup PRIA yang lain, yakni PT Tenang Jaya Sejahtera (TJS). Perusahaan membuang limbah di lahan terbuka (open dumping) di sebuah lokasi bekas tambang di Dusun Kecapangan, Kecamatan Ngoro, Mojokerto.Pada Selasa 17 Desember 2019 lalu, warga aksi malam hari lalu lapor ke Polres Mojokerto. Atas laporan itu, polisi menyegel tiga dump truck yang tertangkap basah membuang limbah.
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2020-015-11.json
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3] | Dari hasil penyidikan terungkap, bila limbah beracun dari sludge kertas itu seharusnya dikirim ke Karawang, Jawa Barat. Namun, oleh TJS, justru dibuang di lahan terbuka bekas galian C (pasir dan batu). Polisi hanya menetapkan ketiga sopir sebagai tersangka dari kasus ini. Manajemen perusahaan tak tersentuh. Hingga kini, kasus masih dalam penyidikan petugas.   Gugatan wargaProtes pencemaran limbah B3, warga aksi ke perusahaan sejak 2013 dipimpin Mudjiono, warga Lakardowo. Hasilnya, manajemen menyatakan kesanggupan tidak menimbun material limbah di area perusahaan. Perusahaan juga berjanji untuk membongkar timbunan sebelumnya. Janji tingal janji, dari 52 rumah tertimbun limban, hanya dua yang dibersihkan. Belakangan, Mudjiono, direkrut perusahaan sebagai salah satu manajer.Pada 2014, beberapa warga Lakardowo, mengajukan gugatan atas dugaan pencemaran limbah PRIA. Mereka adalah Sumiaji, Eko, Sulasto dan Ngadi. Sebagai tergugat adalah perusahaan dan KLHK. Di tengah jalan, gugatan dicabut tanpa alasan jelas.Pencabutan gugatan itu tak membuat gerakan penolakan warga mengendur. Mereka terus protes. Terlebih, sebagian warga mulai terkena penyakit seperti gatal-gatal.Sampai Januari 2016, sekitar 15 warga menggelar unjuk rasa di depan pabrik. Dalam aksi, warga menuding pabrik pengolah limbah itu mencemari lingkungan sekitar dan menyebabkan warga sakit. Warga juga mengajukan gugatan menolak izin perluasan lahan pabrik yang dikeluarkan Bupati Mojokerto.Protes tak hanya aksi di jalanan juga gugatan ke pengadilan. “Prinsipnya kami tetap menolak kegiatan PRIA. Bukan hanya menutup, tapi harus dibongkar,” kata Nurasim, Ketua Pendowo Bangkit, Nurasim, sesaat setelah mengajukan memori banding, akhir Juni 2020.Warga banding setelah gugatan bernomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN.Mjk. ditolak pengadilan.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2020-015-11.json
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3] | Abdul Aziz, penasihat hukum warga menilai, ada sejumlah kejanggalan dalam putusan pengadilan yang mementahkan gugatan warga. Pertama, gugatan itu bukan dalam konteks pencemaran oleh PRIA tetapi kegiatan penimbunan limbah.Dalam putusan, majelis hakim mendasarkan pada pelanggaran pencemaran. Padahal, selama proses persidangan berlangsung, semua keterangan saksi dan bukti membuktikan ada penimbunan oleh perusahaan cukup kuat. Terutama saksi dari eks karyawan perusahaan.Aziz menilai keputusan hakim yang tak mengabulkan gugatan warga dirasa aneh. “Karena yang kami gugat itu bukan pelanggaran pencemaran lingkungan hidup, tapi penimbunan limbah B3 oleh PRIA. Termasuk di rumah warga yang jumlahnya mencapai 52 titik.”  Selama proses persidangan, majelis hakim tidak menggunakan peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 36/2013 tentang Pedoman Penanganan Pemeriksaan Lingkungan Hidup.Majelis hakim, seharusnya jadikan regulasi ini sebagai pedoman pemeriksaan saat persidangan berlangsung.“Jadi di pedoman ini, semua yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. Harusnya gunakan pedoman ini. Karena potensi kerugian saja itu sudah bisa diproses di pengadilan.”Upaya banding warga juga kalah.Bagi PRIA, putusan pengadilan yang mementahkan gugatan warga kian menegaskan kalau tudingan pencemaran tak terbukti.“Putusan dari pengadilan membuktikan, tudingan pencemaran tidak terbukti benar dan asal-asalan,” kata Mudjiono, Plant Manager PRIA, dalam rilis tertulis kepada media ini.  Mudjiono mengatakan, seluruh kegiatan PRIA sesuai dengan ketentuan perundangan.  Pemerintah harus turun tanganMarwadewanthi, ahli Teknik Lingkungan ITS, tetap mendesak pemerintah turun tangan menangani persoalan di Lakardowo. Dengan banyak warga sakit, kata Dewa, seharusnya cukup jadi dasar pemerintah untuk kajian lebih jauh.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2020-015-11.json
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3] | “Jika disimpulkan karena sanitasi, apakah betul? Kajian epidemiologinya seperti apa. Kalau itu belum dilakukan, ya tidak bisa disimpulkan begitu saja. Karena bagaimanapun, sulit untuk meyakini aktivitas PRIA tidak membawa dampak terhadap lingkungan sekitar.”Prigi Arisandi, Direktur Ecoton mengatakan, secara umum, ada dua dugaan pelanggaran PRIA, selaku pengolah limbah B3 yang diabaikan pemerintah. Pertama, proses pengolahan limbah B3 tidak sesuai. Sebagian, katanya, terungkap dalam temuan tim audit. Kedua, penimbunan hingga menimbulkan kerugian warga sekitar.“Sebelumnya warga masih bisa memanfaatkan air sumur untuk keperluan sehari-hari. Masak atau mandi. Sekarang tidak lagi. Untuk mandi anak-anak, warga memanfaatkan dari air tangki yang dibeli. Masih ada 49 rumah yang urukan dari limbah B3 belum clean up,” kata Prigi.M Nur menyatakan, terus mengikuti perkembangan yang terjadi di grup PRIA termasuk GEI. Terhadap GEI, Balai Gakum sempat menurunkan tim ke lokasi terkait praktik penimbunan limbah untuk tanggul Kali Marmoyo. Kasus itu sudah ditangani kepolisian, Polres Mojokerto.“Tadinya memang sudah ada tim kami turunkan. Tapi, sudah di-police line. Jadi tidak boleh masuk,” jata Nur.Nur bilang, penyegelan GEI oleh polisi, menguatkan indikasi awal pelanggaran oleh perusahaan. Karena itu, seyogyanya ditindaklanjuti dengan memproses sesuai hukum berlaku.Dia bilang, ada tiga jeratan yang bisa diterapkan kalau penyidik kepolisian menemukan bukti pelanggaran GEI. Selain pidana, perusahaan juga bisa dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan perdata.“Kalau hasil kajian ditemukan unsur pidana, ya diproses. Begitu juga untuk unsur pelanggaran administrasi atau perdata. Diproses bersamaan juga tidak masalah.”
[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2020-015-11.json
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3]
Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup dengan Limbah Berbahaya [3] | Perusahaan terus beroperasi, warga pun terus alami masalah. Bagaimana nasib warga dan lingkungan hidup di beberapa desa di Mojokerto ini? Perlu keseriusan pemerintah menegakkan aturan hukum guna menjamin hak-hak warga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.  (Selesai) * Liputan ini terselenggara berkat dukungan  Earth Journalism Network (EJN). ***Keterangan foto utama: Warga Lakardowo aksi di depan istana Negara, Jakarta, karena lingkungan mereka rusak dampak dari limbah B3. Hingga kini, penanganan dari pemerintah masih tak jelas. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia   [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-022-10.json
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan?
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan? | [CLS]   Tidak mudah, namun bukan tidak mungkin. Ungkapan tersebut menggambarkan bagaimana keberlanjutan konservasi badak jawa terkait habitat kedua yang kembali menyeruak pada peringatan Hari Badak Sedunia, yang dirayakan setiap tahunnya pada 22 September.Usulan habitat baru dan translokasi terkait pembangunan second population badak jawa, sejatinya sudah diinisiasi sejak 1989. Acuan konservasinya tertuang dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) badak jawa melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.43/Menhut-II/2007.Dalam Permenhut yang berlaku 2007-2017 itu, disebutkan tiga mandat aksi strategis konservasi yang harus dilakukan: meningkatkan populasi 20%, membangun habitat kedua, dan mendirikan suaka badak jawa. Seperti yang kita ketahui, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan satu-satunya kantung eksistensi badak jawa di dunia. Namun, wilayah TNUK ini sendiri dinilai cukup riskan bagi keberlajutan konservasi Rhinoceros sondaicus tersebut. Artinya, populasi yang hanya terdapat di satu areal, memiliki risiko kepunahan yang tinggi. Terlebih, kawasan yang memiliki luas sekitar 20 ribu hektare itu terbilang “jenuh” bagi 67 induvidu badak. Baca: Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon Yuyun Kurniawan, Rhino Conservation Specialist Word Wide Fund (WWF) menilai, arah kebijakan pemerintah cenderung tidak tegas dalam hal memutuskan habitat kedua tersebut. Pasalnya, telah hampir 30 tahun rencana ini terus digulirkan tanpa ada kepastian dan kejelasan.“Keputusan itu, hingga sekarang belum ada. Padahal, mandat sudah jelas dalam rencana aksi,” terangnya, saat ditemui di Bandung, baru-baru ini.  Yuyun memaparkan, tujuan habitat kedua adalah melindungi badak jawa dari bencana alam, misalnya, ledakan Gunung Krakatau, gempa bumi, dan tsunami. Disamping itu, karena badak jawa memiliki sebaran terbatas, diperlukan kebijakan jangka panjang.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-022-10.json
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan?
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan? | Degradasi habitat, inbreeding, penularan penyakit, dan perburuan dalam kawasan merupakan sejumut persoalan yang mesti diperhitungkan. Maka, perlu tindakan pengelolaan yang tepat dan terencana. “Habitat kedua juga diperuntukan untuk menambah populasi. Sehingga, manajemen pengolaan kawasan mesti diintesifkan.”Terkait lokasi ideal bagi habitat kedua, lanjut dia, WWF telah melakukan kajian kawasan secara parsial di Pulau Jawa. Disimpulkan bahwa sulit menemukan kawasan yang memiliki hutan dataran rendah minimal 20 ribu hektare dari luasan hutan 38,543 hektare yang jadi pesebaran badak jawa di Semananjung Ujung Kulon.“Luasan hutan di Jawa sudah menciut dan terfragmentasi. Sangat sulit menemukan luasan hutan ideal,” ujarnya. Baca: Indikasi Perburuan Badak Jawa Memang Ada Studi lokasi itu dilakukan di beberapa wilayah. Lokasi habitat baru di luar TNUK, diupayakan, berdasarkan sejarah distribusi alaminya. Penilaiannya pun berdasarkan aksesibilitas, kemiripan ekologi, dan beberapa faktor kunci lainnya.  Yuyun mengatakan, ada beberapa lokasi yang dinilai memenuhi kriteria. Wilayah tersebut di antaranya adalah Taman Nasional Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Suaka Margasatwa Cikepuh, Cagar Alam Cikeusih, dan Cagar Alam Sancang.“Berdasarkan kajian ekologi dan faktor kunci lainnya. SM Cikepuh dipilih karena memiliki kemiripan dengan TNUK. Sehingga, direkomendasikan untuk dijadikan sebagai calon habitat baru,” tambahnya.Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan juga membentuk tim khusus bersama WWF dalam tahapan rencana translokasi. Rencana bloking zonasi pengelolaan kawasan pun sudah ditentukan. Nantinya, di cagar alam seluas 8.000 hektare itu akan dibagi tiga zona.Zona 1, diperuntukkan sebagai lokasi calon habitat kedua badak jawa dengan luas 4.000 hektare. Zona 2 sebagai penunjang aktivitas dan ketersediaan pakan badak. Sedangkan zona 3 merupakan areal pemanfaatan.  Tumpang tindih regulasi
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-022-10.json
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan?
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan? | Yuyun menyebut, di kawasan Cikepuh sendiri terindikasi terjadi tumpang tindih pemanfaatan. Selain wilayah tersebut dikhususkan untuk konservasi, ternyata di lokasi yang sama juga merupakan tempat latihan perang Pasukan Komando Cadangan Stategi Khusus Angkatan Darat (Kostrad).Dia mengatakan, bila merujuk aturan perundangan-undangan, baik kehutanan ataupun konservasi dan keanekaragaman hayati, jelas tidak diperkenankan. Ini berlandaskan fungsi zonasi. Telebih, Cikepuh bersatus suaka margasatwa, wilayah perlindungan flora dan fauna.Lagi pula, menurutnya, sejauh ini KLHK belum melakukan MoU dengan angkatan darat atas usulan lahan di Cikepuh sebagai lokasi latihan perang. “Harusnya, KLHK lebih memprioritaskan rencana awal, sebagai habitat kedua badak jawa,” tuturnya. Baca juga: Penelitian Ini Coba Singkap Ancaman Tsunami pada Kehidupan Badak Jawa Selain itu, kata Yuyun, di dalam zonasi Cikepuh, terdapat juga lahan milik Kostrad yang telah disertifikasi sekitar 300 hektare. Selain itu, lokasi habitat kedua badak jawa ini masuk juga dalam skema pengembangan Geopark Ciletuh, programnya Pemprov Jawa Barat.“Habitat badak jawa di TNUK diperkirakan hanya mampu mendukung populasi viabel tidak kurang dari 50 individu. Sementara itu, berkembangnya invasive species tumbuhan langkap (Arenga obtusifolia) merupakan ancaman utama perubahan ekosistem habitat badak jawa di Ujung Kulon.”Yuyun mengatakan, keseriusan pemerintah adalah kunci kesuksesan peralihan habitat badak jawa ini. SRAK badak jawa harus dilaksanakan sebagai program strategis, yang berakhir tahun ini. Dua dari tiga mandat telah dijalankan yaitu peningkatan populasi dan pembangunan suaka badak.“Bagaimana dengan kebijakan untuk membangun habitat kedua? Sebaiknya kepentingan konservasi harus menjadi prioritas pemerintah,” tandasnya.  Manfaat konservasi
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2017-022-10.json
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan?
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan? | Dihubungi terpisah, Peneliti Molekuler ITB Dr. Adi Pancoro mengatakan, upaya konservasi di Indonesia harus diimbangi dengan roadmap penelitan. Tujuannya, agar konservasi dapat berkelanjutan dan terarah. Pada perkembangannya, perlu dilakukan terobosan baru seperti konservasi genetik sebagai faktor penunjang.Dalam rangka menunjang upaya-upaya konservasi badak jawa, misalnya, usaha identifikasi keanekaragaman genetik mempunyai arti dan manfaat penting. Data yang diperoleh dari analisis genetik populasi pun dapat digunakan sebagai landasan.“Sejauh ini, kita banyak kehilangan informasi dalam hal genetik. Variasi genetik menjadi penting guna memahami dan memantau populasi yang tersisa. Dan seharusnya, konservasi menggunakan kombinasi ekologi, biologi molekuler, genetika populasi, pemodelan matematis dan taksonomi,” jelasnya.   Adi melanjutkan, konsekuensi persebaran badak jawa yang terbatas, berpotensi terjadinya inbreeding atau perkawinan sedarah. Hal ini tentunya harus dihindari agar tidak terjadi “kelainan” atau cacat fisik. Selain itu, bisa berakibat pula menurunkan genetik yang berujung pada kerentanan populasi terhadap kepunahan.“Begitu juga dengan peran biologi molekuler. Molekuler berbasis DNA yang sifatnya diwariskan, kedepannya diharapkan bisa diaplikasikan. Metode ini, kasarnya menjodohkan. Setidaknya bisa menyilangkan, mengindari inbreeding. Keuntungan lainnya adalah menjaga kelesatarian di level DNA sehingga lebih mudah memahami permasalah populasi maupun habitat,” terangnya.Yang perlu ditekan, kata Adi, dari agenda translokasi dan reintroduksi membangun second population ini, adalah mengintensifkan kawasan. Sebab, sudah tidak bisa lagi areal hutan yang ideal sebagai habitat satwa. “Yang terpenting adalah perlindungan kawasan. Jangan sampai habitatnya hilang. Karena, sekuat apapun satwa survive bila habitatnya rusak, akan mati juga,” tuturnya.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-022-10.json
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan?
Habitat Kedua Untuk Badak Jawa, Kapan Diwujudkan? | Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan mamalia berpostur tegap. Tingginya, hingga bahu, sekitar 128-175 sentimeter dengan bobot tubuh 1.600-2.280 kilogram. Meski penglihatannya tidak awas, akan tetapi pendengaran dan penciumannya super tajam yang mampu menangkap sinyal bahaya yang menghampiri kehidupannya. Satu cula berukuran 27 sentimeter berwarna abu-abu gelap atau hitam merupakan ciri khas utama jenis ini.   [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-063-05.json
Cara Bijak Masyarakat Adat Wehea Hadapi Virus Corona
Cara Bijak Masyarakat Adat Wehea Hadapi Virus Corona | [CLS]   Hutan merupakan sumber utama kehidupan Komunitas Adat Dayak Wehea di Kalimantan Timur. Mulai kebutuhan pangan hingga obat-obatan semua terpenuhi dari hutan. Ketika masyarakat luas mulai resah akan kondisi pangan saat virus corona [COVID-19] menyerang, mereka justru sudah siap menghadapi.Komunitas Wehea berada di pedalaman Kabupaten Kutai Timur [Kutim], tepatnya di Kecamatan Muara Wahau. Mereka tersebar di enam desa yaitu Nehas Liah Bing, Jakluai, Long Wehea, Dea Bek, Diaklai, dan Bea Nehas. Rata-rata, masyarakatnya merupakan petani atau peladang.Ming Bong, warga adat Wehea yang tinggal di Desa Nehas Liah Bing, menuturkan, hutan adalah tempat mereka mengumpulkan bahan makanan sekaligus penunjang kebutuhan ekonomi.“Pandemi memang berpengaruh pada stok bahan makanan, begitu juga di Kutai Timur. Tapi, kami tidak mengeluhkan kondisi ini. Kami masih bertahan dengan hutan dan ladang. Selama ada hutan, kami masih bertahan,” sebutnya.Baca: Jalan Panjang Hutan Lindung Wehea, Dihantui Pembalakan dan Dikepung Sawit [Bagian 1]  Hasil hutan yang paling menopang kehidupan komunitas Wehea adalah bahan makanan dan obat-obatan. Banyak tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti daun pepaya, daun singkong dan umbi-umbian.“Untuk makanan sehari-hari, warga memiliki beras dari padi gunung yang dipanen setiap tahun. Untuk pengobatan, warga memaksimalkan tanaman herbal dari hutan. Sementara untuk perputaran uang, mereka menjual sebagian hasil ladang dan hasil hutan bukan kayu ke masyarakat luar,” jelasnya.Berbagai tanaman herbal ada di hutan. Untuk menjaga imunitas tubuh, warga memiliki daun sirih, serai, Jahe, kunyit, kencur, bahkan temulawak di ladang mereka. Ada pula akar-akar tumbuhan dan bawang dayak yang dipercaya dapat mengobati penyakit kanker.“Sebagai peladang, kami memiliki banyak bahan makanan. Untuk kebutuhan ikan, kami mencari di sungai,” jelas Ming.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-063-05.json
Cara Bijak Masyarakat Adat Wehea Hadapi Virus Corona
Cara Bijak Masyarakat Adat Wehea Hadapi Virus Corona | Baca: Lom Plai, Kearifan Masyarakat Dayak Wehea Melesarikan Budaya dan Lingkungan [Bagian 2]  Penutupan kampung dan ritual adat pengusir wabah Sejak corona mewabah di Provinsi Kalimantan Timur, Komunitas Adat Wehea membatasi aktivitas mereka yang berkaitan dengan orang luar. Jalan masuk menuju desa diportal. Jika tidak ada kepentingan mendesak, warga tidak diperbolehkan keluar desa.Pesta adat dan budaya Lom Plai, 27 Maret hingga awal April tahun 2020, tidak dibuka untuk umum. Meski dilakukan tertutup, mereka tetap bersyukur untuk hasil panen melimpah.“Hanya warga dan ketua-ketua adat yang hadir. Orang luar tidak diperkanankan datang,” sebut Ming.Baca: Yuliana Wetuq, Perempuan Tangguh Penjaga Hutan Lindung Wehea [Bagian 3]  Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [AMAN] Kaltim, Margareta Seting Beraan, mengatakan, sejak corona mewabah di Kaltim semua warga di desa-desa adat menjaga jarak dengan orang luar. Mereka juga menggelar ritual tolak bala.“Upacara penangkal roh jahat dilakukan. Tujuannya, mencegah berbagai penyakit masuk kampung termasuk COVID-19,” sebutnya.Menurut Seting, para tetua adat di masing-masing wilayah, sudah memutuskan menutup kampungnya dan membatasi aktivitas. Kebijakan ini sesuai arahan Sekjen AMAN pusat.“Masyarakat adat di seluruh Indonesia berjuang memerangi COVID-19 dengan cara mereka sendiri. Masyarakat dayak di pedalaman Kutai Barat melakukan hal yang sama. Tidak hanya ritual adat dan penutupan kampung, mereka bahkan membuat masker dan cairan desinfektan dari bahan-bahan yang ada di hutan” jelasnya.Pada komunitas adat Wehea sendiri, lanjut dia, para perempuan bergotong royong meracik cairan pencegah bakteri dan membuat masker. Adapun desinfektan alami yang mereka buat berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-063-05.json
Cara Bijak Masyarakat Adat Wehea Hadapi Virus Corona
Cara Bijak Masyarakat Adat Wehea Hadapi Virus Corona | Seting mengatakan, semua olahan itu merupakan ilmu dari para leluhur turun-temurun. “Sejauh ini AMAN Kaltim telah membentuk gugus tugas pengamanan COVID-19. Ritual adat yang digelar tetap seperti arahan pemerintah yakni menjaga jarak. Kami berharap, pandemi segera berlalu,” jelasnya.Baca juga: Lutung Beruban di Hutan Wehea, Perlu Riset Mendalam untuk Mengetahuinya  Hutan sumber keragaman hayati Pemerhati Sosial Lingkungan Kalimantan Timur dan Pegiat Yayasan Konservasi Alam Nusantara [YKAN], Niel Makinuddin, mengatakan kawasan hutan sebetulnya merupakan jaring pengaman yang handal bagi masyarakat asli Kalimantan. Jarang bahkan tidak ada kejadian masyarakat yang hidupnya dekat hutan dan alam kelaparan.Namun, jika hutan mengalami perubahan, seperti menjadi kebun dan pertambangan skala besar, masyarakat yang hidup dekat hutan akan mengalami krisis pangan dan air bersih.“Di hutan alami ini tersedia aneka bahan pangan, binatang buruan, ikan juga buah. Bagi mereka yang menjadikan hutan sebagai sumber hidup, mereka akan survive dan nyaman saja,” sebutnya.Niel tidak bisa memperkirakan, apakah hasil hutan alami cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Wehea mengingat tidak tahu sampai kapan wabah corona berakhir.“Bila dari sekarang program ketahanan pangan non-beras seperti singkong, ubi, dan jagung digalakkan, ini bisa menjadi penyangga untuk waktu lebih lama. Ketakutan krisis pangan tidak berpengaruh pada sebagian besar masyarakat yang berladang,” terangnya.  Masyarakat Wehea juga biasa berburu babi di hutan, bukan di Hutan Lindung. Nantinya, hasil buruan dibagi-bagikan ke tetangga sekitar. “Budaya berbagi adalah aset sosial yang harus dilestarikan sebagai modal hebat bangsa Indonesia untuk kuat dan melewati masa sulit,” katanya.Terkait imbauan menjaga jarak, Niel mengatakan, sejak ada pandemik masyarakat Wehea sudah mengadakan langkah-langkah pencegahan sesuai keyakinan maupun arahan [protokol] pemerintah.
[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2020-063-05.json
Cara Bijak Masyarakat Adat Wehea Hadapi Virus Corona
Cara Bijak Masyarakat Adat Wehea Hadapi Virus Corona | Mereka telah melakukan upacara adat tolak balak. Ada sejumlah ritual yang tidak boleh didokumentasikan, karena ada nilai sakral. Mereka juga melakukan local lockdown dengan membatasi lalu lintas orang masuk desa.“Apabila ada keluarga datang dari daerah pandemi, mereka langsung isolasi mandiri. Ini modal sosial dan peran aktif masyarakat yang membantu agenda besar pemerintah menangani corona,” paparnya.   [SEP]
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-082-17.json
Hutan Aceh Rusak? Tiga Masalah Besar Ini Harus Diselesaikan
Hutan Aceh Rusak? Tiga Masalah Besar Ini Harus Diselesaikan | [CLS]   Hutan di Aceh memang belum bebas dari kerusakan. Pembalakan liar, perambahan untuk kebun, hingga pertambangan adalah tiga masalah besar yang belum terselesaikan hingga saat ini.Data yang dirilis Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) 23 Januari 2019 menyebutkan, sejak 2015-2018 luas tutupan hutan di Aceh yang hilang mencapai 75.007 hektar. Rinciannya, pada 2015 (21.056 hektar), 2016 (21.060 hektar), 2017 (17.820 hektar), dan 2018 (15.071 hektar).Khusus 2018, empat besar daerah yang paling tinggi deforestasinya adalah Kabupaten Aceh Tengah (1.924 hektar), Aceh Utara (1.851 hektar), Gayo Lues (1.494 hektar), dan Kabupaten Nagan Raya (1,261 hektar).“Keseluruhan, tutupan luas hutan Aceh hingga akhir 2018 adalah 3.004.352 hektar. Pemantauan kerusakan melalui teknologi citra satelit dibantu deteksi otomatis GLAD Alerts dari   Global Forest Watch   (GFW) yang kemudian dilakukan interpretasi visual. Area terpantau rusak langsung di-ground check   tim lapangan,” ungkap Agung Dwinurcahya, Manager   Geographic Information System (GIS) Yayasan HAkA.Baca: Hutan Leuser yang Selalu di Hati Salman Panuri  Untuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) terpantau juga kerusakannya akibat perkebunan, pertambangan dan illegal logging. Angka deforestasi 2018 ini sebesar   5.685 hektar.Jika dihitung berdasarkan kabupaten yang terdapat di Ekosistem Leuser, Gayo Lues menempati urutan pertama seluas 1.063 hektar. Diikuti Nagan Raya (889 hektar)   dan Aceh Timur (863 hektar).“Angka deforestasi ini menurun dibandingkan 2016 (10.384 hektar) dan 2017 (7.066 hektar),” tutur Agung.Sementara Taman Nasionan Gunung Leuser (TNGL) wilayah Aceh, pada 2018 luas tutupan hutan hilang seluas 807 hektar. Angka ini naik jika dibandingkan dengan 2017 (624 hektar) dan 2016 (460 hektar).Baca: 2.778 Hektar Hutan Leuser Telah Direstorasi  
[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2019-082-17.json
Hutan Aceh Rusak? Tiga Masalah Besar Ini Harus Diselesaikan
Hutan Aceh Rusak? Tiga Masalah Besar Ini Harus Diselesaikan | HAkA juga memantau titik api selama 2018 menggunakan sensor MODIS (482 titik) dan VIIRS (3.128 titik). “Jika dianalisis berdasarkan Batas Fungsi Kawasan Hutan SK KemenLHK No. 103 Tahun 2015, setelah APL, kawasan hutan yang mengalami deforestasi tertinggi   adalah   hutan lindung   (3.577 ha), hutan produksi (2.728 ha), dan TNGL   (807 hektar). Laju deforestasi terutama di KEL sangat berdampak pada bencana yang terjadi di Aceh seperti banjir dan kekeringan,” jelas Agung.Keseluruhan, KEL adalah sumber air penting empat juta masyarakat Aceh. KEL juga berfungsi sebagai mitigasi bencana seperti banjir dan longsor. “Kita berharap, pemerintah dan penegak hukum lebih serius melindungi hutan dan menghijaukan kembali yang rusak,” ungkap Agung.Baca: Robohnya Sawit Ilegal di Hutan Lindung Aceh Tamiang  Kasus meningkatT. Pahlevie, Koordinator Monitoring Forum Konservasi Leuser (FKL) mengungkapkan, pada 2018, temuan kasus pembalakan, perambahan dan pembukaan jalan di Kawasan Ekosistem Leuser meningkat.FKL menemukan 2.418   kasus   pembalakan liar   dengan jumlah kayu hilang mencapai 4.353,81 meter kubuk. Berikutnya, 1.838  kasus   perambahan   dengan luas hutan hilang mencapai 7.546,3 hektar. Untuk pembukaan jalan di hutan ada 108   kasus dengan panjang 193.85 kilometer.“Kabupaten tertinggi pembalakan adalah Aceh Selatan   (473 kasus),   diikuti Aceh Timur   (437 kasus)   dan Aceh Tamiang   (377 kasus). Kabupaten teratas perambahan adalah Aceh Timur   (378 kasus), Gayo Lues   (326 kasus) dan Aceh Tenggara  (316 kasus),” ujarnya.Pahlevie mengatakan, semua data kegiatan ilegal di KEL, secara berkala telah dilaporkan ke pihak berwenang. Mulai dari Kepada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh termasuk Kesataun Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh hingga kepolisian.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-082-17.json
Hutan Aceh Rusak? Tiga Masalah Besar Ini Harus Diselesaikan
Hutan Aceh Rusak? Tiga Masalah Besar Ini Harus Diselesaikan | “Kami masyarakat sipil, tidak berwenang melakukan penegakan hukum. Kami hanya melaporkan sejumlah temuan itu kepada pihak berwenang,” jelasnya.Baca: KLHK: PT. EMM, Perusahaan Tambang Emas di Beutong, Tidak Memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan  Koordinator Tim Perlindungan Satwa Liar FKL Dedy Yansyah, menambahkan untuk temuan kasus perburuan di KEL pada 2018 menurun. Namun jumlah perangkap/jerat naik. Ada 613 perburuan, sementara di 2017 ditemukan 729 kasus. Untuk jumlah jerat 834 buah, ini naik dibandingkan tahun lalu sebanyak 814 perangkap.“Terhitung 2014-2018, tim telah memusnahkan 5.529 jerat yang dipasang pemburu untuk menyakiti landak dan trenggiling hingga gajah, harimau, dan badak sumatera,”   jelasnya.Dedy mengatakan, tim FKL melakukan patroli lapangan di KEL selama 15 hari setiap bulan. “Tim menemukan kegiatan ilegal paling banyak di hutan lindung, hutan produksi, dan TNGL.”  Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Sapto Aji Prabowo, berkali mengatakan, rusaknya hutan akibat perkebunan dan pembalakan menyebabkan jalur lintasan dan habitat satwa menyempit. Satwa terjepit dan konflik tidak bsa dihindari.“Perkebunan yang dibuka, ada yang merupakan jalur lintasan atau habitat satwa, terutama gajah sumatera,” ujarnya.Aceh tidak sama dengan daerah lain di Sumatera, karena provinsi paling barat Indonesia ini sebagian besar habitat satwa liarnya tidak hanya berada di kawasan konservasi. Tapi juga di hutan lindung, hutan produksi dan areal penggunaan lain (APL).“Sebagian besar konflik satwa liar yang terjadi karena habitatnya rusak. Saat konflik gajah terjadi, tim yang melakukan penggiringan sering menemukan kegiatan ilegal dan kebun yang ada di hutan.”
[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2019-082-17.json
Hutan Aceh Rusak? Tiga Masalah Besar Ini Harus Diselesaikan
Hutan Aceh Rusak? Tiga Masalah Besar Ini Harus Diselesaikan | Masalah lain, konflik satwa liar dengan manusia dimanfaatkan pemburu untuk membunuh satwa. “Pemburu hanya menunggu informasi di mana pertikaian terjadi, setelah itu turun ke lokasi tanpa harus menghabiskan banyak waktu di rimba,” tandasnya.   [SEP]
[0.020013270899653435, 0.9797342419624329, 0.0002525038144085556]
2020-079-04.json
Teknologi Ini Percepat Produksi Benih Ikan Berkelanjutan
Teknologi Ini Percepat Produksi Benih Ikan Berkelanjutan | [CLS]  Ketersediaan benih ikan air tawar selama ini selalu dikeluhkan oleh banyak pembudi daya ikan skala kecil ataupun besar di seluruh Indonesia. Kendala itu bisa menghambat pengembangan usaha budi daya perikanan yang oleh Presiden Joko Widodo dijadikan sebagai target utama pada lima tahun mendatang.Untuk mengatasinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berinisiatif mencari terobosan melalui penggunaan teknologi yang tepat. Agar proses produksi benih ikan lebih cepat, dilakukan pemangkasan waktu pemeliharaan lebih pendek.Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan selain waktu pemeliharaan dipangkas, penggunaan teknologi juga diharapkan bisa menghasilkan tingkat kelulushidup (survival rate/SR) dan tingkat keseragaman ukuran menjadi lebih baik.Sehingga penggunaan teknologi akan bisa menghasilkan tebar padat tujuh kali lebih banyak dibandingkan sistem konvensional. Teknologi yang dinilai tepat diterapkan, adalah recirculation aquacultur system (RAS).“Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, RAS dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan kebutuhan benih ikan di seluruh Indonesia,” ungkap dia pekan lalu di Jakarta.baca : Ini Teknologi RAS, Masa Depan Perikanan Budi Daya Nasional  Tempat produksi benih ikan dengan teknologi RAS yang paling tepat untuk saat ini, sebut Edhy adalah Balai Perikanan Budi daya Air Tawar (BPBAT) Tatelu di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.Hal itu karena Tatelu merupakan tempat kegiatan budi daya perikanan air tawar tempat terbesar di Indonesia, dengan kondisi alam yang mendukung terutama kualitas air untuk produksi. “Juga antusiasme masyarakat yang tinggi untuk aktivitas budi daya,” sebut dia.Produksi benih ikan dari BPBAT Tatelu di Sulut, lanjut Edhy, akan diprioritaskan untuk kebutuhan pembudi daya ikan yang ada di kawasan Indonesia Timur.
[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2020-079-04.json
Teknologi Ini Percepat Produksi Benih Ikan Berkelanjutan
Teknologi Ini Percepat Produksi Benih Ikan Berkelanjutan | “Teknologi RAS adalah jawaban akan kekurangan benih unggul di pembudi daya untuk kawasan Indonesia Timur. Dalam aktivitas perikanan budi daya, masalah yang timbul selain harga pakan, adalah ketersediaan benih unggul,” jelas dia.baca juga : Teknologi RAS untuk Kemajuan Perikanan Budidaya, Seperti Apa? GratisDi banyak daerah, Edhy menyadari kalau harga benih yang tersedia di pasaran masih cukup tinggi. Penyebab utamanya karena kondisi wilayah, jarak pengantaran, dan ketersediaan yang belum merata di hampir semua daerah.Dengan teknologi RAS yang sudah dimanfaatkan KKP, dia optimis setiap daerah, khususnya sentra produksi budi daya perikanan, bisa merasakan manfaat positif melalui produksi benih yang lebih cepat dan berkualitas. Untuk itu, perlu didorong penggunaan RAS di seluruh Indonesia.Semakin banyak daerah yang menggunakan RAS sebagai teknologi untuk produksi benih, maka akan semakin banyak ketersediaan benih ikan untuk memenuhi kebutuhan budi daya perikanan di daerah setempat. Jika produksi semakin tinggi, maka benih gratis diharapkan bisa diberikan kepada warga.“Dengan semakin banyak produksi benih yang dihasilkan dan semakin banyak masyarakat mendapatkan edukasi, akan semakin banyak pula ikan yang dapat kita produksi,” tuturnya.perlu dibaca : Apa Itu Teknologi RAS untuk Perikanan Budidaya?  Sedangkan Direktur Jenderal Perikanan Budi daya KKP Slamet Soebjakto menjelaskan, penggunaan teknologi RAS akan meningkatkan produktivitas pembenihan ikan dan sekaligus melakukan efisiensi penggunaan air dan lahan. Lebih dari itu, RAS akan menciptakan usaha yang minim dampak negatif terhadap ekologi.Dampak negatif ekologi bisa terjadi karena RAS adalah teknologi yang bisa mencegah terjadinya pencemaran di luar lingkungan perairan. Dengan demikian, sanitasi dan higienitas yang menjadi kunci dari perikanan budi daya, bisa lebih terjaga dan menciptakan teknologi ramah lingkungan.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-079-04.json
Teknologi Ini Percepat Produksi Benih Ikan Berkelanjutan
Teknologi Ini Percepat Produksi Benih Ikan Berkelanjutan | Selain itu, pemeliharaan yang mudah, stabilitas kualitas air lebih terjaga dan penggunaan air lebih hemat, juga akan menjadikan teknologi pembenihan ikan intensif ini sebagai primadona baru di pembudi daya, khususnya pembenih ikan.“Dengan fleksibilitas teknologi RAS yang dapat diterapkan untuk berbagai jenis komoditas baik tawar, payau maupun laut, kita siap untuk dapat memperbanyak teknologi ini di seluruh Indonesia,“ tambah diaDiketahui, teknologi RAS atau sistem budi daya sirkulasi ulang air adalah teknologi yang bisa meningkatkan padat tebar benih ikan yang dihitung per satuan luas atau volume hingga mencapai 28-20 ekor. Sistem tersebut bisa memangkas waktu pemeliharaan benih menjadi hanya 30 hari saja, dengan tingkat SR mencapai 95 persen.Dengan keunggulan tersebut, produksi benih ikan dengan menggunakan RAS akan menghasilkan jumlah lebih banyak hingga 140 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan sistem konvensional. Selain itu, RAS juga menjadi unggul, karena penggunaan air ganti menjadi lebih sedikit dibandingkan cara konvensional.baca juga : Teknologi Digital Mulai Digunakan untuk Perikanan Budidaya Nasional  Ikan LautKeunggulan tersebut, menegaskan bahwa penggunaan teknologi RAS akan membuat proses produksi benih ikan menjadi lebih efisien dibandingkan jika menggunakan metode konvensional. Dengan wadah yang sama, kapasitas bisa naik lima kali lipat dan kualitas air mudah dikontrol dan lebih stabil.Selain untuk produksi benih ikan air tawar, teknologi RAS juga digunakan untuk produksi benih ikan laut pada pusat pembenihan (hatchery) di Ambon, Provinsi Maluku yang pengelolaanya ada di bawah Balai Perikanan Budi daya Laut (BPBL) Ambon.Seperti halnya pada benih ikan air tawar, kegiatan produksi benih ikan laut juga dilakukan oleh BPBL Ambon, karena pasokan benih ikan air laut untuk kawasan Indonesia Timur sering dikeluhkan susah didapat oleh para pembudi daya ikan.
[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-079-04.json
Teknologi Ini Percepat Produksi Benih Ikan Berkelanjutan
Teknologi Ini Percepat Produksi Benih Ikan Berkelanjutan | “Selama ini, pelaku usaha harus bekerja keras untuk mendatangkan benih ikan laut dari berbagai balai perikanan yang ada di sekitar Ambon,” ucap Slamet.Sejak awal, dia menyebutkan bahwa pembangunan hatchery di Ambon sudah memiliki tujuan untuk menciptakan industri budi daya atau pembenihan yang berkelanjutan. Dengan demikian, apa yang dilakukan harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang ramah lingkungan.Sebagai sub sektor yang akan menjadi masa depan perikanan dunia, perikanan budi daya di masa mendatang diperkirakan akan selalu menghadapi tiga persoalan serius, yaitu keterbatasan lahan akibat alih fungsi lahan yang terus meningkat, meningkatnya krisis air, dan tantangan peningkatan produksi.Menurut Slamet, semua kendala tersebut akan bisa dipecahkan jika usaha budi daya perikanan bisa mengadopsi teknologi RAS untuk produksi budi daya perikanan, seperti yang dilakukan para pembudi daya ikan di negara maju. Dengan kata lain, penerapan RAS menjadi upaya yang tepat untuk saat ini.Diketahui, penggunaan teknologi RAS saat ini tidak hanya berlangsung di Tatelu dan Ambon saja, namun juga di BPBAT Sukabumi (Jawa Barat), dan BPBAT Mandiangi (Kalimantan Selatan). KKP sebagai pengayom sektor kelautan dan perikanan juga mendorong daerah lain untuk menerapkan teknologi tersebut.“Penerapan teknologi RAS, dinilainya sudah sesuai dengan harapan karena bisa menciptakan perikanan budidaya ramah lingkungan dan berkelanjutan,” pungkasnya.  [SEP]
[0.9801980257034302, 0.009900989010930061, 0.009900989010930061]
2023-002-10.json
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii | [CLS]  Konawe Kepulauan (Konkep) merupakan sebuah pulau di laut Banda yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang memiliki luas sekitar 1.513,98 km2.Secara geografis hampir setengah wilayah Konkep terdiri dari lautan sehingga warga pulau yang mayoritas dihuni suku Wawonii itu sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Laut adalah sumber kehidupan mereka.Namun kini kondisi perairan laut yang menjadi area tangkap para nelayan sedang menghadapi masalah yang membuat populasi ikan jauh berkurang dan tentu mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.Penyebab utamanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak atau bom yang marak, bahkan dilakukan secara terang-terangan, sehingga merusak ekosistem laut seperti terumbu karang.Seorang nelayan dari Kecamatan Wawonii Barat, bernama Rustam bercerita dirinya pernah melihat langsung pengeboman ikan saat sedang memasang bubu. Pengeboman yang hanya berjarak beberapa meter itu membuatnya gagal mendapatkan ikan.Parahnya, ada pengeboman ikan yang dilakukan di sekitar pemukiman warga. Pengebom ikan seperti tidak peduli dengan dampaknya yang membahayakan warga setempat.Lokasi pemboman biasanya dilakukan di perairan dangkal yang merupakan area tangkapan ikan bagi nelayan kecil. Sehingga praktek pemboman itu tidak hanya merusak terumbu karang dan biota laut, tetapi juga merampas hak nelayan kecil.Akibat pengeboman di lokasi itu membuat ikan berkurang drastis, sehingga nelayan setempat harus berpindah wilayah yang lebih jauh. Kondisi itu menambah beban biaya bagi para nelayan berupa bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut. Apalagi ketika pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi mulai September 2022 lalu.baca : Cerita Nelayan Maginti Raya Kelola Laut Atasi Perikanan Merusak  
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2023-002-10.json
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii | Kurangnya populasi ikan juga dirasakan seorang pengumpul bernama Abang. Dia bercerita dahulu mampu menjual ikan tangkapan nelayan sekitar 3 gabus per harinya. Namun. Sejak tiga tahun terakhir, jumlah ikan tangkapan nelayan berkurang drastis. Bahkan tidak setiap hari dia mampu mengumpulkan dan menjual ikan dari nelayan.Sedangkan Udin, nelayan dari Wawonii Barat mengatakan jumlah pengebom ikan makin banyak karena adanya regenerasi dari ayah turun ke anak. Dia mencatat ada sekitar hampir dua puluh orang pelaku pemboman yang tinggal di sekitar tempatnya.“Itu baru di Wawonii Barat. Belum lagi para pelaku yang ada di kecamatan sebelah,” ucapnya.Masih maraknya pengeboman ikan dilatari sejumlah hal seperti keinginan mendapat ikan yang banyak dengan cara instan, mudahnya mendapatkan bahan pembuatan bom, serta kurang pengawasan dari pihak berwajib.Namun, katanya, ada alasan aneh dari beberapa pelaku yaitu menjadikan aktivitas pemboman sebagai hobi. Seperti ada rasa senang ketika mereka mendengar bunyi dentuman dari bom ikan yang diledakkan.Padahal daya ledak bom ikan sekali lempar dapat mematikan ribuan ikan, benih ikan dan jutaan telur ikan serta terumbu karang. Kerusakan terjadi pada radius 5 sampai 50 meter dari titik pengeboman.Kerusakan terumbu karang mengganggu keseimbangan ekologi karena terputusnya rantai makanan di laut. Ikan-ikan bermigrasi dari perairan rusaknya terumbu karang. Hasil penelitian Bank Dunia menunjukan penggunaan bom seberat 250 gram akan menyebabkan luasan terumbu karang yang hancur mencapai 5,30 m2. Sedangkan pemulihan terumbu karang yang rusak membutuhkan 1 sampai 5 tahun.Udin menuturkan, dahulu ada satu musim yang dikenal dengan musim ikan ekor kuning. Jenis ikan ini hidup dan berkembangbiak di perairan dangkal di kedalaman sekitar 50 meteran. Pada masa ini para nelayan berbondong-bondong untuk melakukan penangkapan.
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2023-002-10.json
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii | Namun sudah beberapa tahun terakhir musim ikan ekor kuning tidak lagi ada. Jumlah populasinya menjadi berkurang. Penyebabnya karena rusaknya terumbu karang akibat pengeboman dan tidak adanya ikan yang merupakan makanan utamanya.baca juga : Begini Cara Nelayan Kelola Warisan Laut Teluk Kolono dari Perikanan Merusak  Program PAAPMengatasi masalah itu, dibutuhkan program pengelolaan perikanan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut yang menjaga keseimbangan dari seluruh aspek utama perikanan meliputi aspek biologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial.Saat ini Pemerintah Provinsi Sultra melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bekerjasama dengan LSM Rare Indonesia tengah mengembangkan sebuah program yang disebut PAAP atau Pengelolaan Akses Area Perikanan.PAAP dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku utama masyarakat dan nelayan dengan menegakkan prinsip kelestarian dan keadilan. Masyarakat diberi akses dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan PAAP.Pulau Wawonii sendiri memenuhi kriteria untuk pelaksanaan program PAAP, mengingat adanya ketergantungan masyarakat terhadap pesisir. Secara geografis wilayah Konkep hampir setengahnya merupakan lautan.sebelum menetapkan program PAAP dalam suatu daerah, Rare Indonesia terlebih dulu memperhatikan topografi daerah tersebut. PAAP lebih cocok diterapkan di daerah yang topografinya teluk maupun kepulauan.Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Wawonii menetapkan Pulau Wawonii sebagai kawasan konservasi dan dikelola menjadi taman di perairan Pulau Wawonii.Taman perairan ini memiliki luas keseluruhan 27.044,99 hektare yang terbagi atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, zona rehabilitasi, zona bangunan dan instalasi laut.
[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2023-002-10.json
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii | Dalam program PAAP membatasi wilayah pengelolaan perikanan sepanjang 0 sampai 2 mil dari pinggir pantai. Ketentuan ini disebutkan dalam peraturan gubernur (Pergub) No.36/2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan.Isi beleid itu menegaskan bahwa area pengelolaan perikanan hanya diperuntukkan bagi nelayan skala kecil setempat. Nelayan yang berasal dari luar tidak diperbolehkan menangkap ikan di area tersebut.Pada radius 0 sampai 2 mil dalam program PAAP ditetapkan satu kawasan larang ambil (KLA) atau zona recovery. KLA ini dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan ikan yang dijaga langsung nelayan kecil dan masyarakat setempat.KLA merupakan area tertentu yang meniadakan aktivitas penangkapan. Kawasan ini diperuntukkan bagi ikan ikan untuk bertelur dan berkembangbiak untuk meningkatkan populasinya. Ketika populasi ikan mulai melimpah akan menyebar keluar zona KLA sampai ke zona layak tangkap oleh nelayan.menarik dibaca : Tangkapan Ikan Melimpah, Dampak PAAP yang dirasakan Nelayan Pulau Buton  Di Wawonii, program PAAP ini telah. berjalan kurang lebih selama tiga tahun. Proses pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi antara berbagai pihak meliputi masyarakat nelayan, pemerintah setempat, termasuk pihak keamanan. Masyarakat nelayan sebagai pihak yang diberi tanggung jawab penuh membentuk suatu kelompok yang diberi nama PAAP Sumber Laut Mandiri WawoniKelompok PAAP ini diketuai Muhammad Fahry dibantu seorang pendamping masyarakat dari Dinas Perikanan (DKP) Konkep, yaitu Aris Laria. Kini kelompok tersebut sudah beranggotakan sebanyak 30 orang yang merupakan gabungan antara nelayan dan masyarakat.Fahry mengatakan, selama tiga tahun masa pelaksanaan program PAAP, dia bersama anggota lainnya fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait pentingnya mengelola area perikanan dengan cara yang ramah lingkungan.
[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2023-002-10.json
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii | Proses sosialisasi sebagai ajang kampanye ini dilakukan di antaranya melalui kegiatan perlombaan. Terakhir pada Agustus lalu kelompok PAAP bersama DKP Konkep menggelar lomba selfi dan fotografi bertema PAAP dan Konservasi Perairan Pulau Wawonii. Aturan BersamaSelain itu, ada pula upaya dalam memperluas wilayah penerapan program PAAP. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Beberapa pertemuan pernah dilakukan membahas keberlanjutan pelaksanaan program PAAP.Terbaru pertemuan itu melibatkan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, dan Kecamatan Wawonii Timur Laut yang membahas mengenai rancangan peraturan bersama kepala desa.Materi pokok dari rancangan peraturan yang digagas berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan di area PAAP. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan itu adalah para kepala desa, ketua Badan Pembangunan Desa (BPD), sekretaris desa, dan juga camat.Salah satu isi peraturan yang tengah dibahas ini menegaskan bahwa area pemanfaatan sumber daya ikan di area PAAP diprioritaskan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, dan masyarakat sekitar. Para nelayan yang berasal dari luar 3 kecamatan tadi boleh melakukan penangkapan namun terlebih dulu mengkonfirmasi ke pemerintah desa atau kelurahan yang menjadi lokasi penangkapan dengan syarat harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.baca juga : KTP dan Kisah Perempuan Nelayan Pesisir Buton Timur  Terkait pengelolan perikanan berkelanjutan, pihak keamanan diharapkan bisa melakukan pengawasan lebih ketat lagi dan tegas dalam menindak para pelaku pemboman yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem laut.Sebab, kata Aris Laria dari DKP, salah satu cara memberantas pengeboman ikan adalah penangkapan dan pidana agar ada efek jera yang diberikan pada para pelaku.
[0.014151335693895817, 0.013634245842695236, 0.97221440076828]
2023-002-10.json
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii | Program pemberian bantuan yang disalurkan kepada pelaku dengan harapan agar mereka berhenti untuk membom, justru tidak menjadi jaminan para pelaku tidak mengulangi perbuatannya.“Beberapa pelaku pernah diberi bantuan berupa kapal dan alat tangkap jaring. Sebelum penyerahan bantuan, para pelaku diminta untuk membuat surat pernyataan tidak melakukan lagi pemboman. Tidak ada lagi alasan kalau mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah, Kita sudah bantu, tapi mereka masih terus mengulang,” katanya.Setelah tiga tahun berjalan, Aris Laria melihat perlunya evaluasi pelaksanan program PAAP. Seperti kampanye pengenalan harus lebih rutin dilakukan agar pengetahuan masyarakat terkait PAAP lebih memadai, termasuk tentang batas-batas wilayah perairan KLA dan zona tangkap ikan. Dia menyarankan agar ada pembuatan tapal batas yang diberi tanda berupa bangunan khusus.Dia bilang kalau program PAAP bisa dipahami mayoritas masyarakat terkait pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut, maka tidak menutup kemungkinan kondisi perairan di Wawonii bisa membaik sehingga populasi ikan menjadi kembali melimpah.baca juga : Orang Wawonii dan Ancaman Tambang Nikel  Dukungan Pemerintah DaerahPemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mendukung program PAAP ini dengan merancang peraturan bersama para kepala desa di tiga kecamatan wilayah PAAP tersebut. Pembahasaan aturan itu melibatkan kepala desa, perangkat desa, hingga tokoh-tokoh masyarakat.“Yang jadi fokus program ini untuk sementara di tiga kecamatan. Di sana sudah ditentukan kawasan larang ambil (KLA) dan wilayah yang bisa mengambil ikan,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konkep, Muhamad Rijal yang ditemui akhir Agustus 2022.Selain itu juga sedang dipersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) agar semua dinas terkait penanganan kelautan dapat dilibatkan, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata.
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2023-002-10.json
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii | Adanya Perbup juga menjadi landasan hukum keterlibatan pemerintah desa menganggarkan dana desa (DD) untuk pengelolaan perikanan.Terkait belum adanya tanda batas kawasan PAAP yang belum ada, Dinas Perikanan Konkep telah mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Sultra untuk dianggarkan. Sebab, kawasan laut menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra.Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sultra berwenang mengelola kawasan konservasi perairan Pulau Wawonii berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.23/2021, dengan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022. Untuk saat ini telah dianggarkan pembuatan tanda batas wilayah konservasi sekitar Rp100 juta.“Setelah itu baru kita sosialisasi ke masyarakat bahwa ini tanda-tanda batasnya, mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan,” ujar Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir DKP Sultra, Ishaq Warsandi di ruang kerjanya, 12 September 2022.  Selain penegasan soal pelarangan illegal fishing, keberadaan tanda batas itu juga untuk memperjelas larangan bagi nelayan dengan kapal 10 GT ke atas menangkap ikan di wilayah konservasi. Pelanggarannya bakal ditindak aparat penegak hukum.Dengan begitu, area penangkapan nelayan kecil di Wawonii akan lebih terlindungi dan ikan akan melimpah. Berbeda dengan sebelum ada Keputusan Menteri KP tentang wilayah konservasi dimana nelayan kecil susah bersaing dengan nelayan besar.Pengelolaan wilayah konservasi itu dipastikan akan lebih maksimal dengan adanya program pengelolaan akses area perikanan (PAAP) di dalamnya. Dalam pemetaannya, PAAP hanya mencakup 0 sampai 2 mil dari pantai, sedangkan kawasan konservasi lebih luas lagi yakni 0 sampai 4 mil dari pantai. Dengan begitu zona-zona dalam PAAP menyesuaikan dengan zonasi kawasan konservasi.
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2023-002-10.json
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii
Menjinakkan ‘Bom’ di Laut: Secercah Asa dari Pulau Wawonii | Dikarenakan kawasan PAAP berada di dalam kawasan konservasi, maka bentuk pengelolaannya mengacu kepada Permen KP No.21/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yaitu perjanjian kemitraan dilakukan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) dengan masyarakat.Saat ini DKP Sultra sedang menggodok perjanjian kemitraan SUOP dengan kelompok PAAP di Wawonii. “Karena di sini SUOP belum ada maka sementara melekat di DKP Provinsi,” ujar Ishaq.Bila kemitraan antara DKP Sultra dan kelompok PAAP sudah berjalan, lanjut Ishaq, maka program PAAP akan terus berkelanjut tanpa bergantung dengan LSM Rare Indonesia lagi. Untuk itu DKP Sultra sedang mengupayakan terbentuknya SUOP berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Wawonii. Sebab kata Ishak, bila hanya mengandalkan personel di DKP saat ini tidak akan maksimal.“Kalau misal ada UPTD itu bisa 18 orang ada di situ, jadi mereka mengelola dan mengawasi akan gampang, tapi kalau saat ini kita di sini (DKP) hanya 7 orang itu sulit,” ujar Ishaq.  Harapan Nelayan Udin, nelayan yang bermukim di Wawonii Barat merasakan manfaat program PAAP yakni tidak lagi ditemukan nelayan luar yang menangkap ikan di wilayah yang diperuntukkan bagi nelayan setempat.Udin juga mulai merasakan akses pemasaran hasil ikan nelayan mulai membaik. Selain dipasarkan di pinggir jalan, ikan hasil tangkapan dijual ke penampung.Menurutnya, bila masyarakat dan nelayan memahami dan menerapkan program PAAP, maka kondisi perairan akan terjaga dan bakal mengembalikan kejayaan laut sekitar.Udin berharap kampanye mengenai program PAAP lebih ditingkatkan sehingga wawasan para nelayan terkait pentingnya menjaga ekosistem laut bisa bertambah.
[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]