id stringlengths 1 7 | url stringlengths 31 389 | title stringlengths 1 250 | text stringlengths 2 534k |
|---|---|---|---|
5425 | https://id.wikipedia.org/wiki/Milenium | Milenium | Milenium atau Saharsawarsa adalah bilangan untuk tiap jangka waktu seribu tahun dalam kalender. Istilah alaf yang berasal dari bahasa Arab banyak dipakai di Malaysia. Tahun 2000 disebut sebagai awal dari alaf baru dalam memasuki alaf ketiga (tahun 2000 sampai tahun 2999).
Dalam pengganda awalan SI, milenium dikenal sebagai Kiloannum.
Lihat pula
abad
dasawarsa
windu
Satuan waktu
Kalender |
5431 | https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa%20Tengah | Jawa Tengah | Jawa Tengah (disingkat Jateng, ) adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia beserta Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.800,69 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 berjumlah 36.516.035 jiwa dengan kepadatan 1.113,00 jiwa/km².
Pengertian Jawa Tengah secara geografis maupun budaya juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih satu teritorial dengan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah bagian tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat, sebagian kecil masyarakat Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Selain itu ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia sebagai pendatang yang tersebar di seluruh provinsi ini. Sejak tahun 2008, provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan kembar dengan provinsi Fujian di Tiongkok.
Sejarah
Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (gewesten), yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing gewest terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu itu Pati Gewest juga meliputi Regentschap Tuban dan Bojonegoro.
Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, gewesten diberi otonomi dan dibentuk dewan daerah. Selain itu juga dibentuk gemeente (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang.
Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad). Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan (residentie), yang meliputi beberapa kabupaten (regentschap), dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (district). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas, dan Kedu.
Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kota madya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota madya. Penetapan undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.
Tahun 1965, seiring dengan gagalnya kudeta oleh G30S terhadap pemerintah nasional di Jakarta, Jawa Tengah dan banyak daerah lainnya, terjadilah penumpasan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Di Bali, diperkirakan lebih dari 100.000 orang terbunuh atau hilang. Meskipun demikian, kejadian-kejadian pada masa awal Orde Baru tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil diungkapkan secara hukum.
Geografi
Relief
Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0–2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2–15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15–40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%.
Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit. Di kawasan Brebes selebar 40 km dari pantai, dan di Semarang hanya selebar 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang-Rembang di timur. Gunung Muria pada akhir Zaman Es (sekitar 10.000 tahun SM) adalah pulau terpisah dari Jawa, yang akhirnya menyatu karena terjadi endapan aluvial dari sungai-sungai yang mengalir. Kota Demak semasa Kesultanan Demak (abad ke-16 Masehi) berada di tepi laut dan menjadi tempat berlabuhnya kapal. Proses sedimentasi ini sampai sekarang masih berlangsung di pantai Semarang.
Di selatan kawasan tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang mulai dari ujung barat daya Kota Pati kemudian ke timur hingga perbatasan Lamongan dan Bojonegoro (Jawa Timur).
Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30–50 km; di ujung baratnya terdapat Gunung Slamet dan bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak-puncaknya Gunung Parahu dan Gunung Ungaran. Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat gunung berapi Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi (kawasan Magelang dan Temanggung) adalah lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.
Pegunungan Serayu Selatan merupakan bagian dari Cekungan Jawa Tengah Selatan yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah. Mandala ini merupakan geoantiklin yang membentang dari barat ke timur sepanjang 100 kilometer dan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh lembah Jatilawang yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat dibentuk oleh Gunung Kabanaran (360 m) dan bisa dideskripsikan mempunyai elevasi yang sama dengan Zona Depresi Bandung di Jawa Barat ataupun sebagai elemen struktural baru di Jawa Tengah. Bagian ini dipisahkan dari Zona Bogor oleh Depresi Majenang.
Bagian timur dibangun oleh antiklin Ajibarang (narrow anticline) yang dipotong oleh aliran Sungai Serayu. Pada timur Banyumas, antiklin tersebut berkembang menjadi antiklinorium dengan lebar mencapai 30 km pada daerah Lukulo (selatan Banjarnegara-Midangan 1043 m) atau sering disebut tinggian Kebumen (Kebumen High). Pada bagian paling ujung timur Mandala Pegunungan Serayu Selatan dibentuk oleh kubah Pegunungan Kulonprogo (1022 m), yang terletak di antara Purworejo dan Sungai Progo.
Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10–25 km. Selain itu terdapat Kawasan Karst Gombong Selatan. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang hingga pantai selatan Jawa Timur.
Hidrologi
Sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa di antaranya adalah Bengawan Silugonggo, Sungai Pemali, Kali Comal, dan Kali Bodri. Sedangkan, sungai-sungai yang bermuara di Samudra Hindia di antaranya adalah Kali Serayu, Sungai Bogowonto, Sungai Luk Ulo dan Kali Progo. Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa (572 km); memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya).
Di antara waduk-waduk (Danau) yang utama di Jawa Tengah adalah Danau Gunung Rowo (Kabupaten Pati), Waduk Gajahmungkur (Kabupaten Wonogiri), Waduk Kedungombo (Kabupaten Boyolali, Grobogan dan Sragen), Danau Rawa Pening (Kabupaten Semarang), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal),Waduk Penjalin dan Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes), Waduk Wadaslintang (perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo), Waduk Gembong (Kabupaten Pati), Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen) dan Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara).
Gunung berapi
Terdapat 5 gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu: Gunung Merapi (di Magelang–Boyolali–Klaten), Gunung Slamet (di Pemalang–Purbalingga–Banyumas–Tegal–Brebes), Gunung Sindoro (di Temanggung–Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung–Wonosobo–Magelang), dan Gunung Parahu (di Batang–Kendal–Temanggung–Wonosobo).
Keadaan tanah
Menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1969, jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan grumusol; sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif subur.
Iklim
Jawa Tengah memiliki iklim tropis, dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.000 meter, dan suhu rata-rata 21–32oC. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di Nusakambangan bagian barat, dan sepanjang Pegunungan Serayu Utara. Daerah dengan curah hujan rendah dan sering terjadi kekeringan di musim kemarau berada di daerah Blora dan sekitarnya serta di bagian selatan Kabupaten Wonogiri.
Pemerintahan
Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan.
Sebelum tahun 2003, Pemerintahan Daerah Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya otonomi daerah, kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.
Menyusul otonomi daerah, 4 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid) pada 1982, Kabupaten Semarang (dari Kota Semarang ke Ungaran) pada 1983, Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi) pada 1984, serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen pada 1986).
Daftar kabupaten dan kota
Daftar gubernur
Perwakilan
Jawa Tengah memiliki 77 wakil dari sepuluh daerah pemilihan ke DPR RI dan empat wakil ke DPD.
Demografi
Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah 36.516.035 jiwa. Tiga kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (1.978.759 jiwa), Kabupaten Cilacap (1.944.857 jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1.776.918 jiwa). Sementara tiga kota dengan jumlah penduudk paling banyak ialah Kota Semarang (1.653.524 jiwa), Kota Surakarta (522.364 jiwa) dan Kota Pekalongan (307.150 jiwa).
Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan seperti Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali).
Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,45% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun).
Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).
Suku bangsa
Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya, mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan Suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan bahasa Jawa dengan logat yang kental sehari-harinya. Pengaruh kental bisa kita rasakan saat berada di kota Semarang serta kota Lasem yang berada di ujung timur laut Jawa Tengah, bahkan Lasem dijuluki Le Petit Chinois atau Kota Tiongkok Kecil.
Di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat juga terdapat banyak orang beretnis Sunda. Mereka mendiami wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, Kabupaten Cilacap bagian barat dan utara serta sebagian kecil wilayah Kabupaten Banyumas tepatnya di Dusun Cijurig, Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir. Jawa Tengah bagian barat seperti Cilacap, Brebes bagian barat dan sebagian Banyumas dahulu dalam sejarahnya termasuk kedalam wilayah Kerajaan Sunda Galuh menyebabkan banyak unsur budaya Sunda yang tersisa didalamnya, termasuk dalam penamaan daerah, bahasa, dan adat istiadat lainnya.
Di pedalaman Blora (perbatasan dengan provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin yang terisolasi, masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Selain itu, di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa.
Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di provinsi Jawa Tengah:
Catatan:* Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010, suku Jawa sudah termasuk Suku Osing, Tengger, dan Samin.
Bahasa
Bahasa resmi instansi pemerintahan di Jawa Tengah adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 2 bahasa daerah di Jawa Tengah. Kedua bahasa tersebut adalah Jawa dan Sunda.
Sebagian besar masyarakat menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa dialek Solo-Jogja atau Mataram dianggap sebagai bahasa Jawa yang lazim dijumpai di sebagian besar wilayah Jawa Tengah bagian timur. Di samping itu, terdapat sejumlah dialek bahasa Jawa, namun secara umum terdiri dari dua, yakni kulonan dan timuran. Kulonan dituturkan di bagian barat Jawa Tengah, terdiri atas Dialek Banyumasan dan Dialek Tegal; dialek ini memiliki pengucapan yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa Standar. Sedang Timuran dituturkan di bagian timur Jawa Tengah, di antaranya terdiri atas Dialek Mataram (Solo-Jogja), Dialek Semarang, dan Dialek Blora. Di antara perbatasan kedua dialek tersebut, dituturkan bahasa Jawa dengan campuran kedua dialek; daerah tersebut di antaranya adalah Pekalongan dan Kedu.
Dialek Mataram memiliki keunikan tersendiri. Dialek ini menerapkan dialek ragam Bahasa Jawakrama inggil (tingkat paling atas dalam Bahasa Jawa). Hal tersebut dipengaruhi dari adanya kerajaan Mataram dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Solo) yang menyebabkan dialek disana sangat sopan. Wilayah karesidenan dari dua kerajaan tersebut juga terpengaruh tutur kata dan dialeknya untuk wajib menggunakan kromo. Etnografi masyarakat karesidenen wilayah kerajaan memiliki konsep miturut marang Rama (Patuh atau tunduk kepada bapak, dalam hal ini Raja secara spesifik). Lambang bapak sebagai raja juga memengaruhi adat masyarakat patrilineal. Kehidupan kerajaan yang luhur diadaptasikan oleh masyarakat dalam bergaul dan berbahasa atau bertutur.
Di wilayah-wilayah berpopulasi Sunda, yaitu di kabupaten Brebes bagian selatan, dan kabupaten Cilacap bagian utara dan barat sekitar kecamatan Dayeuhluhur, orang Sunda masih menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-harinya. Kelahiran dialek ini dipengaruhi salah satunya jalur perdagangan. Perdagangan secara morfologi menghadirkan komunikasi dua arah antara pedagang dengan pembeli.
Berbagai macam dialek Bahasa Jawa yang terdapat di Jawa Tengah:
dialek Pekalongan (Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, bagian timur Kabupaten Pemalang)
dialek Kedu–Bagelen (Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang dan sebagian Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo)
dialek Semarangan (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak)
dialek Pantura Timur atau dialek Muriaan (Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus)
dialek Blora (Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora)
dialek Mataram atau Surakarta (Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta)
dialek Banyumasan atau dialek Ngapak Selatan (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, bagian selatan Kabupaten Pemalang)
dialek Tegal atau dialek Ngapak Pantura (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, bagian utara Kabupaten Pemalang)
Berbagai macam dialek Bahasa Sunda yang terdapat di Jawa Tengah:
Bahasa Sunda dialek Timur-Laut, yang digunakan di wilayah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon di provinsi Jawa Barat juga digunakan pada wilayah Kabupaten Brebes bagian Barat dan Selatan yang merupakan wilayah provinsi Jawa Tengah.
Bahasa Sunda dialek Tenggara, yang digunakan di wilayah Kabupaten Ciamis sekitar Kota Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat juga digunakan pada wilayah Kabupaten Cilacap bagian Utara dan Barat serta Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir di Kabupaten Banyumas yang merupakan wilayah provinsi Jawa Tengah.
Pendidikan bahasa daerah
Agama
Persentasi penduduk menurut agama yang dianut di provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, yakni;
Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam yang umumnya dikategorikan ke dalam dua golongan, yaitu kaum Santri dan Abangan. Kaum santri mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kaum abangan walaupun menganut Islam namun dalam praktiknya masih terpengaruh Kejawen yang kuat.
Agama lain yang dianut adalah Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan aliran kepercayaan. Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat penyebaran Kristen dan Katolik di Pulau Jawa. Seperti di kota Semarang, Magelang, Surakarta dan Salatiga yang memiliki populasi umat Kristen sekitar 15% hingga 25%.
Perekonomian
Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap.
Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan adalah penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang–Ungaran–Demak–Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa klasik.
Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak.
Pendidikan tinggi
Jawa Tengah memiliki sejumlah perguruan tinggi terkemuka, terutama di kota Semarang, kabupaten kendal dan Surakarta. Perguruan tinggi negeri meliputi: Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Politeknik Negeri Semarang (Polines), Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang (Poltekkes) dan Universitas Islam Negeri UIN Walisongo di Semarang; Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kabupaten Kendal; Universitas Sebelas Maret (UNS), Insitut Agana Islam Surakarta (IAIN), Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta (Poltekkes) Institut Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga, dan Institut Seni Indonesia di Surakarta, serta Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto, Universitas Tidar (Untidar) di Magelang
Sedangkan universitas swasta di Jawa Tengah antara lain Universitas Ivet semarang (UNISVET) Universitas Semarang (USM) yang didirikan oleh Yayasan Alumni Universitas Diponegoro (Undip), Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Universitas Stikubank Semarang (Unisbank), Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG), Universitas Dian Nuswantoro Semarang (UDINUS), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) dan Unika Soegijapranata di Semarang, STIE Bank BPD Jateng, Universitas Muhammadiyah Surakarta di Sukoharjo, Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET BANTARA) Sukoharjo, Politeknik Bhakti Mulia di Sukoharjo, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP), Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), Universitas Pekalongan UNIKAL, Universitas Setia Budi (USB), Universitas Surakarta (UNSA), Universitas Batik (Uniba), Politeknik Indonusa Surakarta, Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ Wonosobo), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa (STMIK Dubang), Institut Agama Islam Negeri IAIN Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Widya Pratama Pekalongan STMIK Widya Pratama Pekalongan, Universitas Panca Sakti di Tegal, Universitas Muhadi Setiabudi di Brebes, Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Abadi Karya Indonesia (STIMIK AKI) di Pati, STIE YPPI Rembang, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdathul Ulama (STAINU) Kebumen, serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STAINU) Putra Bangsa di Kebumen.
Selain itu juga terdapat Akademi Militer (Akmil) dan SMA Taruna Nusantara di Magelang serta Akademi Kepolisian di Semarang.
LPLP Tutuko adalah lembaga pendidikan aviasi dan maintenance penerbangan (mekanik) di Surakarta (Jalan Merapi, Surakarta) dan Yogyakarta (Jalan Sorosutan, Yogyakarta).
Pariwisata
Jawa Tengah memiliki banyak objek wisata yang sangat menarik. Kota Semarang, misalnya, memiliki sejumlah bangunan kuno. Objek wisata di kota ini termasuk Puri Maerokoco (Taman Mini Jawa Tengah), Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dan Museum Rekor Indonesia (MURI). Banyak Wisata alam yang terdapat di JaWa Tengah seperti Air Terjun Grenjengan SeWu, Gua Wareh, Goa Pancur yang terdapat di Pantai Utara Jawa Pati.
Kabupaten Jepara terdapat sejumlah bangunan kuno yaitu: Candi Angin, Masjid Mantingan, Kelenteng Hian Thian Siang Tee, Benteng Portugis, Benteng VOC, Museum Gong Perdamaian Dunia, Museum R.A Kartini.
Salah satu kebanggaan provinsi ini adalah Candi Borobudur, yakni monumen Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9, terdapat di Kabupaten Magelang. Candi Mendut dan Candi Pawon juga terletak dalam satu kawasan dengan Borobudur.
Candi Prambanan di Klaten adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Di kawasan Dieng terdapat kelompok candi-candi Hindu, yang diduga dibangun sebelum era Mataram Kuno. Kompleks candi Gedong Songo terletak di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Di kawasan kecamatan Keling tepatnya di desa Tempur terdapat Candi Angin.
Surakarta dipandang sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, di mana di kota ini terdapat Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. Objek wisata menarik di timur kota ini adalah beberapa wisata air terjun seperti Air Terjun Jumog, serta yang terkenal adalah Air Terjun Grojogan Sewu. Adapula candi-candi peninggalan Majapahit yang ketiganya terletak di Kabupaten Karanganyar; serta Museum Manusia Purba Sangiran yang terletak di Jalan Solo–Purwodadi tepatnya Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Di bagian selatan wilayah Surakarta, Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa wisata air, seperti Waduk Gajah Mungkur, serta Pantai Nampu dan Pantai Sembukan dengan hamparan tebing dan pasir putihnya.
Bagian selatan Jawa Tengah juga menyimpan sejumlah objek wisata menarik, di antaranya Goa Jatijajar, Goa Pancur, Gua Petruk, Pantai Menganti, Benteng Van der Wijk, Pantai Suwuk, Waduk Sempor, Air Terjun Sudimoro, Air Terjun Sawangan, Goa Barat, Hutan Mangrove Logending, Geowisata Karangsambung, Pemandian Air Panas Krakal dan Pantai Karangbolong di Kabupaten Kebumen, serta Baturraden di Kabupaten Banyumas.
Di bagian pantura barat Jawa Tengah terdapat objek wisata Guci di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan yang dikenal dengan julukan 'kota batik', dan Pantai Widuri di Kabupaten Pemalang.
Kawasan pantura timur banyak menyimpan wisata religius. Masjid Agung Demak yang didirikan pada abad ke-16 merupakan bangunan artistik dengan paduan arsitektur Islam dan Hindu. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kawasan pantura timur terdapat 5 makam wali sanga, yakni Sunan Ngerang , Sunan Prawoto, Sunan Makhdum di Pati , Sunan Kalijaga di Demak, Sunan Kudus, Sunan Muria di Kabupaten Kudus. Beberapa tempat tujuan wisata di Pati di antaranya adalah Makam dan Masjid Peninggalan Syekh Ahmad Mutamakkin kajen Margoyoso Pati, Patung dan Makam Raden Adipati Tombronegoro, Syekh Ronggo Kusumo Ngemplak, Syekh Hendro Kusumo Sukoharjo, makam Syech Jangkung (Saridin), Goa Wareh, Gua Pancur, Waduk Gunungrowo, Waduk Seloromo, ViHara SaddaGHiri Jrahi, Juwana Water Park Fantasy (JWF), Agrowisata Kebun Kopi Jolong dan Pintu Gerbang Majapahit. Sementara itu di Kabupaten Rembang terdapat wisata ziarah, alam, dan sejarah, seperti di Pasujudan Sunan Bonang dan Masjid Sunan Bonang di desa Bonang, Lasem, makam Tumenggung Wilwatikta Mpu Santibadra yang tersohor sebab mengarang kitab Pustaka Sabda Badra Santi, makam pahlawan nasional RA. Kartini, Vihara Ratanavana Arama Lasem, Kelenteng Cu An Kiong, telusur kota tua Lasem, situs arkeologi Plawangan dan Terjan wisata pantai di pantai Tasikharjo, pantai Karangjahe, Punjulharjo, pantai Gedong/Caruban, pantai Binangun, hutan bakau Banggi, Dampo Awang Beach serta wisata alam pendakian Gunung Lasem,
Perayaan
Perayaan tradisional
Pesta Lomban
Baritan
Pesta Baratan
Perang Obor
Chambeng Welahan
Dhandhangan
Dugderan
Ederan
Uler-Uler
Ruwahan
Megengan Demak
Sekaten
Grebeg Besar Demak
Meron
Festival Memeden Gadu
Jembul Tulakan
Nyadran
Syawalan
Festival Oncor
Festival Seni & Budaya Ukir
Jepara Thongtek Carnival
Jepara Bedug Festival
Perayaan modern
Jateng Fair
Karshival
Pati Tourism Expo
Pati Cooking Expo
Demak Expo
Jepara Expo
Kajen Expo
Rembang Expo
Loram Expo
Kendal Expo
Purwodadi Expo
Jepara Culinary Expo
Festival Lasem
Kudus Expo
Karimunjava Sail
Lasem Batik Carnival
Semarang Fashion On The Street
Pekan Raya Grobogan
Dieng Culture Festival
Jepara Cultural Festival
Batang Expo
Jepara Fashion On The Street
Solo Batik Carnival
Transportasi
Jawa Tengah dilalui beberapa ruas jalan nasional, yang meliputi jalur lintas utara (menghubungkan Jakarta–Semarang–Pati–Tuban–Surabaya–Banyuwangi), jalur lintas tengah (menghubungkan Jakarta–Tegal–Purwokerto–Yogyakarta–Surakarta–Ngawi–Surabaya), jalur lintas selatan (menghubungkan Bandung–Cilacap–Yogyakarta–Surakarta–Ngawi–Surabaya), serta jalur Semarang–Solo. Losari, pintu gerbang Jawa Tengah sebelah barat dapat ditempuh 3,5–4 jam perjalanan dari Jakarta. Selain itu, Jawa Tengah juga dilintasi beberapa ruas Jalan Tol Trans Jawa, yakni Jalan Tol Kanci–Pejagan; Jalan Tol Pejagan–Pemalang; Jalan Tol Pemalang–Batang; Jalan Tol Semarang–Batang; Jalan Tol Semarang ABC; Jalan Tol Semarang–Solo; dan Jalan Tol Solo–Ngawi yang menghubungkan antar kota di Jawa Tengah; Jawa Timur; Jawa Barat; dan DKI Jakarta. Saat ini juga direncanakan pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak dan Jalan Tol Demak–Tuban yang menghubungkan antara kota-kota di pantai utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Jalan Tol Yogyakarta–Solo; Jalan Tol Yogyakarta–Magelang–Bawen; dan Jalan Tol Yogyakarta–Cilacap yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta; serta Jalan Tol Tegal–Cilacap yang menghubungkan antara kota di pantai utara Jawa Tengah dengan wilayah selatan.
Jawa Tengah merupakan provinsi yang pertama kali mengoperasikan jalur kereta api, yakni pada tahun 1867 di Semarang dengan rute Semarang–Tanggung yang berjarak 26 km, atas permintaan Raja Willem I untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Saat ini jalur kereta api yang melintasi Jawa Tengah adalah lintas utara (Jakarta–Cirebon–Semarang–Surabaya), lintas tengah (Jakarta–Purwokerto–Yogyakarta–Surakarta–Surabaya), lintas selatan (Bandung–Yogyakarta–Surakarta–Surabaya), jalur Solo–Gundih–Semarang, Tegal–Slawi–Prupuk, dan Maos–Cilacap. Jalur kereta Solo–Wonogiri yang telah lama mati dihidupkan kembali pada tahun 2005. Jalur lain yang diaktifkan kembali adalah jalur rel Kedungjati–Ambarawa yang menghubungkan stasiun Bringin, stasiun Tuntang dan berakhir di stasiun Ambarawa serta Kutoarjo–Purworejo dan jalur percabangan –Pelabuhan Tanjung Emas. Dari stasiun Ambarawa dapat berlanjut sampai stasiun Bedono pada tahun 2015 mendatang. Namun jalur percabangan Kutoarjo–Purworejo akan diaktifkan lagi pada akhir tahun 2023 diikuti dengan reaktivasi Stasiun Purworejo yang sempat punah pada tahun 2010.
Untuk transportasi udara, Bandara Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Adi Soemarmo di Boyolali adalah bandara komersial yang paling penting di Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat Bandara Dewandaru di Jepara (Kec. Karimunjawa), Bandara Tunggulwulung di Cilacap, Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, Bandar Udara Ngloram di Blora (Kec. Cepu). Penerbangan Jakarta–Semarang atau Jakarta–Surakarta dapat ditempuh dalam waktu 45–50 menit.
Referensi
Lihat pula
Masakan Jawa
Minuman Jawa
Makanan khas Jawa Tengah
Daftar Provinsi Indonesia
Pranala luar
Situs web resmi pemerintah provinsi Jawa Tengah
Situs web resmi panduan wisata Jawa Tengah
Provinsi di Indonesia
Negara dan wilayah yang didirikan tahun 1945
Pendirian tahun 1945 di Indonesia |
5439 | https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis%20Permusyawaratan%20Rakyat%20Republik%20Indonesia | Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia | Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun di ibu kota negara, Jakarta.
Sejarah
Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amendemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya.
Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.
Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘’Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen).
Masa Orde Lama (1945–1965) dan Orde Baru (1965–1999)
Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini telah diantispasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) menyebutkan, Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.
Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR.
Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante yang diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar.
Namun, Konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata menemui jalan buntu. Di tengah perdebatan yang tak berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959 Pemerintah menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945, tetapi anjuran ini pun tidak mencapai kesepakatan di antara anggota Konstituante.
Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berisikan:
Pembubaran Konstituante,
Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950,
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Untuk melaksanakan Pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur Pembentukan MPRS sebagai berikut:
MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.
Jumlah Anggota MPR ditetapkan oleh Presiden.
Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya.
Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden.
MPRS mempunyai seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.
Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah.
Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa G-30-S. Dalam rangka pembersihan keanggotaan MPRS dari unsur PKI, yang dituduh sebagai dalang, dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.
Masa Reformasi (1999–sekarang)
Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.
Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”, setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.
Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.
Tugas dan wewenang
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.
Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR. Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal yang diusulkan diubah yang disertai alasan pengubahan yang paling lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima pimpinan MPR. Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan.
Jika usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari. Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR.
Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).
Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.
Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat,Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan
sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung
Memilih Wakil Presiden
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil
Presiden dalam masa jabatannya.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
Keanggotaan
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2019–2024 adalah 711 orang yang terdiri atas 575 Anggota DPR dan 136 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.
Hak dan kewajiban anggota
Hak anggota
Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
Memilih dan dipilih.
Membela diri.
Imunitas.
Protokoler.
Keuangan dan administratif.
Kewajiban anggota
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
Fraksi dan kelompok anggota
Fraksi
Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.
Kelompok anggota
Kelompok Anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD. Kelompok Anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. Pengaturan internal Kelompok Anggota sepenuhnya menjadi urusan Kelompok Anggota.
Alat kelengkapan
Alat kelengkapan MPR terdiri atas; Pimpinan dan Panitia Ad Hoc.
Pimpinan
Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Namun pada periode 2014 - 2019 pemilihan pimpinan MPR dilaksanakan dengan mengajukan 2 paket yang di usung oleh dua koalisi besar (KMP dan KIH) dengan struktur terdiri 4 orang dari DPR dan 1 orang dari DPD.
Panitia Ad Hoc
Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.
Sidang
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
Sidang MPR sah apabila dihadiri:
sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya
Putusan MPR sah apabila disetujui:
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.
Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.
Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan (disingkat Setjen MPR) adalah aparatur pemerintah yang berbentuk Kesekretariatan Lembaga Negara. Setjen MPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berada di bawah MPR dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR.
Lihat pula
Ketua MPR
DPD
Ketua DPD
Sidang Istimewa MPR
DPR
Ketua DPR
Presiden
Wakil Presiden
Volksraad
Gedung DPR/MPR
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Referensi
Pranala luar
Pemilu indonesia
Parlemen Indonesia |
5442 | https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang%20Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945 | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.
Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002.
UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali. Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.
Struktur
UUD 1945 telah mengalami perubahan struktur yang signifikan semenjak UUD 1945 diamendemen sebanyak empat kali. Bahkan, diperkirakan hanya 11% dari keseluruhan isi UUD yang tetap sama seperti sebelum adanya perubahan UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 terdiri atas:
Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea.
Batang Tubuh, yang terdiri dari:
16 bab, 37 pasal, atau 65 ayat aturan utama.
4 pasal aturan peralihan.
2 ayat aturan pertambahan.
Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Setelah diamendemen, UUD 1945 saat ini (menurut Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945) terdiri atas:
Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea.
Pasal-Pasal, yang terdiri dari:
21 bab, 73 pasal, atau 194 ayat aturan utama.
3 pasal aturan peralihan.
2 pasal aturan tambahan.
Meskipun bagian "Penjelasan UUD 1945" tidak disebutkan secara formal dari UUD 1945 setelah perubahan keempat, isi-isi dari bagian Penjelasan telah diintegrasikan secara materiel ke dalam Batang Tubuh dan masih menjadi bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945.
Berikut ini merupakan struktur UUD 1945 dalam satu naskah (setelah amendemen keempat).
Pembukaan
Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa teks empat alinea. Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu:
Alinea I bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
Alinea II menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alinea III berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
Alinea IV memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.
Batang Tubuh
Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian isi dari UUD 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, yang terdiri dari 37 pasal atau 194 ayat. Materi muatan Batang Tubuh ini berisi garis-garis besar berupa identitas negara, lembaga tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, hak asasi manusia, demografi, dan aturan perubahan UUD.
Bab I: Bentuk dan Kedaulatan
Bab I terdiri dari satu pasal atau 3 ayat. Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum.
Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bab II terdiri dari dua pasal atau 5 ayat. Bab II mengatur hal-hal mengenai lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI atau MPR). Isi Bab II berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 2: susunan, sidang, dan putusan MPR.
Pasal 3: wewenang MPR.
Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara
Bab III terdiri dari 17 pasal atau 38 ayat, sehingga menjadi bab dengan jumlah pasal dan ayat terbanyak di dalam UUD ini. Bab III mengatur hal-hal yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi Bab III berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dengan dibantu oleh Wakil Presiden.
Pasal 5: wewenang Presiden mengenai peraturan perundang-undangan.
Pasal 6: syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 6A: tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 7: periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 7A: alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 7B: tata cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 7C: Presiden yang tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
Pasal 8: prosedur bila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 9: sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden dalam pelantikan.
Pasal 10: kekuasaan tertinggi kemiliteran di tangan Presiden.
Pasal 11: hubungan internasional yang dibuat Presiden Indonesia.
Pasal 12: wewenang Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya
Pasal 13: pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden.
Pasal 14: pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi oleh Presiden.
Pasal 15: pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain oleh Presiden.
Pasal 16: pembentukan dewan pertimbangan.
Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung
Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan. Dengan kata lain, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan dari struktur Pemerintahan Indonesia. Peran DPA digantikan oleh suatu dewan pertimbangan seperti yang disebutkan dalam Bab III Pasal 16 UUD 1945.
Bab V: Kementerian Negara
Bab V terdiri dari satu pasal atau 4 ayat. Bab V (yang hanya terdiri dari Pasal 17) mengatur hal-hal mengenai lembaga-lembaga Kementerian Negara.
Bab VI: Pemerintahan Daerah
Bab VI terdiri dari tiga pasal atau 4 ayat. Bab VI mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi Bab VI berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 18: ciri-ciri wilayah admistratif di Indonesia beserta pemerintahan daerahnya.
Pasal 18A: hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Pasal 18B: satuan pememerintahan daerah khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat.
Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat
Bab VII terdiri dari 7 pasal atau 18 ayat. Bab VI mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU). Isi Bab VII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 19: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR.
Pasal 20: wewenang DPR dalam membuat UU.
Pasal 20A: fungsi, hak, dan hak anggota DPR.
Pasal 21: pengajuan UU oleh DPR.
Pasal 22: peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
Pasal 22A: tata cara pembentukan UU.
Pasal 22B: pemberhentian anggota DPR.
Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah
Bab VIIA terdiri dari dua pasal atau 8 ayat. Bab VIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). Isi Bab VIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 22C: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD.
Pasal 22D: wewenang dan pemberhentian anggota DPD.
Bab VIIB: Pemilihan Umum
Bab VIIB terdiri dari satu pasal atau 6 ayat. Bab VIIB (yang hanya terdiri dari Pasal 22E) mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Bab VIII: Hal Keuangan
Bab VIII terdiri dari 5 pasal atau 7 ayat. Bab VIII mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara. Isi Bab VIII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 23: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pasal 23A: pajak dan pungutan lain.
Pasal 23B: mata uang.
Pasal 23C: hal-hal keuangan negara lainnya.
Pasal 23D: bank sentral.
Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan
Bab VIIIA terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab VIIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK). Isi Bab VIIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 23E: tugas BPK.
Pasal 23F: susunan BPK.
Pasal 23G: kedudukan BPK.
Bab IX: Kekuasaan Kehakiman
Bab IX terdiri dari 5 pasal atau 19 ayat. Bab IX mengatur segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Isi Bab IX berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 24: garis besar kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Pasal 24A: Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI atau MA).
Pasal 24B: Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI atau KY).
Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI atau MK).
Pasal 25: syarat-syarat menjadi hakim.
Bab IXA: Wilayah Negara
Bab IXA terdiri dari satu pasal atau satu ayat. Bab IXA (yang hanya terdiri dari Pasal 25A) mengatur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bab X: Warga Negara dan Penduduk
Bab X terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab X mengatur pengertian, hak, dan kewajiban dari warga negara dan penduduk Indonesia. Isi Bab X berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 26: pengertian warga negara dan penduduk.
Pasal 27: hak dan kewajiban utama sebagai warga negara.
Pasal 28: kebebasan berserikat dan berpendapat.
Bab XA: Hak Asasi Manusia
Bab XA terdiri dari 10 pasal atau 26 ayat. Bab XA memuat segala hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD ini. Isi Bab XA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 28A: hak hidup dan mempertahankan hidup
Pasal 28B: hak berkeluarga dan hak anak
Pasal 28C: hak mengembangkan diri, hak memanfaatkan pendidikan dan budaya, serta hak memajukan diri untuk memperjuangkan hak kelompoknya.
Pasal 28D: hak keadilan dalam hukum, pekerjaan, dan pemerintahan, serta hak kewarganegaraan.
Pasal 28E: hak kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan, serta hak berserikat dan berpendapat.
Pasal 28F: hak berkomunikasi dan bertukar informasi.
Pasal 28G: hak perlindungan individu dan kelompok, hak bebas dari perbudakan, dan hak mencari suaka.
Pasal 28H: hak hidup sejahtera, hak mendapat keadilan dan persamaan hak, hak jaminan sosial, serta hak milik pribadi.
Pasal 28I: HAM yang tidak dapat dikurangi, hak bebas dari diskriminasi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta peran negara atas HAM.
Pasal 28J: kewajiban menghormati HAM orang lain dan pembatasan HAM dalam kasus khusus oleh UU.
Bab XI: Agama
Bab XI terdiri dari satu pasal atau dua ayat. Bab XI (yang hanya terdiri dari Pasal 29) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatur jaminan kebebasan beragama dan beribadat sesuai agamanya.
Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara
Bab XII terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XII (yang hanya terdiri dari Pasal 30) mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, terutama mengenai satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta keterlibatan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan
Bab XIII terdiri dari dua pasal dan 7 ayat. Bab XIII mengatur pendidikan nasional untuk warga negara dan kemajuan kebudayaan nasional. Isi Bab XIII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 31: jaminan untuk warga negara memperoleh pendidikan dan kewajiban mengenyam pendidikan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Pasal 32: pengembangan nilai dan kekayaan budaya nasional.
Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Bab XIV terdiri dari dua pasal dan 9 ayat. Bab XIV mengatur garis-garis besar perekonomian nasional dan program kesejahteraan sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 33: mekanisme perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya vital dalam negeri.
Pasal 34: pemeliharaan orang miskin dan anak terlantar, serta pengadaan jaminan sosial, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum.
Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Bab XIV terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat. Bab XV memberi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia. Isi Bab XV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 35: bendera negara Indonesia sebagai Sang Merah Putih.
Pasal 36: bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa Indonesia.
Pasal 36A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Tunggal Ika.
Pasal 36B: lagu kebangsaan Indonesia sebagai lagu Indonesia Raya.
Pasal 36C: ketentuan lebih lanjut atas identitas-identitas negara yang disebutkan di atas.
Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar
Bab XVI terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XVI mengatur ketentuan-ketentuan untuk mengubah UUD ini.
Aturan Peralihan
Aturan-aturan peralihan memberikan ketentuan-ketentuan kepada pemerintah agar penyesuaian dengan perubahan-perubahan pada UUD 1945 dapat berjalan dengan mulus. Aturan-aturan tersebut, yaitu:
Pasal I memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang berlaku sebelum perubahan UUD agar tetap berlaku hingga undang-undang pengganti disahkan menurut UUD.
Pasal II memberikan legitimasi terhadap lembaga-lembaga yang telah usang setelah perubahan UUD untuk tetap berfungsi sepanjang melaksanakan aturan baru dari perubahan UUD, hingga dibentuknya lembaga yang baru menurut UUD.
Pasal III memberikan legitimasi terhadap MA agar menjalankan kewenangan-kewenangan MK sebelum lembaga tersebut dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003.
Aturan Tambahan
Aturan-aturan tambahan memberikan ketentuan-ketentuan tambahan yang tidak perlu disisipkan pada aturan utama dan aturan peralihan. Aturan-aturan tersebut, yakni:
Pasal I memberi tugas pada MPR untuk menyaring Ketetapan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya (pada tahun 2003).
Pasal II menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal.
Sejarah
Perumusan
Penyusunan rancangan UUD 1945 dilakukan secara bertahap oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yaitu badan yang dibentuk dengan izin Jepang pada tanggal 29 April 1945.
Sidang pertama BPUPK, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan "dasar negara", dengan mengacu pada rumusan "Pancasila" yang digagas oleh Soekarno. Selain itu, sidang ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Panitia Sembilan yang akan membahas lebih jauh mengenai gagasan tersebut agar menghasilkan rumusan yang matang. Satu setengah bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang telah mengadakan sidang-sidang akhirnya merampungkan rumusan dasar negara tersebut dan menamakannya Piagam Jakarta. Naskah piagam inilah yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.
Setelah itu, sidang kedua BPUPK yang berlangsung dari tanggal 10–17 Juli membahas perihal piagam tersebut dan komponen-komponen negara, seperti bentuk negara, bentuk dan susunan pemerintahan, kewarganegaraan, bendera dan bahasa nasional, dan sebagainya. Setelah beberapa perdebatan mengenai Piagam Jakarta, akhirnya BPUPK merampungkan naskah rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang terdiri dari Pembukaan UUD yang mengacu pada Piagam Jakarta dan Batang Tubuh UUD yang berisi komponen-komponen tersebut.
Pengesahan dan pemberlakuan
Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan kelanjutan dari BPUPK mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sah. Namun sebelum itu, PPKI melakukan beberapa perubahan pada naskah UUD hasil rancangan BPUPK, terutama pada bagian-bagian yang dianggap lebih menonjolkan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya:
Kata "Mukadimah" diganti dengan kata "Pembukaan".
Pada salah satu frasa (yang merupakan sila pertama Pancasila) dalam alinea keempat yang berbunyi, "... dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ..." diubah menjadi "... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ...".
Frasa "yang beragama Islam" dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" dihapuskan.
Beberapa kata dalam kalimat "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Pasal 28 Ayat (1) diganti, sehingga menjadi Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
Penyisipan Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
Dalam kurun waktu 1945–1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terbentuk. Pada tanggal 14 November setelahnya, Soekarno membentuk kabinet semiparlementer yang pertama (karena adanya jabatan Perdana Menteri di dalamnya), sehingga peristiwa ini merupakan peristiwa perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia yang seharusnya seperti yang disebutkan dalam UUD 1945.
Setelah Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan pertempuran dan perjanjian gencatan senjata, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) bentukan Belanda melakukan pertemuan di di Den Haag (Belanda) yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk perjanjian damai terakhir kalinya dengan Belanda. KMB tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedaulatan negara Indonesia akan diberikan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakui oleh Belanda. RIS kemudian terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Oleh karena hal ini, UUD 1945 dibatalkan secara otomatis setelah negara tersebut berdiri.
Pengadopsian konstitusi lainnya
Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara federasi, konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), sedangkan UUD 1945 masih digunakan tetapi dalam lingkup negara bagian "Republik Indonesia". Konstitusi RIS ini tidaklah bertahan lama dan akhirnya dicabut pada tanggal 15 Agustus 1950, yang diikuti dengan pembubaran negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
Setelah peralihan tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Oleh karena itu, UUDS 1950 mengenal sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem parlementer. Setelah beberapa tahun berlaku, Indonesia pada tahun 1955 melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam dua tahap, yaitu pemilihan anggota DPR pada tanggal 29 September dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember. Konstituante Republik Indonesia yang terdiri atas anggota-anggota terpilih pemilu tahap kedua tersebut bertugas mengadakan sidang-sidang untuk membahas dan merumuskan rancangan UUD yang baru menggantikan UUDS 1950. Namun badan tersebut tidak dapat menghasilkan rancangan UUD baru dan bahkan sebagian besar anggotanya berencana untuk menarik diri dari sidang konstituante. Keadaan genting ini memaksa Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan badan Konstituante Republik Indonesia, memberlakukan kembali UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950, serta membentuk MPR dan DPA sementara secepatnya.
Pemberlakuan kembali dan penyimpangan
Masa Demokrasi Terpimpin
Setelah pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 yang sempat tidak berlaku selama sembilan tahun akhirnya kembali berlaku sebagai konstitusi negara. Akibat pemberlakuan ini, jabatan Perdana Menteri Indonesia dihapuskan dan sistem pemerintahan Indonesia kembali menganut sistem presidensial sesuai amanat UUD 1945.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut di antaranya ialah:
Konsep Pancasila ditafsirkan sepihak oleh Soekarno.
Konsep demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno yang menekankan bahwa semua keputusan kenegaraan berpusat pada presiden, padahal Pemerintah Indonesia tersebut berdasarkan sistem konstitusional dan bukan sistem absolutisme (Penjelasan UUD), sementara UUD 1945 menyiratkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut asas pembagian kekuasaan.
Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), padahal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah kekuasaan negara tertinggi dan lebih tinggi daripada posisi presiden (Penjelasan UUD), sehingga presiden tidak berhak untuk mengatur MPR.
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk sendiri oleh Soekarno, padahal presiden tidak berhak untuk membubarkan DPR (Penjelasan UUD).
Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), padahal Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertugas memberi pertimbangan atas usulan presiden dan berhak memberi usulan kepada pemerintah (Pasal 16) serta menjadi penasihat pemerintah (Penjelasan UUD). Presiden tidak seharusnya mengatur badan yang mengawasi pemerintah seperti hal tersebut.
MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa jabatan Presiden Indonesia hanya boleh dipegang selama lima tahun (Pasal 5), dan setelah itu harus dipilih kembali oleh MPR (Pasal 6).
Manipol USDEK yang dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Soekarno, padahal yang berhak menentukan GBHN adalah MPR (Pasal 3).
Konsep nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) yang digagas oleh Presiden Soekarno perlahan-lahan menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945.
Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan, yaitu:
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 yang di antaranya berisi pernyataan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang salah satunya menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
Meskipun penyimpangan UUD 1945 secara eksplisit tidak tampak pada zaman Orde Baru, terdapat beberapa penyimpangan Pancasila sebagai dasar dari UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Penyimpangan-penyimpangan tersebut, yakni:
Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak oleh Soeharto, dan terlebih lagi digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk menguasai rakyat.
Pemusatan kekuasaan pada presiden yang masih terjadi di tangan Soeharto, meskipun pemusatan tersebut lebih terstruktur. Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara.
Pemerintahan Soeharto yang melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah dengan alasan mengganggu kestablilan negara, termasuk juga pers.
Hak-hak politik dibatasi oleh pemerintah dengan mengurangi jumlah partai politik yang resmi menjadi tinggal tiga.
Proses perubahan
Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh dan masa reformasi dimulai, terdapat banyak tuntutan untuk melakukan pengubahan pada naskah UUD 1945. Alasan adanya tuntutan perubahan UUD 1945 tersebut antara lain karena kenyataan bahwa kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat tetapi di tangan MPR yang dikuasai pemerintah, kekuasaan yang terlalu besar pada presiden, banyaknya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta kenyataan bahwa isi rumusan UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan negara yang belum cukup. Latar belakang dari tuntutan tersebut dapat dilihat dari bukti bahwa banyaknya penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang dapat terjadi di masa-masa sebelumnya. Oleh sebab itu, MPR mengadakan sidang-sidang umum yang menghasilkan perubahan (amendemen) UUD 1945 sebanyak empat kali.
Perubahan pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung antara 14–21 Oktober 1999.
Perubahan kedua dilakukan pada Sidang Umum MPR 2000 yang berlangsung antara 7–18 Agustus 2000.
Perubahan ketiga dilakukan pada Sidang Umum MPR 2001 yang berlangsung antara 1–9 November 2001.
Perubahan keempat dilakukan pada Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1–11 Agustus 2002.
Setelah amendemen, dampak yang paling terasa adalah pembagian kekuasaan yang lebih setara dan seimbang, tidak ada lagi lembaga pemerintahan tertinggi, sehingga lembaga pemerintahan yang diatur di dalam UUD 1945 menjadi lembaga tinggi negara yang masing-masing dapat saling mengawasi dan bekerja sama tetapi tidak boleh mengontrol satu sama lain. Lembaga-lembaga tersebut juga memiliki wewenang, batasan, dan cara pengangkatan yang lebih jelas setelah amendemen, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan peran yang semestinya. Selain itu, adanya hak-hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai salah satu tujuan konstitusi.
Perubahan
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan proses untuk mengubah salah satu atau beberapa pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Perubahan UUD ini merupakan salah satu wewenang dari MPR-RI yang diatur dalam UUD 1945. Sepanjang sejarah, MPR telah melakukan empat kali pengubahan pada UUD 1945.
Latar belakang
Meskipun Soekarno sendiri sebagai Presiden Indonesia pertama mengeluarkan dekret presiden untuk memberlakukan kembali UUD 1945, beliau selalu menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang tidak lengkap. Namun semenjak Soeharto menjabat sebagai presiden pada tahun 1967, pemerintahan rezim Orde Baru selalu menolak menyetujui bentuk perubahan (amendemen) apa pun itu terhadap UUD 1945. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang bersifat final dan "kemurniannya" harus tetap dilindungi. Pada tahun 1983, MPR, melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983, menetapkan posisi untuk tidak melakukan pengubahan pada UUD 1945. Meskipun begitu, MPR juga mengatur ketentuan untuk mengubah UUD 1945 pada ketetapan MPR yang sama. Namun, ketentuan tersebut menyebutkan syarat keharusan untuk mengadakan referendum yang telah disetujui oleh Presiden atas rancangan amendemen UUD yang telah diloloskan oleh MPR. Terlebih lagi, UU No. 5 Tahun 1985 yang mengatur tentang referendum atas perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa referendum tersebut harus mencapai partisipasi pemilih minimum sebesar 90% dan hasil suara dukungan minimum sebesar 90% agar proses amendemen dapat dilanjutkan dan perubahan UUD dapat disahkan. Peraturan-peraturan ini membuat pengubahan UUD 1945 semakin sulit dilakukan, dan selain itu juga dianggap bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang tidak pernah menyebutkan tentang referendum.
Setelah kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, ketetapan MPR dan UU tersebut dihapuskan, sehingga membuka jalan yang lebih lebar untuk dilakukannya amendemen UUD 1945. Akhirnya pada tahun 1999–2002, UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen) sebanyak empat kali yang seluruhnya diputuskan dalam sidang-sidang umum MPR.
Asal dan tujuan
Berkaca dari penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, salah satu tuntutan demonstrasi penuntut reformasi adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Alasan-alasan terbesar UUD 1945 diamendemen, yaitu karena pasal-pasal dalam UUD 1945 asli yang jumlahnya terlalu sedikit dan mudah menimbulkan multitafsir. Sementara itu, tujuan dari perubahan-perubahan UUD 1945 tersebut sebagian besar berupa penyempurnaan atas aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan beberapa syarat, di antaranya adalah Pembukaan UUD 1945 tidak boleh berubah, bentuk negara tetap dalam bentuk negara kesatuan, serta sistem pemerintahan tetap dalam bentuk sistem presidensial. Kata "Allah" dalam Pembukaan UUD 45 masih dimungkinkan untuk diamandemen menjadi "Tuhan", sesuai perjanjian usulan yang diterima oleh Sukarno dan kelompok kebangsaan dari perwakilan Bali, I Gusti Ketut Pudja, namun hal ini belum dilakukan pada masa amandemen Konstitusi tahun 1999-2002.
Ketentuan perubahan
Sebelum amendemen, ketentuan perubahan di dalam UUD 1945 hanya memberikan syarat bahwa anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus berjumlah dua pertiga (2/3) dari keseluruhan anggota dan putusan perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari 2/3 anggota MPR.
Setelah perubahan keempat, ketentuan perubahan UUD tersebut menjadi lebih mendetail. Suatu usulan perubahan dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan oleh sepertiga (1/3) dari keseluruhan anggota dan usulan tersebut harus dituliskan secara mendetail. Dan sama seperti sebelum amendemen, anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus setidaknya 2/3 dari jumlah anggota. Namun tidak seperti sebelumnya, putusan perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari 50% ditambah satu anggota dari keseluruhan jumlah anggota MPR. Selain itu, terdapat ayat pembatasan perubahan UUD (entrenchment clause) yang menyatakan bahwa khusus bentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" tidak dapat diubah.
Daftar
Berikut ini merupakan daftar perubahan UUD yang telah disahkan sebagai bagian dari UUD 1945 yang utuh dan tidak terpisahkan.
Perubahan pertama
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14–21 Oktober 1999. Perubahan ini secara garis besar bertujuan untuk membuat kekuasaan legislatif dan eksekutif lebih seimbang dan sejajar, serta membatasi masa jabatan Presiden.
Dalam perubahan pertama ini, MPR mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21.
Perubahan kedua
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2000 yang berlangsung pada tanggal 7–18 Agustus 2000. Perubahan tersebut utamanya bertujuan melakukan penguatan otonomi daerah, penguatan peran legislatif, jaminan HAM dalam konstitusi, penguatan peran TNI dan Polri, dan penambahan identitas nasional.
Dalam perubahan kedua tersebut, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.
Perubahan ketiga
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-7 pada tanggal 9 November 2001, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2001 yang berlangsung pada tanggal 1–9 November 2001. Perubahan ini terutama memberi penguatan pada kekuasaan kehakiman (yudikatif) agar sejajar dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif, menambah DPD ke dalam susunan lembaga legislatif, memperbarui kelembagaan BPK, dan memperjelas mekanisme demokrasi dalam tata negara.
Dalam perubahan ketiga ini, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); serta Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).
Perubahan keempat
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1–11 Agustus 2002. Perubahan tersebut menitiberatkan pada penyempurnaan ayat-ayat atau pasal-pasal tunggal yang hilang serta penyempurnaan pasal-pasal di bidang pendidikan, kebudayaan, perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan sosial.
Dalam perubahan keempat ini, MPR menetapkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut.
Pernyataan MPR mengenai naskah UUD 1945.
Penambahkan pernyataan penutup pada naskah perubahan kedua (sebelum kolom-kolom tanda tangan) yang hilang.
Perubahan penomoran pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) dalam perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A.
Penghapusan Bab IV dan pemindahan Pasal 16 ke Bab III.
Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 23 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.
Catatan
Referensi
Daftar pustaka
Adnan Buyung Nasution (2001) The Transition to Democracy: Lessons from the Tragedy of Konstituante in Crafting Indonesian Democracy, Mizan Media Utama, Jakarta,
Dahlan Thaib, Dr. H, (1999), Teori Hukum dan Konstitusi (Legal and Constitutional Theory), Rajawali Press, Jakarta,
Denny Indrayana (2008) Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta .
Jimly Asshiddiqie (2005), Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Indonesia Constitution and Constitutionalism), MKRI, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie (1994), Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (The Idea of People's Sovereignty in the Constitution), Ichtiar Baru - van Hoeve, Jakarta, .
Jimly Asshiddiqie (2009), The Constitutional Law of Indonesia, Maxwell Asia, Singapore.
Jimly Asshiddiqie (2005), Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Constitutional Law and the Pillars of Democracy), Konpres, Jakarta, .
R.M.A.B. Kusuma, (2004) Lahirnya Undang Undang Dasar 1945 (The Birth of the 1945 Constitution),Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, .
Nadirsyah Hosen, (2007) Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia, ISEAS, Singapore
Saafroedin Bahar,Ananda B.Kusuma,Nannie Hudawati, eds, (1995) Risalah Sidang Badan Penyelidik Usahah Persiapan Kemerdekaan Indonesian (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Minutes of the Meetings of the Agency for Investigating Efforts for the Preparation of Indonesian Independence and the Preparatory Committee for Indonesian Independence), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
Sri Bintang Pamungkas (1999), Konstitusi Kita dan Rancangan UUD-1945 Yang Disempurnakan (Our Constitution and a Proposal for an Improved Version of the 1945 Constitution''), Partai Uni Demokrasi, Jakarta, No ISBN
Pranala luar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Asli)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Satu Naskah)
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kumpulan naskah UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya |
5443 | https://id.wikipedia.org/wiki/Ejaan%20yang%20Disempurnakan | Ejaan yang Disempurnakan | Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (disingkat Ejaan yang Disempurnakan atau EYD) adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015 menggantikan Ejaan Baru, serta kembali berlaku sejak tahun 2022 menggantikan Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi pada tahun 1972 dan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) pada tahun 2022. EYD pertama kali diberlakukan dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 1972. Pemberlakuan pemakaian EYD diperkuat dengan keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972.
Ejaan ini sempat digantikan oleh Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) sejak tahun 2015 hingga bulan Agustus 2022, ketika istilah "Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" kembali digunakan.
Jika menghitung EBI sebagai edisi keempat, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan saat ini telah memiliki lima edisi.
Sejarah Tahun 1966
Pada tahun 1966, panitia untuk menyusun ejaan baru bagi bahasa Indonesia dibentuk. Panitia itu bekerja atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 062 Tahun 67, pada tanggal 19 September 1967. Pada, tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK, sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) mengeluarkan Ejaan Baru (Ejaan LBK) yang merupakan hasil kerja panitia bentukan LBK tersebut. Ejaan Baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia Ejaan Malindo.
Pada 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Malaysia Tun Hussein Onn dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Mashuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan yang baru. Pada tanggal 16 Agustus 1972, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ("Rumi" dalam istilah bahasa Melayu Malaysia). Di Malaysia, ejaan baru bersama ini dinamai Ejaan Rumi Bersama (ERB). Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke XXVII, tanggal 17 Agustus 1972 diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947.
Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 Nomor 0196/U/1975 memberlakukan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dan "Pedoman Umum Pembentukan Istilah". Buku pedoman tersebut menjadi pedoman EYD edisi pertama.
Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 tentang Penyempurnaan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan". Keputusan menteri ini menjadi aturan EYD edisi kedua yang menyempurnakan EYD edisi pertama (1975).
Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, yang menjadi aturan EYD edisi ketiga. Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini, maka EYD edisi kedua (1987) diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 yang menyempurnakan EYD edisi ketiga (2009), serta mengubah istilah EYD menjadi Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).
Pada tahun 2022, Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keputusan menteri tersebut pada intinya mengembalikan istilah EBI menjadi EYD, atau yang lebih tepatnya Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi Kelima, sehingga menganggap bahwa EBI merupakan EYD edisi keempat. Dalam keputusan tersebut pula, beberapa pedoman dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) direvisi.
Perubahaan dengan ejaan sebelumnya
Edisi pertama (1972)
Beberapa ketentuan baru yang ditetapkan di dalam EYD edisi pertama, antara lain:
Huruf f, v, dan z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya.
Huruf q dan x yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan, dan xenon.
Awalan di- dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi, sementara di- pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
Huruf diftong oi hanya ditemukan di belakang kata, misalnya oi pada kata amboi.
Bentuk gabungan konsonan kh, ng, ny, dan sy termasuk kelompok huruf konsonan.
Masih menggunakan dua istilah, yaitu huruf besar dan huruf kapital.
Penulisan huruf hanya mengatur dua macam huruf yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring.
Penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka, misalnya Rp 500,00.
Tanda petik dibedakan istilah dan penggunaannya menjadi dua, yaitu tanda petik ganda dan tanda petik tunggal.
Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka dua (2) tidak digunakan sebagai penanda perulangan, kecuali mungkin dalam tulisan cepat dan notula.
Ketentuan-ketentuan selain penulisan huruf di dalam pedoman EYD, antara lain:
Penulisan kata.
Penulisan tanda baca.
Penulisan singkatan dan akronim.
Penulisan angka dan lambang bilangan.
Penulisan unsur serapan.
Edisi kedua (1987)
Beberapa perubahan pada EYD edisi kedua, antara lain:
Penggunana huruf kapital dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan terdapat catatan tambahan yaitu:
bila terdiri dari kata dasar maka tulisan disambung, misalnya Tuhan Yang Mahakuasa;
bila terdiri dari kata berimbuhan maka penulisan dipisah, misalnya Tuhan Yang Maha Pengasih.
Huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang diberi keterangan tambahan, yaitu:
jika nama jenis atau satuan ukuran ditulis dengan huruf kecil, misalnya mesin diesel, 10 volt, dan 5 ampere.
Huruf kapital yang digunakan sebagai nama khas geografi diberi catatan tambahan, yaitu:
istilah geografi bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil, misalnya berlayar ke teluk;
nama geografi sebagai nama jenis ditulis dengan huruf kecil, misalnya, gula jawa.
Huruf kapital yang digunakan sebagai nama resmi badan dan dokumen resmi terdapat catatan tambahan, yaitu:
jika tidak diikuti nama maka ditulis dengan huruf kecil, misalnya sebuah republik dan menurut undang-undang yang berbeda dengan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.
Penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka terdapat catatan tambahan, yaitu:
untuk desimal pada nilai mata uang dolar dinyatakan dengan titik, misalnya $3.50;
angka yang menyatakan jumlah ribuan dibubuhkan tanda titik, misalnya Buku ini berusia 1.999 tahun.
Edisi ketiga (2009)
Beberapa perubahan pada EYD edisi ketiga, antara lain:
Huruf diftong oi ditemukan pada posisi tengah dan posisi akhir dalam sebuah kata, misalnya boikot dan amboi.
Bentuk kh, ng, ny, dan sy dikelompokkan menjadi gabungan huruf konsonan.
Penulisan huruf masih tetap mengatur dua macam huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring.
Tanda garis miring terdapat penggunan tambahan, yaitu tanda garis miring ganda untuk membatasi penggalan-penggalan dalam kalimat untuk memudahkan pembacaan naskah.
Penggunaan angka dua (2) disebutkan digunakan dalam keperluan khusus, seperti dalam pembuatan catatan rapat atau kuliah.
Edisi keempat (2015)
Ejaan yang Disempurnakan edisi keempat disebut dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia.
Edisi kelima (2022)
Beberapa perubahan pada EYD edisi kelima, antara lain:
Penambahan istilah huruf monoftong, yang beranggotakan lambang huruf eu (juga digunakan oleh bahasa Sunda dan bahasa Aceh).
Bentuk terikat maha- dan kata dasar atau berimbuhan yang merujuk pada nama dan sifat Tuhan ditulis terpisah.
Perubahan redaksi (pengantar), pemindahan kaidah penulisan unsur serapan, penghapusan kaidah penulisan kutipan, perubahan contoh, dan perubahan tata cara penyajian isi.
Penggunaan
Dalam penggunaannya pada nama, sering kali masih menggunakan ejaan lama, misalnya Soekarno, yang sudah lebih dulu terkenal, dan terkadang dalam nama modern dicampur dengan ejaan baru, seperti nama belakang Megawati Soekarnoputri (bukan Sukarnoputri maupun Soekarnopoetri).
Dalam penggunaannya di luar Indonesia, beberapa orang dapat memilih untuk mengejanya dengan ejaan asing (bukan Belanda / Ejaan Lama). Misalnya, musisi Stephanie Poetri mengeja nama keduanya (nama tengahnya) mirip kata bahasa Inggris poetry (puisi), alih-alih putri.
Kemiripan dengan bahasa lain
Ejaan EYD beberapa mirip dengan bahasa Inggris, seperti penulisan huruf vokal (a, i, u, e, o) sehingga banyak kata yang diserap secara utuh dari bahasa Inggris seperti solder, pistol, sandal, dll.
Referensi
Pranala luar
Pedoman umum Ejaan yang Disempurnakan
Sejarah Ejaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia |
5444 | https://id.wikipedia.org/wiki/Ejaan%20Republik | Ejaan Republik | Ejaan Republik (Edjaan Republik atau Edjaan Soewandi) adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Soewandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu Ejaan Van Ophuijsen, yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Terdapat beberapa ciri penanda lingual dalam Ejaan Soewandi, yaitu:
penggantian huruf oe menjadi u,
bunyi sentak ditulis dengan k
kata ulang boleh ditulis dengan angka 2
tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan.
Sejarah
Ejaan ini muncul karena dilatarbelakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia I, untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Saat itu, Soewandi selaku Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan memutuskan untuk mengganti Ejaan van Ophuijsen. Ejaan pengganti itu disebut Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik. Disebut Ejaan Republik karena ejaan tersebut lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia.
Ejaan ini berlaku sampai tahun 1972 lalu digantikan oleh Ejaan Yang Disempurnakan pada masa menteri Mashuri Saleh. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada 23 Mei 1972 Mashuri mengesahkan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan dalam bahasa Indonesia yang menggantikan Ejaan Soewandi. Sebagai menteri, Mashuri menandai pergantian hai itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor departemennya saat itu, dan mengubahnya dari Djl. Tjilatjap menjadi Jl. Cilacap.
Referensi
Pranala luar
Dari ejaan van Ophuijsen hingga EYD
Bahasa Indonesia |
5446 | https://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman%20Wahid | Abdurrahman Wahid | Dr. (H.C.) K.H. Abdurrahman Wahid (lahir dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil; ), atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh Muslim dan politisi Indonesia yang menjadi Presiden keempat Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Pada 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Gus Dur mengalami gangguan penglihatan akibat glaukoma. Ia mengalami kebutaan di mata kirinya dan mata kanannya hanya berfungsi 20%. Gus Dur adalah presiden Indonesia pertama dan satu-satunya (hingga saat ini) yang memiliki disabilitas.
Masa muda
Abdurrahman Wahid merupakan anak dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Ia lahir pada tanggal 4 Syakban 1359 Hijirah. Dalam kalender Masehi, Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 7 September 1940. Kisah tentang tanggal lahir beliau terbilang cukup unik. Meski Gus Dur lahir pada tanggal 7 September, sejumlah orang masih merayakan hari ulang tahun Gus Dur pada 4 Agustus. Tempat kelahirannya di pesantren milik kakek dari pihak ibunya yang bernama Bisri Syansuri. Pesantren ini terletak di Denanyar Jombang, Jawa Timur.
Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti "Sang Penakluk". Kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas".
Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.
Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.
Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.
Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.
Pendidikan Gus Dur berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada K.H. Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya.
Pendidikan di luar negeri
Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar Studi Islam di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa , Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.
Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa; ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas.
Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jenderal Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Gus Dur, yang ditugaskan menulis laporan.
Gus Dur mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Gus Dur pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Gus Dur dengan cepat belajar. Gus Dur juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Gus Dur ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. dari Belanda, Gus Dur pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.
Awal karier
Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Gus Dur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Gus Dur merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gus Dur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Gus Dur memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.
Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah dan surat kabar. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Gus Dur tinggal bersama keluarganya.
Meskipun memiliki karier yang sukses pada saat itu, Gus Dur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974 Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik. Satu tahun kemudian Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.
Pada tahun 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dan universitas ingin agar Gus Dur mengajar subjek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi. Namun kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas.
Nahdlatul Ulama
Awal keterlibatan
Latar belakang keluarga Gus Dur segera berarti. Ia diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur sebagai intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasihat Agama NU. Namun, Gus Dur akhirnya bergabung dengan Dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, Gus Dur menjadikan dirinya sebagai reforman NU.
Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Gus Dur menyebut bahwa Pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya. Namun, Gus Dur selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jenderal Benny Moerdani.
Mereformasi NU
Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasihat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (termasuk Gus Dur) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan kepemimpinan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Gus Dur mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusional. Dengan himbauan Gus Dur, Idham membatalkan kemundurannya dan Gus Dur bersama dengan Tim Tujuh dapat menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya.
Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respons NU terhadap isu tersebut. Gus Dur berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Gus Dur juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.
Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama
Reformasi Gus Dur membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Gus Dur sebagai ketua baru NU. Gus Dur menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut, dengan Anwar Nurris selaku sekjen PBNU. Namun, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Gus Dur sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggi NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Gus Dur sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada Panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas.
Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987, Gus Dur menunjukan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Gus Dur mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia. Hal ini merenggangkan hubungan Gus Dur dengan pemerintah, tetapi saat itu Suharto masih mendapat dukungan politik dari NU.
Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekuler. Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks muslim. Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam muslim "assalamualaikum" menjadi salam sekuler "selamat pagi".
Masa jabatan kedua dan melawan Orde Baru
Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati Intelektual muslim. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual muslim seperti Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat. Pada tahun 1991, Gus Dur melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992.
Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Gus Dur merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.
Masa jabatan ketiga dan menuju reformasi
Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasihati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.
Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur. Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, tetapi ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.
Reformasi
Pembentukan PKB dan Pernyataan Ciganjur
Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga partai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.
Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden.
Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR
Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.
Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.
Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.
Masa kepresidenan
1999
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.
Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok.
Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional,Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel.
Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.
2000
Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Pada bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.
Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.
Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.
Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.
Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.
Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, tetapi mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.
Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.
Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas. Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur.
Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.
Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.
2001 dan akhir kekuasaan
Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur fakultatif. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.
Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR di mana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.
Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.
Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan maklumat yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun maklumat tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, tetapi akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.
Aktivitas setelah kepresidenan
Perpecahan pada tubuh PKB
Sebelum Sidang Khusus MPR, anggota PKB setuju untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Matori Abdul Djalil, ketua PKB, bersikeras hadir karena ia adalah Wakil Ketua MPR. Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum akhirnya mencabut keanggotaan Matori pada bulan November. Pada tanggal 14 Januari 2002, Matori mengadakan Munas Khusus yang dihadiri oleh pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan Munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari, sehari setelah Munas Matori selesai Musyawarah Nasional memilih kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasihat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batutulis.
Pemilihan umum 2004
Pada April 2004, PKB berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 10.6% suara. Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004, di mana rakyat akan memilih secara langsung, PKB memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga Komisi Pemilihan Umum menolak memasukkannya sebagai calon. Gus Dur lalu mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan dari Wiranto. Pada 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Untuk pemilihan kedua antara pasangan Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-Muzadi, Gus Dur menyatakan golput.
Oposisi terhadap pemerintahan SBY
Pada Agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Try Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM.
Kehidupan pribadi
Wahid menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari. Yenny juga aktif berpolitik di Partai Kebangkitan Bangsa dan saat ini adalah direktur The Wahid Institute. Gus Dur juga dikenal memiliki banyak sahabat dekat diantaranya adalah : KH. Said Aqil Siroj, KH. Yahya Cholil Staquf, Bisri Effendy, KH A Mustofa Bisri, dll.
Kematian
Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga sering kali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut, yang dideritanya sejak lama. Sebelum kematiannya sendiri, ia harus menjalani hemodialisis (cuci darah) secara rutin. Menurut adiknya yaitu Salahuddin Wahid, Gus Dur meninggal dunia akibat sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.
Penghargaan
Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership.
Wahid dinobatkan sebagai "Bapak Tionghoa" oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004.
Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Wahid mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era orde baru. Wahid juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study. Pada 21 Juli 2010, meskipun telah meninggal, ia memperoleh Lifetime Achievement Award dalam Liputan 6 Awards 2010. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Sinta Nuriyah, istri Gus Dur.
Tasrif Award-AJI
Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006. Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dan Gadis dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan Butet Kertaradjasa, pemimpin redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni, dan Ketua Komisi Nasional Perempuan Chandra Kirana. Mereka berhasil menyisihkan 23 kandidat lain. Penghargaan Tasrif Award bagi Gus Dur menuai protes dari para wartawan yang hadir dalam acara jumpa pers itu. Seorang wartawan mengatakan bahwa hanya karena upaya Gus Dur menentang RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi, ia menerima penghargaan tersebut. Sementara wartawan lain seperti Ati Nurbaiti, mantan Ketua Umum AJI Indonesia dan wartawan The Jakarta Post membantah dan mempertanyakan hubungan perjuangan Wahid menentang RUU APP dengan kebebasan pers.
Doktor kehormatan
Gus Dur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari berbagai lembaga pendidikan:
Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (2000)
Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)
Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Prancis (2000)
Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000)
Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda (2000)
Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India (2000)
Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang (2002)
Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel (2003)
Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003)
Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003)
Lihat pula
Daftar Presiden Indonesia
Catatan kaki
Daftar pustaka
Pranala luar
Situs web resmi Abdurrahman Wahid
Wahid Institute
Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia - Biografi dan seputar Abdurrahman Wahid
Ensiklopedi Tokoh Indonesia
Yayasan LibForAll
CIDOB: Biografías Líderes Políticos: Abdurrahman Wahid
Penulis Indonesia
Wartawan Indonesia
Alumni Universitas Baghdad
Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid
Tokoh Islam Indonesia
Tionghoa-Indonesia
Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid
Tokoh Nahdlatul Ulama
Abdurrahman Wahid
Penerima Bintang Republik Indonesia Adipurna
Penerima Bintang Mahaputera Adipurna
Penerima Bintang Mahaputera Utama
Penerima Bintang Jasa Utama
Penerima Bintang Budaya Parama Dharma
Penerima Bintang Dharma
Politikus Indonesia
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa
Anggota DPR RI 1999–2004
Presiden Indonesia |
5448 | https://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit%20Presiden%20Republik%20Indonesia%201959 | Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 | Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD '45.
Latar belakang
Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45.
Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi . Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang kemudian terungkap untuk selamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.
Referensi
Riklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint,
Sekretariat Negara Republik Indonesia (1975) 30 Tahun Indonesia Merdeka: Jilid 2 (1950–1964) (30 Years of Indonesian Independence: Volume 2 (1950–1964))
Pranala luar
Dekret Presiden 5 Juli 1959 (salinan)
Peristiwa 1959
Sejarah Indonesia
Indonesia dalam tahun 1959 |
5453 | https://id.wikipedia.org/wiki/Surat%20Perintah%20Sebelas%20Maret | Surat Perintah Sebelas Maret | Surat Perintah Sebelas Maret, yang biasa disebut dengan singkatan Supersemar, adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966, yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang "dianggap perlu" untuk memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau selama pembantaian di Indonesia 1965–1966. Singkatan "Supersemar" juga merupakan plesetan dari nama Semar, tokoh mistik dan sakti yang sering muncul dalam mitologi Jawa, termasuk dalam pertunjukan wayang. Pemanggilan Semar mungkin dimaksudkan untuk membantu memanfaatkan mitologi Jawa untuk memberikan dukungan terhadap legitimasi Soeharto selama periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
Akibatnya, Supersemar kemudian dilihat sebagai instrumen kunci pengalihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam Sidang Umumnya pada tahun 1966 kemudian mengangkat Supersemar menjadi resolusi semi-konstitusional yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno. Resolusi ini secara eksplisit menyatakan bahwa Supersemar tidak lagi memiliki kekuatan hukum setelah "terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum." Pemilihan umum diadakan pada tahun 1971 dan para anggotanya diambil sumpahnya pada tanggal 28 Oktober 1971.
Latar belakang
Pada tanggal 30 September 1965, sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September membunuh enam jenderal senior dan satu perwira Angkatan Darat, mengambil alih kendali sementara atas beberapa bagian dari pusat kota Jakarta, dan mengeluarkan sejumlah keputusan atas Radio Republik Indonesia. Soeharto dan sekutu-sekutunya mengalahkan gerakan tersebut dan dalam proses yang agak berlarut-larut yang berlangsung selama enam bulan atau lebih, posisi resmi Soekarno sebagai presiden negara ini perlahan-lahan tapi pasti surut.
Selama beberapa bulan berikutnya, Soeharto dan angkatan bersenjata mengambil inisiatif. Angkatan bersenjata menuduh saingan lamanya, Partai Komunis Indonesia (PKI), berada di balik "upaya kudeta" dan pembersihan anti-Komunis pun terjadi.
Selama rapat kabinet (yang tidak dihadiri oleh Soeharto) pada tanggal 11 Maret 1966, ketika demonstrasi mahasiswa yang dilindungi oleh tentara berlangsung di Jakarta, pasukan tanpa lencana mengepung istana kepresidenan di mana rapat tersebut diadakan. Belakangan diketahui bahwa mereka adalah pasukan khusus Angkatan Darat. Soekarno disarankan untuk meninggalkan pertemuan tersebut dan ia melakukannya, terbang ke istana kepresidenan di Bogor, 60 km sebelah selatan Jakarta, dengan menggunakan helikopter.
Sore harinya, tiga jenderal Angkatan Darat, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Menteri Veteran dan Demobilisasi, Brigadir Jenderal M. Jusuf, Menteri Perindustrian Dasar dan Brigadir Jenderal Amir Machmud, Komandan Komando Daerah Militer ke-5, mengunjungi Soekarno (yang ditemani oleh Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena, Chaerul Saleh, dan Soebandrio) dan kembali dengan membawa Supersemar yang telah ditandatangani, yang kemudian mereka serahkan kepada Soeharto. Keesokan harinya, Soeharto menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk melarang PKI dan, pada tanggal 18 Maret, lima belas menteri loyalis Soekarno ditangkap.
Soeharto mengubah komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan setahun kemudian, pada bulan Maret 1967, MPRS memutuskan untuk mencopot kekuasaan Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai pelaksana tugas presiden. Pada tahun 1968, MPRS menghapus kata 'pelaksana tugas' dan lebih dari dua tahun setelah peristiwa September 1965, Soeharto menjadi presiden Indonesia. Proses peralihan jabatan presiden dari Soekarno ke Soeharto memakan waktu lebih dari dua tahun. Suharto tetap berkuasa sebagai presiden hingga ia mengundurkan diri selama krisis politik di Indonesia pada Mei 1998.
Beberapa kontroversi
Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar "Lho ini kan perpindahan kekuasaan". Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana karena pelaku sejarah peristiwa "lahirnya Supersemar" ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank.
Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu.
Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap di Istana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Menurutnya, mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari Istana Merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta izin untuk datang ke Bogor. Semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah dikelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yang datang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir.
Tentang pengetik Supersemar, siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.
Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor, tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.
Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, ANRI telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha ANRI itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.
Lihat juga
Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966
Catatan kaki
Rujukan
Bachtiar, Harsja W. (1988), Siapa Dia?: Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Penerbit Djambatan, Jakarta,
Center of Information Analysis (CIA ) (1999), Kontoversi Supersemar (The Supersemar Controversy), Yogyakarta,
Crouch, Harold (2007), The Army and Politics in Indonesia, Equinox Publishing, Singapore,
Djamaluddin, Dasman, (1998), General TNI Anumaerta Basoeki Rachmat dan Supersemar, Grasindo, Jakarta,
Dwipayana, G and Sjamsuddin, Nazaruin (eds) (1991), Jejak Langkah Pak Harto: 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968 , PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta,
Hanafi A.M. (1999), Menggugat Kudeta: Jend. Soeharto dari Gestapu ke Supersemar, Yayasan API, Jakarta
Martowidjojo, H.Mangil (1999), Kasaksian Tentang Bung Karno 1945–1967, Grasindo, Jakarta,
Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint,
Saelan, H.Maulwi (2001), Dari Revolusi '45 Sampai Kudeta '66, Yayasan Hak Bangsa, Jakarta,
Shwarz, Adam (1999), A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability, Allen & Unwin,
Sekretariat Negara Republik Indonesia (1985) 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965–1973, 6th reprint
Pranala luar
Sejarah Indonesia
Indonesia dalam tahun 1966 |
5458 | https://id.wikipedia.org/wiki/SI | SI | Si, si, atau SI umumnya merujuk pada:
SI, singkatan untuk Sistem Satuan Internasional, sistem satuan atau besaran yang diakui oleh dunia internasional.
SI, singkatan untuk Sarekat Islam, sebuah organisasi politik berbasis Islam di Hindia Belanda.
SI, singkatan untuk Svenska Institutet, dinas pemerintah Swedia yang mempromosikan Swedia di luar negeri.
SI, singkatan untuk Sports Interactive, perusahaan permainan video Britania Raya.
SI, singkatan untuk Stasiun Sukabumi, stasiun kereta api di Pulau Jawa, Indonesia.
SI, singkatan untuk Sosialis Internasional, sebuah organisasi politik sayap kiri internasional.
.si, ranah internet tingkat teratas untuk Slovenia.
"Si", Lambang unsur Silikon..
Nama tempat
Si, Suzhou - kabupaten di Suzhou, Anhui |
5459 | https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar%20kapal%20tempur%20Angkatan%20Laut%20Amerika%20Serikat | Daftar kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat | Ini merupakan daftar kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat dengan klasifikasi lambung BB.
Empat Kapal Tempur AL AS digolongkan "kapal tempur kelas dua," kapal ini lebih kecil dan ringan dibandingkan kapal tempur biasa, bertujuan untuk menghemat biaya; tetapi Perwira Angkatan laut tidak menyukainya dan cenderung untuk mengeluarkan dana sekaligus menghemat biaya dengan membuat kapal tempur terbaik. Dengan itu AL Amerika Serikat tidak pernah menyaingi atau menandingi jumlah dari Kapal Tempur Inggris, tetapi memiliki kapal yang lebih bertenaga dan mampu menghadapi pertempuran yang lebih dahysat.
(n) menunjukkan kapal yang tidak pernah digunakan.
Daftar bertopik militer
Daftar bertopik Amerika Serikat |
5460 | https://id.wikipedia.org/wiki/USS%20Maine%20%28ACR-1%29 | USS Maine (ACR-1) | Kapal USS Maine (ACR 1) yang pertama merupakan kapal perang kelas kedua Amerika Serikat seberat 6682 ton, yang pada asalnya telah ditetapkan sebagai Kruiser Berperisai (Armored Cruiser) #1. Pihak Kongres menyetujui pembuatan kapal pada 3 Agustus 1886, dan lunasnya telah diletakkan pada 17 Oktober 1888, di New York Navy Yard. USSMaine telah dilancarkan pada 18 November, 1889 diresmikan oleh Miss Alice Tracey Wilmerding, dan ditauliahkan pada 17 September 1895, di bawah komando Kapten AS Crowninshield.
Kerjaya aktifnya dihabiskan beroperasi di sepanjang persisiran pantai timur AS dan di kawasan Karibia. Pada Januari 1898, USS Maine telah dikirim ke Havana, Kuba, untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat ketika kekacauan sipil dan kebangkitan penduduk setempat. Tiga minggu kemudian, pada 9:40 petang 15 Februari, satu ledakan yang dashyat pada Maine memecah kesunyian di pelabuhan Havana. penyelidikan yang dilakukan setelahnya menemukan bahwa lebih dari lima ton mesiu untuk meriam enam inci dan sepuluh incinya meledak, hampir menghancurkan satu per tiga bagian kapal. Baki kapal terbenam pada dasar pelabuhan. Kebanyakan awak kapal Maine sedang istirahat atau tidur di kuarter di bagian hadapan kapal ketika letupan terjadi. Dua ratus enam puluh enam orang kehilangan nyawa mereka akibat kecelakaan; 260 tewas di dalam ledakan atau setelah ledakan itu, dan enam orang lagi mati akibat cedera. Kapten Sigsbee dan kebanyakan dari pegawainya selamat karena tempat tinggal mereka berada di bagian buritan kapal. Pada 28 Maret, Badan Penyelidikan Mahkamah Navy Amerika Serikat merumuskan bahwa ledakan itu disebabkan oleh korek api prajurit.
Tragedi ini merupakan salah satu pencetus Perang Amerika-Spanyol yang bermula pada April 1898. Pada ketika itu, ia telah digunakan sebagai alasan untuk mencetuskan peperangan oleh mereka yang telah lama cenderung untuk berperang dengan Spanyol. Pada 1976, Admiral Hyman Rickover dari Navy Amerika Serikat mempublikasikan hasil penyelidikan yang memutuskan bahwa tragedi ini disebabkan secara tidak sengaja, kemungkinannya hasil dari satu kebakaran di tempat arang batu. Sebagian pakar sejarah telah memperdebatkan temuan ini, dan menegaskan bahawa kegagalan untuk menyadari secara pembakaran berawal di bunker arang batu adalah tidak mungkin. Orang lain pula menegaskan bahawa Maine merupakan korban sabotase atau korban untuk membakar pendapat umum menentang Spanyol.
Pada 5 Agustus, 1910, pihak Kongres telah mengizinkan pengapungan semula Maine. Pada 2 Februari, 1912, Maine telah diapungkan di bawah pengawasan Kor Jurutera Tentera dan ditunda ke laut di mana ia telah ditenggelamkan di kawasan air dalam di Teluk Meksiko pada 16 March, 1912, dengan penghormatan secara militer dan peraturan yang berlaku.
Terdapat satu tugu peringatan untuk mereka yang mati di pemakaman Kebangsaan Arlington "Arlington National Cemetery".
Lihat pula
Daftar kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat
Pranala luar
Hartshorn, Byron, "Visiting the USS Maine around Washington, DC"
Naval History & Heritage Command (history.navy.mil):
USS Maine
The Destruction of the USS Maine
United States Navy, Bureau of Steam Engineering, Specifications for triple-expansion twin-screw propelling machinery for U.S.S. Maine at Google Books. Retrieved 6 April 2012.
From spanamwar.com:
Background information on the Maine
Theories on the loss of the Maine
Official 1898 Court of Inquiry Report
How Likely was a Coal Bunker Fire Aboard the Battleship Maine?
USS Maine Pictures from the Library of Congress American Memory website
– Construction – Active Service
USS Maine from NARA
Black, William F. "The Story of the Maine" in Proceedings of the Municipal Engineers of the City of New York – via Google Books
Maine |
5463 | https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan | Kehidupan | Kehidupan adalah ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki proses biologis (yaitu organisme hidup) dengan objek fisik yang tidak memilikinya, baik karena fungsi-fungsi tersebut telah berhenti (karena telah mati) atau karena mereka tidak pernah memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati. Ilmu yang berkaitan dengan studi tentang kehidupan adalah biologi.
Kehidupan hadir dalam berbagai bentuk organisme di Bumi, seperti tumbuhan, hewan, fungi, protista, arkea, dan bakteri. Organisme hidup mengalami metabolisme, mempertahankan homeostasis, memiliki kemampuan untuk tumbuh, menanggapi rangsangan, bereproduksi, dan—melalui seleksi alam—beradaptasi dengan lingkungan mereka dalam generasi berturut-turut. Organisme hidup yang lebih kompleks dapat berkomunikasi melalui berbagai cara. Sifat-sifat umum dari organisme ini yaitu sel berbasis karbon dan air, dengan organisasi kompleks dan informasi genetik yang bisa diwariskan.
Abiogenesis adalah proses alami ketika kehidupan muncul dari benda tak hidup, seperti senyawa organik sederhana. Hipotesis ilmiah yang berlaku saat ini menjelaskan bahwa transisi dari entitas yang tidak hidup menjadi entitas yang hidup bukanlah sebuah peristiwa tunggal, tetapi proses bertahap yang semakin kompleks. Kehidupan di Bumi pertama kali muncul 4,28 miliar tahun yang lalu, setelah samudera terbentuk 4,41 miliar tahun yang lalu, dan tidak lama setelah Bumi terbentuk 4,54 miliar tahun yang lalu. Bentuk kehidupan paling awal yang diketahui adalah mikrofosil bakteri. Para peneliti umumnya berpikir bahwa kehidupan saat ini berasal dari dunia RNA, meskipun kehidupan berbasis RNA mungkin bukan kehidupan pertama yang pernah ada. Percobaan Miller–Urey pada tahun 1952 dan penelitian serupa menunjukkan bahwa sebagian besar asam amino (materi penyusun protein yang digunakan oleh semua organisme hidup) dapat disintesis dari senyawa anorganik dalam kondisi yang dimaksudkan untuk meniru periode awal Bumi. Berbagai molekul organik kompleks ditemukan di Tata Surya dan di ruang antarbintang, dan molekul-molekul ini mungkin menjadi materi awal bagi pengembangan kehidupan di Bumi.
Sejak awal, organisme di Bumi telah mengalami perubahan lingkungan dalam skala waktu geologi. Mereka juga telah beradaptasi untuk bertahan hidup di sebagian besar ekosistem dan kondisi. Beberapa mikroorganisme yang disebut ekstremofil tumbuh di lingkungan ekstrem (secara fisik atau geokimia) yang merusak sebagian besar organisme lain di Bumi. Sel dianggap unit struktural dan fungsional kehidupan. Ada dua jenis sel, yaitu prokariota dan eukariota, yang terdiri dari sitoplasma yang tertutup dalam membran dan mengandung banyak biomolekul seperti protein dan asam nukleat. Sel bereproduksi melalui pembelahan sel, yaitu proses ketika sel induk membelah menjadi dua sel anak atau lebih.
Pada masa lalu, ada banyak upaya untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "kehidupan" melalui konsep usang seperti gaya odik, hylemorfisme, generasi spontan, dan vitalisme, yang kini telah dibantah oleh penemuan biologis. Aristoteles dianggap sebagai orang pertama yang mengklasifikasikan organisme. Carolus Linnaeus kemudian memperkenalkan sistem nomenklatur binomial untuk mengklasifikasikan spesies. Belakangan, kelompok dan kategori kehidupan baru ditemukan, seperti sel dan mikroorganisme, yang merevisi struktur hubungan di antara organisme hidup. Meskipun saat ini kehidupan hanya diketahui di Bumi, para ilmuwan berspekulasi akan keberadaan kehidupan ekstraterestrial. Sementara itu, kehidupan buatan adalah simulasi komputer atau rekonstruksi buatan manusia dalam segala aspek kehidupan, yang sering digunakan untuk memeriksa sistem yang berkaitan dengan kehidupan alami. Kematian adalah berhentinya semua fungsi biologis yang menopang suatu organisme secara permanen sehingga merupakan akhir dari kehidupannya. Kepunahan adalah istilah yang menggambarkan akhir kehidupan dari suatu kelompok atau takson, yang biasanya merujuk pada suatu spesies. Fosil adalah sisa-sisa organisme.
Dalam filsafat dan agama, konsepsi kehidupan dan sifatnya bervariasi. Keduanya menawarkan interpretasi mengenai bagaimana kehidupan berkaitan dengan keberadaan dan kesadaran, dan keduanya menyentuh isu-isu terkait, termasuk sikap hidup, tujuan, konsep tuhan atau dewa, jiwa atau kehidupan setelah kematian.
Definisi
Untuk mendefinisikan "kehidupan" dalam istilah yang tegas masih merupakan tantangan bagi para ilmuwan dan filsuf. Mendefinisikan "kehidupan" adalah hal yang sulit, karena hidup adalah sebuah proses, bukan substansi murni. Definisi apapun harus cukup luas untuk mencakup seluruh kehidupan yang dikenal, dan definisi tersebut harus cukup umum, sehingga, dengan itu, ilmuwan tidak akan melewatkan kehidupan yang mungkin secara mendasar berbeda dari kehidupan di bumi.
Biologi
Karena tidak ada definisi tegas dari kehidupan, pemahaman saat ini bersifat deskriptif: kehidupan merupakan ciri organisme yang menunjukkan semua atau sebagian besar dari fenomena berikut, yaitu:
Homeostasis: Pengaturan kondisi internal untuk mempertahankan keadaan konstan, misalnya, konsentrasi elektrolit atau mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu.
Organisasi: Secara struktural terdiri dari satu atau lebih sel, yang merupakan satuan dasar kehidupan.
Metabolisme: Transformasi energi dengan mengubah bahan kimia dan energi menjadi komponen seluler (anabolisme) dan mengurai bahan organik (katabolisme). Makhluk hidup membutuhkan energi untuk mempertahankan organisasi internal (homeostasis) dan untuk menghasilkan fenomena lain yang terkait dengan kehidupan.
Pertumbuhan: Pemeliharaan tingkat yang lebih tinggi dari katabolisme dan anabolisme. Organisme yang tumbuh bertambah dalam ukuran di semua bagian-bagiannya, bukan hanya sekadar mengumpulkan materi.
Adaptasi: Kemampuan untuk berubah selama periode waktu dalam menanggapi lingkungan. Kemampuan ini merupakan hal mendasar untuk proses evolusi dan ditentukan oleh perwarisan watak organisme maupun komposisi zat yang di-metabolisme, dan berbagai faktor eksternal.
Respon terhadap rangsangan: respon dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dari kontraksi organisme uniseluler terhadap bahan kimia eksternal, sampai dengan reaksi kompleks yang melibatkan semua indra organisme multiseluler. Tanggapan sering dinyatakan dengan gerak, misalnya, daun tanaman berbalik ke arah matahari (fototropisme) dan oleh kemotaksis.
Reproduksi: Kemampuan untuk menghasilkan organisme individu baru, baik secara aseksual dari organisme orang tua tunggal, atau secara seksual dari dua organisme induk.
Definisi alternatif
Untuk mewakili fenomena minimum yang diperlukan, beberapa definisi biologis lain telah diusulkan, antara lain:
Sebuah jaringan umpan balik negatif rendah (mekanisme regulasi) yang berada di bawah umpan balik positif yang lebih tinggi (potensi ekspansi, reproduksi)
Definisi sistemik kehidupan adalah bahwa makhluk hidup bersifat mengorganisir diri dan autopoiesis (memproduksi sendiri). Variasi dari definisi ini mencakup definisi Stuart Kauffman sebagai agen otonom atau sistem multi-agen yang mampu mereproduksi dirinya sendiri atau diri mereka sendiri, dan menyelesaikan setidaknya satu siklus kerja termodinamika.
Hidup adalah sistem kimia mandiri yang mampu menjalani evolusi Darwin.
Hal-hal yang memiliki kemampuan untuk metabolisme dan pergerakan.
Hidup adalah penundaan pembauran atau penyebaran spontan energi internal dari biomolekul menuju kondisi mikro yang lebih potensial.
Makhluk hidup adalah sistem termodinamika yang memiliki struktur molekul yang terorganisir.
Virus
Virus lebih sering dianggap sebagai replikator daripada sebagai bentuk kehidupan. Mereka telah digambarkan sebagai "organisme di ujung kehidupan," karena mereka memiliki gen, berevolusi dengan seleksi alam, dan bereplikasi dengan menciptakan beberapa salinan dari diri mereka sendiri melalui perakitan diri. Namun, virus tidak bermetabolisme dan memerlukan sel induk untuk membuat produk baru. Perakitan diri virus dalam sel induk memiliki implikasi untuk studi asal usul kehidupan, karena dapat mendukung hipotesis bahwa kehidupan dapat dimulai dari molekul organik yang bersifat merakit diri.
Biofisika
Ahli biofisika juga berkomentar tentang sifat dan kualitas dari bentuk-bentuk kehidupan—terutama bahwa mereka berfungsi pada entropi negatif. Secara lebih rinci, menurut fisikawan seperti John Bernal, Erwin Schrödinger, Eugene Wigner, dan John Avery, kehidupan adalah anggota dari kelas fenomena yang terbuka atau terus-menerus mampu menurunkan entropi internal mereka, dengan mengorbankan substansi atau energi bebas yang diambil dari lingkungan dan kemudian ditolak dalam bentuk terdegradasi.
Teori sistem kehidupan
Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah ilmuwan telah mengusulkan beberapa teori sistem kehidupan yang bersifat umum yang diperlukan untuk menjelaskan sifat dari kehidupan. Teori umum semacam itu, yang muncul dari ilmu ekologi dan biologi, berupaya untuk memetakan prinsip-prinsip umum untuk bagaimana semua sistem yang hidup bekerja. Alih-alih memeriksa fenomena dengan mencoba memilah-milah berbagai hal ke dalam bagian-bagian komponennya, teori sistem kehidupan yang umum menyelidiki fenomena dalam hal pola dinamis dari hubungan organisme dengan lingkungan mereka.
Hipotesis Gaia
Gagasan bahwa bumi hidup sudah ada sejak dahulu, tetapi gagasan tersebut baru dikemukakan sebagai fakta ilmiah oleh ilmuwan Skotlandia, James Hutton, pada tahun 1785. Ia menyatakan bahwa bumi adalah superorganisme, dan bahwa penelitian yang tepat harus fisiologis. Hutton dikenang sebagai bapak geologi, tetapi gagasan tentang bumi yang hidup dilupakan dalam reduksionisme kuat dari abad ke-19.
Hipotesis Gaia, yang awalnya diusulkan pada tahun 1960 oleh ilmuwan James Lovelock, merupakan gagasan bahwa kehidupan di bumi berfungsi sebagai organisme tunggal yang benar-benar mendefinisikan dan memelihara kondisi lingkungan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.
Ketidakterpecahan
Robert Rosen (1991) membuat asumsi bahwa kekuatan penjelas dari pandangan dunia mekanistik tidak dapat membantu memahami sistem kehidupan. Salah satu klarifikasi penting yang ia buat adalah untuk mendefinisikan komponen sistem sebagai "sebuah satuan organisasi;. Bagian dengan fungsi, yaitu, hubungan pasti antara bagian dan keseluruhan." Dari konsep ini dan konsep awal lainnya, ia mengembangkan sebuah "teori relasional dalam sistem" yang mencoba untuk menjelaskan sifat-sifat khusus dari kehidupan. Secara khusus, ia mengidentifikasi "komponen ketidakterpecahan dalam organisme" sebagai perbedaan mendasar antara sistem kehidupan dan "mesin biologis."
Kehidupan sebagai sifat ekosistem
Sebuah pandangan sistem terhadap kehidupan memperlakukan alur lingkungan dan alur biologi bersama-sama sebagai "timbal balik pengaruh", dan hubungan timbal balik dengan lingkungan ini bisa dibilang penting untuk memahami kehidupan sebagaimana untuk memahami ekosistem. Sebagaimana Harold J. Morowitz (1992) menjelaskan, kehidupan adalah lebih berupa sifat dari sebuah sistem ekologi daripada suatu organisme tunggal atau spesies. Dia berpendapat bahwa definisi ekosistem dari kehidupan adalah lebih dipilih untuk bidang biokimia atau fisika. Robert Ulanowicz (2009) juga menggarisbawahi mutualisme sebagai kunci untuk memahami sistem, menghasilkan perilaku kehidupan dan ekosistem.
Teori awal mengenai kehidupan
Materialisme
Beberapa teori paling awal mengenai kehidupan bersifat materialis, menyatakan bahwa semua yang ada adalah materi, dan bahwa semua kehidupan pada dasarnya adalah bentuk atau pengaturan yang kompleks dari materi. Empedokles (430 SM) berpendapat bahwa setiap hal di alam semesta terdiri dari kombinasi empat "elemen" abadi atau "akar dari semua": bumi, air, udara, dan api. Semua perubahan dijelaskan oleh pengaturan dan penataan ulang dari empat elemen tersebut. Berbagai bentuk kehidupan disebabkan oleh campuran yang tepat dari unsur-unsur. Misalnya, pertumbuhan tanaman disebabkan oleh gerakan ke bawah secara alami unsur bumi dan gerakan ke atas secara alami dari api.
Demokritos (460 SM), murid Leukippos, berpikir bahwa karakteristik penting dari kehidupan adalah memiliki jiwa (psyche). Sama seperti dengan penulis kuno lainnya, ia juga menggunakan istilah tersebut untuk mengartikan prinsip makhluk hidup yang menyebabkan mereka berfungsi sebagai makhluk hidup. Dia berpikir bahwa jiwa terdiri dari atom api, karena hubungan nyata antara hidup dan panas, dan karena api bergerak. Dia juga menyatakan bahwa manusia pada awalnya hidup seperti binatang, secara bertahap mengembangkan masyarakat untuk membantu sesama, memulai bahasa, dan mengembangkan kerajinan dan pertanian.
Dalam revolusi ilmiah abad ke-17, ide-ide mekanistik dihidupkan kembali oleh filsuf seperti René Descartes.
Hylemorfisme
Hylemorfisme adalah teori yang dicetuskan oleh Aristoteles (322 SM). Teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu adalah kombinasi dari materi dan bentuk. Aristoteles adalah salah satu penulis kuno pertama yang melakukan pendekatan pada subjek hidup dengan cara ilmiah. Biologi adalah salah satu minat utamanya, dan terdapat bahan biologi yang ekstensif dalam tulisan-tulisannya. Menurutnya, segala sesuatu di alam semesta material memiliki unsur materi dan bentuk. Bentuk dari suatu makhluk hidup adalah jiwanya (dalam bahasa Yunani, psyche , Latin anima). Menurut Aristoteles, terdapat tiga macam jiwa, yaitu:
"jiwa vegetatif" tanaman, yang menyebabkan mereka untuk tumbuh dan membusuk dan memelihara diri mereka sendiri, tetapi tidak menyebabkan gerakan dan sensasi
"jiwa hewan" yang menyebabkan hewan untuk bergerak dan merasa;
jiwa rasional yang merupakan sumber kesadaran dan penalaran yang (Aristoteles yakini) hanya ada pada manusia.
Setiap jiwa yang lebih tinggi memiliki semua atribut dari jiwa yang lebih rendah. Aristoteles percaya bahwa walau materi bisa ada tanpa forma, forma tidak bisa ada tanpa materi, sehingga jiwa tidak bisa ada tanpa tubuh.
Penjelasan yang selaras dengan hylemorfisme adalah penjelasan teleologis mengenai kehidupan. Sebuah penjelasan teleologis menjelaskan mengenai fenomena dalam maksud atau arah tujuan dari fenomena tersebut. Maka, warna putih beruang kutub dijelaskan dengan tujuan kamuflase. Arah sebab-akibat semacam ini bersifat berlawanan dengan ilmu pengetahuan materialistik, yang menjelaskan akibat dari penyebab sebelumnya. Ahli biologi modern sekarang menolak pandangan fungsional ini dari segi materi dan sebab-akibat: ciri biologis harus dijelaskan bukan dengan melihat ke depan untuk hasil yang optimal pada masa depan, tetapi dengan melihat mundur ke masa lalu sejarah evolusi suatu spesies, yang mengarah kepada seleksi alam dari objek yang dipertanyakan.
Vitalisme
Vitalisme adalah keyakinan bahwa prinsip-kehidupan pada dasarnya tidak material. Gagasan ini berasal dari Georg Ernst Stahl (abad ke-17), dan bertahan hingga pertengahan abad ke-19.. Vitalisme menjadi daya tarik bagi filsuf seperti Henri Bergson, Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey, ahli anatomi seperti Marie François Xavier Bichat, dan ahli kimia seperti Justus Liebig.
Vitalisme menyokong ide pemisahan fundamental antara bahan organik dan anorganik, dan keyakinan bahwa materi organik hanya dapat berasal dari makhluk hidup. Hal ini dibantah pada tahun 1828 ketika Friedrich Wöhler menyiapkan urea dari bahan anorganik. Sintesis Wöhler tersebut dianggap sebagai titik awal kimia organik modern. Hal tersebut merupakan peristiwa bersejarah, karena untuk pertama kalinya suatu senyawa organik yang dihasilkan dari reaktan anorganik.
Kemudian, Hermann von Helmholtz, didahului oleh Julius Robert von Mayer, menunjukkan bahwa tidak ada energi yang hilang dalam gerakan otot, yang menunjukkan bahwa tidak ada "kekuatan vital" yang diperlukan untuk menggerakkannya. Pengamatan empiris ini menyebabkan diabaikannya teori vitalistik dalam sains, meskipun keyakinan ini tetap hidup dalam teori-teori non-ilmiah seperti homeopati, yang menafsirkan bahwa berbagai penyakit disebabkan oleh gangguan pada kekuatan vital atau kekuatan hidup.
Asal usul
Bukti menunjukkan bahwa kehidupan di bumi telah ada sekitar 3,7 miliar tahun. Semua bentuk kehidupan yang dikenal punya mekanisme molekuler dasar, dan berdasarkan pengamatan ini, teori-teori tentang asal usul kehidupan berupaya menemukan mekanisme yang menjelaskan pembentukan satu sel organisme primordial dari mana semua kehidupan berasal. Ada berbagai hipotesis yang berbeda tentang jalan yang dilalui dari molekul organik sederhana melalui kehidupan pra-seluler menuju protosel dan metabolisme. Banyak model jatuh ke dalam kategori "gen pertama" atau kategori "metabolisme-pertama", tetapi tren terbaru adalah munculnya model hibrida yang menggabungkan kedua kategori.
Tak ada konsensus ilmiah mengenai bagaimana kehidupan bermula dan semua teori yang diusulkan sangatlah spekulatif. Bagaimanapun juga, kebanyakan model ilmiah yang diterima dibangun dengan satu atau lain cara di atas hipotesis-hipotesis sebagai berikut:
Percobaan Miller-Urey dan karya Sidney W. Fox yang menyatakan bahwa kondisi bumi yang primitif mungkin lebih mendukung reaksi-reaksi kimia yang menyintesiskan sebagian asam amino dan senyawa organik lainnya dari prekursor non-organik.
Fosfolipid secara spontan membentuk lipid bilayer, struktur dasar dari membran sel.
Kehidupan seperti yang kita kenal sekarang ini menyintesis protein, yang merupakan polimer dari asam amino menggunakan instruksi yang dikodekan oleh gen-gen seluler—yang merupakan polimer dari asam deoksiribonukleat (DNA). Sintesis protein juga memerlukan perantara polimer asam ribonukleat (RNA). Salah satu kemungkinan adalah bahwa gen muncul pertama dan kemudian protein. Kemungkinan lain adalah bahwa protein muncul lebih dulu dan lalu gen. Namun, karena gen diperlukan untuk membuat protein, dan protein juga diperlukan untuk membuat gen, mempertimbangkan masalah yang mana yang muncul lebih dulu seperti mempermasalahkan ayam atau telur.
Kebanyakan ilmuwan telah mengadopsi hipotesis bahwa karena DNA dan protein berfungsi bersama-sama dengan intim, tampak tidak mungkin bahwa mereka muncul secara independen. Oleh karena itu, banyak ilmuwan mempertimbangkan kemungkinan, yang tampaknya pertama kali diusulkan oleh Francis Crick, bahwa kehidupan pertama berbasis pada perantara DNA-protein: RNA. Bahkan, RNA memiliki sifat penyimpanan informasi dan replikasi dan sifat katalitik dari beberapa protein yang mirip DNA. Crick dan ilmuwan lainnya mendukung hipotesis RNA-pertama bahkan sebelum sifat katalitik RNA telah ditunjukkan oleh Thomas Cech.
Sebuah masalah yang penting dalam hipotesis RNA-pertama adalah bahwa eksperimenyang dirancang untuk menyintesis RNA dari prekursor sederhana belum seberhasil seperti percobaan Miller-Urey yang menyintesis molekul organik lainnya dari prekursor anorganik. Salah satu alasan dari kegagalan membuat RNA di laboratorium adalah bahwa prekursor RNA sangat stabil dan tidak bereaksi satu sama lain dalam keadaan ambien. Namun, sintesis molekul RNA tertentu yang berhasil dalam keadaan yang diduga sama seperti saat sebelum kehidupan muncul di Bumi telah dicapai dengan menambahkan prekursor alternatif dalam urutan tertentu dengan prekursor fosfat dihadirkan selama reaksi. Penelitian ini membuat hipotesis RNA-pertama lebih masuk akal bagi banyak ilmuwan.
Percobaan terbaru telah menunjukkan evolusi Darwin sejati dari enzim RNA unik (ribozim) terdiri dari dua komponen katalitik terpisah yang mereplikasi satu sama lain secara in vitro. Dalam menjelaskan hal ini dari laboratoriumnya, Gerald Joyce menyatakan: "Ini adalah contoh pertama, di luar biologi, dari adaptasi evolusioner dalam sistem genetika molekuler." Percobaan tersebut membuat kemungkinan adanya dunia RNA primordial menjadi lebih menarik bagi banyak ilmuwan.
Kondisi kehidupan
Keanekaragaman kehidupan di Bumi saat ini adalah hasil dari interaksi dinamis antara kesempatan genetis, kemampuan metabolisme, tantangan lingkungan, dan simbiosis. Hampir selama keberadaannya, lingkungan Bumi yang dapat dihuni telah didominasi oleh mikroorganisme dan berada di bawah metabolisme mereka dan evolusi. Sebagai akibat dari aktivitas mikrob tersebut pada skala waktu geologis, lingkungan fisik-kimia di Bumi telah berubah, sehingga menentukan jalan evolusi kehidupan berikutnya. Sebagai contoh, pelepasan oksigen molekular oleh cyanobacteria sebagai hasil tambahan fotosintesis menyebabkan perubahan global. Lingkungan yang berubah menimbulkan tantangan evolusi baru untuk organisme yang ada saat itu, yang akhirnya menagkibatkan pembentukan hewan dan tumbuhan di planet kita. Oleh sebab itu "ko-evolusi" antara organisme dan lingkungan mereka tampaknya merupakan ciri yang melekat dari sistem kehidupan.
Jangkauan ketahanan
Komponen lembam dari ekosistem adalah faktor fisis dan kimia yang diperlukan untuk kehidupan—energi (sinar matahari atau energi kimia), air, suhu, atmosfer, gravitasi, nutrisi, dan perlindungan dari radiasi matahari. Dalam kebanyakan ekosistem kondisi-kondisi yang ada bervariasi sepanjang hari dan sering berubah dari satu musim ke musim berikutnya. Untuk hidup dalam banyak ekosistem, maka, organisme harus mampu bertahan dalam berbagai kondisi, yang disebut "jangkauan ketahanan." Di luar itu adalah "zona stres fisiologis," tempat kelangsungan hidup dan reproduksi masih dimungkinkan tetapi tidak optimal. Di luar zona ini adalah "zona ketidaktahanan," yang tidak memungkinkan organisme tersebut untuk hidup. Telah ditentukan bahwa organisme yang memiliki jangkauan ketahanan lebih luas akan lebih menyebar daripada organisme dengan jangkauan ketahanan yang sempit.
Ekstremofili
Untuk bertahan hidup, beberapa mikroorganisme dapat mengambil bentuk yang memungkinkan mereka untuk tahan terhadap pembekuan, pengeringan mutlak, kelaparan, tingkat paparan radiasi yang tinggi, dan tantangan fisik atau kimia lainnya. Selain itu, beberapa mikroorganisme dapat bertahan terhadap paparan kondisi seperti itu selama hitungan minggu, bulan, tahun, atau bahkan abad.
Ekstremofili adalah bentuk-bentuk kehidupan mikrob yang berkembang di luar rentang kehidupan yang biasa ditemukan. Mereka juga unggul dalam pemanfaatan sumber energi yang tak biasa. Sementara semua organisme tersusun dari molekul yang hampir identik, evolusi telah memungkinkan mikrob tersebut untuk mengatasi berbagai kondisi fisik dan kimia yang luas ini. Karakterisasi struktur dan keragaman metabolisme dari komunitas mikrob di lingkungan yang ekstrem tersebut terus berlangsung. Pemahaman tentang kegigihan dan fleksibilitas dari kehidupan di Bumi, sebagaimana pemahaman tentang sistem molekuler yang dimanfaatkan beberapa organisme untuk bertahan hidup di kondisi ekstrem, akan memberikan landasan yang penting untuk mencari kehidupan di luar Bumi.
Unsur kimia yang diperlukan
Semua bentuk kehidupan membutuhkan unsur kimia tertentu yang diperlukan untuk fungsi biokimia. Unsur ini meliputi karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur—makronutrisi untuk semua organisme Bersama, unsur-unsur ini membentuk asam nukleat, protein dan lipid, bagian besar dari materi hidup.
Hipotesis alternatif biokimia telah diajukan dengan menghilangkan satu atau lebih dari unsur-unsur, dengan menukar suatu unsur dengan unsur lain yang tidak ada dalam daftar, atau mengubah keulinan yang diperlukan atau sifat kimia lainnya.
Klasifikasi kehidupan
Secara tradisional, manusia telah membagi organisme ke dalam kelas tumbuhan dan hewan, yang didasarkan terutama pada kemampuan mereka untuk bergerak. Upaya pertama yang diketahui untuk mengklasifikasikan organisme dilakukan oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM). Ia mengklasifikasikan semua organisme hidup yang dikenal saat itu sebagai tanaman dan binatang. Aristoteles membedakan hewan dengan darah dari hewan tanpa darah (atau setidaknya tanpa darah merah), yang bisa dibandingkan dengan konsep vertebrata dan invertebrata. Ia membagi hewan berdarah ke dalam lima kelompok: hewan berkaki empat yang melahirkan (mamalia), burung, hewan berkaki empat yg bertelur (reptil dan amfibi), ikan dan paus.
Hewan-hewan tanpa darah juga dibagi menjadi lima kelompok: cephalopoda, crustacea, serangga (yang juga termasuk laba-laba, kalajengking, dan kelabang, selain apa yang sekarang kita definisikan sebagai serangga), hewan bercangkang (seperti moluska dan kebanyakan echinodermata) dan "zoofit." Meskipun karya Aristoteles dalam zoologi bukan tanpa kesalahan, itu adalah sintesis biologis terbesar saat itu dan tetap menjadi otoritas tertinggi selama berabad-abad setelah kematiannya.
Penjelajahan benua Amerika mengungkapkan sejumlah besar tanaman dan hewan baru yang memerlukan deskripsi dan klasifikasi. Di akhir abad ke-16 dan awal abad 17, penelitian terhadap hewan dimulai dan secara bertahap diperluas sampai membentuk bidang pengetahuan yang cukup untuk berfungsi sebagai dasar anatomi bagi klasifikasi.
Pada akhir tahun 1740-an, Carolus Linnaeus memperkenalkan metodenya, yang masih digunakan, untuk merumuskan nama ilmiah dari setiap spesies. Linnaeus berupaya untuk memperbaiki komposisi dan mengurangi panjang dari nama yang terdiri dari banyak kata dengan menghapuskan retorika yang tidak perlu, memperkenalkan ketentuan deskriptif baru dan mendefinisikan maknanya dengan presisi yang belum pernah ada. Dengan konsisten menggunakan sistem itu, Linnaeus memisahkan nomenklatur dari taksonomi. Konvensi penamaan untuk spesies ini disebut sebagai nomenklatur binomial.
Jamur pada awalnya dianggap sebagai tanaman. Untuk jangka pendek Linnaeus telah menempatkan mereka di kelompok Vermes dalam Animalia. Ia kemudian menempatkan mereka kembali di Plantae. Herbert Copeland menglasifikasikan jamur dalam Protoctista, sehingga menghindari masalah tetapi mengakui status khusus mereka. Masalah itu akhirnya dipecahkan oleh Robert Whittaker, ketika ia memberi mereka kerajaan sendiri dalam sistem lima kerajaannya. Ternyata, jamur lebih erat dengan hewan daripada tumbuhan.
Sebagaimana penemuan baru memungkinkan kita untuk mempelajari sel dan mikroorganisme, kelompok baru kehidupan ditemukan, dan bidang ilmu biologi sel dan mikrobiologi diciptakan. Organisme baru ini awalnya dijelaskan secara terpisah dalam protozoa seperti hewan dan protofita / thalofita sebagai tumbuhan, tetapi dipersatukan oleh Ernst Haeckel dalam kerajaannya protista, kemudian kelompok prokariota dipisahkan dalam kerajaan Monera, dan akhirnya kerajaan ini akan dibagi dalam dua kelompok terpisah, bakteri dan Archaea, yang mengarah ke sistem enam kerajaan dan akhirnya ke sistem tiga domain saat ini.
Klasifikasi eukariota masih kontroversial, dan taksonomi protista masih bermasalah.
Sebagaimana mikrobiologi, biologi molekuler dan virologi dikembangkan, agen reproduksi non-seluler ditemukan, seperti virus dan viroid. Kadang-kadang entitas ini dianggap hidup tetapi ada yang berpendapat bahwa virus bukan organisme hidup karena mereka tidak memiliki karakteristik seperti membran sel, metabolisme dan tidak tumbuh atau merespon lingkungan mereka. Namun Virus dapat digolongkan menjadi "spesies" yang didasarkan pada biologi dan genetika, tetapi banyak aspek dari klasifikasi tersebut tetap kontroversial.
Sejak tahun 1960 tren yang disebut kladistika muncul, yang mengatur taksa dalam pohon evolusi atau filogenetika. Tidak jelas, apakah hal ini harus diimplementasikan, bagaimana kode yang berbeda akan hidup berdampingan.
Kehidupan luar Bumi
Bumi adalah satu-satunya planet di alam semesta yang dikenal memiliki kehidupan. Persamaan Drake, yang menghubungkan jumlah peradaban ekstraterestrial di galaksi kita yang mungkin kita hubungi, telah digunakan untuk membahas kemungkinan kehidupan di tempat lain, tetapi para ilmuwan tidak setuju pada banyak nilai-nilai variabel dalam persamaan ini. Tergantung pada nilai-nilai tersebut, persamaan dapat menunjukkan bahwa kehidupan bisa muncul sering maupun jarang.
Daerah sekitar bintang deret utama yang dapat mendukung kehidupan seperti di Bumi di sebuah planet yang mirip Bumi dikenal dengan sebutan zona laik huni. Jari-jari dalam dan luar zona ini bervariasi dengan cahaya dari bintang, seperti halnya interval waktu selama zona akan bertahan. Bintang yang lebih besar dari Matahari memiliki zona laik huni yang lebih besar, tetapi akan tetap berada di deret utama untuk interval waktu yang lebih singkat selama kehidupan dapat berevolusi. Bintang katai merah kecil memiliki masalah yang berlawanan, diperparah dengan tingkat aktivitas magnetik yang lebih tinggi dan efek penguncian pasang surut dari orbit dekat. Oleh karena itu, bintang-bintang di kisaran massa menengah seperti Matahari mungkin memiliki kondisi yang optimal untuk kehidupan seperti di bumi untuk berkembang. Lokasi bintang dalam galaksi juga dapat berdampak pada kemungkinan membentuk kehidupan.
Panspermia adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan berasal tempat lain di alam semesta dan kemudian dipindahkan ke Bumi dalam bentuk spora yang mungkin ditransfer melalui meteorit, komet atau debu kosmik. Namun, hipotesis ini tidak membantu menjelaskan asal usul kehidupan.
Kematian
Kematian adalah penghentian permanen dari semua fungsi vital atau proses kehidupan pada sebuah organisme atau sel. Setelah kematian, sisa-sisa organisme menjadi bagian dari siklus biogeokimia. Organisme dapat dikonsumsi oleh pemangsa atau pemakan bangkai dan sisa materi organik kemudian dapat diurai lebih lanjut oleh detritivora, organisme yang mendaur ulang detritus, mengembalikannya ke lingkungan untuk digunakan kembali dalam rantai makanan.
Salah satu tantangan dalam mendefinisikan kematian adalah dalam membedakannya dari kehidupan. Kematian lebih mengacu pada saat di mana hidup berakhir, atau ketika dimulainya saat setelah kehidupan. Bagaimanapun, menentukan kapan kematian terjadi membutuhkan batas-batas konseptual yang tepat antara hidup dan mati. Hal ini bermasalah—bagaimanapun—karena ada sedikit konsensus tentang bagaimana mendefinisikan kehidupan. Sifat kematian selama ribuan tahun menjadi perhatian utama tradisi agama dunia dan penyelidikan filosofis. Banyak agama menggunakan konsep akhirat, reinkarnasi, atau kebangkitan.
Kepunahan
Kepunahan adalah proses bertahap saat sebuah kelompok taksa atau spesies menghilang, mengurangi keanekaragaman hayati. Saat kepunahan umumnya dianggap sebagai kematian individu terakhir dari spesies tersebut. Karena berbagai potensi suatu spesies mungkin sangat besar, menentukan saat ini adalah sulit, dan biasanya dilakukan secara retrospektif setelah suatu jangka waktu ketiadaan mereka. Spesies punah ketika mereka tidak lagi mampu bertahan dalam habitat yang berubah atau kalah terhadap persaingan keunggulan. Selama sejarah Bumi, lebih dari 99% dari semua spesies yang pernah hidup telah punah. Namun, kepunahan massal mungkin telah mempercepat evolusi dengan memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok baru organisme untuk menjadi bervariasi.
Fosil
Fosil adalah sisa-sisa atau jejak hewan, tumbuhan, dan organisme lain dari masa lampau yang terawetkan. Totalitas fosil—baik yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan—dan penempatan mereka dalam formasi batuan yang mengandung fosil dan lapisan sedimen (strata) dikenal sebagai "catatan fosil". Suatu spesimen terawetkan disebut "fosil" jika lebih tua dari usia yang disepakati yaitu 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, rentang usia fosil membentang dari yang termuda di awal zaman Holosen ke yang tertua dari masa Arkean, beberapa miliar tahun lalu.
Lihat pula
Biologi, studi yang mempelajari kehidupan
Astrobiologi
Sejarah evolusi kehidupan
Daftar organisme menurut populasi
Filogenetik
Teori Sistem Viabel
Catatan
Referensi
Bacaan lanjutan
Kauffman, Stuart. The Adjacent Possible: A Talk with Stuart Kauffman
Walker, Martin G. LIFE! Why We Exist...And What We Must Do to Survive Dog Ear Publishing, 2006, ISBN 1-59858-243-7
Pranala luar
Wikispecies–direktori kehidupan bebas
"The Adjacent Possible: A Talk with Stuart Kauffman"
Stanford Encyclopedia of Philosophy entry
Life under extreme conditions Situs mengenai bagaimana kehidupan dapat terbentuk dalam keadaan yang sangat ekstrem.
Biologi
Artikel topik utama |
5466 | https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren | Pesantren | Pesantren (atau pesantrian) adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.
Sejarah umum
Umumnya, suatu pondok pesantren berawal dari adanya seorang kiai di suatu tempat, kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Setelah semakin hari semakin banyak santri yang datang, timbullah inisiatif untuk mendirikan pondok atau asrama di samping rumah kiai. Pada zaman dahulu kiai tidak merencanakan bagaimana membangun pondoknya itu, namun yang terpikir hanyalah bagaimana mengajarkan ilmu agama supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh santri. Kiai saat itu belum memberikan perhatian terhadap tempat-tempat yang didiami oleh para santri, yang umumnya sangat kecil dan sederhana. Mereka menempati sebuah gedung atau rumah kecil yang mereka dirikan sendiri di sekitar rumah kiai. Semakin banyak jumlah santri, semakin bertambah pula gubuk yang didirikan. Para santri selanjutnya memopulerkan keberadaan pondok pesantren tersebut, sehingga menjadi terkenal ke mana-mana, contohnya seperti pada pondok-pondok yang timbul pada zaman Wali Songo.
Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren. Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel- salah seorang pengkaji keislaman di Indonesia, menjelang abad ke-12 pusat-pusat studi di Aceh (pesantren disebut dengan nama dayah di Aceh) dan Palembang (Sumatra), di Jawa Timur dan di Gowa (Sulawesi) telah menghasilkan tulisan-tulisan penting dan telah menarik santri untuk belajar.
Definisi pesantren
Etimologi
Istilah pesantren berasal dari kata pe-santri-an dan, di mana kata "santri" (Jw: cantrik) berarti murid padepokan, atau murid orang pandai dalam Bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari Bahasa Arab funduuq (فندوق) yang berarti penginapan. Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama dayah. Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang kiai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, mereka biasanya disebut lurah pondok. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kiai dan juga Tuhan.
Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah santri juga dalam ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang C. C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata saint (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.
Elemen dasar pesantren
Pondok
Sebuah pondok pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya (santri) tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan kiai Dengan istilah pondok pesantren dimaksudkan sebagai suatu bentuk pendidikan keislaman yang melembaga di Indonesia.
Pondok atau asrama merupakan tempat yang sudah disediakan untuk kegiatan bagi para santri. Adanya pondok ini banyak menunjang segala kegiatan yang ada. Hal ini didasarkan jarak pondok dengan sarana pondok yang lain biasanya berdekatan sehingga memudahkan untuk komunikasi antara kiai dan santri, dan antara satu santri dengan santri yang lain.
Dengan demikian akan tercipta situasi yang komunikatif di samping adanya hubungan timbal balik antara kiai dan santri, dan antara santri dengan santri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier, bahwa adanya sikap timbal balik antara kiai dan santri di mana para santri menganggap kiai seolah-olah menjadi bapaknya sendiri, sedangkan santri dianggap kiai sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi
Sikap timbal balik tersebut menimbulkan rasa kekeluargaan dan saling menyayangi satu sama lain, sehingga mudah bagi kiai dan ustaz untuk membimbing dan mengawasi anak didiknya atau santri. Segala sesuatu yang dihadapi oleh santri dapat dimonitor langsung oleh kiai dan ustaz, sehingga dapat membantu memberikan pemecahan ataupun pengarahan yang cepat terhadap santri, mengurai masalah yang dihadapi para santri.
Keadaan pondok pada masa kolonial sangat berbeda dengan keberadaan pondok sekarang. Hurgronje menggambarkan keadaan pondok pada masa kolonial (dalam bukunya Imron Arifin, Kepemimpinan kiai) yaitu: “Pondok terdiri dari sebuah gedung berbentuk persegi, biasanya dibangun dari bambu, tetapi di desa-desa yang agak makmur tiangnya terdiri dari kayu dan batangnya juga terbuat dari kayu. Tangga pondok dihubungkan ke sumur oleh sederet batu-batu titian, sehingga santri yang kebanyakan tidak bersepatu itu dapat mencuci kakinya sebelum naik ke pondoknya.
Pondok yang sederhana hanya terdiri dari ruangan yang besar yang didiami bersama. Terdapat juga pondok yang agaknya sempurna di mana didapati sebuah gang (lorong) yang dihubungkan oleh pintu-pintu. Di sebelah kiri kanan gang terdapat kamar kecil-kecil dengan pintunya yang sempit, sehingga sewaktu memasuki kamar itu orang-orang terpaksa harus membungkuk, jendelanya kecil-kecil dan memakai terali. Perabot di dalamnya sangat sederhana. Di depan jendela yang kecil itu terdapat tikar pandan atau rotan dan sebuah meja pendek dari bambu atau dari kayu, di atasnya terletak beberapa buah kitab”
Dewasa ini keberadaan pondok pesantren sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga komponen-komponen yang dimaksudkan makin lama makin bertambah dan dilengkapi sarana dan prasarananya.
Dalam sejarah pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan, termasuk dibukanya pondok khusus perempuan. Dengan perkembangan tersebut, terdapat pondok perempuan dan pondok laki-laki. Sehingga pesantren yang tergolong besar dapat menerima santri laki-laki dan santri perempuan, dengan memilahkan pondok-pondok berdasarkan jenis kelamin dengan peraturan yang ketat.
Masjid
Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik ibadah lima waktu, khotbah dan salat Jumat dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Sebagaimana pula Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa: “Kedudukan masjid sebagai sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat di masjid sejak masjid Quba’ didirikan di dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW tetap terpancar dalam sistem pesantren. Sejak zaman Nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam”
Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara terus tradisi tersebut, bahkan pada zaman sekarang di daerah umat Islam begitu terpengaruh oleh kehidupan Barat, masih ditemui beberapa ulama dengan penuh pengabdian mengajar kepada para santri di masjid-masjid serta memberi wejangan dan anjuran kepada murid-muridnya.
Di Jawa biasanya seorang kiai yang mengembangkan sebuah pesantren pertama-tama dengan mendirikan masjid di dekat rumahnya. Langkah ini pun biasanya diambil atas perintah kiainya yang telah menilai bahwa ia sanggup memimpin sebuah pesantren. Selanjutnya kiai tersebut akan mengajar murid-muridnya (para santri) di masjid, sehingga masjid merupakan elemen yang sangat penting dari pesantren.
Pengajaran kitab-kitab klasik
Sejak tumbuhnya pesantren, pengajaran kitab-kitab klasik diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia terhadap paham Islam tradisional. Karena itu kitab-kitab Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan paham pesantren yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Penyebutan kitab-kitab Islam klasik di dunia pesantren lebih populer dengan sebutan “kitab kuning”, tetapi asal usul istilah ini belum diketahui secara pasti. Mungkin penyebutan istilah tersebut guna membatasi dengan tahun karangan atau disebabkan warna kertas dari kitab tersebut berwarna kuning, tetapi argumentasi ini kurang tepat sebab pada saat ini kitab-kitab Islam klasik sudah banyak dicetak dengan kertas putih.
Pengajaran kitab-kitab Islam klasik oleh pengasuh pondok (kiai) atau ustaz biasanya dengan menggunakan sistem sorogan, wetonan, dan bandongan. Adapun kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren menurut Zamakhsyari Dhofir dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu: (1) Nahwu (gramatika Bahasa Arab) dan Sharaf (morfologi), (2) Fiqih (hukum), (3) Ushul Fiqh (yurispundensi), (4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid (teologi Islam), (7) Tasawuf dan Etika, (8) cabang-cabang lain seperti Tarikh (sejarah) dan Balaghah (retorika).
Kitab-kitab Islam klasik adalah kepustakaan dan pegangan para kiai di pesantren. Keberadaannya tidaklah dapat dipisahkan dengan kiai di pesantren. Kitab-kitab Islam klasik merupakan modifikasi nilai-nilai ajaran Islam, sedangkan kiai merupakan personifikasi dari nilai-nilai itu. Di sisi lain keharusan kiai di samping tumbuh disebabkan kekuatan-kekuatan mistik yang juga karena kemampuannya menguasai kitab-kitab Islam klasik.
Sehubungan dengan hal ini, Moh. Hasyim Munif mengatakan bahwa: “Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning tetap merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran itu diyakini bersumber pada kitab Allah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah (Al-Hadits), dan relevan artinya ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna kini atau nanti”
Dengan demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan hal utama di pesantren guna mencetak alumnus yang menguasai pengetahuan tentang Islam bahkan diharapkan di antaranya dapat menjadi kiai.
Santri
Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan. Ada pula santri yang tidak tinggal di tempat yang telah disediakan tersebut yang biasa disebut dengan santri kalong sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan di depan.
Menurut Zamakhsyari Dhofir berpendapat bahwa: “Santri yaitu murid-murid yang tinggal di dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik yang pada umumnya terdiri dari dua kelompok santri yaitu:
- Santri mukim yaitu santri atau murid-murid yang berasal dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren.
- Santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka tidak menetap di lingkungan kompleks peantren tetapi setelah mengikuti pelajaran mereka pulang
Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara santri yang satu dengan lainnya. Santri diwajibkan menaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
Kiai
Istilah kiai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa Kata kiai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Selain gelar kiai diberikan kepada seorang laki-laki yang lanjut usia, arif, dan dihormati di Jawa. Gelar kiai juga diberikan untuk benda-benda yang keramat dan dituahkan, seperti keris dan tombak. Namun pengertian paling luas di Indonesia, sebutan kiai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terhormat telah membaktikan hidupnya untuk Allah SWT serta menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran serta pandangan Islam melalui pendidikan.
Kiai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam tata kehidupan pesantren, sekaligus sebagai pemimpin pesantren. Dalam kedudukan ini nilai kepesantrenannya banyak tergantung pada kepribadian kiai sebagai suri teladan dan sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. Dalam hal ini M. Habib Chirzin mengatakan bahwa peran kiai sangat besar sekali dalam bidang penanganan iman, bimbingan perbuatan (Ar: 'amaliyah), penyebaran dan pewarisan ilmu, pembinaan akhlak, pendidikan beramal, dan memimpin serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri dan masyarakat. Dan dalam hal pemikiran kiai lebih banyak berupa terbentuknya pola berpikir, sikap, jiwa, serta orientasi tertentu untuk memimpin sesuai dengan latar belakang kepribadian kiai
Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran kiai sangat menentukan keberhasilan pesantren yang diasuhnya. Demikianlah beberapa uraian tentang elemen-elemen umum pesantren, yang pada dasarnya merupakan syarat dan gambaran kelengkapan elemen sebuah pondok pesantren yang terklasifikasi asli meskipun tidak menutup kemungkinan berkembang atau bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Peranan
Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam dan mengajarkan bahasa Arab, terkadang bahasa Arb yang digunakan di pesantren tercampur dengan bahasa setempat yang menyebabkan pembentukan dialek Arab Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertikal (dengan penjejalan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (religious-based curriculum) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan masyarakat (society-based curriculum). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons karut-marut persoalan masyarakat di sekitarnya.
Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa.
Banyak pesantren di Indonesia hanya membebankan para santrinya dengan biaya yang rendah, meskipun beberapa pesantren modern membebani dengan biaya yang lebih tinggi. Meski begitu, jika dibandingkan dengan beberapa institusi pendidikan lainnya yang sejenis, pesantren modern jauh lebih murah. Organisasi massa (ormas) Islam yang paling banyak memiliki pesantren adalah Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam lainnya yang juga memiliki banyak pesantren adalah Al-Washliyah dan Hidayatullah.
Jenis pesantren
Seiring perkembangan zaman, serta tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan Umum, kini banyak pesantren yang menyediakan menu pendidikan umum dalam pesantren. kemudian muncul istilah pesantren salaf dan pesantren modern. Pesantren salaf adalah pesantren yang murni mengajarkan pendidikan agama Islam. Sedangkan Pesantren Modern menggunakan sistem pengajaran pendidikan umum, dengan sistem kelas dan kurikulum.
Pesantren salaf
Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja umumnya disebut pesantren salaf. Pola tradisional yang diterapkan dalam pesantren salaf adalah para santri bekerja untuk kiai mereka - bisa dengan mencangkul sawah, mengurusi empang (kolam ikan), dan lain sebagainya - dan sebagai balasannya mereka diajari ilmu agama oleh kiai mereka tersebut. Sebagian besar pesantren salaf menyediakan asrama sebagai tempat tinggal para santrinya dengan membebankan biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Para santri, pada umumnya menghabiskan hingga 20 jam waktu sehari dengan penuh dengan kegiatan, dimulai dari salat shubuh pada waktu pagi hingga mereka tidur kembali pada waktu malam. Pada waktu siang, para santri pergi ke sekolah umum untuk belajar ilmu formal, pada waktu sore mereka menghadiri pengajian dengan kiai atau ustadz mereka untuk memperdalam pelajaran agama dan al-Qur'an.
Pesantren modern
Ada pula pesantren yang mengajarkan pendidikan umum, di mana persentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam daripada ilmu umum (matematika, fisika, dan lainnya). Ini sering disebut dengan istilah pondok pesantren modern, dan umumnya tetap menekankan nilai-nilai dari kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, dan pengendalian diri. Pada pesantren dengan materi ajar campuran antara pendidikan ilmu formal dan ilmu agama Islam, para santri belajar seperti di sekolah umum atau madrasah. Pesantren campuran untuk tingkat SMP kadang-kadang juga dikenal dengan nama Madrasah Tsanawiyah, sedangkan untuk tingkat SMA dengan nama Madrasah Aliyah. Namun, perbedaan pesantren dan madrasah terletak pada sistemnya. Pesantren memasukkan santrinya ke dalam asrama, sementara dalam madrasah tidak.
Ada juga jenis pesantren semimodern yang masih mempertahankan kesalafannya dan memasukkan kurikulum modern di pesantren tersebut seperti yang terdapat di Pondok Pesantren Al - Ittihad Cianjur.
Kurikulum Pesantren
Kajian Kitab Kuning
Kajian kitab kuning alias turats sudah melekat sebagai tradisi Pondok Pesantren. Kitab kuning adalah kitab klasik karya ulama-ulama terdahulu yang bermuatan ilmu agama yang mencakup fiqih, aqidah, akhlak, tafsir, hadits, tata bahasa Arab alias nahwu dan shorof, tasawuf, ilmu Falak, sampai kajian sosial & kemasyarakatan (muamalah). Kitab yang dikaji pun bervariasi, mulai dari Tafsir Jalalain di bidang tafsir, Fathul Qarib di bidang fiqh, Ihya Ulumuddin di bidang tasawuf, Arbain Nawawi di bidang hadits, Imrithi di bidang nahwu, hingga Nurul Anwar di bidang Ilmu Falak. Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Pondok Pesantren Termas, Pacitan hingga Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Pondok Raudlatul Muta'allimin, Kudus, adalah Pondok Pesantren yang terkenal dengan kajian kitab kuningnya. Selain itu, ada pula Ma'had Aly, yaitu Lembaga Pondok Pesantren yang berfokus pada kajian kitab kuning dengan santri yang mendapat ijazah setingkat S1 dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag.).
Tahfizul Qur'an
Selain kajian kitab kuning, ada pula beberapa pesantren yang berfokus pada program Tahfizul Qur'an, yakni program menghapal Al-Qur'an. Macam-macam metode diterapkan masing-masing pesantren untuk membuat santri lancar mengkhatamkan Al-Qur'an secara hapalan. Di antara Pesantren Tahfizul Qur'an yang terkenal adalah Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an, Kudus, hingga Pondok Pesantren Darul Qur'an.
Bahasa
Beberapa Pesantren juga menerapkan kurikulum bahasa untuk santrinya. Biasanya, kurikulum ini berlaku di Pesantren Modern seperti Pondok Pesantren Gontor. Kurikulum bahasa ini berfokus pada Bahasa Inggris atau Bahasa Arab dengan kewajiban santri menggunakan kedua bahasa tersebut selama ada di lingkungan Pesantren.
Pendidikan Formal
Untuk menjawab arus modernisasi, beberapa pesantren juga menggelar pendidikan formal mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga Perguruan Tinggi. Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang dan Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo adalah contoh universitas milik institusi Pondok Pesantren. Beberapa Madrasah formal juga menggelar pendidikan asrama untuk murid-muridnya sehingga bisa pula diklasifikasikan sebagai Pondok Pesantren. Ada pula pendidikan khas pesantren yang mendapat ijazah setingkat formal mulai dari setingkat SD, SMP, SMA, hingga S1.
Modernisasi pesantren
Sebab-sebab terjadinya modernisasi Pesantren di antaranya:
Munculnya wancana penolakan taqlid dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai isu sentral yang mulai ditadaruskan sejak tahun 1900. Maka sejak saat itu perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda, atau kalangan reformis dengan kalangan ortodoks/konservatif, mulai mengemuka sebagai wancana publik.
Kian mengemukanya wacana perlawanan nasional atas kolonialisme belanda.
Terbitnya kesadaran kalangan Muslim untuk memperbaharui organisasi Islam mereka yang berkonsentrasi dalam aspek sosial ekonomi.
Dorongan kaum Muslim untuk memperbarui sistem pendidikan Islam. Salah satu dari keempat faktor tersebut dalam pandangan Karel A. Steenbrink, yang sejatinya selalu menjadi sumber inspirasi para pembaharu Islam untuk melakukan perubahan Islam di Indonesia.
Tokoh nasional
Beberapa alumnus pesantren yang terkenal antara lain:
Abdurrahman Wahid
Din Syamsuddin
Hasyim Asy'ari
Hasyim Muzadi
Hidayat Nur Wahid
Nurcholish Madjid
Sirajuddin Abbas
Lihat pula
Muhammadiyah
Nahdlatul Ulama
Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Referensi
Pranala luar
Pesantren Virtual, Pesantren Era Digital
Pustakapesantren.com, Pustaka Pesantren
Pondok Pesantren.net, Pendidikan Diniyah dan Pesantren, Kementerian Agama RI
Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdltul Ulama, Asosiasi Pesantren Indonesia |
5467 | https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi%20sel | Biologi sel | Biologi sel atau sitologi adalah salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Perkembangan kajian keilmuan biologi sel diawali dari pengamatan sel oleh Robert Hooke pada tahun 1665 melalui kaca pembesar hingga penemuan mikroskop sederhana oleh Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1674 untuk mengamati mikroorganisme. Kajian utama di dalam biologi sel ialah pengamatan sel sebagai satuan yang utuh, interaksi molekuler antarsel dan rekasi kimia yang terjadi di dalam sel. Di dalam biologi sel, objek pengamatan meliputi asam amino, protein, virus, bakteri, dan sel. Satuan pengukuran yang digunakan dalam pengamatan biologi se ialah mikrometer atau nanometer.
Sejarah
Kajian awal terkait keilmuan biologi sel dimulai dengan penemuan mikroskop cahaya pada awal abad ke-19 Masehi. Hasil pengamatan dengan menggunakan mikroskop menunjukkan bahwa semua jaringan pada tumbuhan dan hewan ternyata tersusun dari sel yang merupakan bagian-bagian terkecil. Perkembangan keilmuan biologi sel berlanjut setelah diterbitkannya penemuan oleh Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann pada tahun 1838 yang dikenal sebagai teori sel.
Bidang kajian
Teori sel
Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun dari sel-sel yang tidak dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil. Teori sel merupakan asal-usul kajian awal dari biologi sel. Pernyataan tentang teori sel merupakan konsep dasar dari biologi yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel dan produk sel. Sejak awal abad ke-19 Masehi, para ahli biologi mengembangkan teori sel melalui berbagai berbagai penelitian. Para ahli yang berkontribusi yaitu Mirbel (1802) Oken (1805) Lamarck (1809) Dutrochet (1824), dan Turpin (1826). Teori sel dalam bentuk yang jelas dikemukakkan oleh ahli botani bernama Schleiden (1838) dan ahli zoologi bernama Schwann (1839.
Teori sel telah menyatakan bahwa setiap sel dibentuk oleh pembelahan sel lainnya. Semua penelitian biologi dilandaskan kepada teori sel. Teori sel kemudian berkembang seiring perkembangan ilmu biokimia. Dalam teori sel diketahui adanya persamaan mendasar antara susunan sel di dalam komposisi kimia dan pada aktivitas metabolisme. Teori sel juga menyatakan bahwa kegiatan dan interaksi antarsel menghasilkan fungsi organisme secara keseluruhan.
Teori sel terdiri dari beberapa pernyataan yang dirumuskan sebagai berikut:
Setiap organisme yang hidup tersusun dari satu atau lebih sel.
Sebagai bagian dari organisme multiseluler, sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan unit terkecil.
Jumlah sel bertambah melalui pembelahan sel yang sebelumnya hidup, sehingga semua sel hidup berasal dari sel yang sebelumnya hidup.
Sel termasuk dalam unit aktifitas biologi yang dapat melakukan reproduksi sendiri pada medium di luar makhluk hidup. Reproduksi sel dibatasi oleh membran semipermeabel.
Selama proses pembelahan, sel mewariskan suatu materi tertentu kepada keturunannya.
Objek pengamatan
Sel
Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup di dalam tubuh organisme. Fungsi dari sel adalah menjadi unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan pada makhluk hidup. Pertahanan kehidupan yang sebagian besar merupakan reaksi kimia dilakukan dan berlangsung di dalam sel. Sebagian besar makhluk hidup termasuk organisme uniseluler yang tersusun atas sel tunggal, misalnya bakteri dan amuba. Sebagian lainnya merupakan organisme multiseluler yang tersusun dari banyak sel, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Tiap jenis sel memiliki fungsinya masing-masing. Pembentukan sel baru di seluruh tubuh organisme merupakan hasil pembelahan dari satu sel. Penamaan sel berasal dari bahasa latin cella, yang berarti ruangan kecil. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke melalui pengamatan terhadap sayatan gabus yang memiliki ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus.
Proses-proses
Pergerakan protein
Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnyaprotein yang akan digabungkan kepada membran sel (protein membran), ditranspor ke retikulum endoplasma (RE) selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma (membran sel), ke kompartemen subselular lainnya, atau dapat pula disekresikan ke luar sel. Retikulum endoplasma dapat dianggap sebagai "kompartemen tempat sintesis protein membran", sedangkan badan Golgi dapat dianggap sebagai "kompartemen tempat pemrosesan protein membran". Terdapat aliran protein semi-konstan melalui kompartemen-kompartemen tersebut. Protein-protein yang terdapat pada RE dan badan Golgi berasosiasi dengan protein-protein lain namun tetap terdapat pada kompartemennya masing-masing. Protein-protein lain "mengalir" melalui RE dan badan Golgi ke membran plasma. Dari membran plasma, protein kemudian pada akhirnya diuraikan kembali di dalam kompartemen intraselular lisosom menjadi asam amino-asam amino penyusunnya.
Teknik pengamatan
Mikroskopik
Pengamatan dan visualiasi sel dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Pertimbangan utama dalam pemilihan jenis mikroskop didasari pada kemampuan resolusi atau daya pisah terhadao bagian-bagian yang perlu diamati dari sel. Teknik pengamatan dengan mikroskop dapat dilakukan dengan memberikan pewarnaan kontras pada bagian sel yang akan diamati dan teknik pencahayaan yang tepat. Biologi sel menggunakan mikroskop untuk mengamati sel yang memiiki bentuk sederhana. Batas pengamatan dengan mikroskop yaitu ukuran sel yang mikroskopis.
Isolasi sel
Yang dimaksud dengan isolasi sel adalah proses pengambilan suatu partikel sel dari tempat asalnya untuk diteliti lebih lanjut. Sel dapat diisolasi dari suspensi jaringan.
Isolasi sel dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
1. Fluorescence-Activated Cell Sorter
Prinsip metode ini ialah menggunakan antibodi yang berikatan dengan zat fluoresen untuk melabel sel spesifik. Suspensi sel dilewatkan pada sinar laser dan dibaca oleh detektor. Suspensi yang mengandung sel diberi sinyal positif atau negatif bergantung pada selnya mengandung zat fluoresen atau tidak. Suspensi kemudian melewati aliran listrik dan dipisahkan ke tempat masing-masing sesuai muatannya.
2. Laser Capture Microdissection
Prinsip metode ini menggunakan laser untuk memotong bagian tertentu dan memindahkannya ke tempat lain, contohnya memisahkan sel tumor dari jaringannya.
Pembiakan sel
Setelah diisolasi, sel ditumbuhkan (diperbanyak) dengan cara in vitro (menggunakan media) atau in vivo (melibatkan sel hidup).
Ada 2 macam biakan atau kultur, yaitu biakan primer dan biakan sekunder. Biakan primer ialah biakan yang diambil langsung dari jaringan organisme tanpa proliferasi sel secara in vitro. Sementara itu, biakan sekunder ialah biakan yang dikembangbiakkan dari biakan primer, biasanya di-refresh dalam jangka waktu tertentu.
Hibridisasi sel
Sel hibrid adalah gabungan dua sel berbeda yang dengan hasil akhir satu inti sel. Tujuan dibuatnya sel hibrid adalah untuk membentuk antibodi monoklonal.
Fraksinasi sel
Fraksinasi sel ialah pemisahan sel menjadi organel dan molekul, biasa dilakukan dengan sentrifugasi. Sentifugasi merupakan tahap pertama dalam fraksinasi, memisahkan organel berdasarkan ukuran dan densitasnya. Prinsip sentrifugasi ialah bahwa untuk memperoleh organel yang besar, diperlukan kecepatan sentrifugasi yang rendah, dan sebaliknya.
Alat pengamatan
Mikroskop majemuk dua lensa
Mikroskop majemuk dengan dua lensa telah ditemukan pada akhir abad ke-16 Masehi. Pengembangan mikroskop majemuk dilakukan di Belanda, Italia, dan Inggris hingga awal abad ke-17 Masehi. Pada pertengahan abad ke 17, Robert Hooke mengembangkan mikroskop majemuk yang memiliki sumber cahaya sendiri. Mikroskop majemuk buatan Hooke mampu menghasilkan perbesaran citra sampai 30 kali lipat.
Mikroskop cahaya
Sel hewan tidak memiliki warna. Pengenalan ciri-ciri utama dari sel hewan baru dapat diamati oleh para peneliti setelah dikembangkannya berbagai bahan pewarna. Zat pewarna yang digunakan dapat menimbulkan kontras secukupnya pada bagian-bagian sel. Pada awal tahun 1940-an, para peneliti menciptakan mikroskop elektron dengan perbesaran dengan kelipatan yang sangat banyak. Mikroskop elektron juga tidak mampu digunakan secara langsung untuk mengamati sel. Pengamatan terhadap struktur sel yang rumit dilakukan setelah pengembangan teknik-teknik baru untuk pengawetan dan pewarnaan sel. Pengamatan sel hidup tanpa pewarnaan dapat diamati secara rinci setelah dibuatnya mikroskop cahaya interferensi oleh Lebedeff pada tahun 1930 dan mikroskop cahaya kontras fasa oleh Zernicke pada tahun 1932. Pada tahun 1941, Coons melakukan deteksi antigen dalam sel menggunakan antibodi yang dikombinasikan denga zat pewarna berpendar. Nomarski kemudian menciptakan dan mematenkan sistem kontras interferensi diferensial untuk mikroskop cahaya rancangannya pada tahun 1952. Penyempurnaan kontras video pada mikroskop cahaya dilakukan oleh Allen dan Inoue pada tahun 1981.
Mikroskop cahaya mampu mengamati panjang gelombang cahaya tampak. Objek terkecil yang mampu dilihat dengan jelas memiliki rentang ukuran antara 0,4 mikrometer untuk warna ungu hingga 0,7 mikrometer untuk warna merah gelap. Mikroskop cahaya secara praktis dapt mengamati bakteri dan mitokondria yang memiliki lebar kira-kira 500 nanometer. Pengamatan melalui mikroskop cahaya harus memberikan fiksasi terlebih dahulu kepada sel yang diamati. Sel harus diwarnai dan harus dalam kondisi tidak bergerak, mati, tetapi awet. Setelah fiksasi, jaringan dipotong-potong menjadi sayatan-sayatan yang sangat tipis dengan sebuah mikrotom agar sampel jaringan tidak terlalu tebal. Pemotongan jaringan hanya dilakukan dalam pengamatan sel pada resolusi yang tinggi.
Referensi
Daftar pustaka
Lihat pula
Bagian-bagian sel
Badan Golgi
Flagela
Kloroplas
Lapisan ganda lipid
Membran sel
Mitokondria
Nukleus
Organel
Retikulum endoplasma
Ribosom
Silia
Sitoplasma
Sitoskeleton
Vesikel
Proses seluler
Adesi sel
Glikolisis
Kerusakan sel
Transduksi sinyal
Transpor aktif
Transpor pasif
Pranala luar
Imunokimia - Hibridisasi In Situ
Institute of Molecular and Cell Biology (Lembaga Biologi Sel dan Biologi Molekular), Singapura
Jurnal ilmiah Nature Reviews Molecular Cell Biology
Perpustakaan Maya Biokimia dan Biologi Sel
Artikel ini mengandung saduran dari Science Primer yang diterbitkan oleh National Center for Biotechnology Information, yang, sebagai terbitan badan pemerintah Amerika Serikat, berada dalam domain umum sesuai dengan http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/disclaimer.html. |
5470 | https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan%20umum | Pemilihan umum | Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.
Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.
Pemilih
Menurut UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin.
Dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu.
Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di coklit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6.
Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM)
Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT(Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.
Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik
Daftar partai (party-list) dalam sistem proporsional terbagi 4 yaitu:
Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)
Keterangan:
V adalah jumlah suara sah partai politik/individual.
s adalah jumlah kursi berdasarkan bilangan cacah kecuali keterangan tersebut.
Jika jumlah pembagian pada posisi pertama dari partai bawah dengan kedua dari partai atas maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
Dalam tersisa satu kursi dimana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah suara yang sama maka:
Jika berada pembagian di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah suara terbanyak.
Jika berada pembagian di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan pembagian yang sebelumnya.
Suara sisa terbanyak/Kuota (Largest remainder)
Jika jumlah sisa suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
Dalam tersisa satu kursi dimana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah suara yang sama maka:
Jika berada suara sisa di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah suara terbanyak.
Jika berada suara sisa di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan suara sisa yang sebelumnya.
Metode lainnya
Jika jumlah suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan atas.
Nilai Mayoritas dan Minoritas
Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.
Mayoritas multak
Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.
Mayoritas biasa
Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.
Mayoritas koalisi
Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.
Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.
Contoh
Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang&koalisi sebagai mayoritas koalisi.
Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi pemenang&koalisi sebagai minoritas koalisi.
Minoritas
Minoritas adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.
Sistem pemilihan umum
Berdasarkan daftar peserta partai politik
Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu
sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik.
sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.
Berdasarkan perhitungan
Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu
sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
Suara blok (Block Vote/BV)
Sistem dua putaran (Two Round System/TRS)
sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
Sistem paralel (Parallel system)
Suara terbatas (Limited vote)
Suara kumulatif (Cumulative vote)
sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)
Suara sisa terbanyak/Kuota (Largeset remainder)
Daftar partai (Party-list)
Daftar terbuka (Open-list)
Daftar tertutup (Close-list)
Daftar lokal (Local-list)
Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)
Perbedaan sebagai berikut:
Pemilu di Indonesia
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sebelas kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014,2019. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.
Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut. Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.
Lihat pula
Indeks Demokrasi
Kecurangan pemilu
Referensi
Pranala luar
Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) (tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris )
Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU
Pemilu Indonesia
Pusat Informasi Partai Politik Indonesia Pemilu
Pemilu
Politik |
5472 | https://id.wikipedia.org/wiki/Konstituante%20Republik%20Indonesia | Konstituante Republik Indonesia | Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante dipilih dalam sebuah pemilihan umum pada bulan Desember 1955. Dewan ini bersidang di Bandung antara bulan November 1956 hingga dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat sebuah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Latar belakang
Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Rapat tersebut juga mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang telah dipersiapkan oleh lembaga pendahulunya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai konstitusi bagi negara yang baru merdeka ini. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa UUD 1945 adalah "sebuah konstitusi sementara... sebuah konstitusi kilat" dan menegaskan sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat harus membentuk konstitusi baru yang "lebih lengkap dan lebih sempurna“ saat "telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram".
UUD 1945 berlaku sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang mengamanatkan sebuah republik federal bersistem parlementer. RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan meleburnya seluruh negara-negara bagiannya menjadi Republik Indonesia. Dari Agustus 1950 hingga Juli 1959, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang batang tubuhnya lebih kurang sama dari Konstitusi RIS.
Pembentukan
Dasar hukum pembentukan Konstituante adalah Pasal 134 UUD Sementara 1950, yang berbunyi "Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekaslekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini."
Pasal 135 selanjutnya mengatur bahwa Konstituante "terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil," dan anggota-anggota tersebut "dipilih oleh warga-negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undangundang." Dalam prakteknya, pemilihan untuk anggota Konstituante diselenggarakan secara bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum legislatif 1955, dengan pemilihan umum DPR dilaksanakan terlebih dahulu pada bulan September 1955 dan disusul oleh pemilihan umum Konstituante pada bulan Desember 1955.
Rumah tangga
Konstituante dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.
Komposisi
Terdapat tiga blok utama dari partai-partai dan golongan yang memiliki perwakilan di Konstituante: Blok Pancasila (274 kursi/53,3%), Blok Islam (230 kursi/44,8%), dan Blok Sosio-Ekonomi (10 kursi/2%).
Pembubaran
Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin.
Sejak itu, diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari ketiga pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, tetapi terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan.
Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini.
Referensi
Sumber
Pranala luar
konstituante.net, basis data publik daftar anggota Konstituante yang disusun oleh Kevin W. Fogg dari Universitas Oxford dan Syahrul Hidayat dari Universitas Indonesia.
Sejarah Indonesia |
5474 | https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20Republik%20Indonesia | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sejarah
Masa awal kemerdekaan (1945–1949)
Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.
Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali, dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Badan Pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU di samping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain.
Masa Republik Indonesia Serikat (1949–1950)
Badan legislatif pada masa Republik Indonesia Serikat terbagi menjadi dua majelis, yaitu Senat yang beranggotakan 32 orang, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 146 orang (di mana 49 orang adalah perwakilan Republik Indonesia-Yogyakarta). Hak yang dimiliki DPR adalah hak budget, inisiatif, dan amendemen, serta wewenang untuk menyusun RUU bersama pemerintah. Selain itu DPR juga memiliki hak bertanya, hak interpelasi dan hak angket, namun tidak memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet. Dalam masa kerja yang amat singkat itu, kurang lebih setahun, berhasil diselesaikan 7 buah undang-undang, yang di antaranya adalah UU No. 7 tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; diajukan 16 mosi, dan 1 interpelasi, baik oleh Senat maupun DPR.
Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950–1956)
Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1950, LN No. 56/1950). Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta.
Masa DPR hasil pemilu 1955 (1956–1959)
DPR ini adalah hasil pemilu 1955 yang jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante.
Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda.
Masa DPR hasil Dekret Presiden 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959–1965)
Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI.
Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR.
DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.
Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965–1966)
Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun, telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu:
a. Periode 15 November 1965 – 26 Februari 1966.
b. Periode 26 Februari 1966 – 2 Mei 1966.
c. Periode 2 Mei 1966 – 16 Mei 1966.
d. Periode 17 Mei 1966 – 19 November 1966.
Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu Presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut.
Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia:
a. Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik.
b. Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya.
Masa Orde Baru (1966–1999)
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, maka DPR-GR Masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966–1971 yang bertanggung jawab dan berwewenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut:
Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.
Selama masa orde baru DPR dianggap sebagai "tukang stempel" kebijakan pemerintah yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan pendukung pemerintah.
Masa reformasi (1999–sekarang)
Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR RI 1999–2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.
DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekadar "menitip absen", sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.
Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.
Persyaratan
Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
terdaftar sebagai pemilih;
bersedia bekerja penuh waktu;
mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
Fungsi
DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
Legislasi
Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja.
Anggaran
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
Pengawasan
Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Hak
DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.
Hak interpelasi
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hak angket
Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak imunitas
Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.
Hak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Anggota
Hak anggota
Anggota DPR mempunyai hak:
mengajukan usul rancangan undang-undang
mengajukan pertanyaan
menyampaikan usul dan pendapat
memilih dan dipilih
membela diri
imunitas
protokoler
keuangan dan administratif
Kewajiban anggota
Anggota DPR mempunyai kewajiban:
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
menaati tata tertib dan kode etik
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
Larangan
Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.
Penyidikan
Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
Daftar anggota
2019–2024
2014–2019
2009–2014
2004–2009
1999–2004
1997–1999
1992–1997
1987–1992
1982–1987
1977–1982
1971–1977
1966–1971
1965–1966 (tanpa PKI)
1960–1965
1956–1959
Fraksi
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
Komposisi Partai
Alat kelengkapan
Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
Pimpinan
Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.
Badan Musyawarah
Badan Musyawarah (disingkat Bamus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.
Komisi
Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Saat ini, DPR memiliki 11 komisi dengan tanggung jawab yang berbeda-beda.
Badan Legislasi
Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
Badan Anggaran
Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.
Mahkamah Kehormatan Dewan
Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
Badan Urusan Rumah Tangga
Badan Urusan Rumah Tangga (disingkat BURT) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
Panitia Khusus
Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.
Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.
Badan Keahlian
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN akan berkontribusi positif dalam pelaksaanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat DPR RI khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan.
Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.
DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.
Sekretaris Jenderal DPR RI saat ini dijabat oleh Indra Iskandar.
Lihat pula
Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Daftar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Presiden
Wakil Presiden
Volksraad
Majelis Tinggi
TVR Parlemen
Pranala luar
Situs web resmi
Sejarah DPR oleh Eryanto Nugroho dan Reny Rawasita Parasibu @ Parlementer.net
Kabar DPR
Laporan Kinerja DPR RI 2021 - 2022
Referensi
Parlemen Indonesia |
5475 | https://id.wikipedia.org/wiki/USS%20Texas%20%281892%29 | USS Texas (1892) | merupakan second class battleship yang dibangun oleh Amerika Serikat awal 1890an. Kapal tempur ini merupakan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat pertama yang diberi nama USS TEXAS, sebagai penghormatan terhadap negara bagian Texas, daerah yang diambil dari penduduk aslinya oleh Spanyol kemudian Meksiko, dan kemudian menjadi republik bebas, telah dimasukkan ke dalam Amerika Serikat sebagai negara bagian ke-28 pada 29 Desember 1845.
Kapal ini dibangun untuk menandingi kapal lapis baja modern oleh beberapa negara Amerika Selatan, USS Texas diperuntukan menggabungkan perkembangan taktik perang yang baru dan desain kapal perang yang baru. Namun karena keadaan industri baja AS saat itu terjadi masalah sehingga pembangunan terlambat, hal ini menyebabkan USS Texas setelah jadi agak ketinggalan zaman.
Konstruksi
USS Texas telah diluluskan oleh Kongres Amerika Serikat pada 3 Agustus 1886. Ia telah dibina dari pelan Britania Raya yang dimajukan untuk satu pertandingan reka bentuk. Ganjaran untuk pemenang reka bentuk berjumlah US$15,000.
Lunasnya mulai dipasang pada 1 Juni 1889, di Portsmouth, Virginia, di Galangan Kapal Navy Norfolk "Norfolk Navy Yard". Diluncurkan pada 28 Juni 1892, dengan diresmikan oleh Miss Madge Houston Williams dan kapal perang Texas secara resmi mulai bertugas pada 15 Agustus 1895, dibawah komando Kapten Henry Glass.
Masa dinas
Ditugaskan di bawah Skuadron Atlantik Utara "North Atlantic Squadron", kapal perang Texas menjelajah persisiran timur Amerika Serikat. Pada Februari 1897, kapal perang Texas meninggalkan lautan Atlantik untuk penjelajahan pendek di pelabuhan pantai Teluk Galveston, Texas, dan New Orleans. Ia menyambung tugas di pantai Atlantik pada March 1897 dan kekal sebegitu sehingga permulaan tahun 1898. Pada masa itu, dia melawat Key West, Florida, dan Dry Tortugas dalam perjalanan ke Galveston untuk pelayaran pulang yang dilakukannya pada pertengahan Februari. Kembali ke Atlantik melalui Dry Tortugas pada March, kapal perang Texas tiba di Hampton Roads pada 24 March dan menyambung tugas biasa dengan Skuadren Atlantik Utara.
Awal musim bunga, perang di antara Amerika Serikat dan Spanyol meletus berkaitan dengan keadaan di Cuba dan apa yang didakwa kemusnahan kruiser berperisai Maine (ACR-1) di pelabuhan Havana pada Februari 1898. Menjelang 18 May, di bawah pemerintahan Kapten J.W. Philip, kapal perang Texas berada di Key West, bersedia untuk memulakan pertempuran.
Pada 21 Mei, kapal perang Texas tiba dipersisiran Cienfuegos, Cuba, dengan Skuardron Penerbang "Flying Squadron" untuk menyekatan pantai Cuban. Selepas kembali ke Key West untuk mengisi arang batu, kapal perang Texas tiba di Santiago de Cuba pada 27 May. Ia meronda dipinggir pelabuhan tersebut sehingga 11 Juni yang mana pada hari itu, kapal perang Texas membuat satu misi meninjau Teluk Guantanamo. Selama lima minggu kemudian, ia meronda antara Santiago de Cuba dengan Teluk Guantanamo. Pada 16 Jun, kapal perang Texas bergabung Marblehead untuk pengeboman kota Cayo del Tore di Teluk Guantanamo. Kedua-dua kapal melepaskan tembakan sejurus selepas 1400 dan berhenti membedil sekitar satu jam dan 16 minit kemudian, setelah menghancurkan kota tersebut menjadi tidak berguna.
Pada 3 Julai, kapal perang Texas sedang berlayar berhampiran dengan Santiago de Cuba apabila Angkatan Spanyol di bawah pemerintahan Laksamana Cervera melakukan percubaan terdesak untuk melepasi Angkatan Amerika. Sementara meriam utama kapal perang Texas membedil Vizcaya dan Colon, meriam kedua bergabung dengan Iowa dan Gloucester untuk membedil dan memusnahkan dua kapal pemusnah bot-torpedo.
Kedua kapal pemusnah Spanyol berundur dari beraksi dengan cepatnya dan mengkandaskan diri mereka dengan kerosakan teruk. Satu demi satu, kapal perang besar musuh turut akur kepada bedilan gabungan Angkatan Amerika. Setiap satu, menurut turutan, menghala kearah pantai dan mengkandaskan diri mereka. Dengan itu Texas dan kapal lain Skuardron Penerbang "Flying Squadron" menghapuskan Angkatan Spanyol.
Kekalahan Angkatan Cervera membantu memastikan kejatuhan Santiago de Cuba. Bandar tersebut The city jatuh ketangan pasukan Amerika yang mengepong pada 17 Julai, hanya dua minggu selepas kejayaan tentera laut Amerika Serikat. Pada hari penyerahan Santiago, Spanyol mencari perdamaian melalui good offices kerajaan Prancis. Belumpun protokol perdamaian ditandatangan di Washington, DC, pada 12 Ogos, kapal Amerika Serikat mula kembali kepelabuhan. Texas tiba di New York pada 31 Julai. Kapten Philip telah dilantik ke pangkat Commodore pada 10 Ogos 1898.
Pada akhir bulan November, kapal perang Texas berpindak ke selatan ke Hampton Roads di mana ia tiba pada 2 Desember. Kapal perang Texas meneruskan routin masa aman meronda persisiran Atlantik Amerika Serikat. Walaupun operasi lapangan utamanya sekali lagi berpusat pada persisiran timur laut, ia turut melakukan lawatan ketempat seperti San Juan, Puerto Rico, dan Havana, Cuba, di mana anak kapalnya dapat melihat sebahagian dari keputusan usaha kapal mereka ketika perang yang baru berlalu.
Kapal perang Texas dikeluarkan dari tauliah seketika pada 1901 untuk pembaikian di Norfolk Navy Yard tetapi ditauliahkan kembali pada 3 November 1902. Ia bertugas sebagai kapal pemerintah untuk Skuardron Persisiran sehingga 1905.
Pada 1908 kapal perang Texas menjadi kapal pengun "station ship" di Charleston, South Carolina. Pada 15 Februari 1911, namanya ditukar kepada San Marcos bagi membenarkan nama Texas diserahkan kepada Battleship No. 35. Pada 10 Oktober 1911, namanya dikeluarkan dari Daftar Kapal Tentera Laut "Naval Vessel Register". Ia kemudiannya ditenggelamkan sebagai sasaran di Tangier Sound di Teluk Chesapeake.
Lihat pula
Daftar kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat
Texas |
5481 | https://id.wikipedia.org/wiki/Diameter | Diameter | Diameter (dari bahasa Yunani, diairo = bagi dan metro = ukuran) sebuah lingkaran, dalam geometri, adalah segmen garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut, atau, dalam penggunaan modern, diameter berarti panjang dari segmen garis tersebut. Dalam sebuah bola, diameter menghubungkan 2 titik pada permukaan bola dan melalui titik pusat bola. Dalam bahasa Indonesia juga disebut "garis tengah".
Matematika
Diameter merupakan tali busur terpanjang pada suatu lingkaran.
Semua diameter d dalam suatu lingkaran atau bola mempunyai panjang yang sama, yaitu dua kali jari-jari r.
Dalam suatu bentuk konveks dalam sebuah bidang datar (plane), "diameter" didefinisikan sebagai jarak terjauh dari dua tangen garis sejajar yang terletak berlawanan pada batas-batasnya, dan "lebar" (width) didefinisikan sebagai jarak terpendek. Kedua kuantitas dapat dihitung secara efisien dengan menggunakan jangka berputar.
Diameter dapat digunakan untuk mengetahui keliling dan luas lingkaran. Dalam bola 3 dimensi, diameter dapat digunakan untuk mengetahui luas permukaan dan volume bola.
Simbol
Simbol (lambang) atau variabel untuk diameter, ⌀, mirip dalam ukuran dan desain dengan ø, huruf kecil abjad Latin o dengan garis miring. Dalam Unicode didefinisikan sebagai . Pada komputer Apple Macintosh, simbol diameter dapat ditulis melalui palet karakter (dengan menekan pada kebanyakan aplikasi), dalam kategori "Technical Symbols".
Dalam Microsoft Word simbol diameter dapat ditulis dengan mengetik 2300 dan kemudian menekan Alt+X.
Simbol diameter ⌀ berbeda dengan simbol "himpunan kosong" ∅, yang berasal dari (italik) huruf besar Fi Φ, dan dari huruf hidup Nordik Ø.
Lihat pula
Angular diameter
Caliper, micrometer, alat-alat untuk mengukur diameter
Diameter hidraulik
Eratosthenes, yang menghitung diameter Bumi sekitar 240 SM.
Graph or network diameter
Inside diameter
Teorema Jung, suatu pertidaksamaan yang menghubungkan diameter dengan radius bola tertutup yang terkecil
Referensi
Panjang
Geometri |
5488 | https://id.wikipedia.org/wiki/Jari-jari | Jari-jari | Radius, pada ilmu Anatomi, merujuk pada nama lain tulang pengumpil.
Dalam geometri, jari-jari atau radius (berasal dari bahasa Latin, yang artinya sinar) sebuah lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada keliling lingkaran. Dalam bangunan berdimensi-3, jari-jari menghubungkan titik pusat bola dengan satu titik pada permukaan bola.
Radius sebuah lingkaran besarnya setengah diameter lingkaran tersebut, dan dirumuskan sebagai
,
di mana dan masing-masing melambangkan jari-jari atau radius dan diameter.
Jari-jari juga dapat kita cari melalui rumus-rumus yang berkaitan dengannya. Sebagai contoh, keliling lingkaran sama dengan dua dikali jari-jari dan dikali dengan konstanta atau tetapan Archimedes.
.
Kita dapat mengonversi rumusnya menjadi pencarian jari-jari pada rumus keliilng lingkaran.
.
Jari-jari dalam dimensi lain
Dimensi 2
Jari-jari dalam dimensi 2 dapat kita telusuri melalui luas lingkaran, yang dirumuskan sebagai
di mana adalah luas lingkaran dan adalah jari-jari lingkaran. Untuk mencari jari-jari, cukup membagi kedua ruas dengan dan mengakarkuadratkan kedua ruas sehingga memperoleh
.
Dimensi 3
Pada kasus dimensi 3, kita cukup menggunakan rumus volume bola sebagai pencarian terhadap jari-jari.
.
Dimensi tingkat tinggi
Koordinat polar
Referensi
Matematika |
5493 | https://id.wikipedia.org/wiki/Volksraad | Volksraad | Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1918 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte.
Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur asing: Tionghoa, Arab dan India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi.
Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya.
Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda.
Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia.
Bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad
Dominasi kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek, sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan Bahasa Belanda, padahal sejak Kongres Pemuda II (1928) bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro-kemerdekaan. Untuk itulah Mohammad Hoesni Thamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volksraad diperbolehkan sejak Juli 1938.
Moeharam Wiranatakoesoemah
Tahun 1923, Bupati Bandung, Moeharam Wiranatakoesoemah diangkat menjadi anggota Volksraad. Di hadapan dewan persidangan, ia berpidato dengan panjang lebar, dan menekankan dua permasalahan yang akan dihadapinya.
Pertama, mengenai politik di tanah jajahan. Kedua, tentang pergerakan rakyat kaum Pribumi.
Dalam soal pajak ia menyatakan, bukan hanya dirinya yang terlalu keberatan, kewajiban membayar pajak membebani pula kaum pribumi yang penghasilannya relatif kecil. Apalagi, iuran pajak tersebut terus mengalami kenaikkan. Baik pajak bumi, maupun pajak-pajak lainnya yang berpengaruh pada kelonjakan harga bahan makanan.
Untuk mengetahui berapa besaran pajak yang dibayar oleh kelompok petani itu harus disesuaikan dengan kapasitas garapan yang mereka kerjakan agar tidak terlalu memberatkan (Kaoem Moeda 20 Juli 1923).
Raden Otto Iskandar di Nata
Otto Iskandar di Nata (Otista) menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) untuk periode 1931-1934, 1935-1938, dan 1939-1942.
Pada pembukaan sidang Volksraad/Dewan Rakyat tahun 1931-1932, Otto berpidato dengan keras :
"Tetapi saya percaya, bahwa Indonesia yang sekarang dijajah pasti akan merdeka. Bangsa Belanda terkenal sebagai bangsa yang berkepala dingin, hendaknya tuan-tuan bangsa Belanda memilih di antara dua kemungkinan: menarik diri dengan sukarela tetapi terhormat, atau tuan-tuan kami usir dengan kekerasan."
Karena pidatonya itu, Otto dipersilahkan oleh ketua Volksraad turun dari mimbar. Otto tak kapok memperjuangkan nasib bangsanya. Dalam sidang lain, Otto kembali menyampaikan pidatonya bahwa Indonesia akan merdeka.
"Banyak orang yang mengatakan, bahwa tanpa adanya paksaan, tidak mungkin Nederland mau melepaskan Indonesia, karena memiliki Indonesia itu besar sekali manfaatnya bagi Nederland. Tetapi, biarpun banyak sekali yang mengatakan demikian, saya percaya bahwa suatu waktu bila sudah tiba waktunya, negeri Belanda tentu akan melepaskan Indonesia dengan ikhlas demi keselamatannya."
Jahja Datoek Kajo
Perkecualian berbahasa Indonesia diperoleh Jahja Datoek Kajo, yang menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. Sejak 16 Juni 1927, dalam semua pidato-pidatonya di Volksraad, Jahja selalu menggunakan bahasa Indonesia. Jahja meminta kepada para hadirin yang mau menyela pembicaraannya agar menggunakan bahasa Indonesia. Dia berterus terang bahwa di dalam sidang majelis Volksraad lebih suka dengan bahasa Indonesia karena merasa seorang Indonesier. Pidatonya yang berapi-api dengan bahasa Indonesia di Volksraad membuat wakil-wakil Belanda marah. Atas keberaniannya itu, koran-koran pribumi memberinya gelar "Jago Bahasa Indonesia di Volksraad".
Tokoh
Tokoh-tokoh yang dikenal aktif di Volksraad antara lain
H.O.S. Cokroaminoto
H. Agus Salim
Hok Hoei Kan
Khouw Kim An, Majoor der Chinezen
Abdoel Moeis
Soetardjo Kartohadikoesoemo
Loa Sek Hie
Mas Aboekassan Atmodirono
Mohammad Hoesni Thamrin
Wiranatakoesoema V
Otto Iskandardinata
Jahja Datoek Kajo
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo
Lihat pula
Dewan Nugini, lembaga legislatif Nugini Belanda (kini Papua) tahun 1961–1962
Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga legislatif Indonesia
Daftar pustaka
G. M. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press, 1952.
Rujukan
Sejarah Indonesia
Hindia Belanda
af:Volksraad
da:Volksraad
it:Volksraad
no:Volksraad
ru:Фольксраад
uk:Фольксраад |
5499 | https://id.wikipedia.org/wiki/Peribahasa | Peribahasa | Peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan atau perumpamaan. Peribahasa biasanya menggunakan kiasan untuk menggambarkan maksud tertentu. Peribahasa adalah salah satu jenis aforisme, yakni suatu bentuk kebahasaan yang ringkas dan berisikan kebenaran umum.
Ciri
Peribahasa memiliki sejumlah ciri-ciri, di antaranya:
Berbentuk kalimat atau penggalan kalimat
Bersifat turun-temurun dan tetap
Dapat digunakan sebagai nasihat, penghias ujaran, penguat ujaran dll.
Mencakup beberapa jenis, seperti bidal, pepatah, ibarat dll.
Fungsi
Merupakan identitas seorang kaum ataupun individu
Membuat percakapan serta bahasa lisan menjadi lebih indah.
Menjadi bentuk kondisi dunia atau juga pengamatan dalam suatu peristiwa.
Dapat dijadikan nasihat.
Jenis
Bidal atau Pameo
Bidal merupakan salah satu jenis peribahasa yang memiliki kandungan ungkapan baik itu sindirin, ejekan dan juga peringatan. Adapun contoh peribahasa bidal atau pameo yaitu Hidup segan mati tidak mau, malu bertanya sesat di jalan dan lain sebagainya.
Pepatah
Pepatah merupakan salah satu jenis peribahasa yang memiliki kandungan ajaran atau nasihat dari para orang tua dan biasanya peribahasa tersebut dipakai untuk bisa mematahkan lawan bicara. Adapun contohnya: Bagai bumi dan langit, bagai kejatuhan bulan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, biar lambat asal selamat dan lain sebagainya.
Perumpamaan
Perumpamaan merupakan jenis peribahasa yang berisikan kata-kata yang mengungkapkan kondisi atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan biasanya akan diawali dengan kata bagai, bak, seperti dan lain sebagainya. Adapun contohnya, bagai pinang dibelah dua, bagai harimau menyembunyikan kuku dan lain sebagainya.
Ungkapan
Ungkapan merupakan suatu kalimat kiasan mengenai kondisi atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Adapun contoh ungkapan yaitu kabar angin, besar kepala dan lain sebagainya.
Tamsil atau ibarat.
Tamsil merupakan kalimat kiasan yang seringkali memakai kata ibarat yang memiliki tujuan untuk bisa membandingkan suatu hal atau perkara. Adapun contoh tamsil atau ibarat yaitu tua-tua keladi makin tua makin jadi dan lain sebagainya.
Semboyan
Semboyan merupakan kumpulan kata, kalimat atau frasa yang dipakai sebagai prinsip atau pedoman. Adapun contoh semboyan yaitu hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat dan lain sebagainya.
Contoh
Belum bertaji hendak berkokok. Artinya: Belum berilmu/kaya/berkuasa sudah hendak menyombongkan diri.
Belum beranak sudah ditimang. Artinya: Belum berhasil, tetapi sudah bersenang-senang lebih dulu.
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya: Bersama-sama dalam suka dan duka, baik buruk sama-sama ditanggung.
Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya: Biarpun banyak rintangan dalam usaha kita, kita tidak boleh putus asa.
Bergantung pada akar lapuk. Artinya: Mengharapkan bantuan dari orang yang tidak mungkin memberikan bantuan.
Berguru ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Artinya : Belajar harus sungguh-sungguh, jangan terputus di tengah jalan.
Bermain air basah,bermain api hangus. Artinya: Setiap pekerjaan atau usaha ada susahnya.
Bertepuk sebelah tangan . Artinya: Kebaikan yang hanya dari satu pihak.
Besar pasak daripada tiang. Artinya: Besar pengeluaran daripada pendapatan.
Biduk lalu kiambang bertaut. Artinya: Lekas berbaik atau berkumpul kembali.
Lihat pula
Anti-pepatah
Bidal
Perumpamaan
Catatan kaki
Pranala luar
Peribahasa Indonesia di Wikiquote |
5508 | https://id.wikipedia.org/wiki/Perwira%20Tinggi | Perwira Tinggi | Perwira Tinggi (atau biasa disingkat Pati) merupakan rangkaian pangkat perwira tertinggi dalam organisasi militer. Di Indonesia, tanda pangkat terendah perwira tinggi adalah dengan satu bintang dan pangkat tertingginya adalah empat bintang. Tanda pangkat perwira tinggi dengan lima bintang adalah pangkat perwira tinggi kehormatan. Tidak seperti pangkat di perwira menengah dan perwira pertama, sebutan pangkat masing-masing angkatan berbeda-beda.
TNI Angkatan Darat
TNI Angkatan Laut
TNI Angkatan Udara
Pranala luar
Jenjang kepangkatan di situs web resmi Tentara Nasional Indonesia
Tinggi
Perwira tinggi |
5511 | https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan%20umum%20legislatif%20Indonesia%201999 | Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999 | Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 1999-2004.
Pemilihan Umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timor Timur.
Pemilihan Umum ini diikuti oleh 48 partai politik, yang mencakup hampir semua spektrum arah politik (kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia). Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional.
Pemilihan Umum ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002, tetapi atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde Baru, maka pemilihan umum dipercepat dari tahun 2002 ke tahun 1999 oleh pemerintah waktu itu.
Pemilihan ini juga ditandai dengan maraknya aksi kerusuhan antar partai politik serta aksi perusakan peraga kampanye dan posko partai politik seperti kerusuhan pendukung PDI Perjuangan dan Golongan Karya di beberapa daerah serta Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa di beberapa daerah.
Sistem pemilu
Sistem yang digunakan didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di setiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82, sementara yang terendah adalah Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.
Pemilihan umum anggota DPR
Peserta
Jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999 sebanyak 48 partai. Nama-namanya yaitu:
Hasil Pemilihan umum
Pemilihan presiden 1999
Pada bulan Oktober 1999, sekitar 4 bulan setelah pemilu legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang umum 1999 memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 1999-2004 melalui pemungutan suara. Pemilihan ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1999 untuk memilih Presiden Republik Indonesia dan tanggal 21 Oktober 1999 untuk memilih Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan ini menghasilkan pasangan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang masing-masing dilantik secara langsung pada tanggal pemungutan suara.
Referensi
1999
Indonesia dalam tahun 1999 |
5514 | https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan%20umum%20Presiden%20Indonesia%202004 | Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 | Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Aturan
Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum legislatif. Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara suara secara nasional atau 3% kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
Pendaftaran
Sebanyak 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum
Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa)
Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional)
Hamzah Haz dan Agum Gumelar (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan)
Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
Wiranto dan Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya)
Dari keenam pasangan calon tersebut, pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi kesehatan.
Resmi
Pemilihan umum putaran pertama
Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:
Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim.
Pemilihan umum putaran kedua
Pemilihan umum putaran kedua
Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon.
Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:
Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih
Berdasarkan hasil pemilihan umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: Perdana Menteri Australia John Howard, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.
Galeri
Referensi
Pranala luar
Situs web resmi Komisi Pemilihan Umum
Situs web resmi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum
Pemilu Indonesia
2004
Presiden |
5519 | https://id.wikipedia.org/wiki/Tektonika%20lempeng | Tektonika lempeng | Teori tektonika Lempeng () adalah sebuah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan secara alami oleh litosfer bumi. Teori ini telah mencakup sekaligus menggantikan Teori Pergeseran Benua yang lebih dahulu dikemukakan pada paruh pertama abad ke-20 dan konsep seafloor spreading yang dikembangkan pada tahun 1960-an.
Ringkasnya, karena bagian terluar dari interior bumi terbentuk oleh dua lapisan. Di bagian atas terdapat litosfer yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi yang isinya kaku dan padat. Di bawah lapisan litosfer terdapat astenosfer yang berbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama karena viskositas dan kekuatan geser (shear strength) yang rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah astenosfer sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang tinggi.
Lapisan litosfer dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik (tectonic plates). Di bumi, terdapat tujuh lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, baik divergen (menjauh), konvergen (bertumbukan), ataupun transform (menyamping). Gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan pembentukan palung samudera semuanya umumnya terjadi di daerah sepanjang batas lempeng. Pergerakan lateral lempeng lazimnya berkecepatan 50–100 mm/a.
Perkembangan Teori
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, geolog berasumsi bahwa kenampakan-kenampakan utama bumi berkedudukan tetap. Kebanyakan kenampakan geologis seperti pegunungan bisa dijelaskan dengan pergerakan vertikal kerak seperti dijelaskan dalam teori geosinklin. Sejak tahun 1596, telah diamati bahwa pantai Samudera Atlantik yang berhadap-hadapan antara benua Afrika dan Eropa dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan memiliki kemiripan bentuk dan tampaknya pernah menjadi satu. Ketepatan ini akan semakin jelas jika kita melihat tepi-tepi dari paparan benua di sana. Sejak saat itu banyak teori telah dikemukakan untuk menjelaskan hal ini, tetapi semuanya menemui jalan buntu karena asumsi bahwa bumi adalah sepenuhnya padat menyulitkan penemuan penjelasan yang sesuai.
Penemuan radium dan sifat-sifat pemanasnya pada tahun 1896 mendorong pengkajian ulang umur bumi, karena sebelumnya perkiraan didapatkan dari laju pendinginannya dan dengan asumsi permukaan bumi beradiasi seperti benda hitam. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahkan jika pada awalnya bumi adalah sebuah benda yang merah-pijar, suhu Bumi akan menurun menjadi seperti sekarang dalam beberapa puluh juta tahun. Dengan adanya sumber panas yang baru ditemukan ini maka para ilmuwan menganggap masuk akal bahwa Bumi sebenarnya jauh lebih tua dan intinya masih cukup panas untuk berada dalam keadaan cair.
Teori Tektonik Lempeng berasal dari Hipotesis Pergeseran Benua (continental drift) yang dikemukakan Alfred Wegener tahun 1912. dan dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans yang diterbitkan pada tahun 1915. Ia mengemukakan bahwa benua-benua yang sekarang ada dulu adalah satu kesatuan yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti 'bongkahan es' dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengambang di atas lautan basal yang lebih padat. Namun, tanpa adanya bukti terperinci dan perhitungan gaya-gaya yang dilibatkan, teori ini dipinggirkan. Mungkin saja bumi memiliki kerak yang padat dan inti yang cair, tetapi tampaknya tetap saja tidak mungkin bahwa bagian-bagian kerak tersebut dapat bergerak-gerak. Di kemudian hari, dibuktikanlah teori yang dikemukakan geolog Inggris Arthur Holmes tahun 1920 bahwa tautan bagian-bagian kerak ini kemungkinan ada di bawah laut. Terbukti juga teorinya bahwa arus konveksi di dalam mantel bumi adalah kekuatan penggeraknya.
Bukti pertama bahwa lempeng-lempeng itu memang mengalami pergerakan didapatkan dari penemuan perbedaan arah medan magnet dalam batuan-batuan yang berbeda usianya. Penemuan ini dinyatakan pertama kali pada sebuah simposium di Tasmania tahun 1956. Mula-mula, penemuan ini dimasukkan ke dalam teori ekspansi bumi, namun selanjutnya justeru lebih mengarah ke pengembangan teori tektonik lempeng yang menjelaskan pemekaran (spreading) sebagai konsekuensi pergerakan vertikal (upwelling) batuan, tetapi menghindarkan keharusan adanya bumi yang ukurannya terus membesar atau berekspansi (expanding earth) dengan memasukkan zona subduksi/hunjaman (subduction zone), dan sesar translasi (translation fault). Pada waktu itulah teori tektonik lempeng berubah dari sebuah teori yang radikal menjadi teori yang umum dipakai dan kemudian diterima secara luas di kalangan ilmuwan. Penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara seafloor spreading dan balikan medan magnet bumi (geomagnetic reversal) oleh geolog Harry Hammond Hess dan oseanograf Ron G. Mason menunjukkan dengan tepat mekanisme yang menjelaskan pergerakan vertikal batuan yang baru.
Seiring dengan diterimanya anomali magnetik bumi yang ditunjukkan dengan lajur-lajur sejajar yang simetris dengan magnetisasi yang sama di dasar laut pada kedua sisi mid-oceanic ridge, tektonik lempeng menjadi diterima secara luas. Kemajuan pesat dalam teknik pencitraan seismik mula-mula di dalam dan sekitar zona Wadati-Benioff dan beragam observasi geologis lainnya tak lama kemudian mengukuhkan tektonik lempeng sebagai teori yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam segi penjelasan dan prediksi.
Penelitian tentang dasar laut dalam, sebuah cabang geologi kelautan yang berkembang pesat pada tahun 1960-an memegang peranan penting dalam pengembangan teori ini. Sejalan dengan itu, teori tektonik lempeng juga dikembangkan pada akhir 1960-an dan telah diterima secara cukup universal di semua disiplin ilmu, sekaligus juga membaharui dunia ilmu bumi dengan memberi penjelasan bagi berbagai macam fenomena geologis dan juga implikasinya di dalam bidang lain seperti paleogeografi dan paleobiologi.
Prinsip-prinsip utama
Bagian lapisan luar, interior bumi dibagi menjadi lapisan litosfer dan lapisan astenosfer berdasarkan perbedaan mekanis dan cara terjadinya perpindahan panas. Llitosfer lebih dingin dan kaku, sedangkan astenosfer lebih panas dan secara mekanik lemah. Selain itu, litosfer kehilangan panasnya melalui proses konduksi, sedangkan astenosfer juga memindahkan panas melalui konveksi dan memiliki gradien suhu yang hampir adiabatik. Pembagian ini sangat berbeda dengan pembagian bumi secara kimia menjadi inti, mantel, dan kerak. Litosfer sendiri mencakup kerak dan juga sebagian dari mantel.
Suatu bagian mantel bisa saja menjadi bagian dari litosfer atau astenosfer pada waktu yang berbeda, tergantung dari suhu, tekanan, dan kekuatan gesernya. Prinsip kunci tektonik lempengan adalah bahwa litosfer terpisah menjadi lempengan-lempengan tektonik yang berbeda-beda. Lempengan ini bergerak menumpang di atas astenosfer yang mempunyai viskoelastisitas sehingga bersifat seperti fluida. Pergerakan lempengan bisa mencapai 10–40 mm/a (secepat pertumbuhan kuku jari) seperti di Punggungan tengah Atlantik, ataupun bisa mencapai 160 mm/a (secepat pertumbuhan rambut) seperti di Lempeng Nazca.
Lempeng-lempeng ini tebalnya sekitar 100 km dan terdiri atas mantel litosferik yang di atasnya dilapisi dengan hamparan salah satu dari dua jenis material kerak.
Yang pertama
adalah kerak samudera atau yang sering disebut dengan "sima", gabungan dari silikon dan magnesium.
Yang kedua adalah kerak benua yang sering disebut "sial", gabungan dari silikon dan aluminium.
Kedua jenis kerak ini berbeda dari segi ketebalan di mana kerak benua memiliki ketebalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerak samudera. Ketebalan kerak benua mencapai 30–50 km sedangkan kerak samudera hanya 5–10 km.
Dua lempeng akan bertemu di sepanjang batas lempeng (plate boundary), yaitu daerah di mana aktivitas geologis umumnya terjadi seperti gempa bumi dan pembentukan kenampakan topografis seperti gunung, gunung berapi, dan palung samudera. Kebanyakan gunung berapi yang aktif di dunia berada di atas batas lempeng, seperti Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) di Lempeng Pasifik yang paling aktif dan dikenal luas.
Lempeng tektonik bisa merupakan kerak benua atau samudera, tetapi biasanya satu lempeng terdiri atas keduanya. Misalnya, Lempeng Afrika mencakup benua itu sendiri dan sebagian dasar Samudera Atlantik dan Hindia.
Perbedaan antara kerak benua dengan kerak samudera ialah berdasarkan kepadatan material pembentuknya.
Kerak samudera lebih padat daripada kerak benua dikarenakan perbedaan perbandingan jumlah berbagai elemen, khususnya silikon.
Kerak benua kurang padat karena komposisinya yang mengandung lebih sedikit silikon dan lebih banyak materi yang berat. Dalam hal ini, kerak samudera dikatakan lebih bersifat mafik ketimbang felsik. Maka, kerak samudera umumnya berada di bawah permukaan laut seperti sebagian besar Lempeng Pasifik, sedangkan kerak benua timbul ke atas permukaan laut, mengikuti sebuah prinsip yang dikenal dengan isostasi.
Jenis-jenis batas lempeng
Ada tiga jenis batas lempeng yang berbeda dari cara lempengan tersebut bergerak relatif terhadap satu sama lain. Tiga jenis ini masing-masing berhubungan dengan fenomena yang berbeda di permukaan. Tiga jenis batas lempeng tersebut adalah:
Batas transform (transform boundaries) terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform (transform fault). Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral (ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat) ataupun dekstral (ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat). Contoh sesar jenis ini adalah Sesar San Andreas di California.
Batas divergen/konstruktif (divergent/constructive boundaries) terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Mid-oceanic ridge dan zona retakan (rifting) yang aktif adalah contoh batas divergen
Batas konvergen/destruktif (convergent/destructive boundaries) terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain, atau tabrakan benua (continental collision) jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Palung laut yang dalam biasanya berada di zona subduksi, di mana potongan lempeng yang terhunjam mengandung banyak bersifat hidrat (mengandung air), sehingga kandungan air ini dilepaskan saat pemanasan terjadi bercampur dengan mantel dan menyebabkan pencairan sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik. Contoh kasus ini dapat kita lihat di Pegunungan Andes di Amerika Selatan dan busur pulau Jepang (Japanese island arc). Batas konvergen dibagi kembali menjadi tiga, yaitu:
Bila 2 lempeng samudra yang saling mendekat, lempeng yang satu akan menghunjam kebawah lempeng yang lain membentuk busur kepulauan.
Bila lempeng benua dan lempeng samudra yang saling mendekat, maka lempeng samudranya akan menghunjam kebawah lempeng benua, membentuk pegunungan uplift seperti Andes.
Bila 2 lempeng benua yang saling mendekat, terjadilah peristiwa tumbukan (collision), membentuk pegunungan lipatan seperti Himalaya.
Selain 3 jenis batas lempeng di atas, terdapat juga zona batas lempeng (plate boundary zone), dimana interaksi antar lempengnya belum diketahui. Dan pada umumnya, zona batas lempeng melibatkan paling tidak 2 lempeng besar dan beberapa Lempeng mikro yang bergerak dengan cukup rumit, sehingga pada daerah tersebut terdapat fitur geologi yang kompleks dan pola gempa bumi. Contoh dari zona batas lempeng adalah daerah Mediterania-Alpine yang merupakan batas antara lempeng Eurasia dan Afrika, dimana terdapat kenampakan subduksi, kolisi, dan transform fault.
Kekuatan Penggerak Pergerakan Lempeng
Pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif litosfer samudera dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel telah didapati sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Pandangan yang disetujui sekarang, meskipun masih cukup diperdebatkan, adalah bahwa kelebihan kepadatan litosfer samudera yang membuatnya menyusup ke bawah di zona subduksi adalah sumber terkuat pergerakan lempengan.
Pada waktu pembentukannya di Punggungan tengah samudra (mid ocean ridge), litosfer samudera pada mulanya memiliki kepadatan yang lebih rendah dari astenosfer di sekitarnya, tetapi kepadatan ini meningkat seiring dengan penuaan karena terjadinya pendinginan dan penebalan. Besarnya kepadatan litosfer yang lama relatif terhadap astenosfer di bawahnya memungkinkan terjadinya penyusupan ke mantel yang dalam di zona subduksi sehingga menjadi sumber sebagian besar kekuatan penggerak-pergerakan lempengan. Kelemahan astenosfer memungkinkan lempengan untuk bergerak secara mudah menuju ke arah zona subduksi
Meskipun subduksi dipercaya sebagai kekuatan terkuat penggerak-pergerakan lempengan, masih ada gaya penggerak lain yang dibuktikan dengan adanya lempengan seperti lempengan Amerika Utara, juga lempengan Eurasia yang bergerak tetapi tidak mengalami subduksi di manapun. Sumber penggerak ini masih menjadi topik penelitian intensif dan diskusi di kalangan ilmuwan ilmu bumi.
Pencitraan dua dan tiga dimensi interior bumi (tomografi seismik) menunjukkan adanya distribusi kepadatan yang heterogen secara lateral di seluruh mantel. Variasi dalam kepadatan ini bisa bersifat material (dari kimia batuan), mineral (dari variasi struktur mineral), atau termal (melalui ekspansi dan kontraksi termal dari energi panas). Manifestasi dari keheterogenan kepadatan secara lateral adalah konveksi mantel dari gaya apung (buoyancy forces)
Bagaimana konveksi mantel berhubungan secara langsung dan tidak dengan pergerakan planet masih menjadi bidang yang sedang dipelajari dan dibincangkan dalam geodinamika. Dengan satu atau lain cara, energi ini harus dipindahkan ke litosfer supaya lempeng tektonik bisa bergerak. Ada dua jenis gaya yang utama dalam pengaruhnya ke pergerakan planet, yaitu friksi dan gravitasi.
Gaya gesek
Basal dragArus konveksi berskala besar di mantel atas disalurkan melalui astenosfer, sehingga pergerakan didorong oleh gesekan antara astenosfer dan litosfer.
Slab suction Arus konveksi lokal memberikan tarikan ke bawah pada lempeng di zona subduksi di palung samudera. Penyerotan lempengan (slab suction) ini bisa terjadi dalam kondisi geodinamik di mana tarikan basal terus bekerja pada lempeng ini pada saat ia masuk ke dalam mantel, meskipun sebetulnya tarikan lebih banyak bekerja pada kedua sisi lempengan, atas dan bawah.
Gravitasi
Runtuhan gravitasi: Pergerakan lempeng terjadi karena lebih tingginya lempeng di Punggung tengah samudra. Litosfer samudera yang dingin menjadi lebih padat daripada mantel panas yang merupakan sumbernya, maka dengan ketebalan yang semakin meningkat lempeng ini tenggelam ke dalam mantel untuk mengkompensasikan beratnya, menghasilkan sedikit inklinasi lateral proporsional dengan jarak dari sumbu ini.:Dalam teks-teks geologi pada pendidikan dasar, proses ini sering disebut sebagai sebuah doronga. Namun, sebenarnya sebutan yang lebih tepat adalah runtuhan karena topografi sebuah lempeng bisa jadi sangat berbeda-beda dan topografi Punggung (ridge) yang melakukan pemekaran hanyalah fitur yang paling dominan. Sebagai contoh, pembengkakan litosfer sebelum ia turun ke bawah lempeng yang bersebelahan menghasilkan kenampakan yang bisa memengaruhi topografi. Lalu, mantel plume yang menekan sisi bawah lempeng tektonik bisa juga mengubah topografi dasar samudera.
Slab-pull (tarikan lempengan)Pergerakan lempeng sebagian disebabkan juga oleh berat lempeng yang dingin dan padat yang turun ke mantel di palung samudera. Ada bukti yang cukup banyak bahwa konveksi juga terjadi di mantel dengan skala cukup besar. Pergerakan ke atas materi di Punggung tengah samudra mungkin sekali adalah bagian dari konveksi ini. Beberapa model awal Tektonik Lempeng menggambarkan bahwa lempeng-lempeng ini menumpang di atas sel-sel seperti ban berjalan.Namun, kebanyakan ilmuwan sekarang percaya bahwa astenosfer tidaklah cukup kuat untuk secara langsung menyebabkan pergerakan oleh gesekan gaya-gaya itu. Slab pull sendiri sangat mungkin menjadi gaya terbesar yang bekerja pada lempeng. Model yang lebih baru juga memberi peranan yang penting pada penyerotan (suction) di palung, tetapi lempengan seperti Lempeng Amerika Utara tidak mengalami subduksi di manapun juga, tetapi juga mengalami pergerakan seperti juga Lempeng Afrika, Eurasia, dan Antartika. Kekuatan penggerak utama untuk pergerakan lempengan dan sumber energinya itu sendiri masih menjadi bahan riset yang sedang berlangsung
Gaya dari luar
Dalam studi yang dipublikasikan pada edisi Januari-Februari 2006 dari buletin Geological Society of America Bulletin, sebuah tim ilmuwan dari Italia dan Amerika Serikat berpendapat bahwa komponen lempeng yang mengarah ke barat berasal dari rotasi Bumi dan gesekan pasang bulan yang mengikutinya. Mereka berkata karena Bumi berputar ke timur di bawah bulan, gravitasi bulan meskipun sangat kecil menarik lapisan permukaan bumi kembali ke barat.
Beberapa orang juga mengemukakan ide kontroversial bahwa hasil ini mungkin juga menjelaskan mengapa Venus dan Mars tidak memiliki lempeng tektonik, yaitu karena ketiadaan bulan di Venus dan kecilnya ukuran bulan Mars untuk memberi efek seperti pasang di bumi.
Pemikiran ini sendiri sebetulnya tidaklah baru. Hal ini sendiri aslinya dikemukakan oleh bapak dari hipotesis ini sendiri, Alfred Wegener, dan kemudian ditentang fisikawan Harold Jeffreys yang menghitung bahwa besarnya gaya gesek pasang yang diperlukan akan dengan cepat membawa rotasi bumi untuk berhenti sejak waktu lama.
Banyak lempeng juga bergerak ke utara dan barat, bahkan banyaknya pergerakan ke barat dasar Samudera Pasifik adalah jika dilihat dari sudut pandang pusat pemekaran (spreading) di Samudera Pasifik yang mengarah ke timur. Dikatakan juga bahwa relatif dengan mantel bawah, ada sedikit komponen yang mengarah ke barat pada pergerakan semua lempeng
Signifikansi relatif masing-masing mekanisme
Vektor yang sebenarnya pada pergerakan sebuah planet harusnya menjadi fungsi semua gaya yang bekerja pada lempeng itu. Namun, masalahnya adalah seberapa besar setiap proses ambil bagian dalam pergerakan setiap lempeng Keragaman kondisi geodinamik dan sifat setiap lempeng seharusnya menghasilkan perbedaan dalam seberapa proses-proses tersebut secara aktif menggerakkan lempeng. satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melihat laju di mana setiap lempeng bergerak dan mempertimbangkan bukti yang ada untuk setiap kekuatan penggerak dari lempeng ini sejauh mungkin.
Salah satu hubungan terpenting yang ditemukan adalah bahwa lempeng litosferik yang lengket pada lempeng yang tersubduksi bergerak jauh lebih cepat daripada lempeng yang tidak. Misalnya, Lempeng Pasifik dikelilingi zona subduksi (Ring of Fire) sehingga bergerak jauh lebih cepat daripada lempeng di Atlantik yang lengket pada benua yang berdekatan dan bukan lempeng tersubduksi. Maka, gaya yang berhubungkan dengan lempeng yang bergerak ke bawah (slab pull dan slab suction) adalah kekuatan penggerak yang menentukan pergerakan lempeng kecuali untuk lempeng yang tidak disubduksikan. Walau bagaimanapun juga, kekuatan penggerak pergerakan lempeng itu sendiri masih menjadi bahan perdebatan dan riset para ilmuwan.
Lempeng-lempeng utama
Bumi memiliki tujuh lempeng utama dan banyak lempeng kecil. Lempeng-lempeng kecil sendiri terjadi akibat adanya perpecahan dari lempeng-lempeng besar. Adapun lempeng-lempeng tektonik utama yaitu:
Lempeng Afrika, meliputi Afrika - Lempeng benua.
Lempeng Antartika, meliputi Antartika - Lempeng benua.
Lempeng Indo-Australia, meliputi Australia (tergabung dengan Lempeng India antara 50 sampai 55 juta tahun yang lalu)- Lempeng benua.
Lempeng Eurasia, meliputi Asia dan Eropa - Lempeng benua.
Lempeng Amerika Utara, meliputi Amerika Utara dan Siberia timur laut - Lempeng benua.
Lempeng Amerika Selatan, meliputi Amerika Selatan - Lempeng benua.
Lempeng Pasifik, meliputi Samudera Pasifik - Lempeng samudera.
Lempeng-lempeng penting lain yang lebih kecil mencakup Lempeng India, Lempeng Arab, Lempeng Karibia, Lempeng Juan de Fuca, Lempeng Cocos, Lempeng Nazca, Lempeng Filipina, Lempeng Scotia, Lempeng laut banda, dan Lempeng Timor.
Pergerakan lempeng telah menyebabkan pembentukan dan pemecahan benua seiring berjalannya waktu, termasuk juga pembentukan superkontinen yang mencakup hampir semua atau semua benua. Superkontinen Rodinia diperkirakan terbentuk 1 miliar tahun yang lalu dan mencakup hampir semua atau semua benua di Bumi dan terpecah menjadi delapan benua sekitar 600 juta tahun yang lalu. Delapan benua ini selanjutnya tersusun kembali menjadi superkontinen lain yang disebut Pangaea yang pada akhirnya juga terpecah menjadi Laurasia (yang menjadi Amerika Utara dan Eurasia), dan Gondwana (yang menjadi benua sisanya).
Referensi
Geofisika
Teori geologi
Batas lempeng |
5520 | https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa%20bumi | Gempa bumi | Gempa bumi () adalah fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Terdapat beberapa jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya, antara lain adalah gempa bumi tektonik, yang diakibatkan oleh pelepasan energi yang terakumulasi di antara dua atau lebih lempeng bumi yang berdempetan (yang masing-masing selalu bergerak hingga 10 cm per tahunnya); gempa bumi vulkanik, yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi; gempa bumi runtuhan, yang diakibatkan oleh runtuhan gua atau tambang bawah tanah; dan gempa bumi ledakan yang diakibatkan oleh ledakan yang besar seperti dari bom nuklir.
Gempa bumi memiliki intensitas yang beragam, mulai dari yang sangat lemah sehingga tidak dapat dirasakan, sampai gempa yang cukup kuat yang dapat melontarkan benda dan manusia ke udara, merusak infrastruktur penting, dan menghancurkan satu kota. Gempa Bumi diukur dengan menggunakan alat Seismometer, dan Moment magnitudo adalah skala yang paling umum digunakan.
Dalam pengertian yang paling umum, kata gempa bumi digunakan untuk menggambarkan peristiwa seismik apa pun, baik yang terjadi secara alami maupun yang disebabkan oleh manusia, yang menghasilkan gelombang seismik. Titik awal terjadinya gempa bumi disebut hiposentrum atau fokus. Episentrum adalah titik di permukaan tanah yang berada tepat di atas hiposentrum. Di permukaan bumi, gempa bumi ditunjukkan dengan guncangan dan pergerakan atau gangguan pada tanah. Ketika pusat gempa bumi besar terletak di lepas pantai, dasar laut dapat bergeser cukup jauh sehingga menyebabkan tsunami. Gempa bumi juga dapat memicu tanah longsor.
Aktivitas seismik di suatu daerah adalah frekuensi, jenis, dan ukuran gempa bumi yang dialami dalam kurun waktu tertentu. Seismisitas di lokasi tertentu di Bumi adalah tingkat rata-rata pelepasan energi seismik per satuan volume. Kata tremor digunakan untuk gemuruh seismik non-gempa.
Jenis Gempa Bumi
Berdasarkan Penyebab
Gempa Bumi Tektonik
Gempa bumi tektonik terjadi di mana saja di bumi di tempat yang terdapat energi tekanan elastis yang terakumulasi dengan cukup untuk mendorong perambatan fraktur di sepanjang bidang patahan. Permukaan bumi terdiri dari lempeng-lempeng yang berdekatan antara satu dengan yang lain. Lempeng-lempeng ini selalu mengalami pergerakan yang per tahunnya bisa mencapai 10 cm. Sisi-sisinya hanya dapat bergerak saling melewati satu sama lain secara mulus dan tanpa disertai getaran (aseismik) jika tidak adanya ketidakteraturan atau asperitas di sepanjang permukaan patahan yang meningkatkan hambatan gesekan. Sebagian besar permukaan lempeng memiliki asperitas, yang menyebabkan bentuk perilaku pergesekan yang rapat. Saat patahan terkunci, gerakan relatif yang terus berlangsung di antara lempeng-lempeng akan meningkatkan tekanan dan, oleh karenanya, menyebabkan terakumulasinya energi tegangan di dalam volume di sekitar permukaan patahan. Hal ini terus berlanjut hingga tegangan antara dua atau lebih lempeng yang terjadi mencapai tingkat yang cukup untuk membobol asperitas, yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran mendadak pada bagian patahan yang terkunci dan melepaskan energi yang terakumulasi. Energi ini dilepaskan sebagai kombinasi gelombang seismik tekanan elastis yang menjalar, pemanasan gesekan pada bidang patahan, dan retakan pada batuan, yang kemudian menyebabkan gempa bumi. Proses akumulasi tekanan dan tegangan secara bertahap yang diselingi oleh guncangan gempa bumi yang terjadi secara tiba-tiba ini dijabarkan pada teori elastic-rebound. Diestimasikan bahwa dari total energi gempa bumi, hanya 10 persen atau kurang yang dipancarkan sebagai energi seismik. Sebagian besar energi dari gempa bumi terpakai untuk menggerakkan perkembangan rekahan gempa atau terkonversi menjadi panas yang dihasilkan oleh gesekan. Karenanya, gempa bumi menurunkan energi potensial elastis yang tersimpan di bumi dan meningkatkan suhu bumi, meskipun perubahan ini dapat dikesampingkan jika dibandingkan dengan aliran panas konduktif dan konvektif yang keluar dari perut bumi.
Gempa Bumi Vulkanik (Letusan Gunung Api)
Gempa Bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus.
Apabila keaktifannya semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa Bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut
Gempa Bumi Runtuhan
Gempa Bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan, Gempa Bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal.
Gempa Bumi Ledakan
Gempa bumi seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai jenis ledakan yang besar, salah satunya adalah bom nuklir.
Berdasarkan kedalaman
Gempa bumi dalam
Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi (di dalam kerak bumi). Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya.
Gempa bumi menengah
Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi.gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa.
Gempa bumi dangkal
Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar.
Berdasarkan gelombang/getaran gempa
Gelombang Primer
Gelombang primer (gelombang lungituudinal) adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7–14 km/detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum.
Gelombang Sekunder
Gelombang sekunder (gelombang transversal) adalah gelombang atau getaran yang merambat, seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang,yakni 4–7 km/detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair.
Penyebab Terjadinya Gempa Bumi
Gempa Bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan lempengan yang bergerak ke satu arah atau bisa lebih. Semakin lama itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa Bumi akan terjadi.
Pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar.
Selain pergeseran lempeng Bumi, gerak lempeng Bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi.
Hal tersebut dikarenakan saat dua lempeng bumi bergerak saling menjauh, akan terbentuk lempeng baru di antara keduanya.
Lempeng baru yang terbentuk memiliki berat jenis yang jauh lebih kecil dari berat jenis lempeng yang lama. Lempeng yang baru terbentuk tersebut akan mendapatkan tekanan yang besar dari dua lempeng lama sehingga akan bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang juga besar.
Terakhir adalah gerak lempeng yang saling bertumbukan juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Pergerakan dua lempeng yang saling mendekat juga berdampak pada terbentuknya gunung.
Seperti yang terjadi pada gunung Everest yang terus tumbuh tingkat gerak lempeng saling bertumpuk. Ilmu Pengetahuan Alam/Kementerian Pendidikan dan
Gempa Bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan tersebut.
Gempa Bumi yang paling parah biasanya atasan lempengan kompresional dan translasional. Gempa Bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit.
Beberapa gempa bumi juga dapat terjadi dalam gunung berapi.
Frekuensi gempa bumi
Diperkirakan sekitar 500.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya, dan dapat dideteksi dengan instrumentasi saat ini. Sekitar 100.000 gempa bumi di antaranya dapat dirasakan. Gempa bumi kecil hampir terus-menerus terjadi di seluruh wilayah didunia seperti di California dan Alaska, serta di El Salvador, Meksiko, Guatemala, Chili, Peru, Indonesia, Filipina, Iran, Pakistan, Kepualauan Azores di Portugal, Turki, Selandia Baru, Yunani, Italia, India, Nepal, dan Jepang.
Gempa bumi berkekuatan 4.0–4.5 magnitudo terjadi setiap tahun, sementara gempa bumi berkekuatan 5.0–5.9 terjadi setiap 200 kali dalam setahun, gempa bumi berkekuatan 6.0–6.9 terjadi 100 kali dalam setahun, gempa bumi berkekuatan 7.0–7.9 terjadi setiap 15 kali dalam setahun, gempa bumi berkekuatan 8.0–8.9 terjadi sekali atau duakali dalam setahun sementara gempa bumi megathrust berkekuatan 9.0+ terjadi sekali dalam 10 hingga 50 tahun.
Sebagian besar gempa bumi di dunia 90%, terjadi di zona sepanjang 40.000 kilometer (25.000 mil), yang dikenal sebagai Cincin Api Pasifik. Gempa besar juga cenderung terjadi di sepanjang batas lempeng lainnya, seperti di sepanjang Pegunungan Himalaya yang dikenal sebagai Zona sabuk alpide, zona seisimik paling aktif kedua setelah Cincin api di Pasifik.
Kota-kota besar seperti Mexico City, Tokyo, Jakarta, Manila, Los Angeles, San Francisco, Roma, Istanbul, Delhi dan Teheran memiliki resiko gempa bumi yang sangat tinggi, dengan kerusakan dan jumlah korban yang tak terbatas. Beberapa seismolog memperingatkan bahwa satu gempa bumi saja dapat merenggut nyawa sekitar tiga juta orang, jika terjadi di wilayah kota dengan padat penduduk.
Dampak gempa bumi
Guncangan dan pergerakan tanah
Pergerakan dan pecahnya tanah merupakan dampak utama dari gempa bumi di permukaan bumi, akibat gesekan lempeng tektonik yang menyebabkan kerusakan bangunan atau struktur kaku yang terletak di daerah yang terkena gempa. Kerusakan bangunan tergantung pada: a) intensitas pergerakan; b) jarak antara struktur dan pusat gempa; c) kondisi geologi dan geomorfologi yang memungkinkan perambatan gelombang lebih baik.
likuefaksi
Likuefaksi atau Pencarian tanah terjadi ketika, karena goncangan, material butiran jenuh air (seperti pasir) untuk sementara kehilangan kekuatannya dan berubah dari padat menjadi cair. Likuifaksi tanah dapat menyebabkan struktur kaku, seperti bangunan dan jembatan, miring atau tenggelam ke dalam endapan cair. Misalnya, pada gempa Alaska tahun 1964, pencairan tanah menyebabkan banyak bangunan tenggelam ke dalam tanah, akhirnya runtuh dengan sendirinya.
Longsor
Gempa bumi juga dapat menghasilkan ketidakstabilan lereng yang menyebabkan tanah longsor.
Kebakaran
Gempa bumi juga dapat menyebabkan kebakaran dengan merusak saluran listrik atau saluran pipa gas. Misalnya, pada gempa bumi San Francisco 1906 lebih banyak kematian yang disebabkan oleh api daripada gempa itu sendiri.
Tsunami
Tsunami adalah gelombang laut dengan panjang gelombang dan periode panjang yang dihasilkan oleh pergerakan air dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau tiba-tiba—termasuk saat terjadi gempa bumi di bawah laut. Di lautan terbuka, jarak antara puncak gelombang dapat melebihi 100 kilometer (62 mil), dan periode gelombang dapat bervariasi dari lima menit hingga satu jam. Tsunami semacam itu bergerak dengan kecepatan 600–800 kilometer per jam (373–497 mil per jam), bergantung pada kedalaman air. Gelombang besar yang dihasilkan oleh gempa bumi atau tanah longsor bawah laut dapat menyerbu daerah pesisir terdekat dalam hitungan menit. Tsunami juga dapat menempuh jarak ribuan kilometer melintasi lautan terbuka dan mendatangkan kehancuran di pantai seberang beberapa jam setelah gempa bumi yang menimbulkannya.
Biasanya, gempa subduksi di bawah magnitudo 7,5 tidak menyebabkan tsunami, meskipun beberapa kejadiannya telah tercatat. Sebagian besar tsunami yang merusak disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 7,5 atau lebih.
Banjir
Banjir mungkin efek sekunder dari gempa bumi jika bendungan rusak. Gempa bumi dapat menyebabkan tanah longsor membendung sungai, runtuh dan menyebabkan banjir.
Prediksi
Prediksi gempa adalah cabang ilmu seismologi yang berkaitan dengan spesifikasi waktu, lokasi, dan berapa besarnya gempa bumi di masa depan. Banyak metode yang telah dikembangkan untuk memprediksi kapan gempa bumi akan terjadi, dalam waktu, dan tempat yang ditentukan. Meskipun banyak upaya yang dilakukan, hingga saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi pada hari atau bulan tertentu.
Pada tahun 1970-an, para ilmuwan optimis bahwa metode untuk memprediksi gempa bumi akan segera ditemukan, tetapi pada tahun 1990-an kegagalan terus berlanjut, dan membuat banyak pihak mempertanyakan apakah hal semacam itu bisa dilakukan. Sebagian besar ilmuwan pesimis dan berpendapat bahwa, memprediksi gempa bumi pada dasarnya adalah hal mustahil untuk dilakukan.
Gempa bumi Haicheng 1975 diklaim salah satu gempa bumi yang berhasil diprediksi oleh seismologi, sehingga angka korban kematian berhasil ditekan, sebagian besar kota telah dievakuasi sebelum gempa, dan hanya sedikit korban yang meninggal akibat runtuhnya bangunan.
Zona Gempa
terdapat dua zona gempa besar, keduanya bertempat di pertemuan antara dua lempeng tektonik. Zona pertama melewati Asia pada bagian selatan dan terus ke arah Mediterania sampai ke Afrika Timur. Zona kedua, yang juga disebut cincin api/ring of fire, terletak di sekitar Samudera Pasifik. Melintasi Amerika serikat. Sebagian besar wilayah San Fransisco pada tahun 1906, juga hancur akibat gempa yang melanda pada zona tersebut. bahkan negara Indonesia juga termasuk dalam zona kedua yang terkena dampak gempanya.
Gempa bumi terkuat berdasarkan magnitudo
Catatan sejarah diketahui tidak lengkap. Gempa bumi yang terjadi di daerah terpencil sebelum munculnya instrumentasi modern pada awal hingga pertengahan 1900-an tidak dilaporkan dengan baik, dan lokasi serta besaran pasti dari peristiwa semacam itu seringkali tidak diketahui. Oleh karena itu, peningkatan nyata dalam frekuensi gempa besar selama beberapa abad terakhir tidak mungkin akurat, dengan interpretasi yang lebih baik bahwa, jika daftarnya lebih lengkap, maka rata-rata selusin atau lebih per abad.
Gempa bumi paling mematikan
Catatan: Daftar ini hanya terjadi pada peristiwa gempa bumi pada Abad ke-20 hingga ke-21
Dalam budaya
Mitologi dan agama
Dalam Mitologi Nordik, gempa bumi dijelaskan sebagai perjuangan keras dewa Loki. Ketika Loki, dewa kejahatan dan perselisihan, membunuh Baldr, dewa keindahan dan cahaya, dia dihukum dengan diikat di sebuah gua dengan ular berbisa ditempatkan di atas kepalanya yang meneteskan racun. Istri Loki, Sigyn, berdiri di sampingnya dengan mangkuk untuk menangkap racun, tetapi setiap kali dia harus mengosongkan mangkuk, racun itu menetes ke wajah Loki, memaksanya untuk menyentakkan kepalanya dan meronta-ronta ke ikatannya, yang menyebabkan bumi bergetar.
Dalam mitologi Yunani, Poseidon adalah penyebab dan dewa gempa bumi. Ketika suasana hatinya sedang buruk, dia menghantam tanah dengan trisula, menyebabkan gempa bumi dan bencana lainnya. Dia juga menggunakan gempa bumi untuk menghukum dan menakuti orang-orang sebagai balas dendam.
Dalam mitologi Jepang, Ōnamazu adalah ikan lele raksasa yang menyebabkan gempa bumi. Ōnamazu tinggal di lumpur di bawah bumi dan dijaga oleh dewa Kashima yang menahan ikan dengan batu. Saat Kashima lengah, ōnamazu meronta-ronta, dan menyebabkan gempa bumi yang dahsyat.
Film adaptasi
Aftershock - Terinpirasi dari peristiwa Gempa bumi Tangshan 1976 dan Gempa bumi Sichuan 2008
San Andreas
Hafalan Shalat Delisa - Dengan latar peristiwa Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004
Lihat pula
Cincin api pasifik
Sabuk alpida
Skala MMI
Daftar gempa bumi di Amerika Serikat
Daftar gempa bumi di Indonesia
Daftar gempa bumi di Italia
Daftar gempa bumi di Jepang
Persiapan bencana
Gempa (fenomena alam)
Gempa mars
Referensi
Pranala luar
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Situs web Gempabumi USGS
European-Mediterranean Seismological Center , Situs web informasi waktu tepat gempa Bumi.
Seismologi
Bencana alam |
5530 | https://id.wikipedia.org/wiki/Szczecin | Szczecin | Szczecin (Jerman: Stettin, Latin: Stetinum) adalah kota terbesar keenam di Polandia dan pelabuhan kedua terbesar setelah Gdansk. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Zachodniopomorskie dan memiliki penduduk sekitar 420.638 jiwa (sensus 2005).
Kota yang didirikan oleh kaum bangsa Slavia ini, didirikan pada abad pertengahan dan pada abad ke 12 sudah disebut-sebut. Mulai tahun 1630 - 1720 kota ini dimiliki Swedia. Semenjak tahun 1720 - 1945, kota ini dihuni oleh orang Jerman. Setelah selesai Perang Dunia II, kota ini diberikan kepada Polandia.
Olahraga
Pogoń Szczecin – sepak bola, bola tangan
Galeri
Lihat pula
Perbatasan Oder-Neisse
Kota di Polandia
Kota di provinsi Zachodniopomorskie |
5531 | https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi%20Opole | Provinsi Opole | Opole adalah sebuah provinsi Polandia dengan ibu kota Opole.
Daerah ini merupakan daerah di Polandia dengan jumlah minoritas Jerman tertinggi, sekitar 10 % dari jumlah total penduduk.
Pemain sepak bola Jerman ternama; Miroslav Klose berasal dari daerah ini.
Opole |
5534 | https://id.wikipedia.org/wiki/Sinar%20Harapan | Sinar Harapan | Sinar Harapan adalah sebuah koran atau surat kabar Indonesia yang telah terbit kembali pada tahun 2001 setelah diberedel pada tahun 1986. Setelah pemberedelan, surat kabar ini terbit dengan nama Suara Pembaruan. Suara Pembaruan tetap terbit sebagai koran sore (hingga 1 Januari 2016), dan Sinar Harapan hanya tayang daring. Harian ini kini dipimpin oleh Susanto Sjahrir, yang juga mengepalai media daring berbahasa Mandarin Shangbao Indonesia.
Sejarah
Sinar Harapan terbit perdana pada tanggal 27 April 1961. Tokoh – tokoh yang terlibat dalam upaya pendirian Sinar Harapan adalah: Dr. Komang Makes; Lengkong; Ds. Roesman Moeljodwiatmoko; Simon Toreh; Prof. Dr. Soedarmo; J.B. Andries; Dr. J. Leimena; Supardi; Ds. Soesilo; Ds. Saroempaet; Soehardhi; Ds.S. Marantika; Darius Marpaung; Prof. Ds. J.L.Ch. Abineno; JCT Simorangkir, SH; Ds. W.J. Rumambi; H.G. Rorimpandey; Sahelangi; A.R.S.D. Ratulangi; Dra. Ny. B. Simorangkir-Simanjuntak.
Pada awal pendirian, HG Rorimpandey dipercaya sebagai Pemimpin Umum, sedangkan Ketua Dewan Direksi adalah JCT Simorangkir dan Pelaksana Harian adalah Soehardhi.
Pada awalnya (27 April 1961), oplah Sinar Harapan hanya sekitar 7.500 eksemplar. Namun pada akhir tahun 1961, oplahnya melonjak menjadi 25.000 eksemplar. Seiring dengan perkembangan waktu, Sinar Harapan terus berkembang menjadi koran nasional terkemuka serta dikenal sebagai “raja koran sore”. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1985 Sinar Harapan telah terbit dengan oplah sekitar 250.000 eksemplar. Jumlah karyawan yang semula (tahun 1961) sekitar 28 orang telah membengkak menjadi sekitar 451 orang (tahun 1986). Sinar Harapan sukses mengisi kekosongan pasar koran sore, yang sebelumnya pernah didominasi harian Keng Po, yang didirikan oleh Inyo Beng Goat pada tahun 1950. Koran ini ditutup pada 1967 karena sering tidak sejalan dengan politik Soekarno. Penggantinya, Pos Indonesia, pada 1960 juga ditutup karena menentang manifesto politik Soekarno, Manipol USDEK. Harian ini pernah dikenal sebagai harian sore yang berani mengungkap masalah secara mendalam dan eksklusif tanpa pandang bulu dan sejak 1965, mulai kerap bermasalah dengan penguasa.
Pemimpin harian ini pada era 1970an, Aristides Katoppo, pada 1976 mengalami ancaman pembunuhan oleh Presiden Soeharto. Keluarganya pun diancam akan mengalami nasib yang sama. Adiknya, Yossie Katoppo, juga bekerja sebagai wartawan di Sinar Harapan. Karena tulisan-tulisannya yang sangat kritis terhadap pemerintah ia dipaksa menyingkir ke Belanda oleh pemerintah Orde Baru dan bekerja di radio Hilversum Belanda.
Penghargaan
Berbagai penghargaan telah diterima Sinar Harapan. Penghargaan tersebut antara lain Sinar Harapan mendapatkan tropi Adinegoro dari PWI pada tahun 1975, 1976 dan 1979 untuk penulisan terbaik, yaitu untuk wartawan Subekti, Panda Nababan dan Yuyu A.N Mandagie. Tahun 1976 Tajuk Rencana Sinar Harapan mendapat penghargaan Kalam Kencana dari Departemen Penerangan. Tahun 1982, Bernadus Sendouw meraih tropi Adinegoro bidang foto. Tahun 1983 memborong 5 tropi Adinegoro bidang P4 (Suryanto Kodrat), karikatur (Pramono R Pramoedjo), foto (Indra Rondonuwu), luar negeri (Samuel Pardede) dan Tajuk Rencana. Tahun 1984 meraih 2 tropi Adinegoro untuk Tajuk Rencana dan karikatur (Pramono). Tahun 1985 meraih 4 tropi Adinegoro, yaitu 2 buah untuk foto (Tinnes Sanger dan Bernadus Sendouw), dan 2 buah untuk karikatur (Pramono dan Thomas Lionar). Tahun 1986 Sinar Harapan meraih juara I sebagai surat kabar Ibu kota yang unggul dalam pemberitaan mengenai pembangunan DKI Jakarta bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama tahun 1985.
Pemberedelan
Motto Sinar Harapan adalah “Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian berdasarkan Kasih” yang dijalankan secara konsisten oleh pengelola Sinar Harapan. Konsekuensi dari konsistensi jajaran Sinar Harapan menjalankan motto, maka Sinar Harapan harus mengalami beberapa kali pemberedelan oleh pemerintah.
Pada tanggal 2 Oktober 1965, Sinar Harapan dibreidel supaya peristiwa G 30 S-PKI tidak diekspos secara bebas oleh media. Hanya media-media tertentu saja yang boleh terbit. Pada tanggal 8 Oktober 1965 Sinar Harapan diperbolehkan kembali terbit. Pada bulan Juli 1970 pemerintah Orba menyorot pemberitaan Sinar Harapan yang mengekspos laporan Komisi Empat mengenai korupsi. Pemerintah menganggap Sinar Harapan telah melanggar kode etik pers karena mendahului Presiden karena laporan Komisi Empat tersebut baru akan dibacakan Presiden pada tanggal 16 agustus 1970. Namun beberapa pihak justru memuji Sinar Harapan yang unggul dalam pencarian berita. Dalam kasus ini, Dewan Kehormatan PWI menyimpulkan bahwa belum melihat cukup alasan untuk mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik pers oleh Sinar Harapan.
Soeharto semakin geram dengan Sinar Harapan ketika pada 1971 harian itu menentang pembangunan kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur. Sinar Harapan memuat berbagai pernyataan elite politik yang menentang pembangunan TMII karena dianggap memboroskan keuangan negara. Ini membuat nama Aristides Katopo dibicarakan berkali-kali oleh Siti Hartinah, istri presiden, di depan pejabat-pejabat pemerintah. Soeharto menyikapinya dengan mengatakan bahwa gerakan menentang proyek TMII, yang diprakarsai istrinya, telah dipolitisasi menjadi gerakan untuk mengganggu stabilitas nasional dan menentang serta menjatuhkan dirinya sebagai presiden. Ia bahkan mengancam akan menggunakan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) jika diperlukan.
Sejak saat itu, Aristides menjadi sasaran dan beberapa kali diinterogasi oleh aparat keamanan. Salah satu peristiwa yang dirasakannya amat menekan adalah ketika ia diculik dan dibawa ke tempat interogasi yang biasanya digunakan untuk menginterogasi tahanan G30S. Kepada Ishadi S.K., Aristides menceritakan bahwa para penginterogasi mengancam keselamatan anak-anaknya:"Tapi kemudian yang bikin saya guncang ketika dia bilang begini, Anak-anak kamu kan tiap hari menyeberang di Jalan Pegangsaan untuk berangkat atau pulang sekolah. Di situ kan ramai sekali. Sesuatu juga bisa terjadi terhadap anak anda.' Ini membuat saya tegang. Saya tak punya hak untuk melibatkan anak saya dalam hal ini."Pada bulan Januari 1972 kembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Mereka diizinkan terbit kembali oleh Harmoko dengan syarat Aristides tidak aktif lagi harian tersebut. Aristides lantas bersekolah di Universitas Stanford dan Universitas Harvard di Amerika Serikat sampai 1975.
Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986. Pemberedelan ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Terbit Kembali
Pada era Reformasi, kebebasan pers mulai diperlonggar. Sinar Harapan diterbitkan kembali pada tanggal 02 Juli 2001 oleh HG Rorimpandey dan Aristides Katoppo di bawah naungan PT. Sinar Harapan Persada. Meskipun telah 14 tahun “dikubur”, kebangkitan kembali Sinar Harapan tetap mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari kalangan elit pemerintah, elit politik, pelaku bisnis, kaum profesional, biro iklan sampai agen koran. Berbagai penghargaan jurnalistik juga kembali telah diterima beberapa wartawan Sinar Harapan.
Saat terbit kembali, pembaca pertama koran Sinar Harapan adalah Budi Purwanto. Dia merupakan salah satu orang di bagian percetakan. Kebetulan, saat itu dia sedang bertugas di percetakan saat Sinar Harapan yang baru, naik cetak lagi setelah pemberedelan.
Berhenti Terbit
Harian Umum Sore "Sinar Harapan" resmi menghentikan penerbitannya mulai 1 Januari 2016 karena masalah investor yang melepaskan investasinya di Sinar Harapan. Pada Edisi terakhirnya, 31 Desember 2015 Daud Sinjal, selaku Pemimpin Umum Harian Sinar Harapan menyampaikan Pamit, Terima Kasih dan Mohon Maaf kepada pembaca setianya atas perjalanannya sejak pertama terbit, pemberedelan, penerbitan kembali, hingga berhenti terbit.
Referensi
Pranala luar
Situs resmi
Sumber
Surat kabar di Indonesia yang sudah tidak terbit
Pendirian tahun 1961 di Indonesia |
5536 | https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi%20Podlasie | Provinsi Podlasie | Provinsi Podlaskie (bahasa Polandia: Województwo podlaskie) adalah sebuah provinsi Polandia dengan ibu kota Białystok. Daerah ini dihuni oleh minoritas Belarus yang tinggal di Polandia.
Pembagian administratif
Provinsi Podlasie dibagi menjadi 14 kabupaten (Powiat) dan tiga kotamadya. Provinsi ini memiliki penduduk sebesar 1.187.587 jiwa (2016). Wilayah provinsi ini adalah 20.187 km².
Kotamadya
Białystok
Łomża
Suwałki
Kabupaten
{|
| width="33%" valign="top" |
Augustów
Białystok
Bielsk Podlaski
Grajewo
Hajnówka
| width="33%" valign="top" |
<ol start=6>
Kolno
Łomża
Mońki
Sejny
Siemiatycze
| width="33%" valign="top" |
<li> Sokółka
<li> Suwałki
<li> Wysokie Mazowieckie
<li> Zambrów
|}
Kota-kota besar
Provinsi Podlasie contains 40 cities and towns. These are listed below in descending order of population (according to official figures for 2006 ):
Sejarah
Garis Curzon sebenarnya menentukan daerah ini berada di sebelah timur Polandia dan merupakan bagian dari Belarus. Maka pada tahun 1939 dengan pakta Ribbentrop-Molotov, Uni Soviet mencaplok daerah ini.
Tetapi pada tahun 1945 daerah ini dikembalikan kepada Polandia sebagai ganti daerah sekitar Lvov yang dicaplok Uni Soviet dan dimasukkan sebagai wilayah Ukraina.
Provinsi Podlasie berdiri pada tanggal 1 Januari 1999, sebagai hasil reformasi pemerintah daerah Polandia yang disahkan pada tahun 1998.
Lihat pula
Bandar Udara Krywlany
Podlasie
Referensi
Podlasie |
5539 | https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi%20Lubusz | Provinsi Lubusz | Lubusz (Bahasa Polandia:województwo lubuskie) adalah sebuah provinsi Polandia yang baru diresmikan pada tahun 1999.
Wilayah provinsi sebagian besar mencakup bekas daerah negara bagian Jerman, Brandenburg yang terletak di sebelah timur Perbatasan Oder-Neisse dan diberikan kepada Polandia setelah Perang Dunia II pada tahun 1945.
Provinsi ini memiliki dua ibu kota: Gorzów Wielkopolski (bahasa Jerman: Landsberg) dan Zielona Góra (bahasa Jerman: Grünberg).
Lubusz |
5541 | https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi%20Mazowsze | Provinsi Mazowsze | Mazowsze adalah provinsi Polandia yang terbesar. Di provinsi ini terletak ibu kota Polandia; Warsawa yang sekaligus juga merupakan ibu kota provinsi ini.
Mazowsze |
5543 | https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi%20Warmia-Mazury | Provinsi Warmia-Mazury | Warmia-Mazury adalah sebuah provinsi Polandia. Daerah ini mencakup bagian selatan Prusia Timur yang diberikan kepada Polandia pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II.
Nama Warmia-Mazury merujuk kepada Warmia (dalam bahasa Jerman: Ermsland) dan Mazuria, dua daerah historis yang terletak di provinsi ini.
Provinsi ini berbatasan dengan Kaliningrad (Kaliningradskaya Oblast), sebuah eksklave Rusia.
Ibu kota: Olsztyn
Pembagian administratif
Warmia-Mazury dibagi menjadi 19 kabupaten (Powiat) dan dua kotamadya. Berikut daftar nama-nama tempat tersebut. Nama Jerman berada di dalam kurung.
Kotamadya
Olsztyn (Allenstein)
Elbląg (Elbing)
Kabupaten
{|
| width="33%" valign="top" |
Bartoszyce (Bartenstein)
Braniewo (Braunsberg)
Działdowo (Soldau)
Elbląg (Elbing)
Ełk (Lyck)
Giżycko (Lötzen)
Gołdap (Goldap)
| width="33%" valign="top" |
<ol start=8>
Iława (Eylau)
Kętrzyn
Lidzbark Warmiński
Mrągowo
Nidzica
Nowe Miasto
| width="33%" valign="top" |
<li> Olecko
<li> Olsztyn
<li> Ostróda
<li> Pisz
<li> Szczytno
<li> Węgorzewo
|}
Lihat pula
Warmia
Mazuria
Warmia-Mazury |
5545 | https://id.wikipedia.org/wiki/Voivodat%20Pomorze%20Zachodnie | Voivodat Pomorze Zachodnie | Zachodniopomorskie adalah sebuah provinsi Polandia yang secara harafiah berarti Pomerania Barat. Daerah ini dahulu merupakan wilayah Jerman, dan merupakan negara bagian Pommern dan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II diberikan kepada Polandia.
Kata Pommern berasal dari bahasa Slavia yang berarti "di tepi laut". Di daerah ini tinggal suku bangsa Kasubia yang memiliki budaya dan bahasa yang khas. Mereka masih serumpun dengan orang Polandia lainnya.
Ibu kota provinsi ini adalah: Szczecin.
Lihat pula
Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern
Zachodniopomorskie |
5547 | https://id.wikipedia.org/wiki/Voivodat%20Pomorskie | Voivodat Pomorskie | Provinsi Pomorskie atau Provinsi Pomerania adalah sebuah provinsi Polandia yang diciptakan pada tahun 1999. Wilayah provinsi ini mencakup sebagian besar daerah Pommern sebelah timur, yang sebelum tahun 1945 merupakan wilayah Jerman; Pommern dan daerah sekitar kota Gdańsk yang
setelah Perang Dunia II pada tahun 1945, diberikan kepada Polandia.
Provinsi di Polandia |
5549 | https://id.wikipedia.org/wiki/Voivodat%20Ma%C5%82opolska | Voivodat Małopolska | Polandia Kecil adalah sebuah provinsi Polandia yang terletak di sebelah selatan. Dalam bahasa Polandia provinsi ini bernama: ''Małopolska.
Ibu kota provinsi ini adalah: Kraków, tempat asal Paus Yohanes Paulus II.
Polandia Kecil |
5551 | https://id.wikipedia.org/wiki/Voivodat%20Silesia | Voivodat Silesia | Silesia (bahasa Polandia: Śląsk) adalah provinsi Polandia yang berada di sebelah selatan. Provinsi ini merupakan pusat daerah Silesia, sebuah daerah historis di Eropa. Daerah ini juga disebut sebagai "Silesia Atas" dengan ibu kota Katowice.
Silesia |
5553 | https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi%20Dolno%C5%9Bl%C4%85skie | Provinsi Dolnośląskie | Dolnośląskie (harafiah: "Silesia Hilir") adalah sebuah provinsi Polandia yang terletak di sebelah barat daya negeri ini.
Daerah ini sebelum tahun 1945 merupakan bagian dari wilayah Jerman yang disebut Schlesien (Silesia) dan setelah Perang Dunia II diberikan kepada Polandia di sebelah barat Perbatasan Oder-Neisse. Sebagian kecil daerah Silesia masih ada di Jerman (Niederschlesischer Oberlausitzkreis). Sebuah kota penting di daerah ini, Görlitz (bahasa Jerman) atau Zgorzelec (bahasa Polandia) terbelah menjadi dua. Bagian barat terletak di Jerman dan bagian timur terletak di Polandia.
Ibukota provinsi ini adalah Wroclaw (bahasa Jerman: Breslau).
Kota-kota penting lainnya
Głogów
Zgorzelec
Wrocław
Oborniki Śląskie
Lain-lain
Franz Magnis-Suseno berasal dari daerah ini.
Dolnośląskie |
5555 | https://id.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk | Gdańsk | Gdańsk (IPA: [gdaɲsk], ) adalah kota pelabuhan terbesar di Polandia dan ibu kota provinsi Pomorskie. Kota ini merupakan satu dari sebagian kecil kota di Polandia yang memiliki objek wisata pantai dan laut.
Kota ini diserahkan kepada Polandia setelah habisnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Penduduk Jerman yang tinggal di kota ini lalu sebagian besar mengungsi ke Jerman Barat. Kota ini memiliki arsitektur dan ciri kota yang mirip dengan kota-kota di Jerman dibandingkan dengan kota-kota di Polandia lainnya.
Kota ini memiliki penduduk sekitar 500.000 jiwa.
Kota pelabuhan ini penting karena di kota ini muncul gerakan solidaritas pimpinan Lech Walesa pada tahun 1980 yang akhirnya akan menumbangkan rezim komunis pada tahun 1989.
Daerah Gdańsk, Gdynia dan Sopot disebut Trójmiasto (Trikota).
Sejarah
Abad ke-7: Gdańsk dikenal sebagai perkampungan nelayan dan dikembangkan menjadi pusat perdagangan yang penting karena letaknya yang strategis.
Abad ke-10: Tahun 997 dinyatakan sebagai tahun kelahiran Gdańsk. Pada saat itu, misi Katolik pertama dibawa oleh Uskup Praha, Adalbert, ke desa nelayan kecil di Gdańsk.
Abad ke-13: Ksatria Teuton membuat serangan berbahaya ke Gdańsk tahun 1308. Pada tahun 1361, Gdańsk bergabung dengan aliansi ekonomi Hansa dan menjadi kota pelabuhan yang makmur.
Abad ke-15: Polandia-Lituania mengalahkan Ksatria Teuton pada Pertempuran Grunwald pada tahun 1410 dan menghentikan ekspansi Jerman.
Abad ke-16: Masa keemasan Gdańsk sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan serta budaya.
Olahraga
Lechia Gdańsk – sepak bola, uni rugbi
Wybrzeże Gdańsk – speedway, bola tangan
Stoczniowiec Gdańsk – hoki es
Pada tahun 2012 kota ini menjadi tuan rumah Kejuaraan Eropa UEFA 2012.
Daftar tokoh dari kota Gdańsk
Swiãtopôłk II (1191—1266) – Adipati Gdańsk
Jan Dantyszek (1485—1548) – penyair dan uskup Polandia, sekretaris kerajaan
Abraham van den Blocke (1572—1628) – arsitek dan pemahat Polandia dan Belanda
Izaak van den Blocke (1572—1626) – pelukis Polandia dan Belanda
Jeremiasz Falck (1610—1667) – pengukir Polandia
Jerzy Strakowski (1614—1675) – arsitek Polandia
Daniel Schultz (1615—1683) – pelukis Polandia
Jan Heweliusz (1611—1687) – astronom Polandia
Aleksander Benedykt Sobieski (1677—1714) – putra mahkota Polandia, penyair dan pemeran
Gabriel Daniel Fahrenheit (1686—1736) – fisikawan Belanda
Daniel Gralath (1708—1767) – wali kota Gdańsk
Daniel Chodowiecki (1726—1801) – pelukis Polandia
Adam Kazimierz Czartoryski (1734—1823) – politikus dan sastrawan Polandia
Jan Uphagen (1731—1802) – bibliofil Polandia
Krzysztof Celestyn Mrongovius (1764—1855) – filsuf dan penerjemah Polandia
Władysław Jabłonowski (1769—1802) – jenderal Polandia
Arthur Schopenhauer (1788—1860) – filsuf Jerman
Lech Bądkowski (1920—1984) – sastrawan Polandia
Günter Grass (1927—2015) – penulis Jerman
Lech Wałęsa (1943) – Presiden Polandia
Krzysztof Kolberger (1950) – pemeran Polandia
Andrzej Szarmach (1950) – pemain tim nasional sepak bola Polandia
Jan de Weryha-Wysoczański (1950) – pemahat Polandia
Donald Tusk (1957) – Perdana Menteri Polandia
Paweł Huelle (1957) – sastrawan Polandia
Dariusz Michalczewski (1968) – petinju Polandia
Przemysław Frankowski (1995) – pemain sepak bola
Galeri
Pranala luar
Situs web resmi Gdańsk
Kota penyelenggara Kejuaraan Eropa UEFA 2012 |
5559 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Urdu | Bahasa Urdu | Bahasa Urdu atau Urdu Zabaan (juga disebut Lasykari oleh penuturnya dieja secara lokal لشکری) adalah salah satu bahasa termuda dari cabang Indo-Arya. Kata ''Urdu'' berasal dari bahasa Turki 'Ordu' yang berarti kamp atau tenda. Akar bahasa ini, pada mulanya diperkirakan dari bahasa Khari Boli yang dituturkan oleh penduduk kota New Delhi.
Asal usul bahasa ini memiliki banyak versi, salah satunya adalah bahwa tahun 413-583 Hijriah merupakan masa di mana orang-orang Muslim yang berbahasa Persia dan Turki mulai bermigrasi ke daratan Hindustan, khususnya Punjab. Para pendatang ini terdiri atas tentara dan para ulama. Ulama-ulama mulai menyebarkan ajaran Islam ke kawasan ini pada masa yang bersamaan. Perkawinan campuran antara pendatang asal Persia dan penduduk lokal pun terjadi. Hingga akhirnya, terjadilah percampuran antara bahasa Persia dan bahasa Punjabi yang menjadi cikal bakal lahirnya Bahasa Urdu. Ada versi lain yang mengungkapkan bahwa pada masa perpindahan kekuasaan Qutubuddin Aibak dari Lahore ke New Delhi pada tahun 1193 juga menimbulkan interaksi antara penguasa dan warga setempat sehingga muncullah bahasa yang disebut sebagai Urdu.
Nama lain Urdu: Dakhini (Dakani, Deccan, Desia, Mirgan), Pinjari, Rekhta (Rekhti).
Di India selatan namanya berganti menjadi Dakhini, sedangkan di barat daya India menjadi Gurjari. Di wilayah New Delhi namanya berubah dari Hindi menjadi Hindavi dan Hindustani.
Penyebaran bahasa
Bahasa ini dipakai sekitar kurang lebih 100 juta masyarakat Muslim di Pakistan dan India. Bahasa Urdu sebenarnya serupa dengan Bahasa Hindi, dikarenakan akarnya yang sama yakni dari bahasa Sanskerta yang merupakan induk dari semua bahasa di anak benua ini.
Jumlah penutur asli bahasa Urdu saat ini mencapai 60.290.000 jiwa dan 104.000.000 jiwa termasuk yang menggunakannya sebagai bahasa kedua (1999).
Selain di kedua negara di atas, bahasa Urdu juga dipakai oleh sekitar 600 ribu Muslim Bihar yang tinggal di kamp-kamp pengungsi Bangladesh.
Hubungan Urdu dan Hindi
Bahasa Urdu dan Bahasa Hindi pada dasarnya merupakan bahasa yang sama, sehingga pada masa penjajahan Britania Raya demi menjembatani perbedaan antara Hindu dan Islam yang meruncing pada masa itu, dipergunakanlah istilah Hindustani. Akan tetapi, sejak terpecahnya India dan Pakistan pada tahun 1947, istilah Hindi dan Urdu lebih mencuat.
Penutur Bahasa Hindi dan Urdu dalam percakapan sehari-hari dapat saling memahami karena banyaknya kemiripan pada kosakatanya. Kedua bahasa ini juga membentuk Hindustani yang merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia dan yang paling disukai.
Namun demikian, perbedaan mendasar dari kedua bahasa ini adalah:
Kosakata bahasa Urdu banyak menyerap kata-kata dari bahasa Arab dan bahasa Persia, sedangkan Hindi lebih condong pada penghidupan kembali kata-kata dalam bahasa Sanskerta.
Sistem penulisan: Bahasa Hindi menggunakan aksara Dewanagari, sedangkan Bahasa Urdu memakai sistem penulisan Arab-Persia dengan penambahan pada huruf-huruf tertentu serta ditulis melalui sistem Nasta'liq.
Perbedaan yang makin mendasar inilah yang mengakibatkan penutur Hindi dan Urdu mengalami kesulitan dalam memahami bahasa masing-masing. Penutur Urdu akan dapat memahami film-film Bollywood yang berbahasa Hindi. Namun, mereka akan merasa kesulitan untuk memahami siaran berita dalam bahasa tersebut karena pengaruh bahasa Sanskerta dalam Hindi, demikian pula sebaliknya.
Status bahasa
Merupakan bahasa resmi di Pakistan, meskipun penutur aslinya hanya 8% dari seluruh penduduk dan umumnya berasal dari kalangan Mohajir yang eksodus dari India pada tahun 1947. Sedangkan di India, bahasa Urdu juga menjadi salah satu bahasa resmi dengan konsentrasi penutur terbanyak di negara bagian Jammu-Kashmir, Uttar Pradesh, dan kota Hyderabad, Andhra Pradesh.
Dalam bidang keagamaan, bahasa Urdu merupakan bahasa mayoritas yang dituturkan oleh umat Muslim di India dan menjadikannya sebagai salah satu bahasa mayoritas dalam dunia Islam
Kesusastraan Urdu
Bahasa Urdu merupakan salah satu bahasa yang sangat kaya, dan bercita rasa tinggi. Banyak sekali karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa ini dan berpengaruh dalam dunia sastra, baik di kawasan Asia Selatan, maupun dunia Islam pada umumnya. Puisi berbahasa Urdu untuk pertama kalinya ditulis oleh Masud Saad Salman pada tahun 1066 Masehi. Aliran-aliran sastera (prosa maupun puisi) dalam Bahasa Urdu sangatlah banyak, seperti:
Ghazal
Rubai
Afsaana
Daastaan
Marsia
Nauha
Noha
Geet
Qaseeda
Selain itu banyak sekali karya-karya tulis Islami yang ditulis dalam Bahasa Urdu dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, contohnya karya-karya Muhammad Iqbal yang sangat mengemuka.
Dialek Urdu
Dalam perkembangannya, bahasa Urdu juga terbagi atas beberapa dialek, dialek yang dikenal antara lain Dakhini atau Dekkan yang dipakai di kawasan India Selatan, dan perbedaan dengan Urdu Baku adalah lebih sedikitnya kata-kata Arab-Persia di dalamnya, sedangkan Rekhna adalah varian yang dipakai dalam kesusastraan Urdu.
Kalimat sehari hari
Salaam! (سلام) = Halo!
Aap kaise hain? (آپ کيسے ہيں؟ (diucapkan oleh laki-laki)) / Aap kaisi hain? (آپ کیسی ہيں؟ (diucapkan oleh perempuan)) = Apa kabar?
Main thik hun (میں ٹھیک ہوں) = Saya baik-baik saja
Shukriya (شکریہ) = Terima kasih
Khush aamdiid (خوش آمدید) = Sama-sama
Aap kaa naam kya hai? (آپ كا نام كيا ہے) = Siapa namamu?
Meraa naam….hai (ميرا نام ... ہے) = Nama saya…
Khuda Hafiz! (خدا حافظ) / Allah Hafiz! (اللہ حافظ) = Sampai Jumpa
Lihat pula
Pakistan
Bahasa
Daftar Bahasa
Cara membaca abjad Urdu
Rujukan
Bahasa Indo-Arya
Bahasa berpola subjek–objek–predikat |
5561 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Brahui | Bahasa Brahui | Bahasa Brahui merupakan salah satu kelompok bahasa Dravida. Bahasa ini merupakan cabang paling utara dari kelompok tersebut, dan dipisahkan ribuan kilometer dari bahasa-bahasa Dravida di India Selatan. Meskipun bahasa ini merupakan kelompok Dravida, tetapi banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa sekitarnya dan hanya sedikit menyisakan kemiripan dengan bahasa-bahasa Dravida lainnya. Diperkirakan penutur bahasa Brahui merupakan keturunan yang tersisa dari budaya Mohenjo-Daro dan Harappa.
Wilayah sebar tutur
Bahasa Brahui terkonsentrasi di provinsi Baluchistan terutama daerah Kalat dan Hairpur Pakistan. Disamping itu ada sejumlah besar yang tersebar di Iran, Afganistan dan Turkmenistan. Jumlah penuturnya mencapai kurang lebih 2.000.000 di Pakistan, 200.000 jiwa di Afganistan dan 10.000 di Iran.
Sistem Penulisan
Brahui ditulis berdasarkan huruf Arab-Urdu.
Bilingualisme
Pada umumnya penutur bahasa Brahui dapat berbahasa Baluchi, karena mereka tinggal di kawasan Baluchistan yang secara langsung berpengaruh pada perilaku berbahasa mereka. Selain itu sebagian juga memahami Urdu.
Teori asal usul Bahasa Brahui
Sebagian para ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Brahui merupakan satu-satunya bahasa Dravida yang tertinggal di utara, pada masa para penutur Dravida lainnya terdesak ke selatan. Sedangkan pakar lainnya berpendapat bahwa bahasa Brahui pada dulunya berpindah juga ke selatan India, tetapi kemudian kembali lagi ke wilayah Baluchistan sekarang ini.
Kosakata
Menurut catatan Elena Bashir (2003), susunan akar kosakata bahasa Brahui adalah sebagai berikut:
Kosakata Dravida : 15%
Kosakata Baluchi : 20&
Kosakata Indo-Arya : 20%
Kosakata Perso-Arab : 20%
Tidak diketahui : 10%
Jadi menurut kesimpulannya, kosakata yang berakar dari bahasa Dravida hanya sedikit dalam bahasa ini.
Tata Bahasa
Meski unsur Dravida dalam bahasa Brahui ini hanya sedikit, tetapi sistem leksikon dan morfologinya jelas menunjukkan kalau bahasa ini tergolong bahasa Dravida. Sedangkan sistem fonologi, kala sekarang berkesinambungan, Konjuntiva, Sufiks, akar Kata kerja dan susunan kata atau word order sangat dipengaruhi oleh Bahasa Baluchi.
Dialek
Bahasa Brahui terbagi atas beberapa dialek, yakni:
Dialek Sarawani(dituturkan di Mastung, Kanak, Kalat, Murgachar hingga Quetta)
Dialek Jhalaw (dituturkan di Zari hingga Bela)
Dialek Chaghi (dituturkan di Noshki, Panjgur hingga Iran)
Contoh
asi, iraa, musi: satu, dua, tiga (dari akar Dravida kuno: oR, ir, dan mur)
'ni (kamu, berakar dari nii Dravida kuno), num (kamu, sama dengan num dalam bahasa Tamil)
Referensi
Brahui |
5562 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Uighur | Bahasa Uighur | Bahasa Uighur atau Uighur (; , , , or , , , , CTA: Uyğurçä; sebelumnya dikenal sebagai Turkistan Timur), adalah sebuah rumpun bahasa Turkik, ditulis dalam abjad Uighur Persia-Arab, dengan 8-11 juta penutur, dituturkan terutama oleh orang-orang Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang di Tiongkok bagian barat. Komunitas penutur bahasa Uighur yang signifikan terletak di Kazakhstan, Kirgizstan, dan Uzbekistan dan berbagai negara lain memiliki komunitas ekspatriat berbahasa Uighur. Uighur adalah bahasa resmi di Daerah Otonomi Xinjiang dan digunakan secara luas baik di lingkungan sosial maupun resmi, serta di media cetak, televisi, dan radio yang mana digunakan sebagai bahasa umum oleh etnis minoritas lainnya di Xinjiang.
Bahasa Uighur berawal dari cabang Karluk dari keluarga rumpun bahasa Turkik, yang juga termasuk bahasa seperti Uzbek. Seperti banyak rumpun bahasa Turkik lainnya, Uighur menampilkan harmoni dan aglutinasi vokal, tidak memiliki kelas kata benda atau jenis kelamin gramatikal, dan merupakan bahasa cabang kiri dengan urutan kata subjek-objek-kata kerja. Proses Uighur yang lebih jelas termasuk, terutama dalam dialek utara, pengurangan vokal dan umlauting. Selain pengaruh rumpun bahasa Turkik lainnya, Uighur secara historis sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab dan Persia; yang kemudian baru-baru ini bahasa Rusia dan Mandarin.
Sistem penulisan turunan bahasa Arab yang dimodifikasi adalah yang paling umum dan satu-satunya standar di Tiongkok, meskipun sistem penulisan lain digunakan untuk tujuan tambahan dan sejarah. Tidak seperti kebanyakan abjad yang berasal dari bahasa Arab, abjad Arab Uighur memiliki penandaan wajib untuk semua huruf vokal dikarenakan mengalami proses modifikasi dari abjad Persia asli yang dibuat pada abad ke-20. Dua alfabet Latin dan satu alfabet Kiril juga digunakan, meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Dua huruf Uighur berbasis Latin dan Arab masing-masing memiliki 32 karakter; alfabet Kiril Uighur juga menggunakan dua huruf vokal beyotifikasi (Ю; yu dan Я; ya).
Sejarah
Bahasa Turki Tengah adalah nenek moyang langsung dari rumpun bahasa Karluk, termasuk bahasa Uighur dan Uzbek.
Uighur modern bukanlah keturunan dari Uighur Lama, melainkan keturunan dari bahasa Karluk yang dituturkan oleh Kekhanan Kara-Khanid, seperti yang dijelaskan oleh Mahmud al-Kashgari dalam Dīwānu l-Luġat al-Turk. Menurut Gerard Clauson, Yugur Barat dianggap sebagai keturunan sebenarnya dari Uighur Lama dan juga disebut "Neo-Uighur". Menurut Frederik Coene, Uighur Modern dan Yugur Barat termasuk cabang yang sama sekali berbeda dari rumpun bahasa Turkik, masing-masing bahasa Turki Tenggara dan bahasa Turki Timur Laut. Bahasa Yugur Barat, meskipun secara geografis berdekatan, lebih dekat hubungannya dengan bahasa Turki Siberia di Siberia. Robert Dankoff menulis bahwa rumpun bahasa Turkik yang digunakan di Kashgar dan digunakan dalam karya Kara Khanid adalah Karluk, bukan Uighur Lama.
Robert Barkley Shaw menulis, "dalam bahasa Turki Kashgar dan Yarkand (yang oleh beberapa ahli bahasa di Eropa disebut Uïghur, sebuah nama yang tidak dikenal oleh penduduk kota-kota tersebut, yang mengetahui bahasa mereka hanya sebagai bahasa Turki), ini tampaknya dalam banyak kasus menjadi keliru sebagaimana diterapkan pada bahasa modern Kashghar". Sven Hedin juga menulis, "dalam kasus ini, akan sangat tidak tepat untuk menormalkan bahasa sastra Turki Timur, karena dengan melakukan itu seseorang akan melenyapkan jejak unsur-unsur nasional yang tidak memiliki hubungan langsung dengan orang-orang Turki Kashgar, tetapi sebaliknya mungkin berasal dari orang-orang Uighur kuno".
Mungkin sekitar tahun 1077, seorang sarjana bahasa Turki, Mahmud al-Kashgari dari Kashgar di Xinjiang modern, menerbitkan kamus bahasa Turki dan deskripsi distribusi geografis banyak bahasa Turki, Dīwān ul-Lughat al-Turk (bahasa Inggris: Compendium of the Turkic Dialects; bahasa Uighur: , Türki Tillar Diwani). Buku itu, digambarkan oleh para sarjana sebagai karya luar biasa, mendokumentasikan tradisi sastra yang kaya dari bahasa Turki; berisi cerita rakyat (termasuk uraian tentang fungsi dukun), puisi didaktik (mengusulkan standar moral dan perilaku yang baik), selain puisi dan siklus puisi tentang topik seperti berburu cinta, ada juga berbagai materi bahasa lainnya. Penulis Kara-Khanid lainnya menulis karya dalam bahasa Turki Karluk.
Bahasa Turki Tengah, melalui pengaruh Perso-Arab setelah abad ke-13, berkembang menjadi bahasa Chagatai, bahasa sastra yang digunakan di seluruh Asia Tengah hingga awal abad ke-20. Setelah Chaghatai jatuh ke dalam kepunahan, versi standar Uighur dan Uzbek dikembangkan dari dialek di wilayah berbahasa Chagatai, menunjukkan pengaruh Chaghatai yang melimpah. Bahasa Uighur saat ini menunjukkan pengaruh Persia yang cukup besar sebagai hasil dari Chagatai, termasuk banyak kata pinjaman Persia.
Literatur agama Uighur modern termasuk Taẕkirah, biografi tokoh agama Islam dan orang suci. Taẕkirah adalah genre sastra yang ditulis tentang para wali Sufi Muslim di Altishahr. Ditulis antara tahun 1700 dan 1849, menggunakan bahasa Chagatai (Uighur modern). Taẕkirah dari Empat Imam yang dikorbankan memberikan laporan tentang perang Muslim Kara–Khanid melawan umat Buddha Khotan, berisi cerita tentang Imam dari kota Mada'in (kemungkinan di Irak modern) yang melakukan perjalanan untuk membantu penaklukan Islam atas Hotan, Yarkand, dan Kashgar oleh Yusuf Qadir Khan, pemimpin Kara–Khanid.
Tempat suci Sufi dipuja di Altishahr sebagai salah satu komponen penting Islam dan literatur tazkirah memperkuat kesucian tempat suci. Siapapun yang tidak percaya dengan cerita para wali dijamin masuk neraka oleh para tazkirah. Kemudian tertulis dalam Kitab Taẕkirah, "dan mereka yang meragukan yang mulia para Imam akan meninggalkan dunia ini tanpa iman dan pada hari pengadilan wajah mereka akan menjadi hitam". Shaw menerjemahkan kutipan dari Tazkiratu'l-Bughra tentang perang Muslim Turki melawan wilayah Hotan yang kafir. Tadhkirah i Khwajagan berbahasa Turki ditulis oleh M. Sadiq Kashghari. Karya sejarah seperti Tārīkh-i amniyya dan Tārīkh-i ḥamīdi ditulis oleh Musa Sayrami.
Dinasti Qing menugaskan kamus pada bahasa utama Tiongkok yang termasuk bahasa Turki Chagatai, seperti Kamus Pentaglot.
Istilah sejarah Uighur disesuaikan dengan bahasa yang dikenal sebagai Turkistan Timur oleh pejabat pemerintah Uni Soviet pada tahun 1922 dan di Xinjiang pada tahun 1934. Sergey Malov berada di balik gagasan mengganti nama Turki menjadi Uighur. Penggunaan istilah Uighur menimbulkan anakronisme dalam menggambarkan sejarah bangsanya. Dalam salah satu bukunya istilah Uighur sengaja tidak digunakan oleh James Millward. Nama Khaqāniyya diberikan kepada Karluk yang mendiami Kashgar dan Balasagun, penduduknya bukan Uighur, tetapi bahasa mereka secara surut diberi label sebagai Uighur oleh para sarjana.
Kaum Kara–Khanid menyebut bahasa mereka sendiri sebagai bahasa Turkik atau Kashgar dan tidak menggunakan bahasa Uighur untuk menggambarkan bahasa mereka sendiri, Uighur digunakan untuk menggambarkan bahasa non-Muslim tetapi para sarjana Tiongkok secara anakronistis menyebut karya Kara–Khanid yang ditulis oleh Kashgar sebagai Uighur. Nama Altishahri-Jungharian Uyghur digunakan oleh bangsa Uighur yaitu Qadir Haji yang menempuh pendidikan di wilayah Uni Soviet pada tahun 1927.
Klasifikasi
Bahasa Uighur milik cabang rumpun bahasa Karluk dari keluarga rumpun bahasa Turkik. Ini terkait erat dengan Äynu, Lop, Ili Turki, bahasa Chagatai yang punah, dan lebih jauh dengan bahasa Uzbek (yang merupakan rumpun bahasa Karluk Barat).
Dialek
Diakui secara luas bahwa Uighur memiliki tiga dialek utama, semuanya berdasarkan distribusi geografisnya. Masing-masing dialek utama ini memiliki sejumlah sub-dialek yang semuanya saling dimengerti sampai batas tertentu.
Tengah: Dituturkan di daerah yang terbentang dari Kumul menuju selatan ke Yarkand.
Selatan: Dituturkan di daerah yang terbentang dari Guma ke arah timur hingga Qarkilik.
Timur: Dituturkan di daerah yang terbentang dari Qarkilik menuju utara sampai . Dialek Uighur Timur juga dikenal sebagai Lopluk, yang dimana bahasa Uighur diklasifikasikan sebagai bahasa yang terancam punah. Bahasa ini dituturkan oleh kurang dari 0,5% populasi penutur Uighur secara keseluruhan, tetapi memiliki nilai yang luar biasa dalam penelitian komparatif.
Dialek Tengah dituturkan oleh 90% populasi berbahasa Uighur, sedangkan dua cabang dialek lainnya hanya dituturkan oleh minoritas yang relatif kecil.
Pengurangan vokal umum terjadi di bagian utara dimana bahasa Uighur digunakan, tetapi tidak di selatan.
Lihat pula
Daftar bahasa
Referensi
Pranala luar
Bahasa Turkik
Uigur |
5563 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Azeri | Bahasa Azeri | Bahasa Azerbaijan merupakan salah satu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Turkik. Penuturnya meliputi penduduk Azerbaijan, dan 25% penduduk Iran. Di Iran, bahasa Azerbaijan merupakan bahasa ibu bagi penduduk provinsi Azerbaijan-e-Gharbi, Azerbaijan-e-Sharqi, Ardabil dan Zanjan, Iran. Di samping itu, banyak juga konsentrasi penutur bahasa ini yang tinggal di Teheran dan kota-kota besar lainnya di Iran. Selain itu, terdapat sekitar 500 ribu penutur bahasa ini di wilayah Kars, Turki timur yang berbatasan dengan Iran.
Sedangkan masyarakat Turkoman yang tinggal di bagian utara Irak sebenarnya adalah penutur dialek Azerbaijan. Mereka tinggal di wilayah peralihan antara kelompok Arab dan Kurdi.
Di Republik Azerbaijan, sebelum tahun 1929, bahasa ini ditulis dalam huruf Arab, kemudian pada tahun 1930-1940 huruf Latin dipergunakan. Akan tetapi dengan kebijakan keras dari Stalin pada tahun 1940, penulisan Azerbaijan diganti dengan huruf Kiril, dan setelah kemerdekaan pada tahun 1991, penulisan Azerbaijan mulai menggunakan huruf Latin dengan mengadaptasi versi Turki.
Sedangkan di Iran, penutur Azerbaijan menggunakan huruf Arab yang berbeda sistemnya dengan Persia, dan perbedaannya dengan bahasa Azerbaijan di Azerbaijan adalah, pengaruh bahasa Persia yang sangat kuat dalam bahasa ini.
Etimologi
Secara historis bahasa ini dikenal oleh penutur aslinya sebagai atau , yang bermakna "bahasa Turki" atau "Turkik". Setelah pendirian Republik Sosialis Soviet Azerbaijan (RSS Azerbaijan) pada 1922, berdasarkan perintah oleh pemimpin Soviet Josef Stalin, nama bagi bahasa resmi RSS Azerbaijan diubah dari "bahasa Turki" menjadi "bahasa Azerbaijan". Bahasa ini umumnya dikenal dengan nama Turki atau Torki () di kalangan Masyarakat Azerbaijan di Iran.
Angka dalam bahasa Azerbaijan
Referensi
Catatan
Azerbaijan |
5564 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Yakut | Bahasa Yakut | Bahasa Yakut merupakan salah satu bahasa dari rumpun bahasa Turkik. Bahasa ini dituturkan di wilayah timur laut Rusia oleh penduduk Republik Otonomi Sakha atau Yakutia yang terletak di ujung utara Siberia, Rusia.
Sejarah
Diperkirakan leluhur penutur bahasa ini merupakan bagian dari masyarakat Turki yang membentuk kelompok Kazakh, Kirgiz, Tuva, Altai dan Uighur, tetapi kemudian pada masa penyerbuan Mongol pada abad ke-13, kelompok ini kemudian berpencar, dan apa yang kemudian disebut Yakut ini kemudian berpindah ke arah utara di sekitar sungai Lena, dan wilayah yang sekarang menjadi Sakha ini. Kemudian pada perkembangannya, bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa sekitarnya seperti bahasa Rusia, Nganasan, Evenki maupun Mongol.
Kata Yakut berasal dari bahasa Evenki, Yako yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Rusia menjadi Yakolsky dan menjadi seperti sekarang ini.
Jumlah dan Daerah Sebar Tutur
Jumlah penutur bahasa Yakut ini kurang lebih 63 ribu jiwa, yang merupakan minoritas di wilayahnya sendiri. Bahasa ini juga dipakai di wilayah Magadan, Amur, Sakhalin, dan distrik otonomi Taymir-Evenki, Rusia
Sistem Penulisan
Catatan pertama bahasa Yakut muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1692, sebagai bagian dari buku seorang pelancong bernama N. Witsen dan diterbitkan di Amsterdam. Sedangkan pada tahun 1851 diterbitkan buku terjemahan sastra Yakut untuk pertama kalinya oleh A.Y. Uvarovsky dan versi Jermannya oleh Otto N. Bohtlingk. Waktu itu digunakan huruf yang berakar pada huruf Kiril dengan penambahan karakter khusus didalamnya.
Bahasa Yakut menggunakan huruf Kiril yang sedikit berbeda dengan huruf Kiril Rusia sejak tahun 1939. Sebelumnya, antara tahun 1922-1939, huruf Latin versi S.A. Novgorodov dipergunakan sebagai sistem tulis bagi bahasa Yakut.
Sedangkan sempalan bahasa Yakut, yakni Dolgan dituturkan di kawasan Semenanjung Taymir, ujung utara Siberia.
Contoh
Een aatin kimiy? : Siapa namamu?
Bahiybaa : Terima kasih
Kembali ke: Daftar Bahasa
Referensi
Bahasa Turkik |
5565 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Divehi | Bahasa Divehi | Bahasa Divehi atau Dhivehi Bas adalah anak cabang bahasa Indo-Arya paling selatan, dan dituturkan oleh sekitar 300 ribu jiwa di Maladewa, dan sekitar 5.000 jiwa di Pulau Minicoy, Lakadewa, India.
Sejarah
Menurut sejarahnya, bahasa Divehi dan Sinhala merupakan keturunan dari satu bahasa Indo-Arya berasal dari daratan India. Pada tahun 500 SM, diperkirakan seiring dengan berpindahnya penutur Indo-Arya ini ke selatan, bahasa yang disebut Elu ini kemudian terpecah menjadi dua. Sinhala dan Divehi.
Naskah tertua dalam bahasa Divehi ditemukan dalam piringan perak yang disebut dengan Loamaafaanu dan ditulis dengan huruf Hakuru.
Kemudian Divehi mengalami transformasi yang signifikan ketika banyak pelaut dari berbagai penjuru berdatangan ke kepulauan ini. Seiring dengan masuk Islamnya penduduk pulau ini pada abad ke-13, bahasa Divehi mulai banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa para pelaut tadi, seperti bahasa Arab, Hindi, bahasa Prancis, bahasa Inggris dan bahasa Portugis.
Sistem penulisan
Sistem penulisan tertua dalam bahasa Divehi adalah apa yang dinamakan sebagai Evela Hakuru yang ditemukan di sebuah lempengan dekat Male. Disusul Divehi Hakuru, yang merupakan keturunan huruf Brahmi dan hampir serupa dengan Sinhala. Namun semenjak abad ke-16, tepatnya semenjak terusirnya Portugis dari Maladewa, mulai dipergunakan huruf turunan Divehi Hakuru dan turunan huruf Arab yang disebut sebagai huruf Thaanaa, dan ditulis dari kanan ke kiri seperti layaknya huruf Arab.
Wilayah sebar tutur
Penutur bahasa Divehi tersebar di 1.900 pulau karang di wilayah Maladewa dan pulau Minicoy di Lakadewa, India.
Dialek
Dikarenakan persebaran penduduk yang hidup di pulau-pulau karang, maka bahasa Divehi mengalami perkembangan sendiri-sendiri di tiap pulau. Baik dalam pelafalan maupun kosakata. Penutur bahasa Divehi di Male tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh penduduk pulau karang Addu. Sedangkan di Lakadewa, digunakan dialek Mahl.
Jadi secara umum, Divehi dibagi menjadi tiga dialek utama, yakni:
Dialek pulau karang utara
Dialek pulau karang selatan, dan
Dialek Mahl.
Namun selain itu, bahasa Divehi juga terbagi atas 3 dialek sosial, yakni:
Reethi bas atau aadhe-vadainevvun (dialek tinggi, dan sekarang dipakai sebagai bahasa media).
Labba-dhuruvun (dialek yang dipakai untuk pejabat, orang lebih tua, dan orang asing), dan
Bahasa sehari-hari.
Status bahasa
Bahasa Divehi sebelum tahun 1965 benar-benar digunakan sebagai bahasa resmi di segala bidang kehidupan. Namun semenjak menjadi republik, Maladewa menetapkan juga bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, baik di pemerintahan maupun di lembaga pendidikan. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, tetapi Divehi tetap menjadi bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari, maupun kesempatan-kesempatan resmi (termasuk di lembaga pemerintahan dan media).
Angka melek huruf di kalangan penduduk Maladewa merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan lainnya, dengan kisaran 98% penduduk dapat membaca dan menulis, baik dalam Bahasa Divehi maupun Inggris.
Kosakata
Divehi berakar dari bahasa-bahasa Indo-Arya dan memiliki kemiripan dengan Bahasa Sinhala, tetapi banyak terpengaruh bahasa-bahasa lainnya, khususnya Bahasa Arab, Bahasa Inggris,dan Bahasa Urdu atau Hindi.
Beberapa kosakata bahasa Inggris, seperti athol (gugusan pulau karang) dan doni (kapal penyeberangan antar pulau karang) berasal dari bahasa Divehi, atholu dan dhoani.
Contoh
Assalamualaikum : Halo!
Kihine? : Apa kabar?
Aan : Ya
Noon : Tidak
Shukuriya : Terima kasih
Kon nameh kiyanee?: Siapa namamu?
Rangalhu : Baik
Ma-aafu kirey : Maaf
Dhanee : Selamat tinggal
Referensi
Bahasa Indo-Arya |
5569 | https://id.wikipedia.org/wiki/Pembredelan | Pembredelan | Pembredelan atau pelarangan dari suatu penyiaran kepada publik adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Alasan pembredelan biasanya adalah pemberitaan di media yang bersangkutan menjurus kepada sesuatu atau banyak hal yang sangat menyinggung penguasa dan atau lapisan masyarakat tertentu. Contoh-contoh pembredelan yang pernah terjadi di Indonesia:
Terbitan Jakarta
Majalah Panji Masyarakat oleh Sukarno
Majalah Tempo
Harian Abadi
Harian Indonesia Raya
Harian KAMI
Harian Pedoman
Harian Pemuda Indonesia
Harian Sinar Harapan
Harian The Jakarta Times
Harian Wenang
Majalah Ekspres
Majalah Tempo
Tabloid Detik
Tabloid Monitor
Terbitan Surabaya
Harian Nusantara
Harian Suluh Berita
Terbitan Bandung
Harian Mahasiswa Indonesia
Pembredelan majalah Tempo
Pembredelan majalah Tempo terjadi dalam dua waktu, pertama pada tahun 1982, dan kedua pada tanggal 21 Juni 1994. Pembredelan ini terjadi bersamaan dengan dua media cetak lain yaitu Editor dan Detik.
Pembredelan periode pertama
Pada tahun 1982, majalah Tempo dibredel untuk pertama kalinya. Pembredelan ini terjadi karena Tempo dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya pada masa itu, yaitu partai Golkar. Majalah Tempo kemudian diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani sebuah pernyataan diatas kertas segel dengan Menteri Penerangan saat itu, Ali Murtopo. Pada masa orde baru, terdapat lembaga bernama Departemen Penerangan yang bertugas mengawasi pers.
Pembredelan periode kedua
Setelah mengalami pembredelan pertama pada 1982, majalah Tempo kembali mengalami pembredelan pada 21 Juni 1994. Pembredelan dilakukan pada oleh pemerintah, melalui Menteri Penerangan saat itu, Harmoko. Majalah Tempo yang terbit 7 Juni 1994 mengkritik pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur seharga USD 12,7 juta menjadi USD 1,1 miliar. Sepekan sebelumnya, majalah Tempo mengungkapkan pelipatgandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat.
Atas pemberitaan ini, Tempo dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto tentang pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur yang bermasalah. Pembelian kapal perang tersebut dilakukan oleh Menteri Riset dan Teknologi pada waktu itu, B.J. Habibie. Sedangkan pemerintah sendiri, dalam hal ini Menteri Keuangan Marie Muhammad, tak pernah merencanakan pembelian tersebut.
Pada pembredelan periode kedua, pihak Tempo melakukan perlawanan dengan mangajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu banyak jurnalis yang mengecam sikap Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mendukung pembredelan majalah Tempo. Para jurnalis ini kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sebagai bentuk perlawanan terhadap bentuk kontrol informasi dan kontrol organisasi wartawan di tangan pemerintah. Selain itu, demonstrasi juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia terkait pembredelan tersebut.
Terbit kembali
Setelah pemberedelan kedua, Tempo sempat berhenti beroperasi selama empat tahun. Akibat dari pembredelan tersebut, banyak karyawan Tempo yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemudian, saat lengsernya Soeharto dan bangkitnya reformasi di Indonesia pada Mei 1998, Tempo beroperasi dan terbit kembali. Kemunculan Tempo yang pertama setelah dibredel ini terjadi pada 12 Oktober 1998.
Lihat pula
Tempo
Referensi
Media massa Indonesia
Jurnalistik |
5570 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Sunda | Bahasa Sunda | Bahasa Sunda (basa Sunda, aksara Sunda: , Pegon: باسا سوندا) adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu-Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini umumnya dituturkan oleh penduduk bersuku Sunda di wilayah bagian barat pulau Jawa.
Bahasa Sunda juga dituturkan oleh diaspora Sunda di beberapa wilayah lain di Indonesia dan di luar Indonesia. Bahasa ini memiliki penutur setidaknya 42 juta orang pada tahun 2016.
Dialek
Dialek (basa wewengkon) bahasa Sunda mempunyai beberapa ragam. Para pakar bahasa biasanya membedakan enam dialek yang berbeda.<ref>Misalkan Wurm dan Shirô Hattori dalam Language Atlas of Asia-Pacific (1983).</ref> Dialek-dialek ini adalah:
Dialek Barat (Banten, sebagian barat Kabupaten Bogor khususnya wilayah Jasinga Raya, dan sebagian barat Kabupaten Sukabumi.)
Dialek Utara (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, sebagian timur dan selatan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang.)
Dialek Selatan (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian kecil selatan Jonggol, Bogor.)
Dialek Tengah Timur (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu bagian selatan, dan sebagian barat Kabupaten Kuningan.)
Dialek Timur Laut (Kabupaten Kuningan, sebagian barat Kabupaten Brebes, dan sebagian selatan Kabupaten Cirebon.)
Dialek Tenggara (Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan sebagian timur dan utara Kabupaten Cilacap khususnya Kecamatan Dayeuhluhur serta Dusun Cijurig di Kabupaten Banyumas.)
Sejarah dan penyebaran
Bahasa Sunda terutama dipertuturkan di sebelah barat pulau Jawa, di daerah yang dijuluki Tatar Sunda (Pasundan). Bahasa Sunda juga dipertuturkan di bagian barat Jawa Tengah, khususnya di sebagian selatan Kabupaten Brebes dan sebagian barat Cilacap, dikarenakan beberapa kecamatan di wilayah ini dahulunya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh.
Seiring transmigrasi dan imigrasi yang dilakukan etnis Sunda, penutur bahasa ini telah menyebar sampai ke luar pulau Jawa. Misalkan di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara di mana penduduk etnis Sunda dengan jumlah signifikan menetap di wilayah tersebut.
Fonologi
Terdapat tujuh fonem vokal dalam bahasa Sunda: , , , , , dan .
Sistem penulisan
Aksara Sunda (Kaganga)
Mulanya bahasa Sunda ditulis dengan aksara Sunda. Aksara Sunda merupakan salah satu aksara berumpun Brahmi yang diturunkan dari aksara Pallawa lewat aksara Kawi.
Bukti-bukti tertulis mengenai evolusi aksara ini muncul di beberapa prasasti yang ditemukan dari abad ke-10 hingga abad ke-15 M pada masa keemasan Kerajaan Pajajaran. Prasasti yang diyakini merupakan kunci evolusi aksara Sunda adalah Prasasti Batutulis, Prasasti Astana Gede, dan Prasasti Kebantenan.
Dahulu aksara ini dituliskan di permukaan batu. Pada abad ke-15 hingga ke-16, aksara Sunda kuno mulai berevolusi jauh dari aksara Kawi dan mudah dikenali perubahannya.
Aksara ini kemudian lebih banyak ditulis di atas daun lontar. Aksara tersebut digunakan dalam penulisan naskah Bujangga Manik, Carita Parahyangan dan Carita Waruga Guru. Naskah ini kelak dijadikan sebagai rujukan bagi pengembangan aksara Sunda yang kemudian, aksara Sunda baku.
Aksara Sunda Kuno memiliki sintaksis penulisan yang lebih kompleks, seperti adanya pasangan (hanya semua huruf pasangannya sama dengan huruf utama), huruf leu dan reu, dan jumlah guratan yang lebih banyak daripada aksara Sunda baku. Aksara Sunda baku mulai diperkenalkan pada dekade 1990-an untuk menggantikan peran Cacarakan. Saat ini, seluruh pembelajaran bahasa Sunda menggunakan aksara Sunda baku dan alfabet Latin.
Alfabet Bahasa Sunda
Kolonialisasi di Nusantara menyebabkan aksara Sunda kuno menjadi terancam. Bersama dengan keluarnya ultimatum dari VOC pada tanggal 3 November 1705, aksara Sunda kuno dan Rikasara Cirebon punah. Setiap orang yang menulis dokumen-dokumen resmi hanya diperbolehkan menulis aksara Jawa yang dimodifikasi, abjad Pegon, dan alfabet Latin untuk menuliskan bahasa Sunda. Alfabet Latin sendiri mulai diintensifkan untuk mentranskripsi karya-karya yang ditulis menggunakan aksara Sunda Kuno dan Pegon pada abad ke-19 hingga ke-20.
Salah satu tokoh yang berjasa dalam transkripsi aksara Cacarakan dan Sunda ke Latin adalah seorang keturunan Bugis-Sunda bernama Daeng Kanduruan Ardiwinata (1866–1947) yang menulis buku berjudul Palanggéran Nuliskeun Aksara Sunda ku Aksara Walanda (terbitan Commissie voor de Volkslectuur tahun 1912) yang berisi aturan transkripsi bahasa Sunda menggunakan alfabet Latin serta Élmuning Basa Sunda (edisi I 1916 dan II 1917) yang berisi peraturan tata bahasa Sunda modern.
Cacarakan
Cacarakan adalah aksara Jawa termodifikasi yang digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda, dan telah dipakai selama 300 tahun setelah keluarnya ultimatum dari VOC pada tanggal 3 November 1705 yang mewajibkan penggunaan aksara Jawa, abjad Pegon, dan alfabet Latin untuk menuliskan bahasa Sunda. Dengan lahirnya aksara Sunda baku, hanya sebagian kecil daerah di Jawa Barat masih mempertahankan Cacarakan untuk menulis bahasa Sunda.
Abjad Pegon Sunda
Abjad Pegon yang bersaudara dengan abjad Jawi (Arab-Melayu) digunakan untuk menulis bahasa Sunda, menggunakan huruf-huruf Arab standar dan huruf-huruf rekaan baru yang tidak ada dalam huruf Arab asli. Huruf-huruf itu juga tidak bisa dipahami oleh orang Arab jika mereka tak menguasai bahasa Sunda dengan huruf tersebut. Hadir bersamaan dengan Islam di Tatar Sunda, abjad Pegon menjadi materi yang masih diajarkan di sebagian kecil pesantren.
Aksara Lain
Selain itu, ada beberapa aksara lain yang sempat digunakan dalam menuliskan bahasa Sunda terutama bahasa Sunda Kuno, contohnya adalah aksara Buda dan aksara Kawi, penggunaannya sempat tercatat dalam prasasti dan naskah-naskah kuno.
Tingkat tutur
Bahasa Sunda, terutama dialek Priangan mempunyai tingkat tutur yang mencakup aturan penggunaan ragam bahasa yang didasarkan kepada tingkat keakraban antara pembicara dan lawan bicara. Dalam bahasa Sunda, tingkat tutur seperti ini dikenal sebagai undak-usuk atau sekarang lebih dikenali sebagai tatakrama basa. Berdasarkan ragam bahasanya, dapat dibedakan menjadi hormat dan loma. Sementara kosakata yang digunakan bisa dibedakan menjadi lemes pisan, lemes, lemes enteng, sedeng, panengah, dan loma''.
Catatan kaki
Pranala luar
Kamus Bahasa Sunda
Ethnologue: "Austronesian, Malayo-Polynesian, Malayo-Sumbawan, Sundanese"
Abah Usulkan Bahasa Sunda Jadi Mulok di Cilacap Barat
Konverter Huruf Latin - Aksara Sunda
Sundanese-Indonesian Translator
(47,7M) Kamus Sunda-Indonesia - Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud
Ucapan dan contoh perkataan dalam bahasa Sunda - kanal I Love Languages di Youtube
Bahasa di Jawa
Bahasa di Indonesia
Rumpun bahasa Melayu-Polinesia
Bahasa di Banten
Bahasa di Jawa Tengah
Bahasa di Lampung
Bahasa di Bengkulu
Bahasa di Sulawesi Tenggara
Bahasa berpola subjek–predikat–objek
Bahasa aglutinatif
Rumpun bahasa Austronesia |
5571 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Banjar | Bahasa Banjar | Bahasa Banjar ( atau Pandir Banjar) adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh etnis Banjar yang merupakan etnis pribumi yang berasal dari daerah Banjar di Kalimantan Selatan, Indonesia. Bahasa Banjar termasuk dalam daftar bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia.
Sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Banjar termasuk kelompok bahasa Melayu, Borneo Timur. Kelompok Borneo Timur pula menurunkan dua kelompok, yaitu Borneo Utara dan Borneo Tenggara. Borneo Tenggara menurunkan satu cabang yang akhirnya menurunkan bahasa Berau dan bahasa Kutai, satu cabang lagi disebut sebagai kelompok Borneo Selatan yang menurunkan bahasa Banjar dan Bukit. Beberapa dialek Melayu di Borneo tersebut ada yang hanya menurunkan 3 vokal saja, yaitu: /i/; /u/ ; /a/. Collin (1991) menemukan gejala penyatuan vokal e dan a menjadi /a/ di Berau dan juga dialek lain di timur pulau Borneo, yakni dalam dialek Banjar dan Kutai (Kota Bangun).
Walaupun bahasa Banjar dianggap sebagai bahasa Melayu, tetapi faktanya tidak ada kekerabatan dengan bahasa Melayu lainnya.
Di tanah asalnya di Kalimantan Selatan, bahasa Banjar yang merupakan bahasa sastra lisan terbagi menjadi dua dialek besar, yaitu Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Sebelum Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, masyarakat Banjar menggunakan bahasa Melayu Banjar yang ditulis dengan aksara Arab untuk berpidato, menulis, atau mengarang. Tulisan atau huruf yang digunakan umumnya huruf atau tulisan Arab gundul dengan bahasa tulis bahasa Melayu (versi Banjar). Semua naskah kuno yang ditulis dengan tangan seperti puisi, Syair Siti Zubaidah, Syair Tajul Muluk, Syair Burung Karuang, bahkan Hikayat Banjar dan Tutur Candi juga menggunakan huruf Arab berbahasa Melayu (versi Banjar).
Bahasa Banjar dihipotesiskan sebagai bahasa Melayik, seperti halnya bahasa Minangkabau, bahasa Betawi, bahasa Iban, dan lain-lain.
Karena kedudukannya sebagai lingua franca, pemakai bahasa Banjar lebih banyak daripada jumlah suku Banjar itu sendiri. Selain di Kalimantan Selatan, bahasa Banjar yang semula sebagai bahasa suku bangsa juga menjadi lingua franca di daerah lainnya, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur serta di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sebagai bahasa penghubung antarsuku. Di Kalimantan Tengah, tingkat pemertahanan bahasa Banjar cukup tinggi tidak sekadar bertahan di komunitasnya sendiri, bahkan menggeser bahasa-bahasa orang Dayak. Penyebaran bahasa Banjar sebagai lingua franca ke luar dari tanah asalnya memunculkan varian bahasa Banjar versi lokal yang merupakan interaksi bahasa Banjar dengan bahasa yang ada di sekitarnya misalnya bahasa Samarinda, bahasa Kumai, dan lain-lain. Di sepanjang daerah hulu sungai Barito atau sering disebut kawasan Barito Raya (Tanah Dusun) dapat dijumpai bahasa Banjar versi logat Barito misalnya di kota Tamiang Layang digunakan bahasa Banjar dengan logat Dayak Maanyan.
Pemakaian bahasa Banjar dalam percakapan dan pergaulan sehari-hari di Kalimantan Selatan dan sekitarnya lebih dominan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Berbagai suku di Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur berusaha menguasai bahasa Banjar, sehingga dapat pula kita jumpai bahasa Banjar yang diucapkan dengan logat Dayak, Bugis, Jawa dan Madura.
Bahasa Banjar juga masih digunakan pada sebagian permukiman suku Banjar di Malaysia seperti di Kampung (Desa) Parit Abas, Mukim (Kecamatan) Kuala Kurau, Daerah (Kabupaten) Kerian, dan Negeri Perak Darul Ridzuan.
Bahasa Banjar banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu, Jawa, dan bahasa-bahasa Dayak.
Dalam perkembangannya, bahasa Banjar ditengarai mengalami kontaminasi dari intervensi bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa Banjar berada dalam kategori cukup aman dari kepunahan karena masih digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Banjar maupun oleh pendatang. Walaupun terjadi penurunan penggunaan bahasa Banjar, tetapi laju penurunan tersebut tidak sangat kentara. Saat ini, bahasa Banjar diajarkan di sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan sebagai muatan lokal. Bahasa Banjar juga memiliki sejumlah peribahasa.
Fonologi
Leksikon Banjar Purba dan Etimon Austronesia
Salah satu hasil telaah sarjana-sarjana Barat atas bahasa-bahasa Nusantara yang sangat berharga bagi perkembangan linguistik Indonesia adalah rekonstruksi sebuah bahasa nusantara purba yang dinamai Austronesia Purba atau Proto Austronesia (PAN). Bahasa-bahasa daerah yang ada sekarang seperti bahasa-bahasa di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali dan lain-lain di Nusantara merupakan refleksi dari PAN. Penelitian (dalam Kawi:1993, Refleksi etimon proto Austronesia dalam bahasa Banjar) menyajikan informasi mengenai rekaman refleksi fonem-fonem Proto-Austronesia (PAN) yang di dalamnya terurai mengenai perwujudan bentuk-bentuk refleksi, gejala perubahan bunyi fonetis, dan perubahan struktur fonologis. Etimon-etimon Proto-Autronesia menurut persepsi mereka masih terefleksi dengan utuh pada bahasa Banjar. Secara umum fonem-fonem etimon Proto-Austronesia secara umum diwarisi tanpa perubahan, kecuali fonem *z> j, v >. w . b>b,w,q >,h,g,k,.
Dari data kebahasaan yang diperoleh dari buku English Finderlist of Reconstruction in Austronesian Languages (post-branstetter) oleh Wurm dan Wilson (1978) dapat dilihat dengan jelas bahwa bahasa Banjar memang berasal dari sebuah bahasa Purba yang bernama Proto Austronesia. Setelah membandingkan kosa-kosakata Proto Austronesia dan Banjar, Kawi dan Effendi (2002) menemukan banyak sekali kosa-kosakata yang sama atau mirip sehingga berdasarkan kesamaan dan kemiripan itu dapat disimpulkan bahwa bahasa Banjar merupakan turunan langsung bahasa Austronesia Sulung (Proto Austronesia).
Kontribusi Bahasa Melayu Banjarmasin berperan dalam merekonstruksi Proto-Melayu. Bukti-bukti dalam bidang fonologi yang ditemukan Wolff dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam merekonstruksi adanya sistem asli, yaitu adanya sistem empat vokal dalam Melayu Banjarmasin.
Kekerabatan dengan Bahasa Austronesia lainnya
Kesamaan leksikal bahasa Banjar terhadap bahasa lainnya yaitu 73% dengan bahasa Indonesia [ind], 66% dengan bahasa Tamuan (Malayic Dayak), 45% dengan bahasa Bakumpai [bkr], 35% dengan bahasa Ngaju [nij]. Hasil penelitian Wurm dan Willson (1975), hubungan kekerabatan antara Bahasa Melayu dan Bahasa Banjar mencapai angka 85 persen. Adapun kekerabatan dengan bahasa Maanyan sekitar 32 % dan dengan bahasa Ngaju 39 %, berdasarkan penelitian Zaini HD. Bahasa Banjar mempunyai hubungan dengan bahasa yang digunakan suku Kedayan (sebuah dialek dalam bahasa Brunei) yang terpisahkan selama 400 tahun dan bahasa Banjar sering pula disebut Bahasa Melayu Banjar.
Kekerabatan dengan Bahasa Austronesia lainnya
Kekerabatan dengan bahasa Malagasi
Beberapa kosakata Bahasa Malagasi berasal dari bahasa Melayu Banjar dan bahasa Melayu Sumatra (Sriwijaya).
Kekerabatan dengan Bahasa Melayu Standar
Walaupun bahasa Banjar dianggap sebagai bahasa Melayu, tetapi faktanya tidak ada kekerabatan dengan bahasa Melayu lainnya. Bahasa Banjar dibagi menjadi dua dialek besar, yaitu dialek Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Perbedaan utama antara kedua dialek tersebut adalah fonologi dan kosakata, meskipun susunan sintaksisnya yang sedikit berbeda juga dapat diberitahukan. Banjar Hulu hanya mempunyai tiga huruf vokal saja, yaitu /i/, /u/, and /a/. Apabila sebuah kata mengandung huruf vokal selain huruf ketiga tersebut, maka huruf asing tersebut diganti dari salah satu dari mereka berdasarkan pada kedekatan ketinggiannya dan kualitas huruf vokal yang lain.
Pengucapan
Sebagai contoh, penutur bahasa Banjar mencoba mengucapkan kata yang berasal dari bahasa Inggris "logo" akan diucapkan seperti kata bahasa Indonesia untuk polos, "lugu". Kata bahasa Indonesia "orang" akan diucapkan sebagai "urang". Kata "ke mana" akan diucapkan dan bahkan sering kali diucapkan sebagai "kamana". Karakteristik khusus yang lain dari dialek Banjar Hulu adalah kata yang berawalan dengan huruf vokal sebagian besar diucapkan /h/ di awal pada sebuah kata. Penambahan /h/ juga dapat diucapkan dalam ejaan.
Huruf hidup
Banjar Kuala mempunyai lima huruf vokal /a, i, u, e, o/.
Penyebaran
Secara geografis, suku ini pada mulanya mendiami hampir seluruh wilayah provinsi Kalimantan Selatan sekarang ini yang kemudian akibat perpindahan atau percampuran penduduk dan kebudayaannya di dalam proses waktu berabad-abad, maka suku Banjar dan bahasa Banjar tersebar meluas sampai ke daerah-daerah pesisir Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, bahkan banyak didapatkan di beberapa tempat di pulau Sumatra yang kebetulan menjadi permukiman perantau Banjar sejak lama seperti di Muara Tungkal, Tembilahan, dan Sapat.
Selain di pantai timur pulau Sumatra, bahasa Banjar dapat dijumpai juga pada perkampungan Suku Banjar yang berada di pantai barat semenanjung Malaya di Malaysia Barat (Perak Tengah, Krian, Pahang, Kuala Selangor, Batu Pahat, Kuala Lumpur, walaupun karena pertimbangan politik, suku Banjar di Malaya disebut sebagai orang Melayu, tetapi di luar wilayah Malaya, seperti di Sabah dan Sarawak misalnya di daerah Tawau masih menyebut dirinya suku Banjar.
Menurut Cense, bahasa Banjar dipergunakan oleh penduduk sekitar Banjarmasin dan Hulu Sungai. Akibat penyebaran penduduk, bahasa Banjar sampai di Kutai dan tempat-tempat lain di Kalimantan Timur. Sedangkan Den Hamer melokalisasi bahasa Banjar itu di samping daerah Banjarmasin dan Hulu Sungai sampai pula ke daerah pulau Laut (Kalimantan Tenggara) dan Sampit yang secara administratif pemerintahan termasuk provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini. Dibandingkan dengan perantau-perantau dari daerah lain yang umumnya masih mempunyai ikatan yang cukup kuat dengan daerah asal maupun kerabat dari daerah asal seperti perantau Minang, Bugis dan Madura, maka pola merantau suku Banjar berbeda. Perantau Banjar cenderung merantau hilang, yakni tak lagi menjalin kontak dengan orang-orang daerah asal, tak banyak surat menyurat dan tak banyak pulang ke daerah asal, namun tidak sama sekali meninggalkan kebanjarannya. Ciri kebanjaran yang mencolok yang cenderung dipertahankan orang Banjar adalah bahasa Banjar yang dapat dipertahankan dengan cara membangun permukiman khusus komunitas orang yang berasal dari daerah Banjar di tanah rantau, sehingga di dalam rumah tangga maupun kampung yang baru, mereka dapat mempertahankan bahasa Banjar, maka kebanjaran orang Banjar terutama sekali terletak pada bahasanya dan tanah air orang Banjar adalah bahasa Banjar.
Selama seseorang fasih menggunakan bahasa Banjar dalam kehidupan sehari-hari maka dia dapat disebut orang Banjar, tidak peduli apakah ia lahir di Tanah Banjar atau bukan, berdarah Banjar atau bukan, dan sebagainya. Bahasa merupakan salah satu faktor kebanjaran disamping faktor lainnya seperti adat istiadat dan lain-lain.
Dialek
Banjar Hulu
Dialek-dialek Bahasa Banjar Hulu bersesuaian dengan kecamatan-kecamatan yang berpenduduk suku Banjar yang ada di Hulu Sungai, karena orang Banjar menyebut dirinya berdasarkan asal kecamatan atau banua masing-masing.
Banjar Kuala
Dialek Bahasa Banjar Kuala yaitu bahasa yang meliputi Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, serta kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Karena letaknya yang strategis di sekitar sungai Barito, pemakaiannya meluas hingga wilayah pesisir bagian tenggara Kalimantan yaitu kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru sampai ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Bahasa Banjar Kuala dituturkan dengan logat datar tanpa intonasi tertentu, jadi berbeda dengan bahasa Banjar Hulu dengan logat yang kental (ba-ilun). Dialek Banjar Kuala yang asli misalnya yang dituturkan di daerah Kuin, Sungai Jingah, Banua Anyar dan sebagainya di sekitar kota Banjarmasin yang merupakan daerah awal berkembangnya kesultanan Banjar.
Bahasa Banjar yang dituturkan di Banjarmasin dengan penduduknya yang heterogen berbeda dengan Bahasa Banjar yang dituturkan di Hulu Sungai dengan penduduknya yang agak homogen. Perbedaan pada umumnya terletak pada intonasi, tekanan, tinggi-rendah
dan sebagian kosakata. Di Banjarmasin, intonasi terbagi tiga karakter:
Di kawasan barat kecamatan Banjarmasin Utara yaitu daerah sepanjang tepian sungai Barito, dekat Pasar Terapung, tepatnya di perkampungan Alalak (dahulu Alalak Besar), penduduk asli di sana menuturkan kata, frasa, kalimat lebih cepat, keras dan tinggi.
Di sepanjang sungai Martapura (Banjarmasin hulu) yang termasuk dalam kawasan timur Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah, terutama sekitar Kelurahan Seberang Mesjid, sekitar Kampung Melayu Darat serta di sekitar Kelurahan Sungai Jingah, masyarakat asli di sana bertutur agak cepat, mengalun dan tinggi.
Di pusat kota Banjarmasin di kecamatan Banjarmasin Tengah, khususnya remaja perkotaan di sana bertutur bercampur bahasa Indonesia dan gaya penuturannya tidak seperti penuturan di daerah pinggiran.
Kosakata
Kosakata dialek Banjar Hulu tidak semuanya ada pada semua subdialek bahasa Banjar, tetapi jelas tidak akan ditemukan dalam dialek Banjar Kuala, ataupun sebaliknya kosakata seperti unda (aku), dongkah (sobek besar), atung (taat) dan sebagainya dalam dialek Banjar Kuala tidak akan ditemukan pada dialek Banjar Hulu. Dilihat dari kosakata, baik dalam hal jumlah maupun variasi subdialeknya, tampaklah dialek Banjar Hulu jauh lebih banyak dan kompleks. Misalnya antara subdialek satu dengan subdialek lainnya seperti Alabio, Kalua, Amuntai dan lain-lain banyak berbeda kosa katanya, sehingga dapat terjadi kosakata yang dipergunakan pada daerah satu tidak jarang atau kurang biasa dipergunakan pada daerah lainnya. Tetapi dibandingkan dengan dialek Banjar Kuala, subdialek Banjar Hulu ini lebih berdekatan satu sama lain. Karena itu di dalam Kamus Banjar–Indonesia sering hanya dibedakan antara Banjar Kuala (BK) dan Banjar Hulu (BH). Dalam perkembangannya pergaulan dan pembauran antara kedua pemakai dialek tersebut kian intensif.
{| class="wikitable" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-family: Arial Unicode MS, Lucida Sans Unicode;"
|-
!Banjar Hulu
!Banjar Kuala
!Indonesia|-
|baduhara/baistilah||bakurinah||dengan sengaja
|-
|bibit||jumput/ambil||ambil
|-
|bungas/langkar||mulik/baik rupa||cantik
|-
|caram||calap||tergenang air
|-
|canggar||kajung||tegang/ereksi/keras
|-
|ampah||mara||arah
|-
|banyu hangat||banyu panas||air panas
|-
|hangkui||nyaring||nyaring
|-
|hagan/cagar||gasan||untuk
|-
|gani'i||dangani||temani
|-
|ma-hurup||ma-nukar/ba-tukar||mem-beli
|-
|padu/padangan||dapur||dapur
|-
|hingkat||kawa||dapat/bisa
|-
|pawa||wadah||tempat
|-
|himpat/tawak/tukun/hantup||hamput||sambit (lempar)
|-
|arai||himung||senang
|-
|tiring||lihat||memandang
|-
|tingau||lihat||toleh
|-
|balalah||bakunjang||bepergian
|-
|lingir||tuang||tuang
|-
|tuti||tadih/hintadi||tadi
|-
|ba-ugah/kitar||ba-jauh||men-jauh
|-
|macal||muul||nakal
|-
|balai||langgar||surau
|-
|tutui||catuk||pukul dengan palu
|-
|kadai||warung||warung
|-
|kau/ikam/pian||nyawa||kamu
|-
|diaku/ulun||unda||aku
|-
|di sia||di sini||di sini
|-
|bat-ku||ampun-ku||punya-ku
|-
|ba-cakut||ba-kalahi||berkelahi
|-
|ba-cakut||ba-pingkut||berpegangan pada sesuatu
|-
|diang||galuh||panggilan anak perempuan
|-
|nini laki||kai||kakek
|-
|utuh||nanang||panggilan anak lelaki
|-
|uma||mama||ibu
|-
|puga||anyar||baru
|-
|salukut||bakar||bakar
|-
|kasalukutan/kamandahan||kagusangan||kebakaran
|-
|tajua||ampih||berhenti
|-
|acil laki||amang||paman
|}
Perbedaan dalam pengucapan fonem:
Contoh Dialek Banjar Hulu
Hagan apa hampiyan mahadang di sia, hidin hudah hampai di rumah hampian (Dialek Kandangan?)
Sagan apa sampiyan mahadang di sini, sidin sudah sampai di rumah sampiyan. (Banjar populer)
Inta hintalu pang sa’igi, imbah ngintu ambilakan buah nang warna habang lawan warna hijau sa’uting dua uting. Jangan ta’ambil nang igat (Dialek Amuntai)
Minta hintalu sabigi, limbah itu ambilakan buah nang warna habang lawan warna hijau sabuting dua buting. Jangan ta’ambil nang rigat.(Banjar populer)
Abjad
Huruf hidup
Huruf mati
Diftong
Ng
Ny
Diftong campur
Aw
Ay
Uy
Tanda kutip
'
Distribusi huruf hidup dan mati
Dalam bahasa Banjar tidak ada F, Q, V karena F dan V masuk ke P, dan Q masuk ke K, dan Z masuk ke abjad S/J.
Bahasa sastra dan wayang Banjar
Syair madihin menggunakan bahasa Banjar. Dalam penulisan karya sastra Banjar maupun dalam kesenian Wayang Kulit Banjar sejak dahulu sering digunakan secara khusus kosakata yang diserap dari bahasa Jawa, padahal kosakata tersebut tidak dipakai dalam bahasa Banjar sehari-hari, tetapi memang banyak pula kosakata yang diserap dari bahasa Jawa yang sudah lazim menjadi bahasa Banjar sehari-hari. Contoh kata-kata dalam penulisan karya sastra maupun wayang Banjar tersebut misalnya:
karsa (karsa/kersa), gani (geni), danawa (denawa), ngumbi (ngombé), sadusu (sedasa), sadulur (sadulur/sedulur) dan lain-lain.
Tingkatan bahasa
Bahasa Banjar juga mengenal tingkatan bahasa (Jawa: unggah-ungguh), tetapi hanya untuk kata ganti orang, yang tetap digunakan sampai sekarang. Zaman dahulu sebelum dihapuskannya Kesultanan Banjar pada tahun 1860, bahasa Banjar juga mengenal sejenis bahasa halus yang disebut basa dalam (bahasa istana), yang merupakan pengaruh dari bahasa Jawa, disamping ada pula kosakata yang diciptakan sebagai bahasa halus misalnya jarajak basar artinya tiang, dalam bahasa Banjar normal disebut tihang. Basa dalam merupakan bahasa yang sudah punah, tetapi sesekali masih digunakan dalam kesenian daerah Banjar. Di dalam Hikayat Banjar, banyak digunakan kata ganti diri manira (saya) dan pakanira (anda) yang merupakan varian bahasa Bagongan yang digunakan di Kesultanan Banten.
unda, sorang = aku ; nyawa = kamu → (agak kasar)
aku, diyaku = aku ; ikam, kawu = kamu → (netral, sepadan)
ulun = saya ; [sam]pian = Anda → (halus)
kaula = saya; andika; dika = Anda → (halus)
untuk kata ganti orang ke-3 (dia)
inya, iya, didia = dia → (netral, sepadan)
sidin = dia → (halus)
Bilangan
Berikut merupakan beberapa angka (bilangan/wilangan) dalam Bahasa Banjar. Bilangan / angka dalam bahasa Banjar memiliki kemiripan dengan bilangan / angka dalam bahasa Jawa Kuno.
Aksara
Penulisan bahasa Banjar pada zaman dahulu dalam aksara Arab Melayu (Jawi) misalnya;
sastera sejarah/mitos seperti Hikayat Banjar
peraturan kerajaan seperti Undang-Undang Sultan Adam 1825.
perjanjian-perjanjian antara Kerajaan Banjar dengan bangsa lain.
kitab-kitab agama Islam
karya sastera lainnya seperti Dundang, syair:
Syair Brahma Syahdan karya Gusti Ali Basyah Barabai
Syair Madi Kencana karya Gusti Ali Basyah Barabai
Syair Teja Dewa karya Anang Mayur Babirik
Syair Nagawati karya Anang Mayur Babirik
Syair Ranggandis karya Anang Ismail Kandangan
Syair Siti Zubaidah karya Anang Ismail Kandangan
Syair Tajul Muluk karya Kiai Mas Dipura Martapura
Syair Intan Permainan (anonim)
Syair Nur Muhammad karya Gusti Zainal Marabahan
Syair Ibarat karya Mufti Haji Abdurrahman Siddiq al-Banjari.
Syair Burung Simbangan
Syair Burung Bayan dengan Burung Karuang
Bahasa Melayu Banjar
Apabila mengarang orang Banjar menggunakan bahasa Banjar Persuratan atau bahasa Melayu Banjar, misalnya pada Hikayat Banjar yang pernah diteliti dan diedit oleh Johannes Jacobus Ras, orang Belanda kelahiran Rotterdam tahun 1926 untuk disertasi doktoralnya di Universitas Leiden. Promotornya adalah Dr. A. Teeuw.
Sepenggal kisah dalam Hikayat Banjar:
Dalam penggalan Hikayat Banjar ini dapat dijumpai beberapa bahasa Banjar yang dimelayukan (bahasa Melayu Banjar) misalnya:
Sistem penulisan
Sistem penulisan bahasa Banjar menggunakan alfabet Latin dan Jawi.
Sistem Penulisan Menggunakan Alfabet Latin
10. Isaak
Limba perkara itoe samoa Toehan Allah mentjobai Аbraham, oedjarnja lawan Abraham: Ambil anak ikam nang toenggal, nang boeah hati ikam, ija itoe Isaak, badjalan katanah Morija, sambalinja disitoe mendjadi perhadjatan api, diatas goenoeng nang kena koe menampaiakan lawan ikam. Soedah inja mendangar prentah itoe, inja bangoen esok-esok, menatapakan kaldeinja, menjoeroh doea ekong tambahnja laki-laki ompat lawannja, dan lagi Isaak, anaknja, ompat djoea. Limba talong hari, lamon Abraham melihat tampat itoe nang oedjarnja Toehan Allah, inja menjoeroh tambahnja tatinggal lawan kaldei, tapi kajoe pakeinja membanam perhadjatan inja mamoeat diatas blakangnja Isaak. Inja sa-orang mamingkoet lading lawan wadah api belaloe inja badoea itoe badjalan baimba-imbai. Didjalan oedjarnja Isaak, betakon: hei baрa! арі lawan kajoe ada, tapi mananja biri-biri pakei perhadjatan. Oedjar Abraham menjinggai: diam adja, anak, kena Toehan Allah adja, memilih saekong anak biri-biri pakeinja perhadjatan, balaloe badoea itoe badjalan baimba-imbai, diam adja, ndada inja batjerita lagi.
Lamon inja soedah sampei tampat nang ditantoeakan Allah, maka Abraham maolah medja perhadjatan menaroh kajoe diatasnja, maikat batis tangannja Isaak, belaloe merabahakannja diatas kajoe nang diatas medja perhadjatan itoe. Soedah itoe, maka Abraham mamingkoet ladingnja, belaloe menjoerong tangannja, hendak menjambali anaknja. Таng ada boenji soearanja melaikat, bakoetjiak toematan di-langit, oedjarnja: Аbraham! Аbraham! djangan ikam menjakiti anak ikam. Каrna sekarang Akoe katahoean, ikam takoetan lawan Аllah, ikam ndada koeler mendjoelong anak ikam nang toenggal, lamon Аkoe mamintanja.
Limba itoe Abraham maangkat matanja, belaloe melihat biri-biri laki-laki, nang tandoknja tasangkot di-dahan kajoe. Маkа Аbraham maambil biri-biri itoe, belaloe menjambali inja ganti anaknja. Маka kadoea kali melaikat Toehan Allah mengiaoe Abraham, oedjarnja: Аkoe basompah lawan dirikoe, oedjar Тоеhаn Аllah, sabab ikam soedah menoeloesakan gawian itoe, ndada ikam soedah koeler mendjoelong anak ikam nang toenggal, Аkoe kendak bangat memberkat ikam, dan menambahakan toeroenan ikam kaja banjaknja bintang dilangit dan didalam toeroenan ikam kamoedian hari, bangsa orang samoa nang ada di-boemi
deberkati, ija itoe, sabab ikam soedah menoeroet prentahkoe.
11. Sara meninggal dan inja dipatak.
Мaka Abraham soedah saratoes talong poeloe tahon oemoernja, koetika Sara meninggal di Hebron. Коеtika itoe Abraham soedah badiam di-tanah Kanaan anam poeloe tahon lawasnja tapi balom inja' soedah dapat bahagian tanah, maski besarnja sakaki, nang boleh disambat angginja. Кawan satoea angginja soedah makan roempoet nang anggi orang samoa, inja soedah badiam di-tanah orang Kanani kaja orang baaktiar menjalat. Limba bininja maninggal, maka inja bерikir hendak manoekar tanah sedikit, pakei koeboeran kasan bininja nang soedah meninggal. Inja mamadahakan nang katoedjoenja lawan radja orang Het, belaloe inja minta, hendak menoekar tanah sedikit. Radja hendak membari adja, ndada inja hendak menarima harganja. Тарі sabab Abraham minta, hendak betahor harganja djoea, maka radja menarima djoea harganja, ija itoe ampat ratoes ropia salaka. Limba itoe Abraham mamatak Sara, bininja, dalam lubang tanah Makpela, parak Hebron, mahadap kajoean Mamrе.<p style="text-align: right;">— Doea kali 52 tjeritaan toematan di kitab Allāh (1865).
Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh beragam etnik yang ada di wilayah Kalimantan Selatan adalah bahasa Banjar, sehingga dalam kegiatan misi Katolik dan zending Kristen di Kalimantan Selatan, pada tempo dulu ada juga digunakan buku-buku berbahasa Banjar beraksara Latin yang ditulis dalam ejaan Ejaan Van Ophuijsen, diantaranya sebuah buku tertua yang menggunakan bahasa Banjar telah dicetak pada tahun 1865 berjudul Doea kali 52 - tjeritaan toematan di kitab Allāh'.
Pengaruh bahasa Jawa
Bahasa Banjar mengambil kosakata serapan dari bahasa Jawa seperti banyu (bahasa Jawa Baru), diduga dahulu yang dipakai kosakata ayying'' (bahasa Bukit). Dalam kenyataannya kata iwak hanya direalisasikan oleh Banjar dan Jawa. Data ini setidak-tidaknya memberi pertimbangan: pertama, boleh jadi terjadi proses peminjaman dari Jawa kepada Banjar atau sebaliknya; dan kedua, boleh jadi pemunculannya pada Banjar bukan karena proses pinjam-meminjam atau pengaruh mempengaruhi, tetapi merupakan pewarisan dari bahasa atau dialek proto yang sama. Dalam daftar etimon Proto Austronesia (Wurm dan Wilson, 1978)..
Varian bahasa Melayik Borneo Timur
Bahasa Banjar termasuk dalam varian bahasa Melayik Borneo bagian Timur.
Berikut ini adalah tabel perbandingan bahasa Banjar dengan varian bahasa-bahasa Melayik Borneo bagian Timur.
Perbandingan bahasa Banjar dengan varian bahasa Melayik Borneo Barat
Kalimantan Barat (Borneo Barat) dianggap sebagai daerah asal bahasa Melayu. Berikut ini adalah tabel perbandingan bahasa Banjar dengan varian bahasa-bahasa Melayik Borneo bagian Barat.
Kata serapan dari bahasa Belanda
Kata serapan dari bahasa Belanda (Banjar: bahasa Walanda) antara lain:
Kata serapan dari bahasa Portugal (Banjar: bahasa Paranggi) antara lain:
Kata Serapan Bahasa Banjar dari Bahasa Arab
Beberapa kata yang dipergunakan dalam Bahasa Banjar berasal dari Bahasa Arab. Di antaranya :
Kolokial bahasa Banjar dan bahasa Malagasi antara lain:
Beberapa kemiripan bahasa Banjar dengan bahasa daerah lain
Banyu
Banyu artinya air.
ba~nu? pada bahasa Pambuang di desa Batu M., kecamatan Seruyan Tengah, kabupaten Kotawaringin Timur, provinsi Kalimantan Tengah.
ba~nu pada bahasa Melayu di desa Sei Sekonyer, kecamatan Kumai, kabupaten Kotawaringin Barat, provinsi Kalimantan Tengah.
b|Yu pada bahasa Banjar di desa Basirih, kecamatan Banjar Selatan, kabupaten Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan.
ba~nu pada bahasa Banjar di desa Awayan, kecamatan Awayan, kabupaten Hulu Sungai Utara, provinsi Kalimantan Selatan.
akar pada bahasa Banjar Hulu di desa Hantakan, kecamatan Batu Benawa, kabupaten Hulu Sungai Tengah, provinsi Kalimantan Selatan.
ayiG pada bahasa Bukit di desa Loksado, kecamatan Laksado, kabupaten Hulu Sungai Selatan, provinsi Kalimantan Selatan.
ayiG pada bahasa Banjar di desa Belawaian, kecamatan Tapin Tengah, kabupaten Tapin, provinsi Kalimantan Selatan.
d|num pada bahasa Berangas di desa Berangas, kecamatan Sei Puntik/mandastana, kabupaten Barito Kuala, provinsi Kalimantan Selatan.
ba~nu pada bahasa Banjar di desa Pengaron, kecamatan Sei Pinang, kabupaten Banjar, provinsi Kalimantan Selatan.
waEy pada bahasa Bugis di desa Gunung Malaban, kecamatan P. Sebuku, kabupaten Kota Baru, provinsi Kalimantan Selatan.
ba~nU? pada bahasa Banjar di desa Asam-asam, kecamatan Jorong, kabupaten Tanah Laut, provinsi Kalimantan Selatan.
soGayi pada bahasa Badeng di desa Long Nawang, kecamatan Kayan Hulu, kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Timur.
ba~nu pada bahasa Jawa di desa Bukit Mas, kecamatan Besitang, kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara.
air pada bahasa Melayu di desa Sei Seberang, kecamatan Sebatik, kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Timur.
ba~nu pada bahasa Jawa di desa Lamaru, kecamatan Balikpapan Barat, kabupaten Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur.
danum pada bahasa Pasir di desa Sandeley, kecamatan Kuaro, kabupaten Pasir, provinsi Kalimantan Timur.
banu pada bahasa Komodo di desa Komodo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur.
baYu pada bahasa Banjar di desa Pembengis, kecamatan RANTOU IKIL, kabupaten Tanjung Jabung, provinsi Jambi.
baYu pada bahasa Bentayan di desa Bentayan, kecamatan Banyuasin III, kabupaten Musi Banyuasin, provinsi Sumatera Selatan.
biyua pada bahasa Rejang Pesisir di desa Durian Amparan, kecamatan Lais, kabupaten Bengkulu Utara, provinsi Bengkulu.
biyOwa pada bahasa RejangSelupu di desa Kesambe Lama, kecamatan Curup, kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu.
baYu pada bahasa Jawa di desa Sambi Karto, kecamatan Sekampung, kabupaten Lampung Tengah, provinsi Lampung.
baYu pada bahasa Jawa di desa Pegadingan, kecamatan Kramatwatu, kabupaten Serang, provinsi Jawa Barat.
baYu pada bahasa Jawa di desa Kendawati, kecamatan Kresek, kabupaten Tangerang, provinsi Jawa Barat.
baYu pada bahasa Jawa di desa Kersana, kecamatan Kersana, kabupaten Brebes, provinsi Jawa Tengah.
baYu pada bahasa Jawa di desa Brekat, kecamatan Talang, kabupaten Tegal, provinsi Jawa Tengah.
baYu pada bahasa Jawa di desa Domiyang, kecamatan Paninggaran, kabupaten Pekalongan, provinsi Jawa Tengah.
b|n~u pada bahasa Jawa di desa Candirejo, kecamatan Mojo Tengah, kabupaten Wonosobo, provinsi Jawa Tengah.
baYu pada bahasa Jawa di desa Kedungreja, kecamatan Kedungreja, kabupaten Cilacap, provinsi Jawa Tengah.
ba~nu pada bahasa - di desa Trimulyo, kecamatan Sleman, kabupaten Sleman, provinsi Yogyakarta.
ba~nu pada bahasa - di desa Kemiri, kecamatan Tepus, kabupaten Gunung Kidul, provinsi Yogyakarta.
ba~nu pada bahasa Jawa di desa Parangtritis, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul, provinsi Yogyakarta.
ba~nu pada bahasa Jawa di desa Sendangsari, kecamatan Pengasih, kabupaten Kulon Progo, provinsi Yogyakarta.
banyu pada bahasa - di desa Manguharjo, kecamatan Mangunharjo, kabupaten Madiun, provinsi Jawa Timur.
ba~nu pada bahasa Jawa di desa Maibit, kecamatan Rengel, kabupaten Tuban, provinsi Jawa Timur.
Iwak
Iwak artinya ikan.
iw&ak pada bahasa Jawa Uring di desa Pakis, kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, provinsi Jawa Timur.
lauk pada bahasa Dayak di desa Mungkubaru, kecamatan Bukit Batu, kabupaten Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah.
lauk pada bahasa Bakumpai di desa Kalanis, kecamatan Jenamas, kabupaten Barito Selatan, provinsi Kalimantan Tengah.
laUk pada bahasa Bakumpai di desa Balawang, kecamatan Kapuas Murung, kabupaten Kapuas, provinsi Kalimantan Tengah.
laU? pada bahasa Pambuang di desa Batu M., kecamatan Seruyan Tengah, kabupaten Kotawaringin Timur, provinsi Kalimantan Tengah.
iwak pada bahasa Melayu di desaSungai Sekonyer, kecamatan Kumai, kabupaten Kotawaringin Barat, provinsi Kalimantan Tengah.
Iw|k pada bahasa Banjar di desa Basirih, kecamatan Banjar Selatan, kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan.
iwak pada bahasa Banjar di desa Awayan, kecamatan Awayan, kabupaten Hulu Sungai Utara, provinsi Kalimantan Selatan.
iwak pada bahasa Banjar Hulu di desa Hantakan, kecamatan Batu Benawa, kabupaten Hulu Sungai Tengah, provinsi Kalimantan Selatan.
iwak pada bahasa Bukit di desa Loksado, kecamatan Laksado, kabupaten Hulu Sungai Selatan, provinsi Kalimantan Selatan.
iwak pada bahasa Banjar di desa Belawaian, kecamatan Tapin Tengah, kabupaten Tapin, provinsi Kalimantan Selatan.
l|uk pada bahasa Berangas di desa Berangas, kecamatan Sei Puntik/mandastana, kabupaten Barito Kuala, provinsi Kalimantan Selatan.
iwak pada bahasa Banjar di desa Pengaron, kecamatan Sei Pinang, kabupaten Banjar, provinsi Kalimantan Selatan.
iwak pada bahasa Banjar di desa Asam-asam, kecamatan Jorong, kabupaten Tanah Laut, provinsi Kalimantan Selatan.
iwa pada bahasa Jawa di desa Bukit Mas, kecamatan Besitang, kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara.
iwak pada bahasa Jawa di desa Lamaru, kecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur.
lao? pada bahasa Melayu Pesisir di desa Sorkam Kanan, kecamatan Sorkam, kabupaten Tapanuli Tengah, provinsi Sumatera Utara.
lawu|? pada bahasa Minang Dialek Lubuk Alung di desa Pasir Lawas, kecamatan Lubuk Alung, kabupaten Padang Pariaman, provinsi Sumatera Barat.
la+U? pada bahasa Salido di desa Balai Lamo Salido, kecamatan IV Jurai, kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat.
lawok pada bahasa Melayu Pesisir di desa Lembah Damai, kecamatan Rumbai, kabupaten Kodya Pekanbaru, provinsi Riau.
lawu+ok pada bahasa Kampar di desa Bangkinang, kecamatan Bangkinang, kabupaten Kampar, provinsi Riau.
lauwa? pada bahasa Melayu Rengat di desa Pasar Cerenti, kecamatan Cerenti, kabupaten Indragiri Hulu, provinsi Riau.
iwa pada bahasa Banjar di desa Pembengis, kecamatan Bram Itam, kabupaten Tanjung Jabung Barat, provinsi Jambi.
laWO? pada bahasa Kerinci Dialek Seleman di desa Seleman, kecamatan KERSIK TUO, kabupaten Kerinci, provinsi Jambi.
iwa? pada bahasa Bentayan di desa Bentayan, kecamatan Banyuasin III, kabupaten Musi Banyuasin, provinsi Sumatera Selatan.
iwa pada bahasa Ranau di desa Rantau Nipis, kecamatan Banding Agung, kabupaten Ogan Komering Ulu, provinsi Sumatera Selatan.
iwak pada bahasa Jawa di desa Kendawati, kecamatan Kresek, kabupaten Tangerang, provinsi Jawa Barat.
lauk pada bahasa Sunda di desa Benteng, kecamatan Campaka, kabupaten Purwakarta, provinsi Jawa Barat.
lauk pada bahasa Sunda di desa Tangulun Timur, kecamatan Kalijati, kabupaten Subang, provinsi Jawa Barat.
lauk pada bahasa Sunda di desa Jingkang, kecamatan Tanjungkerta, kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat.
lauk pada bahasa Sunda di desa Ciluluk, kecamatan Cikancung, kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat.
lauk pada bahasa Sunda di desa Tegalpanjang, kecamatan Cariu, kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat.
lauk pada bahasa Sunda di desa Tembong, kecamatan Labuhan, kabupaten Pandeglang, provinsi Jawa Barat.
iwak pada bahasa Jawa di desa Kersana, kecamatan Kersana, kabupaten Brebes, provinsi Jawa Tengah.
iwak pada bahasa Jawa di desa Brekat, kecamatan Talang, kabupaten Tegal, provinsi Jawa Tengah.
iwak pada bahasa Jawa di desa Domiyang, kecamatan Paninggaran, kabupaten Pekalongan, provinsi Jawa Tengah.
iwak pada bahasa Jawa di desa Candirejo, kecamatan Mojo Tengah, kabupaten Wonosobo, provinsi Jawa Tengah.
iwak pada bahasa Jawa di desa Kedungreja, kecamatan Kedungreja, kabupaten Cilacap, provinsi Jawa Tengah.
iwa pada bahasa - di desa Trimulyo, kecamatan Sleman, kabupaten Sleman, provinsi Yogyakarta.
iwa pada bahasa - di desa Kemiri, kecamatan Tepus, kabupaten Gunung Kidul, provinsi Yogyakarta.
iwa? pada bahasa Jawa di desa Parangtritis, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul, provinsi Yogyakarta.
iwa pada bahasa Jawa di desa Sendangsari, kecamatan Pengasih, kabupaten Kulon Progo, provinsi Yogyakarta.
iwak pada bahasa - di desa Manguharjo, kecamatan Mangunharjo, kabupaten Madiun, provinsi Jawa Timur.
iwa? pada bahasa Jawa di desa Maibit, kecamatan Rengel, kabupaten Tuban, provinsi Jawa Timur.
Parak
Parak artinya dekat.
par|k pada bahasa Jawa Uring di desa Pakis, kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, provinsi Jawa Timur.
parak pada bahasa Melayu di desa Sei Sekonyer, kecamatan Kumai, kabupaten Kotawaringin Barat, provinsi Kalimantan Tengah.
p|r|k pada bahasa Banjar di desa Basirih, kecamatan Banjar Selatan, kabupaten Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan.
parak pada bahasa Banjar di desa Awayan, kecamatan Awayan, kabupaten Hulu Sungai Utara, provinsi Kalimantan Selatan.
parak pada bahasa Banjar Hulu di desa Hantakan, kecamatan Batu Benawa, kabupaten Hulu Sungai Tengah, provinsi Kalimantan Selatan.
parak pada bahasa Bukit di desa Loksado, kecamatan Laksado, kabupaten Hulu Sungai Selatan, provinsi Kalimantan Selatan.
paruk pada bahasa Banjar di desa Balawaian, kecamatan Tapin Tengah, kabupaten Tapin, provinsi Kalimantan Selatan.
tokek pada bahasa Berangas di desa Berangas, kecamatan Sei Puntik/mandastana, kabupaten Barito Kuala, provinsi Kalimantan Selatan.
parak pada bahasa Banjar di desa Pengaron, kecamatan Sei Pinang, kabupaten Banjar, provinsi Kalimantan Selatan.
parak pada bahasa Banjar di desa Asam-asam, kecamatan Jorong, kabupaten Tanah Laut, provinsi Kalimantan Selatan.
pa:k pada bahasa Bali di desa Banyu Poh, kecamatan Grokgak, kabupaten Buleleng, provinsi Bali.
p|:k pada bahasa Bali di desa Tianyar Timur, kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem, provinsi Bali.
pa|:? pada bahasa Bali di desa Nusa Sari, kecamatan Melaya, kabupaten Jembrana, provinsi Bali.
parak pada bahasa ? di desa mantar, kecamatan Seteluk, kabupaten Sumbawa, provinsi Nusa Tenggara Barat.
apare pada bahasa Sempan di desa Inauga, kecamatan Mimika Baru, kabupaten Kepulauan Yapen, provinsi Papua.
ahare pada bahasa Nias Utara di desa Pasar Lahewa, kecamatan Lahewa, kabupaten Nias, provinsi Sumatera Utara.
paRa? pada bahasa Pegagan di desa Sungai Ceper, kecamatan Mesuji, kabupaten Ogan Komering Ilir, provinsi Sumatera Selatan.
para? pada bahasa - di desa Kandang Limun, kecamatan Muara Bangka Hulu, kabupaten Kodya Bengkulu, provinsi Bengkulu.
para? pada bahasa Lembak di desa Tanjung Agung, kecamatan Teluk Segara, kabupaten Kodya Bengkulu, provinsi Bengkulu.
pa?O pada bahasa Rejang Pesisir di desa Durian Amparan, kecamatan Lais, kabupaten Bengkulu Utara, provinsi Bengkulu.
pa?a? pada bahasa RejangSelupu di desa Kesambe Lama, kecamatan Curup, kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu.
paR|? pada bahasa Lampung Abung di desa Blambangan, kecamatan Abung Selatan, kabupaten Lampung Utara, provinsi Lampung.
par|k pada bahasa Jawa di desa Kendawati, kecamatan Kresek, kabupaten Tangerang, provinsi Jawa Barat.
p|r|k pada bahasa Jawa di desa Kersana, kecamatan Kersana, kabupaten Brebes, provinsi Jawa Tengah.
p|r|k pada bahasa Jawa di desa Brekat, kecamatan Talang, kabupaten Tegal, provinsi Jawa Tengah.
p|r|k pada bahasa Jawa di desa Domiyang, kecamatan Paninggaran, kabupaten Pekalongan, provinsi Jawa Tengah.
pErak pada bahasa Jawa di desa Kedungreja, kecamatan Kedungreja, kabupaten Cilacap, provinsi Jawa Tengah.
pEr|k pada bahasa Jawa di desa Maibit, kecamatan Rengel, kabupaten Tuban, provinsi Jawa Timur.
Genetika Penutur (Y-DNA suku Banjar)
Genetika Penutur Y-DNA suku Banjar
https://web.archive.org/web/20200803141448/https://haplomaps.com/category/o/
https://haplomaps.com/haplogroup-k/
People: Banjar
Country/Region: Indonesia
Group/Language: Malay
A1a: 0.0 A1b1: 0.0 B: 0.0 B2a: 0.0 B2b: 0.0 C: 13.3 C2: 0.0
D: 0.0 E: 0.0 E1: 0.0 E1b1a: 0.0 E1b1b: 0.0 E2: 0.0
F: 6.7 G: 3.0.0 H: 0.0 I: 0.0 J: 0.0 J1: 0.0 J2: 0.0
K: 0.0 L: 0.0 M: 0.0 N: 0.0 O: 0.0 O1: 26.7 O2: 26.7 O3: 26.7
P: 0.0 Q: 0.0 R/R1: 0.0 R1a: 0.0 R1b: 0.0 R2a: 0.0 S: 0.0 T: 0.0
Lihat pula
Bahasa Banjar Samarinda
Suku Banjar
Referensi
Bibliografi
*
*
*
*
*
*
*
*
Pranala luar
DDC: Teori dan Praktik Klasifikasi Persepuluhan Dewey: Edisi Indonesia dan
http://gramatika.kemdikbud.go.id/index.php/gramatika/article/view/135/100 RELASI KEKERABATAN BAHASA BANJAR DAN BAHASA BALI: TINJAUAN LINGUSITIK HISTRORIS KOMPRATIF
http://gramatika.kemdikbud.go.id/index.php/gramatika/article/view/135 Genetic Relationship of Banjar and Bali Language: Comparative Historical Linguistic Review
http://gramatika.kemdikbud.go.id/index.php/gramatika/article/download/112/82/ MORFEM TERIKAT DALAM BAHASA BANJAR
(BOUND MORPHEME IN BANJAR LANGUAGE)
Buku pertama berbahasa banjar
Pencipta kamus dan tata bahasa Banjar
Terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Banjar
Dialek Samarinda
Kamus bahasa Banjar
Mari Mengenal dan Berbahasa Banjar
Sintaksis bahasa Banjar
List of recipient languages that borrowed words from Banjarese
Languages of Kalimantan
Rumpun bahasa Austronesia
Rumpun bahasa Melayu-Polinesia
Banjar
Bahasa di Kalimantan Timur
Bahasa di Kalimantan Selatan
Bahasa di Kalimantan Tengah
Rumpun bahasa Malayik |
5572 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Tatar | Bahasa Tatar | Bahasa Tatar merupakan salah satu jenis bahasa dari rumpun bahasa Turkik. Bahasa Tatar digunakan oleh Bangsa Tatar terkenal dengan prajurit-prajuritnya yang tangguh dan pernah memiliki kerajaan besar yang mencakup wilayah Asia Tengah, dan Rusia.
Bahasa Tatar dituturkan di wilayah Rusia, khususnya di Republik Otonom Tatarstan, Bashkortostan dan berbagai kawasan di Asia Tengah dan Siberia. Di samping itu, terdapat kelompok dialek Tatar yang disebut sebagai Tatar Krimea di wilayah Uzbekistan dan Ukraina. Bahasa Tatar juga dituturkan oleh kurang lebih 4.000 etnik Tatar di Daerah Otonomi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok.
Sebelumnya, bahasa ini ditulis dengan huruf Arab, tetapi sejak tahun 1940 diganti dengan huruf Kiril dan kini, setelah mendapatkan otonomi luas, ada upaya untuk mengganti huruf Kiril dengan huruf Latin, tetapi ditolak oleh pihak-pihak pro-Rusia.
Rujukan
Pranala luar
Bahasa Tatar di Ethnologue
Bahasa Turkik |
5573 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Kazakh | Bahasa Kazakh | Bahasa Kazakh atau Qazaq (Latin: atau , Kiril: atau , Arab: atau , , ) adalah sebuah rumpun bahasa Turkik dari cabang Kipchak yang dituturkan di Asia Tengah oleh orang Kazakh. Ini terkait erat dengan Nogai, Kirgiz, dan Karakalpak. Ini adalah bahasa resmi Kazakhstan dan bahasa minoritas yang signifikan di Prefektur Otonomi Kazakh Ili di barat laut Xinjiang, Tiongkok dan di Provinsi Bayan-Ölgii di barat Mongolia. Bahasa ini juga dituturkan oleh banyak etnis Kazakh di seluruh bekas Uni Soviet (sekitar 472.000 di Rusia menurut sensus Rusia tahun 2010), Jerman, dan Turki.
Seperti rumpun bahasa Turkik lainnya, Kazakh adalah bahasa aglutinatif dan menggunakan harmoni vokal. Ethnologue mengakui tiga kelompok dialek yang saling dimengerti, Kazakh Timur Laut, variasi yang paling banyak digunakan yang juga berfungsi sebagai dasar bahasa standar, lalu Kazakh Selatan, dan Kazakh Barat. Bahasa ini berbagi tingkat pemahaman timbal balik dengan Karakalpak yang terkait erat sementara dialek Baratnya mempertahankan kejelasan timbal balik yang terbatas dengan rumpun bahasa Altai.
Pada bulan Oktober 2017, presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev memutuskan bahwa sistem penulisan akan berubah dari abjad Kiril ke Latin pada tahun 2025. Alfabet Latin yang diusulkan telah direvisi beberapa kali dan pada Januari 2021 mendekati inventaris alfabet Turki, meskipun kurang huruf C dan Ç, serta memiliki empat huruf tambahan: Ä, Ñ, Q dan Ū (meskipun huruf lain seperti Y memiliki cara pengucapan yang berbeda). Ini dijadwalkan akan bertahap dari 2023 hingga 2031.
Distribusi geografis
Penutur bahasa Kazakh (terutama bangsa Kazakh) tersebar di wilayah yang luas dari Tian Shan hingga pantai barat Laut Kaspia. Kazakh adalah bahasa resmi negara Kazakhstan, dengan hampir 10 juta penutur (berdasarkan informasi dari CIA World Factbook tentang populasi dan proporsi penutur bahasa Kazakh).
Di Tiongkok, hampir dua juta etnis Kazakh dan penutur bahasa Kazakh tinggal di Prefektur Otonomi Kazakh Ili di Xinjiang.
Sejarah
Orang pertama yang mendiami wilayah Kazakhstan modern adalah orang Skit, yang merupakan keturunan Iran. Göktürks bermigrasi ke daerah tersebut pada abad ke-6 Masehi dan menaklukkan sebagian besar tanah air Skithia, yang menyebabkan Turkifikasi di wilayah tersebut. Pada abad ke-12 Masehi, Kimeks kemudian menggantikan Göktürks dan juga memperkenalkan rumpun bahasa Turkik ke stepa Kazakh.
Cabang Kipchak dari rumpun bahasa Turkik, yang berasal dari bahasa Kazakh, sebagian besar dipadatkan pada masa pemerintahan Golden Horde, yang penduduknya menyebarkan Islam sepenuhnya dan pendahulu terdekat bahasa Kazakh ke stepa Kazakh. Bahasa Kazakh modern dikatakan berasal sekitar tahun 1465 M selama pembentukan Muslim Suni, Kekhanan Kazakh. Bahasa Kazakh modern kemungkinan merupakan keturunan dari bahasa Turki Chagatay seperti yang dituturkan oleh Dinasti Timuriyah dan bahasa Turki Kipchak seperti yang dituturkan oleh Golden Horde.
Sebagai bahasa yang terkait dengan budaya mayoritas Muslim, Kazakh menggunakan sejumlah besar kata pinjaman dari Persia dan Arab karena seringnya interaksi historis antara kelompok etnis Kazakh dan Iran di selatan. Selain itu, bahasa Persia adalah lingua franca di Kekhanan Kazakh, yang memungkinkan mencampurkan kata-kata Persia ke dalam bahasa lisan dan tulisan mereka sendiri. Sementara itu, bahasa Arab digunakan oleh orang Kazakh di masjid dan mausoleum, dan berfungsi sebagai bahasa khusus untuk konteks keagamaan.
Orang Kazakh menggunakan abjad Arab untuk menulis bahasa mereka hingga kira-kira tahun 1929. Pada awal 1900-an, aktivis Kazakh Ahmed Baytursinuli mereformasi alfabet Arab–Kazakh, tetapi karyanya sebagian besar dibayangi oleh kehadiran Soviet di Asia Tengah. Pada saat itu, rezim Soviet yang baru memaksa Kazakh menggunakan alfabet Latin, dan kemudian alfabet Kiril pada tahun 1940-an dalam upaya untuk benar-benar membuat mereka menjadi Rusia. Saat ini, orang Kazakh menggunakan tulisan Arab, Latin, dan Kiril untuk menulis bahasa mereka.
Sistem penulisan
Catatan tertulis tertua dari bahasa yang terkait erat dengan Kazakh ditulis dalam alfabet Turki Kuno, meskipun tidak diyakini bahwa salah satu dari varietas ini adalah pendahulu langsung Kazakh. Bahasa Kazakh modern, sekitar seribu tahun yang lalu, ditulis dalam abjad Arab hingga tahun 1929, ketika otoritas Soviet memperkenalkan alfabet berbasis Latin, dan kemudian alfabet Kiril pada tahun 1940.
Nazarbayev pertama kali mengangkat topik penggunaan alfabet Latin alih-alih alfabet Kiril sebagai naskah resmi Kazakh di Kazakhstan pada Oktober 2006. Studi pemerintah Kazakh yang dirilis pada bulan September 2007 menyatakan bahwa peralihan ke alfabet Latin dalam jangka waktu 10 hingga 12 tahun dapat dilakukan, dengan biaya sebesar $300 juta.
Transisi dihentikan sementara pada 13 Desember 2007, dengan presiden Nazarbayev menyatakan: "Selama 70 tahun orang Kazakhstan membaca dan menulis dalam alfabet Kiril. Lebih dari 100 kebangsaan tinggal di negara bagian kita. Oleh karena itu kita membutuhkan stabilitas dan kedamaian. Kita seharusnya tidak terburu-buru dalam masalah transformasi alfabet."
Namun, pada 30 Januari 2015, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Arystanbek Muhamediuly mengumumkan rencana transisi sedang dilakukan, dengan spesialis mengerjakan ortografi untuk mengakomodasi aspek fonologi bahasa. Dalam mempresentasikan rencana strategis ini pada April 2017, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev menggambarkan abad ke-20 sebagai periode dimana "bahasa dan budaya Kazakh telah dihancurkan."
Nazarbayev memerintahkan otoritas Kazakh untuk membuat alfabet Latin Kazakh pada akhir 2017, yang menjadi tulisan Kazakh dapat kembali ke alfabet Latin mulai tahun 2018. , Bahasa Kazakh ditulis dalam alfabet Kiril di Kazakhstan dan Mongolia, serta dalam bahasa Latin di Kazakhstan, sementara lebih dari satu juta penutur bahasa Kazakh di Tiongkok menggunakan alfabet turunan Arab yang mirip dengan yang digunakan untuk menulis bahasa Uigur.
Pada 26 Oktober 2017, presiden Nursultan Nazarbayev mengeluarkan Keputusan Presiden №569 untuk melakukan perubahan ke alfabet Latin dari alfabet Kiril dan memerintahkan transisi ke alfabet ini diselesaikan, keputusan yang diambil untuk menekankan budaya Kazakh setelah era pemerintahan Soviet dan untuk memfasilitasi penggunaan perangkat digital. Namun, keputusan awal untuk menggunakan ortografi baru hanya menggunakan apostrof, yang membuat penggunaan banyak alat populer untuk mencari dan menulis teks menjadi sulit, menimbulkan kontroversi.
Oleh karena itu, pada tanggal 19 Februari 2018, dikeluarkan Keputusan Presiden №637 dimana penggunaan apostrof dihentikan dan diganti dengan penggunaan diakritik dan digraf, menjadikan Kazakh sebagai rumpun bahasa Turkik kedua yang menggunakan ch dan sh setelah pemerintah Uzbekistan mengadaptasinya dalam versi alfabet Latin mereka. Namun, banyak warga menyatakan bahwa alfabet yang diperkenalkan secara resmi perlu perbaikan lebih lanjut.
Pada tahun 2020, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menyerukan revisi lain dari alfabet Latin dengan fokus pada melestarikan suara asli dan pengucapan bahasa Kazakh. Revisi ini, dipresentasikan kepada publik pada November 2019 oleh akademisi dari Institut Linguistik Baitursynov dan spesialis yang tergabung dalam kelompok kerja resmi untuk transisi naskah, menggunakan diaresis, breve, dan cedilla; alih-alih digraf dan aksen akut, dan memperkenalkan perubahan ejaan untuk mencerminkan fonologi Kazakh dengan lebih akurat. Revisi ini adalah versi alfabet Turki yang sedikit dimodifikasi, menghilangkan huruf C, dan memiliki empat huruf tambahan yang tidak ada dalam bahasa Turki: Ä, Q, Ñ, dan Ū.
Pada Februari 2021, Kazakhstan menegaskan kembali rencananya untuk transisi bertahap ke alfabet Kazakh berbasis Latin hingga tahun 2031.
Abjad Arab untuk bahasa Kazakh tetap digunakan secara resmi di Tiongkok dan wilayah lain yang menggunakan bahasa Kazakh di luar Kazakhstan dan Rusia. Berbeda dengan alfabet Arab dasar, yang lebih tepat disebut abjad, abjad Arab Kazakh yang diadaptasi adalah alfabet yang sebenarnya, dengan karakter individu untuk setiap suara dalam bahasa.
Fonologi
Bahasa Kazakh menunjukkan harmoni vokal akar-lidah, dengan beberapa kata yang berasal dari bahasa asing baru-baru ini (biasanya berasal dari Rusia atau Arab) sebagai pengecualian. Ada juga sistem harmoni pembulatan yang mirip dengan Kirgiz, tetapi tidak berlaku secara kuat dan tidak tercermin dalam ortografi. Sistem ini hanya berlaku untuk vokal terbuka , dan , yang terjadi pada suku berikutnya. Jadi, (dalam alfabet Latin); jūldyz, bügın, dan ülken, sebenarnya diucapkan sebagai jūldūz, bügün, dan ülkön.
Konsonan
Bagan berikut menggambarkan inventarisasi konsonan bahasa Kazakh standar; banyak bunyi, bagaimanapun adalah alofon dari bunyi lain atau hanya muncul dalam kata-kata pinjaman baru-baru ini. Ke-18 fonem konsonan yang dicantumkan oleh Vajda tanpa tanda kurung—karena ini adalah fonem, tempat terdaftar dan cara artikulasinya sangat umum, dan akan berbeda dari yang ditampilkan. Fonem hanya terjadi pada pinjaman baru-baru ini, kebanyakan dari bahasa Rusia (/t͡s/ jarang muncul dalam ucapan normal). Kazakh memiliki 17 fonem konsonan asli; ini adalah konsonan berhenti /p, b, t, d, k, g, d͡ʑ/, frikatif /s, z, ɕ, ʑ/, nasal /m, n, ŋ/, liquids /r, l/, dan dua konsonan glides /w, j/.
Sebagai tambahan, /q/, /ɡ/, dan /b/ yang dipinjamkan secara terbuka (diantara vokal) untuk [χ], [ɣ], dan [β]. Dalam kata serapan, suku kata yang berhenti bersuara; pada akhirnya menjadi samar-samar.
Berdasarkan IPA di atas, menunjukkan perubahan tertentu dari rekan rumpun bahasa Turkik, perubahan yang pada umumnya berprinsip. Empat pola seperti itu langsung dapat dikenali:
/t͡ɕ/ Turki sesuai dengan Kazakh /ɕ/, misalnya /qat͡ɕ/ ke /qaɕ/;
/ɕ/ Turki pada gilirannya sesuai dengan Kazakh /s/ di posisi akhir, misalnya /tyɕ/ ke /tys/;
/j/ Turki sesuai dengan /ʑ/ di posisi awal, misalnya /jaz/ ke /d͡ʑaz/
/ɣ/ Turki sesuai dengan Kazakh /w/ di posisi akhir /aɣ/ ke /aw/ (lihat juga Krueger 1980, Johanson 2009).
Vokal
Kazakh memiliki sistem 12 vokal fonemik, 3 di antaranya adalah diftong. Kontras pembulatan dan umumnya hanya muncul sebagai fonem pada suku kata pertama dari sebuah kata, tetapi muncul belakangan secara alofonis. Selain itu, bunyi /æ/ telah dimasukkan secara artifisial karena pengaruh bahasa Arab, Persia, dan kemudian bahasa Tatar selama periode Islam. Vokal tengah "e, ө, о" diftongisasi dengan awalan [j͡ɪ, w͡ʉ, w͡ʊ].
Menurut Vajda, kualitas vokal depan/belakang sebenarnya adalah salah satu akar lidah netral versus retraksi.
Nilai fonetik dipasangkan dengan karakter yang sesuai dalam alfabet Kiril Kazakh dan alfabet Latin saat ini.
Harmoni vokal
Seperti hampir semua rumpun bahasa Turkik, Kazakh memiliki harmoni vokal (terkadang disebut "vokal keras dan lunak".). Artinya, suku kata yang mengandung vokal belakang hanya dapat diikuti oleh suku kata yang mengandung vokal belakang, begitu pula sebaliknya. Secara fonologis, i, u, dan yu mungkin tergantung pada vokal sebelumnya atau sesudahnya, jika vokal belakang, ini diucapkan , dan jika vokal depan, ini diucapkan . Bila tidak didahului atau digantikan oleh vokal lain, ketiga huruf tersebut biasanya dilafalkan (kecuali dalam hal mi/ми; dimana mereka diucapkan sebagai ).
Vokal belakang disebabkan sebelumnya -k-/-к- dan -g-/-г- untuk diucapkan sebagai -q-/-қ- dan -ğ-/-ғ- dalam sufiks, masing-masing (-ğa/-ға vs. -ge/-ге "akhiran kasus datif").
Penekanan
Sebagian besar kata dalam bahasa Kazakh ditekankan pada suku kata terakhir, kecuali:
Saat menghitung objek angka, bukan ditekankan pada suku kata pertama, tetapi ditekankan pada suku kata terakhir dalam jumlah kolektif yang diakhiri dengan -eu (bıreu, altau dari bır, alty):
bir, ekı, üş, tört, bes, alty, jetı, ...
satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ...
Kata ganti yang pasti dan negatif ditekankan pada suku kata pertama:
bärıne, eşkımge
kepada semua orang, tidak kepada siapa pun
Morfologi dan sintaks
Bahasa Kazakh umumnya adalah kata kerja akhir, meskipun berbagai permutasi pada urutan kata SOP (subjek-objek-predikat) dapat digunakan, misalnya, karena topikalisasi. Morfologi infleksional dan derivatif, baik verbal maupun nominal, dalam bahasa Kazakh, ada hampir secara eksklusif dalam bentuk sufiks aglutinatif. Kazakh adalah bahasa nominatif-akusatif, kepala-akhir, cabang kiri, dan penanda-tergantung.
Kata ganti
Ada delapan kata ganti orang di Kazakh:
Kemerosotan kata ganti diuraikan dalam bagan berikut. Kata ganti tunggal menunjukkan ketidakteraturan, sedangkan kata ganti jamak teratur. Bentuk ketidakteraturan disorot dengan huruf tebal.
Selain kata ganti, ada beberapa rangkaian morfem lagi yang berhubungan dengan orang.
Tenses, aspek, dan mood
Bahasa Kazakh dapat mengekspresikan kombinasi yang berbeda dari tenses, aspek, dan mood melalui penggunaan berbagai morfologi verbal atau melalui sistem kata kerja modal, banyak di antaranya mungkin lebih baik dianggap kata kerja ringan. Bentuk waktu sekarang adalah contoh utama dari ini; progresif tenses di Kazakh dibentuk dengan salah satu dari empat kemungkinan modal. Kata kerja modal "otwr" (duduk), "tūr" (berdiri), dan "jat" (berbohong), menyandikan berbagai corak makna tentang bagaimana tindakan dilakukan dan juga berinteraksi dengan semantik leksikal dari kata kerja akar: tindakan telic dan non-telic, semelfactives, duratif, dan non-duratif, tepat waktu, dan lain-lain. Ada batasan pilihan pada kata kerja modal: kata kerja gerak, seperti бару (pergi) dan келу (datang); tidak boleh digabungkan dengan "otyr". Namun, kata kerja apa pun dapat digabungkan dengan "jat" (berbohong) untuk mendapatkan makna progresif tenses.
Meskipun mungkin untuk berpikir bahwa kategori aspek yang berbeda mengatur pilihan tambahan, itu tidak begitu mudah di Kazakh. Auksiliaris secara internal peka terhadap semantik leksikal predikat, misalnya, kata kerja yang menggambarkan gerak:
Selain kompleksitas dari tenses progresif, ada banyak pasangan konvergensi bantu yang menyandikan rentang aspek, makna modal, kehendak, bukti, dan tindakan-modifikasi. Misalnya pola -yp köru, dengan kata kerja bantu köru (melihat), menunjukkan bahwa subjek dari kata kerja mencoba atau mencoba melakukan sesuatu (bandingkan dengan bahasa Jepang てみる temiru konstruksi).
Referensi
Pranala luar
Bahasa Turkik
Kazakhstan |
5596 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Albania | Bahasa Albania | Bahasa Albania (, ; atau , ) merupakan kelompok tersendiri dalam bahasa Indo-Eropa. Bahasa ini menjadi bahasa resmi di Albania, dan dituturkan oleh masyarakat etnis Albania di beberapa kawasan di semenanjung Balkan. Mereka mencapai 30% penduduk Makedonia, 90% penduduk Kosovo Serbia-Montenegro, minoritas kecil di Yunani, Rumania, Italia dan Turki.
Mayoritas penutur bahasa Albania ini adalah pemeluk Islam, sedang sisanya beragama Kristen Ortodoks dan Katolik Roma.
Dokumen tertulis pertama yang menyebutkan adanya bahasa Albania berasal dari akhir abad ke-13 tentang sebuah laporan kriminal. Bahasa ini pertama kali direkam pada tanggal 4 April 1914 di Wina, Austria.
Penggolongan
Bahasa Albania merupakan salah satu dari sebelas cabang utama rumpun bahasa Indo-Eropa, di mana bahasa ini menempati posisi tersendiri. Pada tahun 1854, bahasa Albania mulai dikenal sebagai bahasa Indo-Eropa oleh filolog bernama Franz Bopp. Bahasa Albania sebelumnya dibandingkan oleh beberapa ahli bahasa Indo-Eropa dengan Jermanik dan Balto-Slavia, yang semuanya berbagi beberapa kata kerabat dan isoglosa. Ahli bahasa lain menghubungkan bahasa Albania dengan Latin, Yunani, dan Armenia, sementara menempatkan bahasa Jerman dan Balto-Slavia pada cabang lain dalam rumpun Indo-Eropa. Para ahli bahasa saat ini menunjukkan bukti bahwa bahasa Albania berhubungan dekat secara genealogi dengan bahasa Yunani dan Armenia, sedangkan bahwa Albania merupakan bahasa satem semakin kurang diterima.
Hipotesis dari kesinambungan dialek "Indo-Eropa Balkan" mengemukakan periode umum koeksistensi prasejarah dari beberapa dialek Indo-Eropa di Balkans sebelum tahun 2000 SM. Dalam kelompok ini memasukkan bahasa Albania, Yunani, Armenia, Frigia, bahasa-bahasa yang dibuktikan pada prasasti termasuk Makedonia Kuno, Trakia, Iliria, dan relatif memiliki bukti tertulis yang banyak seperti Messapia di Semenanjung Italia bagian selatan. Ciri-ciri umum kelompok ini tampak pada tataran fonologis, morfologis, dan leksikal, diduga akibat kontak antara berbagai bahasa. Konsep kelompok linguistik ini dijelaskan sebagai semacam liga pada Zaman Perunggu (fenomena kawasan linguistik tertentu), meskipun juga terdiri dari bahasa-bahasa yang berhubungan satu sama lain. Sebuah prestage umum posterior untuk bahasa Proto-Indo-Eropa yang menurunkan Albania, Yunani, dan Armenia, dianggap sebagai skenario yang mungkin. Dalam hal ini, karena banyaknya kemungkinan inovasi fonologis bersama antara bahasa Yunani dan Armenia, kemungkinan bahasa Albania adalah bahasa Indo-Eropa Balkan pertama yang terpisah.
Bahasa Albania mewakili salah satu bahasa inti dalam Sprachbund Balkan.
Dialek
Bahasa Albania secara umum dibagi menjadi 4 dialek, antara lain:
Dialek Gheg yang dituturkan di bagian utara Albania
Dialek Tosk, dituturkan di bagian selatan Albania dan menjadi dialek baku bahasa Albania.
Dialek Arvinitika yang dipakai komunitas Albania di Yunani
Dialek Arbereshe, yakni dialek Albania di wilayah selatan Italia.
Bentuk baku
Sebelum Perang Dunia II, bentuk yang digunakan secara resmi adalah dialek Gheg. Setelah Perang Dunia II, bentuk yang digunakan secara resmi adalah dialek Tosk. Pembakuan bahasa dilakukan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Albania dan Akademi Ilmu Pengetahuan dan Kesenian Kosovo. Bentuk ejaan yang baru dipublikasikan pada tahun 1967 dan 1973. Sedangkan, kamus terbaru Bahasa Albania diterbitkan pada tahun 1976 dan 1980 oleh Pemerintah Albania.
Letak persebaran
Bahasa Albania dituturkan oleh kurang lebih 7,4 juta penutur, yang kebanyakan berada di Albania, Kosovo, Turki, Makedonia Utara, Yunani, Italia (Arbereshe) dan oleh komunitas imigran di berbagai negara.
Catatan
Referensi
Catatan kaki
Daftar pustaka
Ajeti, Idriz. "La présence de l'albanais dans les parlers des populations slaves de la Péninsule balkanique à la lumière de la langue et de la toponymie", Studia Albanica 2 (1968): 131–6.
Ajeti, Idriz. "Për historinë e marrëdhënieve të hershme gjuhësore shqiptare-sllave", Studime Filologjike 4 (1972): 83–94 (reprint in Gjurmime albanologjike – Seria e shkencave filologjike II – 1972. Pristina: 1974, pp. 33–44).
Arapi, Inna. Der Gebrauch von Infinitiv und Konjunktiv im Altalbanischen mit Ausblick auf das Rumänische. Hamburg: Kovač, 2010.
Banfi, Emanuele. Linguistica balcanica. Bologna: Zanichelli, 1985.
Banfi, Emanuele. Storia linguistica del sud-est europeo: Crisi della Romània balcanica tra alto e basso medioevo. Milan: Franco Angeli, 1991.
Bonnet, Guillaume. Les mots latins de l'albanais. Paris–Montréal: L'Harmattan, 1998.
Bopp, Franz. "Über das Albanesische in seinen verwandtschaftlichen Beziehungen", in Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften. Abhandlungen der philosophisch-historischen Klasse. Berlin: J. Stargardt, 1855, pp. 459–549.
Boretzky, Norbert. Der türkische Einfluss auf das Albanische. 2 vols. vol. 1: Phonologie und Morphologie der albanischen Turzismen; vol. 2: Wörterbuch der albanischen Turzismen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1975.
Buchholz, Oda & Wilfried Fiedler. Albanische Grammatik. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1987.
Çabej, Eqrem. "Disa probleme themelore të historisë së vjetër të gjuhës shqipe", Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës. Seria e Shkencave Shoqërore 4 (1962): 117–148 (In German Studia Albanica 1 (1964))
Çabej, Eqrem. "Zur Charakteristik der lateinischen Lehnwörter im Albanischen", Revue roumaine de linguistique 7, vol. 1 (1962): 161–99 (In Albanian "Karakteristikat e huazimeve latine të gjuhës shqipe", Studime Filologjike 2 (1974): 14–51)
Çabej, Eqrem. "Rreth disa çështjeve të historisë së gjuhës shqipe", Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës. Seria e Shkencave Shoqërore 3 (1963): 69–101. (In Romanian Studii și cercetări lingvistiche 4 (1954))
Çabej, Eqrem. "Mbi disa rregulla të fonetikës historike të shqipes", Studime Filologjike 2 (1970): 77–95 (In German "Über einige Lautregeln des Albanischen", Die Sprache 18 (1972): 132–54)
Çabej, Eqrem. "L'ancien nom national des albanais", Studia Albanica 1 (1972): 1–40.
Çabej, Eqrem. "Problemi i vendit të formimit të gjuhës shqipe", Studime Filologjike 4 (1972): 3–27.
Çabej, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes. 7 vols. Tirana: Akademia et Shkencave e Republikës Popullore të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1976–2014.
Camaj, Martin. Albanische Wortbildung. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966.
Camaj, Martin. Albanian Grammar. Trans. Leonard Fox. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1984.
Camarda, Demetrio. Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese. Livorno: Successore di Egisto Vignozzi, 1864.
Camarda, Demetrio. Appendice al saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese. Prato, 1866.
Campbell, George L., ed. Compendium of the World's Languages, 2nd edn. Vol. 1: Abaza to Kurdish, s.v. "Albanian". London–NY: Routledge, 2000, pp. 50–7.
Cimochowski, Wacław. "Recherches sur l'histoire du sandhi dans la langue albanaise", Lingua Posnaniensis 2 (1950): 220–55.
Cimochowski, Wacław. "Des recherches sur la toponomastique de l'Albanie", Lingua Posnaniensis 8 (1960): 133–45.
Cimochowski, Wacław. "Pozicioni gjuhësor i ilirishtes ballkanike në rrethin e gjuhëve indoevropiane", Studime Filologjike 2 (1973).
Demiraj, Bardhyl. Albanische Etymologien: Untersuchungen zum albanischen Erbwortschatz. Amsterdam–Atlanta: Rodopi, 1997.
Demiraj, Shaban. "Albanian", in The Indo-European Languages. Edited by Anna Giacalone Ramat & Paolo Ramat. London-NY: Routledge, 1998, pp. 480–501.
Demiraj, Shaban. Gramatikë historike e gjuhës shqipe. Tirana: 8 Nëntori, 1986.
Demiraj, Shaban. Gjuha shqipe dhe historia e saj. Tirana: Shtëpia botuese e librit universitar, 1988.
Demiraj, Shaban. Fonologjia historike e gjuhës shqipe. (Akademia e Shkencave e Shqiperise. Instituti i Gjuhesise dhe i Letersise). Tirana: TOENA, 1996.
Demiraj, Shaban. Prejardhja e shqiptarëve në dritën e dëshmive të gjuhës shqipe. Tirana: Shkenca, 1999.
De Simone, Carlo. "Gli illiri del Sud. Tentativo di una definizione", Iliria 1 (1986).
Desnickaja, Agnija. Albanskij jazyk i ego dialekty. Leningrad: Nauka, 1968.
Desnickaja, Agnija. "Language Interferences and Historical Dialectology", Linguistics 113 (1973): 41–57.
Desnickaja, Agnija. Osnovy balkanskogo jazykoznanija. Leningrad: Nauka, 1990.
de Vaan, Michiel. "The Phonology of Albanian", in Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics, vol. 3. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 2018, pp. 1732–49.
Domi, Mahir. "Prapashtesa ilire dhe shqipe, përkime dhe paralelizma", Studime Filologjike 4 (1974).
Domi, Mahir. "Considérations sur les traits communs ou parallèles de l'albanais avec les autres langues balkaniques et sur leur étude", Studia Albanica 1 (1975).
Fortson IV, Benjamin W. "Albanian", in Indo-European Language and Culture: An Introduction, 2nd edn. Malden: Wiley-Blackwell, 2010, pp. 446–58 (1st edn. 2004, pp. 390–9).
Genesin, Monica. "Albanian", in Encyclopedia of the Languages of Europe. Edited by Glanville Price. Oxford: Blackwell, 1998, pp. 4–8.
Gjinari, Jorgji. "Për historinë e dialekteve të gjuhës shqipe", Studime Filologjike 4 (1968).
Gjinari, Jorgji. "Mbi vazhdimësinë e ilirishtes në gjuhën shqipe", Studime Filologjike 3 (1969).
Gjinari, Jorgji. "Struktura dialektore e shqipes e parë në lidhje me historinë e popullit", Studime Filologjike 3 (1976).
Gjinari, Jorgji. "Dëshmi të historisë së gjuhës shqipe për kohën dhe vendin e formimit të popullit shqiptar", Studime Filologjike 3 (1982).
Gjinari, Jorgji. Dialektologjia shqiptare. Pristina: Universiteti, 1970.
Gjinari, Jorgji, Bahri Beci, Gjovalin Shkurtaj, & Xheladin Gosturani. Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe, vol. 1. Naples: Università degli Studi di Napoli L'Orientali, 2007.
Hamp, Eric P. "Albanian", in Encyclopedia of Language and Linguistics. 2 vols. Edited by R. E. Asher. Oxford: Pergamon, 1994, pp. 1:65–7.
Huld, Martin E. Basic Albanian Etymologies. Columbus, OH: Slavica Publishers, 1984.
Katičić, Radoslav. Ancient Languages of the Balkans. 2 vols. The Hague–Paris: Mouton, 1976.
Kocaqi, Altin. "Dokumente historiko-gjuhësore: vëndi i shqipes ndër gjuhët evropiane". Albania: Marin Barleti, 2013. .
Kretschmer, Paul. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896.
Kretschmer, Paul. "Sprachliche Vorgeschichte des Balkans", Revue internationale des études balkaniques 2, no. 1 (1935): 41–8.
Lloshi, Xhevat. "Substandard Albanian and Its Relation to Standard Albanian", in Sprachlicher Standard und Substandard in Südosteuropa und Osteuropa: Beiträge zum Symposium vom 12.-16. Oktober 1992 in Berlin. Edited by Norbert Reiter, Uwe Hinrichs & Jirina van Leeuwen-Turnovcova. Berlin: Otto Harrassowitz, 1994, pp. 184–94.
Lloshi, Xhevat. "Albanian", in Handbuch der Südosteuropa-Linguistik. Edited by Uwe Hinrichs. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1999, pp. 277–99.
Lambertz, Maximilian. Lehrgang des Albanischen. 3 vols., vol. 1: Albanisch-deutsches Wörterbuch; vol. 2: Albanische Chrestomathie; vol. 3: Grammatik der albanischen Sprache. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften 1954; Berlin 1955; Halle an der Saale 1959.
Matzinger, Joachim. "Die Albaner als Nachkommen der Illyrier aus der Sicht der historischen Sprachwissenschaft", in Albanische Geschichte: Stand und Perspektiven der Forschung. Edited by Oliver Jens Schmitt & Eva Frantz. Munich: R. Oldenburg Verlag, 2009, pp. 13–35.
Matzinger, Joachim. "Der lateinisch-albanische Sprachkontakt und seine Implikationen für Vorgeschichte des Albanischen und der Albaner", in Südosteuropäische Romania: Siedlungs-/Migrationsgeschichte und Sprachtypologie. Edited by Wolfgang Dahmen et al. Tübingen: Narr Verlag, 2012, pp. 75–103.
Mayer, Anton. Die Sprache der alten Illyrier. 2 vols. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1957/1959.
Mann, Stuart E. An Albanian Historical Grammar. Hamburg: Helmut Buske, 1977.
Meyer, Gustav. "Albanesische Studien I. Die Pluralbildungen der albanesischen Nomina", in Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 104 (1883): 257–362.
Miklosich, Franz. Albanische Forschungen. 2 vols., vol. 1: Die slavischen Elemente im Albanischen; vol. 2: Die romanischen Elemente im Albanischen. Vienna: Karl Gerold's Sohn, 1870.
Newmark, Leonard, Philip Hubbard, & Peter Prifti. Standard Albanian: A Reference Grammar for Students. Stanford: Stanford University Press, 1982.
Ölberg, Hermann. "Einige Uberlegungen zur Autochtonie der Albaner auf der Balkanhalbinsel", in Akten der internationalen albanologischen Kolloquiums, Innsbruck, 1972, zum Gedächtnis an Norbert Jokl. Edited by Hermann M. Ölberg. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1977.
Ölberg, Hermann. "Kontributi i gjuhësisë për çështjen e atdheut ballkanik të shqiptarëve", Studime Filologjike 3 (1982).
Pedersen, Holger. "Bidrag til den albanesiske Sproghistorie", in Festskrift til Vilhelm Tomsen. Kopenhagen: Gyldendal, 1894, pp. 246–57.
Pedersen, Holger. "Albanesisch", Kritischer Jahrbericht 9, vol. 1 (1905): 206–17. Erlangen (1909).
Pellegrini, Giovan Battista. "I rapporti linguistici interadriatici e l'elemento latino dell'albanese", Abruzzo 19 (1980): 31–71.
Pellegrini, Giovan Battista. "Disa vëzhgime mbi elementin Latin të shqipes" [Some observations on the Latin element of the Albanian language], Studime Filologjike 3 (1982); (in Italian) "Alcune osservazioni sull'elemento latino dell'albanese", Studia Albanica 1983: 63–83.
Pellegrini, Giovan Battista. Avviamento alla linguistica albanese. Edizione rinnovata. Rende: Università degli studi della Calabria, Centro editoriale e librario, 1997.
Pisani, Vittore. "L'albanais et les autres langues indo-européennes", in Mélanges Henri Grégoire II. Brussels, 1950, pp. 519–38; reprint in Saggi di linguistica storica: Scritti scelti. Torino: Rosenberg & Sellier, 1959, pp. 96–114.
Pisani, Vittore. "Les origines de la langue albanaise, questions de principe et de méthode", Studia Albanica 1 (1964): 61–8.
Pisani, Vittore. "Sulla genesi dell'albanese", in Akten der internationalen albanologischen Kolloquiums, Innsbruck, 1972, zum Gedächtnis an Norbert Jokl. Edited by Hermann M. Ölberg. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1977, pp. 345–66.
Orel, Vladimir. Albanian Etymological Dictionary. Leiden: Brill, 1998.
Riza, Selman. Studime albanistike. Pristina 1979.
Schumacher, Stefan & Joachim Matzinger. Die Verben des Altalbanischen: Belegwörterbuch, Vorgeschichte und Etymologie. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2013.
Svane, Gunnar. Slavische Lehnwörter im Albanischen. Århus: Aarhus University Press, 1992.
Tagliavini, Carlo. La stratificazione del lessico albanese: Elementi indoeuropei. Bologna: Casa editrice Prof. Riccardo Pàtron, 1965.
Thumb, Albert. "Altgriechische Elemente des Albanesischen", Indogermanische Forschungen 26 (1909): 1–20.
von Hahn, Johann Georg. Albanesische Studien. 3 vols. Jena: F. Mauko, 1854.
Watkins, Calvert. "Proto-Indo-European: Comparison and Reconstruction", in The Indo-European Languages. Edited by Anna Giacalone Ramat & Paolo Ramat. London-NY: Routledge, 1998, pp. 25–73.
Ylli, Xhelal. Das slawische Lehngut im Albanischen. 2 vols., vol. 1: Lehnwörter; vol. 2: Ortsnamen. Munich: Verlag Otto Sagner, 1997/2000.
Ylli, Xhelal & Andrej N. Sobolev. Albanskii gegskii govor sela Muhurr. Munich: Biblion Verlag, 2003.
Pustaka lanjutan
Станишић, Вања [STANISIC, Vanja]. "Two types of ancient Indo-European isoglosses in the Albanian language". In: Balcanica, 1998, 29, pp. 321–338. .
Pranala luar
Albanian Online oleh Brian Joseph, Angelo Costanzo, dan Jonathan Slocum, pelajaran daring gratis di Pusat Penelitian Linguistika oleh Universitas Texas di Austin.
glottothèque - Ancient Indo-European Grammars online, kumpulan daring video pengantar bahasa-bahasa Indo-Eropa Kuno yang diproduksi oleh Universitas Göttingen.
Bahasa Indo-Eropa
Bahasa di Albania
Bahasa di Kosovo |
5598 | https://id.wikipedia.org/wiki/Sastra%20Indonesia | Sastra Indonesia | Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah "Indonesia" sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut.
Tatkala gagasan sastra di Indonesia sendiri merujuk pada seantero kesusastraan yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia yang dapat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing, istilah sastra Indonesia merujuk hanya kepada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu (di mana bahasa Indonesia adalah satu turunannya). Dengan pengertian kedua maka sastra ini dapat juga diartikan sebagai sastra yang dibuat di wilayah Melayu (selain Indonesia, terdapat juga beberapa negara berbahasa Melayu seperti Malaysia dan Brunei), demikian pula bangsa Melayu yang tinggal di Singapura.
Periodisasi, Nama, Karya
Sastra Indonesia terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu:
lisan
tulisan
Secara urutan waktu maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan:
Angkatan Pujangga Lama
Angkatan Sastra Melayu Lama
Angkatan Balai Pustaka (1920–1932)
Angkatan Pujangga Baru (1933–1942)
Angkatan 1945 (1942–1949)
Angkatan 1950–1960-an
Angkatan 1966 (1966–1970-an)
Angkatan 1980–1990-an
Angkatan Reformasi
Angkatan 2000-an
Pujangga Lama
Pujangga lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini karya sastra di dominasi oleh syair, pantun, gurindam dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatra dan Semenanjung Malaya. Di Sumatra bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Hamzah Fansuri adalah yang pertama di antara penulis-penulis utama angkatan Pujangga Lama, pemula puisi Indonesia. Dari istana Kesultanan Aceh pada abad XVII muncul karya-karya klasik selanjutnya, yang paling terkemuka adalah karya-karya Syamsuddin Pasai dan Abdurrauf Singkil, serta Nuruddin ar-Raniri.
Karya Sastra Pujangga Lama
Sejarah
Sejarah Melayu (Malay Annals)
Tuhfat al-Nafis (Bingkisan Berharga) karya Raja Ali Haji
Hikayat
Syair
Hamzah Fansuri
Syair Burung Unggas
Syair Dagang
Syair Perahu
Syair Si Burung pipit
Syair Si Burung Pungguk
Syair Sidang Fakir
Raja Ali Haji
Sjair Abdoel Moeloek
Syair Hukum Nikah
Syair Siti Shianah
Syair Suluh Pegawai
Syair Bidasari
Syair Ken Tambuhan
Syair Raja Mambang Jauhari
Syair Raja Siak
Gurindam
Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji
Kitab agama
Syarab al-'Asyiqin (Minuman Para Pecinta) oleh Hamzah Fansuri
Asrar al-'Arifin (Rahasia-rahasia para Gnostik) oleh Hamzah Fansuri
Nur ad-Daqa'iq (Cahaya pada kehalusan-kehalusan) oleh Syamsuddin Pasai
Bustan as-Salatin (Taman raja-raja) oleh Nuruddin ar-Raniri
Sastra Melayu Lama
Karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 - 1942, yang berkembang dilingkungan masyarakat Sumatra seperti "Langkat, Tapanuli, Minangkabau dan daerah Sumatra lainnya", orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat dan terjemahan novel barat.
Karya Sastra Melayu Lama
Robinson Crusoe (terjemahan)
Lawan-lawan Merah
Mengelilingi Bumi dalam 80 hari (terjemahan)
Graaf de Monte Cristo (terjemahan)
Kapten Flamberger (terjemahan)
Rocambole (terjemahan)
Nyai Dasima oleh G. Francis (Indo)
Bunga Rampai oleh A.F van Dewall
Kisah Perjalanan Nakhoda Bontekoe
Kisah Pelayaran ke Pulau Kalimantan
Kisah Pelayaran ke Makassar dan lain-lainnya
Cerita Siti Aisyah oleh H.F.R Kommer (Indo)
Cerita Nyi Paina
Cerita Nyai Sarikem
Cerita Nyonya Kong Hong Nio
Nona Leonie
Warna Sari Melayu oleh Kat S.J
Cerita Si Conat oleh F.D.J. Pangemanan
Cerita Rossina
Nyai Isah oleh F. Wiggers
Drama Raden Bei Surioretno
Syair Java Bank Dirampok
Lo Fen Kui oleh Gouw Peng Liang
Cerita Oey See oleh Thio Tjin Boen
Tambahsia
Busono oleh R.M.Tirto Adhi Soerjo
Nyai Permana
Hikayat Siti Mariah oleh Hadji Moekti (indo)
dan masih ada sekitar 3000 judul karya sastra Melayu-Lama lainnya
Angkatan Balai Pustaka
Angkatan Balai Pusataka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920, yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa (roman, novel, cerita pendek dan drama) dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka merupakan penerbit yang didirikan dengan nama Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (bahasa Indonesia: "Komisi untuk Sekolah Pedalaman dan Bacaan Rakyat") oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 Agustus 1908.
Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk memproduksi bahan bacaan bagi sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda diyakini sebagai bagian dari Politik Etis atau Politik Balas Budi (Belanda: Ethische Politiek). Balai Pustaka juga pada masa itu bertujuan untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu Rendah yang banyak menyoroti kehidupan pernyaian (cabul) dan dianggap memiliki misi politis (liar). Balai Pustaka menerbitkan karya dalam tiga bahasa yaitu bahasa Melayu-Tinggi, bahasa Jawa dan bahasa Sunda; dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura.
Nur Sutan Iskandar dapat disebut sebagai "Raja Angkatan Balai Pustaka" karena ada banyak sekali karya tulisnya pada masa tersebut. Apabila dilihat daerah asal kelahiran para pengarang, dapatlah dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang terbit pada angkatan ini adalah "novel Sumatra", dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya.
Pada masa ini, novel/roman Sitti Nurbaya dan Salah Asuhan menjadi karya yang cukup penting. Keduanya menampilkan kritik tajam terhadap adat-istiadat dan tradisi kolot yang membelenggu. Dalam perkembangannya, tema-tema inilah yang banyak diikuti oleh penulis-penulis lainnya pada masa itu.
Penulis dan Karya Sastra Angkatan Balai Pustaka:
Merari Siregar
Azab dan Sengsara (1920)
Binasa kerna Gadis Priangan (1931)
Cinta dan Hawa Nafsu
Marah Roesli
Sitti Nurbaya (1922)
La Hami (1924)
Anak dan Kemenakan (1956)
Muhammad Yamin
Tanah Air (1922)
Indonesia, Tumpah Darahku (1928)
Kalau Dewi Tara Sudah Berkata
Ken Arok dan Ken Dedes (1934)
Nur Sutan Iskandar
Apa Dayaku karena Aku Seorang Perempuan (1923)
Cinta yang Membawa Maut (1926)
Salah Pilih (1928)
Karena Mentua (1932)
Tuba Dibalas dengan Susu (1933)
Hulubalang Raja (1934)
Katak Hendak Menjadi Lembu (1935)
Tulis Sutan Sati
Tak Disangka (1923)
Sengsara Membawa Nikmat (1928)
Tak Membalas Guna (1932)
Memutuskan Pertalian (1932)
Djamaluddin Adinegoro
Darah Muda (1927)
Asmara Jaya (1928)
Abas Sutan Pamuntjak Nan Sati
Pertemuan (1927)
Abdul Muis
Salah Asuhan (1928)
Pertemuan Djodoh (1933)
Aman Datuk Madjoindo
Menebus Dosa (1932)
Si Cebol Rindukan Bulan (1934)
Sampaikan Salamku Kepadanya (1935)
Pujangga Baru
Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistis dan elitis.
Pada masa itu, terbit pula majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisjahbana, beserta Amir Hamzah dan Armijn Pane. Karya sastra di Indonesia setelah zaman Balai Pustaka (tahun 1930 - 1942), dipelopori oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Karyanya Layar Terkembang, menjadi salah satu novel yang sering diulas oleh para kritikus sastra Indonesia. Selain Layar Terkembang, pada periode ini novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck dan Kalau Tak Untung menjadi karya penting sebelum perang.
Masa ini ada dua kelompok sastrawan Pujangga baru yaitu:
Kelompok "Seni untuk Seni" yang dimotori oleh Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah
Kelompok "Seni untuk Pembangunan Masyarakat" yang dimotori oleh Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane dan Rustam Effendi.
Penulis dan Karya Sastra Pujangga Baru
Angkatan 1945
Pengalaman hidup dan gejolak sosial-politik-budaya telah mewarnai karya sastrawan Angkatan '45. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya Angkatan Pujangga baru yang romantik-idealistik. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. Sastrawan angkatan '45 memiliki konsep seni yang diberi judul "Surat Kepercayaan Gelanggang". Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan '45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Selain Tiga Manguak Takdir, pada periode ini cerpen Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma dan Atheis dianggap sebagai karya pembaharuan prosa Indonesia.
Penulis dan karya Angkatan 1945
Chairil Anwar
Kerikil Tajam (1949)
Deru Campur Debu (1949)
Asrul Sani, bersama Rivai Apin dan Chairil Anwar
Tiga Menguak Takdir (1950)
Bakri Siregar
Tanda Bahagia (1944)
Tugu Putih. Drama (1950)
Jejak Langkah (1953)
Idrus
Dari Ave Maria ke Djalan Lain ke Roma (1948)
Aki (1949)
Perempuan dan Kebangsaan
Achdiat K. Mihardja
Atheis (1949)
Muhammad Balfas
Lingkaran-lingkaran Retak (1952)
Tamu Malam. Drama (1957)
Pramoedya Ananta Toer
Kranji dan Bekasi Jatuh (1947)
Bukan Pasar Malam (1951)
Di Tepi Kali Bekasi (1951)
Keluarga Gerilya (1951)
Mereka yang Dilumpuhkan (1951)
Perburuan (1950)
Cerita dari Blora (1952)
Gadis Pantai (1962-65)
Tetralogi Buru
Siti Rukiah
Kejatuhan dan Hati (1950)
Tandus (1952)
Suman Hs.
Pertjobaan Setia (1940)
Kasih Ta' Terlarai (1961)
Mentjari Pentjuri Anak Perawan (1957)
Trisno Sumardjo
Katahati dan Perbuatan (1952)
Utuy Tatang Sontani
Suling (drama) (1948)
Tambera (1949)
Awal dan Mira - drama satu babak (1962)
Angkatan 1950–1960-an
Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah asuhan H.B. Jassin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya, Sastra.
Pada angkatan ini muncul gerakan komunis dikalangan sastrawan, yang bergabung dalam Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) yang berkonsep sastra realisme sosialis. Timbullah perpecahan dan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal tahun 1960; menyebabkan mandegnya perkembangan sastra karena masuk kedalam politik praktis dan berakhir pada tahun 1965 dengan pecahnya G30S di Indonesia.
Penulis dan karya Angkatan 1950–1960-an
Ajip Rosidi
Tahun-tahun Kematian (1955)
Ditengah Keluarga (1956)
Sebuah Rumah Buat Hari Tua (1957)
Cari Muatan (1959)
Pertemuan Kembali (1961)
Ali Akbar Navis
Robohnya Surau Kami - 8 cerita pendek pilihan (1955)
Bianglala - kumpulan cerita pendek (1963)
Hujan Panas (1964)
Kemarau (1967)
Bokor Hutasuhut
Datang Malam (1963)
Iwan Simatupang
Bulan Bujur Sangkar (1960)
Kebebasan Pengarang dan Masalah Tanah Air (1963)
Petang di Taman (1966)
RT Nol /RW Nol (1966)
Merahnya Merah (1968 [1961])
Ziarah (1969 [1960])
Kering (1972 [1961])
Keong (1975)
Ziarah malam: sajak-sajak 1952–1967 (1993)
Marius Ramis Dayoh
Putra Budiman (1951)
Pahlawan Minahasa (1957)
Mochtar Lubis
Tak Ada Esok (1950)
Jalan Tak Ada Ujung (1952)
Tanah Gersang (1964)
Si Djamal (1964)
Nh. Dini
Dua Dunia (1950)
Hati jang Damai (1960)
Nugroho Notosusanto
Hujan Kepagian (1958)
Rasa Sajangé (1961)
Tiga Kota (1959)
Purnawan Tjondronagaro
Mendarat Kembali (1962)
Ramadhan K.H
Priangan si Jelita (1956)
Sitor Situmorang
Dalam Sadjak (1950)
Djalan Mutiara: kumpulan tiga sandiwara (1954)
Pertempuran dan Saldju di Paris (1956)
Surat Kertas Hidjau: kumpulan sadjak (1953)
Wadjah Tak Bernama: kumpulan sadjak (1955)
Subagio Sastrowardojo
Simphoni (1957)
Toha Mochtar
Pulang (1958)
Gugurnya Komandan Gerilya (1962)
Daerah Tak Bertuan (1963)
Toto Sudarto Bachtiar
Etsa sajak-sajak (1956)
Suara - kumpulan sajak 1950-1955 (1958)
Trisnojuwono
Angin Laut (1958)
Dimedan Perang (1962)
Laki-laki dan Mesiu (1951)
W.S. Rendra
Balada Orang-orang Tercinta (1957)
Empat Kumpulan Sajak (1961)
Ia Sudah Bertualang (1963)
Angkatan 1966 - 1970-an
Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horison (majalah sastra) pimpinan Mochtar Lubis. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra pada masa ini. Sastrawan pada angkatan 1950-an yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah Motinggo Busye, Purnawan Tjondronegoro, Djamil Suherman, Bur Rasuanto, Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono dan Satyagraha Hoerip Soeprobo dan termasuk paus sastra Indonesia, H.B. Jassin.
Beberapa satrawan pada angkatan ini antara lain: Umar Kayam, Ikranegara, Leon Agusta, Arifin C. Noer, Darmanto Jatman, Arief Budiman, Goenawan Mohamad, Budi Darma, Hamsad Rangkuti, Putu Wijaya, Wisran Hadi, Wing Kardjo, Taufik Ismail, dan banyak lagi yang lainnya.
Penulis dan Karya Sastra Angkatan 1966
Abdul Hadi WM
Meditasi (1976)
Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur (1975)
Tergantung Pada Angin (1977)
Ahmad Tohari
Kubah (1980)
Ronggeng Dukuh Paruk (1982)
Di Kaki Bukit Cibalak (1986)
Nyanyian Malam (2000)
Budi Darma
Kritikus Adinan (1974)
Orang-Orang Bloomington (1980)
Olenka (1983)
Rafilus (1988)
Chairul Harun
Warisan (1979)
Djamil Suherman
Perjalanan ke Akhirat (1962)
Manifestasi (1963)
Danarto
Godlob
Adam Makrifat
Berhala
Goenawan Mohamad
Parikesit (1969)
Interlude (1971)
Potret Seorang Penyair Muda Sebagai Si Malin Kundang (1972)
Seks, Sastra, dan Kita (1980)
Ismail Marahimin
Dan Perang Pun Usai (1979)
M.A Salmoen
Masa Bergolak (1968)
Kuntowijoyo
Khotbah di Atas Bukit (1976)
Leon Agusta
Monumen Safari (1966)
Catatan Putih (1975)
Di Bawah Bayangan Sang Kekasih (1978)
Hukla (1979)
M. Balfas
Lingkaran-lingkaran Retak (1978)
Mahbub Djunaidi
Dari Hari ke Hari (1975)
Marianne Katoppo
Raumanen (1975)
Rumah di Atas Jembatan (1981)
Harijadi S. Hartowardojo
Perjanjian dengan Maut (1976)
Nasjah Djamin
Hilanglah si Anak Hilang (1963)
Gairah untuk Hidup dan untuk Mati (1968)
Parakitri Tahi Simbolon
Ibu (1969)
Putu Wijaya
Bila Malam Bertambah Malam (1971)
Telegram (1973)
Stasiun (1977)
Pabrik
Gres
Bom
Sapardi Djoko Damono
Dukamu Abadi (1969)
Mata Pisau (1974)
Sutardji Calzoum Bachri
O
Amuk
Kapak
Taufik Ismail
Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia
Tirani dan Benteng
Buku Tamu Musim Perjuangan
Sajak Ladang Jagung
Kenalkan
Saya Hewan
Puisi-puisi Langit
Titis Basino
Dia, Hotel, Surat Keputusan (1963)
Lesbian (1976)
Bukan Rumahku (1976)
Pelabuhan Hati (1978)
Pelabuhan Hati (1978)
Umar Kayam
Seribu Kunang-kunang di Manhattan
Sri Sumarah dan Bawuk
Lebaran di Karet
Pada Suatu Saat di Bandar Sangging
Kelir Tanpa Batas
Para Priyayi
Jalan Menikung
Wildan Yatim
Pergolakan (1974)
Wisran Hadi
Empat Orang Melayu
Jalan Lurus
Emha Ainun Nadjib
"M" Frustasi dan Sajak-sajak Cinta (1975)
Sajak-Sajak Sepanjang Jalan (1978)
Tak Mati-Mati (1978)
Nyanyian Gelandangan (1982)
99 Untuk Tuhanku (1983)
Iman Perubahan (1986)
Suluk Pesisiran (1988)
Syair Lautan Jilbab (1989)
Seribu Masjid Satu Jumlahnya: Tahajjud Cinta Seorang Hamba (1990)
Cahaya Maha Cahaya (1991)
Sesobek Buku Harian Indonesia (1993)
Abacadabra Kita Ngumpet... (1994)
Syair-syair Asmaul Husna (1994)
Doa Mohon Kutukan (1995)
Ibu, Tamparlah Mulut Anakmu (2000)
Trilogi Doa Mencabut Kutukan, Tarian Rembulan, Kenduri Cinta (2001)
Karikatur Cinta (2005)
Rahman Rahim Cinta (2021)
Angkatan 1980 - 1990an
Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980, ditandai dengan banyaknya roman percintaan, dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas diberbagai majalah dan penerbitan umum.
Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1980-an ini antara lain adalah: Remy Sylado, Yudistira Ardinugraha, Noorca Mahendra, Seno Gumira Ajidarma, Pipiet Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawie, Micky Hidayat, Arifin Noor Hasby, Tarman Effendi Tarsyad, Noor Aini Cahya Khairani, dan Tajuddin Noor Ganie.
Nh. Dini (Nurhayati Dini) adalah sastrawan wanita Indonesia lain yang menonjol pada dekade 1980-an dengan beberapa karyanya antara lain: Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, La Barka, Pertemuan Dua Hati, dan Hati Yang Damai. Salah satu ciri khas yang menonjol pada novel-novel yang ditulisnya adalah kuatnya pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur.
Mira W dan Marga T adalah dua sastrawan wanita Indonesia yang menonjol dengan fiksi romantis yang menjadi ciri-ciri novel mereka. Pada umumnya, tokoh utama dalam novel mereka adalah wanita. Bertolak belakang dengan novel-novel Balai Pustaka yang masih dipengaruhi oleh sastra Eropa abad ke-19 di mana tokoh utama selalu dimatikan untuk menonjolkan rasa romantisme dan idealisme, karya-karya pada era 1980-an biasanya selalu mengalahkan peran antagonisnya.
Namun yang tak boleh dilupakan, pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Justru dari kemasan yang ngepop inilah diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat.
Ada nama-nama terkenal muncul dari komunitas Wanita Penulis Indonesia yang dikomandani Titie Said, antara lain: La Rose, Lastri Fardhani, Diah Hadaning, Yvonne de Fretes, dan Oka Rusmini.
Penulis dan Karya Sastra Angkatan 1980–1990an
Afrizal Malna
Tonggak Puisi Indonesia Modern 4 (1987)
Cerpen-cerpen Nusantara Mutakhir (1991)
Pistol Perdamaian (1996)
Ahmadun Yosi Herfanda
Ladang Hijau (1980)
Sajak Penari (1990)
Sebelum Tertawa Dilarang (1997)
Sembahyang Rumputan (1997)
Arswendo Atmowiloto
Canting (1986)
Bambang Widiatmoko
Pertempuran (1980)
Agama Jam (2002)
Hikayat Kata (2011)
Darman Moenir
Bako (1983)
Dendang (1988)
Diah Hadaning
Denyut-denyut (1984)
Sang Matahari (1986)
Senandung Rumah Ibu (1993)
Dorothea Rosa Herliany
Nyanyian Gaduh (1987)
Matahari yang Mengalir (1990)
Nikah Ilalang (1995)
Mimpi Gugur Daun Zaitun (1999)
Gustaf Rizal
Segi Empat Patah Sisi (1990)
Segi Tiga Lepas Kaki (1991)
Ben (1992)
Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta (1999)
Hilman Hariwijaya
Lupus - 28 novel (1986-2007)
Lupus Kecil - 13 novel (1989-2003)
Olga Sepatu Roda (1992)
Lupus ABG - 11 novel (1995-2005)
Lintang Sugianto
Matahari Di atas Gilli (1997)
Kusampaikan kumpulan puisi (2002)
Menyapa Pagi Anak Aceh (2004)
Y.B. Mangunwijaya
Burung-burung Manyar (1981)
Ratna Indraswari
Lampor (1994)
Lemah Tanjung (2003)
Lipstik di Tas Doni (2007)
Remy Sylado
Ca Bau Kan (1999)
Kerudung Merah Kirmizi (2002)
Seno Gumira Ajidarma
Manusia Kamar (1988)
Saksi Mata (1994)
Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi (1995)
Sindhunata
Anak Bajang Menggiring Angin (1984)
Soni Farid Maulana
Sehampar Kabut (2006)
Angsana (2007)
Telapak Air (2013)
Menulis Puisi Sebuah Pengalaman (2013)
Tan Lioe Ie
Kita Bersausara (1991)
Ciam Si: Puisi-puisi Ramalan (2015)
Widji Thukul
Puisi Pelo (1984)
Darman dan Lain-lain (1994)
Mencari Tanah Lapang (1994)
Angkatan Reformasi (1998–2004)
Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke BJ Habibie lalu KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Sukarnoputri, yaini periode Reformasi tahun 1998–2004, muncul wacana tentang sastrawan "Angkatan Reformasi". Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel, yang bertema sosial-politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial-politik.
Sastrawan Angkatan Reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatarbelakangi kelahiran karya-karya sastra—puisi, cerpen, dan novel—pada saat itu. Bahkan, penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik, seperti Sutardji Calzoum Bachri, Ahmadun Yosi Herfanda, Acep Zamzam Noer, dan Hartono Benny Hidayat dengan media online: duniasastra(dot)com -nya, juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial-politik mereka.
Angkatan Reformasi juga diyakini merupakan angkatan yang mempunyai nafas kebebasan yang lega dari pemberangusan dan pembatasan rezim Orde Baru.
Periodisasi atau angkatan pada masa Orde Baru yang dibatasi kebijakan pemerintah, kini diyakini mesti didasarkan pada puncak karya sastra serta pengaruhnya (pengaruh cirinya) pada keseluruhan angkatan itu sendiri. Hal ini juga disebabkan oleh melimpahnya karya yang ada khususnya di internet. Orang-orang bebas menentukan tema karyanya dan publiklah yang menilai karya mereka. Puncak karya sastra berarti bahwa karya sastra mempunyai banyak pengikut (misalnya dari sisi tema, amanat, ciri angkatan, dan sebagainya). Kemudian, lahir pula penanatangnya seperti novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy.
Sejumlah karya sastra Angkatan Reformasi bahkan mengusung tema kebebasan yang cenderung vulgar seperti novel Saman oleh Ayu Utami, Supernova 1: Kesatria, Putri, & Bintang Jatuh karya Dewi Lestari, novel Mereka Bilang, Saya Monyet! karya Djenar Mahesa Ayu, novel Jendela-jendela karya Fira Basuki, novel Ode untuk Leopold von Sacher-Masoch oleh Dinar Rahayu.
Penulis dan karya Angkatan Reformasi
Ayu Utami
Saman (1998)
Larung (2001)
Bilangan Fu (2008)
Azhari Aiyub
Perempuan Pala (2004)
Kura-Kura Berjanggut (2018)
Dewi "Dee" Lestari
seri Supernova (2001–2016)
Aroma Karsa (2018)
Dinar Rahayu
Ode to Leopold Von Sacher-Masoch (2002)
Djenar Maesa Ayu
Mereka Bilang, Saya Monyet! (2002)
Jangan Main-Main (dengan Kelaminmu) (2004)
Eka Kurniawan
Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis (1999)
Cantik itu Luka (2002)
Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (2014)
O (2016)
Evi Idawati
Pengantin Sepi (2002)
Mahar (2003)
Teratak (2009)
9 Kubah (2013)
F. Aziz Manna
Playon (2016)
Fira Basuki
trilogi Jendela-jendela (2001), Pintu (2002), Atap (2003)
Rojak (2004)
140 Karakter: Kumpulan Tweets (2012)
Habiburrahman El Shirazy
Ayat-Ayat Cinta (2004)
Ketika Cinta Bertasbih 1 (2007)
Ketika Cinta Bertasbih 2 (2007)
Herlinatiens
Garis Tepi Seorang Lesbian (2003)
Jilbab Britney Spears (2004)
Linda Christanty
Militerisme dan Kekerasan di Timor Timur (1998)
Kuda Terbang Maria Pinto (2004)
Rahasia Selma (2010)
Nova Riyanti Yusuf
Mahadewa Mahadewi (2003)
Imipramine (2004)
3some (2005)
Oka Rusmini
Monolog Pohon (1997)
Tarian Bumi (2000)
Ratih Kumala
Tabula Rasa (2004)
Gadis Kretek (2012)
Raudal Tanjung Banua
Pulau Cinta di Peta Buta (2003)
Parang Tak Berulu (2005)
Rida K. Liamsi
Tempuling (2002)
Rose (2013)
Sekar Ayu Asmara
Biola Tak Berdawai (2003)
Pintu Terlarang (2004)
Wa Ode Wulan Ratna
Perempuan Noktaria (2003)
Cari Aku di Canti (2008)
Wowok Hesti Prabowo
Buruh Gugat (1999)
Presiden dari Negeri Pabrik (1999)
Lahirnya Revolusi (2000)
Angkatan 2000 (Pascareformasi)
Selewat sastrawan Angkatan Reformasi (1998–2004), muncul beberapa penulis pendatang baru, kadang disebut "pascareformasi", namun tidak berhasil dikukuhkan karena kurang memiliki juru bicara (kritikus atau akademisi yang mengkonfirmasi puncak kesusastraan) Korrie Layun Rampan sudah pada tahun 2000 melempar wacana tentang lahirnya "Sastrawan Angkatan 2000". Akan tetapi, seratus lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra yang dimasukkan dia ke dalam Angkatan 2000, tentu termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an, seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Herfanda dan Seno Gumira Ajidarma, serta yang muncul pada akhir 1990-an, seperti Ayu Utami, dan Dorothea Rosa Herliany, sementara itu, belum meliputi pendatang baru tahun 2000-an. Dengan maknanya sama, pada tahun 2001, di Gramedia Pustaka Utama diterbitkan kumpulan karya Angkatan 2000.
Sejak tahun 2016, Badan Bahasa Kemdikbud juga menyelenggarakan pertemuan sastrawan dengan tajuk Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia yang diikuti para sastrawan, pegiat sastra, dan pengamat sastra melalui mekanisme pengumpulan karya sastra dan undangan khusus dengan acara diskusi, berbagi informasi, dan silaturahim antarsastrawan.
Era internet memasuki komunitas sastra di Indonesia. Banyak karya sastra Indonesia yang tidak dipublikasi berupa buku namun termaktub di dunia maya (Internet), baik yang dikelola resmi oleh pemerintah, organisasi nirlaba, maupun situs pribadi. Medy Loekito telah mengawali era ini pada awal dasawarsa 2000-an, dengan mengelola laman sastra Cybersastra.net yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi.
Penulis dan karya Angkatan 2000an
Ahmad Fuadi
Negeri 5 Menara (2009)
Ranah 3 Warna (2011)
Rantau 1 Muara (2013)
Aloysius Slamet Widodo
Kentut (2006)
Namaku Indonesia (2012)
Andina Dwifatma
Semusim, dan Semusim Lagi (2012)
Andrea Hirata
Laskar Pelangi (2005)
Sang Pemimpi (2006)
Edensor (2007)
Maryamah Karpov (2008)
Padang Bulan (2010)
Benny Arnas
Cinta Tak Pernah Tua (2014)
Kepunan (2016)
Curriculum Vitae (2017)
Dimas Indiana Senja
Nadhom Cinta (2012)
Sastra Nadhom (2015)
SulukSenja (2015)
Erni Aladjai
Pesan Cinta dari Hujan (2010)
Kei (2012)
Ibe S. Palogai
Cuaca Buruk Sebuah Buku Puisi (2018)
Struktur Cinta yang Pudar (2019)
Ika Natassa
Twivortiare (2012)
Critical Eleven (2015)
Ilana Tan
Summer in Seoul (2006)
Autumn in Paris (2007)
Winter in Tokyo (2008)
Spring in London (2010)
Irma Agryanti
Requiem Ingatan (2013)
Anjing Gunung (2018)
Kiki Sulistyo
Di Ampenan, Apa Lagi yang Kau Cari? (2017)
Lily Yulianti Farid
Maiasaura (2008)
Makkunrai (2008)
Ruang Keluarga (2010)
Mahfud Ikhwan
Kambing dan Hujan: Sebuah Roman (2015)
Dawuk: Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu (2017)
Anwar Tohari Mencari Mati (2021)
Marina Novianti
Aku Mati Di Pantai (2012)
Lelaki Berusia Sehari (2018)
Seribu Mimpi Si Boru Pareme (2020)
Norman Erikson Pasaribu
Cerita-cerita Bahagia, Hampir Seluruhnya (2020)
Nunuk Y. Kusmiana
Lengking Burung Kasuari (2016)
Gadis Pesisir (2019)
Wipassana (2019)
Okky Madasari
Entrok (2010)
Maryam (2012)
Pasung Jiwa (2013)
Primadonna Angela
Resep Cinta (2007)
Dunia Aradia (2009)
Ria N. Badaria
Fortunata (2008)
Rio Johan
Ibu Susu (2017)
Rekayasa Buah (2021)
Sabda Armandio
Kamu: Cerita yang Tidak Perlu Dipercaya (2015)
24 Jam Bersama Gaspar: Sebuah Cerita Detektif (2017)
Yusi Avianto Pareanom
Grave Sin No. 14 and Other Stories (2015)
Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi (2016)
Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie
Di Tanah Lada (2015)
Semua Ikan di Langit (2016)
Jakarta Sebelum Pagi (2016)
Aliran-aliran
Realisme
Realisme sastra adalah aliran asal Barat dengan gaya penggambaran kehidupan dan masyarakat kontemporer apa adanya. Dalam kesusastraan Indonesia abad ke-20 nama tokoh-tokoh utamanya meliputi Abdoel Moeis, Marah Roesli, Achdiat K. Mihardja, Utuy Tatang Sontani, Pramoedya Ananta Toer, W.S. Rendra, dan Taufiq Ismail. Para sastrawan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) masa 1950–1960-an dipandu oleh realisme sosialis.
Realisme magis
Realisme magis merupakan aliran sastra yang menggunakan pendekatan realitas sehari-hari dengan gabungan elemen magis di dalamnya. Di Indonesia, aliran ini pertama diperkenalkan oleh Danarto. Tokoh-tokoh lainnya adalah Eka Kurniawan, Iwan Simatupang, dan Putu Wijaya. Penulis yang menggunakan realisme magis dalam karya-karyanya ialah Ayu Utami, dan lainnya.
Simbolisme
Tidak seperti Realisme dan Naturalisme, tokoh-tokoh dari aliran Simbolis menggunakan simbol, sindiran, kiasan, gambar misterius dan penuh teka-teki, seperti puisi Toto Sudarto Bachtiar serta W.S. Rendra (masa awalnya).
Modernisme dan Avant-garde
Modernisme seni dan Avant-garde di Eropa telah dimulai sejak abad ke-19 sebagai gerakan yang meliputi beberapa aneka aliran. Karya-karya mereka yang bersifat eksperimental, radikal, dan tidak lazim. Di Indonesia, misalnya, gaya ini ditemukan di dalam sajak-sajak bebas oleh penyair-novator Chairil Anwar dan karya Iwan Simatupang.
Neo-romantisisme
Gerakan Neoromantik muncul pada dasawarsa 1880-an sebagai reaksi terhadap Modernisme dan mencoba untuk memberikan tekanan pada perasaan dan kehidupan sang hero, bagai di karya zaman Romantisisme. Sastrawan Indonesia menyambut gerakan tersebut lewat sastra Belanda. Sifat romantik ada di karya oleh Sutan Takdir Alisjahbana serta Rivai Apin.
Surealisme
Surealisme merupakan salah satu aliran Modernis dan Avangardis. Selain dari Realisme, karya Surealis memiliki unsur nonlogis, kejutan, barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Penyair Dimas Arika Mihardja merupakan sastrawan Indonesia yang menggunakan gaya aliran ini.
Absurdisme
Filsafat Absurdisme didasarkan pada kepercayaan pada ketidakadaan makna, bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan ialah absurd dan akan berakhir dengan kegagalan. Di antara sastrawan Indonesia, pengikut gaya absurdis adalah Budi Darma, Putu Wijaya serta Aloysius Slamet Widodo.
Sastra pop
Fiksi populer sebagai gejala budaya populer ditujukan untuk kesuksesan komersial. Sastra pop berbentuk genre cerita detektif, cerita cinta, cerita kembara, fantasi, dan lainnya. Misalnya di Indonesia, novel-novel cinta oleh Herlinatiens serta Primadonna Angela.
Salah satu bentuk sastra pop adalah fiksi "metropop", karya sastra yang mengangkat cerita tentang kawasan perkotaan menengah yang tinggal di kota-kota besar dengan segala sisi kehidupannya, disajikan dengan gaya bahasa pop. Penulis Indonesia yang terkenal dengan karya-karya metropop di antaranya: Ika Natassa, Ilana Tan, dan Ria N. Badaria.
Sastra wangi
Sastra wangi adalah sebutan yang diberikan untuk karya-karya sastra Indonesia dari beberapa penulis wanita (Ayu Utami, Dewi Lestari, Djenar Maesa Ayu, Fira Basuki, Nova Riyanti Yusuf) bertema pembebasan dan seksualitas perempuan.
Gerakan-gerakan temu
Sejak dasawarsa 1980-an, para sastrawan Indonesia sudah mulai menyelenggarakan temu sastra dalam bentuk gerakan kesusastraan, kemah sastra, kajian sastra, dan peluncuran buku-buku sastra.
Sastra kontekstual
"Sastra kontekstual" merupakan perintis gerakan kesusatraan yang diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 1984, dipelopori oleh Ariel Heryanto, Arief Budiman, Murtidjono, dan Halim HD, yang menyorot perkembangan sastra modern Indonesia yang memiliki kecenderungan yang kebarat-baratan. Gerakan ini menolak nilai universal dalam ranah sastra dan membebaskan nilai itu tumbuh dan berubah sepanjang sejarah yang berbeda dari suatu tempat dan waktu, dari kelompok ke kelompok lainnya.
Sastra kontekstual merupakan gerakan kesusastraan yang berawal dari pemahaman bahwa nilai-nilai sastra tidak mengenal universalitas, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai waktu, tempat, dan peradabannya. Konsep ini digagas dalam acara Sarasehan Kesenian Sastra Kontekstual, di Surakarta, 28 sampai 29 Oktober 1984 oleh sastrawan Ariel Heryanto dan Arief Budiman. Keduanya merupakan akademikus dari Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, Jawa Tengah. Perhelatan ini berhasil menghimpun karya-karya sejumlah sastrawan dalam sebuah buku bertajuk Perdebatan Sastra Kontekstual yang disunting oleh Ariel Heryanto.
Revitalisasi sastra pedalaman
Selanjutnya, pada dasawarsa 1990-an, muncul gerakan "Revitalisasi sastra pedalaman" (RSP) yang lebih mengutamakan pemasyarakatan karya secara langsung kepada publik dengan cara pembacaan karya dan penyelenggaraan berbagai macam pertunjukan seni. Gerakan ini dirintis oleh Triyanto Triwikromo, Sosiawan Leak, Kusprihyanto Namma, Beno Siang Pamungkas, Wijang Wharek Al-Mauti, dan Bagus Putu Parta.
Revitalisasi sastra pedalaman mencakup tiga hal, yaitu menghindari pemusatan sosialisasi nilai-nilai sastra hanya pada Jakarta, surat kabar bukan menjadi satu-satunya alternatif dalam melakukan sosialisasi sastra, dan membentuk jaringan serta komunikasi/kantung-kantung budaya di mana saja, dan dengan siapa saja. Salah satu aktivitas RSP adalah menerbitkan Jurnal Revitali Sastra Pedalaman yang terbit sampai edisi ke-3, pada tahun 1995.
Angkatan Kosong-kosong
"Angkatan Kosong-kosong" (AKK) adalah nama gerakan kesusasteraan yang dimulai di Kota Tegal pada tahun 2010, dengan mengambil tema Membongkar Politisasi Kesusasteraan Indonesia. Tiga hal penting yang diangkat dalam gerakan tersebut antara lain: tidak adanya angkatan dalam kesenian indonesia, tidak perlu adanya pembedaan antara pusat dan daerah, dan menolak anggapan bahwa masyarakat tidak tahu seni. Istilah "Angkatan Kosong-kosong" kali pertama dicetuskan oleh W.S. Rendra yang memberikan gelar kepenyairan kepada penyair Tegal, Widjati.
Senapas dengan dua gerakan kesusastraan Indonesia sebelumnya, gerakan ini menolak dikotomi pusat-daerah dalam sastra, dan menganggap setiap sastrawan adalah angkatan yang memiliki otonomi khusus dalam melahirkan karya-karya. Kelompok ini dimotori oleh Eko Tunas, Nurngudiono, Enthieh Mudakir, Joshua Igho, pada tahun 2010. Temu sastra lainnya seperti Komunitas Sastra Indonesia, Temu Sastrawan Indonesia, Pertemuan Penyair Nusantara, Tiffa Nusantara, lebih banyak diwarnai dengan perayaan kemerdekaan berkarya yang dituangkan melalui pertunjukan seni sastra dan peluncuran buku-buku sastra. Berbeda dengan Komunitas Negeri Poci yang telah dimulai pada tahun 1993. Komunitas ini bergerak dari tahun ke tahun dengan cara merekam jejak kepenyairan para penyair Indonesia dari lintas genre, lintas jender, dan lintas usia dengan menghimpun karya ribuan para penyair yang diterbitkan berseri dengan judul Dari Negeri Poci. Komunitas ini dipelopori oleh Piek Ardijanto Soeprijadi, Adri Darmadji Woko, Kurniawan Junaedhie, Handrawan Nadesul, Prijono Tjiptoherijanto, Widjati, Rahadi Zakaria, Eka Budianta, dan lain-lain.
Perkumpulan sastrawan
Berikut adalah nama beberapa komunitas sastrawan Indonesia yang terkenal:
Forum Lingkar Pena
Komunitas Sastra Indonesia
Penyair Dari Negeri Poci
Penghargaan kesusastraan
Dalam rangka memberikan apresiasi sebagai tanda penyemangat bagi para sastrawan Indonesia atas prestasi mereka, beberapa lembaga nirlaba telah menyelenggarakan perhelatan tahunan berupa penganugerahan penghargaan di bidang kesusastraan, antara lain:
Anugerah Hari Puisi Indonesia
Anugerah Pembaca Indonesia
Anugerah Sastra Penakencana
Cerpen Pilihan Kompas
Hadiah Sastra Rancage
Hadiah Yayasan Buku Utama
Komunitas Sastra Indonesia Awards
Kusala Sastra Khatulistiwa
Lomba Menulis Cerber majalah Femina
Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta
Lihat pula
Daftar sastrawan Indonesia
Catatan kaki
Kepustakaan
Pranala luar |
5601 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Sasak | Bahasa Sasak | Bahasa Sasak merupakan bahasa ibu yang dituturkan oleh suku Sasak yang menjadi etnis mayoritas di pulau Lombok, Indonesia. Bahasa ini berkerabat dekat dengan bahasa Bali dan bahasa Sumbawa yang dituturkan di pulau-pulau sekitar Lombok. Ketiganya merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Sasak tidak memiliki status resmi; di Indonesia bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh penutur bahasa Sasak dalam konteks formal dan tertulis.
Beberapa dialek bahasa Sasak memiliki tingkat kesalingpahaman yang rendah. Bahasa Sasak mempunyai sistem tingkatan bahasa, mirip dengan bahasa Jawa dan Bali. Setiap tingkatannya memiliki kosakata berbeda; penggunaannya ditentukan oleh status sosial relatif penutur terhadap lawan bicaranya.
Meski kini jarang ditemui dalam ragam tulisan, teks-teks tradisional bahasa Sasak yang ditulis dengan medium lontar terkadang dibacakan pada acara-acara adat tertentu. Sistem aksara bahasa Sasak hampir mirip dengan aksara Bali.
Penutur
Bahasa Sasak dituturkan oleh sebagian besar masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yang terletak di antara Pulau Bali (di sebelah barat) dan Pulau Sumbawa (di sebelah timur). Penutur bahasa Sasak mencapai 2,7 juta jiwa pada tahun 2010, atau sekitar 85% dari penduduk Pulau Lombok. Bahasa Sasak digunakan dalam komunikasi dalam keluarga dan perdesaan, tetapi bahasa ini tidak memiliki status resmi. Bahasa nasional, bahasa Indonesia, digunakan sebagai bahasa pendidikan, pemerintahan, literatur, dan komunikasi antaretnis. Suku Sasak bukan satu-satunya etnis yang menempati Pulau Lombok; sekitar 300.000 orang Bali tinggal di tepi barat pulau dan di dekat Mataram, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Di daerah perkotaan yang komposisi etnisnya lebih beragam, ada kecenderungan peralihan bahasa menuju bahasa Indonesia, umumnya dalam bentuk alih dan campur kode dan tidak sepenuhnya meninggalkan bahasa Sasak.
Klasifikasi dan bahasa-bahasa kerabat
Ahli bahasa Austronesia, K. Alexander Adelaar, mengklasifikasikan bahasa Sasak sebagai bagian dari subkelompok Melayu–Sumbawa dari rumpun bahasa Melayu–Polinesia pada sebuah makalah yang terbit tahun 2005. Kerabat terdekat bahasa Sasak adalah bahasa Sumbawa, kemudian bahasa Bali; ketiganya membentuk rumpun bahasa Bali–Sasak–Sumbawa (BSS). Rumpun bahasa BSS, bersama rumpun Melayik (termasuk bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan bahasa Minangkabau) serta rumpun Chamik (termasuk bahasa Aceh) membentuk satu cabang tersendiri dari subkelompok Melayu-Sumbawa. Dua cabang utama lainnya adalah bahasa Sunda dan Madura. Klasifikasi ini menempatkan bahasa Jawa di luar subkelompok Melayu-Sumbawa, membentuk cabangnya sendiri di dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia.
Akan tetapi, hipotesis Melayu-Sumbawa ditolak oleh Blust (2010) dan Smith (2017), yang memasukkan rumpun BSS ke dalam subkelompok "Indonesia Barat", bersama bahasa Jawa, Madura, Sunda, Lampung, bahasa-bahasa Barito dan bahasa-bahasa Borneo Utara Raya.
Bahasa Kawi, yang merupakan ragam literer dari bahasa Jawa Kuna, telah mempengaruhi bahasa Sasak secara signifikan. Bahasa Kawi digunakan di dalam seni pewayangan Sasak, syair-syair, dan dalam beberapa naskah lontar, terkadang bercampur dengan bahasa Sasak. Bahasa Kawi juga digunakan sebagai ragam kesopanan paling tinggi (satu tingkat di atas bahasa Sasak "alus"), terutama oleh kalangan kelas atas yang disebut mènak.
Fonologi
Delapan bunyi vokal dapat ditemui dalam bahasa Sasak, walaupun tidak semua dialek mengkontraskan kedelapan volkal ini. Kedelapan bunyi ini direpresentasikan dengan ejaan Latin a, e, i, o dan u, terkadang juga digunakan diakritik untuk membedakan bunyi-bunyi yang mirip. Umumnya, e merujuk pada bunyi e pepet, é untuk bunyi vokal takbulat setengah tertutup depan, è untuk vokal takbulat setengah terbuka depan, ó untuk vokal bulat setengah tertutup belakang dan ò untuk vokal bulat setengah terbuka belakang.
Diftong
Bahasa Sasak memiliki diftong (dua vokal beriringan dalam satu sukukata) /ae/, /ai/, /au/, /ia/, /uə/ dan /oe/.
Morfofonologi
Kata-kata dalam bahasa Sasak memiliki tekanan tunggal di suku kata terakhir. Bunyi /a/ dalam posisi akhir sebuah kata dasar secara fonetis diucapkan sebagai [ə] (vokal tengah madya) dengan pita suara kencang; contohnya, /baca/ ("membaca") diucapkan (dan dieja) sebagai bace, namun ketika diberi imbuhan, bunyi vokal ini tidak berubah, semisal di dalam kata bacaan, "bacaan" dan pembacaan, "benda untuk membaca". Dalam penggabungan kata, jika elemen pertama berakhir dengan bunyi vokal, maka elemen tersebut akan ditambahi dengan bunyi penghubung sengau (/n/ di sebagian besar dialek, /ŋ/ di dialek tertentu). Contohnya, bila kata mate ("mata") dan bulu ("bulu") digabungkan, hasilnya adalah maten bulu ("bulu mata").
Tata bahasa
Bahasa Sasak memiliki urutan kata yang fleksibel, seperti umumnya bahasa-bahasa Austronesia Barat (AB) di Indonesia. Persebaran frekuensi urutan-urutan kata dipengaruhi oleh bentuk verba yang digunakan dalam sebuah klausa (mis. tergantung apakah verba tersebut berimbuhan "awalan sengau" atau tidak, lihat #Verba). Klausa yang melibatkan verba dengan awalan sengau akan memiliki urutan subjek-predikat-objek (SPO), serupa dengan kelas pelaku-sasaran di bahasa-bahasa AB Indonesia lainnya. Sebaliknya, klausa dengan verba tanpa awalan tidak memiliki urutan kata yang dominan; tiga dari enam urutan kata yang mungkin (subjek-predikat-objek, predikat-subjek-objek dan objek-predikat-subjek) dapat ditemui dengan frekuensi yang relatif sama.
Verba bahasa Sasak, seperti bahasa-bahasa lain di Indonesia bagian barat, tidak berubah bentuk tergantung kala, modus atau aspek. Imbuhan bahasa Sasak hanya digunakan untuk derivasi morfologis. Verba dapat memiliki dua bentuk: dasar (tak berawalan) dan berawalan. Bentuk dasar digunakan dalam daftar kosakata dan kamus-kamus, sementara bentuk berawalan memiliki awalan berupa bunyi sengau. Dasar awalan sengau ini adalah bunyi -n, yang juga dapat direalisasikan menjadi nge-, m- dan sebagainya, serta dapat menghapus konsonan pertama dari kosakata dasar. Sebagai contoh, bentuk dasar dari "membeli" adalah beli dan jika ditambahi awalan menjadi mbeli. Awalan sengau ini juga dapat mengubah nomina menjadi verba yang sesuai; contohnya, dari kupi ("kopi") menjadi ngupi ("meminum kopi" atau "ngopi"). Peran awalan dan tambahan bunyi sengau ini berbeda-beda tergantung dialek. Misalnya, dialek-dialek timur bahasa Sasak memiliki tiga jenis penggunaan awalan seperti ini: yang pertama menandai verba transitif, yang kedua digunakan untuk menghasilkan fokus predikat, dan yang ketiga untuk aksi duratif dengan penderita non-spesifik. Kalimat dengan modus imperatif dan hortatif menggunakan bentuk dasar.
Bahasa Sasak memiliki beragam klitika, yaitu satuan gramatikal yang dianggap sebagai bagian dari sebuah kata (seperti imbuhan) namun secara sintaksis merupakan kata tersendiri—seperti klitik 'll dalam bahasa Inggris. Klitik sederhana digunakan sebagai penjelas penunjuk yang dilekatkan pada nomina atau frasa nomina sebelumnya; contohnya, klitik ni("ini") dalam dengan ni ("orang ini"). Klitik khusus, bila dilekatkan pada nomina, menunjukkan kepunyaan inalienable, dan bila dilekatkan pada yang lain merepresentasikan hubungan antara agen dan pasien. Sebagai contoh, klitik ku (ada pula yang menyebut kò atau k, tergantung dialeknya) yang menunjukkan kepemilikan orang pertama ("aku"), bila dilekatkan dengan nomina ime ("tangan") akan menjadi imengku ("tanganku").
Ragam
Dialek
Bahasa Sasak memiliki keragaman dialek, baik secara fonologi, kosakata maupun tata bahasa. Umumnya, penutur jati bahasa Sasak mengidentifikasi setidaknya lima dialek, dinamai berdasarkan kata yang digunakan untuk merujuk pada "begitu" dan "begini": Kutó-Kuté (Sasak Utara), Nggetó-Nggeté (Sasak Timur Laut), Menó-Mené (Sasak Tengah), Ngenó-Ngené (Sasak Timur-Tengah, Sasak Barat-Tengah) dan Meriaq-Meriku (Sasak Selatan-Tengah). Namun, menurut ahli bahasa Peter K. Austin, klasifikasi tradisional ini tidak "sepenuhnya mecerminkan keragaman geografis yang ekstensif ... di dalam bahasa Sasak". Selain itu, beberapa dialek memiliki tingkat kesalingpahaman yang rendah.
Tingkatan bahasa
Bahasa Sasak memiliki tingkatan-tingkatan dengan perbedaan kosakata, yang penggunaannya terikat pada status sosial relatif penutur terhadap lawan bicara. Ini sistem yang serupa dengan yang ada di bahasa tetangganya yaitu bahasa Jawa dan Bali, maupun bahasa Korea. Ada tiga tingkatan dalam bahasa Sasak untuk menandakan status pembicara (rendah, pertengahan, dan tinggi), ditambah satu dimensi merendah-hormat yang mendandai hubungan antara pembicara dengan orang lain (yang bukan lawan bicara). Contohnya, kata ganti orang kedua dapat disebut sebagai kamu (tingkat rendah), side (pertengahan), pelinggih (tinggi) atau dekaji (menghormati). "Makan" dapat diterjemahkan sebagai mangan (rendah), bekelór (pertengahan), madaran (tinggi) atau majengan (menghormati).
Semua tingkatan, kecuali ragam paling rendah, disebut sebagai bahasa alus ("halus" atau "sopan") dalam bahasa Sasak. Ragam-ragam alus dipakai dalam konteks resmi dan kepada orang dengan status sosial yang lebih tinggi, terutama terhadap para mènak (kasta tinggi tradisional, yang mencakup sekitar delapan persen populasi suku Sasak). Sistem ini juga dapat ditemukan pada dialek-dialek bahasa Sasak secara umum. Meski untuk kosakata di tingkatan paling rendah ada banyak variasi dialektal, bentuk kosakata alus selalu konsisten di seluruh dialek. Menurut spesialis bahasa-bahasa Indonesia Bernd Nothofer, sistem ini diadopsi dari bahasa Bali atau Jawa.
Sastra
Orang Sasak memilki tradisi menulis dengan perantara daun lontar yang dikeringkan. Tradisi baca-tulis mungkin dikenalkan pada abad ke-14 oleh kemaharajaan Hindu-Buddha Majapahit, yang pengaruhnya mencapai pulau Lombok. Naskah-naskah lontar tertua yang bertahan berasal dari abad ke-19; banyak di antaranya yang dikumpulkan oleh pemerintah Belanda dan disimpan di perpustakaan-perpustakaan Leiden atau Bali. Selain itu, Museum Matarm di Lombok juga mengoleksi beberapa naskah, dan banyak juga individu atau keluarga yang menyimpannya sebagai pusaka untuk diwariskan lintas generasi.
Naskah-naskah lontar ini masih dibacakan dalam pementasan yang disebut pepaòsan. Pembacaan naskah ini dilakukan dalam beberapa acara penting, termasuk pemakaman, pernikahan, dan khitanan. Masyarakat Sasak di perdesaan membaca naskah lontar sebagai bagian dari ritual untuk memastikan kesuburan hewan ternak mereka. Peter K. Austin, dalam penggambarannya mengenai sebuah pepaòsan dalam acara khitanan pada tahun 2002, menyebutkan bahwa pementasan tersebut menggunakan salinan kertas dari naskah asli alih-alih daun lontar.
Lontar Lombok ditulis dalam bahasa Sasak, bahasa Kawi (bahasa sastra berdasarkan bahasa Jawa Kuna) atau kombinasi keduanya. Naskah-naskah ini menggunakan aksara hanacaraka, sebuah sistem penulisan yang hampir serupa dengan aksara Bali. Huruf dasarnya terdiri dari sebuah konsonan ditambah bunyi vokal a. Lima huruf pertamanya disebut ha, na, ca, ra dan ka, maka aksara ini dinamai demikian. Suku kata dengan bunyi vokal selain a dituliskan dengan menambahkan diakritik di atas, di bawah, atau di samping huruf dasar. Konsonan akhir dan gabungan konsonan juga bisa dituliskan dengan aksara ini.
Referensi
Catatan
Kutipan
Daftar pustaka
Pranala luar
Kamus bahasa sasak online
Online Dictionary Sasak language - English
Koleksi Music of Indonesia and Malaysia David Goldsworthy yang diarsipkan dengan Paradisec, termasuk rekaman dengan akses terbuka, di Sasak.
Sasak
Sasak
Bahasa di Nusa Tenggara |
5605 | https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara%20Nasional%20Indonesia | Tentara Nasional Indonesia | Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) ,lalu TKR dibubarkan dan kemudian berdirilah Tentara Republik Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian setelah pemisahan antara militer dengan kepolisian maka diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.
TNI terdiri dari tiga matra angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf.
Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan Kepolisian. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka sejak tanggal 18 Agustus 2000 keduanya kembali terpisah.
Sejarah
Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia Belanda diselenggarakan oleh (KNIL). Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia pada masa depan, (sebaliknya berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949), KNIL juga telah memberikan andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa perwira TNI pada masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer, sekolah militer dan akademi militer di Hindia Belanda. Di samping merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang pribumi Indonesia.
Pada tahun 1940 saat Belanda di bawah pendudukan Jerman Nazi, dan Kekaisaran Jepang mulai mengancam akses pasokan minyak bumi ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya membuka kesempatan penduduk pribumi di Pulau Jawa untuk masuk sebagai anggota KNIL.
Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mulai memuncak. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan Pasukan Sekutu, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia dengan menyediakan pelatihan militer dan senjata bagi pemuda Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1943, militer Jepang membentuk tentara relawan Indonesia yang disebut PETA (Pembela Tanah Air). Jepang membentuk PETA dengan maksud untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan invasi oleh Sekutu ke wilayah Asia tenggara.
Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk menggalang dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 dan juga berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.
Pembentukan
Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.
BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.
Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
Sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang atau Hari Angkatan Bersenjata, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia.
Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya. di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.
Perkembangan
Dari tahun 1950 hingga 1960-an Republik Indonesia berjuang untuk mempertahankan persatuan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan separatis di beberapa provinsi. Dari tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat dalam perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sebuah gerakan militan yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. TNI juga membantu menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1963. Kolonel Bayu
Dari tahun 1961 sampai 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dari tahun 1962-1965 TNI terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Indonesia mengembangkan hubungan baik dengan Uni Soviet pada periode tahun 1961-1965. Uni Soviet memberikan 17 kapal untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang diberikan adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov dengan bobot mati 16.640 ton, sangat besar juga dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma yang hanya 1.600 ton. Indonesia memperoleh 12 kapal selam kelas Whiskey ditambah 2 kapal pendukung. Di Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari seratus pesawat militer, 20 supersonik MiG-21s, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17 dan 30 MiG-15.
Masa orde baru
Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun, sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, ABRI ikut serta dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari konsep awalnya. Pada masa ini banyak sekali orang-orang militer ditempatkan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggotanya diangkat dan tidak melalui proses pemilu, disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI.
Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an militer Indonesia bekerja keras untuk menekan gerakan separatis bersenjata di provinsi Aceh dan Timor Timur. Pada tahun 1991 terjadi Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur yang menodai citra militer Indonesia secara internasional. Insiden ini menyebabkan Amerika Serikat menghentikan dana IMET (International Military Education and Training), yang mendukung pelatihan bagi militer Indonesia.
Era reformasi
Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di bentuklah 3 peraturan perundang-undangan baru yaitu UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Hak politik TNI pun dihilangkan serta dwifungsi ABRI dihilangkan.
Tugas pokok TNI saat ini dapat berupa operasi militer untuk perang atau operasi militer selain perang, yaitu untuk:
mengatasi gerakan separatis bersenjata;
mengatasi pemberontakan bersenjata;
mengatasi aksi terorisme;
mengamankan wilayah perbatasan;
mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
membantu tugas pemerintahan di daerah;
membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
Militer Indonesia melanjutkan keterlibatan dan kontribusinya misi penjaga perdamaian PBB melalui Kontingen Garuda. Setelah tahun 1999, pasukan Indonesia dikirim ke Afrika sebagai bagian dari Misi PBB di Republik Demokratik Kongo. TNI juga telah menjadi bagian dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon, UNAMID, UNSMIS, MINUSTAH, UNISFA, UNMISS, UNMIL.
Setelah darurat militer Aceh 2003-2004 & tsunami Aceh tahun 2004, pemerintah Amerika Serikat menghentikan embargo suku cadang yang telah berjalan terhadap senjata yang tidak mematikan dan kendaraan militer, untuk mendukung upaya kemanusiaan di daerah yang terkena dampak tsunami di Aceh dan Nias. Sejak itu, Angkatan Udara Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk membeli lebih banyak pesawat angkut C-130. Pada tanggal 22 November 2005, Amerika Serikat mengumumkan bahwa hubungan militer dengan Indonesia akan dipulihkan secara penuh. Keputusan ini mengakhiri enam tahun larangan penjualan senjata Amerika Serikat ke Indonesia.
Pada tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI. Semua bisnis TNI akan dikelola oleh sebuah badan khusus yang akan didirikan yang merupakan amanat dari Undang Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Motto
Pada masa TNI digabung dengan POLRI menggunakan Catur Dharma Eka Karma yang disingkat dengan CADEK. Seiring berjalannya era reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang signifikan. Di antaranya adalah perubahan Catur menjadi Tri setelah terpisahnya POLRI dari ABRI.
Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/21/I/2007 tertanggal 12 Januari 2007, Penerangan TNI ditetapkan menjadi Tri Dharma Eka Karma yang disingkat dengan TRIDEK.
Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah (Pasal 2 UU TNI):
Tentara Rakyat, yaitu tentara yang Prajuritnya berasal dari warga negara Indonesia;
Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Dan Persatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak arogan, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan negara Republik Indonesia dan UUD 1945, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Organisasi
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia berada di bawah koordinasi dengan Presiden RI. Perwira paling senior di Mabes TNI, Panglima TNI, adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Jenderal, Laksamana atau Marsekal memimpin TNI di bawah Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden no. 62 tahun 2016 , Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas
Unsur Pimpinan TNI
Jabatan tertinggi di Tentara Nasional Indonesia adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang biasanya dijabat oleh Jenderal, Laksamana, Marsekal berbintang empat Sesuai Pangkat Di Tiap Matra TNI. Saat ini Panglima TNI dijabat oleh Laksamana TNI Yudo Margono yang sudah menjabat sejak 19 Desember 2022 yang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Unsur Pembantu Pimpinan TNI
Staf Umum TNI
Inspektorat Jenderal TNI
Staf Ahli Panglima TNI
Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI
Staf Intelijen TNI
Staf Operasi TNI
Staf Personalia TNI
Staf Logistik TNI
Staf Teritorial TNI
Staf Komunikasi dan Elektronika TNI
Unsur Pelayanan
Satuan Komunikasi dan Elektronika Tentara Nasional Indonesia (Satkomlek TNI)
Pusat Komando Pengendalian Operasi Tentara Nasional Indonesia (Puskodalops TNI)
Sekretariat Umum Tentara Nasional Indonesia (Setum TNI)
Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Denmabes TNI)
Komando Utama Operasi
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan)
Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad)
Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
Komando Daerah Militer (Kodam)
Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI)
Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil)
Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal)
Korps Marinir Republik Indonesia (Kormar RI)
Komando Daerah Maritim (Kodamar)
Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas)
Komando Pemeliharaan Materiil Angkatan Udara (Koharmatau)
Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat)
Badan Pelaksana Pusat
Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI (Kodiklat TNI)
Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI)
Akademi Tentara Nasional Indonesia (Akademi TNI)
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)
Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI)
Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Puskes TNI)
Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI)
Badan Pembekalan Tentara Nasional Indonesia (Babek TNI)
Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI)
Badan Intelijen Strategis (BAIS)
Pusat Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia (Pusbintal TNI)
Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia (Pusku TNI)
Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Pusjarah TNI)
Pusat Informasi Pengolah Data Tentara Nasional Indonesia (Pusinfolahta TNI)
Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI)
Pusat Kerjasama Internasional Tentara Nasional Indonesia (Puskersin TNI)
Pusat Pengkajian Strategi Penelitian dan Pengembangan Tentara Nasional Indonesia (Pusjianstralitbang TNI)
Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar Tentara Nasional Indonesia (Pusjaspermildas TNI)
Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB TNI)
Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC TNI)
Komando Garnisun Tetap Tentara Nasional Indonesia (Kogartap TNI)
Satuan Siber Tentara Nasional Indonesia (Satsiber TNI)
Komando Operasi Khusus (Koopssus TNI)
Pusat Informasi Maritim Tentara Nasional Indonesia (Pusinfomar TNI)
Pusat Psikologi Tentara Nasional Indonesia (Puspsi TNI)
Pusat Pengadaan Tentara Nasional Indonesia (Pussada TNI)
Pusat Reformasi Birokrasi Tentara Nasional Indonesia (Pusrefbiro TNI)
Kekuatan
Mulai tahun 2010 pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat TNI agar mencapai standar kekuatan pokok minimum (). MEF dibagi menjadi tiga tahap rencana strategis sampai tahun 2024. Pada awalnya pemerintah menganggarkan Rp156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI pada periode MEF 2010-2014.
Tabel di bawah adalah data mengenai kekuatan Tentara Nasional Indonesia dengan beberapa data yang telah diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini:
Anggaran
Setiap tahun TNI memperoleh anggaran yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui APBN. Berbeda dengan Polri yang menerima anggaran langsung untuk 1 unit organisasi (Mabes Polri), anggaran yang dialokasikan untuk TNI tidak langsung digunakan untuk TNI sendiri, tetapi harus dibagi kepada 5 unit organisasi, yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengalokasikan 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan dalam RAPBN.
Industri
Daftar perusahaan industri militer alutsista dan produksinya
Mabes TNI: Rantis 4x4 TNI
Balitbang Kemhan: Roket 122&200mm, Repeater UHF, Munisi 90 mm
Dislitbangad: Remote Control Weapon System
Dislitbangal: Munisi dan senjata APS
Dislitbangau: Modulator TWT Radar Thomson
BPPT: UAV Wulung
LIPI: ISRA Coastal radar
Lapan: Roket Ф 122 mm
PT Pindad: MRAP, tank medium
PT Dirgantara Indonesia: Pesawat CN-295
PT PAL: PKR 105. KCR-60, LPD-125, FPB-57
PT LEN: Combat Management System
PT Dok Kodja Bahari: Kapal BCM-122
PT Lundin Industry Invest: KCR trimaran kelas Klewang
PT Auto Car: Engine
CV Indopulley Perkasa: Ban runflat, Boogie Wheel
PT Infoglobal Teknologi Semesta: MPD, MFD
PT Sari Bahari: Bom P-100 dan P-250
PT Fista Bahari Internusa: Life craft
PT Tesco Indomaritim: Landing Craft Vehicle Personel
CV Maju Mapan: Payung Udara Barang
PT Infra RCS: Surveillance
CV Nuslisty Abadi Medika: Kelambu Malaria
PT CMI: Tekhnologi Radar APQ 159 untuk pesawat F-5
PT Palindo Marine: KCR-40, KP-110
PT Persada Aman Sentosa: Helm & Rompi Tempur
PT Indah Angurah Abadi: Azimuth Rudder Propeller
PT Maju Sentosa Pertiwi: Minyak Senjata dan Kimia Perawatan
PT Saba Wijaya Persada: Helm dan Rompi Tempur
PT Aura Sakti Engineering: Peralatan Alins/Alongins
PT Bogar Artha Satria: Filter Tank Scorpion
PT Surya Segara: Food Ration dan Drinking Water
PT Sritex: Tenda Peleton
PT Uavindo: 4 Pesawat UAV
PT Fiber Glass Perkasa: Miniature FPB 28,5 mm
CV Guno Meja: Kursi Lapangan
PT Langit Biru Parasut: PUO Freefall
PT Wirajayadi Bahari: APC Amphibi BTR-58
PT F1 Perkasa
PT Vadel Ksatria Samudra Indonesia
PT Hyperbaric Medical Solusindo
PT Technology Engineering Simulation
PT Security Operation Group Indonesia
PT Honley Motor Indonesia
PT Boogie Advindo
CV Hydrosix
PT Epoxyndo Art Lestari
PT Nusantara Turbin & Propulsi
PT Jala Berikat Nusantara Perkasa: Indonesian Light Strike Vehicle
PT Persada Aman Sentosa
PT Fajar Sistanindo
PT Gemilang Bhakti Pertiwi
PT. Adhi Daya Cemerlang Minyak Senjata
Galeri
Lihat pula
Kapal Perang TNI AL
Daftar operasi militer dan non-militer TNI
Kementerian Pertahanan
Kepolisian Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Keamanan Laut
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia
Referensi
Pranala luar
Situs web resmi Markas Besar TNI
Situs web resmi TNI Angkatan Darat
Situs web resmi TNI Angkatan Laut
Situs web resmi TNI Angkatan Udara
Situs web resmi Kementerian Pertahanan RI
Templat navigasi militer
Pegawai negeri
Militer Indonesia
Angkatan bersenjata menurut negara
Pendirian tahun 1945 di Indonesia |
5608 | https://id.wikipedia.org/wiki/Durian | Durian | Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Sebutan populernya adalah "raja dari segala buah" (King of Fruit). Durian adalah buah yang kontroversial, meskipun banyak orang yang menyukainya, tetapi sebagiannya kurang menyukai dengan aromanya.
Tumbuhan dengan nama durian bukanlah spesies tunggal tetapi sekelompok tumbuhan dari genus Durio. Namun, yang dimaksud dengan durian (tanpa imbuhan apa-apa) biasanya adalah Durio zibethinus. Jenis-jenis durian lain yang dapat dimakan dan kadang kala ditemukan di pasar tempatan di Asia Tenggara di antaranya adalah lai (D. kutejensis), kerantungan (D. oxleyanus), durian kura-kura atau kekura (D. graveolens), serta lahung (D. dulcis). Untuk selanjutnya, uraian di bawah ini mengacu kepada Durio zibethinus.
Nama-nama lokal
Terdapat banyak nama lokal. Nama terbanyak ditemukan di Kalimantan, yang mengacu pada berbagai varietas dan spesies yang berbeda. Durian di Jawa dikenal sebagai duren (bahasa Jawa, bahasa Betawi) dan kadu (bahasa Sunda). Di Sumatra dikenal sebagai durian dan duren (bahasa Gayo). Di Sulawesi, orang Manado menyebutnya duriang, sementara orang Toraja duliang. Di Kota Ambon dan kepulauan Lease biasa disebut sebagai Doriang. Di Pulau Seram bagian timur disebut rulen. Orang Batak menyebutnya Tarutung.
Botani
Penyebaran
Pusat keanekaragaman durian adalah Pulau Kalimantan. Daerah-daerah sekitarnya juga memilki beberapa plasma nutfah durian, seperti Mindanao, Sumatra, dan Semenanjung Malaya meskipun tidak semelimpah Kalimantan. Meskipun demikian, pengekspor utama durian adalah Thailand, yang mampu mengembangkan kultivar dengan mutu tinggi dan sistem budi daya yang baik. Tempat lain yang membudidayakan durian dengan orientasi ekspor adalah Mindanao di Filipina, Queensland di Australia, Kamboja, Laos, Vietnam, India, dan Sri Lanka.
Di Filipina, pusat penghasil durian adalah di daerah Davao di Pulau Mindanao. Festival Kadayawan merupakan perayaan tahunan untuk durian di Davao City.
Pemerian morfologi
Pohon tahunan, hijau abadi (pengguguran daun tidak tergantung musim) tetapi ada saat tertentu untuk menumbuhkan daun-daun baru (periode flushing atau peronaan) yang terjadi setelah masa berbuah selesai. Tumbuh tinggi dapat mencapai ketinggian 25–50 m tergantung spesiesnya, pohon durian sering memiliki banir (akar papan). Pepagan (kulit batang) berwarna cokelat kemerahan, mengelupas tak beraturan. Tajuknya rindang dan renggang.
Daun berbentuk jorong hingga lanset, 10–15(-17) cm × 3–4,5(-12,5) cm; terletak berseling; bertangkai; berpangkal lancip atau tumpul dan berujung lancip melandai; sisi atas berwarna hijau terang, sisi bawah tertutup sisik-sisik berwarna perak atau keemasan dengan bulu-bulu bintang.
Bunga (juga buahnya) muncul langsung dari batang (cauliflorous) atau cabang-cabang yang tua di bagian pangkal (proximal), berkelompok dalam karangan berisi 3–10 kuntum berbentuk tukal atau malai rata. Kuncup bunganya membulat, sekitar 2 cm diameternya, bertangkai panjang. Kelopak bunga bentuk tabung sepanjang lk. 3 cm, daun kelopak tambahan terpecah menjadi 2–3 cuping berbentuk bundar telur. Mahkota bentuk sudip, kira-kira 2× panjang kelopak, berjumlah 5 helai, keputih-putihan. Benang sarinya banyak, terbagi ke dalam 5 berkas; kepala putiknya membentuk bongkol, dengan tangkai yang berbulu. Bunga muncul dari kuncup dorman, mekar pada sore hari dan bertahan hingga beberapa hari. Pada siang hari bunga menutup. Bunga ini menyebarkan aroma wangi yang berasal dari kelenjar nektar di bagian pangkalnya untuk menarik perhatian kelelawar sebagai penyerbuk utamanya. Kajian di Malaysia pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa penyerbuk durian adalah kelelawar Eonycteris spelaea. Penelitian tahun 1996 lebih jauh menunjukkan bahwa hewan lain, seperti burung madu Nectariniidae dan lebah turut serta dalam penyerbukan tiga kerabat durian lainnya.
Buah durian bertipe kapsul berbentuk bulat, bulat telur hingga lonjong, dengan panjang hingga 25 cm dan diameter hingga 20 cm. Kulit buahnya tebal, permukaannya bersudut tajam ("berduri", karena itu disebut "durian", walaupun ini bukan duri dalam pengertian botani), berwarna hijau kekuning-kuningan, kecokelatan, hingga keabu-abuan.
Buah durian mulai berkembang setelah pembuahan. Kondisi matang pada buah durian akan tercapai sekitar 13–15 pekan sejak pembungaan dimulai. Pada masa pemasakan terjadi persaingan antarbuah pada satu kelompok, sehingga hanya satu atau beberapa buah yang akan mencapai kemasakan, dan sisanya gugur. Buah akan jatuh sendiri apabila masak. Pada umumnya berat buah durian dapat mencapai 1,5 hingga 5 kilogram, sehingga kebun durian menjadi kawasan yang berbahaya pada masa musim durian. Apabila jatuh di atas kepala seseorang, buah durian dapat menyebabkan cedera berat atau bahkan kematian.
Setiap buah memiliki lima ruang (awam menyebutnya "kamar"), yang menunjukkan banyaknya daun buah yang dimiliki. Masing-masing ruangan terisi oleh beberapa biji, biasanya tiga butir atau lebih, lonjong hingga 4 cm panjangnya, dan berwarna merah muda kecokelatan mengilap. Biji terbungkus oleh arilus (salut biji, yang biasa disebut sebagai "daging buah" durian) berwarna putih hingga kuning terang dengan ketebalan yang bervariasi, tetapi pada kultivar unggul ketebalan arilus ini dapat mencapai 3 cm. Biji dengan salut biji dalam perdagangan disebut ponggè. Pemuliaan durian diarahkan untuk menghasilkan biji yang kecil dengan salut biji yang tebal, karena salut biji inilah bagian yang dimakan. Beberapa varietas unggul menghasilkan buah dengan biji yang tidak berkembang namun dengan salut biji tebal (disebut "sukun").
Keanekaragaman
Durian sangat beraneka ragam. Sebagaimana disebut di muka, beberapa spesies selain durian benar (Durio zibethinus) juga dianggap sebagai durian. Di Indonesia tercatat ada 20 spesies anggota Durio (dari hampir 30-an jenis), sembilan di antaranya dapat dimakan. Durian yang benar pun memiliki banyak variasi. Lembaga penelitian di Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah merilis berbagai kultivar durian unggul. Selain itu terdapat pula ras-ras lokal yang dikenal baik namun belum mengalami tahap seleksi untuk meningkatkan kualitasnya.
Kultivar unggul nasional
Terdapat lebih dari 55 varietas/jenis durian budi daya. Hingga 2005 terdapat 38 kultivar unggul yang telah diseleksi dan diperbanyak secara vegetatif.
Beberapa di antaranya:
Ras lokal
Beberapa ras lokal belum diseleksi, sehingga masih bervariasi dan keunggulannya belum terjamin. Biasanya dinamakan sesuai lokasi geografi. Beberapa di antaranya adalah:
Durian parung
Durian lampung
Durian jepara
Durian palembang
Durian padang
Durian merah banyuwangi
Kultivar unggul dari luar negeri
Di Malaysia, kultivar durian unggul hasil seleksi diberi kode nomor dengan huruf D di depannya. Beberapa di antaranya adalah
'D24'
'D99'
'D123'
'D145'
'D158'
'D159' (klon sama dengan varietas 'Montong').
'D169'
'MD-UR 888' (Durian Terbaik Dunia)
Budi daya dan perbanyakan
Durian adalah buah tropis, tumbuh di sekitar khatulistiwa hingga ketinggian 800 mdpl, serta menjauh hingga garis lintang 18° di Thailand dan Queensland.
Syarat tumbuh dan pemupukan
Curah hujan yang disukai sekurang-kurangnya 1500 mm, yang tersebar merata sepanjang tahun. Akan tetapi, periode kering 1–2 bulan akan merangsang perbungaan lebih baik. Musim raya buah durian biasa terjadi setelah tahun dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Musim panen antara dapat terjadi dengan produksi buah yang biasa-biasa saja.
Tanaman ini memerlukan tanah yang dalam, ringan dan berdrainase baik. Derajat keasaman optimal adalah 6–6,5. Tanah masam, seperti latosol atau podsolik merah kuning memerlukan pengapuran agar tanaman tumbuh baik. Durian muda juga memerlukan lindungan alam, agar pohon atau cabang-cabangnya yang sarat buah tidak patah diterpa angin yang kuat. Muka air tanah tidak boleh kurang dari 150 cm karena air tanah yang terlalu rendah berakibat buah kurang manis.
Pemupukan dilakukan dengan membuat parit kecil di sekeliling pohon lalu ditaburi pupuk kimia. Pupuk kandang diberikan pada waktu penanaman bibit. Pemupukan dengan kadar NPK yang sama diberikan segera setelah musim berbuah, sedangkan pemupukan dengan kadar P yang lebih tinggi diberikan setelah flushing selesai untuk mempersiapkan pembungaan.
Penanaman dan pemeliharaan
Penanaman durian secara komersial di perkebunan dilakukan dengan jarak tanam 10 m × 10 m hingga 12 m × 12 m, tergantung dari ukuran tanaman/kultivarnya. Apabila tanaman masih kecil, tumpang sari dapat dilakukan. Pengendalian gulma juga perlu dilakukan.
Pemeliharaan mencakup pemupukan, pemangkasan (pembentukan dan peremajaan), pengairan (bila diperlukan), dan pengendalian hama dan penyakit. Tajuk durian yang baik adalah berbentuk kerucut membulat, dengan cabang utama mendatar ke samping.
Perbanyakan
Perbanyakan durian di desa-desa umumnya dengan menggunakan biji. Perbanyakan dengan biji juga dilakukan untuk memperoleh batang bawah dalam perbanyakan vegetatif. Biji durian bersifat recalcitrant, hanya dapat hidup dengan kadar air tinggi (di atas 30% berat) dan tanpa perlakuan tertentu hanya sanggup bertahan seminggu sebelum akhirnya embrionya mati. Dengan demikian biji harus segera disemaikan setelah buahnya dibuka.
Pohon durian mulai berbuah setelah 4–5 tahun, tetapi dalam budi daya dapat dipercepat jika menggunakan bahan tanam hasil perbanyakan vegetatif. Teknik-teknik yang dipakai adalah pencangkokan (jarang dilakukan), penyusuan (jarang dilakukan), penyambungan sanding (inarching), penyambungan celah (cleft grafting), atau okulasi (budding). Teknik yang terakhir ini sekarang yang paling banyak dilakukan. Beberapa penangkar sekarang juga menerapkan penyambungan mikro (micrografting). Teknik ini dilakukan pada saat batang bawah masih berusia muda sehingga mempercepat masa tunggu. Tercatat bahwa durian hasil perbanyakan vegetatif mampu berbunga setelah 2–3 tahun.
Durian juga memungkinkan diperbanyak secara in vitro (kultur jaringan).
Hama dan penyakit
Hama yang menyerang durian di antaranya adalah ulat penggerek buah (gala-gala), ulat penggerek bunga, dan kutu loncat durian (mengisap cairan daun muda).
Penyakit utama durian adalah busuk akar dan batang Pythium complectens, mati bibit (juga oleh patogen yang sama), penyakit blendok/kanker Phytophthora palmivora, dan jamur upas yang menyerang batang/cabang.
Kegunaan
Durian terutama dipelihara orang untuk buahnya, yang umumnya dimakan (arilus atau salut bijinya) dalam keadaan segar. Salut biji ini umumnya manis dan sangat bergizi karena mengandung banyak karbohidrat, lemak, protein, dan mineral.
Pada musim raya durian, buah ini dapat dihasilkan dengan berlimpah, terutama di sentra-sentra produksinya di daerah. Secara tradisional, daging buah yang berlebih-lebihan ini biasa diawetkan dengan memasaknya bersama gula menjadi dodol durian (biasa disebut lempok), atau memfermentasikannya menjadi tempoyak. Selanjutnya, tempoyak yang rasanya masam ini biasa menjadi bahan masakan seperti sambal tempoyak, atau untuk campuran memasak ikan.
Durian pun kerap diolah menjadi campuran bahan kue-kue tradisional, seperti gelamai atau jenang. Terkadang, durian dicampurkan dalam hidangan nasi pulut (ketan) bersama dengan santan. Dalam dunia masa kini, durian (atau aromanya) biasa dicampurkan dalam permen, es krim, susu, dan berbagai jenis minuman penyegar lainnya.
Bijinya bisa dimakan sebagai camilan setelah direbus atau dibakar, atau dicampurkan dalam kolak durian. Biji durian yang mentah beracun dan tak dapat dimakan karena mengandung asam lemak siklopropena (cyclopropene). Biji durian mengandung sekitar 27% amilosa. Kuncup daun (pucuk), mahkota bunga, dan buah yang muda dapat dimasak sebagai sayuran.
Beberapa bagian tumbuhan kadang-kadang dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Akarnya dimanfaatkan sebagai obat demam. Daunnya, dicampur dengan jeringau (Acorus calamus), digunakan untuk menyembuhkan cantengan (infeksi pada kuku). Kulit buahnya untuk mengobati ruam pada kulit (sakit kurap) dan susah buang air besar (sembelit). Kulit buah ini pun biasa dibakar dan abunya digunakan dalam ramuan untuk melancarkan haid dan menggugurkan kandungan. Abu dan air rendaman abu ini juga digunakan sebagai campuran pewarna tradisional.
Beberapa masyarakat di Jawa menggunakan kulit durian yang telah dimakan sebagai pengusir (repellent) nyamuk dengan meletakkannya di sudut ruangan.
Kayu gubalnya berwarna putih dan terasnya kemerah-merahan. Ringan, tetapi tidak begitu awet dan mudah diserang rayap. Biasa digunakan sebagai perabot rumah, peti-peti pengemas, dan bahan konstruksi ringan di bawah atap, asalkan tidak bersentuhan dengan tanah.
Nilai gizi
Setiap 100 g salut biji mengandung 67 g air, 28,3 g karbohidrat, 2,5 g lemak, 2,5 g protein, 1,4 g serat; serta memiliki nilai energi sebesar 520 kJ. Durian juga banyak mengandung vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C; serta kalium, kalsium dan fosfor.
Serba-serbi buah durian
Masalah bau
Karena baunya yang keras menyengat dan cenderung busuk (bagi beberapa orang), sejumlah perusahaan dan maskapai penerbangan melarang orang membawa durian, misalnya di kabin pesawat udara, di kendaraan angkutan umum ataupun dibawa ke hotel.
Bagi penggemar durian, agar tidak menimbulkan hal-hal tak menyenangkan dengan orang yang tak menyukai bau durian, dipercaya ada sebuah cara yang mudah untuk menghilangkan bau durian di jari-jari tangan dan mulut. Jari tangan dibersihkan dengan mengaduk-aduk air di dalam pangsa durian (yakni ceruk kulit buah bagian dalam, bekas tempat daging dan biji durian menempel) dan air adukan tersebut tidak dibuang, tetapi digunakan untuk berkumur, hal itu dinilai efektif.
Panen durian
Di Kabupaten Ketapang Kalbar panen durian setiap tahun muncul pada bulan Januari atau
Februari. Untuk tahun 2006, di luar kebiasaan, buah selang (buah bukan musim) ternyata cukup banyak dihasilkan. Meskipun panen buah kali ini tidak besar (karena buah selang) namun karena banyak lokasi kebun yang berbuah maka cukup banyak juga yang tersedia di pasaran. Panen terbesar kali ini datang dari tanaman masyarakat di Kecamatan Sukadana yang juga merupakan sentra produksi durian di Kabupaten Ketapang. Di kawasan ini selain dibudidayakan masih banyak buah durian yang tumbuh liar. Buah durian ini termasuk spesies endemik di Kabupaten Ketapang, beberapa jenis durian liar ada di kawasan kabupaten Ketapang. Jenisnya beraneka, seperti durian teratong, durian lahong, durian lei, durian tembranang. Beberapa jenis durian tersebut meskipun tidak komersial, tetapi merupakan sumber gen plasma nutfah yang sangat berguna bagi pemulyaan. Nama ilmiah spesies liar cukup banyak antara lain durian burung, durian kura kura kura yang buahnya dipangkal batang atau di pangkal akar. Durio kutejensis ( durian pekawai), Durio oxlevanus, Durio graveolens, dan Durio dulcis (lahong). Aneka jenis spesuies liar banyak terdapat di hutan dengan warna, bau dan bentuk yang beraneka. Karena banyaknya spesies di kawasan ini maka membuktikan bahwa Kabupaten Ketapang adalah salah satu tempat penyebaran durian. Para ahli kini sedang meneliti beberapa jenis varitas liar tersebut.
Memilih durian
Setiap orang mempunyai caranya sendiri dalam memilih buah durian terbaik. Masing-masing orang percaya bahwa cara pemilihannya dapat menghasilkan buah terbaik.
Durian adalah buah musiman yang dulunya dipanen sekali setahun. Sekarang panen durian dapat dilakukan hingga dua kali setahun. Hal ini meningkatkan persaingan di antara para penjual eceran.
Memilih buah yang tepat amat penting apabila penjual menjual buah sebagaimana adanya, tanpa boleh dibuka. Sekarang penjual umumnya mau membuka buah untuk membuktikan isinya. Dengan cara ini, keahlian dalam memilih pun menjadi kurang penting.
Orang dapat memilih durian dengan mudah di kebun. Buah dari pohon yang sama umumnya mempunyai ciri-ciri yang serupa. Lazimnya buah di kebun dibiarkan masak dan jatuh dari pohonnya ("duren jatuhan").
Pemilihan buah di luar kebun lebih rumit. Berikut ini adalah sebagian dari pedoman seleksi yang dapat digunakan:
Kesegaran buah dapat ditentukan dari tangkainya. Apabila buah telah jatuh dari pohon, tangkainya akan mulai mengering. Penjual yang tidak jujur akan mencoba untuk membalut atau mengecat tangkai untuk menghalangi pembeli mengenali kesegarannya. Penjual yang kurang pintar mungkin malah akan membuang tangkai durian.
Kebanyakan peminat menggemari buah durian yang kering dan matang. Sebuah cara mudah untuk mengetahui apakah isi durian itu kering tanpa membuka buah adalah dengan menggoncangkan buah dan merasakan getaran kecil. Isi durian yang lembap melekat pada kulit buah. Isi durian yang kering cenderung untuk berpisah dari dinding buah. Orang mestilah berhati-hati agar tidak tergores oleh duri buah durian ketika melakukan ini.
Durian mungkin diserang oleh ulat perusak yang bertelur di dalam buah yang berkembang menjadi larva. Ketika membeli buah durian pembeli harus menghindari buah yang berlubang pada kulitnyanya karena sering kali ini merupakan tanda adanya "ulat" di dalam buah.
Membelah durian
Orang yang baru belajar membeli durian dianjurkan membeli durian yang telah siap dibuka karena membelah durian agak sukar. Biasanya kita dapat dengan mudah menemukan penjual yang memberi pelayanan membelah durian. Bila pembeli sudah setuju untuk membelinya, penjual biasanya akan membelah durian sebagai pelayanannya. Mereka bersedia melakukannya, meskipun mereka tidak memindahkan isinya ke dalam bungkusan lain. Namun buah durian yang sudah dibelah perlu segera dimakan karena buah itu cenderung untuk "berkeringat". Bila isi durian mulai menghasilkan air, buah durian akan kehilangan rasanya dan tidak banyak gunanya.
Orang dapat belajar membelah durian dengan hati-hati dengan peralatan yang biasa terdapat. Periksalah kulit luar buah untuk menemukan "garis" (kampuh) sepanjang permukaan di mana duri durian tersusun membentuk garis lurus. Umumnya terdapat hingga 5 garis sepanjang permukaan buah durian.
Bagian tangkai durian harus dibalikkan dan garis urat durian akan bertemu pada satu titik di ujung buah. Pelan-pelan tusukkan benda tajam (pisau) pada titik ini, lalu goreskan sepanjang "garis" yang sudah terlihat sebelumnya. Sarung tangan atau sehelai kain yang tebal dapat digunakan untuk memegang buah durian dengan sebelah tangan, sementara tangan yang satunya untuk melakukan tugas ini. Waspadai risiko tertusuk duri durian.
Bila kulit buah durian telah terbuka menjadi dua bagian, isi di dalam telah siap untuk dimakan. Ruas selebihnya dapat dibelah dengan menggunakan telapak tangan dengan cara merobek ujung kulit durian sedikit pada sepanjang pusat titik tengah sebelumnya.
Panas
Menurut banyak cerita yang berkembang di masyarakat (urban legend), durian dianggap sebagai makanan yang panas, dan sehabis makan durian biasanya tubuh akan berkeringat. Cara yang umum digunakan untuk mengatasinya adalah dengan menuangkan air tawar pada bagian kulit buah yang telah kosong, lalu diminum. Selain itu, musim durian biasanya terjadi bersamaan dengan musim manggis, yaitu buah yang dianggap mendinginkan badan. Dengan demikian, kedua buah kemudian dimakan bersama-sama.
Secara ilmiah, klaim-klaim di atas tidak pernah dibuktikan. Kemungkinannya ialah karena kandungan nutrisi durian yang padat, orang yang makan durian sering makan kebanyakan sehingga akhirnya mengalami kenaikan tekanan darah. Hal tersebut merupakan reaksi yang alamiah jika terlalu banyak memakan makanan apa pun.
Durian tanpa duri
Sebagian durian dijual "tanpa duri". Duri buah durian ini ternyata telah dibuang ketika duriannya masih muda. Jadi tidak alami. Sebagian durian memang hampir tidak berduri karena durinya kurang dari 5 mm.
Dalam sejarah
Durian telah dikenal dan disukai orang sekurang-kurangnya semenjak masa Mataram Kuno (abad ke-9). Tanaman ini tercantum dalam naskah Kakawin Ramayana Sarga XXIV bait 98; dalam bahasa Jawa Kuno dikenal sebagai dūryyan.
Catatan kaki
Pranala luar
Beberapa kultivar durian yang dirilis Deptan
Peta Durian Montong di Medan
Durian - Fruits of warm climates
Info di situs Dept. Pertanian Malaysia
Buah-buahan
Pohon buah
Pohon kayu
Malvaceae
Durio
Hasil hutan non-kayu
Tumbuhan berkeping dua |
5612 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Rumania | Bahasa Rumania | Bahasa Rumania atau limba română, merupakan anak cabang paling timur bahasa-bahasa Roman dan satu-satunya cabang bahasa Latin yang dikelilingi oleh bahasa-bahasa Slavia dan Hungaria (Uralik).
Bahasa ini dituturkan oleh lebih kurang 24 juta orang yang tersebar di Rumania, Moldova, Ukraina, Hungaria, Bulgaria hingga Serbia.
Bahasa-bahasa Rumania ini terbagi atas beberapa cabang yakni:
Rumania baku (wilayah Rumania dan Moldova)
Istro-Rumania (dituturkan di semenanjung Istria, Kroasia)
Macedo-Rumania (dituturkan di kawasan Makedonia
Arumania (dituturkan di kawasan utara Yunani)
Sejarah
Wilayah Rumania pada dahulu kala dihuni oleh orang Dacia, sebuah bangsa Indo-Eropa. Mereka lalu ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi pada 117 Masehi dan beberapa bagian Dacia (Oltenia, Banat dan Transylvania selatan) menjadi sebuah provinsi Romawi. Selama 165 tahun, setelah itu banyak bukti ditemukan akan adanya kolonisasi daerah ini secara cukup intensif oleh orang Romawi dengan ini daerah ini berhubungan erat dengan daerah Kekaisaran Romawi lainnya. Bahasa Latin Rakyat lalu menjadi bahasa pemerintahan dan perdagangan.
Di bawah tekanan orang Dacia merdeka dan orang Gotik, pemerintahan Romawi dan militer Romawi ditarik keluar dari Dacia antara 271-275. Apakah orang Rumania modern merupakan keturunan mereka yang meninggalkan daerah ini dan lalu bermukim di sebelah selatan sungai Donau atau merupakan orang-orang yang tetap tinggal di sana, hal ini masih diperdebatkan secara sengit. Silakan lihat artikel Asal usul orang Rumania lebih lanjut.
Karena terisolasi secara geografis, bahasa Rumania kemungkinan adalah bahasa turunan Latin yang pertama pisah dari bahasa-bahasa Roman lainnya. Berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya, tatabahasa Rumania secara kasar masih mirip dengan tatabahasa Latin. Misalkan tasrifan (deklensi) dan kelamin netral masih tetap terwarisi berbeda dengan bahasa Roman lainnya.
Semua dialek Rumania dipercayai terpersatukan dalam sebuah bahasa yang sama sampai kurang lebih antara abad ke-7 dan abad ke-10, sebelum bahasa-bahasa Slavia memengaruhi bahasa Rumania. Dialek bahasa Aromania memiliki sangat sedikit pengaruh bahasa Slavia. Lalu variasi dialek bahasa Dako-Rumania yang dipertuturkan di Rumania dan Moldavia juga sangatlah sedikit. Hal ini sangatlah aneh, sebab sampai era modern sebenarnya wilayah-wilayah para penutur bahasa Rumania jarang berkomunikasi satu sama lain. Penggunaan dialek Dako-Rumania yang seragam ini melampau batas-batas wilayah negara Rumania. Seorang Moldavia dapat berkomunikasi secara mudah dengan seorang penutur bahasa Rumania dari daerah Banat di Serbia.
Selain itu perlu dikemukakan pula bahwa bahasa Rumania (kecuali dialek Istro-Rumania di Kroasia) adalah satu-satunya bahasa Roman yang tidak terkena pengaruh Gereja Katolik Roma. Bahasa ini terkena pengaruh Gereja Ortodoks dan budaya Slavia, Yunani dan Turki.
Kontak dengan bahasa-bahasa lain
Bahasa Dasia
Bahasa Dasia adalah sebuah bahasa Indo-Eropa yang dipertuturkan oleh orang Dasia kuno. Bahasa ini dipercayai telah memengaruhi bahasa Latin yang dipertuturkan di Dasia, bahasa Dasia dianggap merupakan substrat bahasa Latin di sana. Namun pengetahuan kita akan bahasa ini sangatlah sedikit.
Kurang lebih 200-300 kata-kata yang hanya ditemukan dalam bahasa Rumania atau dengan bentuk kerabat dalam bahasa Albania diperkirakan berasal dari bahasa Dasia. Kata-kata ini sebagian besar mengenai kehidupan pedesaan (misalkan: balaur=naga; brânză=keju; mal=tanah; lihat pula: Daftar kata-kata Dasia. Bahkan beberapa pakar linguistik berpendapat bahwa orang Albania sebenarnya adalah orang Dasia yang tidak dilatinkan dan berhijrah ke arah selatan.
Lalu ada sebuah teori lagi bahwa bahasa Dasia sebenarnya cukup mirip bahasa Latin, yang awalnya dikemukakan oleh ahli linguistik Bogdan Petriceicu-Hasdeu. Namun teorinya didukung sedikit sekali bukti-bukti, dan dengan ini ditolak oleh komunitas linguistik pada umumnya.
Kesatuan linguistik Balkan
Sementara sebagian besar tatabahasa dan morfologi Rumania terwarisi dari bahasa Latin Rakyat, tetapi banyak ciri khas bahasa ini yang dibagi dengan bahasa-bahasa Balkan lainnya dan tidak dengan bahasa Roman lainnya.
Bahasa-bahasa sprachbund ini termasuk cabang-cabang berbeda bahasa-bahasa Indo-Eropa: bahasa Bulgaria dan bahasa Albania, dan dalam beberapa kaus bahasa Yunani dan bahasa Serbia.
Antara beberapa ciri khas utama ialah; artikel penentu yang ditaruh di belakang (mirip bahasa Melayu/Indonesia: –nya), berbaurnya kasus genitivus dengan kasus dativus, adanya modus futurum dan perfektum dan tidak adanya bentuk infinitivus kata kerja.
Bahasa-bahasa Slavia
Pengaruh dari bahasa-bahasa Slavia terutama berdasarkan bahasa Gerejawi Slavonia Kuno (Old Church Slavonic). Bahasa ini merupakan bahasa liturgis hingga abad ke-18. Pengaruh lainnya terjadi karena pengaruh bahasa Bulgaria, bahasa Ukraina dan bahasa Serbia.
Sekitar 20% kosakata merupakan serapan dari bahasa-bahasa Slavia termasuk: da=ya; dragoste=cinta; a iubi=to love; glas=suara; nevoie=perlu; prieten=teman.
Namun sebagian kata-kata Slavia merupakan arkhaisme dan diperkirakan hanya 10% dari kosakata modern Rumania adalah berasal dari bahasa Slavia (menurut Uwe Hinrichs Handbuch der Südosteuropa-Linguistik).
Pengaruh lain
Bahkan sebelum abad ke-19, bahasa Rumania mendapat kontak dengan beberapa bahasa lain dan menyerap kata-kata asing, antara lain:
Bahasa Yunani: (contoh: folos < ófelos = pakai; buzunar < buzunára = saku; proaspăt < prósfatos = segar)
Bahasa Hungaria: (contoh: oraş < város = kota; a cheltui < költeni =membelanjakan; a făgădui < fogadni = berjanji)
Bahasa Turki: (contoh: cafea < kahve = kopi; duşman < düşman = musuh; papuc < papuç = sandal)
Bahasa Jerman: (contoh: cartof < Kartoffel = kentang; bere < Bier = bir; şurub < Schrube = sekrup)
Kata-kata internasional
Semenjak abad ke-19, banyak kata-kata modern diserap dari bahasa Roman lainnya, terutama bahasa Prancis dan bahasa Italia. Kata-kada modern dipinjam dari bahasa-bahasa Roman lainnya, khususnya dari bahasa Prancis dan Italia. (misalnya: birou < bureau = meja kantor, kantor; avion = pesawat udara; exploata = memanfaatkan, dll). Diperkirakan bahwa sekitar 38% dari kata-kata dalam bahasa Rumania berasal dari bahasa Prancis dan Italia, dan bersama-sama dengan kata-kata yang diwarisi dari bahasa Latin, semuanya ini merupakan 75% dari kata-kata dalam bahasa Rumania yang dapat ditelusuri ke bahasa Latin.
Sebagian kata-kata Latin masuk ke dalam bahasa Rumania dua kali, pertama sebagai bagian dari kosakata inti atau populernya, dan kedua, merupakan pinjaman yang lebih sastrawi secara internasional. Biasanya, kata-kata yang populer itu adalah kata benda, dan kata pinjamannya adalah kata sifat:
saudara laki-laki: frate / fratern
jari: deget / digital
air: apă / acvatic
dingin: frig / frigid
mata: ochi / ocular
Belakangan, semakin banyak kata bahasa Inggris yang dipinjam (misalnya: gem < selai; interviu < wawancara; meci < korek api; manager < manajer). Kata-kata ini diberikan gender gramatika dalam bahasa Rumania dan diperlakukan menurut aturan-aturan bahasa Rumania; jadi "sang manajer" menjadi managerul.
Distribusi geografis
Bahasa Rumania digunakan terutama di Rumania, Moldova, Ukraina, Hungaria, Serbia dan Montenegro, Bulgaria, Makedoa (bekas Yugoslavia) dan Yunani. Ada pula penutur bahasa Rumania di negara-negara lain seperti Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Israel, Australia dan Selandia Baru, terutama karena imigrasi setelah Perang Dunia II.
Status resmi
Bahasa Rumania adalah bahasa resmi Rumania dan Moldavia (di sini disebut bahasa Moldavia karena alasan politik). Di Vojvodina, bahasa ini secara resmi memiliki status resmi namun pada praktik statusnya lebih rendah daripada bahasa Serbia.
Di daerah lain Serbia dan Ukraina komunitas Rumania tidak memiliki hak-hak dalam penggunaan dan pelestarian bahasa mereka.
Bahasa Rumania adalah salah satu dari lima bahasa yang dipakai dalam untuk beribadah di daerah otonom rohani Bukit Athos, Yunani, di sketae Prodromos and Lacu (Sketa adalah sebuah komunitas biarawan; sketae merupakan bentuk jamakl).
Dialek
Bahasa Rumania memiliki empat dialek:
Dako-Rumania – biasanya disebut Rumania – dipertuturkan di utara sungai Donau.
Aromania – Yunani, bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Bulgaria, Serbia
Megleno-Rumania – utara Yunani
Istro-Rumania – semenanjung Istria, Kroasia
Diperkirakan bahasa Rumania muncul di sebelah utara dan selatan sungai Donau. Keempat dialek ini semua merupakan turunan bahasa Latin yang dipertuturkan di sebelah utara dan selatan sungai Donau sebelum diinvasi bangsa Slavia – Dako-Rumania di sebelah utara dan keempat lainnya di sebelah selatan.
Tata Bahasa
Kata-kata benda ditasrifkan menurut kelamin (feminin, maskulin dan netral), jumlah (tunggal dan jamak) dan kasus (nominativus/akusativus, dativus/genitivus dan vocativus). Sebagian besar adjectiva dan pronomina, dan semua artikel penunjuk mengindikasikan jenis kelamin nomina yang dirujuk.
Bahasa Rumania adalah satu-satunya bahasa Roman yang memiliki artikel penentu yang dibubuhkan pada akhir kata (mirip bahasa Indonesia). Artikel penentu diambil dari partikel demonstrativa bahasa Latin.
Bahasa Rumania memiliki empat kelompok kata kerja dan empat modus (indikativus, konditional, imperativus, subjonktivus).
Fonologi
Bahasa Rumania memiliki tujuh vokal bersuara: a /a/, e /e/, i /i/, o /o/, u /u/, ă /ə/, â, î /ı/ dan satu tak bersuara ("i" pada posisi akhir). Bahasa Rumania Kuno memiliki sebuah vokal tak bersuara tambahan lagi ("u" pada posisi akhir), tetapi sekarang sudah tak dipakai lagi. Lalu ada pula empat semivokal dan duapuluh konsonan.
Abjad Rumania
A, a (a); Ă, ă (ă); â (â din a); B, b (be); C, c (ce); D, d (de); E, e (e); F, f (fe / ef); G, g (ghe / ge); H, h (ha / haş); I, i (i); Î, î (î din i); J, j (je); K, k (ka de la kilogram); L, l (le / el); M, m (me / em); N, n (ne / en); O, o (o); P, p (pe); R, r, (re / er); S, s (se / es); Ş, ş (şe); T, t (te); Ţ, ţ (ţe); U, u (u); V, v (ve); X, x (ics); Z, z (ze / zet).
Gugusan huruf
Huruf C dan G memiliki cara pengucapan khusus apabila dikombinasikan dengan beberapa huruf lainnya, mirip dengan bahasa Italia.
Diftong
ea, ia, oa, ua
ie
ai, ăi, âi, ei, ii, oi, ui
io
au, ău, âu, eu, iu, ou
Triftong
ioa, eai, iau, eau
Fonem /h/
Bahasa Rumania adalah satu-satunya bahasa Roman yang tersebar luas yang melestarikan fonem /h/. Dialek Norman bahasa Prancis juga melestarikan fonem /h/. Dalam banyak dialek bahasa Spanyol terutama di Amerika, /j/ dilafazkan sebagai [h], tetapi ini bukan kasus "pelestarian": fonem aslinya adalah /x/.
Penulisan
Catatan pertama tentang sebuah bahasa Roman yang dipertuturkan di Balkan ditulis oleh seorang sejarawan Bizantium bernama Theophanes sang Pengaku pada abad ke-6. Pada sebuah ekspedisi militer melawan kaum Avar pada tahun 587 ketika seorang kuli pembawa barang membawa keledai barangnya jatuh, ia berteriak kepada temannya "Torna, torna fratre" (artinya: "kembali, kembali saudara!").
Lihat pula
Garis Jireček
Referensi
Pranala luar
Bahasa Roman |
5620 | https://id.wikipedia.org/wiki/Makedonia | Makedonia | Kekaisaran Makedonia, sebuah bekas kerajaan, 808 SM–168 SM
Makedonia (provinsi Romawi), 146 SM–Abad ke-7
Makedonia (wilayah), adalah wilayah di Semenanjung Balkan yang mencakup:
, sebuah negara berdaulat, anggota PBB sejak 8 April 1993 dengan nama sementara Republik Makedonia Bekas Yugoslavia hingga perubahan namanya menjadi Republik Makedonia Utara pada tanggal 12 Februari 2019.
Republik Sosialis Makedonia (1946–1991), sebuah unit federal Yugoslavia dan cikal-bakal Republik Makedonia
Vardar Makedonia, sebuah wilayah geografis yang kebanyakan termasuk dalam Republik Makedonia
Makedonia (Yunani) atau Makedonia Yunani, sebuah wilayah di Yunani yang dibagi menjadi tiga distrik administratif:
Makedonia Barat
Makedonia Tengah
Makedonia Timur dan Trasia (hanya bagian barat saja)
Provinsi Blagoevgrad, yang secara tidak resmi disebut Pirin Makedonia, sebuah wilayah negara Bulgaria
Bahasa Makedonia
Makanan Macedonia - makanan khas dari
Untuk penjelasan lebih mendalam, lihat pula Makedonia (istilah) tentang konflik penamaan antara Makedonia dan Yunani. |
5635 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Bengali | Bahasa Bengali | Bahasa Bengali adalah anak cabang dari bahasa Indo-Arya dengan jumlah penutur terbanyak di dunia, dengan penutur lebih dari 200 juta jiwa yang masing-masing berada di Bangladesh (sekitar 120 juta), India (±70 juta). Di India, Bahasa Bengali dituturkan di negara bagian Bengala Barat, Assam, Tripura hingga Manipur, di samping penutur yang tersebar di berbagai penjuru dunia.
Bahasa Bengali dibagi menjadi dua dialek sosial yakni, yang disebut sebagai Shadhu Bhasa (yakni bahasa standar) yang didasarkan pada dialek kota Kolkata, sedangkan Cholit Bhasa adalah bahasa non-standar yang tergantung pada wilayah tutur Bahasa itu sendiri. Di Bangladesh, bahasa Bengali didasarkan pada dialek yang dipakai di kota Dhaka.
Istilah Bengali adalah istilah Inggris untuk menjabarkan bahasa dan masyarakat wilayah Bengala. Berasal dari kata Vanga yang kemudian berubah menjadi Bangalaah oleh lidah Persia, kemudian menjadi Bengali (dalam lafal setempat diucapkan sebagai Benggoli). Kata Bangla pun kini diterima sebagai istilah baku, sedangkan masyarakat setempat menyebut wilayahnya dengan istilah Bongo. Kini Tanah Bengali terbagi menjadi dua wilayah, yakni Poschim Bongo (Bengal Barat) dan Purbo Bongo (Bangladesh).
Sejarah Bahasa Bengali
Bahasa Bengali mulanya berkembang dari dialek timur bahasa Indo-Arya yang disebut Pracya dan dialek ini dipakai oleh kaum Buddha di India pada masa tersebut (kira-kira tahun 700 SM). Kemudian Pracya berkembang lagi menjadi bahasa Magadha (antara tahun 300-500 Masehi). Bahasa Magadha ini lalu berubah lagi dalam bentuk Apabhransa yang artinya menyimpang (Chatterjee, 1926). Namun menurut H. Jacobi, Apabhransa mulai ada sejak abad ke-6 Masehi dan berlangsung antara tahun 600-1000 Masehi.
Seorang petualang Republik Rakyat Tiongkok bernama Hiuen Tsang pada abad ke-7 menulis bahwa pada masa itu, seluruh belahan timur India menggunakan bahasa yang sama. Setelah masa tersebut, dimulailah perkembangan Bahasa Bengali dengan tahapan sebagai berikut:
Bengali Kuno 1100-1400 Masehi
Bengali Madya 1400-1800 Masehi
Bengali Modern 1800 Masehi - sekarang
Bengali Kuno
Bengali Kuno dimulai pada periode antara (950-1200 Masehi). Sebelumnya Bengali Kuno berakar dari dialek Pracya yang dituturkan dalam khotbah agama Buddha. Kemudian Pracya ini berkembang pada masa Kerajaan Magadha menjadi varian baru yang kemudian disebut Apabhransa yang berarti menyimpang dari norma (Chatterjee, 1926). Naskah tertua Bahasa Bengali ditemukan oleh Hara-Prashad Shastri di Nepal pada tahun 1907 dalam bentuk 47 lagu atau Carya dan untuk pertama kalinya diterbitkan pada tahun 1916.
Contoh naskah:
Huruf Bengali
Aksara atau huruf Bengali sangat mirip dengan Huruf Devanagari di Bahasa Hindi dan sama-sama berasal dari aksara Brahmi, namun mulai berdiri sebagai huruf independen sejak abad ke-11. Huruf Brahmi berkembang pada masa pemerintahan Asoka, dan bentuknya yang sekarang telah tercatat pada tahun 1778 dan pada abad ke-19 telah menemukan jati dirinya yang sekarang ini.
Aksara Bengali atau Bangla Lipi, sama-sama bersumber dari huruf Brahmi. Lipi ini berkembang dari sistem penulisan India Kuno yang menorehkan tinta di atas daun lontar dan dimulai sejak zaman Raja Asoka (abad ke-3 SM).
Huruf Bengali sendiri berkembang dari varian timur huruf Brahmi yang disebut Kutilalipi, dan mulai berbeda sejak abad ke-7 Masehi. Tulisan Bengali berbentuk lebih runcing daripada huruf Devanagari meski masih sama-sama mempunyai matra di atasnya, sedangkan tulisan Bengali cetak untuk pertamakalinya digunakan pada buku ‘A Grammar of the Bengal Language’ karya N.B Halhed (1778). Pada tahun 1785, Warren Hastings meminta warga lainnya, yakni Charles Wilkins untuk membuat versi cetak huruf Bengali ini, sehingga Wilkins dijuluki sebagai bapak huruf cetak Bengali. Dia juga mengajarkan Panchanan Karmakar, seorang seniman terkemuka pada masa itu cara pembuatan huruf cetak untuk Bengali.
Sistem movable ini berlangsung lama hingga ditemukannya teknik linotype pada tahun 1886, dan diperkenalkan ke dalam sistem cetak huruf Bengali oleh S.C. Majumdar, R. Basu dan sebagainya. Sistem inilah yang dipakai hingga sekarang.
Aksara Bengali terdiri atas 11 huruf hidup (vokal), 39 huruf mati (konsonan), dan 300 kombinasi huruf.
Kosakata Bengali
Kosakata bahasa Bengali berakar dari Prakerta Apabhransa yang mendapat pengaruh dari bahasa Inggris, Urdu, Persia, Turki dan bahasa-bahasa sekitar seperti Munda, Meithei dan sebagainya. Sebagian besar kosakata bahasa Bengali berasal dari bahasa Sanskerta, dan hanya 2500 kosakata saja yang berasal dari bahasa Arab maupun Persia. Di samping itu, wilayah juga memengaruhi cara pelafalan. Di Bengala Barat, nada sengau dalam bahasa ini mendapat pengaruh dari Dravida, sedangkan di bagian timur Bengala (Bangladesh) mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa Sino-Tibet dan Austro-Asia dengan dihilangkannya nada sengau dalam bahasanya. seperti 'Bangshi' di barat tetapi dibaca 'Bashi' di timur).
Gerakan bahasa di Bangladesh
Benggala Timur atau yang sekarang dikenal dengan Bangladesh pada tahun 1947-1971 merupakan bagian dari negara baru pecahan India, yakni Pakistan dengan nama Pakistan Timur. Dan bahasa nasional yang ditetapkan oleh negara baru ini adalah Bahasa Urdu yang justru hanya dimengerti oleh muslim Bihar yang minoritas di Pakistan Timur. Bahasa Urdu ditetapkan sebagai bahasa nasional dan lambang umat Islam di kawasan itu.
Akan tetapi, masyarakat Pakistan Timur yang mayoritas berbahasa Bengali menuntut persamaan hak dengan mensejajarkan Bengali dengan Urdu. Dari sini muncullah kalangan kelas menengah yang memperjuangkan Bahasa Bengali dan memunculkan apa yang disebut sebagai Gerakan Bahasa. Gerakan ini mencapai titik puncaknya pada tanggal 21 Februari 1952, saat terjadi demonstrasi di kota Dhaka. Kejadian itu memakan korban sekitar 7 mahasiswa Universitas Dhaka, hingga pada akhirnya pemerintah Pakistan menetapkan Bahasa Bengali sejajar dengan Bahasa Urdu sebagai bahasa negara. Sejak saat itu, tanggal 21 Februari diperingati di Bangladesh sebagai Hari Bahasa atau Bhasha Dibash, dan di kota Dhaka dibangun sebuah monumen untuk memperingati para syahid di bidang bahasa ini, yang dinamakan Shohid Minar.
Bahkan yang teristimewa, UNESCO sejak tanggal 17 November 1999 dan disetujui oleh 28 negara menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Sedunia atau International Mother Language Day. Bahasa Bengali benar-benar menjadi bahasa nasional semenjak kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.
Sementara itu di India, gerakan bahasa serupa pernah terjadi di Assam, pada tanggal 19 Mei 1961 yang memperjuangkan hak masyarakat Bengali di Silchar untuk menggunakan bahasanya sendiri. Sebelas orang tewas pada demonstrasi tanggal tersebut.
Dialek Bengali
Bahasa Bengali selain dibagi atas Shadu Bhasa dan Cholit Bhasa yang merupakan bentuk sosial (baku dan tidak baku), juga terbagi atas berbagai dialek lokal. Menurut Bhattacharya (1999), Bengali dibagi atas dua zona, yakni Zona Barat dan Zona Timur (Vanga atau Bongo atau Bengali Timur). Zona Barat ini dibagi lagi menjadi dialek-dialek Radha (selatan) yang terpecah jadi Bengali Barat Daya, dan Bengali Barat, Varendra (tengah utara), Kamrupa (utara). Dialek baku Bengali berasal dari dialek Bengali Barat yang dituturkan oleh masyarakat Kolkata.
Sen (1972) mempunyai klasifikasi yang agak berbeda. Dia membagi dialek Bengali sebagai berikut:
Rarhi (Barat-Tengah)
Jharkandi (Barat-Daya)
Barendri (Utara)
Kamrupi (Timur Laut), dan
Bangali (Timur)
Dialek Bengali yang paling sulit dipahami oleh penutur Bengali lainnya adalah dialek-dialek yang dipakai di wilayah Noakhali dan Chittagong, Bangladesh, sedangkan dialek Sylhet (Bangladesh Timur Laut) dipandang sebagai bahasa yang berbeda oleh penuturnya sendiri (disebut Sil'ot). Dialek-dialek Bangladesh, khususnya di bagian timur laut dan tenggara mempunyai kata serapan Arab-Persia lebih banyak daripada dialek Bengali di India. Pengaruh Arab-Persia ini jauh lebih terlihat di dialek Sylhet, Noakhali dan Chittagong.
Kurang lebih 70 persen penutur bahasa Bengali beragama Islam. Mayoritas bermukim di Bangladesh, sedangkan penutur Muslim di wilayah Bengala Barat mencapai 25% seluruh penduduk.
Kesusasteraan Bengali
Kesusasteraan Bengali pertama kalinya diketahui dari kumpulan 47 lagu Carya yang ditulis oleh seorang guru agama Budha Mahayana pada masa antara 950-1200 Masehi. Kumpulan lagu tersebut ditemukan di Nepal pada tahun 1907 dan ditulis dalam bahasa Bengali Kuno, sedangkan naskah tertua dari Bengali Madya ditemukan dalam naskah Sri-Krishna Kirtan dari Chandi-dasa yang berasal dari paruh akhir abad ke-14. Sementara itu, kesusasteraan Bengali Pasca-Madya terbentuk dari kesusasteraan Vaisnava yang dipengaruhi oleh Chaitanya (1483-1533), dan dari sana berkembanglah sebuah bahasa sastera yang disebut sebagai Braja-Buli (bahasa kaum Vraja, kelahiran Sri Krishna), yang merupakan campuran antara bahasa Bengali, Bahasa Hindi dan Maithili.
Bahasa Bengali dikenal sebagai bahasa yang kaya dengan seni, dan kesusasteraannya pun sudah banyak diakui oleh dunia. Para sastrawan Bengali modern yang terkenal antara lain
Rabindranath Tagore
Kazi Nazrul Islam
Michael Madhusudan Dutta
Kata-kata dasar
Berikut ini ungkapan-ungkapan dasar bahasa Bengali:
Nomoshkar: Salam (untuk penganut Hindu), sedang Muslim menggunakan Assalamualaikum
Shu Prabhat: Selamat pagi
Shubho Ratri: Selamat malam
Apni kemon acchen? (baku) atau Tumi kemon accho?: Apa kabar?
Apnar naam ki?: Siapa nama anda?
Amar naam...: nama saya....
Nomoshkar atau Allah Hafiz: Selamat tinggal atau sampai jumpa
Dhonnobad: Terima kasih
Referensi
Lihat pula
Kesusasteraan Bengali
Bangladesh
Dasar Bahasa Bengali
Pranala luar
Bahasa Bengali di Ethnologue
Harian dari Bangladesh
Prothom Alo
Benggala
Benggala
Bengali |
5636 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Dari | Bahasa Dari | Bahasa Persia Afganistan ( Darī, pengucapan ) atau bahasa Persia Dari ( - Fārsīy e Darī, ), sering disebut hanya sebagai bahasa Dari, adalah ragam timur bahasa Persia yang menjadi bentuk baku bahasa Persia di Afganistan. Bahasa ini diakui sekaligus dijadikan bahasa resmi oleh pemerintah Afganistan. Sebagaimana didefinisikan dalam Konstitusi Afganistan, Bahasa Dari merupakan salah satu dari dua bahasa nasional resmi di Afganistan. Dituturkan oleh lebih dari 50% dari penduduk sebagai bahasa utama, yang juga menjadi sebagai lingua franca di Afganistan. Pusat daerah tutur bahasa ini umumnya di wilayah utara dan barat Afganistan, termasuk sekitar kota Kabul. Hampir separuh penduduk Afganistan (kecuali suku Pashtun) merupakan penutur bahasa ini, atau setidaknya sebagai bahasa kedua. Bahasa ini berfungsi sebagai bahasa penyatu antar suku.
Masyarakat Hazara berbicara dalam Bahasa Dari, namun dengan dialek yang berbeda dan terdapat banyak kosakata Mongol dan Turki didalamnya.
Menurut ahli bahasa Iran Zana Vahidian, alasan mengapa Dari digunakan sebagai bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh hampir semua orang di Afghanistan adalah karena Afghanistan memindahkan ibu kotanya dari Kandahar ke Kabul pada abad ke-18.
Ditulis dengan huruf Arab lokal, bahasa ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Bahasa Persia di Iran, namun dengan penekanan yang lebih sedikit ketimbang Persia Iran serta beberapa tambahan konsonan.
Lihat pula
Daftar Bahasa
Referensi
Pranala luar
Dari alphabet from Afghanistan Online
Bahasa Iran
Bahasa Persia
Bahasa di Afganistan
Bahasa di Iran
Bahasa di Tajikistan |
5637 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Pashtun | Bahasa Pashtun | Bahasa Pashtun ( Pəx̌tó ; juga disebut Pakhtun atau Afgani) merupakan salah satu bahasa resmi Afganistan selain Bahasa Dari. Masyarakat penutur bahasa ini berasal dari wilayah selatan, timur dan sebagian utara Afganistan, selain terkonsentrasi di Provinsi Barat Laut, Pakistan.
Lebih dari separuh penduduk Afghanistan dan 9% penduduk Pakistan menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Huruf Arab dengan tambahan-tambahan khas digunakan untuk bahasa ini.
Sejarah
Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa Pashtun adalah turunan dari bahasa Avesta atau kerabat terdekatnya, sementara pendapat lain berusaha menggolongkannya lebih dekat ke Baktria. Namun, tidak ada teori yang disepakati secara umum, tetapi hanyalah sebagai bagian dari rumpun bahasa Iran Timur.
Perbandingan dengan bahasa-bahasa Iran Timur dan Avesta Kuno:
Strabo, yang hidup antara 64 SM dan 24 M, menjelaskan bahwa suku-suku yang mendiami tanah di sebelah barat Sungai Indus merupakan bagian dari Ariana. Masa itu ketika daerah yang dihuni oleh Pashtun diperintah oleh Kerajaan Yunani-Baktria. Sejak abad ke-3 M dan seterusnya, mereka kebanyakan disebut dengan nama Afghan (Abgan).
Abdul Hai Habibi percaya bahwa karya Pashtun modern paling awal berasal dari Amir Kror Suri pada masa Dinasti Ghuriyah awal pada abad ke-8, dan mereka menggunakan tulisan-tulisan yang ditemukan di Pata Khazana. Pə́ṭa Xazāná () yang dari nama tempat tersebut adalah naskah berbahasa Pashtun yang diklaim ditulis oleh Mohammad Hotak di bawah perlindungan kaisar Pashtun bernama Hussain Hotak di Kandahar; berisi antologi penyair Pashto. Namun, keasliannya diperdebatkan oleh para cendekiawan seperti David Neil MacKenzie dan Lucia Serena Loi. Nile Green berkomentar sebagai berikut:
Sejak abad ke-16, puisi menjadi sangat umum di kalangan orang Pashtun. Beberapa dari mereka yang menulis dalam bahasa Pashtun adalah Bayazid Pir Roshan (penggagas utama Abjad Pashtun), Khushal Khan Khattak, Rahman Baba, Nazo Tokhi, dan Ahmad Shah Durrani, pendiri negara modern Afghanistan atau Kekaisaran Durrani. Tradisi sastra Pashtun tumbuh di latar belakang melemahnya kekuasaan Pashtun setelah pemerintahan Mughal: Khushal Khan Khattak menggunakan puisi berbahasa Pashtun untuk menggalang persatuan suku Pashtun dan Pir Bayazid as an sebagai sarana bijaksana untuk menyebarkan pesannya kepada masyarakat Pashtun.
Isi ratapan Khushal Khattak sebagai berikut:
Referensi
Catatan kaki
Daftar pustaka
Georg Morgenstierne (1926) Report on a Linguistic Mission to Afghanistan. Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Serie C I-2. Oslo.
Daniel G. Hallberg (1992) Pashto, Waneci, Ormuri (Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan, 4). National Institute of Pakistani Studies, 176 pp. .
Herbert Penzl A Grammar of Pashto: A Descriptive Study of the Dialect of Kandahar, Afghanistan,
Herbert Penzl A Reader of Pashto,
Pranala luar
Pashto Dictionary with Phonetic Keyboard & Auto-Suggestion
Pashto Phonetic Keyboard
Pashto Language & Identity Formation in Pakistan
Indo-Aryan identity of Pashto
Henry George Raverty. A Dictionary of the Puk'hto, Pus'hto, or Language of the Afghans. Second edition, with considerable additions. London: Williams and Norgate, 1867.
D. N. MacKenzie, "A Standard Pashto", Khyber.org
Freeware Online Pashto Dictionaries
A Pashto Word List
Origins of Pashto
Resources for the Study of the Pashto Language
Rumpun bahasa Iran Timur
Bahasa di Afganistan
Bahasa di Pakistan |
5638 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Persia | Bahasa Persia | Bahasa Persia ( ; ) adalah salah satu bahasa dari rumpun bahasa Iran. Dituturkan di Iran, Tajikistan, Afganistan dan Uzbekistan. Jumlah penutur totalnya sekitar 75 juta orang. Di Iran, penutur asli bahasa ini mencakup sekitar 60% penduduknya.
Nama
Istilah Persia diserap dari bahasa Latin: , yang diserap dari bahasa Yunani Kuno: Persís (), merupakan bentuk helenisasi dari () dalam bahasa Persia Kuno yang berarti "Persia" (suatu wilayah di Iran, yang mencakup hampir seluruh Provinsi Fars).
Farsi merupakan endonim untuk bahasa ini, dan umum juga digunakan dalam bahasa-bahasa lain. Meskipun begitu, Akademi Bahasa dan Sastra Persia menyatakan bahwa kata Farsi sebaiknya tidak digunakan dalam bahasa-bahasa asing, dan menyarankan memakai kata yang lebih umum atau telah mapan dalam bahasa-bahasa lain karena sebagai tanda peran bahasa Persia yang sangat berpengaruh terhadap bahasa-bahasa lain.
Sejarah
Bahasa Persia tergolong anak cabang bahasa bahasa Indo-Iran. Para pakar bahasa dan sejarawan yakin bahwa perkembangan bahasa Persia melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:
Bahasa Persia Kuno (k. 600–300 SM).
Bahasa Persia Pertengahan (k. 300 SM–651 M).
Bahasa Persia Baru (651–sekarang).
Dialek dan ragam
Bahasa Persia memiliki tiga dialek baku:
Persia Iran (atau "Persia Barat") dituturkan di Republik Islam Iran dan minoritas di Irak serta negara-negara pesisir Teluk Persia.
Persia Afganistan (juga disebut "Persia Timur", atau "Dari") dituturkan di Afganistan.
Persia Tajik (juga hanya disebut "Tajik") dituturkan di Tajikistan dan Uzbekistan. Dialek ini ditulis dalam alfabet Kiril.
Ada juga beberapa dialek lokal dari Iran, Afghanistan, dan Tajikistan yang sedikit berbeda dari bahasa Persia Baku. Dialek Hazara (di Afganistan tengah dan Pakistan), Dialek Tat dan ragam Tat Yahudi di pegunungan Kaukasus, Darwazi (in Afganistan dan Tajikistan), Basseri (di Iran bagian selatan), dan dialek Teheran. Penutur Persia Afganistan dan Tajik memiliki kesalingpahaman yang tertinggi, dibandingkan terhadap dialek Persia di Iran.
Aksara
Sebelum masuknya Islam, masyarakat Persia menggunakan dua versi huruf pada masa Pahlavi, yakni huruf yang dimodifikasi dari Bahasa Aram, dan versi satunya merupakan huruf asli setempat yang disebut 'Dindapirak' atau dalam bahasa Persia Modern disebut 'Din dabireh' (huruf suci).
Bahasa Persia modern menggunakan huruf Arab dengan tambahan 4 huruf untuk menuliskan 'zh', 'ch', 'p', dan 'g'.
Kosakata
Bahasa Persia di Indonesia
Sebenarnya, bahasa Persia telah hadir di Indonesia, sejak lama, yakni sejak masuknya agama Islam di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya banyak kosakata bahasa Persia diserap ke dalam bahasa Indonesia.
Lihat pula
Bahasa Avesta
Daftar kata serapan dari bahasa Persia dalam bahasa Indonesia
Referensi
Catatan kaki
Daftar pustaka
: 238-245
: 56–85
Rumpun bahasa Iran Barat |
5639 | https://id.wikipedia.org/wiki/Niels%20Bohr | Niels Bohr | Niels Bohr bernama lengkap Niels Hendrik David Bohr. Bohr .Niels Bohr adalah seorang ahli fisika yang pernah meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1922.
Pada tahun 1913, Bohr menerapkan konsep mekanika kuantum untuk model atom yang telah dikembangkan oleh Ernest Rutherford, yang menggambarkan bahwa atom tersusun dari inti atom (nukleus) yang dikelilingi oleh orbit elektron.
Anak laki-lakinya, Aage Niels Bohr, juga penerima Hadiah Nobel.
Keluarga
Niel Bohr dilahirkan dari seorang ayah bernama Christian Bohr, professor yang ahli di bidang fisiologi, ayahnya lah yang membuat Niel Bohr tertarik dengan dunia fisika. Ibu nya yang bernama Ellen, nee Adler berasal dari keluarga terkemuka dalam bidang pendidikan. Bohr memiliki seorang adik yang bernama Harald
Pendidikan
Bohr masuk di Gammelholm School pada tahun 1903. Setelah meyelesaikan sekolahnya, Bohr melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu ke Universitas Kopenhagen. Di sana Bohr bertemu dengan Professor Christian Christiansen, seorang fisikawan yang nantinya benar benar membantu Bohr. Bohr mendapatkan gelar master pada tahun 1909. 2 tahun setelahnya, gelar doktor sudah tersemat di namanya.
Semasa sekolah, Bohr tertantang mengenai pengumuman dari Akademi Sains Kopenhagen yang berisi siapa yang mampu menyelesaikan persoalan ilmiah tertentu akan mendapatkan hadiah. Bohr kemudian meminjam laboratorium sang ayah untuk melakukan ekperimen. Penelitian ini kemudian mendapatkan penghargaan(medali emas).
Pranala luar
Niels Bohr Archive
Biografi di Nobel-Winners.com
Fisikawan Denmark
Pemenang Hadiah Nobel dalam bidang fisika
Fisikawan |
5640 | https://id.wikipedia.org/wiki/A%20%28disambiguasi%29 | A (disambiguasi) | A merupakan huruf pertama dalam alfabet Latin.
A juga dapat merujuk ke:
"A (golongan darah)"90th salah satu jenis golongan darah manusia
"A (vitamin)" adalah salah satu jenis vitamin
"A (nada)" adalah salah satu nama nada dalam not mutlak
"a" merupakan simbol awalan SI untuk atto-
"A" merupakan simbol satuan arus listrik untuk Ampere
"A" adalah singkatan gelar bangsawan Sulawesi Selatan, Andi
"A" adalah nomor polisi kendaraan bermotor Banten.
Dalam fisika:
"a" merupakan simbol untuk percepatan super
Lihat juga
AA
AAA |
5647 | https://id.wikipedia.org/wiki/Aberasi | Aberasi | Kelainan pada kromosom
Kelainan mental, lihat gangguan jiwa
Optik
Aberasi optik, penyimpangan dari teori ideal sebuah lensa yang menyebabkan berkurangnya kualitas gambar
Aberasi kromatik, disebabkan perbedaan gelombang cahaya
Aberasi defokus, ketika sistem di luar fokus
Relativitas
Aberasi relativitas, aberasi cahaya pada kecepatan cahaya
Aberasi astronomi, fenomena astronomi yang membuat benda angkasa seperti bergerak |
5649 | https://id.wikipedia.org/wiki/Abon | Abon | Abon (; ; ) adalah makanan tradisional Indonesia khas pulau Bali dan Jawa yang terbuat dari serat daging hewan. Penampilannya biasanya berwarna cokelat terang hingga kehitam-hitaman dikarenakan dibumbui gula jawa. Abon tampak seperti serat-serat kapas, karena didominasi oleh serat-serat otot yang mengering yang disuwir-suwir. Karena kering dan nyaris tak memiliki sisa kadar air, abon biasanya awet disimpan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dalam kemasan yang kedap udara. Selain terbuat dari bahan dasar daging (sapi, kambing, kuda, babi, dan domba), ada beberapa abon yang pembuatannya memakai bahan dasar dari makanan laut, seperti ikan tuna, ikan lele, ikan tongkol, belut, kepiting rajungan dan udang.
Abon biasanya dimakan sebagai lauk taburan di atas nasi, mi pangsit atau bubur ayam, atau sebagai isi lemper dan biasa pula dimakan langsung seperti memakan atau mengkonsumsi camilan (camilan). Di Indonesia, daging yang biasa digunakan untuk membuat abon berasal dari daging sapi, sehingga orang mengenal 'abon sapi'. Selain daging sapi, bahan lain yang digunakan adalah ayam, babi, ikan, Kuda, dan kambing.
Di China, abon yang paling lazim adalah abon yang terbuat dari daging babi yang disebut Chousong. Sentra pembuatan abon sapi di Indonesia saat ini ada di daerah Boyolali, Solo/Surakarta, Ngawi, Nganjuk, Salatiga, Magelang dan beberapa daerah lain sekitarnya (sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur). Produksi abon sapi juga bisa di temui di kota Palembang dan Pontianak. Sedangkan sentra pembuatan abon dari daging babi banyak terdapat di daerah Bali, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.
Cara pembuatan
Potongan daging baik itu sapi atau babi yang bagus dan yang telah dibumbui dengan garam, micin/penyedap dan kecap manis, direbus dan dididihkan dalam air hingga benar-benar lembut, sehingga serat-serat daging mulai terlepas, lumat dan mudah untuk disuwir-suwir. Hal ini karena kandungan kolagen dan elastin zat pengikat otot telah larut oleh air rebusan sehingga mudah disuwir-suwir.
Daging yang mulai tercerai-berai hasil rebusan ini kemudian dikeringkan, dapat dengan cara dijemur selama 2 hari atau dengan cara pengeringan yang menggunakan oven (oven listrik juga bisa). Setelah daging abon sudah dikeringkan, daging harus disangrai di atas penggorengan besar sambil ditumbuk-tumbuk. Ketika ditumbuk daging ini membentuk serat-serat daging yang menyerupai gumpalan benang/kapas. Saat disangrai ini serat daging ditambahkan bumbu-bumbu penambah rasa, seperti gula jawa, micin, sedikit kecap kenal, pemberi rasa pedas dan bawang goreng, terus diaduk hingga benar-benar kering dan dikemas. Selain itu, beberapa abon yang dibuat dengan kualitas rendah sering ditambahkan bahan pengisi yang memberi cita rasa baru yang unik, seperti kacang koro pedang, kacang mete, dll.
Lihat pula
Abon ikan
Referensi
Makanan kering
Makanan ringan
Hidangan Tionghoa
Hidangan Indonesia
Rintisan bertopik makanan Indonesia
Taburan |
5655 | https://id.wikipedia.org/wiki/Perbedaan%20pelafalan%20bahasa%20Melayu%20dan%20bahasa%20Indonesia | Perbedaan pelafalan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia | Seperti bahasa-bahasa lainnya, bahasa-bahasa Melayu ragam cakapan memiliki dialek (variasi ketatabahasaan) atau logat (variasi pelafalan) yang masing-masing berbeda. Setiap dialek dan logat memiliki cara pelafalan sendiri-sendiri dan bisa diucapkan dengan mudah oleh penutur aslinya. Bahasa Melayu baku berasal dari dialek Johor yang bertahan dari sejak zaman Kesultanan Johor, sedangkan bahasa Indonesia berasal dari dialek Riau Tinggi yang mendapat pengaruh besar dari bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Jawa dan Sunda, mengalami pembakuan, serta mendapat identitas keindonesiaan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928.
Perbedaan yang makin tampak mendorong para bahasawan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 50-an untuk memulai usaha menghasilkan satu bahasa standar. Hal ini melibatkan pengodifikasian bahasa dengan lebih tersusun bermula dengan ejaan diikuti dengan peristilahan, tata bahasa, perkamusan, dan akhirnya sebutan. Pada tahun 1988, Malaysia mengumumkan penggunaan pelafalan baku untuk digunakan di sekolah, penyiaran, dan di upacara resmi sebagai pengganti pelafalan Johor-Riau. Hal ini disusul oleh pengumuman serupa di Singapura pada tahun 1993. Akan tetapi, setelah 12 tahun menerapkan pelafalan baku, Malaysia kembali kepada pelafalan Johor-Riau pada tahun 2000, sedangkan Singapura tetap menggunakan pelafalan baku.
Artikel ini akan membahas perbedaan pelafalan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia atas kata-kata yang memiliki pengejaan yang sama, meskipun mungkin masing-masing bahasa memiliki pengertian yang berbeda atas kata-kata tersebut. Perbedaan yang sangat terlihat antara bahasa Melayu baku di Semenanjung Malaysia dan bahasa Indonesia terletak pada pelafalan akhir kata dan penyebutan fonem /r/.
Pelafalan
Vokal a di akhir kata
Pada bahasa Melayu baku, huruf vokal a () pada akhir kata diubah menjadi "e pepet" (; seperti pada kata emas). Pengubahan pelafalan vokal /a/ ini dipengaruhi oleh logat Melayu Johor sebagai dialek baku yang digunakan oleh MABBIM. Sebelum adanya pembaruan ejaan pada tahun 1972, fenomena fonem pada bahasa Melayu baku dilambangkan dengan huruf ă.
Pada bahasa Indonesia, vokal /a/ akhir tetap dilafalkan sebagai "a" ().
Vokal u pada suku kata terakhir
Jika huruf vokal u ( diapit oleh dua huruf konsonan pada suku kata terakhir, bahasa Melayu baku mengubah fonem tersebut menjadi "o" (. Sebelum adanya pembaruan ejaan pada tahun 1972, fenomena fonem pada bahasa Melayu baku dilambangkan dengan huruf o.
Pada Bahasa Indonesia, bunyinya tetap , atau menjadi bentuk alofon .
Konsonan r di akhir kata
Bahasa Melayu baku umumnya menggugurkan huruf konsonan r () di akhir kata sehingga huruf vokal yang mendahuluinya sering kali menjadi vokal panjang, mirip seperti bahasa Inggris dialek Britania.
Pada bahasa Indonesia, huruf r ini tetap dilafalkan penuh.
Konsonan r di akhir suku kata
Bahasa Melayu baku kadang kala menggugurkan huruf r di akhir setiap suku kata (kecuali pada akhir kata yang mengikuti aturan di atas). Pengguguran fonem tersebut sebenarnya tidak seharusnya dilakukan oleh para penuturnya. Namun, kadang kala fonem /r/ tidak terlalu jelas diucapkan ketika berbicara sehingga fonem tersebut seolah-olah digugurkan.
Pada bahasa Indonesia, huruf r ini tetap dilafalkan penuh.
Vokal i pada suku kata terakhir
Jika vokal i () diapit oleh dua konsonan pada suku kata terakhir, bahasa Melayu baku sering kali mengubah fonem tersebut menjadi e taling (; seperti pada kata ekonomi).
Pada bahasa Indonesia, bunyinya tetap , atau menjadi bentuk alofon .
Referensi
Lihat pula
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Perbedaan antara bahasa Melayu Baku dan bahasa Indonesia
Bahasa dagang dan kreol Melayu
Fonologi bahasa Melayu
Bahasa Melayu
Bahasa Indonesia |
5658 | https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja%20Inggris | Gereja Inggris | Gereja Inggris () adalah gereja negara Inggris. Uskup Agung Canterbury merupakan klerusnya yang paling senior, kendati Gubernur Tertinggi merupakan pemimpin tertingginya. Gereja Inggris juga merupakan gereja induk dari Komuni Anglikan internasional. Pendiriannya sebagai suatu gereja nasional dikatakan terjadi pada abad ke-6 dalam misi Gregorian ke Kerajaan Kent yang dipimpin oleh Agustinus dari Canterbury.
Gereja Inggris menolak otoritas kepausan ketika Henry VIII tidak berhasil mendapatkan anulasi atas perkawinannya dengan Catherine dari Aragon pada tahun 1530-an. Reformasi Inggris dipercepat di bawah pemerintahan para bupati Edward VI sebelum suatu pemulihan singkat otoritas kepausan di bawah kepemimpinan Mary I dan Philip II. Akta Supremasi 1558 memperbarui perpecahan tersebut dan Penyelesaian Keagamaan Elizabethan memetakan suatu jalan yang melaluinya gereja Inggris menjadi harus bersifat Katolik dan Reformed ("Tereformasi"):
Katolik karena menganggap dirinya sebagai bagian dari gereja Yesus Kristus yang universal dalam kontinuitas tak terputus dengan gereja apostolik awal. Hal ini diungkapkan dalam penekanannya pada ajaran-ajaran para Bapa Gereja awal, sebagaimana telah diresmikan dalam Kredo Para Rasul, Nicea, dan Athanasius.
Reformed karena telah dibentuk oleh beberapa prinsip doktrinal dari Reformasi Protestan abad ke-16, khususnya 39 Artikel Agama dan Buku Doa Umum.
Fase awal Reformasi Inggris menghasilkan banyak martir Katolik maupun martir Protestan radikal. Pada fase selanjutnya, Hukum Pidana digunakan untuk menghukum para penganut Katolik Roma dan Protestan nonkonformis. Pada abad ke-17, perselisihan politik dan agama mengakibatkan timbulnya faksi Puritan dan Presbisterian yang berkeinginan untuk mengendalikan gereja, tetapi ini berakhir dengan terjadinya Restorasi. Pengakuan kepausan atas kepemimpinan George III pada tahun 1766 menyebabkan toleransi keagamaan yang lebih baik.
Sejak Reformasi Inggris, Gereja Inggris telah menggunakan liturgi dalam bahasa Inggris. Gereja ini meliputi beberapa aliran doktrinal, tiga yang terutama dikenal sebagai Anglo-Katolik, Evangelikal, dan Gereja Luas. Ketegangan antara kaum progresif dan konservatif teologis tampak jelas dalam perdebatan mengenai penahbisan kaum wanita dan homoseksualitas. Gereja ini terdiri dari para anggota dan rohaniwan yang liberal maupun konservatif.
Struktur tata kelola gereja berbasiskan pada keuskupan-keuskupan, yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang uskup. Di dalam setiap keuskupan terdapat paroki-paroki setempat. Sinode Umum Gereja Inggris berfungsi sebagai badan legislatif gereja ini dan terdiri dari para uskup, klerus lainnya, dan kaum awam. Rancangan undang-undang atau ketentuan hukum yang mereka hasilkan harus mendapat persetujuan dari kedua Dewan Parlemen Britania Raya.
Teologi dan sosiologi
Gereja Inggris menganggap dirinya sebagai bagian dari reformasi tetapi juga bersifat protestan, meskipun tidak sama dengan Gereja Katolik Roma. Reformasi dalam arti bahwa Gereja ini banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Reformasi Protestan, dan menolak kewibawaan Paus. Katolik dalam arti bahwa Gereja ini memandang dirinya sebagai bagian dari 'garis yang sinambung dan tidak terputus dari "Gereja universal" yang mula-mula didirikan oleh para murid Yesus serta dari abad pertengahan, dan bukan merupakan suatu 'bentukan yang baru'. Dalam praktiknya, Gereja Anglikan bersifat campuran. Beberapa jemaatnya beribadah lebih mirip dengan Gereja Katolik Roma dibandingkan dengan kebanyakan Gereja Protestan. Namun di pihak lain, berbagai bentuk ibadah yang digunakan di sejumlah Gereja Anglikan lainnya sulit dibedakan dari Gereja-gereja Injili yang muncul dari Gerakan Reformasi.
Gereja ini memegang banyak bentuk keyakinan teologis yang relatif konservatif, bentuk liturginya biasanya tradisional, dan organisasinya mencerminkan keyakinan akan pentingnya hierarkhi keuskupan yang historis dalam bentuk uskup agung, uskup, dan diosis.
Di mata banyak orang, Gereja Inggris terutama ditandai oleh sifatnya yang luas dan 'terbuka'. Selain kelompok atau faksi arus utamanya yang tradisional, Gereja ini juga mencakup faksi-faksi "gereja tinggi" dan "gereja rendah" yang masing-masing mempunyai ciri-cirinya sendiri.
Pada masa kini, praktik-praktik di Gereja ini merentang dari kaum Anglo-Katolik, yang menekankan liturgi dan sakramen, hingga bentuk-bentuk kebaktian yang lebih menekankan khotbah dan kurang ritualistik dari kaum Evangelikal, dan bahkan juga bentuk-bentuk kebaktian yang bersemangat dari kaum Karismatik. Namun "Gereja luas" ini menghadapi berbagai pertanyaan doktriner yang saling berbenturan, yang muncul karena perkembangan masyarakat modern, seperti misalnya konflik mengenai penahbisan perempuan sebagai pendeta (disetujui pada 1992 dan dimulai pada 1994), dan status para pendeta homoseksual yang tidak selibat (masih diperdebatkan sekarang, tetapi kebanyakan orang mengambil pandangan yang konservatif). Pada Juli 2005, perpecahan ini kembali muncul ketika Sinode Umum mengambil suara untuk "meluruskan" proses yang mengizinkan penahbisan perempuan sebagai uskup, dan menetapkan untuk mengadakan perdebatan tentang aturan-aturan yang spesifik pada Februari 2006.
Pemerintahan dan administrasi
Monarki Inggris (saat ini Charles III), secara konstitusional memegang gelar sebagai "Pemimpin Tertinggi Gereja Inggris".
Namun pada praktiknya, kepemimpinan administratif gereja berada di tangan Uskup Agung Canterbury. Komuni Anglikan sedunia yang terdiri atas gereja-gereja nasional atau regional yang independen mengakui Uskup Agung Canterbury sebagai semacam pemimpin 'simbolik'. Justin Welby menjadi Uskup Agung Canterbury menggantikan Rowan Williams sejak 2013.
Dewan legislatif di Gereja Inggris adalah Sinode Umum. Namun, keputusan legislatif yang fundamental masih harus disetujui oleh Parlemen Britania Raya. Gereja mempunyai cabang yudisialnya sendiri, yang dikenal sebagai pengadilan gerejawi, yang juga merupakan bagian dari sistem peradilan Britania, tetapi pada umumnya tidak berfungsi, karena syarat-syarat untuk memberlakukan keputusan-keputusan gerejawi kebanyakan sudah dicabut satu abad yang lalu oleh keputusan Pengadilan Tinggi.
Selain di wilayah Inggris sendiri, yurisdiksi Gereja Inggris mencakup Pulau Man, Kepulauan Channel, Kepulauan Scilly, dan sedikit bagian dari Wales. Pada tahun-tahun belakangan, jemaat-jemaat ekspatriat di benua Eropa membentuk dirinya sebagai Diosis di Eropa.
Pengangkatan
Pendeta memimpin upacara di diosis karena mereka memegang jabatan sebagai pendeta yang diberi kuasa, atau karena diberi izin oleh uskup ketika diangkat (mis. kurator), atau dengan izin saja.
Proses pengangkatan uskup diosis lebih rumit, dan ditangani oleh sebuah lembaga yang disebut Komisi Nominasi Kerajaan, yang menyerahkan nama-namanya kepada Perdana Menteri (yang bertindak atas nama Raja atau Ratu) untuk dipertimbangkan. Proses ini digambarkan dalam artikel Pengangkatan Uskup Gereja Inggris.
Sejarah
Artikel utama: Sejarah Gereja Inggris
Gereja Inggris menelusuri pembentukannya dari misi Augustinian pada tahun 597, dan menekankan kesinambungan dan identitasnya dengan Gereja Barat universal yang pertama. Gereja ini juga menetapkan sifatnya yang independen dan nasional pada masa pasca-Reformasi dari masa Tudor di Inggris.
Agama Kristen tiba di Britania pada abad pertama atau kedua (diduga melalui jalur perdagangan timah melalui Irlandia dan Spanyol), dan berdiri secara terpisah dari Gereja Roma, seperti halnya juga banyak komunitas Kristen pada masa itu. Menurut berbagai catatan uskup-uskup Britania menghadiri Konsili Arles pada 314. Paus mengutus St. Augustinus dari Canterbury dari Roma pada abad ke-6 untuk menginjili orang-orang Anglo pada (597). Dengan bantuan orang-orang Kristen yang sudah tinggal di Kent, ia mendirikan gerejanya di Canterbury, ibu kota Kent, dan menjadi uskup agung pertama dari Canterbury.
Pada saat yang bersamaan, Gereja Keltik dari St.Columba terus menginjili Skotlandia. Gereja Keltik dari Britania Utara dalam pengertian tertentu mengakui 'wewenang' Roma pada Sinode Whitby pada 644. Selama beberapa abad berikutnya, sistem Roma yang diperkenalkan oleh Augustine pelan-pelan menyerap gereja-gereja Kristen Keltik yang sudah ada sebelumnya.
Selama hampir seribu tahun Inggris menjadi bagian dari Gereja Katolik Roma. Pada 1534 Gereja di Inggris memisahkan diri dari Roma, pada masa pemerintahan Raja Henry VIII. Di bawah anaknya, Edward VI Gereja ini secara teologis menjadi lebih radikal, tetapi kemudian sebentar bergabung kembali dengan Gereja Roma pada masa pemerintahan Ratu Mary I, pada 1555. Di bawah Elizabeth I dibentuklah sebuah Gereja yang mapan (artinya, takluk kepada dan merupakan bagian dari negara), yang agak bersifat protestan, Katolik, dan apostolik. Gereja ini mengakomodasi posisi-posisi teologis yang merentang luas, yang menjadi cirinya sejak saat itu.
Gereja-gereja terkait
Saudara Gereja Inggris, Gereja Irlandia, juga mengalami reformasi pada abad ke-16 atas permintaan penguasa-penguasa Irlandia yang berada di Inggris. Berbeda dengan di in Inggris, mayoritas penduduk nya tidak mengikuti reformasi ini, dan lebih suka untuk tetap berpegang pada ajaran Katolik Roma; tetapi Gereja Irlandia mempertahankan status Gereja negara yang resmi di Irlandia hingga 1871. Hingga saat ini, Gereja ini tetap ditata sebagai Gereja seluruh pulau Irlandia.
Di Skotlandia, Gereja Skotlandia diakui menurut hukum (Akta Gereja Skotlandia 1921) sebagai "Gereja nasional" (meskipun ia bukanlah "Gereja mapan" dalam pengertian yang sama dengan Gereja Inggris, karena mempunyai otonomi yang lebih besar dalam pemerintahannya). Gereja Skotlandia mempunyai sistem kepemimpinan presbyterian. Sebuah Gereja Anglikan yang lebih kecil juga hadir di Skotlandia, yang dikenal sebagai Gereja Episkopal Skotlandia, yang mempunyai komuni penuh dengan Gereja Inggris. Sejarahnya rumit dan membingungkan, melibatkan masa-masa promosi dan penganiayaan resmi pada suatu masa tertentu, karena Gereja ini terkait dengan Jacobitisme, sehingga ia harus beroperasi sub rosa (secara rahasia).
Ketika Gereja Episkopal di Amerika Serikat menjadi mandiri dari Gereja Inggris setelah Perang Kemerdekaan Amerika, pimpinan Gereja Inggris tidak yakin bahwa Gereja itu dapat secara sah menahbiskan uskup-uskup baru tanpa menuntut mereka mengucapkan sumpah kesetiaan yang baku kepada raja atau ratu Inggris. Akibatnya, para uskup dari Gereja Episkopal Skotlandia yang bukan Gereja negara itulah yang menahbiskan para uskup pertama Amerika, hingga peraturan yang baru memungkinkan Gereja Inggris mengendurkan kebijakannya.
Gereja di Wales, sebelumnya adalah bagian dari Gereja Inggris, berubah sehingga menjadi bukan Gereja negara pada 1920 dan pada saat yang sama menjadi anggota inedependen dari Komuni Anglikan.
Gereja Inggris berkomuni penuh dengan Gereja-gereja lain dalam Komuni Anglikan, dan secara terpisah dengan Gereja-gereja lain yang menandatangani perjanjian Komuni Porvoo. Gereja Inggris juga merupakan anggota penuh dari Konferensi Gereja-gereja Eropa.
Situasi keuangan
Meskipun statusnya Gereja negara, Gereja Inggris tidak mendapatkan dukungan langsung pemerintah dari segi keuangan. Sumbangan adalah sumber pendapatannya yang terbesar, meskipun Gereja ini juga sangat mengandalkan pendapatan dari berbagai dana abadi historis. Pada 2005, pengeluaran Gereja Inggris diperkirakan mencapai sekitar £900 juta.
Secara historis, masing-masing paroki mencari dana dan menggunakan sebagian besar dana Gereja, artinya bahwa gaji rohaniwannya tergantung pada kekayaan parokinya, dan hak paroki untuk mengangkat pendeta ke paroki-paroki tertentu dapat menjadi karunia yang sangat berharga. Masing-masing diosis juga mempunyai aset yang cukup besar: Diosis Durham mempunyai kekayaan yang sangat besar dan kekuasaan dunia sehingga uskupnya digelari 'Uskup-Pangeran'. Namun sejak pertengahan abad ke-19, Gereja telah melakukan berbagai upaya untuk 'menyamakan' situasinya, dan para rohaniwan di masing-masing diosis kini menerima tunjangan standar yang dibayar dari dana diosis. Sementara itu, Gereja memindahkan sebagian besar dari aset-asetnya yang menghasilkan uang (yang pada masa lalu mencakup banyak sekali tanah, tetapi sekarang umumnya berupa saham dan surat-surat berharga) dari tangan masing-masing rohaniwan dan uskup ke dalam tangan sebuah lembaga yang disebut Komisioner Gereja, yang menggunakan dana-dana ini untuk membayar banyak sekali pengeluaran non-paroki, termasuk pensiun rohaniwan, dan biaya pemeliharaan katedral dan rumah uskup. Dana-dana ini jumlahnya sekitar £3,9 miliar, dan menghasilkan pendapatan sekitar £164 juta setiap tahunnya (pada tahun 2003), sekitar seperlima dari keseluruhan penghasilan Gereja.
Selain gedung-gedung gereja dan katedral, Gereja Inggris juga menguasai sejumlah bangunan yang terkait yang ada di samping gereja atau terkait kepadanya, termasuk sejumlah besar perumahan pendeta. Selain perumahan vikar dan rektor (pendeta kepala), perumahan ini mencakup juga sejumlah tempat tinggal (disebut 'istana') untuk masing-masing dari ke-114 uskup Gereja. Dalam beberapa kasus tertentu, nama ini tampaknya tepat. Gedung-gedung seperti Istana Lambeth, tempat tinggal Uskup Agung Canterbury di London dan Istana Lama di Canterbury benar-benar mirip istana, sementara Istana Auckland yang dihuni Uskup Durham, mempunyai 50 kamar, sebuah ruang pesta dan taman berukuran 120.000. Namun, banyak uskup yang merasa bahwa istana-istana lama itu tidak cocok dengan gaya hidup sekarang, dan beberapa 'istana' uskup hanya berupa rumah dengan empat kamar. Banyak diosis yang mempertahankan istana-istana besar kini menggunakan sebagian ruangannya sebagai kantor administrasi, sementara para uskup dan keluarga mereka tinggal di sebuah apartemen kecil di dalam istana itu. Pada tahun-tahun belakangan sebagian diosis berhasil memanfaatkan ruangan yang berlebih dan kemewahan istana-istana mereka untuk mencari dana, dengan menjadikannya pusat-pusat konferensi. Ketiga istana uskup yang lebih mewah yang disebutkan di atas — Istana Lambeth, Istana Lama Canterbury dan Istana Auckland — berfungsi sebagai kantor untuk administrasi gereja, tempat-tempat konferensi, dan sampai batas tertentu tempat tinggal pribadi seorang uskup. Ukuran keluarga para uskup telah jauh mengecil dan anggaran mereka untuk menerima tamu dan memiliki staf hanya mengambil bagian yang kecil sekali dibandingkan dengan tingkat biaya yang dikeluarkan pada masa sebelum abad ke-20.
Lihat pula
Anglikanisme
Arsitektur katedral Inggris abad pertengahan
Daftar denominasi Protestan terbesar
Daftar keuskupan Gereja Inggris
Gereja paroki Gereja Inggris
Komuni Anglikan
Pengangkatan uskup Gereja Inggris
Perkembangan historis keuskupan Gereja Inggris
Ritualisme dalam Gereja Inggris
Rujukan
Bacaan lanjutan
Garbett, Cyril, Abp. The Church of England Today. London: Hodder and Stoughton, 1953. 128 p.
Hardwick, Joseph. An Anglican British world: The Church of England and the expansion of the settler empire, c. 1790–1860 (Manchester UP, 2014).
Hodges, J. P. The Nature of the Lion: Elizabeth I and Our Anglican Heritage. London: Faith Press, 1962. 153 pp.
Kirby, James. Historians and the Church of England: Religion and Historical Scholarship, 1870–1920 (2016) online at DOI:10.1093/acprof:oso/9780198768159.001.0001
Lawson, Tom. God and War: The Church of England and Armed Conflict in the Twentieth Century (Routledge, 2016).
Maughan Steven S. Mighty England Do Good: Culture, Faith, Empire, and World in the Foreign Missions of the Church of England, 1850–1915 (2014)
Picton, Hervé. A Short History of the Church of England: From the Reformation to the Present Day. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015. 180 p.
Rowlands, John Henry Lewis. Church, State, and Society, 1827–1845: the Attitudes of John Keble, Richard Hurrell Froude, and John Henry Newman. (1989). xi, 262 p. ISBN 1-85093-132-1
Tapsell, Grant. The later Stuart Church, 1660–1714 (2012).
Pranala luar
Historical resources on the Church of England
Church of England history in the West Indies
The History Files: Churches of the British Isles , a gallery of church photos and information.
Situs resmi Gereja Anglikan Jakarta
Anggota Dewan Gereja Sedunia
Anglikanisme
Anglo-Katolik
Denominasi Kristen yang didirikan di Britania Raya |
5664 | https://id.wikipedia.org/wiki/Region%20Vyso%C4%8Dina | Region Vysočina | Region Vysočina (bahasa Ceko kraj Vysočina) adalah sebuah daerah administratif (bahasa Ceko kraj) Republik Ceko, yang terletak di sebelah tenggara daerah historis Moravia. Ibu kotanya adalah Jihlava.
Vysočina |
5667 | https://id.wikipedia.org/wiki/Region%20Zl%C3%ADn | Region Zlín | Region Zlín () adalah sebuah daerah administratif (bahasa Ceko kraj) Republik Ceko, yang terletak di timur negara ini dengan ibu kota: Zlín.
Zlín |
5669 | https://id.wikipedia.org/wiki/Region%20Liberec | Region Liberec | Region Liberec (bahasa Ceko: Liberecký kraj) adalah sebuah daerah administratif (bahasa Ceko: kraj) Republik Ceko, yang terlaetak di sebelah utara negara ini dengan ibu kotanya Liberec.
Liberec |
5670 | https://id.wikipedia.org/wiki/Kemerdekaan | Kemerdekaan | Kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara.
Definisi
Perbedaan antara kemerdekaan dan revolusi telah lama diperdebatkan karena dianggap sebagai kekerasan yang dilakukan dengan cara yang sah untuk memperoleh kedaulatan. Secara umum, revolusi hanya bertujuan untuk menyalurkan ulang kekuasaan tetap dengan atau tanpa unsur emansipasi seperti pendemokrasian dalam suatu negara. Namun, beberapa perang untuk mencapai kemerdekaan digambarkan sebagai revolusi seperti yang terjadi pada revolusi Amerika Serikat pada tahun 1783 dan Indonesia pada tahun 1949, sedangkan beberapa revolusi tentang perubahan struktur politik malah mengakibatkan pemisahan diri negara.
Perbedaan antara kemerdekaan dan otonomi
Kemerdekaan biasanya mengacu pada kedaulatan suatu negara. Sebuah negara dapat mengeklaim kemerdekaannya untuk menjadi negara yang berdaulat yang kemudian disebut sebagai deklarasi kemerdekaan. Meskipun dalam praktiknya kedaulatan suatu negara dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain yang adidaya, kemerdekaan menghasilkan entitas negara yang berbeda dan pengaturan kebijakan yang mandiri. Berbeda dengan kemerdekaan, otonomi dianggap sebagai kemerdekaan suatu wilayah dalam sebuah negara yang terbatas dalam hak dan wewenang tertentu untuk mengatur pemerintahannya secara internal.
Peristiwa sejarah
Secara historis, terdapat empat periode utama tentang pendeklerasian kemerdekaan dari:
tahun 1770-an yang dimulai oleh terjadinya Perang Revolusi Amerika Serikat pada tahun 1830-an;
dampak pasca-Perang Dunia Pertama yang diikuti dengan runtuhnya Turki Utsmaniyah, Austria-Hungaria, Kekaisaran Rusia, dan Kekaisaran Jerman;
periode 1945 sampai 1979, ketika tujuh puluh negara merdeka dari penjajahan negara-negara Eropa dan keruntuhan Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang; sampai
awal tahun 1990-an yang ditandai dengan pecahnya Uni Soviet, Cekoslowakia, dan Yugoslavia.
Negara-negara yang merdeka
Lihat pula
Kebebasan
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Daftar negara berdaulat
Referensi
Politik
Nasionalisme |
5673 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Ceko | Bahasa Ceko | Bahasa Ceko (Čeština ) adalah salah satu bahasa dalam rumpun bahasa Slavia Barat. Jumlah penuturnya sekitar 14 sampai 15 juta penutur asli yang tersebar di Ceko, Slowakia, Austria, Hungaria, Amerika Utara. Amerika Selatan dan Haiti; bahasa ini merupakan bahasa yang mayoritas digunakan di Republik Ceko dan merupakan bahasa lisan orang Ceko di seluruh dunia. Bahasa ini dikenal sebagai Bohemian di Inggris hingga akhir abad ke-19. Bahasa Ceko serupa dengan bahasa Slowakia dan juga bahasa Polandia maupun bahasa Sorbia karena bahasa-bahasa itu berasal dari suatu rumpun cabang yang sama.
Fonem bahasa Ceko
Di bawah ini adalah representasi grafik daripada fonem-fonem bahasa Ceko:
A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ĕ, F, G, H, Ch, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, Ú, Ů, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž
Fonologi
Bahasa Ceko seperti bahasa Slavik lainnya terkenal banyak memiliki kata-kata yang kelihatannya tidak ada vokalnya seperti: zmrzl (beku, zmrzlina = es), ztvrdl, scvrkl (mengeras, mengkerut), dan čtvrthrst (perkampungan). Tetapi mirip seperti misalkan dalam bahasa Sanskerta, konsonan r, l, y dan v berfungsi sebagai vokal. Oleh karena itu ada peribahasa dalam bahasa Ceko, "strč prst skrz krk" yang artinya kira-kira "masukkan jari dalam kerongkonganmu". Untuk mengucapkannya, huruf r berperan sebagai vokal, diucapkan "er" (sebagaimana dalam kata "seperti").
Lihat pula
Daftar bahasa
Referensi
Bahasa di Ceko
Bahasa di Slowakia |
5676 | https://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun%20bahasa%20Slavia | Rumpun bahasa Slavia | Rumpun bahasa Slavia adalah sebuah cabang rumpun bahasa dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa-bahasa Slavia dipertuturkan di Eropa Timur, Eropa Selatan (Balkan) sampai di sebelah utara benua Asia di seberang Jepang.
Pencirian
Secara tradisional dikatakan ada tiga cabang utama rumpun bahasa Slavia:
Rumpun bahasa Slavia Barat
Bahasa Ceko
Bahasa Slowakia
Bahasa Polandia
Bahasa Sorbia
Bahasa Kasubia
Bahasa Silesia
Rumpun bahasa Slavia Timur
Bahasa Rusia
Bahasa Belarus
Bahasa Ukraina
Bahasa Rusyn
Rumpun bahasa Slavia Selatan
Bahasa Slovenia
Bahasa Serbo-Kroasia
Bahasa Makedonia
Bahasa Bulgaria
Bahasa Slavonia Gerejawi Kuno
Referensi
Bahasa Balto-Slavia |
5683 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Rusyn | Bahasa Rusyn | Bahasa Rusyn adalah sebuah bahasa yang dipertuturkan di Eropa Timur dan termasuk rumpun bahasa Slavik.
Para bahasawan menganggap bahasa ini merupakan sebuah bentuk transisi antara bahasa Slowakia dan bahasa Ukraina.
Di Vojvodina, provinsi otonom Republik Serbia, mantan Yugoslavia, bahasa Rusyn adalah salah satu dari enam bahasa resmi.
Referensi
Rumpun bahasa Slavia |
5685 | https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar%20Presiden%20Yunani | Daftar Presiden Yunani | Daftar presiden Yunani yang saat ini dipegang oleh .
Republik Hellenik Pertama, 1828-1833 (dipimpin oleh gubernur)
Kerajaan Yunani (1833-1924)
Lihat Daftar Raja Yunani
Republik Hellenik Kedua, 1924-1935
Kerajaan Yunani (1935-1973)
Lihat: Daftar Raja Yunani
Diktator (1967-1974)
Republik Hellenik Ketiga (1974-Sekarang)
Pranala luar
The President of the Hellenic Republic
List of Greek heads of state and government |
5686 | https://id.wikipedia.org/wiki/Raja%20%28disambiguasi%29 | Raja (disambiguasi) | Raja dapat mengacu pada hal-hal berikut:
Permainan
Raja (permainan kartu), pemerannya sebagai "raja" (king) dalam suatu permainan kartu; posisinya berada di atas ratu.
Raja (catur), buah catur yang hanya dapat bergerak satu petak ke segala arah, dan buah catur ini harus dilindungi dari sekak atau sekakmat.
Raja dalam permainan dam Inggris adalah pion yang telah mencapai kotak pinggir (atas dan bawah) dan telah mendapat mahkota, dapat bergerak ke segala arah.
Raja (permainan video), karakter musuh yang dikendalikan oleh komputer.
Nama tempat
Raja dapat merujuk pada tempat-tempat yang ada di Indonesia
Raja, Tanah Abang, Penukal Abab Lematang Ilir
Raja, Boawae, Nagekeo
Raja, Ngabang, Landak
Raja, Arut Selatan, Kotawaringin Barat
Raja, Bua, Luwu
Raja, Kajuara, Bone
Raja, Morotai Selatan Barat, Pulau Morotai
Pulau Raja
Raja Ampat
Selain itu, raja juga dapat merujuk pada tempat lain, seperti Estonia:
Raja, Jõgeva
Raja, Viljandi
Musik
Kata Raja atau Radja dapat merujuk pada hal berikut:
Radja, grup musik asal Indonesia
Radja, album grup musik /rif
Raja, album dari grup musik Stam1na asal Finlandia
Film dan drama
Raja (film 1995)
Raja (film 1999)
Raja (film 2002)
Raja, drama karya Rabindranath Tagore
Lain-lain
Raja, nama seekor gajah asal Sri Lanka
Raja, genus ikan pari |
5687 | https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa%20Alas-Kluet | Bahasa Alas-Kluet | Bahasa Alas-Kluet adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara dan masyarakat Kluet di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Pada tahun 2000, jumlah penutur bahasa ini mencapai 195.000 jiwa. Sementara itu, tidak diketahui pasti apakah bahasa ini merupakan bahasa tunggal atau bukan, karena banyaknya kemiripan kosa kata dengan bahasa Batak Karo, sehingga umumnya orang Karo, Alas, dan Kluet tidak begitu sulit untuk bisa saling mengerti dalam percakapan bahasa tersebut.
Dialek
Bahasa ini memiliki 2 dialek, yaitu dialek Alas dan dialek Kluet. Dialek Alas memiliki banyak kemiripan dengan bahasa Batak Karo, begitu pula dengan Dialek Kluet juga cenderung mirip dengan bahasa Batak Karo. Hal ini karena Tanah Alas dan Kluet berbatasan langsung dengan Tanah Karo. Bahkan oleh Belanda sempat akan disatukan ke dalam wilayah Sumatera Utara, tetapi akhirnya dibatalkan, atas wewenang Batavia.
Sedangkan dialek Singkil atau Kade-Kade cenderung dekat dengan bahasa Batak Pakpak dan bahasa Batak Karo karena wilayahnya di Aceh Singkil berbatasan langsung dengan wilayah Dairi dan Pakpak Bharat. Belanda menghadiahkan wilayah Singkil kepada Keresidenan Atjeh dan melepasnya dari rencana batas utara Keresidenan Tapanuli di penghujung abad XIX.
Bila dibandingkan antara bahasa Alas dengan bahasa Kluet memiliki banyak persamaan, juga banyak perbedaannya. Perbedaan yang mencolok adalah bahasa Alas mengucapkan huruf R secara uvular (seperti dalam bahasa Prancis) sedangkan bahasa Kluet tidak.
Lihat pula
Rumpun bahasa Batak
Bahasa Karo
Bahasa Singkil
Referensi
Pranala luar
Alas-Kluet
Alas-Kluet
Alas-Kluet
Alas-Kluet
Alas-Kluet
Alas-Kluet
Alas-Kluet |
5692 | https://id.wikipedia.org/wiki/Orang%20utan | Orang utan | Orang utan (bentuk tidak baku: orangutan) atau mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang hewan ini hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatra, tetapi selama era Pleistosen, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Orang utan diklasifikasikan dalam genus Pongo dan awalnya dianggap hanya terdiri dari satu spesies. Sejak tahun 1996, orang utan dibagi menjadi dua spesies: orang utan kalimantan (P. pygmaeus, dengan tiga subspesies) dan orang utan sumatra (P. abelii). Spesies ketiga, orang utan tapanuli (P. tapanuliensis), diidentifikasi secara definitif pada tahun 2017. Orang utan adalah satu-satunya genus yang masih hidup dari subfamili Ponginae, yang secara genetik terpisah dari Hominidae lain (gorila, simpanse, dan manusia) antara 19,3 dan 15,7 juta tahun lalu.
Orang utan adalah kera besar yang paling arboreal karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon. Orang utan memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan lengannya yang relatif panjang dan memiliki rambut cokelat kemerahan yang menutupi tubuh mereka. Orang utan jantan dewasa memiliki berat sekitar 75 kg, sedangkan betina mencapai sekitar 37 kg. Pejantan dewasa yang dominan memiliki bantalan pipi atau flensa yang khas dan kerap mengeluarkan teriakan panjang untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi lawan; hal yang sama tidak dijumpai pada orang utan jantan yang lebih muda dan mereka cenderung lebih menyerupai betina dewasa. Orang utan adalah kera besar yang paling soliter; ikatan sosialnya terbatas dan terutama terbentuk antara induk dan anaknya yang bergantung padanya. Buah-buahan merupakan komponen makanan orang utan yang paling penting; tetapi mereka juga dapat memakan dedaunan, kulit kayu, madu, serangga, dan telur burung. Orang utan dapat hidup lebih dari 30 tahun, baik di alam liar maupun di penangkaran.
Orang utan termasuk primata yang paling cerdas. Mereka menggunakan berbagai peralatan rumit dan membangun sarang tidur yang kompleks setiap malam dari ranting-ranting dan dedaunan. Penelitian tentang kemampuan belajar mereka telah dilakukan secara ekstensif. Para peneliti memperkirakan bahwa pada masing-masing populasi orang utan terdapat kultur-kulturnya tersendiri. Orang utan telah muncul dalam karya literatur dan seni dunia setidaknya sejak abad ke-18, terutama untuk mengomentari komunitas manusia. Seorang ahli primatologi, Birute Galdikas, memelopori studi lapangan tentang orang utan dan beberapa dari mereka telah diletakkan di fasilitas penangkaran di seluruh dunia setidaknya sejak awal abad ke-19.
Ketiga spesies orang utan ditempatkan dalam kategori terancam kritis. Aktivitas manusia sangat mengurangi populasi dan sebaran mereka. Ancaman terhadap populasi orang utan liar meliputi perburuan liar (untuk dikonsumsi dagingnya dan sebagai tindakan balas dendam karena mereka memakan tanaman), perusakan habitat dan deforestasi (untuk penanaman kelapa sawit dan penebangan hutan), serta perdagangan hewan peliharaan ilegal. Sejumlah organisasi konservasi dan rehabilitasi telah didedikasikan untuk menjaga kelangsungan hidup orang utan di alam liar.
Etimologi
Istilah orang utan berasal dari bahasa Melayu. Awalnya istilah ini digunakan untuk menyebut manusia penghuni hutan. Namun, pada periode awal sejarah Melayu, istilah ini mengalami perluasan semantik sehingga juga digunakan untuk kera dari genus Pongo.
Istilah urang utan muncul dalam berbagai sumber dari abad ke-9 sampai abad ke-15 dalam bahasa Jawa Kuno. Salah satu sumber awal bersumber dari Kakawin Ramayana yang merupakan karya adaptasi dari Bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa dari karya Ramayana yang ditulis pada abad kesembilan atau awal abad kesepuluh. Dalam sumber Jawa Kuno ini, istilah urang utan hanya mengacu pada kera dan bukan pada manusia penghuni hutan. Istilah ini bukanlah dari kata-kata asli bahasa Jawa, tetapi diserap dari bahasa Melayu awal, setidaknya seribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, asal mula utama istilah "orang utan" untuk kera Pongo kemungkinan besar adalah bahasa Melayu Kuno.
Orang Eropa pertama yang mencatat penggunaan istilah orang utan adalah Jacobus Bontius. Dia menulis kata ini di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1631 yang berjudul Historiae naturalis et medicae Indiae orientalis. Dia mencatat bahwa orang-orang Melayu memberitahunya kalau orang utan tersebut dapat berbicara, tetapi memilih untuk tidak "agar dia tidak dipaksa untuk bekerja". Istilah ini juga muncul dalam beberapa deskripsi zoologi Indonesia dalam bahasa Jerman pada abad ke-17 dan mungkin juga secara khusus berasal dari ragam bahasa Melayu Banjar, tetapi usia sumber-sumber Jawa Kuno yang disebutkan di atas menjadikan bahasa Melayu Kuno lebih memungkinkan sebagai asal muasal istilah ini. Namun, catatan dari Jacobus Bontius tidak merujuk pada kera (karena deskripsi ini dari Pulau Jawa yang saat itu tidak ditemukan orang utan di sana) melainkan merujuk pada manusia yang menderita kondisi medis serius (kemungkinan besar kretinisme) dan bahwa penggunaan istilah ini disalahpahami oleh Nicolaes Tulp, yang pertama kali menggunakan istilah ini dalam sebuah publikasi satu dekade kemudian.
Istilah orang utan pertama kali dicantumkan dalam catatan berbahasa Inggris pada tahun 1693 oleh dokter John Bulwer dalam bentuk Orang-Outang. Hilangnya "h" dalam utan dan pergeseran dari -n ke -ng telah dianggap menunjukkan bahwa kata tersebut masuk ke bahasa Inggris melalui bahasa Portugis. Varian yang diakhiri dengan -ng juga ditemukan dalam banyak bahasa. Dalam bahasa Melayu, istilah ini pertama kali dikonfirmasi pada tahun 1840, bukan sebagai nama asli tetapi mengacu pada bagaimana orang Inggris menyebut hewan tersebut. Kata 'orang utan' dalam bahasa Melayu dan Indonesia saat ini diserap dari bahasa Inggris atau Belanda pada abad ke-20, yang menjelaskan mengapa huruf 'h' awal dari 'hutan' juga hilang.
Nama genus orang utan yakni, Pongo, berasal dari catatan abad ke-16 oleh Andrew Battel, seorang pelaut Inggris yang ditawan oleh Portugis di Angola, yang mendeskripsikan dua "monster" berbentuk menyerupai manusia bernama Pongo dan Engeco. "Monster" yang ia lihat tersebut sekarang diyakini adalah gorila, tetapi pada abad ke-18, istilah orang utan dan pongo digunakan untuk semua kera besar. Naturalis Prancis Bernard Germain de Lacépède menggunakan istilah Pongo untuk genus orang utan pada 1799. Kata pongo yang digunakan oleh Battel berasal dari bahasa Kongo yakni mpongi atau bahasa lainnya yang serumpun: bahasa Lumbu pungu, bahasa Vili mpungu, atau bahasa Yombi yimpungu.
Taksonomi dan filogeni
Orang utan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1758 dalam Systema Naturae oleh Carolus Linnaeus sebagai Homo troglodytes. Nama ini kemudian diganti menjadi Simia pygmaeus pada tahun 1760 oleh muridnya, Christian Emmanuel Hopp, dan kemudian dinamai sebagai Pongo oleh Lacépède pada tahun 1799. Naturalis Perancis, René Lesson mengusulkan bahwa populasi orang utan di Sumatra dan Kalimantan merupakan dua spesies yang berbeda ketika dirinya mendeskripsikan P. abelii pada tahun 1827. Pada tahun 2001, P. abelii diresmikan sebagai spesies tersendiri berdasarkan bukti molekuler yang diterbitkan pada tahun 1996, sementara tiga populasi yang berbeda di Kalimantan ditingkatkan taksonnya menjadi subspesies (P. p. pygmaeus, P. p. morio dan P. p. wurmbii). Pendeskripsian pada tahun 2017 dilakukan untuk spesies ketiga, yakni P. tapanuliensis yang hidup di Sumatra, tepatnya di wilayah selatan Danau Toba. Pongo tapanuliensis memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan spesies orang utan kalimantan, P. pygmaeus, dibandingkan dengan sesama spesies yang berasal dari Sumatra, P. abelii.
Pengurutan genom orang utan sumatra diselesaikan pada Januari 2011, dan hal ini menjadikan P. abelii sebagai spesies kera besar ketiga yang genomnya berhasil diurutkan setelah manusia dan simpanse. Selanjutnya, spesies orang utan kalimantan juga diurutkan genomnya. Orang utan kalimantan (P. pygmaeus) memiliki keragaman genetik yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang utan sumatra (P. abelii), meskipun populasinya berjumlah enam hingga tujuh kali lebih banyak. Temuan ini mungkin dapat membantu para konservasionis melestarikan kera yang terancam punah tersebut, serta mempelajari lebih lanjut tentang penyakit genetik manusia. Sama halnya dengan gorila dan simpanse, orang utan memiliki 48 kromosom diploid, berbeda dengan manusia yang memiliki 46 kromosom diploid.
Berdasarkan penelitian pada tingkat molekuler untuk garis keturunan kera (superfamili Hominoidea), owa berpisah menjadi spesies yang berbeda pada awal periode Miosen, yaitu sekitar antara 24,1 dan 19,7 juta tahun lalu. Sementara itu, orang utan diperkirakan berpisah antara 19,3 dan 15,7 juta tahun lalu. Sebuah penelitian pada 2011 memperkirakan bahwa orang utan sumatra dan orang utan kalimantan berpisah antara 4,9 dan 2,9 juta tahun yang lalu bila merujuk pada lokus-lokus pada DNA mitokondria, kromosom X, dan kromosom Y pada kedua spesies ini. Sebaliknya, studi genom lain pada tahun yang sama menunjukkan bahwa kedua spesies ini baru saja berpisah sekitar 400.000 tahun yang lalu. Studi ini juga menemukan bahwa orang utan berevolusi lebih lambat daripada simpanse dan manusia. Sebuah studi genom pada tahun 2017 menemukan bahwa orang utan kalimantan dan tapanuli berpisah dari orang utan sumatra sekitar 3,4 juta tahun yang lalu dan dari satu sama lain sekitar 2,4 juga tahun yang lalu. Jutaan tahun yang lalu, orang utan melakukan perjalanan dari daratan Asia ke Sumatra dan kemudian ke Kalimantan karena pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh jembatan darat selama periode glasial kuarter, ketika permukaan air laut jauh lebih rendah. Sebaran orang utan tapanuli saat ini diperkirakan dekat dengan tempat leluhur orang utan pertama kali memasuki wilayah yang sekarang menjadi Indonesia dari daratan Asia.
Catatan fosil
Tiga spesies orang utan merupakan sisa anggota subfamili Ponginae yang masih sintas. Subfamili ini juga mencakup kera-kera yang telah punah seperti Lufengpithecus, yang hidup 8–2 juta tahun lalu di Tiongkok selatan dan Thailand. Indopithecus, yang hidup di India dari 9,2–8,6 juta tahun lalu; dan Sivapithecus, yang hidup di India dan Pakistan dari 12,5 juta tahun lalu hingga 8,5 juta tahun lalu. Hewan-hewan ini kemungkinan hidup di lingkungan yang lebih kering dan lebih dingin daripada lingkungan orang utan saat ini. Khoratpithecus piriyai, yang hidup 5–7 juta tahun lalu di Thailand, diyakini sebagai kerabat terdekat orang utan dan mendiami lingkungan yang sama. Primata terbesar yang diketahui, Gigantopithecus, juga merupakan anggota Ponginae dan hidup di Tiongkok, dari 2 juta hingga 300.000 tahun yang lalu.
Catatan fosil tertua dari Pongo yang diketahui berasal dari zaman Pleistosen Awal di Chongzuo, yang terdiri dari gigi yang dianggap berasal dari spesies P. weidenreichi yang telah punah. Di sekumpulan gua Pleistosen di Vietnam, Pongo ditemukan bersama dengan Giganopithecus sebagai bagian dari kelompok fauna, meskipun hanya diketahui dari giginya. Beberapa fosil di Vietnam telah dideskripsikan dengan nama P. hooijeri, sedangkan beberapa subspesies fosil lain telah dideskripsikan di beberapa bagian Asia Tenggara. Namun, tidak jelas apakah fosil-fosil ini termasuk dalam P. pygmaeus atau P. abelii atau malah mewakili spesies yang berbeda. Selama Pleistosen, Pongo memiliki daerah sebaran yang jauh lebih luas daripada saat ini, membentang di seluruh daratan Sunda dan Asia Tenggara daratan dan Tiongkok Selatan. Di Semenanjung Malaysia, ditemukan gigi orang utan yang berasal dari 60.000 tahun yang lalu. Pada akhir Pleistosen, daerah sebaran orang utan telah menyusut secara signifikan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya habitat hutan selama Glasial Maksimum Terakhir, meskipun mereka mungkin selamat hingga Holosen di Kamboja dan Vietnam.
Karakteristik
Orang utan menunjukkan dimorfisme seksual yang signifikan; orang utan betina biasanya memiliki tinggi 115 cm dan berat sekitar 37 kg, sementara orang utan jantan dewasa memiliki tinggi 137 cm dan berat 75 kg. Mereka memiliki lengan yang secara proporsional lebih panjang dibandingkan dengan manusia; orang utan jantan memiliki rentang lengan sekitar 2 m dan kaki yang pendek. Tubuh mereka ditutupi rambut kemerahan panjang yang dimulai dengan warna oranye terang dan menggelap menjadi merah marun atau cokelat seiring bertambahnya usia, sementara kulitnya berwarna abu-abu kehitaman. Meskipun sebagian besar dari wajah orang utan tidak berambut, wajah hewan jantan dapat ditumbuhi rambut sehingga mereka memiliki janggut.
Orang utan memiliki telinga dan hidung yang kecil; daun telinganya tidak memiliki lobus yang menggantung seperti manusia. Volume endokranialnya rata-rata berukuran 397 sentimeter kubik. Tempurung kepala orang utan lebih tinggi dibandingkan dengan wajahnya yang melengkung dan prognatik. Dibandingkan dengan simpanse dan gorila, tonjolan alis orang utan kurang berkembang. Orang utan betina dan remaja memiliki tengkorak yang relatif melingkar dan wajah yang tipis, sementara orang utan jantan dewasa memiliki jambul sagittal yang menonjol, bantalan pipi atau flensa yang besar, kantung tenggorokan yang luas, dan gigi taring yang panjang. Bantalan pipi sebagian besar terbuat dari jaringan lemak dan ditopang oleh otot-otot wajah. Kantung tenggorokan berfungsi sebagai ruang resonansi untuk membuat seruan panjang.
Tangan orang utan memiliki empat jari yang panjang dengan jempol yang jauh lebih pendek dari jari lainnya untuk menghasilkan cengkeraman yang kuat pada cabang-cabang saat mereka berayunan di pepohonan. Saat tangan beristirahat, jari-jarinya melengkung dan menciptakan cengkeraman menggantung. Dengan ibu jari yang lebih pendek, jari-jari (dan tangan)-nya dapat mencengkeram dengan aman di sekeliling benda-benda berdiameter kecil dengan menempatkan ujung jari-jari mereka ke bagian dalam telapak tangan mereka sehingga menciptakan cengkeraman kunci ganda. Kaki mereka memiliki empat jari kaki yang panjang dan jempol kaki yang dapat ditekuk melintang dengan jari-jari yang lain sehingga memberikan kaki-kaki mereka ketangkasan seperti tangan mereka. Sendi pinggulnya juga memberikan kemampuan berputar pada kaki seperti lengan dan bahunya.
Orang utan berpindah dari pohon ke pohon dengan cara memanjat secara vertikal dan menggantung. Dibandingkan dengan kera besar lainnya, mereka jarang turun ke tanah karena membuat mereka kurang leluasa bergerak. Orang utan memanfaatkan kaki dan tangannya untuk berjalan sebagaimana simpanse, bonobo, dan gorila. Namun, tidak seperti ketiga kera besar tersebut yang menggunakan buku jari tangan mereka ketika berjalan, orang utan membengkokkan jari-jarinya dan berjalan menggunakan bagian sisi tangan dan kakinya.
Dibandingkan dengan kerabatnya di Kalimantan, orang utan sumatra lebih ramping dengan rambut yang lebih panjang dan pucat serta wajah yang lebih panjang. Orang utan tapanuli lebih mirip orang utan sumatra daripada orang utan kalimantan dalam hal bentuk tubuh dan warna rambut. Mereka memiliki rambut yang lebih berantakan, tengkorak yang lebih kecil, dan wajah yang lebih datar daripada dua spesies lainnya..
Ekologi dan perilaku
Orang utan umumnya beraktivitas dari pohon ke pohon. Mereka mendiami hutan hujan tropika, terutama dataran rendah yang ditumbuhi pepohonan dipterokarpa dan hutan sekunder tua. Populasi orang utan lebih banyak hidup di dekat habitat tepi sungai, seperti air tawar dan hutan rawa gambut, sementara hutan yang lebih kering yang jaraknya jauh dari daerah berair akan memiliki populasi orang utan yang lebih sedikit. Kepadatan populasi juga menurun seiring elevasi yang bertambah tinggi. Orang utan terkadang memasuki padang rumput, lahan pertanian, kebun, hutan sekunder muda, dan danau dangkal.
Mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari makan, beristirahat, dan bepergian. Mereka memulai hari dengan makan selama dua hingga tiga jam pada pagi hari, lalu beristirahat selama tengah hari, dan kemudian melakukan perjalanan di sore hari. Ketika malam tiba, mereka mempersiapkan sarangnya untuk bermalam. Pemangsa potensial orang utan antara lain harimau, macan dahan, dan anjing liar. Parasit yang banyak ditemukan pada orang utan adalah nematoda dari genus Strongyloides dan ciliata Balantidium coli. Di antara Strongyloides, spesies S. fuelleborni dan S. stercoralis dilaporkan menjangkit beberapa individu orang utan muda. Orang utan juga mengunyah spesies tumbuhan Dracaena cantleyi dan kemudian mengoleskannya ke bagian tubuh untuk dijadikan antiinflamasi.
Makanan
Makanan utama orang utan adalah buah-buahan. Konsumsi buah-buahan menghabiskan 57–80% waktu mencari makanan. Bahkan saat musim ketersediaan buah-buahan sedang sedikit, mengonsumsi buah tetaplah menghabiskan sekitar 16% dari waktu mencari makan mereka. Buah dengan salut biji dan daging yang lembut adalah makanan kesukaan orang utan, khususnya buah ara, selain itu mereka juga suka buah drupa dan buah beri.
Dedaunan juga menjadi salah satu sumber makanan orang utan. Konsumsinya menghabiskan rata-rata 25% waktu mencari makanan. Mereka lebih banyak memakan dedaunan ketika buah-buahan tersedia dalam jumlah yang sedikit. Namun, ketika buah sedang melimpah pun, mereka tetap memakan dedaunan yang menghabiskan waktu sekitar 11–20% waktu makan mereka. Mereka tampaknya bergantung pada daun dan batang dari Borassodendron borneensis saat persediaan buah berada dalam jumlah yang sedikit. Makanan lain yang dikonsumsi oleh orang utan di antaranya kulit kayu, madu, telur burung, serangga, dan vertebrata kecil termasuk kukang.
Di beberapa daerah, orang utan bisa melakukan praktik geofagi, yaitu memakan tanah dan zat-zat yang berbentuk tanah. Mereka akan mengambil tanah dari permukaan serta memakan sarang rayap di batang pepohonan. Orang utan juga suka mengunjungi sisi tebing atau cekungan tanah untuk menjilat mineral. Orang utan mengonsumsi tanah demi memperoleh mineral kaolin yang bersifat antiracun karena makanan mereka mengandung tanin dan asam fenolik yang beracun.
Kehidupan sosial
Struktur sosial orang utan dapat dideskripsikan sebagai soliter tetapi memiliki hubungan sosial karena mereka menjalani gaya hidup yang lebih soliter daripada kera besar lainnya. Orang utan kalimantan umumnya lebih soliter daripada orang utan sumatra. Sebagian besar ikatan sosial terjadi antara orang utan betina dewasa dengan anaknya yang masih bergantung dan disapih. Sejumlah orang utan betina hidup menetap; mereka tinggal bersama anaknya di daerah jelajah yang tumpang tindih dengan betina dewasa lainnya. Betina dewasa lain ini mungkin merupakan kerabat dekat mereka. Satu hingga beberapa daerah jelajah betina dewasa yang menetap berada di dalam daerah jelajah jantan dewasa, yang merupakan pasangan kawin utama mereka. Interaksi antara betina-betina dewasa bervariasi, mulai dari bersahabat, menghindar, hingga antagonis. Jantan yang berbantalan pipi umumnya memusuhi jantan yang berbantalan pipi lain dan jantan yang tidak berbantalan pipi, sementara jantan yang tidak berbantalan pipi lebih damai terhadap satu sama lain.
Orang utan mulai menyebar dan membangun daerah jelajahnya pada usia 11 tahun. Orang utan betina cenderung tinggal di dekat daerah jelajah kelahirannya, sedangkan orang utan jantan menyebar lebih jauh tetapi masih dapat mengunjungi daerah jelajah kelahirannya di dalam daerah jelajahnya yang lebih luas. Mereka kemudian akan memasuki fase peralihan (transien), yang berlangsung hingga orang utan jantan dapat menantang dan menyingkirkan orang utan jantan dominan yang menetap di daerah jelajahnya. Baik orang utan yang menetap maupun yang masih dalam fase peralihan berkerumun di pohon-pohon besar yang berbuah untuk mencari makan. Buah-buahan cenderung berlimpah sehingga persaingan tidak terlalu ketat dan tiap-tiap mereka dapat terlibat dalam interaksi sosial. Orang utan juga akan membentuk kelompok bepergian dengan anggotanya yang berpindah-pindah dari satu sumber makanan ke sumber makanan lainnya. Kelompok ini sering kali merupakan persekutuan antara jantan dewasa dan betina. Perawatan sosial jarang terjadi di kalangan orang utan.
Komunikasi
Orang utan berkomunikasi dengan beragam vokal dan suara. Orang utan jantan akan membuat seruan panjang, baik untuk menarik perhatian betina maupun untuk mempromosikan diri kepada jantan lainnya. Seruan ini memiliki tiga komponen; dimulai dengan gerutuan, puncaknya dengan detupan, dan diakhiri dengan suara gelembung. Kedua jenis kelamin akan mencoba untuk mengintimidasi lawan jenisnya dengan serangkaian suara frekuensi rendah yang dikenal secara kolektif sebagai "seruan bergulir". Ketika merasa tidak nyaman, orang utan akan menghasilkan "decit kecupan", yang dilakukan dengan cara menghisap udara melalui bibir yang dikerucutkan. Induk orang utan akan mengeluarkan bunyi gemeretak tenggorokan untuk menjaga kontak dengan anaknya. Bayi orang utan mengeluarkan lengkingan halus ketika tertekan. Ketika membangun sarang, orang utan akan mengeluarkan suara celetukan atau tiupan dengan lidah. Seruan orang utan menampilkan komponen seperti konsonan dan vokal dan mereka mempertahankan maknanya dalam rentang jarak yang sangat jauh.
Induk orang utan dan anaknya juga menggunakan beberapa gerakan dan ekspresi yang berbeda seperti memberi isyarat, menginjak, mendorong bibir bawah, mengguncang objek, dan " mempresentasikan" bagian tubuh. Hal-hal ini mengkomunikasikan tujuan seperti "dapatkan objek", "panjat saya", "panjat kamu", "panjat", "menjauh", "perubahan permainan: kurangi intensitas", "lanjutkan permainan", dan "hentikan itu".
Reproduksi dan perkembangan
Orang utan jantan menjadi dewasa secara seksual sekitar usia 15 tahun. Mereka mungkin menunjukkan perkembangan yang tertahan dengan tidak mengembangkan bantalan pipi yang khas, kantong tenggorokan yang menonjol, rambut panjang, atau seruan panjang sampai tidak ada jantan dominan yang tinggal. Transformasi dari tidak berbantalan pipi menjadi berbantalan pipi dapat terjadi dengan cepat. Jantan berbantalan pipi menarik perhatian betina yang sedang berovulasi dengan seruan panjangnya yang khas, yang juga dapat menghambat perkembangan jantan yang lebih muda.
Jantan yang tidak berbantalan pipi berkeliaran secara luas untuk mencari betina yang sedang berovulasi. Setelah menemukannya, ia akan memaksakan kopulasi dengannya, yang kejadiannya luar biasa tinggi di antara mamalia. Betina lebih suka kawin dengan pejantan yang lebih bugar, membentuk pasangan dengan mereka, dan mendapat manfaat dari perlindungan mereka. Betina yang tidak berovulasi biasanya tidak menolak kopulasi dengan jantan yang tidak berbantalan pipi karena kemungkinan pembuahannya rendah. Perilaku homoseksual telah terekam dalam konteks interaksi afiliatif dan agresif.
Tidak seperti betina dari spesies kera besar nonmanusia lainnya, orang utan tidak menunjukkan pembengkakan seksual untuk menandakan kesuburan. Orang utan betina pertama kali dapat melahirkan pada usia sekitar 15 tahun dan mereka memiliki interval melahirkan antara enam hingga sembilan tahun; terlama di antara kera besar lainnya. Masa kehamilan sekitar sembilan bulan dan bayi lahir dengan berat 1,5–2 kg. Biasanya hanya satu bayi yang lahir; kembar jarang terjadi. Tidak seperti primata lainnya, orang utan jantan tampaknya tidak melakukan pembunuhan bayi. Hal ini mungkin karena mereka tidak dapat memastikan bahwa apakah mereka masih bisa menjadi bapak bagi anak berikutnya karena betina tidak segera mulai berovulasi lagi setelah bayinya mati. Ada bukti bahwa orang utan betina yang memiliki anak berusia di bawah enam tahun umumnya menghindari jantan dewasa.
Pengasuhan anak paling banyak dilakukan oleh induk betina. Induk betina akan menggendong bayinya saat bepergian, menyusuinya, dan tidur bersamanya. Selama empat bulan pertama, bayi hampir tidak pernah kehilangan kontak fisik dan selalu menempel di perut induknya. Pada bulan-bulan berikutnya, jumlah kontak fisik bayi dengan induknya menurun. Ketika orang utan mencapai usia satu setengah tahun, keterampilan memanjatnya meningkat dan ia akan melakukan perjalanan melalui cabang-cabang pepohonan sambil bergandengan tangan dengan orang utan lain, sebuah perilaku yang dikenal sebagai "perjalanan dengan teman". Setelah usia dua tahun, orang utan remaja akan mulai menjauh dari induknya untuk sementara waktu. Mereka mencapai usia remaja pada usia enam atau tujuh tahun dan mampu hidup sendiri tetapi tetap memiliki hubungan dengan induknya. Orang utan betina dapat menyusui anaknya hingga delapan tahun, lebih lama dari mamalia mana pun. Biasanya, orang utan hidup lebih dari 30 tahun baik di alam liar maupun di penangkaran.
Bersarang
Orang utan membangun sarang yang khusus digunakan pada siang hari saja atau malam hari saja. Sarang-sarang ini dibangun dengan hati-hati; orang utan muda belajar dari mengamati perilaku pembuatan sarang oleh induknya. Pada faktanya, membangun sarang memungkinkan orang utan muda menjadi tidak terlalu bergantung pada induknya. Sejak usia enam bulan dan seterusnya, orang utan berlatih membuat sarang dan menjadi mahir pada saat mereka berusia tiga tahun.
Pembangunan sarang malam dilakukan dengan urutan langkah tertentu. Awalnya, orang utan menemukan pohon yang cocok. Hewan ini sangat pemilih mengenai lokasi, meskipun sarang dapat ditemukan di banyak spesies pohon. Untuk membangun fondasi, orang utan mengambil cabang-cabang besar di bawahnya dan membengkokkannya sehingga saling menyatu. Orang utan kemudian melakukan hal yang sama pada cabang-cabang yang lebih kecil dan lebih berdaun untuk membuat "matras". Setelah itu, mereka berdiri dan menjalin ujung-ujung ranting ke dalam matras untuk meningkatkan stabilitas sarang. Orang utan membuat sarang mereka lebih nyaman dengan membuat "bantal", "selimut", "atap" dan "tempat tidur susun".
Kecerdasan
Orang utan adalah salah satu primata nonmanusia yang paling cerdas. Eksperimen menunjukkan bahwa mereka dapat melacak perpindahan benda baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kebun Binatang Atlanta memiliki komputer layar sentuh dengan permainan video yang digunakan oleh dua orang utan sumatra mereka. Sebuah studi tahun 2008 terhadap dua orang utan di Kebun Binatang Leipzig menunjukkan bahwa orang utan dapat mempraktikkan "resiprositas yang diperhitungkan", yang melibatkan satu individu membantu individu lain dengan harapan mendapatkan imbalan atas apa yang dilakukan. Orang utan adalah spesies nonmanusia pertama yang didokumentasikan melakukannya.
Dalam sebuah studi tahun 1997, dua orang utan dewasa dalam penangkaran diuji dengan paradigma penarikan kooperatif. Tanpa pelatihan apa pun, orang utan berhasil menarik sebuah objek untuk mendapatkan makanan pada sesi pertama. Dalam kurun waktu 30 sesi, kera-kera tersebut berhasil melakukannya dengan lebih cepat, setelah belajar berkoordinasi. Orang utan dewasa telah didokumentasikan lulus uji cermin, yang menunjukkan kesadaran diri. Tes ini gagal ketika dicobakan kepada orang utan yang masih berusia 2 tahun.
Studi di alam liar menunjukkan bahwa orang utan jantan berbantalan pipi merencanakan gerakan mereka terlebih dahulu dan memberi sinyal kepada individu lain. Eksperimen juga menunjukkan bahwa orang utan dapat berkomunikasi tentang hal-hal yang tidak hadir: induk orang utan tetap diam di tengah ancaman yang dirasakan, tetapi ketika ancaman itu lewat, induk orang utan akan mengeluarkan suara peringatan kepada anak-anaknya untuk mengajarkan mereka tentang bahaya tersebut. Orang utan dan kera besar lainnya menunjukkan vokalisasi seperti tawa sebagai respons terhadap kontak fisik seperti bergulat, bermain kejar-kejaran, atau menggelitik. Hal ini menunjukkan bahwa tawa berasal dari asal usul yang sama di antara spesies primata yang menunjukkan aktivitas tawa berkembang sebelum kemunculan manusia dari evolusi. Orang utan dapat belajar menirukan suara baru dengan sengaja mengendalikan getaran lipatan vokal mereka, sebuah sifat yang berkembang menjadi kemampuan berbicara pada manusia. Bonnie, orang utan di Taman Zoologi Nasional Smithsonian, terekam bersiul secara spontan, setelah mendengar seorang penjaga. Dia tampaknya bersiul tanpa mengharapkan hadiah makanan.
Penggunaan peralatan dan budaya
Seorang pakar primata Birutė Galdikas telah mengamati penggunaan alat oleh orang utan pada populasi yang dilepaskan dari penangkaran. Orang utan di Suaq Balimbing, Kabupaten Aceh Selatan, tercatat mengembangkan perangkat alat yang digunakan dalam mencari makan. Alat ini terdiri dari tongkat pengambil serangga untuk digunakan di lubang pohon dan tongkat pengambil biji untuk memanen biji dari buah yang keras. Orang utan menyesuaikan alat mereka sesuai dengan tugas yang dihadapi dan mereka cenderung menyukai penggunaan alat yang digunakan dengan mulut. Preferensi ini juga ditemukan dalam sebuah studi eksperimental terhadap orang utan dalam penangkaran. Orang utan telah diamati menggunakan tongkat untuk menyodok ikan lele yang menyebabkan ikan lele tersebut melompat keluar dari air sehingga si orang utan dapat menangkapnya. Orang utan juga telah tercatat menyimpan peralatan untuk keperluan mendatang. Ketika membangun sarang, orang utan tampaknya mampu menentukan cabang mana yang lebih baik untuk menopang berat badan mereka.
Ahli primata Carel P. van Schaik dan antropolog biologi Cheryl D. Knott menyelidiki lebih lanjut penggunaan alat pada populasi orang utan liar yang berbeda. Mereka membandingkan variasi geografis dalam penggunaan alat yang terkait dengan pengolahan buah bengang. Orang utan dari Suaq Balimbing ditemukan lebih gemar menggunakan alat pengambil serangga dan biji-bijian jika dibandingkan dengan orang utan liar lainnya. Para ilmuwan berpendapat bahwa perbedaan-perbedaan ini bersifat kultural karena tidak berkorelasi dengan habitat. Orang utan di Suaq Balimbing memiliki jarak antarindividu yang dekat dan relatif toleran satu sama lain; hal ini menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk menyebarnya perilaku-perilaku baru. Studi tentang perilaku membawa daun yang dilakukan orang utan yang sedang direhabilitasi di Pulau Kaja, Kalimantan Tengah menunjukkan bukti lebih lanjut bahwa orang utan yang sangat sosial lebih mungkin menunjukkan perilaku kultural.
Orang utan liar di Tuanan, Kabupaten Kapuas, dilaporkan menggunakan alat dalam komunikasi akustik. Mereka menggunakan dedaunan untuk memperkuat suara decit kecupan yang mereka hasilkan. Mereka mungkin menggunakan metode amplifikasi ini untuk menipu pendengar agar meyakini bahwa mereka adalah hewan yang lebih besar. Pada tahun 2003, para peneliti dari enam lokasi lapangan orang utan yang berbeda yang menggunakan skema pengodean perilaku yang sama membandingkan perilaku orang utan dari setiap lokasi. Mereka menemukan tiap-tiap populasi orang utan menggunakan alat yang berbeda. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bersifat kultural: pertama, tingkat perbedaan meningkat seiring dengan jarak, yang menunjukkan bahwa difusi budaya sedang terjadi, dan kedua, ukuran repertoar kultural orang utan meningkat sesuai dengan jumlah kontak sosial yang ada di dalam kelompok. Kontak sosial memfasilitasi transmisi kultural.
Hak asasi
Pada bulan Juni 2008, Spanyol menjadi negara pertama yang mengakui hak asasi beberapa kera besar nonmanusia. Berdasarkan pedoman Proyek Kera Besar, simpanse, bonobo, orang utan, dan gorila tidak boleh digunakan untuk eksperimen hewan. Pada bulan Desember 2014, pengadilan di Argentina memutuskan bahwa orang utan bernama Sandra di Kebun Binatang Buenos Aires harus dipindahkan ke tempat perlindungan di Brasil untuk memberikan "kebebasan parsial atau terkontrol". Kelompok-kelompok hak asasi hewan seperti Proyek Kera Besar Argentina berpendapat bahwa keputusan tersebut harus berlaku untuk semua spesies di penangkaran, sementara spesialis hukum dari Dewan Kasasi Pidana Federal Argentina menganggap keputusan tersebut hanya berlaku untuk Hominidae nonmanusia.
Orang utan dan manusia
Orang utan dikenal oleh penduduk asli Sumatra dan Kalimantan selama ribuan tahun. Kera ini disebut maias di Sarawak dan mawas di bagian lain Kalimantan dan Sumatra. Sebagian masyarakat dulunya memburu mereka untuk makanan dan hiasan, sementara yang lain menganggap hal tersebut sebagai praktik yang tabu. Di Kalimantan Tengah, beberapa kepercayaan rakyat tradisional menganggap bahwa menatap wajah orang utan merupakan kesialan. Beberapa cerita rakyat mengisahkan orang utan kawin dengan manusia dan menculik manusia. Bahkan terdapat cerita tentang pemburu yang ditangkap oleh orang utan betina.
Orang Eropa menyadari keberadaan orang utan pada abad ke-17. Para penjelajah di Kalimantan memburu mereka secara ekstensif selama abad ke-19. Pada tahun 1779, ahli anatomi Belanda Petrus Camper, yang mengamati mereka dan membedah beberapa spesimen, memberikan deskripsi ilmiah pertama tentang orang utan. Camper secara keliru mengira bahwa orang utan jantan yang berbantalan pipi dan yang tidak adalah spesies yang terpisah. Setelah kematian Camper, kesalahpahaman ini dikoreksi.
Awalnya tidak banyak yang diketahui tentang perilaku orang utan hingga dilakukannya studi lapangan oleh Birutė Galdikas, yang menjadi pakar terkemuka terkait orang utan. Ketika tiba di Kalimantan pada tahun 1971, Galdikas menetap di sebuah gubuk primitif berbahan kulit kayu dan rumbia di sebuah tempat yang ia namakan Kamp Leakey, di Tanjung Puting. Dia melakukan studi terhadap orang utan selama empat tahun dan mengembangkannya menjadi sebuah disertasi untuk program doktoralnya di Universitas California, Los Angeles. Galdikas menjadi advokat yang vokal terkait isu orang utan serta pelestarian hutan hujan sebagai habitat tempat tinggal mereka. Hutan hujan dengan cepat mengalami kerusakan karena aktivitas penebangan hutan, penanaman kelapa sawit, penambang emas, dan kebakaran hutan yang tidak terjadi secara alamiah. Bersama Jane Goodall dan Dian Fossey, Galdikas dianggap sebagai salah satu ''Leakey's Angels'', yang diadaptasi dari nama antropolog Louis Leakey.
Dalam fiksi
Orang utan pertama kali muncul dalam fiksi Barat pada abad ke-18 dan telah dipakai untuk mengomentari kehidupan manusia. Mereka pertama kali ditulis oleh A. Ardra dalam karyanya berjudul Tintinnabulum naturae pada tahun 1772. Buku ini menceritakan sudut pandang seorang hibrida manusia-orang utan yang menyebut dirinya sebagai "pakar metafisika hutan". Sekitar 50 tahun kemudian, karya yang ditulis secara anonim, The Orang Outang yang menceritakan orang utan murni di penangkaran di Amerika Serikat, yang menulis surat yang mengkritik masyarakat Boston kepada temannya di Jawa.
Novel karya Thomas Love Peacock yang terbit pada tahun 1817, berjudul Melincourt, menampilkan Sir Oran Haut Ton, seekor orang utan yang hidup di antara orang-orang Inggris dan menjadi calon anggota Parlemen. Novel ini menyindir sistem kelas dan politik Inggris. Kemurnian dan status Oran sebagai "manusia alami" sangat kontras dengan amoralitas dan kebobrokan manusia "beradab". Dalam The Curse of Intellect (1895) karya Frank Challice Constable, tokoh protagonis Reuben Power melakukan perjalanan ke Kalimantan dan menangkap seekor orang utan untuk dilatih berbicara sehingga dia bisa "tahu apa yang mungkin dipikirkan binatang buas seperti mereka tentang manusia". Orang utan ditampilkan secara menonjol dalam novel fiksi ilmiah Planet of the Apes tahun 1963 karya Pierre Boulle dan waralaba media yang bersumber dari novel tersebut. Orang utan secara khusus digambarkan sebagai birokrat seperti Dr. Zaius yang berprofesi sebagai menteri ilmu pengetahuan.
Orang utan terkadang ditampilkan sebagai antagonis, terutama dalam novel Walter Scott tahun 1832 Count Robert of Paris dan cerita pendek Edgar Allan Poe tahun 1841 The Murders in the Rue Morgue. Adaptasi musikal animasi Disney tahun 1967 dari The Jungle Book menambahkan orang utan yang ceria bernama King Louie yang mencoba untuk membuat Mowgli mengajarinya cara membuat api. Film horor tahun 1986, Link menampilkan orang utan cerdas yang melayani seorang profesor universitas tetapi memiliki motif jahat; ia berencana melawan kemanusiaan dan menguntit seorang asisten mahasiswa perempuan. Kisah-kisah lain menggambarkan orang utan yang membantu manusia, seperti sebagai The Librarian dalam novel fantasi Terry Pratchett berjudul Discworld dan dalam novel karya Dale Smith pada tahun 2004, What the Orangutan Told Alice. Beberapa penggambaran yang lebih komikal dari orang utan juga terdapat seperti di dalam film Dunston Checks In pada tahun 1996.
Dalam penangkaran
Pada awal abad ke-19, orang utan telah mulai dirawat di penangkaran. Pada tahun 1817, seekor orang utan bergabung dengan beberapa hewan lain di Exeter Exchange di London. Orang utan tersebut tercatat menolak hidup bersama dengan hewan lain, selain seekor anjing, dan lebih suka berada bersama manusia. Dia kadang-kadang dibawa naik kereta dengan mengenakan baju berjenis smok dan sebuah topi, dan bahkan diberi minuman di penginapan saat dia berperilaku sopan kepada pemilik penginapan. Kebun Binatang London menampung seekor orang utan betina bernama Jenny, yang mengenakan pakaian manusia dan belajar minum teh. Jenny dikenang karena pertemuannya dengan Charles Darwin yang membandingkan reaksi Jenny dengan reaksi seorang anak manusia.
Kebun-kebun binatang dan sirkus-sirkus di dunia Barat menggunakan orang utan dan simian lainnya sebagai sumber hiburan, melatih mereka untuk berperilaku seperti manusia di pesta minum teh, dan melakukan berbagai trik. Ada banyak orang utan yang terkenal dan menjadi aktor karakter seperti Jacob dan Rosa dari Tierpark Hagenbeck pada awal abad ke-20 , Joe Martin dari Universal City Zoo pada dekade 1910-an dan 1920-an serta Jiggs dari Kebun Binatang San Diego pada tahun 1930-an dan 1940-an. Kelompok-kelompok pembela hak asasi hewan telah mendesak penghentian tindakan semacam itu karena dianggap sebagai tindakan yang eksploitatif. Mulai dekade 1960-an, kebun binatang menjadi lebih peduli dengan pendidikan dan pameran orang utan dirancang menyerupai lingkungan alaminya dan menampilkan perilaku alami mereka.
Orang utan di Kebun Binatang San Diego bernama Ken Allen menjadi terkenal di dunia pada tahun 1980-an karena beberapa kali melarikan diri dari kandangnya. Dia dijuluki "Houdini berambut lebat" dan menjadi subjek dari klub penggemar, kaus oblong, stiker bumper, dan sebuah lagu berjudul The Ballad of Ken Allen.
Galdikas melaporkan bahwa juru masaknya diserang secara seksual oleh orang utan jantan yang ditangkarkan. Si kera mungkin menderita kemiringan identitas spesies dan sanggama paksa adalah standar strategi kawin untuk orang utan jantan berperingkat rendah. Pedagang satwa Amerika Frank Buck mengaku pernah melihat beberapa ibu manusia menyusui bayi-bayi orang utan yatim piatu dengan harapan bisa menjaga mereka tetap hidup cukup lama untuk dijual ke pengepul yang menjadi praktik salah satu contoh penyusuan hewan–manusia.
Konservasi
Status dan ancaman
Menurut Daftar Merah IUCN, ketiga spesies orang utan terancam punah. Mereka dilindungi secara hukum dari penangkapan, penganiayaan, ataupun pembunuhan di Malaysia dan Indonesia, dan terdaftar dalam Apendiks I oleh CITES, yang melarang perdagangan tanpa izin di bawah hukum internasional. Sebaran orang utan kalimantan menjadi lebih terfragmentasi, dengan sedikit atau tidak ada dari spesies ini yang terdokumentasi di wilayah bagian tenggara. Populasi terbesar yang tersisa ditemukan di hutan sekitar Sungai Sabangau, tetapi lingkungan di sini terancam. Orang utan sumatra hanya ditemukan di bagian utara Sumatra, yang sebagian besar populasinya menghuni Ekosistem Leuser. Orang utan tapanuli hanya ditemukan di hutan Batang Toru di Sumatra.
Birutė Galdikas menulis bahwa saat ia mulai mempelajari orang utan pada tahun 1971, orang utan sudah terancam oleh perburuan liar dan deforestasi. Pada dekade 2000-an, habitat orang utan menurun dengan cepat karena penebangan, penambangan, dan fragmentasi oleh jalan. Faktor utama penurunan ini adalah pengalihan kawasan hutan tropis yang luas menjadi perkebunan kelapa sawit sebagai respons atas permintaan internasional. Perburuan juga merupakan salah satu masalah utama, seperti halnya perdagangan hewan peliharaan eksotis ilegal. Beberapa pembunuhan terhadap orang utan juga terjadi untuk perdagangan daging semak dan tulang belulangnya secara diam-diam dijual di toko-toko suvenir di beberapa kota di Kalimantan Indonesia. Konflik antara penduduk setempat dan orang utan juga menjadi ancaman. Orang utan yang kehilangan tempat tinggalnya sering menyerbu daerah pertanian dan akhirnya dibunuh oleh penduduk desa. Penduduk setempat juga mungkin termotivasi untuk membunuh orang utan untuk makanan atau karena mereka dianggap berbahaya. Induk orang utan dibunuh agar anaknya dapat dijual sebagai hewan peliharaan. Antara tahun 2012 dan 2017, pihak berwenang Indonesia, dengan bantuan Pusat Informasi Orang utan, menyita 114 orang utan, 39 di antaranya adalah peliharaan. Sementara itu, dari tahun 2007 hingga 2019 tercatat 2.229 tindak kejahatan terhadap orang utan.
Pada dasawarsa 2000-an, populasi orang utan di alam liar diperkirakan terdiri atas 6.500 orang utan sumatra dan antara 54.000 orang utan kalimantan. Sebuah studi tahun 2016 memperkirakan terdapat 14.613 orang utan sumatra di alam liar, dua kali lipat dari perkiraan populasi sebelumnya. Sementara itu, orang utan tapanuli diperkirakan berjumlah kurang dari 800 ekor, yang menjadikan spesies ini paling terancam punah di antara para kera besar.
Organisasi dan pusat konservasi
Sejumlah organisasi bekerja untuk menyelamatkan, merehabilitasi, dan melakukan perkenalan kembali orang utan ke lingkungan alaminya. Organisasi terbesar terkait isu ini adalah Borneo Orangutan Survival (BOS), yang didirikan oleh konservasionis Willie Smits, dan proyek-proyek seperti Program Rehabilitasi Nyaru Menteng yang didirikan oleh konservasionis Lone Drøscher Nielsen. Seekor orang utan betina diselamatkan dari rumah bordil di desa Kareng Pangi, Kalimantan Tengah, pada tahun 2003. Orang utan itu dicukur dan dirantai untuk tujuan seksual. Sejak dibebaskan, orang utan yang diberi nama Pony ini tinggal bersama BOS. Ia telah disosialisasikan kembali untuk hidup bersama orang utan lainnya. Pada bulan Mei 2017, BOS menyelamatkan orang utan albino dari penangkaran. Primata langka ini dipelihara di sebuah desa terpencil di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Menurut para sukarelawan di BOS, orang utan albino sangat langka (satu dari sepuluh ribu). Ini adalah orang utan albino pertama yang pernah dilihat organisasi ini selama 25 tahun kegiatannya.
Pusat konservasi besar lainnya di Indonesia beberapa di antaranya adalah Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Sebangau, Taman Nasional Gunung Palung, dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kalimantan, serta Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Lawang di Sumatra. Di Malaysia, kawasan konservasi orang utan mencakup Semenggoh Wildlife Rehabilitation Center dan juga Matang Wildlife Centre di Sarawak, dan Pusat Rehabilitasi Orang Utan Sepilok di Sabah. Pusat-pusat konservasi utama yang berkantor pusat di luar negara asal orang utan meliputi Frankfurt Zoological Society, Orangutan Foundation International, yang didirikan oleh Galdikas, dan Australian Orangutan Project. Organisasi konservasi seperti Orangutan Land Trust bekerja sama dengan industri kelapa sawit untuk meningkatkan keberlanjutan dan mendorong agar perusahaan tersebut membangun kawasan perlindungan untuk orang utan.
Lihat pula
Hari Monyet
Orang pendek
Daftar spesies orang utan
Referensi
Pranala luar
Orangutan Foundation International
AZA's Orangutan Conservation Education Center
Orangutan Language Project
The Orangutan Foundation
Orangutan Land Trust
Megafauna Eurasia
Primata Asia
Mamalia Asia
Satwa liar dilindungi di Indonesia
Spesies rentan
Spesies terancam punah |
5694 | https://id.wikipedia.org/wiki/Kompilator | Kompilator | Kompilator atau kompiler (Inggris: compiler) adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menafsirkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu (bahasa asal) menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain (bahasa sasaran).
Terlepas dari pengertiannya yang demikian relatif luas, istilah kompilator biasa digunakan untuk program komputer yang menafsirkan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi (semacam bahasa Pascal, C++, BASIC, FORTRAN, Visual Basic, Visual C#, Java, xBase, atau COBOL) menjadi bahasa mesin, biasanya dengan bahasa Assembly sebagai perantara.
Kompilator melakukan proses kompilasi dengan cara menganalisis kode sumber secara keseluruhan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kompilasi lebih lama, tetapi hasilnya lebih cepat dalam proses eksekusi daripada program yang dibuat dengan menggunakan teknik penafsiran dengan interpreter (penafsir).
Arsitektur kompilator
Arsitektur kompilator modern biasanya bukan lagi merupakan program tunggal namun merupakan rangkaian komunikasi antara program dengan tugas spesifik masing-masing. Program-program tersebut beserta tugasnya secara umum terdiri dari:
Compiler (kompilator) itu sendiri, yang menerima kode sumber dan menghasilkan bahasa tingkat rendah (assembly)
Assembler (perakit), yang menerima keluaran kompilator dan menghasilkan berkas objek dalam bahasa mesin
Linker (penaut), yang menerima berkas objek keluaran assembler untuk kemudian digabungkan dengan pustaka-pustaka yang diperlukan dan menghasilkan program yang dapat dieksekusi (executable)
Compiler yang menggunakan arsitektur ini misalnya GCC, Clang dan FreeBASIC.
Beberapa kompilator tidak menggunakan arsitektur di atas secara gamblang, dikarenakan komunikasi antara program jauh lebih lambat dibandingkan jika komunikasi dilakukan secara internal di dalam satu program. Sehingga kompilator-kompilator tersebut mengintegrasikan assembler dan linker di dalam kompilator. Namun, biasanya arsitektur yang digunakan pun tidak kaku dan mengizinkan penggunaan assembler maupun linker eksternal (berguna jika assembler dan linker internal bermasalah atau memiliki galat). Kompilator yang menggunakan arsitektur ini salah satunya adalah Free Pascal.
Profesor Niklaus Wirth dalam bukunya Compiler Construction menyatakan bahwa penggunaan assembler sebagai bahasa perantara sering kali tidak memberikan keuntungan yang signifikan, sehingga dia menyarankan agar kompilator langsung menghasilkan bahasa mesin. Kompilator dengan arsitektur seperti ini dapat berjalan dengan sangat cepat, seperti yang ditunjukkan pada kompilator orisinil Pascal, Modula-2 dan Oberon yang dibuat oleh sang profesor.
Tahap-tahap dalam kompilasi
Suatu kompilator harus menganalisis kode asal terlebih dahulu untuk memahami seluruh kode tersebut. Hasil dari analisis itu berbentuk representasi dari kode asal, yang nanti akan ditafsirkan oleh kompilator ke dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, kompilator terdiri dari beberapa tahap. Setiap tahap memiliki tugas masing-masing dalam proses kompilasi.
Analisis leksikal
Analisis leksikal adalah tahap di mana kompilator menganalisis setiap karakter (seperti huruf, tanda kurung, dsb.) dalam kode asal dan menghasilkan deretan simbol yang masing-masing dinamakan token. Biasanya simbol-simbol tadi disimpan dalam bentuk larik.
Analisis sintaksis
Analisis sintaksis atau parsing adalah tahap di mana kompilator menganalisis token-token yang dihasilkan dalam proses analisis leksikal dan mengelompokkan mereka menjadi suatu pohon urai berdasarkan struktur bahasa asal.
Analisis semantik
Analisis semantik adalah tahap atau proses yang menggunakan pohon uraian hasil dari analisis sintaksis tadi untuk memastikan konsistensi semantik dari program, dan juga mengoptimalkan struktur dari program. Proses ini juga mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai tipe data dari variabel-variabel yang ada di dalam program. Informasi tentang tipe data ini disimpan dalam tabel simbol atau langsung di dalam pohon urai parsing, yang nanti akan dimanfaatkan dalam penghasilan kode sasaran (target code).
Menghasilkan kode sasaran
Pada tahap ini, kompilator menggunakan semua informasi mengenai kode asal yang telah dikumpulkan dalam tahap-tahap sebelumnya, untuk menghasilkan kode sasaran. Kode sasaran dapat berupa representasi perantara, yang nanti dapat diproses oleh komponen lain (seperti assembler, LLVM, Java, dsb.), atau bisa jadi langsung berupa kode mesin. Dalam proses ini, kompilator juga melakukan pengoptimalan kode sasaran agar kinerja program menjadi lebih baik.
Kompilator single pass dan kompilator multi-pass
Metode yang digunakan kompilator dalam menggunakan tahap-tahapnya terbagi menjadi dua. Kompilator dapat memproses kode asal secara keseluruhan dalam suatu tahap lalu mengopor hasil dari proses tersebut ke tahap berikutnya, di mana tahap berikutnya kembali memproses kode asal secara keseluruhan, inilah yang dinamakan kompilator multi-pass, yaitu kompilator tersebut memproses kode asal dalam dua kali jalan atau lebih.
Sedangkan, kompilator single pass memproses hanya sebagian dari kode asal dalam suatu tahap lalu mengoper hasil dari proses tersebut kepada tahap berikutnya, jika semua tahap sudah dilalui, maka kompilator lanjut kepada bagian berikutnya dari kode asal. Dengan begini, kompilator single pass memproses kode asal hanya dalam satu kali jalan.
Sering ditafsirkan bahwa kompilator single-pass lebih cepat daripada kompilator multi-pass. Tafsiran ini tidaklah benar. Selama tahap-tahap dalam kedua jenis kompilator itu sama, dan kode asal yang diproses juga sama, maka kedua jenis kompilator tersebut tetap saja mengerjakan jumlah pekerjaan yang sama. Sehingga kecepatan dari keduanya juga sama.
Lihat pula
Penafsir program
P-Code
Referensi
Komputer |
5695 | https://id.wikipedia.org/wiki/Carolus%20Linnaeus | Carolus Linnaeus | Carolus Linnaeus atau Carl von Linné () adalah seorang ilmuwan Swedia yang meletakkan dasar tatanama biologi. Ia dikenal sebagai "bapak taksonomi modern" dan juga merupakan salah satu bapak ekologi modern.
Linnaeus ialah ahli botani yang paling dihormati pada masanya, dan ia juga terkenal dengan kemampuan bahasanya. Selain menjadi ahli botani, Linnaeus juga ahli dalam zoologi dan adalah seorang dokter.
Biografi
Carolus Linnaeus lahir di Paroki Stenbrohult (sekarang termasuk wilayah administrasi Älmhult), di bagian selatan Swedia. Ayahnya bernama Nils Ingemarsson Linnaeus dan ibunya bernama Christina
Brodersonia. Sejak kecil Linnaeus dilatih menjadi seorang anggota gereja yang setia, sebagaimana ayahnya dan kakeknya (dari ibu), tetapi ia sendiri kurang bersemangat mengikuti kegiatan tersebut.
Saat berusia 7 tahun, Nils menggaji seorang tutor bernama Johan Telander untuk Linnaeus. Pada 1717, Linnaeus disekolahkan ke Lower Grammar School di Växjö, di sana ia sering berkelana ke pedesaan untuk mencari tumbuhan. Kepala sekolah yang juga guru Linnaeus pada tahun seniornya, Daniel Lannerus, melihat ketertarikan Linnaeus di bidang botani dan memperkenalkannya kepada Johan Rothman, seorang dokter sekaligus guru di Växjö. Rothman memperluas ketertarikan Linnaeus di bidang botani dan bahkan kedokteran. Linnaeus akhirnya mendaftar di Universitas Lund—universitas terdekat, kemudian pindah ke Universitas Uppsala setelah satu tahun atas saran Rothman.
Dalam masa-masa ini Linnaeus mempunyai keyakinan bahwa dalam benang sari dan putik bunga terkandung dasar-dasar klasifikasi tumbuhan sehingga ia menuliskan sebuah makalah singkat pada suatu mata kuliah yang berhasil membuatnya menjadi pembantu profesor. Pada 1732 Badan Akademik Ilmu Pengetahuan Alam di Uppsala membiayai ekspedisinya untuk meneliti Laplandia. Hasilnya adalah tulisan berjudul Flora Laponica yang dicetak tahun 1737.
Pada 1735 Linnaeus pindah ke Belanda. Di sana ia mendapatkan gelar dokter dari Universitas Harderwijk. Gelar ini ialah satu-satunya gelar akademik yang berhasil didapatkan Linnaeus, dan ia memperolehnya hanya dalam waktu enam hari, termasuk tiga hari mencetak catatan-catatan botaninya dalam bahasa Latin.
Penamaan dan Klasifikasi
Pada 1735 pula, Carolus Linnaeus menemukan sebuah sistem penamaan organisme/ makhluk hidup, sistem ini dikenal dengan nama Binominal Nomenclature. Setiap nama organisme terdiri dari dua nama dalam bahasa Latin karena bahasa Latin atau Yunani merupakan bahasa yang banyak dipakai di sekolah-sekolah atau lembaga akademik pada saat itu. Nama yang pertama disebut sebagai Genus dan nama yang kedua adalah nama spesies dari organisme tersebut dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Genus dan spesies ditulis dengan memberikan garis bawah atau dengan huruf miring. Sebagai contoh, Staphylococcus aureus adalah bakteri yang sudah umum dikenal. Staphylococcus adalah Genus dari bakteri tersebut dan aureus adalah nama spesiesnya. Dalam Kasus ini, Genus menggambarkan keadaan nyata atau keadaan yang tampak dari sel tersebut. Staphylo artinya susunannya bergerombol kecil seperti buah anggur dan coccus menandakan bahwa bentuk selnya bulat. Dengan kata lain, Staphylococcus berarti segerombolan sel yang berbentuk seperti bola/ bulatan bulatan. Aureus adalah bahasa Latin untuk emas, ini berarti Staphylococcus aureus adalah segerombolan sel yang berbentuk seperti bola/ bulatan bulatan dan memiliki corak emas.
Pernikahan
Pada 1739 Linnaeus menikah dengan Sara Elisabeth Morea di Stockholm. Tujuh bulan setelahnya Sara melahirkan putra sulung mereka, Carl. Dua tahun kemudian, lahir seorang putri Elisabeth Christina, lalu Sara Magdalena pada tahun berikutnya yang meninggal pada usia 15 hari. Pasangan ini mempunya empat anak lagi: Lovisa, Sara Christina, Johannes, dan Sophia. Nama von Linne berakhir pada Carl, yang tidak menikah, sementara putra Linnaeus yang lain, Johannes, meninggal saat berusia tiga tahun.
Linnaeus diangkat sebagai profesor dalam bidang kedokteran di Universitas Uppsala pada tahun 1741 dan ia pindah ke sana, tetapi tidak berapa lama kemudian beralih menjadi profesor di bidang botani. Linnaeus meneruskan kerja dalam sistem klasifikasi serta memperluas pula pada Kerajaan (Regnum) Hewan dan Kerajaan Mineral. Pada tahun 1757 ia mendapat gelar kebangsawanan (von) dari Raja Swedia Adolf Fredrik, sehingga dapat menggunakan nama Carl von Linné.
Di Belanda Linnaeus bertemu dengan ahli botani Jan Frederik Gronovius dan memperlihatkannya rancangan makalahnya mengenai taksonomi, yang berjudul Systema Naturae. Di dalamnya, penggunaan deskripsi resmi - physalis amno ramosissime ramis angulosis glabris foliis dentoserratis - diganti olehnya menjadi nama genus-species yang ringkas dan akrab pada zaman sekarang - Physalis angulata - dan penggolongan taksa lebih tinggi dibuat secara berurutan. Meskipun sistem ini, tatanama binomial (nomenklatur binomial), dikembangkan oleh Bauhin bersaudara, Linnaeus dapat dikatakan sebagai yang mempeloporinya.
Akhir hayat
Pada akhir hidupnya, Linnaeus sering menderita sakit, seperti encok dan sakit gigi Ia terkena serangan stroke dua kali, yaitu pada tahun 1774 dan 1776 hingga kehilangan fungsi bagian tubuhnya bagian kanan. Linnaeus meninggal dunia tanggal 10 Januari 1778 di Uppsala pada suatu upacara di Katedral Uppsala dan kemudian ia dimakamkan di katedral tersebut.
Tatanama Linnaeus
Sumbangan utama Linnaeus bagi ilmu taksonomi ialah pembuatan konvensi penamaan organisme hidup yang diterima secara universal dalam dunia ilmiah—karya Linnaeus tersebut menjadi titik awal tatanama biologi. Selain itu, Linnaeus mengembangkan, selama pengembangan besar pengetahuan sejarah alam pada abad ke-18, hal yang sekarang disebut sebagai taksonomi Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi ilmiah yang kini digunakan secara luas dalam biologi.
Sistem Linnaeus mengklasifikasikan alam dalam hierarki atau tingkatan-tingkatan, dimulai dengan tiga "kerajaan". Kerajaan dibagi ke dalam Kelas dan masing-masing Kelas terbagi dalam Ordo, yang dibagi dalam Genera (bentuk tunggal: genus), yang dibagi dalam Spesies. Di bawah tingkatan spesies, Linnaeus kadang menyebutkan takson yang tidak diberinya nama (untuk tumbuhan, hal ini sekarang dinamai "varietas").
Linnaeus menamai taksa dengan sesuatu yang mengena pada ciri khusus taksa tersebut. Sebagai contoh, manusia adalah Homo sapiens, tetapi ia juga menyatakan bahwa ada species manusia kedua, Homo troglotydes (bermakna "orang goa", yang ia maksudkan untuk simpanse dan sekarang ditempatkan dalam genus berbeda (bukan Homo) melainkan Pan troglotydes). Kelompok mamalia dinamai berdasarkan kelenjar susu (mammae) karena salah satu definisi karakteristik mamalia adalah bahwa mereka merawat bayinya. (Dari beberapa perbedaan antara mamalia dan hewan lain, Linnaeus lebih memilih hal ini karena pandangannya pada pentingnya keberadaan induk betina.)
Hanya sistem pengelompokan hewan oleh Linnaeus yang masih tetap digunakan hingga kini, dan pengelompokan itu sendiri sudah banyak berubah sejak dicetuskan oleh Linnaeus sebagaimana prinsip-prinsip yang melandasi pengelompokan itu juga banyak berubah. Namun, Linnaeus tetap dianggap berjasa mengembangkan gagasan struktur hierarki klasifikasi yang didasari oleh sifat-sifat teramati. Rincian dasar tentang hal yang dapat dianggap sah secara ilmiah untuk disebut 'sifat teramati' itu sendiri telah berubah seiring bertambahnya pengetahuan (contohnya, DNA yang pada masa hidup Linnaeus tidak dikenal telah terbukti bermanfaat dalam mengklasifikasikan dan menentukan hubungan organisme hidup satu dengan lainnya), tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap masuk akal.
Singkatan penulis standar
Lihat pula
Taksonomi Linnaeus
Revolusi ilmiah
Catatan
Referensi
Pranala luar
Kebun Botani Linnaeus
Biografi di The Linnean Society of London
Biografi di the University of California Museum of Paleontology
Ahli botani Swedia
Tokoh Swedia
Ilmuwan Swedia
Meninggal usia 71
Ahli zoologi Swedia
Dokter Swedia
Penulis Swedia
Ahli taksonomi Swedia
Ahli biologi Swedia |
5699 | https://id.wikipedia.org/wiki/Orang%20hutan | Orang hutan | Orang utan: primata/kera besar yang ditemukan di Sumatra dan Kalimantan.
Orang rimba: sebutan untuk satu suku yang saat ini tinggal di pelosok hutan Sumatra, yang memiliki kehidupan tradisional yang unik yang mungkin bisa dikaitkan dengan penduduk asli Sumatra. |
5720 | https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan%20Bangsa-Bangsa%20Asia%20Tenggara | Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara | Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) (, ASEAN) adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai.
Perbara meliputi wilayah daratan seluas 4,46 juta km², dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta jiwa. Luas wilayah laut Perbara tiga kali lipat dari luas wilayah daratannya. Pada tahun 2010, kombinasi nominal PDB ASEAN telah tumbuh hingga AS$1,8 triliun. Jika Perbara adalah entitas tunggal, maka mereka akan duduk sebagai ekonomi terbesar ke-9 setelah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, Prancis, Brasil, Britania, dan Italia.
Sejarah
Pendirian ASEAN
ASEAN didirikan oleh lima negara melalui 5 menteri luar negerinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Berikut adalah daftar menteri luar negeri pendiri ASEAN:
Deklarasi Bangkok
Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional
Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada
Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara
Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara memprakarsai. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, satu tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 30 April 1999. Setelah kesemua negara di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di tenggara Indonesia yang tidak lain dan tidak bukan juga pecahan dari Indonesia yaitu Timor Leste memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum dipenuhi.
Prinsip utama
Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:
Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
Kerja sama efektif antara anggota
Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:
Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
Berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional;
Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional;
Ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa;
Tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN;
Menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
Konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
Kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
Menghormati kebebasan dasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
Menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh negara anggota ASEAN;
Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan, termasuk penggunaan wilayahnya, dan dikejar oleh Negara Anggota ASEAN atau non-ASEAN Negara atau aktor nonnegara, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau kestabilan politik dan ekonomi ASEAN Negara-negara Anggota;
Menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
Sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya eksternal sambil tetap aktif terlibat, berwawasan ke luar, inklusif dan tidak diskriminatif, dan
Kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN rezim bagi pelaksanaan efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integrasi ekonomi regional, dalam dorongan ekonomi pasar.
Keanggotaan
Negara Anggota
ASEAN beranggotakan semua negara yang wilayahnya berada di regional Asia Tenggara. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN beserta tahun masuknya ke organisasi ASEAN:
Negara Pengamat
Ada satu negara yang mencari status keanggotaan di ASEAN, dan negara ini sekarang berstatus sebagai pengamat di organisasi ini:
Demografi
Jumlah Penduduk, Bahasa, dan Agama
Ekonomi
Produk Domestik Bruto
Indeks Pembangunan Manusia
{|class="wikitable floatright" style="font-size:95%; text-align:right;"
|-
! style="text-align:center; width:120px" | Negara
! style="text-align:center;" cosplan | IPM
! style="text-align:center;" | Kategori
|-bgcolor="#cfc"
| style="text-align:left;" |
| 0.938 (tertinggi)
|<span style="color:darkgreen;">sangat tinggi</span>
|-
| style="text-align:left;" |
| 0.838
| sangat tinggi
|-
| style="text-align:left;" |
| 0.810
| sangat tinggi
|-
| style="text-align:left;" |
| 0.777
| tinggi
|-
| style="text-align:left;" |
| 0.718
| tinggi
|-
| style="text-align:left;" |
| 0.718
| tinggi
|-bgcolor="#ccfc"
| style="text-align:left;" | ASEAN
| 0.713 (rata-rata)
| tinggi|-
| style="text-align:left;" |
| 0.704
| tinggi
|-
| style="text-align:left;" |
| 0.613
| menengah
|-
| style="text-align:left;" |
| 0.594
|menengah
|- bgcolor="#fcc"
| style="text-align:left;" |
| 0.583 (terendah)
|menengah
|-
|}
Hubungan Luar Negeri
Perluasan Keanggotaan
Mengingat kepentingan geografis, ekonomis dan politik yang strategis, sejak beberapa tahun belakangan, ASEAN telah mencoba menjajaki perluasan anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang dijajaki untuk perluasan keanggotaan ASEAN:
Kebijakan VISA Antar Anggota ASEAN
Daftar ini hanya berlaku untuk paspor biasa ASEAN.
Kerja sama ASEAN+3
ASEAN+3 sudah melakukan beberapa pertemuan di antaranya kerja sama keamanan energi. ASEAN+3 muncul sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan energi baik di tingkat regional maupun tingkat dunia. Pertemuan pertama berlangsung pada tanggal 9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan mengesahkan program kegiatan Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum, Oil Stockpliling Forum dan Renewable Energy Forum dan masih banyak lagi pertemuan yang dilakukan ASEAN+3.
Kerja sama dengan Jepang
Peran Jepang sangat diharapkan dalam mengambil peran ekonomi yang lebih tegas. Di sisi lain, Jepang sendiri terlihat pasif dalam peran kekuatan politik dan militer karena masih ada saingan yang kuat, yaitu RRT. Jepang masih menganggap bahwa kedaulatan suatu negara sebagai faktor yang paling penting.
Kepentingan Jepang di kawasan seperti yang kita lihat sekarang, yaitu kestabilan kawasan di Asia Tenggara dan keamanan maritim/the sea lines of communication. Para elite pemerintah Jepang tampaknya bersikap waspada dan proaktif terhadap setiap perkembangan pada tataran regional terutama bangkitnya RRT sebagai raksasa ekonomi dunia.
Jepang merasa harus memberikan perhatian yang lebih besar pada kestabilan regional. Lagi pula, Jepang sendiri secara psikologis tentunya masih merasa sebagai bangsa yang besar di Asia Pasifik. Dalam mengimplementasikan peranan politik di kawasan ASEAN akan timbul perbedaan pandangan dengan Amerika Serikat. Instrumen yang paling efektif untuk menghadapi Amerika Serikat adalah ekonomi. Sikap lebih ramah bangsa Jepang sangat diperlukan untuk menghadapi Amerika Serikat. Jepang sendiri telah merencanakan peningkatan yang signifikan terhadap kekuatan militernya (secara langsung maupun tidak langsung). Hal ini akan berimbas pada negara-negara anggota ASEAN dalam bentuk peningkatan perlombaan senjata di kawasan.
Kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok
Kontur dimensi multipolar yang kian kompleks mengharuskan tiap negara anggota ASEAN untuk adaptif terhadap dinamika geopolitik dan geostrategi kawasan. Seperti pada peningkatan kemampuan militer RRT yang oleh Amerika Serikat pun dipandang sebagai sebuah ancaman. International Role RRT telah terbuka lebar dengan diundangnya modal dan teknologi dari Barat dan Jepang.
RRT tampaknya akan terus mempertahankan kepentingan dan pengaruh strategis mereka di kawasan ASEAN, baik secara politik maupun militer. Ada keprihatinan mengenai tindakan RRT beberapa tahun yang lalu di Kepulauan Spratly. Pengembangan lembaga-lembaga keamanan yang lebih kuat di kawasan sangat diperlukan. Di bidang ekonomi dan industri, langkah RRT yang mendorong warganya bermigrasi dari daerah perdesaan ke kota-kota untuk menciptakan 270 juta pekerjaan dalam 10 tahun ke depan patut diapresiasi.
Kepentingan utama RRT terhadap negara-negara Asia terfokus pada pembangunan ekonomi yang cepat, dan bagi RRT, untuk diakui sebagai kekuatan Asia yang besar juga sangat penting. Dalam sebuah novel terbitan tahun 1997 yang menggambarkan terjadinya perang berskala global antara Amerika Serikat melawan RRT, diceritakan bahwa pemicunya adalah serangan RRT ke Laut Tiongkok Selatan dan invasi militer RRT ke Vietnam. Walaupun novel tersebut adalah fiksi belaka, namun tetap ada korelasinya dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan ada kemiripan dengan apa yang diungkapkan oleh pakar politik AS Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization.
Kerja sama dengan Korea Selatan
Begitu juga dengan Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak pada tahun 2009 mengatakan bahwa perdagangan ASEAN-Korsel telah tumbuh sebelas kali lipat dalam dua dekade terakhir menjadi senilai US$ 90,2 miliar. Angka tersebut bahkan diperkirakan akan meningkat menjadi US$ 150 miliar pada 2015 dan berencana untuk meningkatkan (kerja sama) lebih baik lagi serta melakukan pertukaran budaya dan sebagainya.
Kerja sama ASEAN+6
Negara yang terlibat dalam kerjasama ASEAN+6 ini terdiri dari gabungan kerjasama ASEAN+3 yang beranggotakan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, ditambah India, Australia, dan Selandia Baru.
Kerja sama dengan India
India menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi mitra wicara sektoral sejak 1992. Pada KTT ke-1 ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja tanggal 5 November 2002, para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan people to people contacts. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004.
Hubungan kerja sama Indonesia-India di bidang ekonomi dan perdagangan mulai timbul seiring dengan adanya upaya-upaya ke arah kerja sama antara ASEAN dan Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) untuk menuju kerja sama yang lebih luas di kawasan Asia. Secara lebih konkret lagi, hubungan dan kerja sama yang lebih dekat telah terwujud dalam hubungan kemitraan antara ASEAN dan India melalui format pertemuan tingkat tinggi ASEAN+1 (India), di mana pertemuan keduanya diadakan di Bali pada bulan Oktober 2003 lalu.
Sengketa perbatasan
Beberapa negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) berselisih tentang tapal batas masing-masing negara. Dan beberapa negara Perbara dengan negara disekitarnya saling membuat klaim teritorial atas Laut Tiongkok Selatan. Perselisihan tersebut dianggap sebagai titik konflik Asia yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kawasan Perbara.Vietnam seeks ASEAN discussion over South China Sea
Sedang berlangsung
Indonesia, Tiongkok, Vietnam dan Taiwan atas daerah perairan di timur laut Kepulauan Natuna.
Filipina, Tiongkok, dan Taiwan atas ladang gas Malampaya dan Camago di Laut Tiongkok Selatan.
Filipina, Tiongkok, dan Taiwan atas ladang gas di Gosong Scarborough.
Vietnam, Tiongkok, dan Taiwan atas perairan di sebelah barat Kepulauan Spratly. Kesemua atau beberapa dari pulau-pulau di daerah tersebut juga tengah diperebutkan Brunei, Malaysia, dan Filipina.
Kepulauan Paracel dipersengketakan antara Tiongkok dan Vietnam.
Malaysia, Kamboja, Thailand dan Vietnam atas ladang gas dan minyak di Teluk Thailand.
Indonesia dan Malaysia atas wilayah kaya minyak di Ambalat, Kalimantan Utara.
Kamboja dan Thailand atas Candi Preah Vihear.
Sudah selesai
Singapura dan Malaysia di sepanjang Selat Johor dan Selat Singapura termasuk Pulau Batu Puteh.
Indonesia dan Timor Leste atas sengketa kecil di Pulau Timor seperti sengketa atas sawah di Noelbesi Citrana, Bijaelsunan dan Delomil Memo.
Indonesia dan Filipina atas Pulau Miangas.
Perbara telah mengeluarkan deklarasi tentang masalah ini, menyerukan semua negara untuk menangani masalah tersebut tanpa menggunakan kekerasan.
Olahraga
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Pesta Olahraga Mahasiswa Perbara
Pesta Olahraga Pelajar Perbara
Pesta Olahraga Difabel Asia Tenggara
Federasi Sepak Bola Perbara
Lihat pula
Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara
ASEAN Smart Cities Network
Stasiun MRT ASEAN
Masyarakat Ekonomi Perbara
Asia Tenggara
Konferensi Tingkat Tinggi Perbara
Catatan
Referensi
Pranala luar Organisasi Sekretariat Perbara
Forum Regional Perbara
Profil Perbara oleh BBC CountryKonferensi Tingkat Tinggi Perbara Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-24
Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-23
Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-14
Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-13
Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-12
Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-11, 12–14 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia.Organisasi Perbara {Direktori resmi untuk organisasi Perbara
Asosiasi Hukum Perbara
Asosiasi Pelabuhan Perbara
Dewan Bisnis Amerika Serikat-Perbara
Kawasan Perdagangan Bebas Perbara-TiongkokSitus web terkait Perbara'''
Komunitas Ekonomi Perbara
Perbara; Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Organisasi antarbangsa
Organisasi antarpemerintah
Organisasi yang didirikan tahun 1967
Asia Tenggara |
5743 | https://id.wikipedia.org/wiki/Region%20Hradec%20Kr%C3%A1lov%C3%A9 | Region Hradec Králové | Region Hradec Králové (bahasa Ceko Královéhradecký kraj) adalah sebuah daerah administratif (bahasa Ceko: kraj) Republik Ceko, dan terletak di sebelah utara. Ibu kotanya adalah Hradec Králové.
Hradec Králové |
5766 | https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib%20belajar%20di%20Indonesia | Wajib belajar di Indonesia | Wajib belajar merupakan suatu kewajiban suatu pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semuar warganya untuk mengikutinya.Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa: Tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
Rencana
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani akan memberlakukan program wajib belajar 12 tahun dimulai pada bulan Juni tahun 2015 yang lalu. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
Lihat pula
Sekolah Dasar
Madrasah Ibtidaiyah
Sekolah Menengah Pertama
Madrasah Tsanawiyah
Pranala luar
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH - WAJIB BELAJAR
http://edukasi.kompas.com/read/2015/01/13/01183401/Puan.Maharani.Wajib.Belajar.12.Tahun.Dimulai.Juni.2015
Pendidikan di Indonesia |
5771 | https://id.wikipedia.org/wiki/Hak%20asasi%20manusia | Hak asasi manusia | Hak asasi manusia (disingkat HAM, , ) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).
Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak tersebut hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut.
Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa" dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apa pun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.
Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia saat ini.
Sejarah
Upaya untuk menelusuri sejarah hak asasi manusia terhalang oleh perdebatan mengenai titik awalnya. Secara umum dan abstrak, nilai-nilai yang mendasari hak asasi manusia (seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat) dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat dalam sejarah. Konsep-konsep yang terkait dengan hak asasi manusia sudah dapat ditelusuri paling tidak semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 SM, dan juga dengan munculnya kitab-kitab agama. Apabila yang dijadikan tolok ukur adalah sejarah gagasan bahwa semua manusia memiliki hak kodrati, konsep ini sudah ada setidaknya dari zaman Yunani Kuno dengan munculnya pemikiran filsuf-filsuf Stoikisme. Namun, klaim-klaim historis semacam ini telah menuai kritikan karena dianggap menyamaratakan gagasan mengenai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dengan konsep hak asasi manusia modern.
Apabila yang ditelusuri adalah sejarah HAM modern yang ditegakkan secara hukum di tingkat nasional dan internasional saat ini, maka sejarahnya bermula dari piagam-piagam yang mencantumkan kebebasan-kebebasan dalam melindungi pemilik hak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. Dokumen yang dianggap sebagai titik awal adanya HAM yaitu Magna Carta di Kerajaan Inggris dari tahun 1215. Namun, Magna Carta masih dianggap bermasalah, karena hanya melindungi para bangsawan yang kuat dari kekuasaan Raja Inggris. Maka dari itu, masa yang dianggap sangat berpengaruh terhadap konsep HAM modern yang mencakup semua umat manusia adalah Abad Pencerahan pada abad ke-18 dengan munculnya tulisan-tulisan karya John Locke yang terkait dengan hukum kodrat. Pakar hak asasi manusia Eva Brems bahkan membuat pernyataan yang lebih keras dalam bukunya yang berjudul Human Rights: Universality and Diversity (2001) dengan menyatakan bahwa "Sumber rumusan hak asasi manusia di tingkat internasional saat ini sulit untuk ditilik kembali ke masa sebelum Abad Pencerahan, atau di tempat di luar Eropa dan Amerika. Gagasan bahwa PUHAM berakar dari segala kebudayaan tidaklah lebih dari sekadar mitos." Pakar HAM Jack Donnelly juga menulis bahwa "Tidak ada masyarakat, peradaban, atau budaya sebelum abad ketujuhbelas (...) yang telah memiliki praktik, atau bahkan visi, yang banyak didukung mengenai hak asasi manusia secara individual yang setara dan tak dapat dicabut."
Para pemikir pencerahan
Thomas Hobbes menerbitkan karyanya yang berjudul Leviathan pada tahun 1651. Dalam buku tersebut, Hobbes berpendapat bahwa kekuasaan absolut wajib ada, dan ia menolak gagasan mengenai pembatasan terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, ia menyatakan bahwa semua bawahan seyogianya tunduk kepada penguasanya, dan ia tidak banyak bersentuhan dengan hak kodrati. Walaupun begitu, Hobbes meyakini bahwa penguasa harus menjalankan wewenangnya secara bertanggung jawab dan dengan mengikuti hukum Allah dan hukum kodrat. Selain itu, Hobbes dianggap berjasa karena telah memperkenalkan gagasan kontrak sosial yang menyatakan bahwa penguasa punya wewenang untuk berkuasa karena rakyat sebelumnya sudah menyatakan kesediaan mereka untuk diperintah.
John Locke mengembangkan gagasan ini lebih lanjut dalam karyanya, Two Treatises of Government, yang diterbitkan pada tahun 1689. Locke dikenal dengan pemikirannya mengenai hak kodrati bahwa manusia terlahir dengan "kebebasan sempurna" dan penikmatan hak-hak dan keistimewaan yang "tak terkendali" dalam keadaan alamiah sebelum adanya negara. Manusia secara alamiah juga memiliki kekuatan untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak-hak pemilikannya dari ancaman atau serangan manusia lain. Ia menolak mentah-mentah klaim bahwa manusia dapat melepaskan hak-hak kodratinya. Menurutnya, tidak ada orang yang bisa menyerahkan wewenang yang lebih besar daripada yang dimilikinya. Selain itu, berdasarkan pandangan Locke, tidak ada satu pun insan yang punya kekuasaan mutlak dan sewenang-wenang terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain sampai-sampai mereka dapat membunuh atau merampas hak milik orang lain. Maka dari itu, manusia dianggap tidak dapat menundukkan dirinya kepada kekuasaan sewenang-wenang orang lain. Dari sini, muncul kesimpulan bahwa manusia masih tetap mempertahankan kebebasan alamiahnya bahkan ketika mereka hidup di suatu negara, dan perumusan kontrak sosial untuk mendirikan negara bukan dianggap sebagai penyerahan hak tanpa syarat seperti yang dibayangkan oleh Hobbes. Gagasan ini membuka jalan bagi kemunculan hak asasi yang melindungi seseorang dari permintaan-permintaan yang tidak berdasar dari negara. Lebih jauh lagi, Locke mengatakan bahwa penguasa kadang-kadang perlu dilawan jika mereka sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya atau memakainya untuk mengakibatkan kehancuran, dan bukannya untuk kebaikan umat manusia dan perlindungan hak mereka. Gagasan ini kelak tertuang dalam mukadimah PUHAM: "Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan."
Pada tahun yang sama, pemerintah Inggris mengeluarkan piagam Bill of Rights yang memberikan hak-hak yang terbatas, seperti pelarangan pengganjaran hukuman yang "lalim dan tak lazim". Namun, sumbangsih terbesar piagam ini adalah dalam menetapkan konsep kedaulatan parlemen secara konstitusional. Berdasarkan pemahaman masyarakat modern, piagam ini tidak memenuhi syarat sebagai piagam hak asasi manusia, tetapi dianggap penting karena telah memastikan gagasan bahwa kekuasaan mutlak di tangan negara perlu dibatasi demi kepentingan individu-individu di dalamnya.
Menjadi hukum positif
Gagasan Locke mengenai hak kodrati untuk pertama kalinya diejawantahkan secara hukum di Amerika Serikat. Deklarasi Hak-Hak Virginia yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1776 dianggap sebagai piagam hak pertama yang sejalan dengan konsep modern; dokumen tersebut tidak hanya mengakui bahwa semua manusia itu setara, bebas, dan memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, tetapi juga mencantumkan daftar hak-hak yang dilindungi, seperti hak untuk memperoleh proses hukum yang semestinya dan kebebasan berekspresi. Setelah itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikumandangkan pada tanggal 4 Juli 1776 berisi preambul yang sangat tersohor:
Pada tahun yang sama, ketika Revolusi Prancis tengah bergelora, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dimaklumkan oleh Majelis Nasional Prancis pada tanggal 26 Agustus 1789. Deklarasi ini turut menegaskan bahwa manusia memiliki hak yang alamiah dan tidak dapat dicabut. Setelah itu, di negara yang sama, muncul pula Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1793 dan Deklarasi Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Manusia dan Warga Negara 1795. Di Amerika Serikat, hak asasi turut diakui di tingkat negara bagian, seperti di New York pada tahun 1777 dan Massachusetts pada tahun 1780, serta di tingkat federal dalam bentuk Deklarasi Hak-Hak tahun 1791 yang merupakan sepuluh amendemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat.
Deklarasi-deklarasi ini pada praktiknya tidak memiliki cakupan yang universal. Pada Abad Pencerahan, "manusia" dianggap sebagai laki-laki yang dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga budak kulit hitam, perempuan, anak-anak, dan bahkan hamba tani tidak termasuk ke dalam cakupan. Banyak dari para perumus Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat yang menerima institusi perbudakan dan menganggap wanita tidak layak untuk terlibat dalam urusan politik. Di Prancis, walaupun para perumus Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789 tidak membatasi cakupannya kepada orang Prancis saja, usulan "Deklarasi Hak Asasi Wanita dan Warga Negara Perempuan" yang dicetuskan oleh Olympe de Gouges pada tahun 1791 tidak digubris. Pada zaman tersebut, wanita juga dianggap memiliki kodrat irasional, sehingga Konvensi Nasional Prancis menyatakan pada tahun 1793 bahwa anak-anak, wanita, orang gila, dan tahanan tidak akan dianggap sebagai warga negara (untuk tahanan, sampai ia direhabilitasi). Walaupun begitu, dokumen-dokumen ini tetap berhasil mengubah gagasan Locke dan filsuf-filsuf pencerahan lainnya menjadi hukum positif. Selain itu, deklarasi-deklarasi ini juga menjadi terobosan karena mampu membatasi kekuasaan negara dengan berbagai cara, termasuk dengan melindungi hak-hak individu. Tatanan konstitusi semacam ini kemudian menyebar ke negara-negara lain, seperti Belanda pada tahun 1798, Spanyol pada tahun 1812, Belgia pada tahun 1831, Liberia pada tahun 1847, Sardinia pada tahun 1848, dan Prusia pada tahun 1850.
Abad ke-19 dan permulaan abad ke-20
Walaupun gagasan mengenai hak-hak dasar telah menyebar ke berbagai negara, konsep "hak asasi manusia" yang berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali masih jarang ditemui di hukum nasional maupun internasional pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Selain itu, gagasan hak kodrati sendiri juga tidak banyak menyita perhatian para pemikir pada abad tersebut; pemikir-pemikir politik seperti Alexis de Tocqueville, Karl Marx, dan Max Weber hanya menyebut hak asasi manusia secara sepintas dan mereka malah memandangnya dengan kritis. Salah satu pemikir pada masa tersebut yang mengemukakan kritik yang keras terhadap pendekatan hak kodrati adalah filsuf Inggris Jeremy Bentham. Ia menganggap konsep hukum kodrati sebagai suatu "omong kosong", dan ia menyatakan bahwa "hak yang sesungguhnya" berasal dari "hukum yang sesungguhnya", sedangkan hak yang berasal dari "hukum imajiner" merupakan hak yang juga bersifat "imajiner".
Abad ke-19 juga dikenal dengan munculnya dorongan untuk menghapuskan perbudakan, dan gerakan abolisionisme sendiri sudah diprakarsai di Inggris pada tahun 1787 dengan didirikannya Society for the Abolition of Slave Trade oleh kaum Quaker. Pada tahun 1833, Imperium Britania membebaskan semua budaknya, dan Prancis juga mengambil langkah yang sama pada tahun 1848. Amerika Serikat sendiri baru berhasil menghapuskan perbudakan pada tahun 1865 seusai perang saudara melawan konfederasi negara-negara bagian selatan yang mendukung perbudakan, sementara Rusia menghapuskan sistem perhambaan tani pada tahun 1861. Namun, muncul keraguan bahwa abolisionisme benar-benar dilancarkan atas dasar moral, apalagi "hak asasi manusia". Diduga Inggris mengambil tindakan tersebut demi kepentingan ekonomi, karena kelanjutan perdagangan budak dianggap akan menguntungkan jajahan negara-negara saingan Inggris. Selain itu, Inggris juga dinilai ingin menjalankan "misi pemberadaban" yang akan membuatnya seolah memiliki moral yang lebih baik daripada negara-negara Eropa lainnya. Setelah itu, pada zaman Imperialisme Baru, penolakan terhadap perbudakan sering dijadikan dalih oleh negara-negara Eropa untuk melakukan "campur tangan kemanusiaan".
Konstitusi negara-negara Eropa pada abad ke-19 juga menghindari penyebutan konsep "hak asasi manusia" maupun "hak kodrati". Hak asasi manusia sudah tidak lagi disebutkan dalam Konstitusi Prancis setelah tahun 1799 dan baru muncul lagi pada tahun 1946. Di tengah bergeloranya Revolusi 1848, rancangan Konstitusi Frankfurt mengandung daftar "hak-hak dasar" (Grundrechte). Namun, seperti konstitusi-konstitusi lainnya pada zaman itu, hak-hak tersebut hanya dapat dinikmati oleh warga negara, seperti yang dapat dilihat dari namanya, Grundrechte des deutschen Volkes, sehingga hak-hak tersebut bukanlah hak yang berlaku secara universal seperti halnya hak asasi pada zaman modern. Setelah kegagalan revolusi ini, positivisme hukum, atau gagasan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang, berhasil menyingkirkan doktrin hukum kodrati sebagai justifikasi untuk menganugerahkan hak. Hak asasi manusia sendiri tidak disebutkan dalam Konstitusi Kekaisaran Jerman tahun 1871, dan daftar hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru muncul lagi dalam Konstitusi Republik Weimar tahun 1919. Di tingkat internasional, gagasan "hak kodrati" hanya dijadikan sebagai dalih untuk melancarkan misi pemberadaban. Sebagai contoh, Prancis memiliki konsep mission civilisatrice sebagai pembenaran untuk "membebaskan" orang-orang Afrika dari kekuasaan pemimpin penduduk asli yang "terbelakang". Pada masa itu, bangsa Eropa memang masih membedakan antara negara-negara yang "beradab" dengan masyarakat "tidak beradab" di luar Eropa dan Amerika. Hanya negara yang dianggap "beradab" yang memiliki hak, sementara wilayah masyarakat yang "tidak beradab" dapat sewaktu-waktu dicaplok oleh negara Eropa karena dianggap sebagai terra nullius ("tanah tak bertuan").
Pada masa seusai Perang Dunia I, perlindungan hak asasi manusia sama sekali tidak masuk ke dalam cakupan Piagam Liga Bangsa-Bangsa, walaupun perlindungan kelompok minoritas tetap menjadi perhatian dari organisasi internasional tersebut. Meskipun begitu, di tingkat nasional, muncul pergerakan-pergerakan hak asasi manusia, seperti Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia yang didirikan di Paris pada tahun 1922. Organisasi tersebut menuntut dikeluarkannya deklarasi atau piagam hak asasi manusia dunia yang bersifat mengikat. Di kota yang sama, Académie Diplomatique Internationale yang didirikan oleh sejumlah pengacara internasional pada tahun 1926 merumuskan sebuah deklarasi, yang kemudian menginspirasi Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional yang dikeluarkan oleh Institut Hukum Internasional di New York pada tahun 1929.
Pasca-Perang Dunia II
Pada saat berkecamuknya Perang Dunia II, pada Januari 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mencetuskan Empat Kebebasan yang menurutnya perlu dijamin oleh semua negara, yaitu "kebebasan mengeluarkan pendapat", "kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara masing-masing", "hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan", serta "kebebasan dari ketakutan". Pada tanggal 14 Agustus 1941, Roosevelt dan Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill mengeluarkan Deklarasi Atlantik yang mengungkapkan harapan agar "manusia di semua negeri dapat menjalani hidup mereka bebas dari rasa takut atau kekurangan." Kemudian, pada awal tahun 1942, Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikumandangkan. Deklarasi yang menjadi cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini ditandatangani oleh 47 negara yang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti asas yang menyatakan bahwa "kemenangan mutlak atas musuh diperlukan untuk mempertahankan hidup, kebebasan, kemerdekaan, dan kebebasan beragama, dan untuk memelihara hak asasi manusia dan keadilan di negeri mereka sendiri dan juga di negeri lain." Maka dari itu, hak asasi manusia pun menjadi salah satu aspirasi yang ingin diwujudkan oleh negara-negara Sekutu setelah mengalahkan Blok Poros.
Seusai perang, aspirasi ini untuk pertama kalinya diejawantahkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional. Mukadimah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 1945 mengumandangkan tekad masyarakat PBB untuk:
Dengan ini, hak asasi manusia akhirnya menjadi perhatian masyarakat internasional, walaupun penyebutan istilah "hak asasi manusia" sebanyak enam kali dalam pasal-pasal Piagam PBB tidak membebankan kewajiban yang besar kepada negara-negara anggota. Mereka hanya diharuskan untuk mempromosikan "penghormatan hak asasi manusia seantero jagat demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama." Sebelumnya, terdapat usulan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Chili dan Kuba bersedia menerima pasal-pasal yang menjamin hak-hak spesifik, sementara Panama pernah mengusulkan agar piagam tersebut mencantumkan daftar hak-hak asasi. Namun, usulan-usulan ini ditolak akibat kekhawatiran bahwa hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kedaulatan masing-masing negara.
Pada tahun 1946, Komisi Hak Asasi Manusia PBB dibentuk dengan tugas untuk merumuskan Piagam Hak-Hak Internasional yang berlaku di seluruh dunia tanpa mengecualikan siapa pun. Komisi ini kemudian memutuskan agar piagam semacam ini terdiri dari tiga bagian, yaitu sebuah deklarasi, sebuah konvensi yang berisi kewajiban-kewajiban hukum, serta bagian yang berisi tentang sistem pengawasan dan pengendalian. Tugas untuk merumuskan piagam ini diberikan kepada sebuah komite yang terdiri dari delapan anggota asal Australia, Chili, Tiongkok, Prancis, Lebanon, Britania, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, dan komite ini dikepalai oleh Eleanor Roosevelt, istri mendiang Franklin Roosevelt. Maka dirumuskanlah Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) yang dibuat berdasarkan rancangan dari ahli hukum Kanada John Peters Humphrey serta berdasarkan sebuah rancangan dari Britania Raya. Pada tanggal 10 Desember 1948, PUHAM diproklamasikan oleh 48 negara anggota PBB di Majelis Umum.
PUHAM diterima di Majelis Umum PBB tanpa ada negara yang menentang, walaupun enam negara komunis (Republik Sosialis Soviet Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Uni Soviet, dan Yugoslavia), Arab Saudi, dan Afrika Selatan menyatakan abstain. Namun, deklarasi ini bukanlah sebuah perjanjian internasional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa ketiadaan kekuatan hukum adalah hal yang mendorong 48 negara anggota PBB pada masa itu untuk menerima deklarasi ini. Walaupun begitu, seperti yang diamati oleh ahli hukum internasional asal Jerman, Christian Tomuschat, "Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, telah lahir sebuah dokumen yang menetapkan hak asasi setiap manusia, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau kondisi lainnya. Bab baru dalam sejarah manusia telah dimulai pada hari itu." Tahun 1948–1949 juga merupakan momen yang penting bagi upaya untuk memajukan hak asasi manusia karena Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sudah dapat ditandatangani oleh negara-negara dunia pada tanggal 11 Desember 1948, dan begitu pula dengan Konvensi-Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan hukum perang pada tahun berikutnya.
Terkait dengan piagam hak asasi manusia yang memiliki kekuatan hukum, Komisi HAM PBB baru selesai merumuskan isi dari dokumen-dokumen yang kelak akan dikenal dengan nama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (, disingkat ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (, disingkat ICESCR) pada tahun 1954. Namun, kedua perjanjian ini baru dapat ditandatangani oleh negara-negara anggota pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976 setelah diratifikasi oleh 35 negara. Sejarah perumusan kedua perjanjian ini menunjukkan banyaknya penyesuaian dan kompromi yang perlu dilakukan agar dapat diterima oleh negara-negara anggota PBB. Walaupun perkembangannya berlangsung lambat, kini kedua perjanjian ini telah diratifikasi oleh hampir semua negara dan menjadi bagian dari hukum internasional. Pandangan masyarakat internasional terhadap hak asasi juga telah mengalami perubahan besar, dan hak asasi manusia telah menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global.
Landasan konseptual
Analisis hak
Berdasarkan pemikiran yang dicetuskan oleh pakar hukum asal Amerika Serikat Wesley Newcomb Hohfeld, "hak" dapat dianalisis dengan menggunakan empat macam "fenomena" yang menunjukkan hubungan antara hak dan kewajiban, yaitu "klaim", "keistimewaan" atau "kebebasan", "kuasa", dan "kekebalan". A dapat dikatakan memiliki hak-klaim yang menuntut B untuk melakukan sesuatu jika dan hanya jika B memiliki kewajiban kepada A untuk mengambil tindakan tersebut. Contohnya adalah hak atas kesehatan, karena hak ini membebankan kewajiban kepada negara untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan minimal. Kemudian, hak-kebebasan pada dasarnya adalah ketiadaan hak-klaim. A memiliki hak-kebebasan terhadap B untuk melakukan sesuatu jika dan hanya jika A tidak memiliki kewajiban terhadap B untuk tidak mengambil tindakan tersebut. Dalam kata lain, A tidak akan melanggar kewajiban terhadap B untuk tidak melakukan sesuatu jika A memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Contohnya adalah hak atas kebebasan beragama. Hak atas kebebasan beragama biasanya dipandang sebagai ketiadaan hak-klaim dari negara terhadap rakyatnya untuk memeluk agama tertentu, sehingga siapa pun tidak memiliki kewajiban terhadap negara untuk memeluk agama tertentu.
Hak-klaim dan hak-kebebasan dapat disebut sebagai "aturan primer" (primary rules) berdasarkan terminologi pakar hukum asal Britania Raya, H.L.A. Hart, sebab keduanya berkaitan dengan aturan yang mewajibkan seseorang untuk mengambil atau menjauhi tindakan tertentu. Sementara itu, hak-kuasa dan hak-kekebalan dapat dikatakan sebagai "aturan sekunder" (secondary rules), yaitu aturan yang memberikan kemampuan kepada suatu pihak untuk mengubah aturan primer. Hak-kuasa pada dasarnya adalah hak apa pun yang memberikan kemampuan kepada suatu pihak untuk mengubah hak-klaim atau hak-kebebasan. Contoh dari hak-kuasa adalah hak untuk merumuskan perjanjian dalam hukum perdata. Hak ini pada dasarnya memberikan kuasa kepada A untuk menganugerahkan hak-klaim baru kepada B yang membebankan kewajiban kepada A untuk melakukan hal tertentu. Sementara itu, hak-kekebalan merupakan ketiadaan hak-kuasa. Contohnya adalah pelarangan perbudakan: pemerintah tidak punya kuasa untuk memaksa rakyatnya menjadi budak, sehingga rakyat dapat dikatakan memiliki hak-kekebalan.
Hakikat
Di kalangan akademisi, terdapat empat mazhab dengan perbedaan pandangan perihal hakikat daripada konsep "hak asasi manusia", yaitu mazhab "natural", "deliberatif", "protes", dan "diskursus". Mazhab "natural" memakai definisi hak asasi manusia yang paling dikenal, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena ia adalah seorang manusia. Para penganut mazhab ini percaya bahwa hak asasi manusia "dianugerahkan" secara "alamiah", baik itu oleh Tuhan, alam semesta, berdasarkan nalar, ataupun dari sumber-sumber transendental lainnya. Bagi mereka, hak asasi manusia bersifat universal karena hak tersebut bersifat alamiah. Mereka juga berkeyakinan bahwa hak asasi manusia itu selalu ada terlepas dari pengakuan oleh masyarakat, walaupun mereka tetap menyambut kodifikasi hak asasi manusia dalam hukum positif.
Mazhab natural ini merupakan pandangan "tradisional" dalam bidang hak asasi manusia, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang beralih ke mazhab "deliberatif", yaitu sebuah mazhab yang menganggap hak asasi manusia sebagai nilai-nilai politik yang disepakati oleh suatu masyarakat. Mazhab ini menolak upaya untuk memasukkan unsur-unsur naturalistik ke dalam konsep hak asasi manusia. Para pendukung mazhab ini tetap ingin agar hak asasi manusia bersifat universal, tetapi mereka merasa bahwa hal ini hanya akan tercapai apabila semua orang menerima hak asasi manusia sebagai standar hukum dan politik terbaik untuk mengatur jalannya hidup masyarakat. Menurut mazhab deliberatif, salah satu cara untuk mengungkapkan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah disepakati adalah melalui hukum tata negara.
Mazhab yang ketiga, yaitu mazhab "protes", menyatakan bahwa hak asasi manusia menyampaikan klaim-klaim dari kaum miskin dan tertindas. Maka dari itu, hak asasi manusia dipandang sebagai klaim dan aspirasi yang berupaya mengubah status quo demi kepentingan kaum yang terpinggirkan. Sementara itu, mazhab "diskursus" mengklaim bahwa hak asasi manusia hanya ada karena orang-orang membicarakan konsep tersebut. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh yang memiliki pandangan seperti ini merasa bahwa hak asasi manusia tidaklah dianugerahkan secara alamiah. Mereka tetap mengakui bahwa hak asasi manusia telah menjadi alat untuk mengemukakan klaim-klaim politik, tetapi mereka merasa khawatir dengan "imperialisme" berupa pemaksaan hak asasi manusia, dan mereka juga berupaya menunjukkan keterbatasan sistem hak asasi manusia yang bersifat individualistik. Pada saat yang sama, ada juga dari kalangan pendukung mazhab ini yang berpandangan bahwa hak asasi manusia kadang-kadang berdampak positif, tetapi mereka masih tidak percaya kepada hak asasi manusia dan menginginkan adanya proyek emansipasi yang lebih baik.
Ciri-ciri utama dari mazhab-mazhab ini dapat dilihat di tabel berikut:
Sebagai catatan, mazhab-mazhab ini bisa saling bertumpang tindih, atau dalam kata lain, terdapat pandangan-pandangan yang berupa penggabungan dari berbagai unsur dalam mazhab-mazhab di atas.
Ciri-ciri
Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai hakikatnya, berdasarkan makna harfiahnya, hak asasi manusia umumnya dianggap sebagai hak yang dimiliki seseorang karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia bersifat "universal", atau dalam kata lain hak tersebut dimiliki oleh semua orang di seantero jagat. Maka dari itu, konsep "universal" dalam artian ini berkaitan dengan cakupan penerapan hak asasi manusia yang memadukan cakupan wilayah (ratione loci) terluas dengan cakupan perorangan (ratione personae) yang juga paling luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa penyebutan istilah geografis dalam makna dari konsep "universal" itu berlebihan, karena hak asasi manusia berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak masalah orang itu sedang berada di mana. Dalam konsep ini juga terkandung pemahaman bahwa tidak ada manusia yang lebih rendah daripada yang lain, dan juga bahwa tidak ada manusia yang "bukan manusia", sehingga asas universal sangat terkait dengan asas kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini juga menandakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut (inalienable) karena seseorang tidak dapat mengubah ataupun meniadakan jati diri manusianya.
Hak asasi manusia bersifat subjektif, dalam artian selalu ada yang menjadi pemilik hak. Setiap hak juga memiliki objek, misalnya "kebebasan berkumpul". Hak selalu dialamatkan kepada suatu pihak atau pihak-pihak lain, dan hak asasi manusia utamanya diarahkan kepada negara. Maka dari itu, hak asasi manusia dapat dianggap memiliki hakikat ganda dalam artian yang dikumandangkan tidak hanya keberadaan hak-hak, tetapi juga kewajiban serta pihak yang menjadi pemegang kewajiban tersebut. Setiap hak juga merincikan posisi normatif pemilik hak dan pihak yang dialamatkan oleh hak tersebut. Sebagai contoh, hak untuk menikah bukan berarti setiap orang bisa mengklaim bahwa ia harus menikah. Kandungan normatif dari hak tersebut menyatakan bahwa setiap orang bebas mengubah status hukum mereka untuk hidup bersama dengan orang lain yang bersedia, dan tidak ada yang bisa dipaksa untuk menikah ataupun menerima lamaran orang lain. Berbagai hak juga memiliki pengecualian, contohnya adalah kebebasan berkumpul yang tidak dapat menghentikan negara dalam upaya mereka untuk memberantas organisasi kriminal.
Dari sudut pandang hukum internasional, penerima hak asasi manusia adalah individu, dan hak asasi hanya dapat dialamatkan kepada negara. Oleh sebab itu, hak asasi manusia tidak dapat dialamatkan kepada pihak perorangan ataupun organisasi masyarakat yang bukan bagian dari pemerintah, walaupun pemerintah tetap diwajibkan untuk melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh swasta. Hak asasi manusia pada dasarnya berlaku pada masa damai maupun perang, meskipun terdapat berbagai hak dapat dikurangi dalam keadaan darurat. Hak asasi manusia sendiri dilindungi di tingkat internasional dengan tujuan untuk menjaga martabat manusia, sehingga hak-hak tersebut haruslah hak yang bersifat mendasar.
Proklamasi Teheran pada tahun 1968 menyatakan bahwa hak asasi manusia bersifat utuh atau tidak dapat dibagi (indivisible). Dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina yang dikumandangkan pada tahun 1993, negara-negara juga mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat "universal", "tidak dapat dibagi", "saling bergantung" (interdependent), dan "saling berhubungan" (interrelated). Hal ini ditegaskan kembali dalam Pertemuan Puncak Dunia 2005 dan juga oleh Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2006 yang mendirikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Selain itu, Deklarasi dan Program Aksi Wina juga menyatakan bahwa "penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa membeda-bedakan atas dasar apa pun merupakan aturan dasar hukum hak asasi manusia internasional", dan instrumen-instrumen hak asasi manusia di tingkat internasional menjamin hak kesetaraan dan non-diskriminasi.
Jenis-jenis hak
Terdapat berbagai macam hak yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional, seperti hak kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup, hak atas peradilan yang jujur, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, hak atas standar hidup yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lain-lain. Meskipun hak asasi manusia pada hakikatnya bersifat utuh, pengategorian dapat dilakukan atas dasar konseptual. Dalam penerapannya, hak asasi manusia tetap tidak dapat dipecah-pecah dan harus dilihat secara keseluruhan.
"Hak sipil dan politik" dan "hak ekonomi, sosial, dan budaya"
Hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi "hak sipil dan politik" dan "hak ekonomi, sosial, dan budaya". Pada dasarnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya berupaya memastikan agar individu dapat mengakses barang publik tertentu seperti perumahan, pendidikan, atau layanan kesehatan. Oleh sebab itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan investasi yang besar dari negara, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat diwujudkan dalam sekejap. ICESCR mengakui kenyataan ini, dan Pasal 2 ICESCR hanya mengharuskan negara untuk mengupayakan "perwujudan progresif" (progressive realization):
Di sisi lain, hak-hak sipil dan politik berurusan dengan kebebasan sipil, contohnya adalah hak untuk hidup, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, atau hak atas peradilan yang jujur. Negara hanya diwajibkan untuk tidak melanggar kebebasan tersebut. Contohnya, negara dapat dengan mudah menghormati hak untuk hidup dengan tidak membantai rakyatnya, dan pemerintah juga tidak akan melanggar hak atas kebebasan berpendapat jika mereka tidak membredel media yang tidak disukainya. Dalam kata lain, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam ICCPR bersifat langsung (immediate). Maka dari itu, perbedaan di antara keduanya berkenaan dengan kewajiban yang diemban oleh negara sehubungan dengan kedua jenis hak tersebut.
Klasifikasi semacam ini sebenarnya tidak terkandung dalam PUHAM, tetapi ketegangan antara Blok Barat dan Timur pada masa Perang Dingin mengakibatkan kemunculan kedua kategori ini. Negara-negara Barat yang memiliki ekonomi pasar mementingkan hak-hak sipil dan politik, sementara negara-negara komunis di Blok Timur mempunyai ekonomi yang direncanakan dari pusat dan lebih mengutamakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasilnya adalah dua perjanjian hak asasi manusia internasional yang terpisah, yaitu ICCPR dan ICESCR. Saat ini perbedaan di antara keduanya sudah lagi tidak dianggap besar, dan bahkan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (, disingkat OHCHR) menganggapnya sebagai perbedaan yang dibuat-buat dan kontraproduktif. Sehubungan dengan kewajiban negara, ICESCR juga mengandung berbagai kewajiban dengan efek langsung (immediate effect). Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Komentar Umum No. 3 memberikan contoh berupa penghapusan diskriminasi dalam upaya perwujudan hak-hak dalam ICESCR sesuai dengan Pasal 2(2) dan 3, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh dan untuk berdemonstrasi dalam Pasal 8, serta perlindungan anak-anak dan pemuda dari eksploitasi ekonomi dan sosial dalam Pasal 10(3). Berbagai kewajiban dalam ICCPR juga membutuhkan investasi dari negara, seperti pendirian sistem peradilan, pembangunan penjara yang memenuhi standar minimal untuk tahanan, atau pemberian bantuan hukum. Maka dari itu, secara konseptual, tidak ada lagi batas yang jelas di antara kedua kategori ini.
Hak ekonomi, sosial, dan budaya lebih sering menuai kritikan karena dianggap sebagai sekadar "aspirasi" tanpa bisa ditegakkan secara hukum. Walaupun begitu, dalam beberapa dasawarsa terakhir, semakin banyak pengadilan yang menegakkan hak semacam ini, contohnya adalah dengan mengeluarkan putusan yang memerintahkan kepada negara untuk menunda penggusuran, menyediakan layanan medis, atau menghubungkan kembali persediaan air. Sebagai ilustrasi, dalam perkara Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others yang berkaitan dengan hak atas kesehatan dalam Konstitusi Afrika Selatan, pemerintah Afrika Selatan menerapkan sebuah kebijakan yang membatasi akses terhadap obat antiretroviral (obat untuk meredam infeksi virus HIV) yang disebut Nevirapin. Obat yang dipakai untuk mencegah transmisi HIV dari ibu ke anak ini ini disediakan secara luas oleh produsennya, tetapi pemerintah Afrika Selatan membatasinya di klinik-klinik umum tertentu dengan alasan bahwa mereka ingin menguji coba obat ini dan karena mereka merasa masih kurang petugas yang mampu memberikan obat ini. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menolak argumen ini dan menegaskan bahwa obat ini mujarab, dan bahwa sumber daya tambahan yang perlu digelontorkan untuk melatih para petugas medis tidaklah besar bila dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari pencegahan transmisi HIV dari ibu ke anak. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan obat Nevirapin telah melanggar kewajiban untuk mengambil tindakan yang berada dalam batas wajar (reasonable measure) untuk menyediakan layanan kesehatan. Walaupun cakupannya hanya di tingkat nasional, perkara ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan (yang merupakan salah satu hak ekonomi, sosial, dan budaya) dapat ditegakkan secara hukum.
Hak generasi pertama, kedua, dan ketiga
Hak asasi manusia juga dapat digolongkan berdasarkan generasi. Pengategorian ini pertama kali dicetuskan oleh pakar hak asasi manusia Ceko-Prancis Karel Vasak. Berdasarkan klasifikasi ini, terdapat tiga jenis hak, yakni hak generasi pertama, kedua, dan ketiga. Hak generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang melindungi kebebasan sipil. Hak-hak ini berasal dari deklarasi-deklarasi hak asasi manusia yang dikeluarkan di Amerika Serikat dan Prancis pada akhir abad ke-18. Kemudian, hak generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dimaksudkan agar individu dapat mengakses sumber daya, barang, dan jasa tertentu, dan mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah progresif untuk mewujudkan hak-hak ini. Hak-hak ini dikatakan berakar dari tindakan-tindakan yang diambil pada abad ke-19 untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan eksploitasi pasca-industrialisasi di Eropa. Yang terakhir, yaitu hak generasi ketiga, merupakan hak kolektif yang dikembangkan pada paruh kedua abad ke-20, tetapi hak ini baru belakangan ini mulai dimasukkan ke dalam hukum internasional, seperti dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk. Contohnya adalah hak pembangunan, perdamaian, serta hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Keberadaan hak ini masih dipertentangkan oleh negara-negara maju, dan aspek hukum dari hak ini pun masih belum jelas (seperti pertanyaan soal siapa yang dapat menjadi pemilik haknya, dan kepada siapa kewajiban untuk menghormati hak tersebut dapat dialamatkan).
Hak individu dan hak kolektif
PUHAM dan perjanjian-perjanjian HAM internasional memiliki pendekatan yang individualistik, atau dalam kata lain, individu yang menjadi penerima hak. Pasal 27 ICCPR memang menyatakan bahwa "Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri." Namun, perjanjian ini tidak menyebut "kelompok minoritas" sebagai penerima hak, tetapi malah menggunakan istilah "orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok minoritas". Hal ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pasal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan separatis. Pendekatan semacam ini juga digunakan oleh Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Tergolong ke dalam Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Bahasa (1992). Walaupun begitu, pendekatan yang lebih bersifat kolektivis dapat ditemui dalam Deklarasi tentang Hak-Hak Penduduk Asli (2007). Deklarasi tersebut menyebutkan hak-hak yang diberikan kepada kelompok penduduk asli sekaligus individu yang merupakan bagian dari kelompok tersebut. Contoh hak kolektif dalam deklarasi tersebut adalah hak penentuan nasib sendiri bagi kelompok penduduk asli, sementara contoh hak individu adalah hak untuk hidup bagi individu penduduk asli. Sebagai tambahan, sehubungan dengan hak penentuan nasib sendiri, Deklarasi dan Program Aksi Wina menganggap peniadaan hak tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Hak-hak inti
Tanpa menghapuskan unsur keutuhan dari hak asasi manusia, beberapa hak dianggap lebih penting untuk mempertahankan nyawa manusia dan menegakkan martabatnya. Oleh sebab itu, hak-hak tersebut dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lainnya dan memerlukan tanggung jawab khusus dari negara. Sebagai contoh, hak untuk hidup dan pelarangan penyiksaan dianggap lebih utama daripada hak untuk beristirahat seperti yang dicantumkan dalam Pasal 24 PUHAM. Biasanya hak yang dianggap sebagai "hak inti" adalah hak-hak sipil dan politik, tetapi filsuf Amerika Serikat Henry Shue juga telah mengidentifikasi sejumlah "hak-hak dasar" yang dianggap menjadi prasyarat demi tegaknya hak-hak lain, dan salah satu hak yang ia sebutkan adalah "hak untuk memperoleh sumber penghidupan minimal" yang sangat terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Perjanjian-perjanjian HAM internasional sendiri mengakui sejumlah hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, dan hak tersebut boleh dikatakan sebagai "hak inti". Menurut Pasal 4(2) ICCPR, hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat meliputi hak untuk hidup, pelarangan penyiksaan atau "perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia", pelarangan perbudakan, larangan menjebloskan seseorang ke penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak, asas legalitas dalam hukum pidana, pengakuan bahwa semua orang setara di mata hukum, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Namun, Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan dalam Komentar Umum No. 24 bahwa pasal ini tidak dapat dianggap sebagai bukti adanya hierarki dalam ICCPR.
Tipologi kewajiban HAM
Kewajiban HAM negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kewajiban positif dan negatif. Kewajiban negatif mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak asasi yang diakui oleh perjanjian-perjanjian HAM internasional dan hanya dapat membatasinya sesuai dengan ketentuan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Sementara itu, kewajiban positif menuntut negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Negara akan dianggap melanggar kewajiban ini jika mereka gagal mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh swasta, tidak menyelidiki perkaranya, tidak menghukum pelakunya, atau tidak memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran tersebut.
Pada pertengahan dasawarsa 1980-an, Pelapor Khusus PBB untuk Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Asbjorn Eide, menggagas bahwa negara memiliki empat macam kewajiban HAM, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan mempromosikan. Kemudian konsep ini direvisi menjadi tiga kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Semenjak itu, tipologi ini telah digunakan untuk menganalisis kewajiban HAM negara, baik itu untuk hak sipil dan politik maupun untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada dasarnya, kewajiban untuk "menghormati" adalah kewajiban negatif yang mengharuskan negara untuk tidak mengganggu ataupun mencederai hak asasi manusia. Sementara itu, kewajiban untuk "melindungi" dan "memenuhi" merupakan kewajiban positif: negara tidak hanya harus "melindungi" individu dan kelompok dari pelanggaran HAM oleh pihak lain, tetapi juga "memenuhi" dengan mengambil tindakan yang memfasilitasi hak asasi mereka. Sebagai contoh, sehubungan dengan hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum dalam Pasal 25 ICCPR, negara diwajibkan untuk mengambil tindakan positif salah satunya dengan memberikan hak suara kepada semua warga dewasa, dan pada saat yang sama juga mengambil langkah untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bisa memakai hak tersebut.
Sehubungan dengan ICESCR, terdapat pula tipologi khusus yang digunakan untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, yakni tipologi "4A" yang terdiri dari empat unsur yang saling berhubungan, yaitu "ketersediaan" (availability), "keterjangkauan" (accessibility), "keberterimaan" (acceptability), dan "kebersesuaian" (adaptability). Tipologi ini pertama kali dikembangkan oleh mantan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Pendidikan, Katarina Tomasevski. Kemudian tipologi ini dijabarkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Komentar Umum No. 13 tentang hak pendidikan. Sehubungan dengan hak pendidikan, "ketersediaan" berarti lembaga dan program pendidikan yang fungsional harus tersedia dengan jumlah yang cukup. "Keterjangkauan" menyiratkan bahwa lembaga dan program pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa terkecuali di wilayah suatu negara, dan pada dasarnya elemen ini terdiri dari tiga aspek, yaitu "non-diskriminasi", "keterjangkauan fisik" (pendidikan harus dapat dijangkau dengan aman), dan "keterjangkauan ekonomi" (salah satunya dengan menggratiskan pendidikan dasar dan mengambil langkah progresif untuk menghapuskan iuran pendidikan menengah dan tinggi). Sementara itu, "keberterimaan" menyatakan bahwa bentuk dan isi dari pendidikan harus dapat diterima (bermutu baik dan relevan), sedangkan "kebersesuaian" mengatur bahwa pendidikan harus dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan beraneka ragam siswa. Pada kesempatan lain, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengemukakan tipologi "AAAQ" dalam Komentar Umum No. 14 yang berkaitan dengan hak kesehatan. Perbedaannya ada di unsur yang terakhir, yaitu "Q" alih-alih "A", yang merupakan singkatan dari quality (mutu). Dalam konteks hak atas kesehatan, yang dimaksud dengan "mutu" di sini adalah kewajiban untuk memastikan bahwa komersialisasi atau privatisasi tidak merusak mutu layanan kesehatan, karena biasanya setelah diprivatisasi, pemerintah sulit mengawasi dan menjaga mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh swasta.
Jus cogens
Dalam hukum internasional, terdapat beberapa norma yang telah memperoleh status jus cogens. Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mendefinisikan jus cogens sebagai norma yang diakui dan diterima oleh komunitas internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun dan hanya dapat diubah dengan norma yang memiliki sifat yang sama. Penggunaan kata "secara keseluruhan" di sini bukan berarti bahwa suatu norma hanya akan mendapatkan status jus cogens apabila sudah diterima oleh semua negara tanpa terkecuali. Seperti yang ditegaskan oleh ketua Komite Perumusan Konvensi Wina, Mustafa Kamil Yasseen, sama sekali tidak ada iktikad untuk menetapkan hal tersebut; suatu norma akan menjadi jus cogens jika sudah diterima oleh banyak sekali negara, dan penolakan dari segelintir negara tidak akan menghentikannya.
Norma jus cogens berlaku untuk semua negara, termasuk negara yang menampik keberadaan norma tersebut; contohnya adalah pemerintah Afrika Selatan pada masa apartheid yang terus menerus menolak pelarangan diskriminasi ras, tetapi norma tersebut sebagai norma jus cogens tetap dianggap mengikat terhadap mereka. Dari sejumlah norma yang paling sering disebut-sebut sebagai norma jus cogens, sebagian besar tergolong sebagai kewajiban HAM. Contohnya adalah larangan penyiksaan, larangan genosida, larangan perbudakan, serta larangan diskriminasi ras dan apartheid.
Perlindungan di tingkat internasional
Puluhan tahun setelah dikeluarkannya PUHAM, sistem perlindungan HAM di tingkat internasional telah mengalami perkembangan pesat hingga akhirnya muncul sejumlah perjanjian hak asasi manusia di tingkat internasional ditambah dengan badan-badan traktat yang melindunginya dan mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, dalam organisasi PBB sendiri, hak asasi manusia telah menjadi salah satu perhatian utama organisasi tersebut, dan hal ini ditunjukkan dengan didirikannya Dewan Hak Asasi Manusia yang menjadi organ hak asasi utama PBB. Selain itu, terdapat pula Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang bertugas mempromosikan dan melindungi penikmatan hak asasi manusia oleh semua orang, misalnya dengan bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya, memberikan saran untuk meningkatkan perlindungan HAM, melakukan pendidikan kepada masyarakat, mengirim petugas untuk hadir secara langsung di lapangan, atau dengan memberikan bantuan teknis.
Dewan HAM PBB
Pasal 1 Piagam PBB mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama organisasi internasional tersebut. Selain itu, Pasal 55 dan 56 mengharuskan negara anggota untuk mengambil tindakan kolektif maupun terpisah untuk memastikan penghormatan dan pengejawantahan hak asasi manusia di seantero jagat tanpa mengecualikan siapa pun. Dengan adanya landasan hukum ini, sejumlah lembaga hak asasi manusia telah dibentuk di bawah naungan PBB. Pada tahun 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sebagai salah satu organ utama PBB mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 53 utusan dari negara-negara anggota PBB. Komisi ini berdiri selama 60 tahun dan telah melaksanakan berbagai kegiatan demi perlindungan dan pemberdayaan hak asasi manusia. Beberapa sumbangsih terpenting dari organisasi ini adalah perumusan PUHAM, ICCPR, dan ICESCR, serta pengembangan kemampuan lembaga PBB dalam melindungi dan mempromosikan HAM. Komisi ini pernah mendirikan Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang mempersiapkan berbagai kajian tematik dan mengizinkan masyarakat madani ikut serta dalam kegiatan-kegiatannya. Selain itu, Komisi HAM PBB juga telah berjasa dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di berbagai negara karena lembaga ini telah mengirim para ahli yang diberi mandat untuk menyelidiki masalah hak asasi manusia tertentu atau pelanggaran hak asasi manusia di negara tertentu, dan juga karena lembaga ini memiliki mekanisme rahasia yang memberi ruang bagi individu untuk melaporkan pelanggaran HAM berat dan sistematis di negara mereka. Namun, banyak pula yang mengkritik komisi ini karena politik internasional dirasa telah menghambat kinerja lembaga tersebut. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengakui dalam laporannya pada tahun 2005 bahwa komisi tersebut sedang merosot kredibilitas dan profesionalismenya, dan negara-negara sering kali ingin menjadi anggota komisi tersebut bukan untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi untuk melindungi negara mereka dari kritik sekaligus menyerang negara lain. Maka dari itu, Kofi Annan menyerukan reformasi yang mengubah sistemnya dari "penetapan standar" (seperti perumusan dan perundingan instrumen HAM baru) menjadi berpusat pada implementasi di lapangan untuk menanggulangi krisis dan kedaruratan HAM. Ia juga menolak usulan pendirian sebuah lembaga dengan keanggotaan yang terdiri dari semua negara, dan ia lebih mendukung pendirian sebuah dewan dengan jumlah anggota yang terbatas dan berperan sebagai badan subsider Majelis Umum PBB. Ia ingin agar dewan ini berperan sebagai "ruang peninjauan sejawat" dengan tugas untuk mengevaluasi pemenuhan semua kewajiban HAM yang diemban oleh semua negara, dan setiap negara anggota akan dipanggil secara berkala untuk melalui peninjauan menyeluruh terhadap rekam jejak HAM mereka. Awalnya usulan Kofi Annan menuai tanggapan negatif, tetapi perundingan tetap dapat dimulai pada musim panas tahun 2005. Berbagai permasalahan yang timbul (seperti soal jumlah anggota dan proses pengambilan keputusan) dapat diselesaikan, dan pada tanggal 15 Maret 2006, Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi 60/251 yang mendirikan Dewan Hak Asasi Manusia.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB terdiri dari 47 kursi keanggotaan, dan semua negara anggota PBB dapat menjadi bagian dari dewan tersebut asalkan mereka dipilih oleh Majelis Umum dengan dukungan mayoritas sederhana. Keanggotaannya disesuaikan berdasarkan wilayah: terdapat 13 kursi khusus untuk negara-negara Asia, 13 untuk negara-negara Afrika, 8 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 6 untuk negara-negara Eropa Timur, dan 7 untuk negara-negara Eropa Barat dan kelompok lainnya, sehingga negara-negara Afrika dan Asia secara otomatis memiliki suara mayoritas, dan hal ini sangat berdampak terhadap kinerja dewan. Dewan HAM PBB bertemu paling tidak tiga kali dalam setahun, walaupun mereka juga dapat mengadakan sesi ad hoc. Tugas utama dewan ini dijabarkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/251. Salah satunya adalah dalam menggelar Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) yang menilai rekam jejak negara-negara anggota PBB. Setiap negara ditinjau empat tahun sekali. Peninjauan ini tidak bersifat mengikat, hanya dapat memberikan rekomendasi, bersifat melengkapi, dan tidak "bersaing" dengan prosedur-prosedur badan-badan traktat di PBB. Semenjak Juni 2006, Dewan juga mengadakan sesi-sesi khusus yang berupaya menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius di beberapa tempat, seperti di Republik Demokratik Kongo, Darfur, Myanmar, Sri Lanka, dan yang paling sering, Palestina. Selain itu, sebagai salah satu peninggalan Komisi HAM, Dewan HAM PBB memiliki mekanisme prosedur khusus yang melibatkan ahli-ahli independen yang bekerja sendiri atau dalam suatu kelompok kerja untuk mengkaji situasi HAM di negara tertentu atau isu-isu tematik yang berkenaan dengan semua negara. Para ahli yang mendapatkan mandat prosedur khusus memiliki masa jabatan maksimal selama enam tahun, dan mereka dapat mengadakan misi pencari fakta atau menggelar kunjungan ke suatu negara. Namun, mereka hanya dapat mendatangi suatu negara jika diundang oleh negara tersebut. Sebagian besar pemegang mandat juga dapat meninjau keluhan dari individu atau kelompok-kelompok lainnya, dan beberapa dari mereka telah menghasilkan pendapat-pendapat yang bersifat otoritatif walaupun tidak mengikat. Sebagai tambahan, Paragraf 6 Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 juga menyediakan "prosedur keluhan". Dengan ini, keluhan-keluhan dari korban atau perwakilan korban dapat disampaikan kepada Dewan, tetapi korban harus terlebih dahulu menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat nasional. Keluhan sendiri tidak dapat langsung dikirim ke Dewan dan harus diseleksi oleh Sekretariat OHCHR dan dua kelompok kerja yang berada di bawah naungan Dewan, yaitu Kelompok Kerja Komunikasi dan Kelompok Kerja Situasi. Keluhan yang berkenaan dengan situasi yang sedang dipertimbangkan dalam prosedur khusus di PBB atau dalam mekanisme perlindungan HAM regional tidak akan diterima.
Namun, Dewan HAM juga telah menuai banyak kritik akibat kentalnya unsur politisasi dalam tubuh dewan. Sebagai contoh, pada Mei 2009, anggota Dewan dari negara-negara Uni Eropa menghadapi kesulitan dalam mencari 16 dukungan dari negara anggota Dewan lainnya untuk menghimpun sesi khusus untuk membahas situasi HAM di Sri Lanka. Selain itu, akibat banyaknya kursi yang dimiliki oleh negara-negara Afrika dan Asia, terbentuk blok-blok regional yang dapat menentukan apakah akan meloloskan atau menolak suatu resolusi atas dasar politik. Organisasi Konferensi Islam sangat berpengaruh dalam hal ini. Faktor ini pula yang mengakibatkan munculnya kritik bahwa Dewan bertindak selektif atau bahkan bias. Sebagai contoh, Dewan HAM dianggap terlalu sering mengadakan sesi khusus mengenai Palestina, sementara upaya negara-negara Barat untuk mengadakan sesi khusus mengenai Zimbabwe gagal karena negara-negara Asia dan Afrika enggan mendukungnya.
Badan traktat PBB
Di tingkat internasional, terdapat berbagai perjanjian HAM yang telah dirumuskan dan diratifikasi oleh banyak negara. Tidak seperti PUHAM, perjanjian-perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Setiap perjanjian HAM utama memiliki sebuah badan traktat yang mengawasi pelaksanaannya. Pendirian badan-badan tersebut diatur oleh perjanjian masing-masing, kecuali untuk Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang didirikan oleh Resolusi 1985/17 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
Negara anggota perjanjian-perjanjian ini telah berkomitmen untuk membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan upaya mereka dalam mewujudkan hak-hak yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian ini di tingkat nasional. Setelah laporannya dikirim dan diproses, laporan tersebut akan diperiksa oleh badan traktat dalam salah satu sesi yang digelar oleh badan tersebut di muka umum dengan dihadiri oleh utusan negara terkait dan juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Setelah itu, badan traktat akan mengeluarkan "kesimpulan pengamatan" (concluding observation) yang mengidentifikasi masalah-masalah HAM di suatu negara beserta rekomendasi khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semenjak tahun 2001, semua badan traktat PBB memiliki mekanisme penindaklanjutan terhadap kesimpulan pengamatan.
Hampir semua badan traktat (kecuali Subkomite Pencegahan Penyiksaan) juga dapat mengeluarkan "komentar umum" (general comment). Sementara itu, terminologi yang digunakan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita adalah "rekomendasi umum". Komentar dan rekomendasi ini ditetapkan berdasarkan konsensus dan tidak mengikat secara hukum, tetapi penafsiran yang terkandung di dalamnya bersifat otoritatif dalam memandu upaya untuk memahami pasal-pasal dalam perjanjian terkait. Komentar umum dianggap sangat membantu karena banyak perjanjian yang dirumuskan dengan kata-kata yang tidak jelas maknanya atau rancu.
Saat ini terdapat delapan badan traktat yang memiliki mekanisme yang menerima keluhan dari individu. Delapan badan tersebut adalah Komite Hak Asasi Manusia, Komite Menentang Penyiksaan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komite tentang Penghilangan Paksa, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Komite Hak-Hak Anak. Komite Hak Buruh Migran juga memiliki mekanisme keluhan individu seperti yang diatur dalam Pasal 77 Konvensi Buruh Migran, tetapi mekanisme untuk komite ini masih belum berlaku pada Januari 2019 karena jumlah negara yang mengeluarkan deklarasi untuk bergabung dengan mekanisme ini masih kurang dari 10. Mekanisme keluhan individu di badan traktat PBB tidak bersifat wajib, dan negara dapat bergabung dengan meratifikasi protokol yang berisikan mekanisme ini (untuk Komite Menentang Penyiksaan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan Komite tentang Penghilangan Paksa, dengan mengeluarkan deklarasi sesuai dengan pasal yang mengatur soal mekanisme masing-masing). Oleh sebab itu, individu dari negara yang belum menyatakan resmi bergabung (baik itu lewat ratifikasi protokol ataupun deklarasi) tidak dapat memanjatkan keluhan kepada badan traktat terkait. Mekanisme keluhan di badan traktat PBB bersifat tertulis dan rahasia. Badan-badan traktat ini dapat mengeluarkan putusan sela (interim measure) sebagai perlindungan apabila keadaannya mendesak dan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan kepada pihak yang mengeluh, contohnya adalah perkara yang terkait dengan hukuman mati dan deportasi. Setiap komite juga akan meninjau beberapa prasyarat. Pihak yang mengeluh harus menjadi korban pelanggaran, pelanggaran harus terjadi setelah protokol yang berisi tentang mekanisme keluhan mulai berlaku untuk negara yang diadukan, dan keluhan harus terkait dengan hak yang terkandung dalam perjanjian terkait. Selain itu, keluhan tidak boleh diperiksa secara bersamaan dalam mekanisme pemulihan lainnya (misalnya di tingkat regional), dan pihak yang mengeluh harus sudah menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat nasional. Badan traktat sendiri membuat kesimpulan terkait dengan perkara-perkara ini berdasarkan konsensus, dan hasil peninjauan ini disebut "pandangan" (views) atau "pendapat" (opinions). Hal ini dianggap sebagai kelemahan badan-badan traktat, karena hasil peninjauan mereka tidak mengikat secara hukum, walaupun negara tetap diharapkan untuk menindaklanjuti hasil peninjauan badan traktat dan mengirim keterangan yang menjelaskan hal tersebut dalam waktu beberapa bulan setelah komite mengeluarkan pendapatnya.
Perlindungan di tingkat regional
Sistem perlindungan hak asasi manusia juga telah muncul di tingkat regional setelah beberapa organisasi antarpemerintah memutuskan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu dari tujuan utama mereka. Organisasi-organisasi tersebut meliputi Majelis Eropa, Organisasi Negara-Negara Amerika, dan Uni Afrika. Mantan Pelapor Khusus PBB mengenai hak atas pangan, Olivier De Schutter, berpendapat bahwa sistem di Eropa dan Amerika dengan rekam jejaknya yang panjang merupakan sistem perlindungan HAM yang paling "matang" dan "maju".
Kemunculan sistem regional dapat membantu upaya untuk mewujudkan HAM, karena dengan ini masyarakat madani mendapatkan lebih banyak ruang untuk didengar oleh pemerintah alih-alih harus mengantre dan berebut ruangan di PBB. Selain itu, sering kali muncul keluhan bahwa sistem HAM PBB yang berpusat di kota Jenewa terlalu sulit untuk dijangkau, dan sistem regional memiliki keunggulan berupa lokasinya yang lebih dekat dengan masyarakat madani di kawasannya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa mekanisme hak asasi manusia regional menjadikan sistem hak asasi manusia internasional lebih tanggap dan demokratis. Namun, terdapat pula inisiatif di tingkat regional yang dianggap membahayakan HAM karena dinilai dapat merusak standar HAM yang telah ditetapkan di tingkat global dan juga akibat adanya kemungkinan bahwa mekanisme regional tersebut akan disalahgunakan untuk melindungi negara pelanggar HAM dari pengawasan. Contohnya adalah Piagam Hak Asasi Manusia Arab yang dikeluarkan pada tahun 1994, yang telah menuai kritikan karena dianggap lebih mundur daripada standar global. Pada tahun 2004, dikeluarkan rumusan piagam yang baru agar lebih sesuai dengan hukum HAM internasional, tetapi rumusan ini pun juga dikritik karena masih tidak sepenuhnya sejalan dengan standar global. Sementara itu, di Asia Tenggara, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara menetapkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara pada November 2012. Deklarasi ini telah disambut sebagai komitmen besar dari Perbara untuk melindungi HAM, tetapi pada saat yang sama, deklarasi ini juga dinilai "cacat" karena sama sekali tidak mendirikan mekanisme pengawasan yang berarti, dan juga akibat adanya asas "non-intervensi" dalam deklarasi tersebut yang dapat menghalangi kemampuan lembaga regional untuk melindungi HAM.
Eropa
Majelis Eropa didirikan pada tahun 1949, dan salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian, pada tahun 1950, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh negara-negara anggota Majelis Eropa di Roma sebagai langkah bersama untuk menegakkan beberapa hak yang terkandung dalam PUHAM. Konvensi ini mendirikan dua lembaga pengawas, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kedua lembaga ini merupakan lembaga internasional pertama yang dapat memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Awalnya yurisdiksi mereka cukup terbatas dan tidak bersifat wajib bagi negara anggota. Sistem ini mengalami perubahan secara perlahan, dan pada tahun 1998, Protokol 11 mulai berlaku. Protokol ini menghapuskan Komisi Eropa dan juga menjadikan Pengadilan HAM Eropa sebagai pengadilan dengan yurisdiksi wajib (compulsory jurisdiction) untuk negara-negara anggota.
Saat ini, terdapat dua prosedur untuk membawa perkara ke Pengadilan HAM Eropa, yaitu aplikasi antarnegara atau aplikasi individual. Dalam aplikasi antarnegara, suatu negara dapat menuntut negara lain yang dianggap telah melanggar hak yang terkandung dalam Konvensi. Semua upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat domestik harus sudah dihabiskan, kecuali jika tuduhannya terkait dengan suatu undang-undang atau praktik administratif. Sementara itu, dalam prosedur aplikasi individual, korban pelanggaran HAM dapat membawa perkara ke pengadilan HAM Eropa jika mereka juga sudah menghabiskan segala upaya untuk mendapatkan pemulihan di tingkat nasional. Pengadilan ini juga berwenang mengeluarkan opini nasihat.
Pengadilan HAM Eropa menjalankan asas "penafsiran otonom" yang berarti bahwa mereka dapat menetapkan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam konvensi terlepas dari pemaknaan di tingkat nasional. Pengadilan ini juga mengenal asas penafsiran evolutif atau dinamis agar Konvensi HAM Eropa tidak ketinggalan zaman. Selain itu, pengadilan ini dikenal dengan doktrin margin apresiasi (margin of appreciation) yang memberikan ruang bagi negara anggota untuk menafsirkan cara menerapkan standar HAM di tingkat nasional. Menurut pengadilan ini dalam perkara Sunday Times v. the United Kingdom, tujuan utama Konvensi adalah untuk menetapkan standar internasional yang perlu dipatuhi, tetapi negara tetap bebas memilih tindakan macam apa yang dianggap sesuai untuk menerapkan standar tersebut. Doktrin ini tidak diterima di luar yurisdiksi pengadilan HAM Eropa, dan doktrin ini sendiri telah dikritik karena dapat berujung pada penerapan HAM yang terlalu relativistik. Walaupun begitu, margin apresiasi bukanlah doktrin yang statis. Salah satu cara untuk menemukan perubahan ini adalah dengan meninjau konsensus mengenai praktik tertentu di antara negara anggota.
Secara prinsipil, putusan Pengadilan HAM Eropa bersifat mengikat terhadap pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Pada kenyataannya, putusan Pengadilan HAM Eropa juga berpengaruh terhadap negara-negara lain, dan anggota legislatif di berbagai negara Eropa sering kali mengkaji putusan-putusan pengadilan HAM Eropa terlebih dahulu untuk menghindari pelanggaran. Pengadilan ini sendiri telah digadang-gadang sebagai "mahkota dan perhiasan" (crown jewel) dalam sistem perlindungan hak-hak sipil dan politik. Setiap tahunnya, pengadilan ini dapat mengeluarkan lebih dari 1.500 putusan. Namun, pengadilan ini menghadapi masalah besar akibat terlalu banyaknya perkara yang masuk dan membuat mereka kewalahan.
Majelis Eropa sendiri tidak hanya berurusan dengan hak sipil dan politik. Piagam Sosial Eropa telah ditetapkan di bawah naungan organisasi ini pada tahun 1961, dan kemudian piagam ini direvisi pada tahun 1991. Piagam ini mendirikan Komite Hak Sosial Eropa yang memiliki sistem laporan negara yang serupa dengan sistem di PBB.
Amerika
Salah satu tujuan utama dari Organisasi Negara-Negara Amerika (, disingkat OAS) adalah hak asasi manusia. Di bawah naungan organisasi ini, Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia Amerika ditetapkan pada tanggal 2 Mei 1948 secara bersamaan dengan Piagam OAS. Langkah besar berikutnya diambil pada tahun 1959 dengan didirikannya Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika sebagai lembaga yang bersifat otonom. Lembaga ini kemudian menjadi salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Piagam OAS setelah disahkannya Protokol Buenos Aires pada tahun 1970. Kemudian, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan di San Jose, Kosta Rika, pada tahun 1969. Konvensi ini khususnya melindungi hak-hak sipil dan politik. Setelah Konvensi HAM Antar-Amerika mulai berlaku pada tahun 1978, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika didirikan setahun sesudahnya. Suatu negara yang terletak di benua Amerika akan masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan ini jika negara tersebut sudah meratifikasi Konvensi HAM Antar-Amerika dan secara gamblang menerima yurisdiksi pengadilan tersebut. Pengadilan ini sendiri terdiri dari tujuh hakim yang dipilih untuk masa jabatan selama enam tahun oleh negara anggota Konvensi HAM Antar-Amerika. Tidak seperti di Majelis Eropa, dalam sistem ini, hanya Komisi HAM Antar-Amerika dan negara anggota yang memiliki wewenang untuk membawa perkara ke pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat. Selain mengeluarkan putusan resmi, pengadilan ini juga dapat menerima permintaan dari negara anggota atau salah satu organ OAS untuk mengeluarkan opini nasihat yang tidak mengikat, tetapi bersifat otoritatif, untuk menjelaskan pasal-pasal tertentu yang dapat membantu negara anggota memahami dan mematuhi kewajiban HAM mereka.
Organisasi Negara-Negara Amerika juga telah menetapkan dua protokol tambahan untuk Konvensi HAM Amerika. Protokol yang pertama adalah Protokol San Salvador yang ditetapkan pada tahun 1988, mulai berlaku pada tahun 1999, dan berisi tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Protokol yang kedua adalah protokol mengenai penghapusan hukuman mati yang mulai berlaku pada tahun 1991. Selain itu, perjanjian-perjanjian HAM regional lainnya juga telah ditetapkan di bawah naungan Organisasi Negara-Negara Amerika. Contohnya adalah Konvensi Antar-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan pada tahun 1987, Konvensi Bélem do Pará atau "Konvensi Antar-Amerika mengenai Pencegahan, Penghukuman, dan Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita" yang mulai berlaku pada tahun 1995, Konvensi Antar-Amerika tentang Penghilangan Paksa yang mulai berlaku pada tahun 1996, serta Konvensi Antar-Amerika tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Orang dengan Disabilitas yang mulai berlaku pada tahun 2001.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem HAM Antar-Amerika adalah kurangnya pendanaan. Selain itu, tidak semua negara anggota OAS telah meratifikasi Konvensi HAM Antar-Amerika, dan kalaupun sudah juga tidak semuanya menerima yurisdiksi pengadilan. Negara-negara anggota OAS juga dianggap tidak memiliki iktikad politik untuk melancarkan reformasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah ini.
Afrika
Pada mulanya, hak asasi manusia tidak termasuk ke dalam tujuan Organisasi Kesatuan Afrika. Meskipun begitu, pada tahun 2002, Uni Afrika menggantikan Organisasi Kesatuan Afrika, dan organisasi ini mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utamanya.
Pada tahun 1981, negara-negara anggota Organisasi Kesatuan Afrika menetapkan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk. Piagam ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan piagam-piagam HAM internasional lainnya karena piagam ini mengakui "hak penduduk". Secara substantif, piagam ini juga mencantumkan hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta "hak solidaritas" (seperti hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan). Selain itu, dalam piagam ini terkandung "kewajiban" bagi individu terhadap komunitasnya, seperti kewajiban untuk keluarga dan negara.
Piagam ini awalnya hanya menetapkan Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika sebagai lembaga pengawas, dan lembaga ini pertama kali berkumpul pada tahun 1987. Namun, pada tahun 1998, Protokol tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika ditetapkan di kota Addis Ababa, Etiopia, dan protokol ini mulai berlaku pada Januari 2004. Para hakim pertamanya dipilih pada tahun 2006. Pengadilan ini terdiri dari 11 hakim yang dinominasikan oleh negara anggota yang telah meratifikasi protokol, dan kemudian mereka dipilih oleh Majelis Uni Afrika. Biasanya Komisi HAM Afrika akan membawa perkara ke pengadilan ini jika rekomendasi mereka tidak diikuti. Individu atau perwakilan individu juga dapat membawa perkara ke pengadilan ini, tetapi hanya jika negara bersangkutan telah membuat deklarasi yang menerima yurisdiksi pengadilan tersebut. Apabila pengadilan mendapati telah terjadi pelanggaran, maka pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang memberikan pemulihan. Kemudian Dewan Eksekutif Uni Afrika akan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara itu, pengadilan ini juga dapat memberikan opini nasihat jika diminta oleh Uni Afrika atau organisasi Afrika yang diakui oleh uni tersebut.
Pada Juli 2008, Majelis Uni Afrika telah mengeluarkan Protokol tentang Statuta Mahkamah Kehakiman dan Hak Asasi Afrika. Mahkamah ini rencananya akan menggantikan Pengadilan HAM Afrika setelah protokolnya mulai berlaku. Mahkamah yang baru ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian urusan umum dan bagian hak asasi manusia. Protokol ini baru akan berlaku setelah diratifikasi oleh 15 negara anggota, dan pada tahun 2018, hanya ada 6 negara anggota Uni Afrika yang telah meratifikasi protokol ini.
Implementasi di tingkat nasional
Standar hak asasi manusia yang ditetapkan di tingkat internasional pada akhirnya perlu diimplementasikan melalui sistem hukum di tingkat nasional. Suatu negara dapat menerima perjanjian HAM internasional dengan cara ratifikasi, aksesi, atau suksesi. Ratifikasi merupakan tindakan yang secara resmi menyatakan persetujuan untuk terikat dengan suatu perjanjian internasional. Ratifikasi biasanya didahului oleh penandatanganan perjanjian oleh perwakilan negara, dan ratifikasi hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam hukum tata negara. Sebagai contoh, Konstitusi Amerika Serikat mengatur bahwa suatu perjanjian baru dapat diratifikasi oleh Presiden setelah disetujui oleh dua pertiga suara di Senat. Sementara itu, aksesi adalah pernyataan kesediaan suatu negara untuk terikat kepada suatu perjanjian setelah perjanjian tersebut sudah mulai berlaku. Suksesi sendiri adalah pewarisan perjanjian setelah dibubarkannya suatu negara, contohnya adalah Rusia yang mewarisi kewajiban ICCPR dari Uni Soviet. Ketika suatu negara sedang meratifikasi atau melakukan aksesi terhadap suatu perjanjian, mereka dapat mengeluarkan "reservasi" yang mengesampingkan atau mengubah hak atau kewajiban yang dibebankan oleh suatu perjanjian terhadap negara tersebut. Pasal 19 Konvensi Wina tidak mengizinkan reservasi yang dilarang oleh suatu perjanjian atau reservasi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh, Amerika Serikat ketika meratifikasi ICCPR mengeluarkan reservasi yang mengesampingkan penerapan Pasal 6(5) yang melarang pengganjaran hukuman mati terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman tersebut sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Reservasi ini ditolak oleh negara-negara Eropa lainnya karena dianggap bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ICCPR. Negara juga dapat mengeluarkan "deklarasi penafsiran" ketika meratifikasi suatu perjanjian, dan kadang-kadang muncul pertanyaan mengenai apakah "deklarasi" yang dikeluarkan oleh suatu negara hanya sekadar "deklarasi" atau merupakan sebuah "reservasi". Misalnya, Mesir mengeluarkan deklarasi bahwa mereka "menerima, mendukung, dan meratifikasi" ICCPR setelah mempertimbangkan isi dari hukum syariah dan "fakta bahwa hukum tersebut tidak bertentangan dengan ICCPR". Banyak anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB yang merasa bahwa hukum Mesir terlalu timpang dengan isi dari ICCPR, dan mereka menyarankan agar deklarasinya diklarifikasi atau dicabut. Terkait dengan dampak dari reservasi itu sendiri, Pasal 21 Konvensi Wina mengatur bahwa reservasi yang ditolak oleh suatu negara dapat dianggap tidak berlaku antara negara yang mengeluarkan reservasi dengan negara yang menolak reservasi tersebut. Akan tetapi, pada tahun 1994, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Komentar Umum No. 24 bahwa mereka dapat menentukan apakah suatu reservasi itu sah atau tidak, dan mereka akan memutus reservasi yang dianggap tidak sesuai. Komite HAM PBB sendiri tidak memberikan justifikasi yang kuat, dan pernyataan ini telah dikritik oleh berbagai negara seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Dari sudut pandang normatif, ada yang berpendapat bahwa reservasi perlu diizinkan agar semakin banyak negara yang mau terikat dengan perjanjian HAM. Namun, reservasi terhadap perjanjian HAM telah dikritik karena dianggap mengancam keutuhan dari perjanjian tersebut, sehingga kemampuan untuk membatalkan reservasi dirasa perlu untuk semakin memperkuat perlindungan HAM di tingkat internasional.
Setiap negara memiliki aturannya sendiri sehubungan dengan tata cara untuk memasukkan perjanjian HAM internasional ke dalam hukum nasional. Secara umum, terdapat dua macam cara, yaitu "penerimaan langsung" dan "penerimaan khusus" atau "individual". Penerimaan langsung berarti bahwa pasal-pasal dalam perjanjian yang telah diratifikasi dapat langsung digunakan di pengadilan nasional. Contoh negara-negara yang menggunakan pendekatan ini adalah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, Britania Raya dan negara-negara yang pernah menjadi jajahannya memiliki sistem penerimaan khusus, yang berarti bahwa isi dari suatu perjanjian HAM harus dituangkan ke dalam undang-undang nasional terlebih dahulu sebelum dapat dipakai di pengadilan nasional. Sebagai ilustrasi, Britania Raya telah menetapkan Human Rights Act 1998 pada tahun 2000, sehingga rakyat Britania dapat membawa perkara mengenai pelanggaran Konvensi HAM Eropa ke pengadilan nasional. Terkait dengan posisi perjanjian HAM internasional dalam hierarki hukum nasional, setiap negara juga memiliki sistemnya sendiri. Negara seperti Belanda memberikan kedudukan tertinggi kepada perjanjian internasional, dan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dasar tetap dianggap sah jika perjanjian tersebut disetujui oleh dua per tiga suara di Eerste Kamer dan Tweede Kamer Di sisi lain, terdapat negara seperti Prancis yang Jepang yang menyatakan bahwa perjanjian internasional kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang dasar, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan hukum biasa. Sementara itu, di Amerika Serikat, perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama dengan hukum federal, sehingga hukum federal yang ditetapkan sesudahnya dapat mengesampingkan perjanjian yang telah diratifikasi sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori ("hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama").
Pembatasan dan pengurangan
Dari sudut pandang hukum hak asasi manusia internasional, tidak semua hak bersifat absolut dan berbagai hak dapat dibatasi penerapannya. Terdapat dua cara yang dapat digunakan oleh negara untuk membatasi suatu hak, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam suatu pasal (disebut pembatasan atau limitation) atau dengan menangguhkan kewajiban hak asasi manusia tertentu di tengah keadaan darurat (disebut pengurangan atau derogation). Walaupun begitu, seperti yang telah dijabarkan dalam uraian mengenai jus cogens di atas, terdapat sejumlah hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk tidak disiksa.
Terkait dengan limitation, praktik penerapan hak asasi manusia sering kali menimbulkan ketegangan antara hak individu dengan kepentingan bersama. Contohnya adalah orang yang dijebloskan ke penjara setelah melalui proses hukum yang adil; orang tersebut tidak akan bisa menggunakan hak untuk tidak ditahan secara sembarangan untuk keluar dari penjara. Dalam konvensi-konvensi internasional (seperti ICCPR dan Konvensi HAM Eropa), hak-hak yang dapat dibatasi biasanya memiliki persyaratan tiga rangkap yang perlu dipenuhi sebelum negara dapat membatasi hak tersebut, yaitu:
Pembatasan harus ditentukan oleh hukum (prescribed by law)
Pembatasan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap sah (legitimate aim)
Pembatasan dianggap diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis (necessary in a democratic society)
Sebagai contoh, Pasal 21 ICCPR menyatakan bahwa "hak untuk berkumpul secara damai harus diakui", tetapi pasal tersebut masih mengizinkan pembatasan "yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain."
Secara garis besar, persyaratan mengenai ketentuan berdasarkan hukum menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dalam undang-undang yang disetujui oleh badan legislatif dan bukan eksekutif. Negara juga perlu memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diakses oleh rakyat, dan pembatasannya juga harus dirincikan secara jelas. Oleh sebab itu, pemberian kuasa yang tidak terbatas kepada badan eksekutif untuk membatasi hak asasi manusia dianggap tidak memenuhi syarat ini. Sementara itu, "tujuan-tujuan yang dianggap sah" biasanya dijabarkan dalam masing-masing pasal yang mengizinkan pembatasan, seperti yang telah ditunjukkan dalam Pasal 21 ICCPR di atas. Dalam yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa, tujuan yang dianggap sah harus berupa "kebutuhan sosial yang mendesak", sehingga pembatasan tidak boleh menjadi sekadar pilihan kebijakan. Sementara itu, syarat "diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis" berarti bahwa negara juga harus membuktikan bahwa pembatasan yang mereka terapkan itu memang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan sah yang ingin dicapai. Selain itu, pembatasan ini juga harus memenuhi asas proporsionalitas, sehingga negara tidak boleh mengambil tindakan yang berlebihan dan hanya boleh membatasi sejauh mana pembatasan tersebut memang diperlukan. Sebagai ilustrasi, dalam perkara Toonen v. Australia, pemerintah negara bagian Tasmania mencoba menjustifikasi hukum yang melarang sodomi dengan mengklaim bahwa kriminalisasi diperlukan demi kesehatan umum untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Namun, pemerintah federal Australia menegaskan bahwa kriminalisasi seks sesama jenis malah menghalangi program kesehatan umum dengan mendesak kaum homoseksual untuk bersembunyi, sehingga tindakan yang diambil pemerintah Tasmania justru bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, Komite HAM PBB juga menambahkan bahwa tidak ada keterkaitan antara kriminalisasi seks sesama jenis dengan pengendalian penyebaran virus HIV. Maka dari itu, Komite HAM PBB menyatakan bahwa "perlindungan kesehatan umum" tidak dapat dianggap sebagai tujuan sah yang dapat membenarkan kriminalisasi seks sesama jenis.
Sementara itu, aturan mengenai pengurangan (derogation) hanya berlaku untuk keadaan darurat. Setiap konvensi memiliki aturan dan yurisprudensinya sendiri mengenai derogation. Piagam HAM Afrika bahkan sama sekali tidak memuat pasal mengenai derogation, sampai-sampai Komisi HAM Afrika dalam perkara Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés v. Chad menegaskan bahwa perang saudara di Chad pun tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak yang terkandung dalam piagam tersebut. Secara garis besar, negara dapat memutuskan untuk menangguhkan penerapan sejumlah hak asasi asalkan keadaan daruratnya diumumkan terlebih dahulu dan keberadaan keadaan darurat tersebut harus dilaporkan kepada instansi yang telah ditetapkan oleh suatu konvensi. "Keadaan darurat" adalah syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi, karena keadaannya harus mengancam "kehidupan bangsa". Akibatnya, tidak semua gangguan keamanan atau bencana dapat langsung dianggap sebagai "keadaan darurat", dan bahkan perang tidak bisa semerta-merta dianggap memenuhi syarat ini. Selain itu, pengurangan yang dapat diberlakukan hanyalah pengurangan yang memang dibutuhkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, sehingga pengurangan harus memenuhi asas keperluan (necessity) dan proporsionalitas. Pengurangan ini harus bersifat sementara, dan begitu ancamannya sudah hilang, pengurangan ini harus dicabut.
Hukum kemanusiaan internasional
Kewajiban hak asasi manusia tetap berlaku dalam keadaan perang, tetapi di tengah berkecamuknya konflik, korban jiwa akan berguguran. Jalannya perang sendiri diatur oleh hukum kemanusiaan internasional. Bidang hukum ini mencoba memasukkan unsur-unsur kemanusiaan ke dalam perang dengan menetapkan berbagai aturan yang membatasi tata cara dan metode tempur. Pada dasarnya terdapat dua asas utama dalam hukum kemanusiaan internasional. Asas pembedaan (distinction) menyatakan bahwa kombatan (orang yang terlibat dalam pertempuran) harus dibedakan dari warga sipil dan sasaran militer juga harus dibedakan dari sasaran sipil. Sementara itu, asas penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering) melarang penggunaan senjata dan metode perang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau luka-luka yang melebihi dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan militer. Beberapa contoh aturan dalam hukum humaniter internasional adalah perlindungan terhadap warga sipil yang tidak terlibat perang, larangan melakukan serangan yang membabi buta, larangan menggunakan senjata-senjata kimia atau biologi, serta larangan untuk memerintahkan agar tidak ada satu pun tawanan yang boleh diampuni. Terkait dengan hubungan antara hukum hak asasi manusia internasional dengan hukum humaniter internasional pada masa perang, Mahkamah Internasional dalam opini nasihat Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons telah mengamati bahwa terdapat tiga situasi yang dapat timbul:
Beberapa hak mungkin hanya masuk ke dalam cakupan hukum kemanusiaan internasional, contohnya yang menyangkut dengan wilayah pendudukan. Hukum kemanusiaan internasional memiliki banyak aturan yang berdampak terhadap hak warga di wilayah pendudukan. Sebagai contoh, negara yang melakukan pendudukan dapat memanfaatkan bangunan atau lahan di wilayah pendudukan untuk kepentingan militer, tetapi mereka tidak boleh merusaknya.
Beberapa hak yang lainnya mungkin hanya masuk ke dalam cakupan hukum hak asasi manusia. Misalnya, hak untuk tidak dipenjara atas dasar ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan perang dan masih tetap berlaku.
Hak-hak yang lain dapat masuk ke dalam cakupan dari keduanya. Sebagai contoh, hak untuk tidak disiksa sama-sama dilindungi oleh hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia.
Namun, dapat pula terjadi ketidakselarasan antara hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia. Contoh yang paling mudah adalah hak untuk hidup; ICCPR secara jelas melarang pencabutan nyawa orang lain secara sembarangan, tetapi dalam keadaan perang, kombatan dapat membunuh kombatan yang lainnya. Dalam keadaan seperti ini, berlaku asas lex specialis derogat legi generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum), dan sehubungan dengan asas tersebut, Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa hukum kemanusiaan internasional adalah hukum yang menjadi lex specialis dalam keadaan perang.
Kritik partikularisme
Sifat "universal" hak asasi manusia telah menghadapi gempuran dari sejumlah pandangan yang disebut "relativisme budaya" atau "partikularisme", walaupun penggunaan istilah "relativisme budaya" telah dikritik karena istilah tersebut merupakan nama sebuah mazhab dalam bidang antropologi di Barat, sehingga menimbulkan asumsi bahwa klaim-klaim hak asasi manusia dari sudut pandang non-Barat memiliki argumen yang sama dengan mazhab antropologi tersebut. Aliran partikularisme sangat berpengaruh di kawasan Asia Timur, Afrika, dan dunia Islam. Pada dasarnya, tokoh-tokoh yang berpandangan partikularis menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan ciptaan Barat, sehingga konsep ini dirasa tidak cocok untuk diberlakukan di kawasan lainnya. Selain itu, mereka juga mengkritik sistem hak asasi manusia internasional yang dianggap terlalu didominasi oleh negara-negara Barat dan konsep-konsep yang berasal dari kawasan tersebut.
Di Asia, salah satu kritik partikularisme yang paling terkenal berasal dari tulisan-tulisan para tokoh yang tergolong ke dalam "mazhab Singapura". Pemikiran-pemikiran mazhab ini dirintis oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dan kemudian dikembangkan oleh beberapa pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Singapura, seperti Tommy Koh, Bilahari Kausikan, dan Kishore Mahbubani. Mazhab ini sama sekali tidak menolak keberadaan hak asasi manusia sebagai hak "universal", tetapi mereka mengkritik kekentalan pengaruh Barat dalam sistemnya, dan mereka juga berkeyakinan bahwa konsep "hak asasi manusia universal" merupakan ciptaan Barat. Mereka menegaskan bahwa "hak asasi manusia" dan "demokrasi" merupakan nilai-nilai yang dibentuk oleh sejarah dan pengalaman suatu bangsa, sehingga bagi mereka, standar Barat dari akhir abad ke-20 tidak dapat dianggap sebagai standar universal. Selain itu, salah satu ciri khas dari mazhab Singapura adalah klaim yang berkaitan dengan "nilai-nilai Asia". Menurut mereka, masyarakat Asia lebih mengutamakan komunitas daripada individu. Dalam kata lain, orang-orang Asia dianggap lebih mengutamakan kewajiban kepada keluarga, tetangga, atau bangsa. Dengan menggunakan dalil-dalil ini, para penulis dari mazhab Singapura menyatakan bahwa hak yang universal hanyalah hak-hak inti, contohnya adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam ICCPR, sementara Koh semakin mempersempit cakupan hak-hak inti ini menjadi pelarangan penyiksaan, perbudakan, pembunuhan, dan genosida. Mereka tidak menolak keberadaan hak yang lain, tetapi dari sudut pandang mereka, perbedaan dalam upaya untuk menafsirkan hak-hak tersebut tidak dapat dihindari.
Di tingkat internasional, Deklarasi Bangkok 1993 dinilai sebagai ancaman terhadap universalisme. Walaupun negara-negara Asia yang mengeluarkan deklarasi tersebut mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat universal, menurut mereka penafsirannya harus mempertimbangkan "kekhususan" nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama. Kalimat semacam ini kemudian juga dapat ditemui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara 2012. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang ditetapkan pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam juga dianggap sebagai salah satu bentuk partikularisme. Di dalamnya tercantum konsep-konsep Islami yang tidak dapat ditemui dalam instrumen-instrumen HAM internasional, seperti Pasal 1(b) tentang amal saleh dan ketakwaan sebagai hal yang dapat membuat seseorang lebih unggul daripada yang lain, Pasal 4 tentang perlindungan jasad dan pemakaman, atau Pasal 22(b) tentang hak untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Deklarasi ini juga sangat sering mengacu kepada hukum syariah, dan Pasal 1(a) memiliki kekhususan tersendiri karena mengumandangkan bahwa semua manusia disatukan oleh ketundukan kepada Allah dan merupakan keturunan Adam. Selain itu, beberapa hak yang diakui di tingkat internasional dan regional sama sekali tidak disebutkan dalam deklarasi ini, seperti kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta pernyataan kesetujuan dari kedua mempelai sebagai syarat perkawinan.
Pendekatan partikularisme yang dilandaskan pada perbedaan budaya sendiri telah dikritik karena mengasumsikan bahwa budaya itu bersifat statis dan tidak pernah berubah. Selain itu, pandangan ini seolah memberikan ruang bagi praktik-praktik budaya yang tidak bisa diterima secara etika. Walaupun begitu, pakar hak asasi manusia asal Belgia, Marie-Bénédicte Dembour, berpendapat bahwa perdebatan antara universalisme dan partikularisme akan selalu muncul setiap kali ada upaya untuk menetapkan suatu standar bersama. Dalam yurisdiksi pengadilan HAM Eropa sendiri terdapat sebuah doktrin hukum yang dianggap dapat merukunkan kedua pandangan ini, yaitu doktrin margin apresiasi. Dengan diterapkannya doktrin ini, standar yang sama dapat memiliki penerapan yang berbeda-beda di setiap negara anggota Majelis Eropa. Contohnya adalah dalam kasus penistaan agama. Pengadilan HAM Eropa memberikan margin apresiasi yang luas kepada negara-negara anggota untuk menentukan cakupan pembatasan terhadap pendapat yang dapat menyinggung agama dalam perkara Wingrove v. the United Kingdom, karena menurut mereka tidak ada satu standar yang seragam di Eropa terkait dengan "perlindungan hak-hak orang lain" sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk membatasi hak atas kebebasan berpendapat. Akibatnya, walaupun negara-negara anggota Majelis Eropa secara hukum melindungi kebebasan berpendapat, penerapannya dalam kasus penistaan agama berbeda-beda di setiap negara; berbagai negara di Eropa (seperti Belanda dan Britania Raya) memperbolehkan pendapat yang secara terang-terangan menghina suatu agama, sementara beberapa negara yang lain diizinkan membatasi pendapat semacam itu dengan menggunakan hukum pidana (contohnya adalah Austria dan Yunani).
Lihat pula
Pertentangan antar hak asasi manusia
Konsepsi politik hak asasi manusia
Pendidikan hak asasi manusia
Catatan kaki
Daftar pustaka
Buku
Bab buku
Jurnal
Dokumen
Deklarasi dan Perjanjian
Sumber daring
Bacaan lanjut
Pranala luar
Situs web resmi Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia
Situs web resmi Pengadilan HAM Eropa
Situs web resmi Pengadilan HAM Antar-Amerika
Situs web resmi Pengadilan HAM Afrika
Perpustakaan Hak Asasi Manusia Universitas Minnesota
Situs web resmi Human Rights Watch
Referensi Hak Asasi Manusia di situs web ELSAM
Hubungan internasional
Hukum internasional |
5774 | https://id.wikipedia.org/wiki/Liabilitas | Liabilitas | Liabilitas (dalam bahasa Inggris disebut: liability) merupakan utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain diwaktu yang datang. Liabilitas disebut juga sebagai kebalikan dari aset. Contoh liabilitas seperti pinjaman uang yang diberikan oleh pihak lain dan juga termasuk pajak. Pada dasarnya, liabilitas diartikan sebagai kewajiban. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, penyajian laporan keuangan, istilah kewajiban diganti dengan liabilitas. Liabilitas dapat berupa kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif.
Dalam pencatatan akuntansi, pengertian liabilitas sendiri bermakna cukup luas, tak hanya soal utang atau pinjaman. Namun juga bisa berasal dari transaksi, peristiwa bisnis, pertukaran aset, atau apa pun bentuknya yang bisa memberikan manfaat ekonomi di kemudian hari. Contohnya, dalam dunia perbankan. Akan tetapai, liabilitas tetap menjurus ke kewajiban. {{sedang ditulis}}
Definisi
Istilah liabilitas diambil dari bahasa Inggris, yaitu liability. Istilah liability disebut di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) sebagai kewajiban. Liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang atau yang lazimnya disebut dengan utang.
Menurut Kerangka Dasar Pengukuran dan Pengungkapan Laporan Keuangan (KDP2LK), liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
Irham Fahmi memberikan defenisi bahwa utang adalah kewajiban. Artinya liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya.
Karakteristik
Dalam dunia akuntansi, liabilitas memiliki beberapa karakteristik:
Segala jenis pinjaman dari perseorangan atau bank untuk meningkatkan pendapatan bisnis.
Tanggung jawab kepada pihak lain yang memerlukan penyelesaian melalui transfer aset berupa penyediaan layanan atau transaksi lain di masa depan dan menghasilkan manfaat ekonomi.
Tugas dan tanggung jawab pada pihak lain, baik meninggalkan sedikit atau tidak sama sekali kebijakan untuk menghindari penyelesaian.
Peristiwa atau transaksi yang telah terjadi dan menimbulkan tanggung jawab entitas.
Klasifikasi
Liabilitas dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal kredit. Biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu liabilitas jangga pendek (Current Liabilities) atau kewajiban lancar dan liabilitas jangka panjang (Long Term Liabilities) atau kewajiban tidak lancar: Namun dalam laporan keuangan terdapat liabilitas yang dijadikan sebagai lampiran yaitu, liabilitas kontinjensi (Contingent Liabilities).
Liabilitas jangka pendek
Merupakan liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek (satu tahun atau kurang). Biasanya terdiri dari pembayaran ( dagang, gaji, pajak, dan sebagainya), pendapatan ditangguhkan, bagian dari jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan, obligasi jangka pendek (misalnya dari pembelian peralatan), dan lain-lain. Liabilitas jangka pendek harus dibayarkan kurang dari satu tahun.
Kriteria liabilitas jangka pendek sebagai berikut:
Perusahaan akan memperkirakan liabilitas tersebut diselesaikan dalam siklus operasi normal atau kurang dari 12 bulan.
Perusahaan memiliki liabilitas itu dengan tujuan untuk diperdagangkan.
Liabilitas tersebut jatuh tempo diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.
Perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode palaporan.
Jenis-jenis liabilitas jangka pendek sebagai berikut:
Utang usaha atau utang dagang
Uang muka pelanggan
Pendapatan diterima dimuka
Utang PPN / PPnBM.
Beban yang harus dibayar
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang pajak pihak ketiga
Utang gaji
Utang pajak penghasilan.
Utang deviden.
Liabilitas jangka panjang
Merupakan liabilitas yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi atau lebih dari satu tahun. Liabilitas ini pada dasarnya dikenakan bukan dan pambayarannya dapat dicicil. Namun, liabilitas jangka panjang ini juga bisa menjadi liabilitas jangka pendek jika jatuh temponya dalam satu tahun.
Kriteria liabilitas jangka panjang sebagai berikut:
Tanggal jatuh temponya kurang lebih dalam 1 periode akuntansi atau 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu.
Ada aset atau barang jaminan, bisa berupa sertifikat, BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), atau surat berharga lainnya.
Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka, dengan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Didapat dari lembaga keuangan atau supplier yang menyediakan utang jangka panjan.
Jenis-jenis liabilitas jangka panjang sebagai berikut:
Utang jangka panjang
Obligasi pensiun
Hipotek
Utang noveltasi
Utang subduersi
Utang pemegang saham
Utang bank.
Liabilitas kontijensi
Liabilitas kontijensi adalah liabilitas yang harus dibayar sebagai akibat pada periode peristiwa masa lalu.
Kriteria liabilitas kontijensi sebagai berikut:
Jenis-jenis liabilitas kontijensi, yaitu :
Garansi
Gugatan hukum
Investigasi
Cara kerja liabilitas
Lihat pula
Kewajiban yang disubordinasi
Referensi
Prinsip akuntansi yang berlaku umum
Laporan keuangan |
5776 | https://id.wikipedia.org/wiki/Negara | Negara | Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.
Negara terluas di dunia adalah Rusia, sedangkan yang populasinya terbanyak adalah Tiongkok. Negara yang terbaru adalah Sudan Selatan yang baru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2011.
Bentuk
Ada dua bentuk negara yang dikenal di dunia saat ini, yakni kesatuan (unitaris) dan serikat (federasi).
Negara kesatuan
Negara kesatuan (unitaris) merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal yang berarti tidak ada negara di dalam negara. Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan. Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan:
Hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan menteri dan dewan perwakilan rakyat.
Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat.
Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah.
Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan.
Contoh negara kesatuan yaitu Inggris Raya, Prancis, Indonesia, dan Maladewa.
Negara serikat
Negara serikat (federasi) merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat, dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi. Ciri-ciri negara federasi:
Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen.
Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan.
Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri.
Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar.
Contoh negara federasi yaitu Amerika Serikat, Rusia, Brasil, dan Jerman.
Kedaulatan
Kata "negara" dipakai beberapa ahli untuk merujuk pada negara berdaulat. Tidak ada kesepakatan khusus mengenai jumlah negara di dunia, karena ada beberapa negara yang masih diperdebatkan kedaulatannya. Ada total 206 negara, dengan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 13 lainnya yang kedaulatannya diperdebatkan.
Meskipun bukan negara berdaulat, Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara (yang tergabung dalam Britania Raya) adalah contoh entitas yang disepakati dan dirujuk sebagai negara. Bekas negara lainnya seperti Bavaria (kini bagian dari Jerman) dan Piedmont (kini bagian dari Italia) tidak akan dirujuk sebagai "negara" dalam kondisi normal, walaupun mereka pernah menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri pada masa lalu.
Lihat pula
Daftar negara berdaulat
Negara bebas (politik)
Referensi
Bibliografi
Pranala luar
Canada Foreign Affairs Travel Advisories
The CIA World Factbook
Country portals from the United States Department of State, including Background Notes
Country Studies from the United States Library of Congress
Foreign Information by Country and Country & Territory Guides from GovPubs at UCB Libraries
PopulationData.net
United Nations statistics division
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ISBN 978-602-96787-1-0) |
5778 | https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian%20Pendidikan%2C%20Kebudayaan%2C%20Riset%2C%20dan%20Teknologi%20Republik%20Indonesia | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi; pengelolaan kebudayaan; penelitian; riset; dan pengembangan teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, dan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).
Sejarah
Awal Kemerdekaan (1945–1950)
Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggeloraan ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.
Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Namun, kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.
Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat oleh Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.
Era Demokrasi Liberal (1951–1959)
Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.
Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan, yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.
Era Demokrasi Terpimpin (1959–1966)
Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.
Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959–18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda, di antaranya: Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.
Era Orde Baru (1966–1998)
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan pada era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini, tepatnya tahun 1978, tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era ini.
Menteri pendidikan dan kebudayaan pada era ini antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.
Era Reformasi (1998–sekarang)
Masa Awal Reformasi
Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998, Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran pada tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama pada era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001, MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc.
Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pada pemilihan Umum 2004 dan 2009, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan Mendiknas secara berturut-turut dijabat oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. dan Prof. Dr. Ir. Mohamad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan pada era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Pada Kabinet Kerja (2014–2019), kementerian ini dirombak dengan mengeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi yang berubah namanya menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sementara itu, direktorat jenderal lainnya (Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; Ditjen Pendidikan Dasar; Ditjen Pendidikan Menengah; dan Ditjen Kebudayaan) tetap berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat pembentukan Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali dimasukkan dalam struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada tahun 2021, saat perombakan kedua Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Kementerian ini dipimpin oleh Nadiem Makarim yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 28 April 2021.
Perubahan nama
Departemen Pengajaran (1945–1948)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1948–1955, 1966–1999)
Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1955–1966)
Departemen Pendidikan Nasional (1999–2009)
Kementerian Pendidikan Nasional (2009–2011)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011–2021)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021–kini)
Tugas dan fungsi
Kemendikbudristek menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Urusan pendidikan dan kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta kebudayaan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Struktur organisasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terdiri dari:
Sekretariat Jenderal;
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
Direktorat Jenderal Kebudayaan;
Inspektorat Jenderal;
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat
Staf Ahli Bidang Inovasi;
Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta;
Staf Ahli Bidang Warisan Budaya
Lihat pula
Daftar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia
Kementerian Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Referensi
Pranala luar
Situs web resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Profil Menteri di Portal Nasional Republik Indonesia
Pendidikan Nasional
API
Pendidikan di Indonesia |
5779 | https://id.wikipedia.org/wiki/B.%20J.%20Habibie | B. J. Habibie | Prof. Dr.-Ing. Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng. () adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Try Sutrisno. B. J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatarbelakang teknokrat.
B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari (sebagai wakil presiden) dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan (sebagai presiden), B. J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.
B. J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabila, Gorontalo, Bugis dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membangun Monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Djalaluddin, di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama universitas negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan.
Keluarga dan pendidikan
Keluarga
Bacharuddin Jusuf Habibie (B. J. Habibie) merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa.
Alwi Abdul Jalil Habibie (ayah dari B.J. Habibie) memiliki marga "Habibie", salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohala'a (Kerajaan dan Kekeluargaan) di Gorontalo. Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardojo (ibu dari B.J. Habibie) merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah.
Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dari silsilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota majelis peradilan agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi.
Pernikahan
Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat, sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger.
Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga.
Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.
Pendidikan
Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1954. Pada 1955–1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.
Gelar Adat
Dalam ingatan masyarakat Gorontalo, Habibie telah menerima gelar adat tertinggi dari persekutuan 5 Kerajaan Adat Gorontalo.
Gelar adat tertinggi ini jarang diberikan kepada seseorang kecuali memiliki karya pengabdian yang tinggi kepada tanah leluhur, agama, bangsa, dan negara, yaitu:
Gelar adat Pulanga, "Ti Tilango Lo Madala" yang berarti Sang Cahaya Negeri
Gelar adat Gara'i, "Ta Lopo Lolade Tilango" yang berarti Sang pemberi Cahaya dengan ilmu yang dimilikinya"
Pekerjaan dan karier
Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi. Masa jabatannya hanya berlangsung singkat.
Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B. J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan "Visi Indonesia". Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam "Visi Indonesia" bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990.
Puncak karier Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 (menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.
Riwayat pekerjaan
Riwayat karir profesional Habibie
1960–1965 Asisten Riset, Lehrstuhl und Institut fur Leichtbau (Pimpinan dan Lembaga Konstruksi Ringan), Rheinisch-Westfaelische Technische Hochshule (RTWH), Aachen, Jerman - sekarang Universitas Teknologi Rhein Westfalen Aachen;
1965-1966 Special Scientist, Hamburger Flugzeugbau (HFB) GmbH, Hamburg, Jerman;
1966–1969 Kepala, Bagian Penelitian dan Pengembangan Analisis Struktur, HFB GmbH, Hamburg, Jerman - 1968 Messerschmitt AG merger dengan Bolkow GmbH menjadi Messerschmitt-Bolkow GmbH - 1969 Messerschmitt-Bolkow GmbH merger dengan Hamburger Flugzeugbau menjadi Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) GmbH;
1969–1973 Kepala, Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Angkut Niaga dan Militer, MBB GmbH, Hamburg, Jerman;
1974–1978 VP, Direktorat Penerapan Teknologi, MBB GmbH, Hamburg, Jerman;
1974-1998 Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) - berawal dengan 5 Jan'74 menjadi Penasehat Direktur Utama PN Pertamina dan Penasehat Presiden hingga pada Mei'74 membentuk dan menjadi Kepala Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) PN Pertamina - lalu pada 1 Apr'76 ATTP menjadi Divisi Advance Teknologi PN Pertamina (ATP) - kemudian pada 21 Agu'78 menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
1976-1998 Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (Persero) - dibentuk 26 Apr'76 sebagai penggabungan unsur Teknologi Penerbangan Divisi ATTP PN Pertamina dengan Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR) - sekarang PT Dirgantara Indonesia (Persero);
1978-1998 Direktur Utama Perum Dok dan Galangan Kapal - dibentuk 29 Mar'78 dari Komando Penataran Angkatan Laut (KONATAL), sebelum 1970 bernama Penataran Angkatan Laut (PAL) - sekarang PT PAL Indonesia (Persero);
1978-1998 Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) - sekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);
1983-1998 Direktur Utama PT Pindad (Persero) - dibentuk 29 Apr'83 dari Perindustrian TNI Angkatan Darat (Pindad);
1984-1998 Ketua Dewan Riset Nasional - peningkatan dari Tim Perumus Program Utama Nasional Riset dan Teknologi (PEPUNAS RISTEK) yang dibentuk 11 Mei'78;
1989-1998 Ketua Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS);
Riwayat karier pemerintahan
Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan III (1978–1983);
Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan IV (1983–1988);
Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan V (1988–1993);
Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan VI (1993–1998);
Ketua Tim Keputusan Presiden (Keppres) 35;
Wakil Presiden RI (1998);
Presiden RI (1998–1999).
Masa kepresidenan
Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan UU Anti-Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.
Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR".
Kebijakan politik
Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah:
Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)
Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
Membentuk tiga undang-undang yang demokratis, yaitu:
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR/ DPR
Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi, yaitu:
Tap MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentang Referendum
Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila Sebagai Asas Tunggal
Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas perundang-undangan
Tap MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.
12 Ketetapan MPR antara lain:
Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah
Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Kebijakan ekonomi
Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp10.000 – Rp15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp6.500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi pada era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000,00
Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Akhir jabatan
Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai Presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Provinsi Timor Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia dan memilih menjadi negara terpisah yang berdaulat bernama Timor Leste pada Agustus 1999. Pemisahan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999.
Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya.Ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999, pencalonannya ditentang oleh sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Penentangan ini datang dari anggota DPR dari partai pengusungnya yaitu Partai Golongan Karya, dan dari anggota DPR lainnya. Kondisi ini juga membuat laporan pertanggung jawaban Habibie sebagai presiden mengalami penolakan pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Karena penolakan ini, Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden.
Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah satu pandangan positif itu dikemukakan oleh L. Misbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.
Pasca-kepresidenan
Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi, ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia.
Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B. J. Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80 dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibie.
Kematian
Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, Jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie-Ainun di Jalan Patra Kuningan XIII Blok L15/7 No.5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara.
B. J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di taman makam pahlawan di ibukota Jakarta, sementara presiden Sukarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur sedangkan presiden Suharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengucapkan belasungkawa setelah Habibie meninggal dunia. Dalam akun Twitter-nya, Dia mengucapkan pernyataan dukacita kepada rakyat Indonesia atas kepergian Habibie. Habibie menjabat pada periode 1998 hingga 1999, atau di periode pertama jabatan Mahathir. Kepada awak media sesuai menghadiri acara makan malam dalam perayaan 35 tahun Universitas Binary seperti dikutip The Star, Mahathir mengaku sangat sedih.
Penghargaan
Penghargaan internasional
Anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia (IEM), Malaysia
Anggota Kehormatan Japanese Academy of Engineering, Jepang
Anggota Kehormatan The Fellowship of engineering of United Kingdom, Britania Raya
Anggota Kehormatan The National Academy of Engineering, AS
Anggota Kehormatan Academie Nationale de l'Air et de l'Espace, Perancis
Anggota Kehormatan The Royal Aeronautical Society, Britania Raya
Anggota Kehormatan The Royal Swedish Academy of engineering Science, Swedia
Anggota Kehormatan Gesselschaft Fuer Luft und Raumfarht (Lembaga Penerbangan & Ruang Angkasa), Jerman
Anggota Kehormatan American Institute of Aeronautics and Astronautics, AS
Anggota Kehormatan Masyarakat Aeronautika Kerajaan Inggris (1983)
Anggota Kehormatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa, Jerman (1983)
Anggota Kehormatan Akademi Aeronautika Perancis (1985)
Tanda kehormatan
Indonesia
Sebagai wakil presiden, dan kemudian presiden Indonesia, Habibie secara otomatis menerima semua Tanda Kehormatan Bintang (sipil maupun militer) dengan kelas tertinggi, yaitu:
Bintang Republik Indonesia Adipurna (27 Mei 1998)
Bintang Republik Indonesia Adipradana (12 Maret 1998)
Bintang Mahaputera Adipurna (12 Maret 1998)
Bintang Mahaputera Adipradana (17 Agustus 1982)
Bintang Jasa Utama (27 Mei 1998)
Bintang Budaya Parama Dharma (27 Mei 1998)
Bintang Bhayangkara Utama (27 Mei 1998)
Bintang Yudha Dharma Utama (27 Mei 1998)
Bintang Kartika Eka Paksi Utama (27 Mei 1998)
Bintang Jalasena Utama (27 Mei 1998)
Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (27 Mei 1998)
Satyalancana Dwidya Sistha (9 Agustus 1982)
Luar negeri
:
Salib Agung Orde Jasa Republik Federal Jerman (11 November 1980)
Salib Agung Kelas I Orde Jasa Republik Federal Jerman (15 Juli 1997)
:
Commander's Cross (Großes Verdienstkreuz) of the Lower Saxony Order of Merit (1 Desember 1980)
:
Grand Cordon of the Order of Independence (14 April 1986)
:
Kesatria Salib Agung Orde Oranye-Nassau (25 Mei 1983)
:
Salib Agung Orde Jasa Sipil (30 Desember 1987)
Grand Cross (White Decoration) of the Cross of Aeronautical Merit (14 May 1980)
:
Grand Cross of Aeronautical Merit (3 Oktober 1985)
:
Grand Cross of the Order of Leopold II (10 April 1991)
:
Perwira Besar Légion d'honneur (4 Juni 1997)
Grand Cross of the National Order of Merit (September 1986)
:
Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic (16 June 1987)
:
Grand Cordon of the Order of Brilliant Star (10 June 1994)
Apresiasi dari pemerintah daerah
Tanah leluhur dan kampung halaman
Gorontalo merupakan daerah asal dari keluarga besar B.J. Habibie di Sulawesi. Daerah ini begitu erat kaitannya dengan jejak historis Habibie sewaktu kecil. Adapun beberapa bentuk apresiasi pemerintah daerah di Gorontalo atas jasa dan pengabdian Habibie bagi bangsa dan negara selama ini, diantaranya adalah:
Pemberian Gelar Adat Pulanga (sebuah gelar adat tertinggi) dari Dewan Adat dan Pemangku Adat 5 Kerajaan di Gorontalo (Limo lo Pohala'a)
Pembangunan Monumen B.J. Habibie di wilayah Isimu, Gorontalo
Pembangunan dan Peresmian Rumah Sakit Provinsi dr. Ainun Habibie di Limboto
Usulan penggunaan nama Universitas B.J. Habibie, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo
Usulan penggunaan nama Bandar Udara B.J. Habibie, menggantikan nama Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo
Usulan Pembangunan Museum Habibie yang berlokasi di Rumah Keluarga Besar Habibie, Gorontalo
Penggunaan nama B.J. Habibie sebagai nama ruas jalan protokol di Gorontalo
Tanah kelahiran
B.J. Habibie dilahirkan di salah satu kota tua di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Parepare. Kota Parepare merupakan tempat tinggal Habibie sewaktu kecil bersama kedua orang tuanya. Karena kenangannya kecil berada di kota tersebut, maka pemerintah daerah pun begitu tinggi mengapresiasi sosok Habibie sebagai tokoh kebanggaan Parepare yang diwujudkan dalam beberapa kebijakan pemerintah, diantaranya:
Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun di Kota Parepare
Rumah Sakit Regional dr. Hasri Ainun Habibie di Kota Parepare
Penggunaan nama B.J. Habibie sebagai nama ruas jalan protokol di Kota Parepare
Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
Filmografi
Dalam film Habibie & Ainun dan Rudy Habibie, Habibie diperankan oleh Reza Rahadian, sementara Bima Azriel berperan sebagai Habibie kecil, Esa Sigit juga berperan sebagai Habibie remaja dalam film Habibie & Ainun, dan Bastian Steel dalam film Rudy Habibie.
Dalam film Di Balik 98, Habibie diperankan oleh Agus Kuncoro.
Dalam film Habibie & Ainun 3, Habibie muda diperankan kembali oleh Reza Rahadian.
Publikasi
Karya oleh Habibie
Proceedings of the International Symposium on Aeronautical Science and Technology of Indonesia / B. J. Habibie; B. Laschka [Editors]. Indonesian Aeronautical and Astronautical Institute; Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 1986
Eine Berechnungsmethode zum Voraussagen des Fortschritts von Rissen unter beliebigen Belastungen und Vergleiche mit entsprechenden Versuchsergebnissen, Presentasi pada Simposium DGLR di Baden-Baden,11-13 Oktober 1971
Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der orthotropen Kragscheibe, Disertasi di RWTH Aachen, 1965
Sophisticated technologies : taking root in developing countries, International journal of technology management : IJTM. - Geneva-Aeroport : Inderscience Enterprises Ltd, 1990
Einführung in die finite Elementen Methode,Teil 1, Hamburger Flugzeugbau GmbH, 1968
Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung des Rißfortschritts in Schalenstrukturen, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1970
Entwicklung eines Berechnungsverfahrens zur Bestimmung der Rißfortschrittsgeschwindigkeit an Schalenstrukturen aus A1-Legierungen und Titanium, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1969
Detik-detik Yang Menentukan – Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, 2006 (memoir mengenai peristiwa tahun 1998)
Habibie dan Ainun, The Habibie Center Mandiri, 2009 (memoir tentang Ainun Habibie)
Pesawat N-250 Gatot Kaca.
Karya mengenai Habibie
Salam, S., 1986. BJ Habibie, Mutiara dari Timur. Intermasa.
Anwar, D.F., 2010. The Habibie presidency: Catapulting towards reform. Soeharto’s New Order and its Legacy, p. 99.
Amir, S., 2007. Symbolic power in a technocratic regime: The reign of BJ Habibie in New Order Indonesia. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 22(1), pp. 83–106.
Hosen, Nadirsyah, Indonesian political laws in Habibie Era : Between political struggle and law reform, Nordic journal of international law, ISSN 0029-151X, Bd. 72 (2003), 4, hal. 483-518
Rice, Robert Charles, Indonesian approaches to technology policy during the Soeharto era : Habibie, Sumitro and others, Indonesian economic development (1990), hal. 53-66
Makka, Makmur. A, The True Life of HABIBIE Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, ISBN 978-979-3371-83-2, 2008
Lihat pula
Daftar Presiden Indonesia
Daftar Wakil Presiden Indonesia
Referensi
Pranala luar
Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia – Biografi dan seputar B.J. Habibie
Biografi Presiden BJ Habibie di Ensiklopedi Tokoh Indonesia
Katalog karya tulis B.J. Habibie
Tokoh Dirgantara Indonesia
Insinyur Indonesia
Ilmuwan Indonesia
Profesor Indonesia
Politikus Partai Golongan Karya
Presiden Indonesia
Wakil Presiden Indonesia
Menteri Indonesia
Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
Alumni Institut Teknologi Bandung
Alumni Universitas Teknologi Rhein Westfalen Aachen
Penerima Bintang Republik Indonesia Adipurna
Penerima Bintang Republik Indonesia Adipradana
Penerima Bintang Mahaputera Adipurna
Penerima Bintang Mahaputera Adipradana
Penerima Bintang Jasa Utama
Penerima Bintang Budaya Parama Dharma
Penerima Bintang Dharma
Marga Gorontalo
Tokoh Gorontalo
Tokoh Jawa
Tokoh dari Parepare |
5781 | https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet%20Persatuan%20Nasional | Kabinet Persatuan Nasional | Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Kabinet ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999–2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan dilantik pada 29 Oktober 1999.
Latar belakang
Setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia pada hari Kamis, 21 Oktober 1999, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghabiskan seluruh hari Jumat dan akhir pekannya dengan melakukan apa yang disebutnya sebagai "dagang sapi". Sebelum pemilihan, Gus Dur telah berbicara mengenai perlunya membentuk suatu kabinet persatuan nasional yang terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari spektrum politik yang luas. Ide ini mungkin dapat terlaksana seandainya Gus Dur bebas memilih menteri-menterinya. Namun kenyataannya, hampir semua menteri di kabinet Gus Dur ini dipaksakan kepadanya.
Pada Senin, 25 Oktober 1999 pagi, Gus Dur berbicara dengan penuh harap mengenai kabinet yang sedang direncanakannya ini, sambil menyebutkan nama-nama mereka yang ia anggap terbaik dari 25 menterinya. Antara hari Senin pagi hingga hari diumumkannya susunan kabinet pada keesokan harinya, jumlah menjadi sepuluh orang lebih banyak, dan kebanyakan bukanlah orang-orang yang dipilih oleh Gus Dur sendiri. Pada waktu pengumuman, kabinet itu telah menjadi gabungan yang terlalu besar, yang terdiri dari berbagai kepentingan politik dan perorangan yang bukan saja berbeda akan tetapi saling berlawanan.
Dalam teori, memang Akbar Tanjung, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais yang telah setuju untuk menjadi penjamin anggota-anggota partai mereka yang ikut dalam kabinet, dapat dimintai juga bagian pertanggungjawaban dan kedisiplinan mereka. Bahkan dalam suatu demokrasi yang telah matang, pengaturan seperti ini akan menimbulkan banyak tantangan. Di Indonesia, demokrasi bukanlah hasil evolusi masyarakat sipil dalam waktu yang lama, melainkan merupakan akibat dari kejatuhan yang tiba-tiba suatu rezim yang dekaden dan rapuh. Oleh karena itu, sangatlah naif untuk berharap bahwa aparat rezim yang baru saja muncul sebagai rezim demokrat dapat menunjukkan sikap tidak mementingkan diri sendiri, kematangan, dan profesionalisme yang diperlukan agar persatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang tampaknya tak mungkin bersatu itu dapat berjalan.
Namun demikian, masih ada menteri-menteri yang secara potensial memang baik. Misalnya saja orang-orang seperti mantan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, yang kemudian menjadi Jaksa Agung, dan Kwik Kian Gie, seorang ahli ekonomi profesional dari PDI-P. Lalu ada lagi Laksamana Sukardi, yang dikenal sebagai bankir dengan reputasi terhormat. Demikian juga masuknya Alwi Shihab dan Khofifah Indar Parawansa dari PKB, masing-masing sebagai Menlu dan Menteri UPW tampaknya juga memberikan harapan. Akan tetapi, kabinet yang gemuk ini, yang terdiri dari 35 orang menteri, juga diisi oleh mereka yang berasal dari rezim terdahulu dan juga sejumlah orang tak dikenal yang kecakapannya juga meragukan.
Pimpinan
Anggota
Menteri
Berikut ini adalah menteri Kabinet Persatuan Nasional.
Pejabat setingkat menteri
Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Persatuan Nasional:
Perombakan
Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.
Galeri
Catatan kaki dan referensi
Lihat pula
Daftar kabinet Indonesia
Pranala luar
Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999-2004 @ Kompas.com
|-
Persatuan Nasional
Pendirian tahun 1999 di Indonesia
Kabinet yang didirikan tahun 1999
Kabinet yang dibubarkan tahun 2001 |
5784 | https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet%20Gotong%20Royong | Kabinet Gotong Royong | Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004.
Kabinet ini diumumkan pada 9 Agustus 2001. Berbeda jauh dengan presiden sebelumnya, selama kabinet ini bertugas, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak pernah melakukan perombakan kabinet. Tetapi, hanya mengangkat beberapa menteri ad-interim karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka di Pilpres 2004.
Adapun Program Kerja Kabinet Gotong Royong adalah sebagai berikut:
Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehiduan perekonomian rakyat.
Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah.
Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang aman, tertib, rahasia, dan langsung.
Pimpinan
Anggota
Menteri
Berikut ini adalah menteri Kabinet Gotong Royong.
Pejabat setingkat menteri
Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Gotong Royong:
Referensi
Lihat pula
Daftar kabinet Indonesia
|-
Gotong Royong
Pendirian tahun 2001 di Indonesia
Kabinet yang didirikan tahun 2001
Kabinet yang dibubarkan tahun 2004 |
5785 | https://id.wikipedia.org/wiki/Habibie | Habibie | Habibie adalah salah satu marga Gorontalo.
Habibie dapat mengacu pada beberapa hal berikut:
Tokoh
B. J. Habibie
Rusli Habibie
Alwi Abdul Jalil Habibie
Ilham Akbar Habibie
Thareq Kemal Habibie
Junus Effendi Habibie
Hasri Ainun Habibie
Lihat pula
Habibie & Ainun, novel dan film yang diciptakan berdasarkan kisah hidup B.J. Habibie |
5798 | https://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi | Proklamasi | Proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Proklamasi saat ini digunakan dalam kerangka pemerintahan beberapa negara dan biasanya dikeluarkan atas nama kepala negara.
Proklamasi |
5800 | https://id.wikipedia.org/wiki/Pendudukan%20Jepang%20di%20wilayah%20Hindia%20Belanda | Pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda | Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta.
Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor untuk Kekaisaran Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pada bulan Desember di tahun yang sama. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.
Pengalaman penduduk di bawah penguasaan Jepang bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk badan persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI atau (独立準備委員会, Dokuritsu Junbi Iinkai) yang bertugas menyiapkan kemerdekaan.
Latar belakang
Pada Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Tambelang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang.
Laksamana Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor.
Pada pagi 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menghancurkan 188 pesawat dan merusak delapan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Selama dua jam pengeboman, 2.402 orang Amerika tewas dan 1.283 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor.
Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Tiga hari kemudian, Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat tergabung dengan pasukan Sekutu dan terlibat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik.
Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatra sebagai sumber minyak utama.
Organisasi yang Didirikan di Zaman Jepang
Pembela Tanah Air (PETA)
Gakkutotai (laskar pelajar)
Heiho (barisan cadangan prajurit)
Seinendan (barisan pemuda)
Fujinkai (barisan wanita)
Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa)
Keibodan (barisan pembantu polisi)
Jibakutai (pasukan berani mati)
Kempetai (barisan polisi rahasia)
Film propaganda
Sejak awal datang ke Indonesia pada tahun 1942 hingga melenggang keluar Indonesia pada tahun 1945, Jepang banyak memproduksi film-film propaganda. Kala itu, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terpengaruh. Terlebih dengan bumbu dan gorengan semangat anti-sekutu—yang mana Belanda termasuk di dalamnya—dan telah lama menjajah Indonesia.
Ketika sekutu masuk ke Indonesia,
film-film propaganda produksi Jepang ini disita. Pada Agustus 2020, Nederlandsch Instituut voor Beeld en Geluid merilis film-film propaganda Jepang hasil sitaan sekutu yang diproduksi selama Perang Pasifik ketika Hindia-Belanda diduduki oleh Jepang ke Wikimedia Commons.
Berikut beberapa film propaganda Jepang yang telah tersedia di Wikimedia Commons :
Sosial Budaya
Sistem Stratifikasi Sosial pada Zaman Jepang
Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan bumiputera di atas golongan Eropa maupun golongan Timur Asing, kecuali Jepang. Hal ini karena Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya.
Perlawanan rakyat terhadap Jepang
Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10 November 1942
Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Cot Plieng, Lhokseumawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan salat Subuh. Dengan persenjataan sederhana/seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil meloloskan diri dari musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang salat.
Peristiwa Singaparna
Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa, tahun 1943. Dia menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik/menyekutukan Tuhan. Selain itu diapun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa.
Saat utusan Jepang akan menangkap, KH. Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu bela diri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang, yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya.
Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah salat Jumat. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun KH. Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol.
Peristiwa Indramayu, April 1944
Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madriyas dan kawan-kawan di desa Karang Ampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah (Lohbener dan Sindang) agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahui kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan.
Pemberontakan Teuku Hamid
Teuku Hamid adalah seorang perwira Giyugun, bersama dengan satu pleton pasukannya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan. Ini terjadi pada bulan November 1944.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang melakukan ancaman akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pasukan pemberontak menyerah, sehingga akhirnya dapat ditumpas.
Di daerah Aceh lainnya timbul pula upaya perlawanan rakyat seperti di Kabupaten Berenaih yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh satu regu Giyugun (perwira tentara sukarela), namun semua berakhir dengan kondisi yang sama yakni berhasil ditumpas oleh kekuatan militer Jepang dengan sangat kejam.
Pemberontakan Peta
Perlawanan PETA di Blitar (29 Februari 1945)
Perlawanan ini dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, rōmusha maupun Heiho yang diperlakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Sebagai putera rakyat para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan PETA di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri (Komandan pasukan Jepang), pasukan PETA berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding.
Empat perwira PETA dihukum mati dan tiga lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Syodanco Supriyadi tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya dinyatakan menghilang.
Perlawanan PETA di Meureudu-Pidie, Aceh (November 1944)
Perlawanan ini dipimpin oleh Perwira Gyugun Teuku Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya.
Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap (April 1945)
Perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin regu (Bundanco), Kusaeri bersama rekan-rekannya. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945 diketahui Jepang sehingga Kusaeri ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusaeri divonis hukuman mati tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh Sekutu.
Perlawanan Pang Suma
Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pang Suma berkobar di Kalimantan Barat. Pang Suma adalah pemimpin suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Perlawanan ini bersifat gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan.
Momentum perlawanan Pang Suma diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang, satu di antara sekitar 130 pekerja pada sebuah perusahaan kayu Jepang. Kejadian ini kemudian memulai sebuah rangkaian perlawanan yang mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa, dari April hingga Agustus 1944 di daerah Tayan-Meliau-Batang Tarang (Kab. Sanggau). Sekitar 600 pejuang kemerdekaan dibunuh oleh Jepang, termasuk Pang Suma.
Perlawanan Koreri di Biak di Irian Barat tahun 1943
Perlawanan ini dimulai dari gerakan kultural Koreri pimpinan Angganita Manufandu tahun 1939. Saat Jepang sampai Angganita dipenjara pemerintah Jepang sehingga gerakan dipimpin oleh Stefanus Simioparef yang kemudian menjadi gerakan bernuansa politis. Pertempuran terbuka dimulai 10 October 1942, di Pantai Manswan, Selatan Biak yang mengakibatkan sekitar korban 2000 orang. Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dianiaya tapi juga untuk melawan kolonial dan pengaruh dari luar yang mulai merubah agama dan budaya lokal. Dalam perlawanan tersebut rakyat banyak jatuh korban, tetapi rakyat melawan dengan gigih. Pimpinan lain gerakan ini adalah Lukas Rumkorem yang kemudian mendirikan iterasi pertama Perserikatan Indonesia Merdeka (PIM), partai politik pertama di Biak pada September 1945, yang mengadakan pertemuan di September hingga November di Nusi, lalu kemudian pindah sejak Januari 1946 ke Bosnek.
Perlawanan di Pulau Yapen Selatan
Perlawanan ini termasuk dari sebaran gerakan Koreri di Biak dan dipimpin oleh Nimrod. Ketika Sekutu sudah mendekat maka memberi bantuan senjata kepada pejuang. Nimrod lalu dihukum pancung oleh Jepang. Tetapi muncullah seorang pemimpin gerilya baru yakni Silas Papare yang saat itu bekerja sama dengan NEFIS, intelejen Belanda. Dia menjadi penghubung antara mantan pasukan gerilya dengan sekutu.
Perlawanan di Tanah Besar Papua
Perlawanan ini dipimpin oleh Simson. Dalam perlawanan rakyat di Papua, terjadi hubungan kerja sama antara gerilyawan dengan pasukan penyusup Sekutu sehingga rakyat mendapatkan modal senjata dari Sekutu.
Gerakan bawah tanah
Sebenarnya bentuk perlawanan terhadap pemerintah Jepang yang dilakukan rakyat Indonesia tidak hanya terbatas pada bentuk perlawanan fisik saja tetapi Anda dapat pula melihat bentuk perlawanan lain/gerakan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh:
Kelompok Sutan Syahrir di daerah Jakarta dan Jawa Barat dengan cara menyamar sebagai pedagang nanas di Sindanglaya.
Kelompok Sukarni, Adam Malik dan Pandu Wiguna. Mereka berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang Sendenbu (sekarang kantor berita Antara).
Kelompok Syarif Thayeb, Eri Sudewo dan Chairul Saleh. Mereka adalah kelompok mahasiswa dan pelajar.
Kelompok Achmad Subardjo, Sudiro dan Wikana. Mereka adalah kelompok gerakan Kaigun (AL) Jepang.
Garis waktu
1941
6 Januari, Belanda menangkap Thamrin, Douwes Dekker dan beberapa tokoh nasionalis lainnya. Thamrin meninggal di tahanan lima hari kemudian. Douwes Dekker diasingkan ke Suriname.
11 Januari - Tim perundingan Jepang yang baru dan lebih agresif di bawah Yoshizawa tiba di Batavia.
Februari - Tekanan Jepang yang kian meningkat terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk "bergabung dengan Wilayah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" ditolak Van Mook.
14 Mei - Jepang mengirimkan sebuah ultimatum kepada pemerintah Hindia Belanda, menuntut agar pengaruh dan kehadiran Jepang dibiarkan di wilayah ini.
6 Juni - Perundingan antara Belanda dan Jepang gagal. Pemerintah Hindia Belanda menjawab bahwa tidak akan ada konsesi yang akan diberikan kepada Jepang, dan bahwa semua produk strategis (termasuk minyak dan karet) telah dikontrakkan untuk dikapalkan ke Inggris dan Amerika Serikat.
11 Juli - Volksraad membentuk sebuah milisi Indonesia.
25 Juli - Jepang mengumumkan pembentukan sebuah "protektorat" atas Indochina.
26 Juli - Semua aset Jepang di Hindia Belanda dibekukan.
30 Juli - Pemerintah Belanda di pengasingan menjanjikan untuk mengadakan konferensi tentang Indonesia setelah perang.
30 November - Angkatan Laut Belanda di Hindia mulai dimobilisasi.
5 Desember - Pemerintah Hindia Belanda mengirim permintaan kepada Australia untuk mengirimkan pasukannya ke Ambon dan Timor. Pesawat-pesawat Angkatan Udara Australia dan personilnya tiba pada 7 Desember.
8 Desember - Jepang menyerang Malaya, mendarat di ujung selatan Thailand dan utara Malaya. Jepang mulai menyerang Filipina. Belanda, di antara bangsa-bangsa lainnya, perang terhadap Jepang.
10 Desember - Kapal-kapal perang Inggris, Prince of Wales dan Repulse ditenggelamkan dalam perbedaan beberapa jam saja satu sama lain di lepas pantai Malaya.
16 Desember - Orang-orang Aceh yang anti Belanda mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan Jepang di Malaya.
17 Desember – Pasukan yang dipimpin oleh Australia mendarat di Timor Portugis. Diktator Portugal Salazar memprotes.
17 Desember - Jepang melakukan serangan udara atas Ternate.
Jepang mendarat di Sarawak.
22 Desember – Pasukan invasi utama Jepang mendarat di Filipina.
Hatta menulis sebuah artikel surat kabar yang menyerukan agar bangsa Indonesia melawan Jepang.
24 Desember - Jepang menyerang pasukan-pasukan Inggris di Kuching, Sarawak.
1942
Januari
2 Januari - Jepang merebut kota Manila.
3 Januari - Jepang merebut Sabah.
6 Januari - Jepang merebut Brunei.
6 Januari – Serangan udara Jepang pertama atas Ambon.
10 Januari - Jepang mulai menginvasi Indonesia di Borneo (Tarakan) dan Celebes (Manado).
11 Januari - Jepang merebut Tarakan.
12 Januari - Van Mook melakukan perjalanan darurat ke Amerika Serikat, meminta tambahan pasukan, dan agar Hindia Belanda tidak dilupakan dalam pertahanan Sekutu.
13 Januari - Jepang merebut Manado.
15 Januari - Jen. Wavell dari Inggris mengambil alih komando atas ABDACOM, komando gabungan Sekutu pertama (Australia, Inggris, Belanda, Amerika) di dalam perang.
16 Januari – Agen-agen Aceh kembali dari Malaya dengan janji-janji dukungan Jepang dalam melawan Belanda.
23 Januari - Jepang merebut Balikpapan meskipun terdapat serangan balasan dari Belanda dan A.S.
25 Januari - Jepang merebut Kendari di Celebes.
30 Januari - Jepang menyerang Ambon. Pasukan-pasukan KNIL dan Australia menghancurkan pasokan agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Kota Ambon direbut dalam tempo 24 jam. Pertempuran berlanjut hingga 2 Februari. Sejumlah 90 persen pasukan pertahanan Australia menjadi korban, banyak di antaranya yang dibantai pada Februari setelah ditawan.
Pasukan Inggris mengevakuasi Malaya dan lari ke Singapura.
Februari
1 Februari - Jepang merebut Pontianak.
3 Februari - Jepang mengebom Surabaya.
4 Februari – Pertempuran Selat Makassar (pertempuran laut antara Kalimantan dan Sulawesi): Angkatan Udara dan Laut Jepang memaksa Sekutu untuk mundur hingga ke Cilacap. Jepang maju hingga ke Celebes.
6 Februari - Jepang mulai mengebom Palembang.
8 Februari - Jepang mulai melakukan serangan utama atas Singapura.
9 Februari - tiga divisi tentara Jepang mendarat di Singapura.
10 Februari - Jepang merebut Makassar.
13 Februari - Jepang mengerahkan pasukan terjung payung ke Palembang. Dalam tiga hari,Palembang jatuh ke tangan Tentara Jepang.
15 Februari - Singapura jatuh; 130.000 pasukan di bawah komando Inggris ditawan sebagai tawanan perang.
18 Februari - Van Mook, di Australia, memohon agar pasukan Sekutu melakukan serangan. Bali diduduki Jepang.
19 Februari – Pertempuran Selat Badung (pertempuran laut antara Bali dan Lombok): sebuah satuan kecil pasukan Jepang memukul mundur pasukan Belanda dan Australia. Jepang mendarat di Bali. Serangan udara pertama Jepang atas Darwin, Australia.
20 Februari - Jepang mendarat di Timor dan tanggal 24 Februari tentara Jepang telah menguasai Timor.
23 Februari – Revolusi melawan Belanda dimulai di Aceh dan Sumatera Utara, dengan dukungan Jepang.
Belanda memindahkan Soekarno ke Kota Padang; Soekarno lolos dalam kekacauan sementara Belanda melakukan evakuasi.
Belanda mengevakuasi Sjahrir dan Hatta dari Banda lewat udara beberapa menit sebelum Jepang mulai mengebom pulau itu.
Jepang mengklaim Timor; pasukan-pasukan Australia terus melakukan perang gerilya.
27 Februari
Pertempuran Laut Jawa: Dalam pertempuran di Laut Jawa dekat Surabaya yang berlangsung selama tujuh jam, Angkatan Laut Sekutu dihancurkan, kapal-kapal perusak Amerika lolos ke Australia. Sekutu kehilangan lima kapal perangnya, sedangkan Jepang hanya menderita kerusakan pada satu kapal perusaknya (Destroyer). Rear Admiral Karel Willem Frederik Marie Doorman, Komandan Angkatan Laut Hindia Belanda, yang baru dua hari sebelumnya, tanggal 25 Februari 1942 ditunjuk menjadi Tactical Commander armada tentara Sekutu ABDACOM, tenggelam bersama kapal benderanya De Ruyter.
28 Februari
Tanggal 28 Februari 1942, Tentara Angkatan Darat ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di tiga tempat di Jawa. Pertama adalah pasukan Divisi ke-2 mendarat di Merak,Banten, kedua adalah Resimen ke-230 di Eretan Wetan, dekat Indramayu dan yang ketiga adalah Divisi ke-48 beserta Resimen ke-56 di Kragan. Ketiganya segera menggempur pertahanan tentara Belanda. Setelah merebut Pangkalan Udara Kalijati (sekarang Lanud Suryadarma), Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda, bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancurkan tentara Belanda.
Maret
Pada Maret 1942, pasukan-pasukan Sekutu di Jawa diberitahukan oleh mata-mata bahwa suatu kekuatan Jepang sejumlah 250.000 sedang mendekati Bandung, sementara kenyataannya kekuatannya hanya sepersepuluh jumlah itu. Informasi yang keliru itu mungkin merupakan bagian dari alasan mengapa Sekutu menyerah di Jawa.
Belanda sesungguhnya memindahkan kaum Komunis yang ditahan di kamp-kamp penjara di Hindia Belanda, sebagian dari mereka sejak 1926, ke penjara-penjara di Australia ketika Jepang tiba.
1 Maret - Pertempuran Selat Sunda: Pasukan invasi Jepang mendarat di Banten.
Pasukan invasi Jepang mendarat di sebelah barat Surabaya.
Serangan udara Jepang atas Medan.
5 Maret - Jepang menduduki Boyolali.
7 Maret - Jepang merebut Cilacap.
7 Maret - Rangoon jatuh ke tangan Jepang.
8 Maret - Jepang menguasai Surabaya ditandai dengan pengibaran bendera Jepang di atas Jembatan Wonokromo.
9 Maret - Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Tjarda menyerah tanpa syarat kepada Jepang ditandai dengan penandatanganan dokumen kapitulasi,
Pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi Tentara India-Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan, bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Letnan Jenderal ter Poorten, mewakili Gubernur Jenderal menanda-tangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan demikian secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Hari itu juga, tanggal 9 Maret Jenderal Hein ter Poorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk juga menyerahkan diri kepada balatentara Kekaisaran Jepang.
Para penguasa yang lain, segera melarikan diri. Dr. Hubertus Johannes van Mook, Wakil Gubernur Jenderal untuk Hindia Belanda bagian timur, Dr. Charles Olke van der Plas, Gubernur Jawa Timur, melarikan diri ke Australia. Jenderal Ludolf Hendrik van Oyen, perwira Angkatan Udara Kerajaan Belanda melarikan diri dan meninggalkan isterinya di Bandung. Tentara KNIL yang berjumlah sekitar 20.000 di Jawa yang tidak sempat melarikan diri ke Australia ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara Jepang. Sedangkan orang-orang Eropa lain dan juga warganegara Amerika Serikat, diinternir. Banyak juga warga sipil tersebut yang dipulangkan kembali ke Eropa.
Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan balatentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira dan disambut baik karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda.
11 Maret - Perlawanan Aceh terlibat dalam pertempuran dengan Belanda yang sedang mengundurkan diri.
12 Maret - Jepang mendarat di Peureulak, Kureng Raya, dan Sabang (Aceh).
12 Maret - Jepang tiba di Medan.
17 Maret - Jepang memasuki Kota Padang Soekarno, yang gagal diungsikan Belanda ke Australia karena kedatangan Jepang, untuk beberapa minggu tinggal di Sumatera Barat.
28 Maret - Pasukan Belanda terakhir di Sumatra menyerah di Kutatjane, di selatan Aceh.
Jepang melarang semua kegiatan politik dan semua organisasi yang ada. Volksraad dihapuskan. Bendera merah-putih-biru dilarang.
Tentara Ke-16 menguasai Jawa dan Madura (markas besar di Batavia/Jakarta); Tentara Ke-25 menguasai Sumatra (markas besar di Singapura. Tanggal 1 Mei 1943 pindah ke Bukittinggi); Armada Ekspedisi Selatan Ke-2 menguasai Indonesia timur (markas besar di Makassar).
April
Pada April 1942, sekitar 200 tentara Sekutu yang telah melarikan diri ke bukit-bukit di Jawa Timur dan terus berperang, ditangkap oleh Jepang di bawah perintah Imamura. Mereka dikumpulkan dan dimasukkan ke kandang-kandang ternak dari bambu, dibawa dengan kereta-kereta api terbuka ke Surabaya, lalu dibawa ke laut dan dilemparkan ke ikan-ikan hiu, sementara masih berada di dalam kandang-kandang bambu itu. Imamura dinyatakan bersalah atas kekejaman ini oleh sebuah peradilan militer Australia setelah perang.
7 April – Tiga orang pegawai Radio (NIROM) Hindia Belanda dihukum mati karena memainkan lagu kebangsaan Belanda pada 18 Maret, setelah menyerahnya Belanda.
7 April - Jepang merebut Ternate.
ABDACOM dibubarkan. Inggris dan Amerika membagi tanggung jawab perang: Inggris akan mencoba untuk merebut kembali Malaya dan Sumatra serta Burma. Sisanya di Pasifik dan Indonesia menjadi tanggung jawab AS (yang bekerja sama dengan Australia).
19 April - Jepang merebut Hollandia (kini Jayapura).
29 April - Jepang membentuk Gerakan 3A.
Mei
9 Mei - Jepang menduduki Lombok.
13 Mei - Jepang menduduki Sumbawa.
16 Mei - Jepang menduduki Sumba.
Juni
17 Juni – Pemerintah Belanda di pengungsian di London membentuk dewan konsultatif untuk urusan-urusan Hindia Belanda.
Juli
Pilihan satu-satunya yang dimiliki Soekarno dan Hatta adalah pura-pura bekerja sama dengan Jepang. Tujuan akhirnya, sudah tentu, bukanlah untuk mendukung Jepang, melainkan untuk mendapatkan kemerdekaan untuk Indonesia. Belakangan, Belanda yang kembali akan mencoba untuk menuduh Soekarno sebagai kolaborator Jepang guna mendapatkan dukungan Inggris dalam menghadapi republik Indonesia yang baru terbentuk.
Sjahrir memimpin gerakan di bawah tanah dari rumah kakak perempuannya di Cipanas, dekat Bogor. Informasi sering kali dan dengan diam-diam dibagikan Soekarno, yang mendapatkannya dari lingkaran dalam Jepang, dan Sjahrir.
Satuan sisa-sisa tentara KNIL dikirim ke Kai, Aru dan Kepulauan Tanimbar.
Jepang mengumpulkan Soekarno, Hatta, dan Sjahrir di Jakarta.
Soekarno, Hatta, Sjahrir bertemu secara rahasia: Soekarno untuk mengumpulkan massa untuk kemerdekaan, Hatta untuk menangani hubungan-hubungan diplomatik, Sjahrir untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawah tanah.
Soekarno menerima tawaran Jepang untuk menjadi pemimpin pemerintah Indonesia, tetapi bertanggung jawab kepada militer Jepang.
30 Juli - Jepang menduduki Kep. Kai dan Aru, setelah sejumlah perlawanan di Kai.
31 Juli - Jepang merebut Kep. Tanimbar sejumlah perlawanan oleh KNIL dan detasemen-detasemen Australia di Saumlaki.
Agustus, September, Oktober
29 Agustus - Jepang mulai memindahkan sejumlah pasukan dari Sumatra dan Jawa ke Kep. Solomon.
September, orang-orang Muslim Indonesia menolak untuk memberi hormat kepada Kaisar Jepang di Tokyo. Peristiwa di Sukamanah, Singaparna Tasikmalaya-Jawa Barat bukti nyata penolakan tersebut. Haji Zaenal Mustafa mengangkat senjata kepada Jepang walaupun kemudian berhasil ditumpas dan dia dihukum mati di Ancol. Sebagai penghormatan, nama Haji Zaenal Mustafa menjadi nama jalan terpenting di Tasikmalaya.
Oktober, Kemajuan militer Jepang di Pasifik terhenti; para komandan Jepang disuruh mengembangkan sentimen-sentimen pro-Jepang di wilayah-wilayah pendudukan.
16 Oktober – Tentara ke-16 Jepang mengirimkan pasukan-pasukan pengawal ke Lombok, Sumba dan Timor.
Pada mulanya, propaganda Jepang kedengaran seperti perbaikan dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Setelah itu, pasukan-pasukan Jepang mulai mencuri makanan dan menangkapi orang untuk dijadikan pekerja paksa, sehingga pandangan bangsa Indonesia terhadap mereka mulai berbalik.
Militer Jepang membuat tiga kesalahan besar terhadap bangsa Indonesia:
kerja paksa: banyak laki-laki Indonesia diambil dari tengah keluarga mereka dan dikirim hingga ke Burma untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan banyak pekerjaan berat lainnya dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang mati atau hilang.
pengambilan paksa: tentara-tentara Jepang dengan paksa mengambil makanan, pakaian dan berbagai pasokan lainnya dari keluarga-keluarga Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi. Hal ini menyebabkan kelaparan dan penderitaan semasa perang.
perbudakan paksa terhadap perempuan: banyak perempuan Indonesia yang dijadikan "wanita penghibur" bagi tentara-tentara Jepang.
Selain itu, Jepang menahan banyak warga sipil Belanda di kamp-kamp tahanan dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk, dan memperlakukan tahanan perang militer di Indonesia dalam keadaan yang buruk pula.
Namun, kejahatan-kejahatan perang di tempat yang sangat serius pada kenyataannya tidak seburuk dengan apa yang dilakukan di Tiongkok atau Korea pada masa yang sama. Sejumlah komandan, seperti misalnya Jenderal Hitoshi Imamura di Jawa, secara terbuka dikritik di koran-koran Jepang karena terlalu lunak. Bahkan ada sejumlah perwira Jepang yang bersimpati dengan gagasan kemerdekaan Indonesia, dan yang bahkan memberikan dukungan mereka kepada tokoh-tokoh dan organisasi politik Indonesia, hingga kepada Soekarno sendiri.
November, Desember
November, Pemberontakan di Aceh diredam oleh Jepang.
Jenderal Imamura digantikan oleh Jenderal Harada.
7 Desember - Ratu Wilhelmina dari kerajaan Belanda, di pengasingan berpidato menjanjikan perbaikan hubungan kembali dengan jajahan setelah perang selesai.
27 Desember - Jepang membuka kamp interniran pertama untuk perempuan Belanda di Ambarawa.
1943
Januari, Jepang menangkap Amir Sjarifuddin untuk mematahkan gerakan perlawanannya. Sjarifuddin dijatuhi hukuman mati, tetapi Soekarno mengintervensi dan membelanya atas nama pribadi.
9 Februari - Jepang mengirim tambahan pasukan ke Tanimbar, Kepulauan Kai dan Irian Barat.
10 Februari - Gerilyawan Australia ditarik dari Timor Portugis setelah setahun berperang di dalam hutan.
Maret - Rōmusha tiba di Pekanbaru untuk pembangunan jalur kereta api Pekanbaru-Muaro.
9 Maret - Jepang membentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat), sebuah sayap organisasi politik. Soekarno menjadi ketuanya, Hatta dan Ki Hadjar Dewantara salah satu anggotanya.
Jepang membentuk sayap militer lokal, disebut Heiho untuk menjadi unit reguler Jepang. Tentara Heiho dari Indonesia adalah kombinasi antara sukarelawan dan milisi. Tentara Jepang membedakan perlakuan terhadap Heiho dan tentara Jepang.
1 Mei - Markas Tentara Ke-25 di Singapura pindah ke Bukittinggi.
Juli - Jepang menangkap sekitar 1000 pejuang di Kalimantan Selatan
7 Juli - Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo menjanjikan pemerintahan otonomi terbatas bagi Indonesia dalam pidatonya di Gambir.
13 Agustus - Amerika melancarkan serangan bom dari Australi terhadap Balikpapan.
Jepang mulai mengambil alih perkebunan gula untuk menguasai produksi gula. Para manajer Eropa dikirim kamp interniran. Di sekitar waktu ini, banyak Gereja Kristen Protestan didirikan oleh orang Indonesia setelah pendeta dan misionaris Belanda dikirim ke kamp interniran Jepang.
September, pemberontakan melawan Jepang berhasil ditumpas di Kalimantan Selatan dan Barat.
8 September - Perintah dari Markas Besar Militer Jepang di Saigon untuk membentuk "Giyugun" (angkatan bersenjata lokal) di sepanjang Asia Tenggara. Pada akhir peperangan, sekitar dua juta orang Indonesia telah direkrut untuk menjadi Giyugun atau menjadi Heiho. Jepang merasa perlu merekrut orang lokal untuk pertahanan, karena tentara Jepang terus ditarik untuk perang dengan Sekutu di Pasifik.
3 Oktober - Jepang membentuk Giyugun di Sumatra dan Jawa. Pasukan di Jawa disebut PETA (Pembela Tanah Air). Banyak tokoh yang tergabung dalam PETA, termasuk Soedirman dan Soeharto. Aktivis kemerdekaan menganggap pelatihan militer tidak begitu mendukung kekuatan Jepang dibanding persiapan untuk kemungkinan kemerdekaan. Pada pertengahan 1945, ada 120.000 pejuang tergabung dalam PETA. Kelompok ini yang kemudian akan membentuk inti Angkatan Bersenjata Indonesia.
24 Oktober - Payung organisasi MIAI berganti nama menjadi Masyumi (Majelis Syurah Muslimin Indonesia).
Jepang mulai melancarkan kerja paksa terhadap penduduk desa (rōmusha), ribuan orang mati dan hilang. Jepang mulai menjarah beras.
Brigade Angkatan Laut Belanda di pengasingan mulai pelatihan pada Camp Lejeune, North Carolina, dengan tujuan akhir merebut kembali Hindia Belanda.
3 November - Hatta berpidato menghimbau orang Indonesia untuk bergabung dengan PETA.
10 November - Soekarno, Hatta, dan Kyai Bagus Hadikusumo berangkat ke Tokyo untuk bertemu dengan Kaisar Jepang. Ini adalah pertama kali Soekarno bepergian ke luar negeri.
Desember - Barisan Hizbullah dibentuk oleh Jepang, sebuah angkatan perang pemuda Muslim yang berhubungan dengan Masyumi.
1944
Januari, Putera digantikan oleh Jawa Hokokai. Soekarno menjadi pemimpinnya.
19 April - Sekutu menjatuhkan bom di Sabang, Aceh.
22 April - Sekutu menguasai Hollandia (sekarang Jayapura).
9 Mei - Komandan Jepang memutuskan meninggalkan Irian Barat.
17 Mei - Serangan udara Sekutu di Surabaya.
21 Mei - Tentara Amerika mendarat di Biak.
4 Juni - Jepang melancarkan serangan balik ke Biak.
Agustus, Barisan Pelopor yang dibentuk oleh sayap pemuda Jawa Hokokai (setelah kemerdekaan berganti nama menjadi Barisan Benteng).
11 Agustus - Serangan udara Sekutu di Palembang.
28 Agustus - Ambon luluh lantak akibat serangan udara Sekutu.
7 September - Jenderal Koiso menjanjikan Indonesia akan merdeka dalam waktu yang tidak lama lagi.
8 September - tentara Amerika berhasil mengusir Jepang dari Biak.
15 September - Sekutu mendarat di Morotai. Otoritas Jepang mulai mengorganisir dewan regional (dengan kekuasaan sebagai penasihat saja).
Oktober, tentara Australia mulai melancarkan serangan bom ke Balikpapan. Jepang mengorganisir sebuah Dewan Penasehat Pusat, serupa dengan Volksraad, namun tanpa kekuasaan legislatif.
November, Gubernur Militer Kumashaki Harada digantikan oleh Shigeichi Yamamoto. Pakubuwono XII menjadi Susuhunan Surakarta.
1945
Januari-April
14 Februari - tentara Peta di Blitar menyerang gudang senjata Jepang.
1 Maret - Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebuah komite untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, diumumkan pembentukannya oleh Jepang. Anggota-anggotanya antara lain Soekarno, Hatta, Wahid Hasyim, dan lain-lain. Pemimpinnya adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
April, Laksamana Maeda, pimpinan intelijen Angkatan Laut di Indonesia, mendukung perjalanan pidato keliling Soekarno dan Hatta ke Makassar.
30 April - Tentara Australia dan Belanda mendarat di Tarakan.
Mei
3 Mei - Gerilyawan Aceh menyerang pos Jepang di Pandrah, berhasil membunuh seluruh tentara Jepang.
29 Mei - Diselenggarakan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung sampai 1 Juni. Soepomo berpidato tentang integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Timor Portugis, dan seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum perang. Yamin juga menyarankan bahwa Indonesia baru harus mengabaikan hukum internasional dan mendeklarasikan semua area samudra antara pulau-pulau sebagai perairan teritorial. Kontroversi terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai aturan Islam dalam Indonesia yang baru.
Juni
Maeda mendukung perjalanan Soekarno dan Hatta ke Bali dan Banjarmasin untuk berpidato.
1 Juni - Soekarno menjelaskan tentang doktrin "Pancasila" di depan BPUPKI.
10 Juni - Tentara Australia mendarat di Brunei, tentara Belanda mendarat di Sumatera Utara.
22 Juni - Sebuah komisi khusus dipimpin Soekarno dibentuk untuk memecahkan perselisihan atas peran Islam dalam Republik yang baru, dan setuju dengan menghadiahkan bahasa kompromi, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bahasa kompromi ini menyebutkan bahwa hanya yang beragama Islam yang diwajibkan untuk mengikuti Hukum Islam.
24 Juni - Tentara Sekutu mendarat di Halmahera.
Juli
Militer Jepang mengadakan pertemuan di Singapura. Merencanakan pengalihan kekuasaan Indonesia kepada pimpinan pejuang kemerdekaan Indonesia.
1 Juli - Tentara Australia menguasai Balikpapan, pesawat Amerika menjatuhkan bom di Watampone.
8 Juli - Sekolah Tinggi Islam didirikan di Jakarta (sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII)) yang berpusat di Yogyakarta seiring perpindahan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta saat Agresi Militer Belanda ke-II)
10 Juli-17 Juli - Diselenggarakan sidang kedua BPUPKI untuk membicarakan rancangan undang-undang dasar untuk Indonesia. Hatta melakukan kritik terhadap pernyataan Yamin, dan menyarankan Irian Barat sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam Indonesia. Soekarno mendukung Yamin. Haji Agus Salim menyarankan agar rakyat yang berada di bawah bekas kekuasaan Inggris dan Portugis dapat memilih apakan akan bergabung dengan Indonesia atau tidak. Mayoritas anggota memilih bahwa Indonesia harus memasukkan Malaya, Sarawak, Sabah dan Timor Portugis, seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum perang.
11 Juli - Amerika melancarkan serangan udara di Sabang.
Periode menjelang Kemerdekaan RI
Pada 6 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
7 Agustus - BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.
Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal 10 Agustus 1945, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.
15 Agustus - Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda.
Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.
Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.
Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945.
Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat Jakarta mengorganisasi pertahanan di kediaman Soekarno. Selebaran kemudian dibagi-bagikan berisi tentang pengumuman proklamasi kemerdekaan. Adam Malik juga mengirim pesan singkat pengumuman Proklamasi ke luar negeri. Meskipun pendudukan Jepang memiliki aspek negatif, seperti kerja paksa dan penggunaan bahasa Jepang, itu juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Pasca-Kemerdekaan
18 Agustus - PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukkan kata "Islam" di dalam sila Pancasila, dihilangkan dari mukadimah konstitusi yang baru.
Republik Indonesia yang baru lahir ini terdiri 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
Pada 22 Agustus Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata mereka dan membubarkan PETA Dan Heiho. Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan.
23 Agustus - Soekarno mengirimkan pesan radio pertama ke seluruh negeri Indonesia. Badan Keamanan Rakyat, angkatan bersenjata Indonesia yang pertama mulai dibentuk dari bekas anggota PETA dan Heiho. Beberapa hari sebelumnya, beberapa batalion PETA telah diberitahu untuk membubarkan diri.
29 Agustus - Rancangan konstitusi bentukan PPKI yang telah diumumkan pada 18 Agustus, ditetapkan sebagai UUD 45. Soekarno dan Hatta secara resmi diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. PPKI kemudian berubah nama menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). KNIP ini adalah lembaga sementara yang bertugas sampai pemilu dilaksanakan. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru, Kabinet Presidensial, mulai bertugas pada 31 Agustus.
Sekutu
Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.
Menurut Sekutu sebagai pihak yang memenangkan Perang Dunia II, Lord Mountbatten sebagai Komandan Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara adalah orang yang diserahi tanggung jawab kekuasaan atas Sumatra dan Jawa. Tentara Australia diberi tanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur.
Pada 23 Agustus 1945 tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh.
15 September 1945, tentara sekutu tiba di Jakarta, ia didampingi Dr Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr Hubertus J van Mook.
Dampak Pendudukan Jepang Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa Indonesia
Aspek Politik
Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (大日本、だいにっぽん、Jepang Raya) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional.
Selain itu, Jepang pun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:
Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu)
Melancarkan semboyan 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia)
Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar.
Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji
Menarik simpati organisasi Islam MIAI.
Melancarkan politik dumping
Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.
Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut:
Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang.
Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan).
Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatra 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah.
Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer:
Daerah Jawa dan Madura dikuasai oleh Tentara Ke-16 (第十六軍、だいじゅうろくぐん、Dai Jūroku Gun) yang dijuluki dengan Osamu (治、おさむ) dengan markas di Batavia (Jakarta).
Daerah Sumatra dikuasai oleh Tentara Ke-25 (第二十五軍、だいにじゅうごぐん、Dai Nijūgo Gun) yang dijuluki dengan Tomi (富、とみ) dengan markas di Singapura (tanggal 1 Mei 1943 pindah ke Bukittinggi).
Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dikuasai oleh Armada Ekspedisi Selatan Ke-2 (第二南遣艦隊、だいになんけんかんたい、Dai Ni Nanken Kantai) dengan markas di Makassar.
Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou Sang In/dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni:
Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura.
Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun, yang membawahi Sumatra dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe.
Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun, yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.
Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam.
Aspek Ekonomi dan Sosial
Pada kedua aspek ini, Anda akan menemukan bagaimana praktik eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:
Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.
Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.
Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).
Aspek Kehidupan Militer
Pada aspek militer ini, Anda akan memahami bahwa badan-badan militer yang dibuat Jepang semata-mata karena kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik.
Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran (Asia – Pasifik) semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Karang (Agustus ’42 – Februari 1943). Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).
Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakan dalam pertempuran menghadapi Sekutu.
Aspek Budaya
Meskipun masa penjajahan menghadirkan banyak tantangan, itu juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Perlawanan terhadap penjajahan memupuk semangat nasionalisme, yang akhirnya menjadi pendorong kemerdekaan Indonesia.
Bahasa Indonesia juga berkembang sebagai bahasa nasional, menghubungkan berbagai etnis di seluruh negeri dan mengukuhkan identitas sebagai bangsa yang satu.
Dampak Positif dan Negatif Pendudukan Jepang di Indonesia
Masa Pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia, selain itu hampir tidak adanya tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada umumnya kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi tidak semuanya itu benar, ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia.
Dampak Positif Pendudukan Jepang
Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Ada pun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain:
Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional.
Jepang mendukung semangat anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta.
Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya.
Dalam bidang ekonomi, didirikannya Kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun.
Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi
Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.
Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.
Jepang membuat program latihan dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang. Dan oleh para pemuda Indonesia, hal ini dijadikan modal untuk berperang menghadapi Jepang nantinya, serta melawan kembalinya pemerintah kolonial Belanda.
Dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nipon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.
Dampak Negatif Pendudukan Jepang
Selain membawa dampak positif, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa antara lain:
Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.
Rōmusha, mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang oleh Jepang. Akibatnya, banyak rakyat yang menderita kelaparan.
Krisis ekonomi yang sangat parah karena pencetakan uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
Kebijakan self sufficiency (kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.
Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pegadilan.
Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang.
Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.
Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.
Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.
Referensi
Pranala luar
Sidang dengan Bung Karno @ YouTube.com
The Heroes of Indonesia @ YouTube.com
Japanese Samurai in Indonesia @ YouTube.com
Daftar pustaka
Pendudukan Jepang di Indonesia
Sejarah Indonesia
Wilayah yang diduduki dalam Perang Dunia II
Pendudukan Jepang |
5801 | https://id.wikipedia.org/wiki/Marmer | Marmer | Marmer atau batu pualam merupakan batuan hasil proses metamorfosa atau malihan dari batu gamping. Pengaruh suhu dan tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen menyebabkan terjadi rekristalisasi pada batuan tersebut membentuk berbagai foliasi mapun non foliasi.
Secara Bahasa kata Marmer berasal dari bahasa yunani yaitu Marmaron dari asal kata marmaros, batu bersinar, batu kristal, mungkin kata kerja marmairo, berkilau atau bersinar. ini juga merupakan dasar untuk kata marmer dalam bahasa inggris marmoreal yang berarti seperti marmer. Akibat rekristalisasi struktur asal batuan membentuk tekstur baru dan keteraturan butir. Marmer Indonesia diperkirakan berumur sekitar 30–60 juta tahun atau berumur Kuarter hingga Tersier. Campuran warna yang berbeda, dapat mempunyai pita-pita warna. Kristal-kristalnya sedang sampai kasar, jika ditetesi asam akan mengeluarkan bunyi mendesis. Tulungagung adalah salah satu penghasil marmer terlama di Indonesia. Saat ini daerah penghasil marmer di Indonesia sudah tersebar luas, antara lain Lampung, Jawa Tengah, Bandung, Sulawesi, Kalimantan, Bangka, dan Kupang, namun marmer terbaik terdapat di Sulawesi Selatan.
Jenis-jenis marmer
Batu marmer yang ditambang dari berbagai negara memiliki ciri khas dan motif yang berbeda-beda. Marmer-marmer tersebut kemudian digolongkan ke dalam beberapa jenis di antarnya:
Carrara. Marmer dari Italia ini berwarna biru abu-abu. Di zaman Romawi Kuno, marmer ini dipergunakan untuk membangun kuil Proserpina, The Pantheon dan lain-lain.
Statuario. Marmer dari daerah Carrara Italia ini kerap dipakai untuk membuat patung ternama dunia. Marmer statuario berwarna putih cerah dengan sedikit corak.
Pentelic. Marmer ini ditambang dari Gunung Pentelicus, Yunani. Marmer Pantelic berwarna putih dengan tekstur berbutir halus.
Kreol. Marmer Kreol ditambang dari Pickens County, Georgia. Batu marmer ini bertekstur kasar dengan warna putih, biru, biru tua, abu-abu dan hitam.
Etowah. Marmer berwarna merah muda ini berasal dari daerah Georgia. Marmer etowah juga memiliki warna yang unik seperti pink, salmon dan rose.
Makrana. Marmer Makrana berasal dari India. Marmer ini terkenal karena dipergunakan untuk membangun Taj Mahal, India.
Breksi. Marmer Breksi memiliki tekstur dan corak yang agak kasar. Batu marmer dari Italia ini berwarna krem.
Cipollino. Marmer Cipollino yang berasal dari Yunani disebut dengan onion stone atau batu bawang. Marmer ini memiliki corak putih dan hijau yang berlapis-lapis dengan guratan warna kehitaman atau abu-abu.
Ruin marble. Marmer Puing atau Ruin marble berasal dari Italia Tengah. Marmer ini memiliki pola gelap dan terang yang kontras. Variasi warna abu-abu, coklat, kemerahan, biru atau hitam akan terlihat seperti lukisan yang rusak.
Shell marble. Shell marble merupakan jenis marmer langka. Marmer yang terbentuk dari fosil ini memiliki warna dasar hitam atau coklat dengan pola motif putih.
Tambang marmer terbesar di dunia
Berikut ini lima tambang marmer terbesar di dunia:
Carrara, Italia. Tambang Carrara berada di sekitar pegunungan Alpen, Italia. Jenis marmer yang dihasilkan di antaranya adalah Carrara, Statuario, Calacatta Gold, Calacatta Borghini, Calacatta Macchia Vecchia, Arabescato Cervaiole dan Arabescato Vagli.
Gunung Pentelicus, Yunani. Tambang ini berada di Yunani tepatnya di sekitar gunung Penteli, Attica, di wilayah Timur Laut Athena.
Vermont, Amerika Serikat. Tambang marmer ini berada di Rutland. Marmer sudah ditemukan di daerah tersebut sejak tahun 1830.
Turki. Tambang ini berada di kawasan sabuk orogenik Alpine Himalaya, Turki. Salah satu jenis marmer yang terkenal dari daerah ini adalah Prokonnesos.
Pinoso, Spanyol. Tambang marmer terbesar di Eropa ini berada di Kota Pinoso, Valencia, Spanyol. Jenis marmer yang dihasilkan berwarna krem klasik dengan undertone berwarna kecoklatan yang disebut Crema Marfil.
Kegunaan
Kegunaan Batu Marmer dapat digunakan di rumah untuk perabotan, komponen komponen bangunan seperti lantai, meja, kamar mandi, jendela.
Selain itu Marmer juga dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan Piala, Patung, prasasti, papan nama,vandel dll.
Pranala luar
Informasi Mineral dan Dimensi Batu oleh United States Geological Survey
Batu
Bahan patung
Batuan metamorf |
5802 | https://id.wikipedia.org/wiki/Camat | Camat | Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretariat daerah kabupaten atau kota terhadap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari aparatur sipil negara yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan
Persyaratan seseorang untuk diusulkan menjadi camat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
Aparatur Sipil Negara
Menguasai pengetahuan teknis pemerintahan yang meliputi:
Menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan, bila tidak memenuhi kualifikasi ini maka wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.
Pernah bertugas di desa/kelurahan, atau kecamatan paling singkat dua tahun.
Persayaratan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Tugas Camat
Camat selaku pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah mempunyai tugas:
menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, (atas dasar pelimpahan pelaksanaan dari bupati/wali kota) yang meliputi:
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. (Pendanaan dibebankan pada APBN);
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Pendanaan dibebankan pada APBD);
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Pendanaan dibebankan pada APBD);
Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada (Pendanaan dibebankan pada APBD);
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (Pendanaan dibebankan pada APBD);
Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan (Pendanaan dibebankan pada APBD);
Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan (Pendanaan dibebankan pada APBD);
Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan (Pendanaan dibebankan pada APBD);
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pendanaan dibebankan kepada yang menugasi).
Selain tugas-tugas tersebut, camat melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
Sehubungan dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru masih belum ada terkait Kecamatan, maka pelaksanaan dari tugas-tugas camat tersebut masih mengacu pada peraturan pelaksanaan yang lama.
Sebagaimana berikut, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, dan kecamatan.
Melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum
Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum meliputi:
Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program, dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman, dan ketertiban kepada bupati/wali kota.
Mengoordinasikan penerapan, dan penegakan peraturan perundang-undangan
Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan, dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:
Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas, dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas, dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Melaporkan pelaksanaan penerapan, dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota.
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana, dan fasilitas pelayanan umum
Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana, dan fasilitas pelayanan umum meliputi:
Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan/atau instansi vertikal yang tugas, dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana, dan fasilitas pelayanan umum.
Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana, dan fasilitas pelayanan umum.
Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana, dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota.
Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:
Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Melakukan koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/wali kota.
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa, dan/atau kelurahan meliputi:
Melakukan pembinaan, dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.
Melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala desa, dan/atau lurah.
Melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap perangkat desa, dan/atau kelurahan;.
Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan.
Melaporkan pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/wali kota.
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:
Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
Melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Wali kota.
Kewenangan
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
Perizinan
Rekomendasi
Koordinasi
Pembinan
Pengawasan
Fasilitasi
Penetapan
Penyelenggaraan
Kewenangan lain yang dilimpahkan
Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pelimpahan sebagian wewenang bupati/wali kota kepada Camat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, dan efisiensi.
Tata kerja
Dalam melaksanakan tugas, dan kewenangannya, Camat mempunyai tata kerja sebagai berikut:
Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
Referensi
Pemimpin
Kepala Wilayah
Kepala Kecamatan
Kepala wilayah administratif Indonesia
Aparatur Sipil Negara |
5805 | https://id.wikipedia.org/wiki/Foto | Foto | Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu.
Definisi Foto
Foto dibagi menjadi beberapa definisi potret film fotograf cetakan lukisan dan berfoto dibagi menjadi dua bagian bergambar dan berpotret. Kegiatan yang berhubungan dengan foto diistilahkan dengan fotografi. Kata foto berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti Cahaya atau Sinar.
Pranala luar
Kamera
GAMBAR |
5806 | https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi | Fotografi | Fotografi (, yang berasal dari kata Yunani yaitu "phos": cahaya dan "graphien": melukis/menulis) adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat.
Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa).
Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan gambar, digunakan bantuan alat ukur berupa lightmeter. Setelah mendapat ukuran pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (ISO Speed), diafragma (Aperture), dan kecepatan rana (speed). Kombinasi antara ISO, diafragma & speed disebut sebagai pajanan (exposure).
Di era fotografi digital di mana film tidak digunakan, maka kecepatan film yang semula digunakan berkembang menjadi digital ISO.
Fotografi saat ini telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup, hal ini dimulai semenjak munculnya era digital dan berkembangnya media sosial.
Sejarah Fotografi
Pada tahun 1614, Angelo Sala menggunakan perak nitrat yang dibakar oleh sinar matahari dengan kertas dibungkus. Ini dikemukakannya pada tulisannya yang berjudul Septem Planetarum terrestrium Spagirica recensio, "Jika serbuk perak nitrat terkena sinar matahari, maka akan berubah menjadi hitam seperti tinta". Penemuan dengan efek sinar matahari ini dianggap kurang berguna oleh ilmuwan lain. Pada tahun 1717, Johann Heinrich Schulze, profesor Jerman yang menggunakan botol berisi perak nitrat dan kapur secara tidak sengaja ada dekat jendela. Campuran ini membuat menjadi gelap dengan sebagian berwarna putih dan membuat garis pada botol. Seorang ahli kimia, Carl Wilhelm Scheele menemukan ammonia larut dalam perak nitrat tetapi bukan partikel gelap. Penemuan ini membuat untuk menstabilkan suatu gambar perak nitrat, ini dianggap sebagai penemuan eksperimen fotografi. Tidak lama kemudian tahun 1800 Thomas Wedgwood menangkap gambar dengan kamera obskura. Sayang Wedgwood terlanjur meninggal pada usia 34 pada tahun 1805. "Boulevard du Temple", daguerreotype dibuat oleh Louis Daguerre dalam tahun 1838 sebagai awal dari foto pertama dengan adanya orang di dalam foto. Pada tahun 1816 Nicéphore Niépce menggunakan kertas yang dibungkus perak nitrat berhasil membuat foto dengan kamera yang kecil.
1822–Joseph Nicéphore Niépce membuat foto Heliografi yang pertama dengan subjek Paus Pius VII, menggunakan proses heliografik. Salah satu foto yang bertahan hingga sekarang dibuat pada tahun 1825.
1826–Joseph Nicéphore Niépce membuat foto pemandangan yang pertama, yang dibuat dengan pajanan selama 8 jam.
1835–William Henry Fox Talbot menemukan proses fotografi yang baru.
1839–Louis Daguerre mematenkan daguerreotype.
1839–William Henry Fox Talbot menemukan proses positif/negatif yang disebut Tabotype.
1839–John Herschel menemukan film negatif dengan larutan Sodium thiosulfate/hyposulfite of soda yang disebut hypo atau fixer.
1851–Frederick Scott Archer memperkenalkan proses koloid.
1854–André Adolphe Eugène Disdéri memperkenalkan rotating camera yang dapat merekam 8 citra berbeda dalam satu film. Setelah hasilnya dicetak di atas kertas albumen, citra tersebut dipotong menjadi 8 bagian terpisah dan direkatkan pada lembaran kartu. Kartu ini menjadi inspirasi penyebutan (fr:carte de visite, bahasa Inggris:visiting card)
1861–Foto berwarna yang pertama diperkenalkan James Clerk Maxwell.
1868–Louis Ducos du Hauron mematenkan metode subtractive color photography.
1871–Richard Maddox menemukan film fotografis dari emulsi gelatin.
1876–F. Hurter & V. C. Driffield memulai evaluasi sistematis pada kepekaan emulsi fotografis yang kemudian dikenal dengan istilah sensitometri.
1878–Eadweard Muybridge membuat sebuah foto high-speed photographic dari seekor kuda yang berlari.
1887–Film Seluloid yang pertama diperkenalkan.
1888–Kodak memasarkan box camera n°1, kamera easy-to-use yang pertama.
1887–Gabriel Lippmann menemukan reproduksi warna pada foto.
1891–Thomas Alva Edison mematenkan kamera kinetoskopis (motion pictures).
1895–Auguste and Louis Lumière menemukan cinématographe.
1898–Kodak memperkenalkan produk kamera folding Pocket Kodak.
1900–Kodak memperkenalkan produk kamera Brownie.
1901–Kodak memperkenalkan 120 film.
1902–Arthur Korn membuat teknologi phototelegraphy;; yang mengubah citra menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui kabel. Wire-Photos digunakan luas di daratan Eropa pada tahun 1910 dan transmisi antarbenua dimulai sejak 1922.
1907–Autochrome Lumière merupakan pemasaran proses fotografi berwarna yang pertama.
1912–Vest Pocket Kodak menggunakan 127 film.
1913–Kinemacolor, sebuah sistem "natural color" untuk penayangan komersial, ditemukan.
1914–Kodak memperkenalkan sistem autographic film.
1920s–Yasujiro Niwa menemukan peralatan untuk transmisi phototelegraphic melalui gelombang radio.
1923–Doc Harold Edgerton menemukan xenon flash lamp dan strobe photography.
1925–Leica memperkenalkan format film 35mm pada still photography.
1932–Tayangan berwarna pertama dari Technicolor bertajuk Flowers and Trees dibuat oleh Disney.
1934–Kartrid film 135 diperkenalkan, membuat kamera 35mm mudah digunakan.
1936–IHAGEE membuat Ihagee Kine Exakta 1. Kamera SLR 35mm yang pertama.
1936–Kodachrome mengembangkan multi-layered reversal color film yang pertama.
1937–Agfacolor-Neu mengembangkan reversal color film.
1939–Agfacolor membuat "print" film modern yang pertama dengan materi warna positif/negatif.
1939–View-Master memperkenalkan kamera stereo viewer.
1942–Kodacolor memasarkan "print" film Kodak yang pertama.
1947–Dennis Gabor menemukan holografi.
1947–Harold Edgerton mengembangkan rapatronic camera untuk pemerintah Amerika Serikat.
1948–Kamera Hasselblad mulai dipasarkan.
1948–Edwin H. Land membuat kamera instan yang pertama dengan merk Polaroid.
1952–Era 3-D film dimulai.
1954–Leica M diperkenalkan.
1957–Asahi Pentax memperkenalkan kamera SLR yang pertama.
1957–Citra digital yang pertama dibuat dengan komputer oleh Russell Kirsch di U.S. National Bureau of Standards (sekarang bernama National Institute of Standards and Technology, NIST).
1959–Nikon F diperkenalkan.
1959–AGFA memperkenalkan kamera otomatis yang pertama, Optima.
1963–Kodak memperkenalkan Instamatic.
1964–Kamera Pentax Spotmatic SLR diperkenalkan.
1973–Fairchild Semiconductor memproduksi sensor CCD skala besar yang terdiri dari 100 baris dan 100 kolom.
1975–Bryce Bayer dari Kodak mengembangkan pola mosaic filter Bayer untuk CCD color image sensor.
1986–Ilmuwan Kodak menemukan sensor dengan kapasitas megapiksel yang pertama.
2005–AgfaPhoto menyatakan bangkrut. Produksi film konsumen bermerk Agfa terhenti.
2006–Dalsa membuat sensor CCD dengan kapasitas 111 megapixel, yang terbesar saat itu.
2008–Polaroid mengumumkan penghentian semua produksi produk film instan berkaitan dengan semakin berkembangnya teknologi citra digital.
2009 - Kodak mengumumkan penghentian film Kodachrome.
Klasifikasi
(bahasa Inggris:Aerial photography)
(bahasa Inggris:Analog photography)
(bahasa Inggris:Animated photography)
(bahasa Inggris:Astrophotography, Astronomical photography)
(bahasa Inggris:Black and White photography)
(bahasa Inggris:Candid photography)
(bahasa Inggris:Chemical photography)
(bahasa Inggris:Chronophotography)
(bahasa Inggris:Cloudscape photography)
(bahasa Inggris:Commercial photography) Fotografi komersial
(bahasa Inggris:Democratic photography)
(bahasa Inggris:Digital photography) Fotografi digital
(bahasa Inggris:Documentary photography) Fotografi dokumentasi
(bahasa Inggris:Erotic photography)
(bahasa Inggris:Expressive photography)
(bahasa Inggris:Fashion photography) Fotografi fesyen
(bahasa Inggris:Fine art photography) Fotografi seni
(bahasa Inggris:Flower photography)
(bahasa Inggris:Forensic photography)
(bahasa Inggris:Formal photography)
(bahasa Inggris:Full spectrum photography)
(bahasa Inggris:Glamour photography)
(bahasa Inggris:Heliography) Heliografi
(bahasa Inggris:High dynamic range photography)
(bahasa Inggris:High speed photography)
(bahasa Inggris:Holography) Holografi
(bahasa Inggris:Impact photography)
(bahasa Inggris:Indoor photography)
(bahasa Inggris:Infrared (IR) photography) Fotografi inframerah
(bahasa Inggris:Kirlian photography, Photogram)
(bahasa Inggris:Kite aerial photography, KAP)
(bahasa Inggris:Labor photography)
(bahasa Inggris:Landscape photography)
(bahasa Inggris:Lomography)
(bahasa Inggris:Low light photography)
(bahasa Inggris:Macro photography) Fotografi makro
(bahasa Inggris:Nature photography) Fotografi alam
(bahasa Inggris:Newborn photography) Fotografi Newborn
(bahasa Inggris:Night photography)
(bahasa Inggris:Nude photography)
(bahasa Inggris:Outdoor photography)
(bahasa Inggris:Panning photography)
(bahasa Inggris:Panoramic photography)
(bahasa Inggris:Photojournalism) Fotografi jurnalistik
(bahasa Inggris:Phototelegraphy)
(bahasa Inggris:Pornography)
(bahasa Inggris:Portrait photography)
(bahasa Inggris:Post mortem photography)
(bahasa Inggris:Prime focus photography)
(bahasa Inggris:Rembrandt photography).
(bahasa Inggris:Rephotography)
(bahasa Inggris:Rollout photography)
(bahasa Inggris:Scenic photography)
(bahasa Inggris:Schlieren photography)
(bahasa Inggris:Stacking photography)
(bahasa Inggris:Stellar photography)
(bahasa Inggris:Still photography)
(bahasa Inggris:Stock photography)
(bahasa Inggris:Street photography)
(bahasa Inggris:Strobe photography)
(bahasa Inggris:Studio photography) Fotografi studio
(bahasa Inggris:Subtractive color photography)
(bahasa Inggris:Time lapse photography)
(bahasa Inggris:Travel photography)
(bahasa Inggris:Underwater photography)
(bahasa Inggris:Vernacular photography)
(bahasa Inggris:Wedding photography)
(bahasa Inggris:Wildlife photography) Fotografi satwa
Jenis kamera
(bahasa Inggris:Camera obscura)
(bahasa Inggris:Analog camera) Kamera analog
(bahasa Inggris:Box camera)
(bahasa Inggris:Brownie camera) Kamera Brownie
(bahasa Inggris:Cinématographe)
(bahasa Inggris:Digital camera) Kamera digital
(bahasa Inggris:Folding camera) Kamera folding
(bahasa Inggris:Instant image camera)
(bahasa Inggris:Kinetoscopic camera) Kamera kinetoskopis
(bahasa Inggris:Large format camera) Kamera format besar
(bahasa Inggris:Lomo camera)
(bahasa Inggris:Mammoth camera)
(bahasa Inggris:Medium format camera) Kamera format medium
(bahasa Inggris:Pocket camera) Kamera saku
(bahasa Inggris:Point&Shoot camera)
(bahasa Inggris:Prosumer camera)
(bahasa Inggris:Rapatronic camera)
(bahasa Inggris:Rotating camera)
(bahasa Inggris:Single lens reflex (SLR) camera) Kamera SLR
(bahasa Inggris:Stereo camera)
(bahasa Inggris:Twin lens reflex (TLR) camera)
(bahasa Inggris:View camera)
Pada umumnya, jenis kamera yang ada di pasaran berdasarkan teknik pengambilan gambar terdiri dari dua jenis yaitu kamera SLR dan kamera DSLR. Kedua jenis kamera ini seringkali dianggap sama, padahal banyak perbedaan yang dapat ditemukan dari kedua jenis kamera tersebut.
Dari segi istilah, sebenarnya perbedaan kamera SLR dan DSLR sudah terlihat dari istilah kata yang digunakan. Kalau kamera SLR atau Single Lens Reflex artinya refleks lensa tunggal.Maksudnya disini adalah teknik pengambilan foto pada kamera menggunakan sistem lensa yang berjalur tunggal atau memakai hanya satu lensa saja.
Sedangkan kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex, terdapat penggunaan istilah digital pada kamera DSLR ini.
Berbeda dengan kamera SLR, teknik pengambilan foto pada kamera ini menggunakan pentraprisma dan system yang mampu memfokuskan cahaya dan langsung meneruskannya ke optical viewfinder.
Medium foto
(bahasa Inggris:Calotype)
(bahasa Inggris:Celluloid film)
(bahasa Inggris:Gelatin emulsion photographic film)
(bahasa Inggris:Daguerreotype)
(bahasa Inggris:Talbotype)
Pemimpin dunia dan tokoh lainnya dalam fotografi
Albert Bierstadt Alex Mendur Alfred Eisenstaedt Alfred Stieglitz André Adolphe Eugène Disdéri Angelo Sala Ansel Easton Adams Art Wolfe Arthur Korn Bill Brandt Brett Weston Charles Babbage Charles Mees Charlie Waite David Doubilet Dennis Gabor Dorothea Lange Eadweard Muybridge Edward Bausch Edward Weston Étienne Jules Marey Eugene Smith Erich Salomon Ernest Hoff Ernst Haas Frans Lanting Frans Sumarto Mendur Galen Rowell Gemma Fricius George D. Lepp George Eastman Giambattista della Porta Hannah Hoch Hannibal Goodwin Harold Edgerton Henri Cartier-Bresson Henry J. Newton Humphrey Davy Imogen Cunningham Jez O'Hare John Shaw John Mullin Johann Heinrich Schulse Jonas Ferdinand Gabriel Lippmann Joseph Nicéphore Niépce Kassian Cephas Konrad Zuse Louis Ducos du Hauron Louis-Jacques-Mandé Daguerre Lewis W. Hine Marc Engelhard Max Ernst Raoul Hausmann Redika Yudha Kurniadi Richard Maddox Robert Frank Russell Kirsch Sebastião Salgado Thomas Alva Edison Thomas Moran Thomas Wedgwood Tim Flach Willard Van Dyke William Albert Allard William Henry Fox Talbot Yasujiro Niwa Yevgeny Khaldei
Tokoh Fotografi (Jurnalistik) di Indonesia
Arbain Rambey Frans Mendur Agus Susanto
Alex Mendur
Alexiux Impurung Mendur adalah salah satu fotografi jurnalistik yang berhasil mengabadikan detik-detik proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi, Alex mendirikan Press Photo Service (IPPHOS) pada 2 Oktober 1946 yang bertujuan untuk menyediakan foto-foto keadaan Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan. Foto tersebut berguna untuk keperluan kantor berita lokal dan asing.
Bedu Saini
Bedu Saini pernah menjadi fotografi jurnalistik di surat kabar harian Serambi Mekkah (surat kabar asal Aceh). Bedu Saini adalah orang pertama yang mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI). Pada ajang tersebut ia dinobatkan sebagai 'Fotografer Sepanjang Masa'.
Tokoh Fotografi (Umum) di Indonesia
Era Analog
Anwar Sanusi
BJ Habibie
Don Hasman
Ed Zoelverdi
Kartono Ryadi
Kassian Cephas
Era Digital
Bunyamin Muhamad Wari
Chaerul Umam
Darwis Triadi
Sigit Pramono
Valens Riyadi
Era Kontemporer
Angki Purbandono
Sambodo
Sandriani Permani
Wimo Ambala Bayang
Lihat pula
Daftar istilah fotografi
Perspektif paksa
Referensi
Seni rupa |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.