instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa perbedaan pendekatan demand-driven dan supply-driven? | Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi dan Indikator Kinerja Utama Kawasan Strategis | Demand-driven didasarkan pada usulan dari pemerintah daerah dan masyarakat (partisipatif), sedangkan supply-driven didasarkan pada agenda dan strategi nasional (teknokratik). |
Studi kasus: Bagaimana proses penetapan suatu kawasan menjadi kawasan strategis? | Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi dan Indikator Kinerja Utama Kawasan Strategis | Proses penetapan dimulai dari: (1) Pengusulan oleh pemerintah daerah atau pemangku kepentingan; (2) Verifikasi kelengkapan data dukung; (3) Penilaian lokasi menggunakan metode STRAIN; (4) Penetapan kategori kawasan (Potensi atau Tantangan); (5) Penetapan lokasi oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. Dasar hukum: SE 30/SE/... |
Studi kasus: Bagaimana penilaian STRAIN untuk kawasan dengan potensi ekonomi tinggi? | Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi dan Indikator Kinerja Utama Kawasan Strategis | Penilaian STRAIN untuk kawasan dengan potensi ekonomi tinggi meliputi: (1) Pemeriksaan administratif kelengkapan dokumen; (2) Penilaian substansi menggunakan kriteria Pre-STRAIN; (3) Penilaian indikator pertumbuhan ekonomi, investasi swasta, kapasitas fiskal, dan konektivitas; (4) Klasifikasi kuadran kawasan; (5) Rekom... |
Apa persyaratan teknis pembangunan gedung? | Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi dan Indikator Kinerja Utama Kawasan Strategis | SE 30/SE/DC/2025 tidak mengatur persyaratan teknis pembangunan gedung. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang bangunan gedung. |
Apa prosedur pengadaan barang/jasa untuk RPIKS? | Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi dan Indikator Kinerja Utama Kawasan Strategis | SE 30/SE/DC/2025 tidak mengatur prosedur pengadaan barang/jasa. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. |
Apa sanksi pidana pelanggaran tata ruang? | Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi dan Indikator Kinerja Utama Kawasan Strategis | SE 30/SE/DC/2025 tidak mengatur sanksi pidana. |
Bagaimana perhitungan teknis jalan dan drainase? | Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi dan Indikator Kinerja Utama Kawasan Strategis | SE 30/SE/DC/2025 tidak mengatur perhitungan teknis jalan dan drainase secara detail. |
Apa yang dimaksud dengan Sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. |
Apa definisi Sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. |
Jelaskan pengertian Sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. |
Sampah adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. |
Apa yang dimaksud dengan Sampah spesifik? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. |
Apa definisi Sampah spesifik? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. |
Jelaskan pengertian Sampah spesifik. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sampah spesifik? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. |
Sampah spesifik adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. |
Apa yang dimaksud dengan Sumber sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. |
Apa definisi Sumber sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. |
Jelaskan pengertian Sumber sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sumber sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. |
Sumber sampah adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. |
Apa yang dimaksud dengan Penghasil sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. |
Apa definisi Penghasil sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. |
Jelaskan pengertian Penghasil sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Penghasil sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. |
Penghasil sampah adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. |
Apa yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. |
Apa definisi Pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. |
Jelaskan pengertian Pengelolaan sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. |
Pengelolaan sampah adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. |
Apa yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. |
Apa definisi Tempat penampungan sementara? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. |
Jelaskan pengertian Tempat penampungan sementara. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tempat penampungan sementara? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. |
Tempat penampungan sementara adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. |
Apa yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. |
Apa definisi Tempat pengolahan sampah terpadu? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. |
Jelaskan pengertian Tempat pengolahan sampah terpadu. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tempat pengolahan sampah terpadu? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. |
Tempat pengolahan sampah terpadu adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. |
Apa yang dimaksud dengan Tempat? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . . |
Apa definisi Tempat? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . . |
Jelaskan pengertian Tempat. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . . |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tempat? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . . |
Tempat adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . . |
Apa yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. |
Apa definisi Tempat pemrosesan akhir? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. |
Jelaskan pengertian Tempat pemrosesan akhir. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tempat pemrosesan akhir? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. |
Tempat pemrosesan akhir adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. |
Apa yang dimaksud dengan Kompensasi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. |
Apa definisi Kompensasi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. |
Jelaskan pengertian Kompensasi. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Kompensasi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. |
Kompensasi adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. |
Apa yang dimaksud dengan Orang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. |
Apa definisi Orang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. |
Jelaskan pengertian Orang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Orang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. |
Orang adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. |
Apa yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. |
Apa definisi Sistem tanggap darurat? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. |
Jelaskan pengertian Sistem tanggap darurat. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sistem tanggap darurat? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. |
Sistem tanggap darurat adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. |
Apa yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Re... |
Apa definisi Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Re... |
Jelaskan pengertian Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Re... |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Re... |
Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Re... |
Apa yang dimaksud dengan Pemerintah daerah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
Apa definisi Pemerintah daerah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
Jelaskan pengertian Pemerintah daerah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pemerintah daerah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
Pemerintah daerah adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
Apa yang dimaksud dengan Menteri? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup |
Apa definisi Menteri? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup |
Jelaskan pengertian Menteri. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Menteri? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup |
Menteri adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup |
Apa jenis dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Jenis regulasi ini adalah Undang-Undang. |
Siapa yang menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan oleh . |
Berapa nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Nomor Undang-Undang ini adalah 18. |
Tahun berapa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ditetapkan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Undang-Undang ini ditetapkan pada Tahun 2008. |
Apa judul lengkap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Judul lengkap regulasi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. |
Apa isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam pengelolaan sampah serta ruang lingkup pengaturan undang-undang ini. |
Jelaskan BAB I KETENTUAN UMUM. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam pengelolaan sampah serta ruang lingkup pengaturan undang-undang ini. |
Apa yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam pengelolaan sampah serta ruang lingkup pengaturan undang-undang ini. |
Apa isi BAB II ASAS DAN TUJUAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB II mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi, serta tujuan pengelolaan sampah. |
Jelaskan BAB II ASAS DAN TUJUAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB II mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi, serta tujuan pengelolaan sampah. |
Apa yang diatur dalam BAB II ASAS DAN TUJUAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB II mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi, serta tujuan pengelolaan sampah. |
Apa isi BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. |
Jelaskan BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. |
Apa yang diatur dalam BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. |
Apa isi BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB IV mengatur hak setiap orang dalam pengelolaan sampah serta kewajiban setiap orang, pengelola kawasan, dan produsen dalam pengelolaan sampah. |
Jelaskan BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB IV mengatur hak setiap orang dalam pengelolaan sampah serta kewajiban setiap orang, pengelola kawasan, dan produsen dalam pengelolaan sampah. |
Apa yang diatur dalam BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB IV mengatur hak setiap orang dalam pengelolaan sampah serta kewajiban setiap orang, pengelola kawasan, dan produsen dalam pengelolaan sampah. |
Apa isi BAB V PERIZINAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB V mengatur perizinan bagi kegiatan usaha pengelolaan sampah dan kewajiban pengumuman pemberian izin kepada masyarakat. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.