instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan BAB V PERIZINAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB V mengatur perizinan bagi kegiatan usaha pengelolaan sampah dan kewajiban pengumuman pemberian izin kepada masyarakat. |
Apa yang diatur dalam BAB V PERIZINAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB V mengatur perizinan bagi kegiatan usaha pengelolaan sampah dan kewajiban pengumuman pemberian izin kepada masyarakat. |
Apa isi BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VI mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, serta pengelolaan sampah spesifik. |
Jelaskan BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VI mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, serta pengelolaan sampah spesifik. |
Apa yang diatur dalam BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VI mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, serta pengelolaan sampah spesifik. |
Apa isi BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VII mengatur pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD serta pemberian kompensasi akibat dampak negatif kegiatan penanganan sampah. |
Jelaskan BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VII mengatur pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD serta pemberian kompensasi akibat dampak negatif kegiatan penanganan sampah. |
Apa yang diatur dalam BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VII mengatur pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD serta pemberian kompensasi akibat dampak negatif kegiatan penanganan sampah. |
Apa isi BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VIII mengatur kerja sama antarpemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. |
Jelaskan BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VIII mengatur kerja sama antarpemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. |
Apa yang diatur dalam BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VIII mengatur kerja sama antarpemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. |
Apa isi BAB IX PERAN MASYARAKAT? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB IX mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. |
Jelaskan BAB IX PERAN MASYARAKAT. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB IX mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. |
Apa yang diatur dalam BAB IX PERAN MASYARAKAT? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB IX mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. |
Apa isi BAB X LARANGAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB X mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah termasuk larangan memasukkan sampah ke wilayah NKRI, mengimpor sampah, dan membuang sampah tidak pada tempatnya. |
Jelaskan BAB X LARANGAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB X mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah termasuk larangan memasukkan sampah ke wilayah NKRI, mengimpor sampah, dan membuang sampah tidak pada tempatnya. |
Apa yang diatur dalam BAB X LARANGAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB X mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah termasuk larangan memasukkan sampah ke wilayah NKRI, mengimpor sampah, dan membuang sampah tidak pada tempatnya. |
Apa isi BAB XI PENGAWASAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XI mengatur pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah dan gubernur. |
Jelaskan BAB XI PENGAWASAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XI mengatur pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah dan gubernur. |
Apa yang diatur dalam BAB XI PENGAWASAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XI mengatur pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah dan gubernur. |
Apa isi BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XII mengatur sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin bagi pelanggar persyaratan perizinan. |
Jelaskan BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XII mengatur sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin bagi pelanggar persyaratan perizinan. |
Apa yang diatur dalam BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XII mengatur sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin bagi pelanggar persyaratan perizinan. |
Apa isi BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XIII mengatur penyelesaian sengketa pengelolaan sampah melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. |
Jelaskan BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XIII mengatur penyelesaian sengketa pengelolaan sampah melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. |
Apa yang diatur dalam BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XIII mengatur penyelesaian sengketa pengelolaan sampah melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. |
Apa isi BAB XIV PENYIDIKAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XIV mengatur kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. |
Jelaskan BAB XIV PENYIDIKAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XIV mengatur kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. |
Apa yang diatur dalam BAB XIV PENYIDIKAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XIV mengatur kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. |
Apa isi BAB XV KETENTUAN PIDANA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XV mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah termasuk pidana penjara dan denda. |
Jelaskan BAB XV KETENTUAN PIDANA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XV mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah termasuk pidana penjara dan denda. |
Apa yang diatur dalam BAB XV KETENTUAN PIDANA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XV mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah termasuk pidana penjara dan denda. |
Apa isi BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XVI mengatur ketentuan peralihan terkait penutupan TPA sistem pembuangan terbuka dan kewajiban penyediaan fasilitas pemilahan sampah. |
Jelaskan BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XVI mengatur ketentuan peralihan terkait penutupan TPA sistem pembuangan terbuka dan kewajiban penyediaan fasilitas pemilahan sampah. |
Apa yang diatur dalam BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XVI mengatur ketentuan peralihan terkait penutupan TPA sistem pembuangan terbuka dan kewajiban penyediaan fasilitas pemilahan sampah. |
Apa isi BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XVII mengatur ketentuan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta terkait kewenangan pengelolaan sampah. |
Jelaskan BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XVII mengatur ketentuan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta terkait kewenangan pengelolaan sampah. |
Apa yang diatur dalam BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XVII mengatur ketentuan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta terkait kewenangan pengelolaan sampah. |
Apa isi BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XVIII mengatur ketentuan penutup yang mengamanatkan penyelesaian peraturan pelaksanaan dan menyatakan mulai berlakunya undang-undang ini. |
Jelaskan BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XVIII mengatur ketentuan penutup yang mengamanatkan penyelesaian peraturan pelaksanaan dan menyatakan mulai berlakunya undang-undang ini. |
Apa yang diatur dalam BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB XVIII mengatur ketentuan penutup yang mengamanatkan penyelesaian peraturan pelaksanaan dan menyatakan mulai berlakunya undang-undang ini. |
Apa tujuan pengelolaan sampah menurut undang-undang ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. |
Jelaskan tujuan dari pengelolaan sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. |
Untuk apa pengelolaan sampah diselenggarakan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. |
Apa yang menjadi sasaran pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. |
Sebutkan tujuan pengelolaan sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. |
Apa yang dimaksud dengan asas tanggung jawab? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. |
Jelaskan asas tanggung jawab. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. |
Apa pengertian asas tanggung jawab? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. |
Apa yang dimaksud dengan asas berkelanjutan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. |
Jelaskan asas berkelanjutan. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. |
Apa pengertian asas berkelanjutan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. |
Apa yang dimaksud dengan asas manfaat? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. |
Jelaskan asas manfaat. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. |
Apa pengertian asas manfaat? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. |
Apa yang dimaksud dengan asas keadilan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif. |
Jelaskan asas keadilan. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif. |
Apa pengertian asas keadilan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif. |
Apa yang dimaksud dengan asas kesadaran? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. |
Jelaskan asas kesadaran. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. |
Apa pengertian asas kesadaran? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. |
Apa yang dimaksud dengan asas kebersamaan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. |
Jelaskan asas kebersamaan. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. |
Apa pengertian asas kebersamaan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. |
Apa yang dimaksud dengan asas keselamatan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. |
Jelaskan asas keselamatan. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. |
Apa pengertian asas keselamatan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. |
Apa yang dimaksud dengan asas keamanan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. |
Jelaskan asas keamanan. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. |
Apa pengertian asas keamanan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. |
Apa yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. |
Jelaskan asas nilai ekonomi. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. |
Apa pengertian asas nilai ekonomi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. |
Apa saja ruang lingkup pengelolaan sampah menurut undang-undang ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasa... |
Jelaskan ruang lingkup sampah yang diatur dalam undang-undang ini. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasa... |
Sampah apa saja yang dikelola berdasarkan undang-undang ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasa... |
Apa saja jenis sampah yang diatur? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasa... |
Sebutkan ruang lingkup sampah yang diatur. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasa... |
Apa wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; (c) memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; (d) menyelenggarakan koordinasi, pem... |
Apa wewenang pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; (b) memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; (c) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerj... |
Apa wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (c) melakukan pembina... |
Apa hak setiap orang dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) mempe... |
Jelaskan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) mempe... |
Apa saja hak yang dimiliki setiap orang terkait pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) mempe... |
Sebutkan hak-hak setiap orang dalam pengelolaan sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) mempe... |
Apa yang menjadi hak masyarakat dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) mempe... |
Apa kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. |
Jelaskan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. |
Apa yang wajib dilakukan setiap orang terkait sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. |
Sebutkan kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. |
Apa kewajiban setiap orang terhadap sampah rumah tangga? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. |
Apa kewajiban pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. |
Apa kewajiban produsen terkait sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya. Selain itu, produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. |
Apa saja larangan dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah den... |
Jelaskan larangan-larangan dalam pengelolaan sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah den... |
Apa yang dilarang dalam undang-undang ini terkait sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah den... |
Sebutkan larangan dalam pengelolaan sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah den... |
Apa saja perbuatan yang dilarang dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah den... |
Apa sanksi administratif dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi administratif dapat berupa: (a) paksaan pemerintahan; (b) uang paksa; dan/atau (c) pencabutan izin. |
Apa pidana bagi yang memasukkan atau mengimpor sampah rumah tangga? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah NKRI diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pa... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.