instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa pidana bagi yang memasukkan atau mengimpor sampah spesifik? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah NKRI diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupia... |
Apa pidana bagi pengelola sampah yang lalai? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (t... |
Bagaimana pembiayaan pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). |
Siapa yang wajib membiayai pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). |
Apa sumber pembiayaan pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). |
Jelaskan pendanaan pengelolaan sampah. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). |
Dari mana sumber dana pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). |
Apa yang dimaksud kompensasi dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobat... |
Kapan kompensasi dapat diberikan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobat... |
Apa saja bentuk kompensasi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobat... |
Jelaskan ketentuan kompensasi. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobat... |
Siapa yang berhak mendapat kompensasi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobat... |
Apakah kegiatan usaha pengelolaan sampah memerlukan izin? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Ya, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. |
Bagaimana pengumuman izin pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. |
Bagaimana pengawasan pengelolaan sampah dilakukan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik... |
Berapa jumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memiliki 50 pasal. |
Berapa jumlah BAB dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memiliki 24 BAB. |
Seorang warga membuang sampah sembarangan di sungai. Pasal apa yang dilanggar dan apa sanksinya? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, warga tersebut melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf e yang melarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan ini diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai Pasal 29 ay... |
Sebuah perusahaan ingin membuka usaha pengelolaan sampah. Apa persyaratan yang harus dipenuhi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perusahaan tersebut wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 17 ayat 1). Izin diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 17 ayat 2). Tata cara memperoleh izin diatur dengan peraturan daera... |
Masyarakat mencium bau busuk dari TPA dan merasa dirugikan. Apa hak mereka? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat yang dirugikan berhak: (1) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah/pemerintah daerah (Pasal 11 ayat 1 huruf a); (2) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyele... |
Seorang produsen minuman kemasan plastik ingin mematuhi undang-undang ini. Apa kewajibannya? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, produsen minuman kemasan plastik berkewajiban: (1) mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya (Pasal 14); (2) mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang t... |
Seorang pengelola sampah melakukan pembakaran sampah tidak sesuai persyaratan teknis. Apa konsekuensi hukumnya? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelola sampah yang melakukan pembakaran sampah tidak sesuai persyaratan teknis melanggar larangan Pasal 29 ayat (1) huruf g. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, p... |
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan undang-undang ini. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. |
Apakah sampah dari pasar termasuk sampah yang diatur? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Ya, sampah dari kawasan komersial seperti pusat perdagangan, pasar, pertokoan, restoran, dan sejenisnya termasuk dalam sampah sejenis sampah rumah tangga yang diatur dalam undang-undang ini. |
Apa yang dimaksud dengan TPA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir, yaitu tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. |
Bisakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Ya, masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui: pemberian usul, pertimbangan, dan saran; perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. |
Kapan undang-undang ini mulai berlaku? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Mei 2008. |
Jelaskan isi Pasal 3. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 3 mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah, yaitu asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. |
Apa yang diatur dalam Pasal 3? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 3 mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah, yaitu asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. |
Jelaskan isi Pasal 4. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 4 mengatur tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. |
Apa yang diatur dalam Pasal 4? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 4 mengatur tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. |
Jelaskan isi Pasal 5. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 5 mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 5? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 5 mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. |
Jelaskan isi Pasal 6. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 6 mengatur tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah yang terdiri atas 7 huruf, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian, memfasilitasi pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antarlembaga. |
Apa yang diatur dalam Pasal 6? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 6 mengatur tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah yang terdiri atas 7 huruf, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian, memfasilitasi pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antarlembaga. |
Jelaskan isi Pasal 19. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 19 mengatur bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. |
Apa yang diatur dalam Pasal 19? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 19 mengatur bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. |
Jelaskan isi Pasal 20. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 20 mengatur pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. |
Apa yang diatur dalam Pasal 20? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 20 mengatur pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. |
Jelaskan isi Pasal 22. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 22 mengatur kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. |
Apa yang diatur dalam Pasal 22? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 22 mengatur kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. |
Apa hubungan antara Pasal 19 dan Pasal 20 dalam undang-undang ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 19 mengatur bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah (huruf a) dan penanganan sampah (huruf b). Pasal 20 kemudian menjelaskan secara rinci mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, yang meliputi kegiatan pembatasan ... |
Apa hubungan antara Pasal 29 dan Pasal 39? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 29 mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah, sedangkan Pasal 39 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap larangan tersebut, khususnya larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b. |
Bagaimana hubungan antara BAB VI Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dengan BAB X Larangan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | BAB VI mengatur bagaimana pengelolaan sampah harus diselenggarakan secara benar melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. BAB X mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah, yang merupakan batasan-batasan agar penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak dilakukan secara sembarangan yang dapat merugikan ma... |
Apa kepanjangan dari TPS? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | TPS adalah singkatan dari Tempat Penampungan Sementara. |
TPS adalah singkatan dari? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | TPS adalah singkatan dari Tempat Penampungan Sementara. |
Apa kepanjangan dari TPA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | TPA adalah singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir. |
TPA adalah singkatan dari? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | TPA adalah singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir. |
Apa kepanjangan dari TPST? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | TPST adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. |
TPST adalah singkatan dari? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | TPST adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. |
Apa kepanjangan dari APBN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. |
APBN adalah singkatan dari? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. |
Apa kepanjangan dari APBD? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
APBD adalah singkatan dari? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
Apa kepanjangan dari B3? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | B3 adalah singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. |
B3 adalah singkatan dari? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | B3 adalah singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. |
Apa kepanjangan dari NKRI? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
NKRI adalah singkatan dari? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
Sebutkan bunyi Pasal 4. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 4
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. |
Apa bunyi Pasal 3? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 3
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. |
Kutip Pasal 29 ayat (1). | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 29 ayat (1)
Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah... |
Apa isi Pasal 24? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 24
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. |
Bagaimana bunyi Pasal 49? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pasal 49
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
Apa saja kegiatan pengurangan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Pengurangan sampah meliputi kegiatan: (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah. |
Apa saja kegiatan penanganan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Kegiatan penanganan sampah meliputi: (a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; (b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST; (c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dar... |
Siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. |
Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui: (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian s... |
Apa sanksi bagi korporasi yang melanggar undang-undang ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi jika dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang (Pasal 42). Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik besaran denda atau pidan... |
Bagaimana prosedur pengajuan gugatan perwakilan kelompok? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah hanya menyatakan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok (Pasal 36), namun tidak mengatur secara rinci prosedur pengajuan gugatan perwakilan kelompok ter... |
Apa standar teknis tempat pemrosesan akhir sampah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak mengatur secara rinci standar teknis tempat pemrosesan akhir sampah. Undang-undang ini hanya mengatur bahwa Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah (Pasal 7 huruf b), yang pelaksanaan lebih lanjutnya diatur dengan... |
Apa yang dimaksud dengan Ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Apa definisi Ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Jelaskan pengertian Ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Ruang adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Apa pengertian Ruang menurut regulasi ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Berikan definisi Ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Apa yang disebut dengan Ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Apa arti Ruang dalam regulasi ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Sebutkan pengertian Ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Jelaskan apa itu Ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Ruang menurut regulasi ini adalah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Apa yang dimaksud dengan istilah Ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Definisi Ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Terangkan pengertian Ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 1, yang dimaksud dengan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, |
Apa yang dimaksud dengan Tata ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Apa definisi Tata ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Jelaskan pengertian Tata ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tata ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Tata ruang adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Apa pengertian Tata ruang menurut regulasi ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Berikan definisi Tata ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Apa yang disebut dengan Tata ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Apa arti Tata ruang dalam regulasi ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Sebutkan pengertian Tata ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Jelaskan apa itu Tata ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Tata ruang menurut regulasi ini adalah? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Apa yang dimaksud dengan istilah Tata ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Definisi Tata ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Terangkan pengertian Tata ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 2, yang dimaksud dengan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.