instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Berapa jumlah BAB dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memiliki 16 BAB. |
Apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tentang Penataan Ruang. |
Apa isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum termasuk definisi, asas, dan ruang lingkup penataan ruang. |
Jelaskan BAB I KETENTUAN UMUM. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum termasuk definisi, asas, dan ruang lingkup penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum termasuk definisi, asas, dan ruang lingkup penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum termasuk definisi, asas, dan ruang lingkup penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB I KETENTUAN UMUM. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum termasuk definisi, asas, dan ruang lingkup penataan ruang. |
Uraikan BAB I KETENTUAN UMUM. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum termasuk definisi, asas, dan ruang lingkup penataan ruang. |
Terangkan BAB I KETENTUAN UMUM. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum termasuk definisi, asas, dan ruang lingkup penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB I mengatur ketentuan umum termasuk definisi, asas, dan ruang lingkup penataan ruang. |
Apa isi BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB II mengatur asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, dan ruang lingkup pengaturan. |
Jelaskan BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB II mengatur asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, dan ruang lingkup pengaturan. |
Apa yang diatur dalam BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB II mengatur asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, dan ruang lingkup pengaturan. |
Bagaimana isi BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB II mengatur asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, dan ruang lingkup pengaturan. |
Berikan ringkasan BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB II mengatur asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, dan ruang lingkup pengaturan. |
Uraikan BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB II mengatur asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, dan ruang lingkup pengaturan. |
Terangkan BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB II mengatur asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, dan ruang lingkup pengaturan. |
Apa saja yang diatur dalam BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB II mengatur asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, dan ruang lingkup pengaturan. |
Apa isi BAB III PENGATURAN PENATAAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB III mengatur klasifikasi, fungsi, dan hierarki perencanaan tata ruang. |
Jelaskan BAB III PENGATURAN PENATAAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB III mengatur klasifikasi, fungsi, dan hierarki perencanaan tata ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB III PENGATURAN PENATAAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB III mengatur klasifikasi, fungsi, dan hierarki perencanaan tata ruang. |
Bagaimana isi BAB III PENGATURAN PENATAAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB III mengatur klasifikasi, fungsi, dan hierarki perencanaan tata ruang. |
Berikan ringkasan BAB III PENGATURAN PENATAAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB III mengatur klasifikasi, fungsi, dan hierarki perencanaan tata ruang. |
Uraikan BAB III PENGATURAN PENATAAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB III mengatur klasifikasi, fungsi, dan hierarki perencanaan tata ruang. |
Terangkan BAB III PENGATURAN PENATAAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB III mengatur klasifikasi, fungsi, dan hierarki perencanaan tata ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB III PENGATURAN PENATAAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB III mengatur klasifikasi, fungsi, dan hierarki perencanaan tata ruang. |
Apa isi BAB IV PERENCANAAN TATA RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IV mengatur sistem perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. |
Jelaskan BAB IV PERENCANAAN TATA RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IV mengatur sistem perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. |
Apa yang diatur dalam BAB IV PERENCANAAN TATA RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IV mengatur sistem perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. |
Bagaimana isi BAB IV PERENCANAAN TATA RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IV mengatur sistem perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. |
Berikan ringkasan BAB IV PERENCANAAN TATA RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IV mengatur sistem perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. |
Uraikan BAB IV PERENCANAAN TATA RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IV mengatur sistem perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. |
Terangkan BAB IV PERENCANAAN TATA RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IV mengatur sistem perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. |
Apa saja yang diatur dalam BAB IV PERENCANAAN TATA RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IV mengatur sistem perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. |
Apa isi BAB V PEMANFAATAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB V mengatur pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. |
Jelaskan BAB V PEMANFAATAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB V mengatur pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. |
Apa yang diatur dalam BAB V PEMANFAATAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB V mengatur pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. |
Bagaimana isi BAB V PEMANFAATAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB V mengatur pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. |
Berikan ringkasan BAB V PEMANFAATAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB V mengatur pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. |
Uraikan BAB V PEMANFAATAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB V mengatur pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. |
Terangkan BAB V PEMANFAATAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB V mengatur pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. |
Apa saja yang diatur dalam BAB V PEMANFAATAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB V mengatur pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. |
Apa isi BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VI mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Jelaskan BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VI mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Apa yang diatur dalam BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VI mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Bagaimana isi BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VI mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Berikan ringkasan BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VI mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Uraikan BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VI mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Terangkan BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VI mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Apa saja yang diatur dalam BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VI mengatur pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan ketentuan zonasi, perizinan, dan penertiban. |
Apa isi BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VII mengatur penyelesaian sengketa penataan ruang. |
Jelaskan BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VII mengatur penyelesaian sengketa penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VII mengatur penyelesaian sengketa penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VII mengatur penyelesaian sengketa penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VII mengatur penyelesaian sengketa penataan ruang. |
Uraikan BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VII mengatur penyelesaian sengketa penataan ruang. |
Terangkan BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VII mengatur penyelesaian sengketa penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VII mengatur penyelesaian sengketa penataan ruang. |
Apa isi BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VIII mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta peran masyarakat dalam penataan ruang. |
Jelaskan BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VIII mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta peran masyarakat dalam penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VIII mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta peran masyarakat dalam penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VIII mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta peran masyarakat dalam penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VIII mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta peran masyarakat dalam penataan ruang. |
Uraikan BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VIII mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta peran masyarakat dalam penataan ruang. |
Terangkan BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VIII mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta peran masyarakat dalam penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VIII mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta peran masyarakat dalam penataan ruang. |
Apa isi BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IX mengatur pembinaan dan pengawasan penataan ruang. |
Jelaskan BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IX mengatur pembinaan dan pengawasan penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IX mengatur pembinaan dan pengawasan penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IX mengatur pembinaan dan pengawasan penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IX mengatur pembinaan dan pengawasan penataan ruang. |
Uraikan BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IX mengatur pembinaan dan pengawasan penataan ruang. |
Terangkan BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IX mengatur pembinaan dan pengawasan penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IX mengatur pembinaan dan pengawasan penataan ruang. |
Apa isi BAB X KETENTUAN PIDANA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB X mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan penataan ruang. |
Jelaskan BAB X KETENTUAN PIDANA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB X mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan penataan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB X KETENTUAN PIDANA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB X mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan penataan ruang. |
Bagaimana isi BAB X KETENTUAN PIDANA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB X mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan penataan ruang. |
Berikan ringkasan BAB X KETENTUAN PIDANA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB X mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan penataan ruang. |
Uraikan BAB X KETENTUAN PIDANA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB X mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan penataan ruang. |
Terangkan BAB X KETENTUAN PIDANA. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB X mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan penataan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB X KETENTUAN PIDANA? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB X mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan penataan ruang. |
Apa isi BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan lain-lain. |
Jelaskan BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan lain-lain. |
Apa yang diatur dalam BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan lain-lain. |
Bagaimana isi BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan lain-lain. |
Berikan ringkasan BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan lain-lain. |
Uraikan BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan lain-lain. |
Terangkan BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan lain-lain. |
Apa saja yang diatur dalam BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XI mengatur ketentuan lain-lain. |
Apa isi BAB XII KETENTUAN PERALIHAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XII mengatur ketentuan peralihan. |
Jelaskan BAB XII KETENTUAN PERALIHAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XII mengatur ketentuan peralihan. |
Apa yang diatur dalam BAB XII KETENTUAN PERALIHAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XII mengatur ketentuan peralihan. |
Bagaimana isi BAB XII KETENTUAN PERALIHAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XII mengatur ketentuan peralihan. |
Berikan ringkasan BAB XII KETENTUAN PERALIHAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XII mengatur ketentuan peralihan. |
Uraikan BAB XII KETENTUAN PERALIHAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XII mengatur ketentuan peralihan. |
Terangkan BAB XII KETENTUAN PERALIHAN. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XII mengatur ketentuan peralihan. |
Apa saja yang diatur dalam BAB XII KETENTUAN PERALIHAN? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XII mengatur ketentuan peralihan. |
Apa isi BAB XIII KETENTUAN PENUTUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XIII mengatur ketentuan penutup. |
Jelaskan BAB XIII KETENTUAN PENUTUP. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XIII mengatur ketentuan penutup. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.