instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa yang diatur dalam BAB XIII KETENTUAN PENUTUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XIII mengatur ketentuan penutup. |
Bagaimana isi BAB XIII KETENTUAN PENUTUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XIII mengatur ketentuan penutup. |
Berikan ringkasan BAB XIII KETENTUAN PENUTUP. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XIII mengatur ketentuan penutup. |
Uraikan BAB XIII KETENTUAN PENUTUP. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XIII mengatur ketentuan penutup. |
Terangkan BAB XIII KETENTUAN PENUTUP. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XIII mengatur ketentuan penutup. |
Apa saja yang diatur dalam BAB XIII KETENTUAN PENUTUP? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB XIII mengatur ketentuan penutup. |
Jelaskan isi Pasal 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Apa yang diatur dalam Pasal 1? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Bagaimana bunyi Pasal 1? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Apa isi Pasal 1? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Ringkasan Pasal 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Terangkan isi Pasal 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Apa ketentuan Pasal 1? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Uraikan Pasal 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Jelaskan isi Pasal 2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kep. |
Apa yang diatur dalam Pasal 2? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kep. |
Bagaimana bunyi Pasal 2? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kep. |
Apa isi Pasal 2? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kep. |
Ringkasan Pasal 2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kep. |
Terangkan isi Pasal 2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kep. |
Apa ketentuan Pasal 2? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kep. |
Uraikan Pasal 2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kep. |
Jelaskan isi Pasal 3. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat m. |
Apa yang diatur dalam Pasal 3? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat m. |
Bagaimana bunyi Pasal 3? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat m. |
Apa isi Pasal 3? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat m. |
Ringkasan Pasal 3. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat m. |
Terangkan isi Pasal 3. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat m. |
Apa ketentuan Pasal 3? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat m. |
Uraikan Pasal 3. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 3 mengatur Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat m. |
Jelaskan isi Pasal 4. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Apa yang diatur dalam Pasal 4? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Bagaimana bunyi Pasal 4? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Apa isi Pasal 4? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Ringkasan Pasal 4. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Terangkan isi Pasal 4. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Apa ketentuan Pasal 4? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Uraikan Pasal 4. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 4 mengatur ketentuan dalam Pasal 4. |
Jelaskan isi Pasal 5. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkota. |
Apa yang diatur dalam Pasal 5? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkota. |
Bagaimana bunyi Pasal 5? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkota. |
Apa isi Pasal 5? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkota. |
Ringkasan Pasal 5. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkota. |
Terangkan isi Pasal 5. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkota. |
Apa ketentuan Pasal 5? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkota. |
Uraikan Pasal 5. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkota. |
Jelaskan isi Pasal 6. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi s. |
Apa yang diatur dalam Pasal 6? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi s. |
Bagaimana bunyi Pasal 6? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi s. |
Apa isi Pasal 6? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi s. |
Ringkasan Pasal 6. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi s. |
Terangkan isi Pasal 6. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi s. |
Apa ketentuan Pasal 6? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi s. |
Uraikan Pasal 6. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 6 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi s. |
Jelaskan isi Pasal 7. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 7? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Bagaimana bunyi Pasal 7? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Apa isi Pasal 7? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Ringkasan Pasal 7. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Terangkan isi Pasal 7. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Apa ketentuan Pasal 7? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Uraikan Pasal 7. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Jelaskan isi Pasal 8. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 8? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan. |
Bagaimana bunyi Pasal 8? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan. |
Apa isi Pasal 8? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan. |
Ringkasan Pasal 8. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan. |
Terangkan isi Pasal 8. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan. |
Apa ketentuan Pasal 8? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan. |
Uraikan Pasal 8. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan. |
Jelaskan isi Pasal 9. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 9? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.. |
Bagaimana bunyi Pasal 9? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa isi Pasal 9? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.. |
Ringkasan Pasal 9. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.. |
Terangkan isi Pasal 9. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa ketentuan Pasal 9? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.. |
Uraikan Pasal 9. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas.. |
Jelaskan isi Pasal 10. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota d. |
Apa yang diatur dalam Pasal 10? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota d. |
Bagaimana bunyi Pasal 10? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota d. |
Apa isi Pasal 10? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota d. |
Ringkasan Pasal 10. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota d. |
Terangkan isi Pasal 10. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota d. |
Apa ketentuan Pasal 10? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota d. |
Uraikan Pasal 10. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota d. |
Jelaskan isi Pasal 11. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . . Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah. |
Apa yang diatur dalam Pasal 11? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . . Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah. |
Bagaimana bunyi Pasal 11? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . . Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah. |
Apa isi Pasal 11? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . . Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah. |
Ringkasan Pasal 11. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . . Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah. |
Terangkan isi Pasal 11. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . . Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah. |
Apa ketentuan Pasal 11? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . . Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah. |
Uraikan Pasal 11. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . . Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah. |
Jelaskan isi Pasal 12. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Apa yang diatur dalam Pasal 12? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Bagaimana bunyi Pasal 12? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Apa isi Pasal 12? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Ringkasan Pasal 12. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Terangkan isi Pasal 12. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.